LAPORAN KINERJA - kemkes.go.id...sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan Naskah...

LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN

2019

Kementerian Kesehatan ii | P a g e

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar .................................................................................................. i

Daftar Isi ............................................................................................................. ii

Ihtisar Eksekutif .................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur .......................................................... 2

C. Struktur Organisasi ....................................................................... 8

D. Sistematika Laporan ..................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 10

A. Perencanaan Kinerja .................................................................... 11

B. Perjanjian Kinerja 2019 .................................................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 16

A. Capaian Kinerja ............................................................................ 16

B. Analisis Capaian Kinerja 2019 ....................................................... 20

1. Definisi Operasional Indikator 2019 ......................................... 21

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019 . 26

a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target ............... 29

b. Permasalahan .................................................................. 30

c. Pemecahan Masalah ........................................................ 32

d. Rencana Tindak Lanjut .................................................... 34

C. Sumber Daya/Realisasi Anggaran ................................................. 36

1. Sumber Daya Manusia ............................................................ 36

2. Sumber Daya Anggaran .......................................................... 37

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ..................................... 40

D. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ......................... 41

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT ............................................... 45

A. Kesimpulan ................................................................................... 45

B. Tindak Lanjut ................................................................................. 46

Kementerian Kesehatan iii | P a g e


Lampiran

• Daftar Output Peraturan Perundang-Undangan 2019

• Daftar Penanganan Kasus 2019

• Daftar Output Organisasi dan Tatalaksana 2019

• Dashboard Kinerja Anggaran Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019

berdasarkan hasil e-monev DJA

• Rencana Kerja Tahun 2019

• Perjanjian Kinerja 2019

• Pengukuran Kinerja 2019

Kementerian Kesehatan iv | P a g e


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 ini merupakan

laporan capaian kinerja tahun kelima sekaligus tahun terakhir periode Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Bagi Biro Hukum dan Organisasi, laporan

kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu yang pertama merupakan sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh

pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan yang

kedua merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara

berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang

tertuang dalam LKj 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan

eksternal.

LKj 2019 ini secara garis besar menggambarkan informasi rencana kinerja dan

capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019. Rencana kinerja 2019 dan

penetapan kinerja 2019 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019 yang

sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–

2019 yang telah di implementasikan dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan

Organisasi serta disarikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran telah terlihat secara keseluruhan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak

dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan

sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen

Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2019.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa

Biro Hukum dan Organisasi memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran

Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan. Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2019, berikut disampaikan tabel

besaran target dan realisasi masing-masing indikator.

Sasaran : Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi

Kementerian Kesehatan v | P a g e


Tabel 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator Jumlah produk hukum,

penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang

diselesaikan sebanyak 487 produk hukum dari target yang ditetapkan sebanyak 232

produk hukum dengan prosentase sebesar 209,91 %, sedangkan untuk indikator

jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana dapat diselesaikan sebanyak 18

dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 15 dokumen dengan prosentase

sebesar 120 %. Dari data tersebut dapat digambarkan kedua indikator tersebut dapat

mencapai target yang ditetapkan di tahun 2019.

Jika melihat grafik dibawah ini, maka terlihat bahwa tujuan dan sasaran pada

periode Renstra 2015-2019 dapat tercapai, mengingat hasil disetiap tahunnya sudah

jauh melebihi jumlah target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra. Capaian Rata-rata

dari tahun 2015-2019 berada pada angka 168,95 % sampai dengan 209,91 % dengan

capaian terendah pada tahun 2018 dan capaian tertinggi pada tahun 2019. Jumlah

capaian kinerja selama periode Renstra 2015-2019 sebanyak 2.226 dari jumlah yang

ditargetnya sebanyak 1.241 dengan prosentase sebesar 179,37 %

Sasaran Indikator Kinerja Target

2019

Realisasi

2019

Prosen

tase

Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi

1. Jumlah produk hukum,

penanganan masalah

hukum dan fasilitasi

pengawasan dan

penyidikan yang

diselesaikan

232 487 209,91%

2. Jumlah produk layanan

organisasi dan tatalaksana

15 18 120%

Kementerian Kesehatan vi | P a g e


Tabel 2 Target dan Realisasi Renstra Tahun 2015-2019

No Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R


Jumlah produk

hukum,

penanganan

masalah

hukum dan

fasilitasi

pengawasan

dan penyidikan

yang

diselesaikan

215 399 233 410 234 407 233 404 232 487

Jumlah produk

layanan

organisasi dan

tatalaksana

27 37 22 34 15 15 15 15 15 18

Total 242 436 255 444 249 422 248 419 247 505

Keterangan : T : Target R : Realisasi

Grafik: 1

Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Tahun 2015-2019

215 233 234 233 232399 410 407 404

487

215

448

682

915

1147

399

809

1216

1620

2107

0

500

1000

1500

2000

2500

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Target Pertahun Realisasi Pertahun Target kumulatif Realisasi kumulatif

Kementerian Kesehatan vii | P a g e


Grafik: 2 Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator

Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana Tahun 2015-2019

Jika melihat kedua grafik di atas maka nampak bahwa target akhir tahun

Renstra dapat dicapai. Meskipun demikian, untuk Indikator Jumlah produk hukum,

penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang

diselesaikan deviasi antara target dan capaian pada tahun 2015-2019 cukup tinggi

hampir 2 (dua) kali lipat yaitu sebesar 2.107 dari total akumulasi target sebanyak 1.147

dengan prosentase sebesar 183,70 %. Sedangkan untuk indikator jumlah produk

layanan organisasi dan tatalaksana capaian output sebanyak 119 dari total target yang

ditentukan sebanyak 94 dengan prosentase 126,56 %. Hal ini dapat dijadikan bahan

evaluasi dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran

DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 untuk Kegiatan Perumusan Peraturan

Perundang-undangan dan Organisasi dengan alokasi awal sebesar

Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami perubahan

sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu terdapat penambahan

sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis,

2722

15 15 15

37 34

15 15 1827

49

64

79

94

37

71

86

101

119

0

20

40

60

80

100

120

140

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019


Kementerian Kesehatan viii | P a g e


dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

2015-2019 sehingga total anggarannya menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Total

anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp

16.554.469.015,00 atau 93,28%.

Grafik 3:

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Organisasi

Tahun 2015-2019

Dari grafik tersebut, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 maka

terdapat penurunan prosentase penyerapan dari 94,35% menjadi 93,28%. Namun

demikian, secara rupiah mengalami peningkatan dari Rp. 16.523.604.199,00 menjadi

Rp. 16.554.469.015,00. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan anggaran dari

tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari Rp. 17.512.388.000,00 menjadi Rp.

17.746.393.000,00. Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015-2019 anggaran

yang proporsional untuk Biro Hukum dan Organisasi berada di range empat belas

milyar sampai dengan tujuh belas milyar rupiah. Selama periode Renstra 2015-2019

anggaran paling rendah pada tahun 2017 dengan anggaran 10.099.587.000

sedangkan alokasi anggaran tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.

24.761.232.000. Untuk realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar

97,50 % sedangkan realisasi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 64,73 %.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan

Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan anggaran

kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

19.06

24.76

10.10

17.51 17.75

14.3416.03

9.85

16.53 16.55

Pagu Realisasi

Kementerian Kesehatan ix | P a g e


Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2019, dapat dirumuskan

beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan

atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2020,

yaitu:

1. meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian

Kesehatan maupun dengan unit lain di Kementerian Kesehatan serta diantara

bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi khususnya dalam hal

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

2. memperkuat peran counterpart utama Biro Hukum dan Organisasi, yaitu Bagian

Hukormas/Hukorpeg/TU di Lingkungan Unit Eselon I baik dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan, penanganan kasus, maupun pembahasan

organisasi serta tatalaksananya;

3. Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon I segera diusulkan ke

Kementerian PAN dan RB

4. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan hasil

perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;

5. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan

pelatihan teknis yang diperlukan.

Kementerian Kesehatan 1 | P a g e


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah

sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base

Management) yang menyediakan informasi kinerja yang berguna dalam

pengelolaan kinerja.

Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian kinerja pemerintahan

yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta

sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka

sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, setiap instansi

wajib menyusun laporan kinerja pada setiap akhir tahun sebagai bagian dari suatu

proses sistem tersebut.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban

setiap satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pencapaian penetapan

sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam penetapan

kinerja yang ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran

berjalan.

Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi menjadi sasaran

yang di amanahkan pada Biro Hukum dan Organisasi. Pada tahun 2019, Biro

Hukum dan Organisasi telah menetapkan target pencapaian sasaran strategis

melalui indikator sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran. Setiap kebijakan

yang diambil dan segala usaha yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek

hukum dan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan maka pada tahun 2019 penyusunan

peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penyidikan dan pengawasan,

serta penataan organisasi dan tatalaksana menjadi fokus pelaksanaan kegiatan.

Selain itu Biro Hukum dan Organisasi juga ditetapkan sebagai Sekretariat Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, yang memfasilitasi

implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan sampai dengan UPT.



Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2019 merupakan bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kendala

dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2019 yang harus

dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi kepada

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku atasan sesuai dengan

perjanjian kinerja yang ditandatangani. Selain itu juga sebagai sarana penyajian

informasi dan dokumentasi mengenai capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi

baik output maupun anggaran.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan

organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi

menyelenggarakan beberapa fungsi :

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;

b. pelaksanaan advokasi hukum;

c. penataan organisasi dan tata laksana;

d. fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Biro.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi

diperkuat oleh 4 (empat) bagian yaitu Bagian Peraturan Perundang-Undangan I,

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Bagian Advokasi Hukum, dan Bagian

Organisasi dan Tatalaksana.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan

Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan dapat disajikan melalui gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1

Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Bagian

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat,

sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan

kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian

penyakit.

1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan,

inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan

pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit;

b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang

kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya

manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan,



kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian

penyakit; dan

c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi

peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat

kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan,

penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat,

dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-

undangan I:

a) Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dan Inspektorat ,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan

rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan

inspektorat;

b) Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan,

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan.

c) Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan


kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian

penyakit.

b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen

kesehatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.



1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan

manajemen kesehatan;

b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang

pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;

c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi

peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan

manajemen kesehatan; dan

d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-

undangan II :

a) Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan


pelayanan kesehatan.

b) Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian serta

pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi bidang

kesekretariatan jenderal dan peraturan perundang-undangan

bidang umum lainnya.

c) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan

keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan,

urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan

serta kerumahtanggaan Biro.

c. Bagian Advokasi Hukum

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.



1) Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan, dan

pembelaan kasus hukum; dan

b) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2) Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Advokasi Hukum :

a) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan

penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan

pembelaan kasus hukum,serta fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian

dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.

b) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan


pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian

dan alat kesehatan.

c) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan


pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi

pelaksanaan reformasi birokrasi.

1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a) evaluasi dan penataan organisasi;

b) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar

operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;



c) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis

beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan

d) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata

Laksana:

a) Subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan

evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan

reformasi birokrasi.

b) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi

dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar

operasional prosedur, dan tata hubungan kerja.

c) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi

dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan,

analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan

Fungsional pada satuan kerja Biro Hukum dan Organisasi yakni Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya

kebijakan baru mengenai penyederhanaan birokrasi akan berdampak pada

pergeseran jabatan-jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.

Pemetaan Jabatan sangat diperlukan untuk mewadahi peralihan jabatan

tersebut.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2

Struktur Organisasi dan Nama Pejabat di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2019 menjelaskan

pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama Tahun 2019, yang juga

disandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di

masa yang akan datang.

Kabag PP I

•Ali Usman, SH

Kabag PP II

•Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes

Kabag Advokum

• Purwanta, SH, MH, M.Kes

Kabag Ortala

•dr. Ika Trisia, MKM

Kepala Biro Hukum danOrganisasi

•Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

• Kasubbag Peraturan BidangFarmalkes dan Inspektorat

Iwan Kurniawan, SH, MH

• Kasubbag Peraturan Bidang SDM Kes dan Litbangkes

Ani Nurhayati, SH, MH

• Kasubbag Peraturan BidangKesmas dan P2P

Indah Febrianti, SH, MH

• Kasubbag Peraturan BidangYankes

dr. Yanti Herman, SH, M.Kes

• Kasubbag Peraturan BidangManakes

Nursal, SH, M.Hum

• Kasubbag Tata Usaha

Dito Chandra M, S.Kom, MA

• Kasubbag Advokasi Hukum I

Rahmat, SH, MH

• Plt. Kasubbag Advokasi Hukum II

Amien Gemayel, SH, MH

• Kasubbag Advokasi Hukum III

Sri Hastutik Ekowati, SH, MH

• Kasubbag Penataan Organisasi

drg. Shally Barina, MKM

• Kasubbag Tata Laksana

drg. Dian Lestari, MKM

• Kasubbag Analisis Jabatan

dr. Tina Annisa

Kelompok JFU



Dengan kerangka fikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Biro

Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut:

▪ Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan

tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi,

serta sistimatika penyajian laporan.

▪ Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan

sasaran, definisi operasional indikator kinerja kegiatan Biro Hukum dan

Organisasi serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan

tahun 2019.

▪ Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

capaian kinerja, analisis capaian kinerja 2019 dan sumber daya/realisasi

anggaran serta Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya yang

digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi

selama Tahun 2019.

▪ Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut), berisi kesimpulan atas laporan

akuntabilitas kinerja tahun 2019 serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu

dilakukan di tahun 2019.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi

tahun 2019 telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan dan target masing-masing

indikator untuk mencapai sasaran kegiatan organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian,

penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari

pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima

amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas

target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat

dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki

hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target

kinerja tahun 2019 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi termuat dalam Rencana

Lima Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.

Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi

untuk mencapai target kinerja tahun 2019 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi

adalah sebagai berikut.



A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

KINERJA KEGIATAN

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang

ingin diwujudkan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Visi Biro Hukum dan

Organisasi adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden melalui

Nawa Cita. Dalam upaya tersebut, maka Biro Hukum dan organisasi berupaya

untuk meningkatkan peranan dalam pelayanan prima bidang hukum

kesehatan dan penataan organisasi tepat fungsi dan ukuran, dan

pelaksanaan manajemen yang efisien dan efektif. Upaya tersebut

menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum dan Organisasi untuk selalu

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum serta menata organisasi

untuk mencapai visi Presiden dan Kementerian Kesehatan.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk

dapat mewujudkan upaya pencapaian Visi Presiden, maka Biro Hukum dan

Organisasi menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang

kesehatan;

b. memasyarakatkan dan menyebarluaskan produk-produk hukum bidang

kesehatan;

c. memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan kasus hukum

bidang kesehatan ;

d. melakukan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan

bidang kesehatan;

e. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana organisasi bidang

kesehatan

f. meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia

di bidang hukum, organisasi dan manajemen;

g. mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan.



3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan

dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang

ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam periode tahun 2015–2019

adalah:

a. meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum di bidang kesehatan

agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan

baik berdasarkan landasan hukum yang pasti;

b. tertatanya organisasi dan tatalaksana di berbagai tingkat dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang

kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai ‘payung’

yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa berlaku dan

dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dan

peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum mutlak diperlukan agar

pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Selain

itu, pembangunan kesehatan tidak akan terwujud jika manajemen organisasi

yang bersangkungan tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu diperlukan

penataan organisasi dan tatalaksana yang terencana dan berkesinambungan.

4. Sasaran

Sasaran Biro Hukum dan Organisasi yang tertuang dalam dokumen

perencanaan adalah ”Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi”.

Hal ini dilandasi pada kebutuhan akan regulasi yang berkualitas dalam upaya

pembangunan bidang kesehatan, percepatan penanganan dan penyelesaian

kasus hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan penataan organisasi

Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran akan

terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian

perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja

dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis

Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2019.



3. Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan

fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan memiliki definisi

operasional sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses

penanganan masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum yang

diselesaikan dan atau dilimpahkan sesuai kewenangan sedangkan untuk

indikator produk layanan organisasi dan tatalaksana definisi operasionalnya

adalah sejumlah produk pengorganisasian dan tatalaksananya serta produk

reformasi birokrasi yang dihasilkan dan atau dievaluasi.

B. PERJANJIAN KINERJA 2019

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian

kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019


1. Jumlah produk hukum, penanganan

masalah hukum dan fasilitasi

pengawasan dan penyidikan yang

diselesaikan

232

2. Jumlah produk layanan organisasi

dan tatalaksana

15

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh anggaran pada

awalnya sebesar Rp. 15.243.338.000,00 namun setelah beberapa kali revisi jumlah

anggaran Biro Hukum dan Organisasi sebesar Rp. 17.746.393.000,00.

Untuk mencapai tujuan terdapat beberapa kebijakan Biro Hukum dan

Organisasi tahun 2019 :

a. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat

perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program

kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/ Keputusan Menteri

Kesehatan;



b. memberikan advokasi hukum, advokasi dalam rangka fasilitasi penyidikan dan

pengawasan permasalahan hukum serta telaahan terhadap berbagai masalah

hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah

kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah

dan pengadaan barang/jasa;

c. meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan melalui Jaringan

Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan perundang-undangan bidang

kesehatan baik melalui media cetak seperti buku dan melalui elektronik melalui

website hukor.depkes.go.id;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui pertemuan dan

diskusi interaktif yang melibatkan perangkat daerah bidang kesehatan,

organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi dan

stakeholder lainnya dalam rangka penyebarluasan dan penguatan terkait

regulasi bidang kesehatan.

e. meningkatkan kualitas organisasi dan tatalaksana dengan melakukan penataan

yang sesuai ukuran dan ketepatan fungsi, uraian jabatan, analisa beban kerja,

analisa jabatan, serta penyusunan berbagai pengaturan ketatalaksanaan di

lingkungan Kementerian Kesehatan;

f. dalam menunjang keselarasan pencapaian program kesehatan dan

menindaklanjuti pembagian kewenangan dan urusan antara Pusat dan Daerah

diperlukan koordinasi dan kerjasama dalam penataan organisasi dan

pelaksanaan tugas fungsi serta melaksanakan amanah sesuai Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan melakukan koordinasi

penyusunan peraturan turunannya serta fasilitasi implementasinya dengan

melakukan kegiatan fasilitasi pemetaan terhadap beban kerja Dinas Kesehatan

Prov/Kab/kota, serta advokasi pengorganisasian kesehatan di daerah.

g. meningkatkan good governance melalui peningkatan kegiatan menuju satuan

kerja dengan sebutan “Satker Wajar Tanpa Pengecualian”.

h. Membuat suatu sistematika terkait penatalaksanaan administrasi pembentukan

peraturan perundang-undangan melalui aplikasi SMART HOUR.



Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan Organisasi yang

telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 Biro Hukum dan Organisasi

melaksanakan Kegiatan Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan

Organisasi, dengan output dan komponen kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan

Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi

1. Produk dan layanan hukum yang akan mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang kesehatan.

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang farmalkes,

itjen, litbang, ppsdm, p2p dan kesmas

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang manajemen

kesehatan dan pelayanan kesehatan

Advokasi hukum serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang

kesehatan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan

2. Layanan organisasi dan tatalaksana.

Layanan organisasi dan tatalaksana

Fasilitasi implementasi reformasi birokrasi

3. Layanan sarana dan prasarana internal.

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

4. Layanan dukungan manajemen Satker.

Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Pengelolaan Kepegawaian

Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan

5. Layanan Perkantoran.

Operasional dan Pemeliharaan Kantor



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk

mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan

oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam kurun waktu Januari - Desember 2019.

Pada Tahun 2019 ini merupakan rangkaian tahun kelima dari proses lima

tahunan pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasidalam rangka

mendukung pencapaian Sasaran Program yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Kegiatan pengukuran kinerja

dilakukan melalui rapat – rapat evaluasi secara periodik yang dipimpin langsung

oleh Kepala Biro dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang berkaitan

secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Evaluasi yang

dilakukan secara periodik ini membandingkan realisasi capaian dengan rencana

tingkat capaian (target) pada setiap indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat

ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun berikutnya agar dapat lebih

berdaya guna dan berhasil guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Kegiatan pengukuran dan pelaporan yang secara periodik disampaikan

kepada pimpinan adalah dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang akan

dicapai secara nyata oleh Biro Hukum dan Organisasi, dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun. Sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang telah ditetapkan adalah:




Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi

dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja output

yaitu:

1. Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan

dan penyidikan yang diselesaikan meliputi:

a. Jumlah Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah/

Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden

b. Jumlah Permenkes/ Kepmenkes

c. Jumlah Perjanjian Kerjasama dan MoU

d. Penanganan Kasus Hukum

e. Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan

f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan

2. Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana, meliputi :

a. Penataan Organisasi, Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan, Analisa

Jabatan dan Analisa Beban Kerja

b. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi.

1. Pencapaian Sasaran dan Tujuan

Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun

waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak

dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada

dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Secara keseluruhan capaian sasaran dan

tujuan dari Indikator kegiatan perumusan peraturan perundang-undangan telah

tercapai baik target per tahun maupun target akumulatif bahkan dapat

dikatakan jauh melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini dapat menggambarkan

kinerja organisasi yang cukup bagus, namun demikian perlu dievaluasi kembali

karena deviasi antara target dan capaiannya terlalu tinggi. Hal ini dapat

dijadikan pertimbangan dalam perencanaan target periode Renstra berikutnya.



Grafik 4 Kumulatif target dan capain kinerja Tahun 2015-2019

Jika melihat grafik diatas, maka nampak bahwa target akhir tahun Renstra

periode 2015-2019 lebih dari 200%. Jumlah capaian sebanyak 505 dokumen dari

247 dokumen yang ditargetkan dengan prosentase sebesar 204,45%. Pencapaian

yang tinggi merupakan hasil intergritas dan kerja keras pegawai di lingkungan Biro

Hukum dan Organisasi dalam penyelesaian tugas dan fungsinya serta pihak-pihak

terkait. Namun demikian perlu dievaluasi bahwa jumlah capaian yang jauh melebihi

target dipengaruhi oleh jumlah Keputusan Menteri Kesehatan yang diselesaikan

serta jumlah penanganan asset. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

penentuan target periode Renstra 2020-2024. Selain mempertimbangkan jumlah

target yang akan ditentukan perlu juga diperhatikan penentuan definisi operasional

dan cara perhitungan dari target tersebut, sehingga nantinya dapat diperoleh hasil

perhitungan yang jelas dan komprehensif.

2. Pencapaian indikator tahun 2019

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan

bahwa Biro Hukum dan Organisasi memenuhi sasaran yang ditargetkan.

Pencapaian sasaran Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan menggunakan

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran capaian kinerja

tahun 2019, berikut disampaikan tabel besaran target dan realisasi masing-

masing indikator.

242 255 249 248 247

436 444422 419

505

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019

Target Kumulatif

Realisasi Kumuliatif



Tabel 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator Jumlah produk

hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan

yang diselesaikan sebanyak 487 produk hukum dari target yang ditetapkan

sebanyak 232 produk hukum dengan prosentase sebesar 209,91 %,

sedangkan untuk indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana

dapat diselesaikan sebanyak 18 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak

15 dokumen dengan prosentase sebesar 120 %. Dari data tersebut dapat

digambarkan kedua indikator tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan di

tahun 2019.


2019

Realisasi

2019

Prosentase


1. Jumlah produk

hukum,

penanganan

masalah hukum

dan fasilitasi

pengawasan

dan penyidikan

yang

diselesaikan

232 487 209,91%

2. Jumlah produk

layanan

organisasi dan

tatalaksana

15 18 120%



Grafik: 5

Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator Jumlah produk hukum, penanganan

masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan

Tahun 2015-2019

Grafik: 6

Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator

Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana Tahun 2015-2019

Jika melihat kedua grafik di atas maka nampak bahwa target akhir tahun

Renstra dapat dicapai. Meskipun demikian, untuk Indikator Jumlah produk

hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan

yang diselesaikan deviasi antara target dan capaian pada tahun 2015-2019

2722

15 15 15

37 34

15 15 1827

49

64

79

94

37

71

86

101

119

0

20

40

60

80

100

120

140

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019


215 233 234 233 232399 410 407 404

487

215

448

682

915

1147

399

809

1216

1620

2107

0

500

1000

1500

2000

2500

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019




Indikator Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan;

cukup tinggi hampir 2 (dua) kali lipat yaitu sebesar 2.107 dari total akumulasi

target sebanyak 1.147 dengan prosentase sebesar 183,70 %. Sedangkan untuk

indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana capaian output

sebanyak 119 dari total target yang ditentukan sebanyak 94 dengan prosentase

126,56 %. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Renstra

periode selanjutnya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sebagai evaluasi untuk perbaikan kedepan dan bahan yang dapat dijadikan

pembelajaran, berikut disampaikan uraian analisa dari masing- masing indikator

dari sisi capaian, pembandingan, kegiatan utama, gambaran permasalahan, upaya

perbaikan dan beberapa inovasi yang telah dilakukan.

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari “jumlah produk hukum, penanganan masalah

hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan“

adalah sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses

penanganan masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum yang

diselesaikan dan atau dilimpahkan sesuai kewenangan.

Untuk mengukur keberhasilan dari indikator tersebut, produk kegiatan yang

dihasilkan sebagai berikut :

a. Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah

(RPP) dan Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden (R.Perpres/

R.Keppres) Bidang Kesehatan.

Kondisi yang dicapai:

Dalam penyusunan RUU, RPP dan R.PerPres bidang kesehatan

ditargetkan 8 dokumen sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019,

dan dihasilkan 1 RUU yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Kebidanan, 2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88



Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, 1 Peraturan Presiden Peraturan

Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis,

dan 1 Inpres yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Inpres Peningkatan

Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah

Penyakit, Pandemi, Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Total Output yang dihasilkan sebanyak 4 RUU/RPP/R.Perpres/Inpres dari 8

RUU/RPP/R.Perpres/Inpres yang ditargetkan. Sebagian capaian tersebut

bukan merupakan target yang diusulkan di tahun 2019, namun dalam

perkembangannya memerlukan penyelesaian yang lebih cepat dan

mendesak. Untuk RPP Peraturan Pelaksanan Undang-Undang

Kekarantinaan dan RPP Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Tenaga

Kesehatan dan Fasyankes, keduanya sedang dalam tahap pembahasan

antar Kementerian sedangkan RPP Pembiayaan belum dapat di bahas

karena sampai saat ini draft belum dikirimkan ke Biro Hukum dan

Organisasi, masih di bahas di unit teknis terkait dalam hal ini adalah Pusat

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK). Untuk R.Perpres Dokter

Layanan Primer masih dibahas dan telah diusulkan ke dalam program

penyusunan Peraturan Presiden tahun 2020. Dengan demikian, capaian

dari RUU/RPP//R.Perpres/Inpres sebanyak 62.5% atau sejumlah 5

dokumen dari 8 dokumen yang telah ditargetkan.

b. Keputusan/Peraturan Meteri Kesehatan/Perjanjian Kerja Sama


Penyusunan Kep/PerMenkes pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 99

(Sembilan puluh sembilan) dan telah terealisasi sebanyak 289 (dua ratus

delapan puluh sembilan) Kep/PerMenkes dengan prosentase 291,92%. Hal

ini dipengaruhi karena capaian Keputusan Menteri Kesehatan.

Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh)

dan telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama dan

MoU dengan prosentase 90%. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan MoU

tidak mencapai target tahunan karena bergantung pada jumlah usulan

yang masuk.



Jika diakumulasikan produk hukum tersebut mencapai jumlah 303 (tiga

ratus tiga) produk hukum dari target 117 (Seratus tujuh belas) atau setara

258,97%.

Pencapaian pada tahun 2019, apabila dibandingkan dengan pencapaian

tahun 2018, prosentase pencapaian selalu diatas 100%. Dengan demikian

bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu maksimal.

c. Penanganan Masalah Hukum dan Fasilitasi Pengawasan dan

Penyidikan


Kegiatan penanganan masalah dan kasus hukum terkait kepegawaian,

asset, pelayanan kesehatan serta judicial review serta fasilitasi

pengawasan dan penyidikan dengan target sebanyak 115 kasus telah

terealisasi sebanyak 184 produk dengan prosentase sebesar 160%.

Kontribusi capaian tertinggi adalah pengananan terkait asset Kementerian

Kesehatan. Justifikasi realisasi output lebih besar dari pada target adalah

dikarenakan jumlah kasus dan permasalahan yang akan masuk tidak dapat

diprediksi secara akurat, selain itu banyak kasus dan permasalahan dari

tahun-tahun sebelumnya yang masih berproses.

Kasus yang tertangani terdiri dari:

1. 21 kasus perdata;

2. 4 kasus TUN;

3. 5 kasus judicial review;

4. 152 penanganan permasalahan asset Kementerian Kesehatan.

Selain penanganan kasus tersebut juga telah disusun kurikulum dan modul

Pendidikan dan pelatihan tenaga pengawas bidang kesehatan.

Dari penanganan masalah dan kasus hukum di atas, Biro Hukum dan

Organisasi berhasil memenangkan kasus antara lain :

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan

rumah negara milik BBLK Palembang (inkracht pada tingkat Pertama)



2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan

tanah di Jl. Kimia No. 12 Jakarta Pusat antara RSCM dengan Sdr.

Moenzir Hoesein (inkracht pada tingkat Kasasi)

3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa penguasaan

tanah dan bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 3 Jakarta Pusat

(inkracht pada tingkat Pertama).Gugatan sengketa kepemilikan tanah

di jl. Sumatera No. 50 Gondangdia Jakarta Pusat (Puskesmas

Gondangdia) (inkracht pada tingkat Peninjauan Kembali)

4. Gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor

374/Gunung tanggal 10 Agustus 1999, luas 6.322 m² yang terletak di

jalan Hang Jebat III/F3, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota

Administrasi Jakarta Selatan (Menang pada tingkat Pertama, saat ini

dalam proses Banding)

5. Gugatan Melawan Hukum atas penguasaan 8 (delapan) unit tanah

dan bangunan rumah negara Golongan II Poltekkes Kemenkes

Bandung (Menang pada tingkat Pertama dan Banding)

6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pidato politik Prabowo

Subianto terkait alat pencuci ginjal di RSCM (inkracht pada tingkat

Pertama)

7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kelalaian dalam

memproses pembuatan penetapan angka kredit (PAK) jenjang

utanma jabatan Fungsional dokter a.n. dr. Amir Siddik (inkracht pada

tingkat Pertama dan Banding)

8. Gugatan Perbuatan melawan hukum atas penghunian tanpa izin

rumah negara di lingkungan Poltekkes Surabaya yg berlokasi di Jalan

Pucang Jajar Timur II/6, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng,

Kota Surabaya (Menang pada tingkat Pertama dan Banding)

9. Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 374 tahun 1999 atas

nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia (Menang pada tingkat Pertama, saat ini dalam

proses Banding)



Indikator Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana

10. Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 2014 atas

nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia (Menang pada tingkat Pertama dan Banding)

11. Gugatan pembatalan SK Menkes tentang Penurunan Pangkat

Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun a.n. dr. Yohona dan

Jawaban Somasi Dir. SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin

Sudrohusodo Makassar (inkracht pada tingkat Pertama)

12. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kesalahan

diagnosa oleh dokter di RS Harum Sisma Medika (Menang pada

tingkat Pertama dan Banding).

Definisi operasional dari “jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana“

adalah sejumlah pengorganisasian dan tatalaksananya serta produk reformasi

birokrasi yang dihasilkan dan atau dievaluasi.

Indikator kedua ini merupakan sejumlah kegiatan, dimana produknya

diarahkan untuk menata organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

Kondisi yang dicapai :

Target pada tahun 2019 sebanyak 15 dokumen organisasi dan

tatalaksana dan telah dapat dihasilkan sebanyak 18 dokumen atau setara

dengan 120%.

Selain Organisasi dan Penatalaksanaanya, kegiatan lainnya yang

mendukung pencapaian indikator ini adalah terkait implementasi reformasi

birokrasi. Kegiatan ini menjadi pendukung peningkatan kualitas dan capaian

kinerja terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Capaian indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana selama

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. RPMK Kriteria Klasifikasi KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan

2. Hasil evaluasi kelembagaan Kementerian Kesehatan



3. Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Pengaturan Organisasi

Puskesmas dan Revisi PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

4. RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Johanes Leimena

Ambon

5. Evaluasi pelaksanaan RB Kemenkes berupa submit PMPRB Online,

Fasilitasi Survei dan Evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

6. RPMK Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian

Kesehatan

7. RPMK 34 Rumah Sakit UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan

8. Pemetaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di

lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan

9. SOP Penyusunan Laporan Persediaan

10. SOP Penyusunan Dokumen Catatan Atas Laporan BMN

11. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12. SOP Penyusunan Reancana Aksi Kegiatan (RAK)

13. Penyelesaian usulan Rancangan Permenkes Pedoman Penataan

Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenkes

14. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan

15. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Sekretariat Konsil Tenaga

Kesehatan Indonesia

16. Rancangan Kepmenkes tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan

Kementerian Kesehatan

17. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan


18. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Kesehatan

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan-kegiatan

yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



1) Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan

perundang–undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan

Produk Hukum Lainnya.

Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk

hukum lain seperti Perjanjian kerjasama dan MoU.

3) Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan

Bidang Kesehatan

Tertanganinya kasus dan permasalahan hukum terkait Kepegawaian,

Aset, Pelayanan Kesehatan serta Jucicial Review, penanganan

pengurusan penyelesaian kekayanan intelektual, serta fasilitasi

pelaksanaan pengawasan dan peyidikan bidang kesehatan.

4) Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang–

undangan di bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di

provinsi/kabupaten kota dengan sasaran petugas dinas kesehatan,

biro/bagian hukum pemda, organisasi profesi, rumah sakit, organisasi

fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan.

5) Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak

Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau

dari Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan dengan

adanya kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan perlu disesuaikan

implementasinya dengan mempertimbangkan suatu keyakinan tertentu

mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim.



6) Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-

Undangan

Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelopokan,

pengarsipan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang

telah diterbitkan ke dalam buku himpunan peraturan perundang-

undangan.

7) Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) dan Publikasi

Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka penyebarluasan peraturan

perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online

melalui website hukor.kemkes.go.id sehingga setiap orang dapat

mengakses, memberikan masukan, dan pertanyaan terkait peraturan

perundang-undangan bidang kesehatan yang diterbitkan.

8) Pengembangan Aplikasi SMART HOUR

Aplikasi SMART HOUR dibentuk sebagai upaya dalam penataan

administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan seperti:

inventarisir kelengkapan administrasi usulan peraturan perundang-

undangan, tracking proses verbal, penyampaian masukan dan kendala

melalui sistem aplikasi terorganisir.

9) Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Legislasi Kesehatan

Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap

periode RPJMN dan Renstra sedangkan program legislasi kesehatan

dilakukan setiap tahun. Seperti proses perencanaan pada umumnya

kegiatan ini dilakukan n-1. Dengan adanya perencanaan regulasi

diharapkan dalam penyusunan produk hukum sudah dapat

direncanakan sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan evaluasi

terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah

ditetapkan.



10) Penataan Organisasi

Penataan organisasi Kementerian Kesehatan dilakukan dengan

menggunakan pendekatan holistik, berupa pemetaan mandat peraturan

perundang-undangan, pertimbangan arahan Presiden, isu strategis,

arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan, serta memperhatikan

peta proses bisnis dan analisis beban kerja sehingga akan didapatkan

struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Terkait dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan

birokrasi instansi pemerintah, saat ini sedang berproses pemetaan

Jabatan Adiministrasi (eselon III, IV, dan V) yang akan dialihkan menjadi

Jabatan Fungsional, dengan memperhitungkan dampaknya terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

11) Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan

Untuk mendapatkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran,

telah dilakukan pemetaan mandat dan arahan pimpinan yang kemudian

dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang

menggambarkan pemetaan fungsi yang harus dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan dan alur proses yang harus dilakukan untuk

mencegah terjadinya overlapping ataupun ketidakjelasan dalam

pelaksanaannya. Sekaligus telah dipetakan keterlibatan dan peran dari

lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan

alur proses kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu juga disusun SOP

terkait alur penyelesaian pekerjaan.

12) Penyusunan Analisis Jabatan

Untuk mendapatkan SDM yang tepat kompetensi dan kualifikasi dalam

menjalankan tugas dan fungsi organisasim perlu dilakukan penataan

jabatan baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional di

lingkungan Kementerian Kesehatan. Disamping itu kebijakan

pemyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional harus

dipastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai jabatan



fungsional telah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan

administrasinya.

13) Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Biro Hukum dan Organisasi Sebagai Sekretariat Tim RB Kemenkes

bertugas memfasilitasi Pelaksanaan Refomasi BIrokrasi Kementerian

Kesehatan. Kegiatan tersebut antara lain memastikan pelaksanaan

submit PMPRB Online, Survei pelaksanaan RB di lingkungan

Kemnekes dengan metode SMS Blast, dan Evaluasi Penilaian RB oleh

Tim RB Nasional di lingkungan Kemenkes tahun 2019.

a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tahun 2019 terdapat

faktor yang menjadi pendukung namun juga terdapat faktor yang

menghambat. Berikuti ini merupakan hal yang mempengaruhi pencapaian

target baik yang berdampak positif maupun negatif antara lain adalah

sebagai berikut;

1) Kompetensi SDM Pelaksana sudah mencukupi, namun belum merata

dan jumlahnya belum mencukupi berdasarkan analisis beban kerja.

2) Komitmen / dukungan pimpinan serta perubahan kebijakan dalam

penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan,

penyelesaian kasus, dan penataan organisasi dan tatalaksana

3) Distribusi / pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kompetensi

masing-masing.

4) Kebutuhan akan jabatan fungsional dan banyaknya jabatan fungsional

yang baru.

5) Kurangnya peran counterpart dalam hal ini Hukormas Unit Utama dalam

penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan,

penyelesaian kasus, dan penataan organisasi dan tatalaksana

6) Kebijakan KemenPANRB belum terstandar dan Rancangan RPJMN

serta Renstra Kemenkes 2020-2024 belum final sehingga berpengaruh

dalam penataan organisasi maupun penyusunan konsep proses bisnis

kemenkes.



7) Beberapa SOP sudah disusun sebelum ada Proses Bisnis, sehingga

sedikit menghambat dalam penyusunan konsep proses bisnis yang

ideal.

8) Kurangnya pemahaman dan konsep yang pasti dalam penataan OTK

Kemenkes sampai dengan UPT dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

9) Pelaksanaan RB di Kemenkes belum dilakukan secara rutin dan

terkoordinir dengan baik.

b. Permasalahan

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa

permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1) Permasalahan yang ditemui dalam penyusunan produk hukum :

1. kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait

masih menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP

dan R Perpres. Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor

penghambat karena terdapat beberapa materi yang harus

mendapatkan klarifikasi dari kementerian yang menjadi

penanggungjawabnya;

2. masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes

dan atau Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum

dan Organisasi belum jelas secara substansi sehingga harus

lakukan gelar substansi kembali. Hal ini tentunya membutuhkan

waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya;

3. khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya

melebihi target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan

banyak draf yang diajukan secara cito;

4. belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan

dalam program legislasi kesehatan dengan realisasi usulan yang

masuk.

5. belum ada kesiapan unit teknis untuk pembahasan rancangan

peraturan (RPP tentang Pelaksanaan UU Karkes dan RPP tentang

Upaya Kesehatan Jiwa) dan terdapat peraturan yang ditunda



pembahasannya karena bersinggungan dengan regulasi lain (RUU

tentang Wabah)

2) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penanganan masalah dan

kasus hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta

judicial review dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan

bidang kesehatan:

1. kesulitan dari Bagian Hukormas unit Utama dalam penanganan

masalah dan perkara hukum.

2. pendokumentasian yang kurang baik sehingga menghambat

pengumpulan bukti dalam penanganan perkara.

3. perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah

baik di UPT maupun Unit Utama masih kurang sehingga

menimbulkan masalah yang seharusnya dapat dicegah menjadi

masalah yang dibawa ke ranah peradilan.

4. penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan

Kementerian Kesehatan banyak yang bergantung pada

Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain yang tidak bisa dikendalikan

progressnya oleh Kemenkes namun Kemenkes tetap

memantaunya.

5. draft Permenkes terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Kemenkes telah diserahkan ke Bagian Peraturan Perundang-

undangan II, namun sampai saat ini masih belum selesai.

3) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan layanan organisasi dan

tatalaksana:

1. Kebijakan pimpinan yang berubah-ubah menyebabkan kesulitan

dalam memutuskan penetapan OTK UPT

2. Kesulitan dalam pengumpulan data hasil kinerja UPT yang akan

menjadi kriteria penilaian dalam penataan UPT

3. Penempatan SDM dalam jabatan administrasi yang belum

seluruhnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi menyebabkan

kesulitan dalam proses pemetaan penyetaraan jabatan administrasi

menjadi jabatan fungsional.



4. Pelaksanaan RB di level eselon I terlambat dilakukan, karena

adanya perubahan kebijakan KemenPANRBusulan/masukan

substansi dan tindak lanjut dari unit sangat lama, tidak

komprehensif dan sering berubah-ubah/tidak sesuai substansi;

5. Tindak lanjut dari unit pembina untuk materi substansi teknis tidak

komprehensif dan sering terlambat, yang menyebabkan perlu turun

langsung ke satuan kerja yang dituju untuk mendapatkan

masukan/konfiirmasi.

6. Konsep proses bisnis yang disusun masih berubah-ubah mengikuti

perubahan penyusunan RPJMN dan Renstra Kemenkes 2020-

2024.

7. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan masukan unit teknis dalam

penyusunan Proses Bisnis UPT, sehingga perlu konfirmasi

masukan langsung dari UPT terkait untuk penyusunan SOP UPT.

8. Perubahan kebijakan menyebabkan pengelolaan organisasi dan

tatalaksana serta penataan jabatan menjadi terhambat

9. Usulan satuan kerja terhadap peta jabatan hanya memperhitungkan

keberadaan SDM yang ada, bukan berdasarkan beban kerja dan

kebutuhan organisasi.

c. Pemecahan Masalah

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

adalah sebagai berikut :

1) Upaya Pemecahan Masalah dalam penyusunan produk hukum :

1. Dalam menyusun usulan perencanaan program legislasi kesehatan,

sebaiknya unit teknis perlu kematangan konsep sehingga pada saat

pelaksanaan usulan yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi

tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan demikian

pula perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap usuluna

regulasi;

2. membuat sistem uji kelayakan pembentukan peraturan menteri

kesehatan untuk menyaring peraturan menteri kesehatan yang akan

ditetapkan;



3. ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali

dengan masukan materi yang akan dibahas;

4. pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I

untuk peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan

terhadap SOP;

5. melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan

pendampingan penyusunan rancangan awal produk peraturan.

2) Upaya pemecahan masalah dalam dalam penanganan masalah dan

kasus hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta

judicial review dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan

bidang kesehatan:

1. mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana

tindak lanjut penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan

Kementerian Kesehatan dengan Unit terkait;

2. melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-

hal yg berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;

3. Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang

terkait dengan aset BMN;

4. meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan

5. tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar

Kemenkes dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L terkait

dan Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur

litigasi sehingga ada progres yang konkrit terhadap penanganannya

3) Upaya penyelesaian masalah dalam kegiatan layanan organisasi dan

tatalaksana:

1. Penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti

Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan

intansi pembina JF untuk menyamakan persepsi kegiatan organisasi

dan tata laksana;

2. penguatan dan pembagian peran yang jelas dengan Sekretariat Unit

Eselon I dalam penyelesaian permasalahan kegiatan;



3. menstandarkan output/produk/tahapan kegiatan untuk satuan kerja

yang sejenis;

4. membangun aplikasi SOP AP untuk memudahlan pengumpulan

data dari unit dan untuk menjadi data base untuk evaluasi SOP AP

Kementerian Kesehatan;

5. penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan

dan implementasi konsep organisasi dan tatalaksana.

d. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya tindak lanjut dari pemecahan masalah perlu dilakukan

langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan antara lain :

1) Rencana tindak lanjut dalam penyusunan produk hukum antara lain :

1. Memperbaiki atau menyempurnakan program kerangka regulasi

legislasi kesehatan n-1 (untuk tahun berikutnya) dengan

menambahkan persyaratan urgensi dan kesiapan rancangan

peraturan;

2) Rencana tindak lanjut dalam penanganan masalah dan kasus hukum

terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review

dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan bidang

kesehatan:

1. Mendorong Hukormas untuk berperan aktif dalam penanganan

kasus dan masalah di lingkungan Kementerian kesehatan melalui

rapat-rapat koordinasi

2. Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang

terkait dengan aset BMN

3. Meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan

4. membuat matrik prioritas penyelesaian dan penanganan kasus

hukum dan aset. Terdapat 4 prioritas kasus dan masalah yang

harus diselesaikan tahun 2020 yaitu; persiapan gugatan kepada ahli

waris dr. Anantyo Muchtar dengan objek gugatan rumah negara di

Jl. Karang Anyar Gunung, Semarang, Persiapan gugatan kepada

penghuni rumah negara Jl. Tjik Di Tiro No. 3 dan 7 Jakarta Pusat,

Persiapan gugatan kepada penghuni rumah negara milik Poltekkes



Bandung, Persiapan gugatan kepada penghuni rumah negara milik

Poltekkes Semarang.

3) Tindak lanjut dalam kegiatan layanan organisasi dan tatalaksana:

1. Melakukan pembahasan penyederhanaan birokrasi dengan

Kementerian PANRB

2. Menguraikan Konsep proses Bisnis yang telah disetujui Pimpinan

menjadi sub-sub proses hingga ke level (n)

3. Pembahasan di tingkat Pimpinan untuk menentukan stuktur

organisasi Kemenkes untuk segera diusulkan ke KemenPANRB

4. Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim POKJA RB

Kemenkes dan Tingkat Eselon I.

5. Memproses Penetapan Rancangan Peta Proses Bisnis UPT.

6. Memfasilitasi penyusunan SOP yang terstandard.

7. Mendorong unit pembina JF segera menetapkan formasi JF

8. Memproses penetapan peta jabatan kantor pusat dan UPT di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

C. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi didukung

oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimana bekerja sesuai dengan

tugas dan fungsinya karena setiap SDM telah ditetapkan sesuai dengan

jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi yang baik. Jumlah SDM Biro

Hukum dan Organisasi tahun 2019 sebanyak 61 (Enam puluh satu) orang

pegawai aktif, 2 (dua) orang tugas belajar, 2 (dua) orang Cuti di Luar

Tanggungan Negara (CLTN).

Berikut penggambaran Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, jenis

kelamin, pendidikan dan golongan di Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan

data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) pada website

simka.kemkes.go.id.



Diagram 1

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan

Diagram 2

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 3

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Jabatan Jumlah

1 Struktural 16

2 JFT 11

3 JFU 34

No Jenis

Kelamin

Jumlah

1 Laki-laki 34

2 Perempuan 27

No Jenjang

Pendidikan

Jumlah

1 Pasca Sarjana 16

2 Sarjana 33

3 Diploma 8

4 SLTA 3

5 SLTP 1

25%

18%57%

Struktural

JFT

JFU

44%

56%Laki-Laki

Perempuan

2% 5%13%

54%

26%

SLTP

SLTA

DIPLOMA

SARJANA

PASCA SARJANA



Diagram 4

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Golongan

2. Sumber Daya Anggaran

Pada Tahun 2019 alokasi awal anggaran Biro Hukum dan Organisasi sebesar

Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami

perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu

terdapat penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk

kegiatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik

Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Evaluasi Pelaksanaan

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 sehingga

total anggarannya menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat

direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp

16.554.469.015,00 atau 93,28%.

Alokasi Angaran sebesar Rp. 17.512.388.000,00 memiliki andil yan besar

terhadap capaian kinerja yang telah direalisasikan. Terdapat efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat

digambarkan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 93,28%, Biro Hukum

dan Organisasi dapat menyelesaikan capaian kinerja yang ditargetkan.

Efisiensi penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.191.923.985 atau sekitar

6,72% dari total anggaran tahun 2019.

Berikut ini adalah gambaran alokasi anggaran, realisasi dan capaian kinerja

yang dihasilkan :

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV 11

2 Golongan III 46

3 Golongan II 4

7%

75%

18%Gol II

Gol III

Gol IV



Tabel 4

Alokasi Anggaran, Realisasi dan Capaian Kinerja yang dihasilkan per Output

(dalam ribuan)

No Output Anggaran Realisasi % Capaian Utama/

Pendukung

1 Produk dan

Layanan Hukum

yang akan

mendukung

pembangunan

bidang kesehatan

10.214.695 9.762.336 95.57 486

Dokumen

Utama

2 Layanan Organisasi

dan Tatalaksana

2.514.355 2.421.364 96.30 18 Layanan Utama

3 Layanan Sarana

dan Prasarana

Internal

940.000 803.446 85.47 1 Layanan Pendukung

4 Layanan Dukungan

Manajemen Satker

1.540.661 1.335.041 86.65 1 Layanan Pendukung

5 Layanan

Perkantoran

2.536.682 2.232.281 88 1 Layanan Pendukung

17.746.393 16.554.469 93.28

Dari tabel diatas tergambar bahwa selain output utama dalam mendukung

pencapaian indikator kinerja juga terdapat output layanan sarana dan

prasarana internal, layanan dukungan manajemen Satker, dan layanan

perkantoran. Ketiga output pendukung tersebut tidak dapat terserap secara

maksimal dan masih dibawah 90% dikarenakan berbagai faktor antara lain:

beberapa spesifikasi pengadaan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan tidak

terdapat di dalam e-katalog sehingga harus dilakukan secara custom sehingga

memerlukan waktu lebih lama, layanan dukungan manajemen Satker sangat

bergantung pada kegiatan yang diinisiatif oleh Satker lain, sedangkan layanan

perkantoran tidak terserap maksimal karena stok barang persediaan awal tahun

cukup banyak sehingga pengadaan 2019 tidak banyak. Berikut ini adalah

gambaran realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi tahun 2015-2019.



Grafik 7:

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Organisasi

Tahun 2015-2019

Dari grafik tersebut, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 maka

terdapat penurunan prosentase penyerapan dari 94,35% menjadi 93,28%.

Namun demikian, secara rupiah mengalami peningkatan dari Rp.

16.523.604.199,00 menjadi Rp. 16.554.469.015,00. Hal ini berbanding lurus

dengan peningkatan anggaran dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari Rp.

17.512.388.000,00 menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Dapat disimpulkan bahwa

selama tahun 2015-2019 anggaran yang proporsional untuk Biro Hukum dan

Organisasi berada di range empat belas milyar sampai dengan tujuh belas

milyar rupiah. Selama periode Renstra 2015-2019 anggaran paling rendah

pada tahun 2017 dengan anggaran 10.099.587.000 sedangkan alokasi

anggaran tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.761.232.000. Untuk

realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 97,50 % sedangkan

realisasi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 64,73 %.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan

Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan

anggaran kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Hukum di dukung dengan

Sarana dan Prasarana antara lain seperti :

• Kendaraan Bermotor

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

19.06

24.76

10.10

17.51 17.7514.34

16.03

9.85

16.53 16.55

Pagu Realisasi



Kendaraan bermotor digunakan sebagai saran dan prasarana penunjang

kemudahan mobilitas dalam pelaksanaan tugas. Kendaraan operasional

yang dimiliki Biro Hukum dan Organisasi berupa Mobil Eselon II sebanyak

1 unit dan mobil operasional sebanyak 5 unit, sedangkan motor

operasional sebanya 9 unit.

• Personal Computer (PC)

Salah satu sarana prasarana yang sangat penting dalam rangka

pelaksanaan tugas pengolahan data. PC yang tercatat dalam SIMAK BMN

Tahun 2019 sebanyak 85 unit, akan tetapi akan dihapuskan sebanyak 15

unit karena rusak berat.

• Laptop

Laptop yang dimiliki sebanyak 62 unit dan akan dihapuskan sebanyak 6

unit karena rusak berat

• Printer dan LCD Proyektor

Printer yang dimiliki sebanyak 64 unit dan akan dihapuskan sebanyak 15

unit karena rusak berat sedangkan LCD Proyektor yang ada sebanyak 10

unit.

Selain sarana dan prasarana diatas juga terdapat sarana dan prasarana lain

seperti lemari arsip, meja dan kursi kerja, 5 (lima) ruang rapat, sofa tamu, dan

sebagainya.

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran

Dalam penyusunan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019

telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses

penyusunannya telah melalui proses sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah

ditetapkan;

b. perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator

kinerja yang telah ditetapkan;

c. usulan kegiatan dan penganggarannya sudah sesuai ketentuan yang

berlaku.



Setiap bagian di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam melakukan

penyusunan usulan kegiatan berdasarkan fungsinya sesuai dengan Permenkes

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan. Usulan anggaran juga disesuaikan dengan target indikator kinerja

organisasi yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan 2015-2019 Nomor HK.01.07/Menkes/422/2019. Selain

itu kegiatan sudah mengikut petunjuk penelitian dan reviu RKA K/L alokasi

anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan untuk usulan

anggaran kegiatan telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2019.

Pada Tahun 2019 alokasi awal anggaran Biro Hukum dan Organisasi

sebesar Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya

mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan

yaitu terdapat penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan

untuk kegiatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik

Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Evaluasi Pelaksanaan

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 sehingga

total anggarannya menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat

direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp

16.554.469.015,00 atau 93,28%.

Alokasi Angaran sebesar Rp. 17.512.388.000,00 memiliki andil yan besar

terhadap capaian kinerja yang telah direalisasikan. Terdapat efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat

digambarkan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 93,28%, Biro Hukum

dan Organisasi dapat menyelesaikan capaian kinerja yang ditargetkan. Efisiensi

penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.191.923.985 atau sekitar 6,72% dari

total anggaran tahun 2019. Dari realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa

dengan keterbatasan anggaran Biro Hukum dan Organisasi mampu

menghasilkan output yang maksimal. Hal ini disebabkan beberapa Keputusan

Menteri Kesehatan dalam pencapaian outputnya tidak memerlukan anggaran

yang besar. Namun demikian dilihat dari sisi perencanaan hal ini kurang sesuai



karena jumlah output yang dihasilkan tidak berbanding lurus dan tidak

proposional dengan jumlah realisasi anggaran. Terdapat beberapa kegiatan

yang memiliki kontribusi dilihat dari sisi efektifitas pencapaian outputnya

sebagai contoh beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang dianggarkan 3

(tiga) kali dapat diselesaikan dengan 2 (dua) kali kegiatan artinya kegiatan

tersebut memiliki efisiensi waktu dan anggaran, namun dilihat dari sisi

perencanaan hal ini memiliki kelemahan yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan

dengan kegiatan yang telah direncanakan. Efisiensi penggunaan anggaran

tersebut sebagian merupakan sisa mati kegiatan yang telah dilaksanakan

dan/atau belum dapat dilaksanakan karena kendala teknis sebagai contoh

anggaran penyusunan RPP Pembiayaan tidak dapat terserap maksimal karena

sampai saat ini usulan belum masuk dari Unit teknis (PPJK) sehingga belum

dapat diproses di Biro Hukum dan Organisasi.

Berdasarkan aplikasi SMART DJA tergambar bahwa pencapaian kinerja

Biro Hukum dan Organisasi sebesar 99.07%. Hal ini dilihat dari berbagai faktor

yaitu realisasi anggaran, konsistensi dengan RPD awal, konsistensi dengan

RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi yang semua diformulasikan

dengan suatu rumus oleh Kementerian Keuangan.

Pencapaiaan Kinerja berdasarkan Aplikasi SMART DJA



Realisasi Anggaran berdasarkan Aplikasi OM SPAN DJPB

2. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia

Bila melihat kajian Analisis Beban Kerja dan kebutuhan pegawai Biro Hukum

dan Organisasi membutuhkan kecukupan beberapa pegawai, sebagai berikut:

a. 1 (satu) orang kepala Subbagian Advokasi Hukum II

b. 5 (lima) orang perancang perundang-undangan

c. 3 (tiga) orang pengelola keuangan

d. 1 (satu) orang sekretaris

Untuk mengisi kekosongan sementara, Biro Hukum dan Organisasi

mempekerjakan tenaga non PNS untuk membantu pekerjaan teknis perancang

peraturan perundang-undangan, sekretaris, dan tenaga supporting lainnya

sebanyak 11 orang sebagai pramubakti dan 1 orang pengemudi kendaraan dinas

untuk Kepala Biro Hukum dan Organisasi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Laporan kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2019 merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Biro Hukum dan Organisasi

kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik langsung

maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di

bidang hukum dan organisasi.

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bagian dan subbagian di Biro Hukum

dan Organisasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 untuk

mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan

2015-2019 yang diatur dalam Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

sebagaimana telah diubah menjadi Kepmenkes Nomor NOMOR

HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019 dan memperhatikan penetapan kinerja yang telah ditandatangani

pimpinan di awal tahun anggaran. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Biro

Hukum dan Organisasi pada tahun 2019 telah berhasil merealisasikan kegiatan

yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam

rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk

meningkatkan produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang kesehatan.

Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Biro Hukum dan Organisasi

menitikberatkan pada pencapaian jumlah produk hukum bidang kesehatan yang

diselesaikan, jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani dan

fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan sebanyak 486 dokumen.

Selain itu Biro Hukum dan Organisasi juga berhasil menyelesaikan dokumen

organisasi dan tatalaksana sebanyak 18 dokumen.



Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran

DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 untuk Kegiatan Perumusan

Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi dengan alokasi awal sebesar

Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami

perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu terdapat

penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran,

Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan,

Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Reformasi

Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 sehingga total anggarannya menjadi

Rp. 17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan

31 Desember 2019 sebesar Rp 16.554.469.015,00 atau 93,28%.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2019 merupakan titik awal untuk

melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada

periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di

masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk

kelemahan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan

akan dievaluasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Organisasi awal

tahun 2020, diharapkan dapat memperoleh solusi serta diselesaikan dengan

mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di lingkungan Biro Hukum dan

Organisasi.

B. TINDAK LANJUT

Sebagai upaya tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian

Kesehatan maupun dengan unit teknis lain di Kementerian Kesehatan serta

diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi khususnya

dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

2. memperkuat peran counterpart utama Biro Hukum dan Organisasi, yaitu Bagian

Hukormas/Hukorpeg/TU di Lingkungan Unit Eselon I baik dalam penyusunan



peraturan perundang-undangan, penanganan kasus, maupun pembahasan

organisasi serta tatalaksananya;

3. Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon I segera diusulkan ke

Kementerian PAN dan RB;

4. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan hasil

perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;

5. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan

pelatihan teknis yang diperlukan.

KEMENTERIANKESEHATANREPUBLIKINDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

PEzuANJIAN KINEzuA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yangbertanda tangan di bawah ini.

.3

:Sundoyo, SH, MKM, M.Hum: Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

NamaJabatan

NamaJabatan

: drg. Oscar Primadi, MPH: Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama bedanji akan mev,ujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerjajangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akanmelakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari peg'anjian danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberiaapenghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak kedua, Pihak Pertama,

rg. Oscar Primadi, MNIP. I 96 1 10201988031 0 13 NrP. 196504081988031002

Sundoyo, SH,

PTRJANJIAIT KINER^IA

Unit Organisasi Eselon IITahun

: Biro Hukum dan Organisasi: 2Ol9

KegiatanPerumu san Peraturan Perundang-undanganDan organisasi

AnggaranRp. 17.746.393.000

Jakarta, November 2Ol9

Sekretaris Jenderal Kepala Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Oscar Primadi, MPH Sundoyo,NrP. 1961 1020 198803 1013 NrP. 196504081988031

No. Sasaran Indlkator KinerJa Target(1) (21 (3) (41

1 MeningkatnyaLayanan BidangHukum danOrganisasi

1. Jumlah produk hukum,penanganan masalah hukumdan fasilitasi pengawasan danpenyidikan yang diselesaikan

2. Jumlah produk layananorganisasi dan tatalaksana

232

15

Dashboard KInerja Anggaran berdasarkan hasil e-monev DJA

Kementerian Kesehatan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2018

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi

Tahun : 2019

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019

Meningkatnya Layanan

Bidang Hukum dan

Organisasi

1. Jumlah produk hokum, penanganan

masalah hukum dan fasilitasi

pengawasan dan penyidikan yang

diselesaikan

232

2. Jumlah produk layanan organisasi dan

tatalaksana

15

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 17.746.393.000,-

Jakarta, 3 Januari 2019

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

Kementerian Kesehatan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2018

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi

Tahun : 2019


2019

Realisasi

2019

Prosesntase

Meningkatnya

Layanan

Bidang Hukum

dan Organisasi

3. Jumlah produk hokum,

penanganan masalah hukum

dan fasilitasi pengawasan dan

penyidikan yang diselesaikan

233 487 209,91%

4. Jumlah produk layanan

organisasi dan tatalaksana

15 18 120 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 17.746.393.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 16.554.469.015,-

Prosentase Realisasi : 93,28%

Jakarta, 3 Januari 2020

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

Daftar Output Peraturan Perundang Undangan Bidang Farmalkes, Itjen, Litbang, PPSDM, P2P dan Kesmas Tahun 2019

# Jenis No Judul Peraturan LN TLN Tanggal STATUS

1 UU 4 RUU Kebidanan 56 6325 13 maret 2019

PERATURAN PEMERINTAH


1 PP 67 Pengelolaan Tenaga Kesehatan 173 6391 24 September 2019 Berlaku

2 PP 88 Kesehatan Kerja 251 6444 26 Desember 2019 Berlaku

PERATURAN PRESIDEN


1 Perpres 31 Pendayagunaan Dopkter Spseialis 98 14 Mei 2019

INSTRUKSI PRESIDEN


1 Inpres 4 Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merspon Wabah Penyakit,

Pandemi ,Global dan Kedaruratan Nuklir , Biologi dan Kimia

17 Juni 2019

PERMENKES

# Jenis No Judul Peraturan Tanggal Penetapan

BN Tanggal Pengundangan

STATUS HLM

1 Permenkes 5 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perencanaan Dan PEngadaan Obat Berdasarkan Katalog Eklektronik

17 Januari 2019

50604 Tahun

2019

31 Januari 2019

10 hlm

2 Permenkes 7 Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

19 Februari

2019

296 18 Maret 2019 Berlaku LL : 9 (hlm) (110)

Lamp :100 hlm

3 Permenkes 8 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

19 Februari

2019

8 Tahun 2019

13 Maret 2019

4 Permenkes 11 Peraturnan Menteri Kesehatan ttg Penanggulangan Kusta

27 Maret 2019

449 Tahun 2019

18 April 2019 Berlaku Pada

tanggal di undangkan

LL : 15 Hlm (98 Hlm)

LAMPIRAN : 83 Halaman

5 Permenkes 12 Peraturan Menteri Keseshatan tentang Perubahan Atas Peratruan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertivikat Vaksinasi Internasional

11 April 2019

426 TAhun

2019

`12 April 2019 Berlaku LL 4 HLM

6 Permenkes 14 Tentang Surveilens Gizi 17 Juni 2019

699

Tahun 2019

26 Juni 2019 Berlaku LL : 9 HLm ( 81 HLm )

Lampiran : 72 Hlm

7 Permenkes 18 Tentang Konsultan Manajemen Kesehatan

26 Juli 2019

863 2 Agustus 2019 Berlaku 15 halaman

8 Peermenkes 19 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian OPelayananm yubl;ijk di lingkyunganb Kemenkes

30 Juli 2019

889 7 Agustus 2019 Berlaku LL : 5 HALAM (7 HALAM AN )

LAMPIRAN 2 HALAMAN

9 Permenkes 21 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsioanal Penata Anestesi

2 Agustus 2019

906 9 Agustus 2019 Berlaku LL : 5 Halaman (80hlm)

Lampiran 75 hlm

10 Permenkes 22 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi

2 Agustus 2019

907 9 Agustus Berlaku LL : 5 hlm *(74)

Lampiran : 69 hlm

11 Permenkes 23 Tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian /Inpassing

23 Agustus

2019

908 9 Agustus Berlaku LL :23 hlm (47 hlm )

Lampiran 21 hlm

12 Permenkes 24 Pedoman Penanggulangan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

9 Agustus 918 15 Agustus 2019

Berlaku LL: 11 Hlm (18hjlm)

LAmpiran :7 hlm

13 Permenkes 25 Penerapan Manajemen Resiko Terintergrasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan

9 agustus 2019

919 15 agustus 2019

LL ; 19 HLM

(55HLM ) (LAMPIRAN :36

HLM

14 Permenkes 26 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

9 Agustus 912 12 Agustus Berlaku LL 30 hlm (41hlm )

15 Permenkes 28 Angka Kecukupan Giziyang di anjurkan unutk Masyrakat Indonesia

20 Agustus

956 26 agustus 2019

LL 5 hlm

(33 hlm)

Lampiran 28 hlm

16 Permenkes 29 Penaggulang malasalah Gizi Bagi anak Akibat Penyakit

26 agustus 914 27 Agustus 2019

LL11 HLM

17 Permenkes 36 PMK tentang Pelaksanaan Presiden Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

30 September

1121 1 Oktober 2019 Ll 22 hlm (31 hlm )

Lampiran : 9 hlm

18 Permenkes 38 PMK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembinaan satuan KArya Pramuka Bakti Husada

11 Oktober

2019

1220 18 Oktober LL: 10 Halaman (37 hlm)

Lampiran : 27 halaman

19 Permenkes 41 PMK tentang Penghapusan dan Penarikan Alat kesehatn

Bermerkuri di Fasilitas Pelayaan Kesehatan

11 Oktober

2019

1221 18

Oktober

2019

LL : 9 HLM (44 HLM )

Lampiran : 33

hlm

20 Permenkes 44 PMK tentang Perubahan Penggolongan Narkotik

17 Oktober

2019

1222 18 Oktober 2019

LL : 4 HLM

Lampiran : 22

21 Permenkes 81 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V /2008 tentang tata cara Pengusulan calon Anggota Kedokteran Indonesia

2 Desember

2019

1537 4 Desember 2019

LL : 4 HAlman

22 PermenkeS 83 Rancnagan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Tenaga

Kesehatan

9 Desember

1626 17 desember LL 12 Halaman

# Jenis No Judul Peraturan Tanggal

Penetapan

STATUS HLM

1 Kepmenkes HK,01.07/MENKES/29/2

019

Wajib Kerja dokter Spesialis

Angkatan Ke dua Belas Tahun

2019

17 Januari

2019

Berlaku LL; 4 HLM (33 HLM )

LAMPIRAN : 29 HLM

2 Kepmenkes HK.01

07/MENKES/72/2019

Keputusan Menteri Kesehatan

Tentang Tim Pengurus dan

Tim Sinkronisasi Pemerintah

Pembahasan RUU ttg

Kebidanan

8 Februari 2019 Berlaku LL : 6 HLM

3 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/78/2

019

keputusan menteri kesehatan

tentang Tim Penilai Internal

diLingkungan Kementerian

Kesehatan

14 Februari

2019

Berlaku LL : 7 hlm (11 HLM)

Lampiran : 4

hlm


019


tentang Unit Pengelola

Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dan

Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Kementerian

Kesehatan

14 Februari

2019

Berlaku LL : 6 HLM (16 HLM)

Lampiran :

10 Hlm


019


Tentang Unit Pengendalian

Gratifikasi Kementerian

Kesehatan

19 Februari

2019

Berlaku LL : 4 hlm (16 HLM)

Lampiran :

12 Hlm


019


Tentang Pengangkatan Tenaga

Kesehatan Dlam Pemugasan

Khusus Tenaga Kesehatan

Dalam Mendukung Program

Nusantara Sehat Individual

Periode I Tahun

19 Februari

2019

Berlaku LL : 3 HLM

(48 HLM)

Lampiran :

45 Hlm

7 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/125/2

019

Pemberhentian tenaga

kesehatan dalam penugasan

khusus tenaga kesehatan

berbasis individual dalam

mendukung program

nusantara sehat periode II

tahun 2018 penempatan

kabupaten Nduga Provinsi

Papua

26 Februari

2019

Berlaku LL : 3 Hlm (21 Hlm)

Lampiran :

18 Hlm


019

Tentang Pelaksanaan Sub

Pekan IMunisasii Nasional Di

Prov papua dan Papua Barat

11 Maret 2019 Berlaku

9 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/174/

2019

tentang Komite Nasional

Penyusunan Daftar Obat

Esensial nasional

13 Februari

2019

berlaku LL : 3 hlm (6 hlm)

Lampiran : 3

hlm


019

Tentang Tim Penyusun

Suplemen I Farmakope Herbal

Indonesia Edisi II

28 Februari

2019

Berlaku

11 Kemenkes HK.01.07/MENKES/176/

2019

RKMK Tentang Komite

Nasional Penyusunan

Formularium Nasional

13 Maret 2019 berlaku LL : 4 hlm (11 hlm)

Lampiran : 7

hlm


019

Keputusan Menteri Kesehtan

Tentang Tim Penelaah

Perjanjian Alih Material

11 April 2019 Berlaku LL : 4 HLM (6hlm)

LAmpiran : 2

Hlm


2019


Tentang Besaran Penghasilan

Penugasan Khusus Tenaga

Kesehatan dalam Mendukung

Program Nusantara Sehat

16 April 2019 Berlaku LL: 3 Hlm ( 4

Hlm, )

Lampiran 1

Hlm

14 Kepmenkes Hk.01.07/Menkes/207/2

019


tentang Program LEgislasi

Kesehatan Tahuin 2019

11 April

2019

Berlaku LL :33 hlm (46)

Lampiran :

43 HLM

15 Kepmekes HK.01.07/MENKES/236/

2019

Penyampaian Keputusan

Menteri Kesehtan Tentang

Pengankatan Tenaga



Berbasis Indivual Periode

Tahun 2019

22 April 2019 Berlaku LL : 4hlm (34 hlm )

Lampiran :

30 Hlm


2019


ttg Perubahan Kedua Atas

KMK nomor

HK.01.07/MENKES/651/2016

ttg Formularium Obat dan

Perbeklanan Kesehatan Pada

Pelayanan Kesehatan Haji

8 mei 2019 Berlaku LL 21

Halaman

17 Kepmenkes HK.01.07/Meneks/264/2

019


ttg Tim Audit Pelayanan

Kesehatan Haji Tahun 1440

H/2019 M

8 Mei 2019 Berlaku LL : 3 hlm (4hllm)

Lampiran 1

Hlm

18 Kepmenkes Hk.01.07/

Menkes/259/2019

Ttg Tim PEnyususn

FOrmularium Obat dan

PErbekalan Kesehatan Pada

Pelayanan Kesehatan Haji

8 Mei 2019 Berlaku LL 4 Hlm (7 hlm)

Lampiran 3

hlm

19 Kepmenkes HK.01.07/MENEKES/265

/2019

Ttg PErubhan Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor :

HK.01.07/Menkes/680/2018

ttg Panitia Seleksi Anggota

Konsil Tenaga Kesehtan

Indonesia

8 Mei 2019 `Berlaku LL : 3 Hlm ( 5 HLM

LaMPIRAN 2

HLM


2019


ttg Pengakatan Kesehatan

Sebagai Peserta Penugasan


dalam Mendukung Program


Periode III tahun 2019

15 Mei 2019 Berlaku LL 4 Hlm (69 Hlm)

Lampiran 65

hlm


2019


ttg Pengangkatan Tenaga

Kesehatan Sebagai Peserta



Program NS berbasis Tim

Periode I tahun 2019b

15 Mei 2-019 BBerlaku LL ; 4 hlm (46 hlm )

LAmpiran 42

hlm

22 Kepmenkes HK.01.07/III/1496/2019 KMK ttg Perubahan Atas


Nomor

HK.01.07/III/420/2018 TTG

Penerimaan Bantuan Biaya

Pendidikan Program

Percepatan penigkatan

Kualifikasi Pendidkan Tenaga

Kesehatann Tahun 2018

7 Mei 2019 Berlaku LL : 4 hlm ( 57 hlm )

LAmpiran :

53 hlm


2019

Pemberhentian Pesertra




Periode I tahun 2019 Berbasis

Individual Atas Nama Nurlia

Toruntju ,S,Kep. NS

15 Mei 2019 Berlakin LL 3 Hlm


2019

Pemberhentian Peserta

Penugasan Khussu Tenaga

Kesehatan Dalam Mendukung


Periode II Tahunn 2019

Berbasis Individuakl an.

Muhamad Kholid, amd, Kep

15 Mei 2019 LL : 3 hllm

25 Kepmenkes HK01.07/MENKES/275/

2019

Ttg Tim riset Fasilitas

Kesehatan

15 Mei 2019 Berlaku LL : 7 hlm (13 hlm)

LL 5 Hlm

26 Kepmenkes HK.01. 07/ Menkes

/320/2019

Tentang Peringatan Hari

Malaria Sedunia Tahun 2019

10 Juni 2019 Berlaku LL : 4 Hlm (9 Hlnm ()

Lampiran : 5 Hlm


2019

TENTANG Pengangkatan

Tenaga Kesehatan dalam


Kesehatan Dalam Mendukung


Individual Periode IV Tahun

2019

17 Juni 2019 Berlaku LL 4 halaman (13)

Lampiran : 9

hlm


019

Komite Perlindungan

Kesehatan Pekerja Migran

Indonesia

14 Juni 2019 Berlaku LL 4 hlm (9 hlm)

LAmpiran : 5

Halaman

29 Kepmenkes HK.01.07/Menkes

/336/2019

Tentang Penyususnan harga

Obat

14 juni 2019 Berlaku LL : 4 Hlm (6

hlm )

Lampiran : 2

hlm

30 Kepmenkes HK.01.07/Menkes

/344/2019

ttg Harga Obat Khusus 17 Juni 2019 Berlaku LL : 4 hlm ( 7

hlm )

Lampiran : 3

hlm


2019

Lembaga Setifikasi Profesi

Kesehatan

4 Juli 2019 Berlaku LL : 3 Hlm (9

hlm )N

Lampiran : 6

hlm


2019

KOmite Penasihat Ahli

Imunisasi

16 Juli 2019 Berlaku LL 4 Hlm (5Hlm)

Lampiran 1 Hlm


2019

Tim Penilai Eliminasi Malaria 17 Juli 2019 Berlaku LL : 4 Hlm (7

hlm)

LAmpiran : 3

hlm

34 Kepmenkes HK.01.07/MEKES/392/2

019

PEnetapan RSU Dr. Sadjito

Yogyakrta dan RSUD Dr.

Soetomo Surabaya sebagai

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan Regional

PEmeriksaan Skrining

Hipotoroid Kongental

18 Juli 2019 Berlaku LL : 4 halaman

35 KEpmenkes HK.02.01/Menkes/382/2

019

Surat Edarann Menteri

Kesehatan ttg Penempatan

Apoteker di Puskesmas

18 Juli 2019 Berlaku LL 3 Halaman


2019

Stuktur Organisasi Posko

PEndampingan Pembangunan

Kesehatan Papua

16 Juli 2019 Berlaku LL 5 hlm (11hlm

)

Lam[piran 6 Hlm

37 Kepmenkes HK.01.07/ Menkes

/408/2019


ttg Panitia ANtar Kementerian

Pembahasan Rancangan

Peraturan Presiden ttg

Perubahan Peraturan Presiden

Nomor 35 Tahun 2008 ttg Tata

cara Pengankatan dan

22 Juli 2019 Berlaku LL 3 hlm (6 hlm)

LAmpiran 3 hlm

Pemberhentian Keanggotaan

Konsil Kedokteran Indonesia

38 KEpmenkes HK.014.07/Menkes/410/

2019


Pelaksanaan Demonstrasi

PEmberian Imunisasi

Pneumokokus Konyugasi

Provinsi NTB dan Provinsi

Bangka Belitung

24 Juli 2019 Berlaku LL 4 hlaman


2019


Tentang Pengangkatan Tenaga

Kesehatan dalama {Penugasan

Khussu tenag Kesehatn dalam

Mendukung Program NS

individual Periode V tahun

2019

24 Juli 2019 Berlaku

40 Kepmenkes HK.01.07/menkes/412/2

019


Tentang Tim Koordinasi

Perdaganagan Barang dan

Jasa

24 Juli Berlaku Ll : 5 hlm (12

hlm)

LAmpiran 7 Hlm


019

Penetapan Rumah sakit

Umum Pusat Dr. Sardjito

Yogyakarta dan RSUD Dr.

Soetomo Surabaya Sebagai

Fasyankes Rujukan Regional

Pemeriksaan Skrining

Hipotiroid Kongenital

18 Juli 2019 Berlaku LL : 4 Halaman


2019

Tentang Indeks Pembangunan

KesehatanMasyrakat

9 Agustus 2019 Berlaku LL 4 hllm (97

hlm )

Lampiran : 93

hlm

43 Kepemenke

s

HK.01.07/MENKES/437/

2019

Tentang Kelompok KErja

standar Mutu angka

kecukupan Gizi

5 agustus 2019 BErlaku LL 3 hl (9hlm

LAmpiran 6

Halaman


019

Tim Verifikasi

Kabupaten/Kota Sehat

Tingkat Pusat

6 agustus 2019 Berlaku LL 3 hlm (10

hlm)

LAmpiran 7 hlm,


2019

Pengakatan Tenaga Kesehatan

dalam Penugasan Khusus


Mendukung Program

Nusantara Sehata Individual

Periode Tahun 2019

23 Agustus

2019

Berlaku LL 4 hlm 41 hlm

Lampran : 37

halaman

46 Kepmekes HK.01.07/Menkes

/499/2019

Pengakatan tenaga Kesehatan


Tenaga Keshatan Dalam

Mendukung Program

Nusnatara Sehat berbasis Tim

Periode II Tahun 2019

23 Agustus

2019

Berlaku Ll 4 hlm 63 hlm

Lampiran 59

Halaman


2019

Rkmk TTGV Pengelolaan

Layanan Single Window di


3 September

2019

Berlaku LL 4 halaman

48 Kepmenkes HK.01.07/menekes/532/

2019


tentang Tim teknis Adaptasi

Dampak Perubahan Iklim

Bidang Kesehatan

10 September Berlaku LL 4 Hlaman (8

hlm )

Lampiran 4

halaman


2019

KElompok Kerja Akreditasi

Pelatihan dan INstitusi

Penyelenggaraan Pelatihan

Bidang Kesehatan

18 September Berlaku LL 5 hlm (8)

Lampiran 3

halaman


2019

Pemberhentian Peserta




Periode III tahun 2017

Berbasis TIM(Team Based )

atas Nama Aribah Raidah , S

Farm

20 September Berlaku LL 3 Halaman

51 KEpmenkes HK.01.07/MENKES/558/

2019


Tentang Panitai Penylenggara

Peringatan Hari Kesehatan

Nasional Ke 55 Tahun 2019

20 September Berlaku LL 3 ( 10 HLM )

Lampiran : 7

HLm


2019

Keputusan Menteri Kesehaatn

tentang Besaran Tunjanagn

Peserta PEnempatan Dokter

Spesialis dalam rangka

Pendayagunaan Dokter

Spesialis

18 September Berlaku LL : 4 (5 HLM )

Lampiran 1

halaman

53 Kepmeneks HK.01.07/MENKES/615/

2019


tentang Komite Koordinasi

Penanggulanga AIDS,

Tuberkolosis , dan Malaria di

IndonESIA

7 Oktober Berlaku LL M:4 hlm(9

hlm)

Lampiran : 5n

hlm

54 Kepmenkes `HK.01.07/MENKES/563

/2019

KMK tentang pengakatan

Tenaga Kesehatan Tenaga

Kesehatan dalam penugasan

20 September Berlaku LL : 4 HLM ( 44

HLM

Khussu Tenaga Kesehatan

dalam Mendukng Program


Periode VII Tahun 2019

Lampiran : 44

HLM

55 Kepmenkes HK./01.07/MENKES/605

/2019

Keputusan menteri kesehatan

tententang komite ahli

Penanggulangan Hepatittis,

Diare, dan Infeksi Saluran

Pencernaan

1 oktober 2019 Berlaku Ll : 5 halaman

56 Kepemenke

s


2019

Keptusan Menteri Kesehatan

ttg Peserta Penempatan Dokter

Spesilis Dalam Rangka

Pendayagunaan Dokter

Spesialis Angkatan Kedua

tahun 2019

10 Oktober

2019

Berlaku LL 4 HLM 30

HLM,

Lampiran : 26

Halaman

57 Kepmeneks HK.01.07/MENKES/660/

2019


Penerima Bantuan Program

PPPDS/PPDGS Tahap Kesatu

Angkatan Kedua Puluh Tiga

Tahun 2019

18 Oktober

2019

Berlaku LL: 5 hkm (25

hlm )

Lampiran 20

hlaman


2019


tetang Panitita Pemberian

Penghargaan Bagi Tenaga

Kesehatn Teladan

18 Oktober

2019

Berlaku LL 4 hlm (8 hlm )

LAmpiran 4 hlm


2019


tentang standar Pelayanan

Minimum Politeknik

Kesehatan Kementerian

Kesehaatan Denpasar

18 Oktober Berlaku Ll 3 HLM (74

Hlm )

Lampiran : 71

hlm


2019


Tentang Komite Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan dalam Pelayanan

Homecare

18 Oktober

20169

Berlaku LL 6hlm (11 hlm

Lampiran 5

halamn


2019

Pengakutan tenaga Kesehatan

Sebagai eserta PKhussu


Mendukung Program

Nusantara Sehat Berbasis Tim

PEriode III Tahun 2019


2019

Keputusan menteri kesehatan

tentang Pengakatan Tenaga

kesehatan dalam Penugasan

Khusus Tenga Kesehatan dalm

Mendukungb Program

Nusantar Sehat Berbasis Tim

Periode VIII Tahun 2019

18 Oktober

2019

Berlaku LL : 4 hlm ( 84

Hlm )

Lampiran : 80

halaman


2019


Daftar Obat Esensial Nasional

18 Oktober

2019

Berlaku LL 3 Hlaman ( 50

Halaman

Lampiran 47

HAlaman

64 Kepmenkes HK.01.07/MENKES

/736/2019

Pengaktan Tenaga Kesehatan


Tenaga Kesehatan Dalam

MEndukung Program NS

Periode IX Tahun 2019

22 Novemebr

2019

Berlaku LL 4 halaman

(18 hlm )

LAmpiran 114

hlm

65 Kepmenkes HK.01.03/meNKES/722/

2019

Tentang Penetapan Badan

Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan Sebagai Pusat

Koordinasi Nasional Sistem

Surveilens Nasional Resistensi

AntiMikroba

19 November

2019

Berlaku LL 4 HLM (6HLM

)

Lampiran 2 hlm

66 Kepmenkes HK.01.01/meneks/735/2

019


Tentang Peserta Penempatan

Dokter Spesialis dalam

Rangka Pendayagunaan

Dokter Spesilais Angkatan

Ketiga Tahun 2019

22 November

2019

Berlaku LL : 4 hlm ( 14

hlm )

Lmpiran 10 hlm

67 Kepmenkes HK.01.07/MENEKS

/686/2019

SK Penganugerahan Tanda

Penghargaan Kerja Sama

Perguruan Tinggi dan dengan

Dirjen Kesmas Tahun 2019

18 November

2019

Berlaku LL; 3 HLM

(4HLM )

Lampiran 1

halamn

68 Kepmenkes HK.01.07/III/3536/2019 Tentang Peserta Penerima

Bantuan Biaya Pendidikan

Tugas Belajar Sumber daya

Manusia Kesehatan di

Lingkungan Kemnterian

Kesehatahan dan Pemerintah

daerah tahun 2019

17 Oktober

2019

Berlaku LL : 4 HLM (43

Hlm)

Lampiran : 39

Hlm

69 Kepmenkes HK.01.07/III/3535/2019 Tentang Peserta Penerima

Beasiswa Tenaga Kesehatan

Pasca Penugasan Khusus

Tenga Kesehatan dalam

17 Oktober

2019

Berlaku LL 3 HLM (12

HALAMAN)

Lampiran :9

hlaman

Mendukung Program

Nusantara Sehat 2019


2019

Keputusan Meneteri

Kesehatan tentang

Pemberehentian Peserta

Penugasan Khusus

18 November

2019

Berlaku LL 3 Halaman


2019

Komite Ahli Penanggulangan

Tuberkulosis

2 Desember

2019

Mencabut

KMK Nomor

HK.02.02/

MENKES/4

54/2016

TTG

KOMITE

AHLI

PENANGGU

LANGAN

TUBERKUL

OSIS

LL 4 (6)

LaMPIRAN 2

HALAMAN


2019

Pengangkatan Tenaga

Kesehatan Dalam Penugasan


Dalam Mendukung Program


Periode X Tahun 2019

4 DES 2019 LL :4 HLM ( 55

HLM)

LAMPIRAN 51 HLM


2019


Pendidikan Dokter Spesialis /

Dokter Gigi Spesialis Dari

Provinsi Papua Dan Provinsi

Papua Barat Periode Kedua

Tahun 2019

4 DESEMBER

2019

BERLAKU LL 5 H(6

HALAMAN )

LAMPIRAN 1 HALAMAN

74 KEPMENKE

S


2019

Penerima Program Bantuan

Biaya Fellowship Bagi Dokter

Spesialis Tahun 2019

4 DES 2019 BERLAKU LL 4 DES(9HL)

LAMPIRAN 5 HALAMAN


2019


Pendidikan Dokter

Spesialis/Dokter Gigi Spesilis

Tahap Kedua Angkatan

Keduapuluh Tiga Tahun 2019

4 DESEMBER

2019

LL 4 HALAMAM

(6HLM)

LAMPIRAN : 2 HLM

NOTA KESEPAHAMAN


Penetapan

1 Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan

Pelaksanaan Sistem Peradilan anak

2 Nota Kesepahaman Antara Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal dengan Kemenkes

3 KEsepakatan Kemenkes dengan IKatan Senat

Mahasiswa KEsehatan Masyrakat Indonesia

4 KEsepatan Kemenkes dengan PT. AXA MAndiri financial

service

5 KEsepatan Kemenkes dengan PT. Bohringer

6 KEsepatan Kemenkes dengan PT.nutrifood

7 KEsepatan Kemenkes dengan PT. BTPN Herlina Indah

Daftar Output Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2019

PERATURAN MENTERI KESEHATAN


Penetapan

Berita

Negara

Tanggal

Pengundangan

STATUS Jumlah

Halaman

1 Permenkes 1 Pedoman Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai di Lingkungan


15 Januari

2019

76 4 Februari 2019

2 2 Petunjuk Operasional

Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Fisik Bidang

Kesehatan Tahun Anggaran

2019

15 Januari

2019

116 12 Februari

2019

3 3 Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi

Khusus NonFisik Bidang

Kesehatan

15 Januari

2019

117 12 Februari

2019

114 halaman:

(11 Halaman

Pembukaan,

103 Halaman

Lampiran)

4 4 Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan

15 Januari

2019

68 31 Januari

2019

5 10

Perubahan Keempat Atas

Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 Tahun

2015 tentang Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan

Kinerja Bagi Pegawai di

11 Maret 2019 Nomor

268

Tahun

2019

12 Maret 2019 84 Halaman (5

lembar

pembukaan,

79 lampiran)


Kesehatan

6 27

Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 46 Tahun

2015 tentang Akreditasi

Puskesmas, Klinik Pratama,

Tempat Praktik Mandiri

Dokter, dan Tempat Praktik

mandiri Dokter Gigi

9 Agustus

2019

929 19 Agustus

2019

7 45 Klasifikasi Organisasi

Rumah Sakit Di Lingkungan


18 Oktober

2019

1336 28 Oktober

2019

8 63 Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Pusat

Nasional Dr. Cipto

Mangunkusumo Jakarta

18 Oktober

2019

1383 30 Oktober

2019



Dr. Hasan Sadikin Bandung

18 Oktober

2019

1397 30 Oktober

2019



Dr. Kariadi Semarang

18 Oktober

2019

1384 30 Oktober

2019



Dr. Sardjito Yogyakarta

18 Oktober

2019

1385 30 Oktober

2019



Sanglah Denpasar

18 Oktober

2019

1386 30 Oktober

2019



Dr. Wahidin Sudirohusodo

Makassar

18 Oktober

2019

1387 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Anak dan

Bunda Harapan Kita

Jakarta

18 Oktober

2019

1388 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Kanker

Dharmais Jakarta

18 Oktober

2019

1389 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan

Kita Jakarta

18 Oktober

2019

1390 30 Oktober

2019



Fatmawati Jakarta

18 Oktober

2019

1391 30 Oktober

2019



Dr. Mohammad Hoesin

Palembang

18 Oktober

2019

1393 30 Oktober

2019



Persahabatan Jakarta

18 Oktober

2019

1392 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Umum Mata

Cicendo Bandung

18 Oktober

2019

1383 30 Oktober

2019



H. Adam Malik Medan

18 Oktober

2019

1366 30 Oktober

2019



Dr. M. Djamil Padang

18 Oktober

2019

1367 30 Oktober

2019



18 Oktober

2019

1368 30 Oktober

2019

Prof. Dr. R. D Kandou

Manado



Dr. Soeradji Tirtonegoro

Klaten

18 Oktober

2019

1369 30 Oktober

2019



Otak Nasional Prof. Dr. dr.

Mahar Mardjono Jakarta

18 Oktober

2019

1370 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Penyakit

Infeksi Prof. Dr. Sulianti

Saroso Jakarta

18 Oktober

2019

1371 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Ortopedi Prof.

DR. R. Soeharso Surakarta

18 Oktober

2019

1372 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang

18 Oktober

2019

1373 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Dr. H.

Marzoeki Mahdi Bogor

18 Oktober

2019

1374 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Jiwa Dr.

Radjiman Wediodiningrat

Lawang

18 Oktober

2019

1376 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Jiwa Dr.

Soeharto Heerdjan Jakarta

18 Oktober

2019

1377 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Paru Dr. Ario

Wirawan Salatiga

18 Oktober

2019

1375 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu Bandung

18 Oktober

2019

1378 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Paru Dr. H.

Goenawan Partowidigdo

Cisarua Bogor

18 Oktober

2019

1379 30 Oktober

2019


Rumah Sakit Otak Dr. Drs.

M. Hatta Bukittinggi

18 Oktober

2019

1395 30 Oktober

2019


Rumah Sakit

Ketergantungan Obat

Jakarta

18 Oktober

2019

1394 30 Oktober

2019



Dr. Rivai Abdullah

Palembang

18 Oktober

2019

1399 30 Oktober

2019



Dr. Sitanala Tangerang

18 Oktober

2019

1396 30 Oktober

2019



Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar

18 Oktober

2019

1380 30 Oktober

2019



Surakarta

18 Oktober

2019

1381 30 Oktober

2019



Ratatotok Buyat

18 Oktober

2019

1382 30 Oktober

2019

42 40 Penataan Jabatan Pelaksana

dan Jabatan Fungsional di

11 Oktober

2019

1187 15 Oktober

2019


Kesehatan

43 37 Pedoman Pengelolaan

Informasi Publik di


Kesehatan

11 Oktober

2019

1206 17 Oktober

2019

44 42 Pendelegasian Sebagian

Wewenang Menteri

Kesehatan Selaku Pengguna

Barang Kepada Pimpinan

Tinggi Madya dan Kuasa

Pengguna Barang di


Kesehatan Dalam Rangka

Pengelolaan Barang Milik

Negara Kementerian

Kesehatan

14 Oktober

2019

1207 17 Oktober

2019

45

39 Pedoman Akuntansi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian

Kesehatan

11 Oktober

2019

1186 15 Oktober

2019

46 82 Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Bidang Kesehatan di


Kesehatan

2 Desember

2019

1538

Tahun

2019

4 Desember

2019

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

# Jenis Nomor Judul Peraturan Tanggal

Penetapan

STATUS JUMLAH

HALAMAN

1 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/42/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum

Daerah Ciawi Kabupaten Bogor

sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Utama untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Tarumanagara

Jakarta

17 Januari 2019

2 HK.01.07/MENKES/18/2019 Dewan Pengawas Politeknik

Kesehatan Kementerian

Kesehatan Bengkulu

16 Januari

2019

3 HK.01.07/MENKES/24/2019 Tim Bersama Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan

17 Januari

2019

4 HK.01.07/MENKES/43/2019 Unit Akuntansi Pengguna

Anggaran / Barang (UAPPA/B)

Kementerian Kesehatan Tahun

Anggaran 2019

17 Januari

2019

5 HK.01.07/MENKES/44/2019 Tim Kesehatan Haji Indonesia

Tahun 1440H/2019M

30 Januari

2019

6 HK.01.07/MENKES/73/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Mohamad

Soewandhie Sebagai Rumah

Sakit Pendidikan Satelit Untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga Surabaya

8 Februari

2019

7 HK.01.07/MENKES/88/2019 Pedoman Nasional Kedokteran

Tata Laksana Osteosarkoma

19 Februari

2019

8 hk.01.07/MENKES/81/2019 Tim Penyusun Rencana

Strategis, dan Organisasi dan

14 Februari

2019

Tata Kerja Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024

9 HK.01.07/MENKES/90/2019 Pedoman Nasional Kedokteran

Tata Laksana HIV

19 Februari

2019

10 HK.01.07/MENKES/142/2019 Data Pusat Kesehatan

Masyarakat Per Akhir

Desember Tahun 2018

27 Februari

2019

11 HK.01.07/MENKES/74/2019 Panitia Penyelenggara Rapat

Kerja Kesehatan Nasional

Tahun 2019

8 Februari

2019

12 HK.01.07/MENKES/74/2019 Panitia Penyelenggara Rapat

Kerja Kesehatan Nasional

Tahun 2019

8 Februari

2019

13 HK.01.07/MENKES/70/2019 Kelompok Kerja Pendukung

Keanggotaan Indonesia Pada

World Health Organization

Executive Board Periode Tahun

2018-2021

8 Februari

2019

14 HK.01.07/MENKES/83/2019 Panitia Penyelenggaraan

Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi

Bidang Kesehatan Tahun

1.440H/2019M

15 Februari

2019

15 HK.01.07/III/501/2019 Penetapan Kuasa Pengguna

Anggaran Pada Satuan Kerja

Biro Kepegawaian Sekretariat

Jenderal Kementerian

Kesehatan

14 Februari

2019

16 HK.01.07/MENKES/160/2019 Izin Penyelenggaraan

Pelayanan Radioterapi RSUD

Tugurejoi Semarang

4 Maret 2019


Pelayanan Radioterapi Rumah

4 Maret 2019

Sakit Umum Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat



Sakit Umum Awal Bros

Pekanbaru

4 Maret 2019

19 HK.01.07/MENKES/179/2019 Rumah Sakit Penyelenggara Uji

Coba Program Rekam Medik

Integrasi Dalam Sistem

Rujukan

13 Maret 2019

20 HK.01.07/MENKES/190/2019 Lokus Program Indonesia

Sehat dengan Pendekatan

Keluarga Tahun 2019

20 Maret 2019

21 HK.01.07/MENKES/189/2019 Komite Kesehatan Gigi dan

Mulut

19 Maret 2019


Kesehatan Surabaya

13 Maret 2019

23 HK.01.07/MENKES/177/2019 Perubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/18/2019

tentang Dewan Pengawas

Politeknik Kesehatan Bengkulu

13 Maret 2019


Kesehatan Bandung

13 Maret 2019



HK.01.07/MENKES/536/2018


Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto

Heerdjan Jakarta

15 Maret 2019



HK.01.07/Meneks/529/2018

15 Maret 2019



Sanglah Denpasar

27 HK.01.07/MENKES/193/2019 Perubahan Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor

HK.02.02/Menkes/377/2016

tentang Pola Klasifikasi Arsip

dan Kode Unit Pengolah di


Kesehatan

27 Maret 2019

28 HK.01.07/MENKES/183/2019 Panitia Penyelenggaraan South

East Asian Region (SEAR) Town

Hall on Youth Engangement

18 Maret 2019

29 HK.01.07/MENKES/242/2019 Keputusan Menteri kesehatan

tentang Penetapan Rumah

Sakit Gigi dan Mulut Gusti

Hasan Aman Provinsi

Kalimantan Selatan sebagai

Rumah Sakit Pendidikan

Utama untuk Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas

Lambung Mangkuarat

Banjarmasin

26 April 2019

30 HK.01.07/MENKES/244/2019 Keputusan Menteri Kesehatan


Politeknik Kesehatan Surabaya

26 April 2019



Politeknik Kesehatan Bandung

26 April 2019



Politeknik Kesehatan Bengkulu

26 April 2019


tentang Penetapan Rumah

Sakit Umum Daerah Cut

Meutia Kabupaten Aceh Utara

sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Utama Untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Malikussaleh Aceh

16 April 2019


tentang Daftar Lokasi Prioritas

Intervensi Kegiatan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat dan

Kegiatan Pengendalian

Penyakit Bersumber Dana

Alokasi Khusus Bidang

Kesehatan TA 2019

4 April 2019

35 HK.01.07/MENKES/262/2019 Penetapan Rumah Sakit

Khusus Jiwa Provinsi Bali

sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Afiliasi untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana Bali

8 Mei 2019


Pelayanan Radioterapi Rumas

Sakit Umum Pusat dr. Kariadi

Semarang

8 Mei 2019


Daerah dr. Doris Sylvanus

Palangka Raya sebagai Rumah

Sakit Pendidikan Utama untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Palangka Raya

27 Mei 2019



sebagai Rumah Sakit


Fakultas Kedokteran

Universitas Warmadewa Bali

27 Mei 2019



sebagai Rumah Sakit


Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Al-Azhar

Mataram

27 Mei 2019

40 HK.01.07/MENKES/308/2019 Pedoman Nasional Pelayanan

Kedokteran Tata Laksana

Kusta

27 Mei 2019


Kesehatan Surabaya

27 Mei 2019


Pelayanan Radioterapi RSUD

Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi

Lampung

27 Mei 2019


Immanuel Bandung Sebagai


Utama Untuk Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha Bandung

27 Mei 2019


Pusat Dr. M. Djamil Padang

Sebagai Rumah Sakit


27 Mei 2019

Fakultas Kedokteran

Universitas Andalas Padang



Fraktur

10 Mei 2019

46 HK.01.07/III/1501/2019 Perubahan atas Keputusan


HK.01.07/III/308/2018

tentang Tim Penilai Jabatan

Fungsional Perencana


7 Mei 2019

47 HK.01.07/MENKES/315/2019 Tim Asistensi Penyelenggaraan

Kesehatan Haji Tahun 1440H /

2019M

31 Mei 2019

48 HK.01.07/MENKES/263/2019 Tim Pengelola Sistem

Komputerisasi Haji Terpadu

Bidang Kesehatan

(Siskohatkes) Pusat Kesehatan

Haji Tahun 1440H/2019M

8 Mei 2019

49 HK.01.07/MENKES/318/2019 Dewan Pengawas RSUP dr.

Soeradji Tirtonegoro Klaten 10 Juni 2019

50 HK.01.07/MENKES/317/2019 Dewan Pengawas RS Moh.

Hosein Palembang

10 Juni 2019

51 HK.01.07/MENKES/324/2019 Penetapan Rumah Sakit Islam

Jemursari Surabaya sebagai



Kedokteran Universitas

Nahdlatul Ulama Surabaya

12 Juni 2019



Sakit Umum Santosa Hospital

Bandung Kopo

10 Juni 2019



Hapatitis B

10 Juni 2019


Kedokteran Tata Laksana Bibir

Sumbing dan Lelangit

10 Juni 2019

55 HK.01.07/MENKES/323/2019 Dewan Pengawas RS Pusat

Otak Nasional (PON) Jakarta

11 Juni 2019


Khusus Mata Bali Mandara

Sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Afiliasi Untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana Bali

17 Juni 2019


Daerah Dr. Iskak Tulungagung

Sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Satelit Untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Brawijaya Malang

11 Juli 2019



Malnutrisi Pada Dewasa

18 Juli 2019


Murni Teguh Memorial Hospital

Medan Sebagai Rumah Sakit


Fakultas Kedokteran

Universitas HKBP Nommensen

Medan

17 Juli 2019


Universitas Kristen Indonesia

Jakarta Sebagai Rumah Sakit

17 Juli 2019


Fakultas Kedokteran


Jakarta



Stroke

18 Juli 2019

62 HK.01.07/MENKES/390/2019 Penetapan Izin

Penyelenggaraan Pelayanan

Radioterapi RSUP Dr. M Djamil

Padang

17 Juli 2019

63 HK.01.07/MENKES/371/2019 Dewan Pertimbangan Klinis

(Clinical Advisory) dalam

Program Jaminan Kesehatan

4 Juli 2019

64 HK.01.07/MENKES/369/2019 Tim National Health Account

(NHA)

1 Juli 2019

65 HK.01.07/MENKES/434/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit

Jiwa dr. Soeharto Heerdjan

Jakarta

2 Agustus

2019

66 HK.01.07/MENKES/482/2019 Puskesmas sebagai

Percontohan

19 Agustus

2019


Daerah Majalaya Kabupaten

Bandung Sebagai Rumah Sakit


Fakultas Kedokteran

Universitas Padjajaran

Bandung

5 Agustus

2019


Kedokteran Tata Laksana Nyeri

16 Agustus

2019


Daerah RA. Kartini Kabupaten

Jepara Sebagai Rumah Sakit

5 Agustus

2019


Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

70 HK.01.07/MENKES/483/2019 Pemberian Penghargaan

Electronic Monitoring And

Evaluation (E-MONEV) Dalam

Pelaksanaan Program Dan

Kegiatan Di Kementerian

Kesehatan Tahun 2019

19 Agustus

2019

71 HK.01.07/MENKES/432/2019 Tim Penyusunan Soal

Kompetensi Teknis Seleksi

Pegawai Pemerintahan dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Bidang

Kesehatan

1 Agustus

2019

72 HK.01.07/MENKES/456/2019 Tim Penilai dan Penyerahan

Arsip Statis di Lingkungan

Kementerian Kesehatan Tahun

2019

9 Agustus

2019

73 HK.01.07/MENKES/456/2019 Pelimpahan Sebagian

Wewenang dan Tanggung

Jawab dalam Pelaksanaan

Sistem Katalog Elektronik

sebagai Pengelola Katalog

Elektronik Sektoral di


Kesehatan

19 Agustus

2019

74 HK.01.07/MENKES/504/2019 Rencana Kerja Sektor

Kesehatan Dalam Perdagangan

Barang dan Jasa Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun

2019-2025

27 Agustus

2019

75 HK.01.07/MENKES/458/2019 Panitia Antar Kementerian

Penyusunan Rancangan

Peraturan Presiden tentang

Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun

2018 tentang Jaminan

Kesehatan

12 Agustus

2019

76 HK.01.07/MENKES/503/2019 Panduan Pelaksanaan Kerja

Sama Badan Sektoral

Kesehatan ASEAN di Tingkat

Nasional

27 Agustus

2019

77 HK.01.07/III/2680/2019 Peserta Tugas Belajar Dalam

Negeri di Lingkungan


Dengan Sumber Biaya Di Luar

Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Pusat Peningkatan

Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tahap Kesatu

Tahun 2019

22 Agustus

2019


Daerah Dr. Harjono SH

Kabupaten Ponorogo sebagai


Utama untuk Fakultas


Muhammadiyah Surakarta

10 September

2019


Daerah Palembang Bari

sebagai Rumah Sakit


Fakultas Kedokteran

10 September

2019

Universitas Muhammadiyah

Palembang


Daerah R. Syamsudin, SH Kota

Sukabumi sebagai Rumah

Sakit Pendidikan Satelit untuk

Fakultas Kedokteran


Jakarta

10 September

2019

81 HK.01.07/MENKES/536/2019 Penetapan Rumah Sakit Mata

Cicendo Bandung sebagai


Afiliasi untuk Fakultas


Padjajaran Bandung

10 September

2019



Sakit Dadi Purwokerto

10 September

2019

83 HK.01.07/III/2918/2019 Penetapan Pelaksana Tugas

Kuasa Pengguna Anggaran

pada Satuan Kerja Pusat Krisis

Kesehatan Sekretariat Jenderal


4 September

2019

84 HK.01.07/MENKES/554/2019 Komite Ahli Kesehatan Haji

Nasional

20 September

2019



HK.01.07/MENKES/83/2019

tentang Panitia Penyelenggara

Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi

Bidang Kesehatan Tahun 1440

H / 2019 M

10 September

2019



HK.01.07/MENKES/44/2019

tentang Tim Kesehatan Haji

Indonesia Tahun 1440 H /

2019 M

10 September

2019

87 HK.01.07/MENKES/521/2019 Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pustakawan di Lingkungan

Kementerian Keseahtan

3 September

2019

88 HK.01.07/MENKES/548/2019 Peserta Tugas Belajar Luar

Negeri di Lingkungan


Dengan Sumber Biaya Di Luar





Tahun 2019

18 September

2019

89 HK.01.07/MENKES/679/2019 Tim Pelaksana Bidang

Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Pekan

Olahraga Nasional XX dan

Pekan Paralimpik Nasional XVI

Tahun 2020

18 Oktober

2019

90

HK.01.07/MENKES/680/2019 Penetapan Rumah Sakit

Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita Jakarta sebagai


Afiliasi Untuk Fakultas


Indonesia Jakarta

18 Oktober

2019



Kanker Nasofaring

18 Oktober

2019


Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso

Surakarta sebagai Rumah

Sakit Pendidikan Afiliasi Untuk

Fakultas Kedokteran

Universitas Negeri Sebelas

Maret Surakarta

18 Oktober

2019



Sindroma Koroner Akut

18 Oktober

2019



Hepatitis C

18 Oktober

2019


Daerah Tarakan sebagai




Krida Wacana Jakarta

18 Oktober

2019


Anak dan Bunda Harapan Kita

Jakarta

14 Oktober

2019


Umum Pusat Dr. H. Adam

Malik Medan

14 Oktober

2019


Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

14 Oktober

2019


Umum Pusat Dr. M. Djamil

Padang

18 Oktober

2019

100 HK.01.07/MENKES/682/2019 Perubahan Ketiga Atas


Nomor

HK.01.07/MENKES/650/2017

tentang Rumah Sakit dan

Puskesmas Penyelenggara Uji

Coba Program Pelayanan

Telemedicine

18 Oktober

2019



Penyakit Paru Obstruktif

Kronik

18 Oktober

2019



Sakit PKU Muhammadiyah

Gombong

14 Oktober

2019


Pusat Otak Nasional Jakarta

18 Oktober

2019

104 HK.01.07/MENKES/638/2019 Rumah Sakit Anak dan Bunda

Harapan Kita Jakarta Sebagai

Pusat Kesehatan Ibu dan Anak

Nasional

11 Oktober

2019

105 HK.01.07/MENKES/668/2019 Tim Pengadaan CPNS


18 Oktober

2019

106 HK.01.07/MENKES/664/2019 Penganugerahan Tanda

Penghargaan Swasti Saba

18 Oktober

2019

107 HK.01.07/MENKES/676/2019 Tim Pemberian Anugerah

Menteri Kesehatan Tahun 2019

18 Oktober

2019

108 HK.01.07/MENKES/663/2019 Penganugerahan Piagam

Penghargaan Bakti Karya

Husada Dwi Windu

18 Oktober

2019

109 HK.01.07/MENKES/672/2019 Penerima Tanda Penghargaan

Bagi Individu Yang Berjasa

18 Oktober

2019

Dalam Pembangunan Bidang

Kesehatan


Bagi Individu Dan Individu

Yang Berjasa Dalam

Pembangunan Bidang

Kesehatan

18 Oktober

2019

111 HK.01.07/MENKES/670/2019 Penerima Anugerah Menteri


18 Oktober

2019

112 HK.01.07/MENKES/665/2019 Penganugerahan Piagam

Penghargaan Bakti Karya

Husada Tri Windu

18 Oktober

2019

113 HK.01.07/MENKES/659/2019 Rencana Kerja Kementerian


18 Oktober

2019

114 HK.01.07/MENKES/685/2019 Tim Penilai Pengendalian

Intern Atas Pelaporan

Keuangan di Lingkungan


18 Oktober

2019

115 HK.01.07/MENKES/683/2019 Tim Penyusunan Soal

Kompetensi Teknis Seleksi

Pegawai Pemerintahan dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Bidang

Kesehatan

18 Oktober

2019


Pelayanan Teknologi

Reproduksi Berbantu Rumah

Sakit Ibu dan Anak Bunda

Jakarta

18 November

2019


Daerah Kardinah Kota Tegal

Sebagai Rumah Sakit


Rumah Sakit TNI AL Dr.

26 November

2019

Mintohardjo Jakarta dan

Fakultas Kedokteran

Universitas Trisakti Jakarta

118

HK.01.07/MENKES/738/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum

Haji Surabaya Sebagai Rumah

Sakit Pendidikan Utama Untuk

Fakultas Kedokteran


Malang

26 November

2019


Pusat Otak Nasional Jakarta

18 November

2019

120 HK.01.07/MENKES/714/2019 Tim Seleksi Pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Regional Provinsi Kementerian


8 November

2019


Bagi Individu dan Institusi

Yang Berjasa Dalam

Pembangunan Bidang

Kesehatan II

6 November

2019

122 HK.01.07/MENKES/713/2019 Penganugerahan Tanda

Penghargaan Tenaga

Kesehatan Teladan di

Puskesmas Tingkat Nasional

Tahun 2019

6 November

2019


Dr. YAP Yogyakarta Sebagai

Rumah Sakit Pendidikan Afilasi

Untuk Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

dan Fakultas Kedokteran

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

19 Desember

2018






Jakarta dan Fakultas


Indonesia Jakarta

19 Desember

2019





Bethesda Yogyakarta dan

Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Duta

Wacana Yogyakarta

19 Desember

2019





Daerah Tarakan Jakarta dan

Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Krida

Wacana Jakarta

19 Desember

2019


Daerah Dr. Tjitrowardoyo

Kabupaten Purworejo Jawa

Tengah Sebagai Rumah Sakit


Rumah Sakit Panembahan

Senopati Bantul dan Fakultas

Kedokteran dan Ilmu

19 Desember

2019

Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta


Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa

Barat Sebagai Rumah Sakit


Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Bandung

19 Desember

2019

129 HK.01.07/MENKES/796/2019 Pedoman Algoritme

Kegawatdaruratan Medik

Melalui National Command

Center (NCC) dan Public Safety

Center (PSC) 119

27 Desember

2019




Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Soetomo Surabaya dan

Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga Surabaya

19 Desember

2019




Rumah Sakit TNI AL dr.

Ramelan Surabaya dan

Fakultas Kedokteran

Universitas Hang Tuah

Surabaya

19 Desember

2019


Daerah dr. Zainoel Abidin

Banda Aceh sebagai Rumah


19 Desember

2019

Fakultas Kedokteran Univertas

Syiah Kuala Banda Aceh

133 HK.01.07/MENKES/781/2019 Penetapan Rumah Sakit Ibnu

Sina Makassar sebagai Rumah


Fakultas Kedokteran

Universitas Muslim Indonesia

Makassar

19 Desember

2019

134 HK.01.07/MENKES/786/2019 Penetapan Rumah Sakit Tk. II

Dr. Soedjono Kota Magelang

Sebagai Rumah Sakit


Rumah Sakit Islam Sultan

Agung Semarang dan Fakultas

Kedokteran Universitas Islam

Sultan Agung Semarang

19 Desember

2019



Sakit Umum JIH Dareah

Istimewa Yogyakarta

27 Desember

2019



Sakit Umum Daerah Prof. Dr.

Margono Soekarjo Purwokerto

27 Desember

2019


Pelayanan Teknologi

Reproduksi Berbantu Rumah

Sakit Murni Teguh Memorial

Teguh

19 Desember

2019



Tuberkulosis

2 Desember

2019



Sakit Umum Sembiring Delitua

2 Desember

2019



Sakit Umum Daerah Arifin

Achmad Provinsi Riau

2 Desember

2019

141

HK.01.07/MENKES/772/2019 Pemberian Kuasa Atas Nama

Menteri Kesehatan Selaku

Pengguna Anggaran /

Pengguna Barang Untuk

Menandatangani Keputusan

Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Negara Kementerian Kesehatan

9 Desember

2019

142 HK.01.07/MENKES/775/2019 Tim Seleksi Pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Regional Provinsi Kementerian


11 Desember

2019



HK.01.07/MENKES/664/2019

tentang Penganugerahan

Tanda Penghargaan Swasti

Saba Tahun 2019

27 Desember

2019

144 HK.01.07/MENKES/771/2019 Penunjukkan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Sebagai

Tempat Pemeriksaan

Kesehatan Bagi Pejabat dan

Pegawai Negeri Sipil di


Kesehatan

6 Desember

2019

145 HK.01.07/MENKES/773/2019 Peserta Tugas Belajar

Pertautan di Lingkungan


dengan Sumber Biaya di Luar





Tahun 2019

10 Desember

2019


Menteri Kesehatan tentang

Pelaksanaan Pemberian

Penghargaan Kearsipan di


Kesehatan

10 Desember

2019

NOTA KESEPAHAMAN

# Jenis No Judul Tanggal

Penetapan

1 Kemenkes, Kemenhub, dan Pemrpov Jatim tentang

Penyusunan RS Bergerak (Kapal Laut di Provinsi Jatim

15 Agustus 2019

2 Kemenkes dengan Kumham tentang Sinergitas

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Hukum dan

HAM Kesehatan

13 Desember

2019

KETERANGAN

A

A.1 Jumlah Output Perdata = 21

1 589/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Gugatan sengketa kepemilikan tanah di

jl. Sumatera No. 50 Gondangdia

Jakarta Pusat (Puskesmas

Gondangdia)

PENGGUGAT : PT. Aditarina

Arispratama

TERGUGAT :

1. Menteri Kesehatan

2. Gubernur DKI Jakarta

3. BPN Jakarta Pusat

Telah keluar Putusan PK yang menyatakan

Mengabulkan Permohonan PK Gubernur DKI

Jakarta (semula Tergugat II)

2 05/Pdt.G/2015/PN.Pkp Gugatan Wanprestasi di Poltekkes

Pangkal Pinang

PENGGUGAT : PT. Nindya Karya

TERGUGAT :

1. Pemerintah RI Cq. PPK

Poltekkes Pangkal Pinang

2. PT. Dwi Eltis Konsultan

Telah keluar Putusan PK tanggal 28 Juni

2018 yang menyatakan Menolak Permohonan

PK dari Para Pemohon PK (diterima Biro

Hukor tanggal 7 Januari 2019)

3 669/Pdt.G/2012/PN.Mdn Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) Atas tidak dilaksanakannya

pemberian hak berupa pembayaran

gaji dan Tunjangan PNS Bulan Agustus

2001 s/d Juni 2011 atas nama Betty

Frida Situmeang

PENGGUGAT : Betty Frida

Situmeang

TERGUGAT :

1. Dirut RSUP H Adam Malik

2. Bendaharawan Gaji RSUP H

Adam Malik

TURUT TERGUGAT :


2. Kepala KPPN I Medan

3. Menteri Keuangan

4. Kepala BKN

Telah keluar Putusan PK tanggal 30 Mei 2018

yang menyatakan Menolak Permohonan PK

dari Pemohon PK I Pemerintah RI Cq. Menteri

Kesehatan RI, dkk"

(Biro Hukor memperoleh informasi tersebut

dari Sdr. Betty Frida melalui suratnya

tertanggal 4 Januari 2019, namun Kemenkes

belum memperoleh relaas pemberitahuan isi

putusan Mahkamah Agung secara resmi dari

PN Medan melalui PN Jaksel)

4 243/PDT.G/2012/PN.JKT.SLT Pengadaan alat kesehatan

RESONANCE (MRI) Low Tesla Tahun

Anggaran 2009

PENGGUGAT : PT.Bhakti Wira

Husada

TERGUGAT :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pemenuhan dan Peningkatan

Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kes Rujukan Tahun anggaran

2009 pada Ditjen BUK

Telah ada Putusan PK pada tanggal 30 Juli

2018 yang menyatakan Menolak permohonan

PK dari Pemohon PK Menteri Kesehatan RI

cq PPK Pemenuhan dan Peningkatan

Fasilitas Sarana dan Prasarana Kes Rujukan

Tahun anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan

Medik, Departemen Kesehatan RI (kini

Kementerian Kesehatan RI).5 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

atas penghunian tanpa izin 7 (tujuh)

rumah negara di lingkungan RS


Penggugat: Pemerintah RI Cq.


Tergugat:

1. Rusdi

2. Riko

3. Ida Irawaty

4. dr. Anna Hoengdryana Then

5. Drs I Ketut Suyasa

6. Nurmadias

7. Irvan

Telah diputus pada tanggal 19 Maret 2019

dengan amar putusan "Gugatan Penggugat

tidak dapat diterima"

6 Perkara No.

317/Pdt.G/2018/PN.Bdg

Objek gugatan adalah 8 (delapan) unit

tanah dan bangunan rumah negara

Golongan II Poltekkes Kemenkes

Bandung

Penggugat : Pemerintah Republik

Indonesia cq. Kementerian

Kesehatan RI

Para Tergugat:

1. ATJIH SUWARSIH

2. M. DJUANGSIH

3. USEP RAHMAT

4. NURMALA

5. H. E. SUMARNA

6. MUHAMAD AGUS DIDA

ANSHARI, NENENG HANNY SITI

HASANAH, dan LINDA SITI

HALIMAH

7. SUTJAHYO

8. RAHMAT WIRAYUDHA

Putusan PN Bandung tanggal 26 April 2019:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk

sebagian;

2. menyatakan Para Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum;

3. menghukum Para Tergugat untuk

menyerahkan semua objek gugatan berupa

tanah dan bangunan yang ditempatinya

kepada Penggugat dalam keadaan patut;

4. menghukum Para Tergugat membayar

uang paksa sebesar Rp.100.000 per hari

apabila Para Tergugat lalai melaksanakan

putusan terhitung sejak putusan berkekuatan

hukum tetap;

5. menghukum Para Tergugat untuk

membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.381.000,-

7 76/Pdt.G/2019/PN.Jkt.sel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

atas pidato politik Tergugat I terkait alat

pencuci ginjal di RSCM

Penggugat:

1. Harimau Jokowi

2. Robertus Fajar Budiarto

3. Diah Yuniastuti

4. Jack El Tobing

5. Antonius Mon Safendy

Tergugat:

1. Letjen. Purn. TNI Prabowo

Subianto

Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan

amar putusan "Gugatan Penggugat tidak

dapat diterima"

OUTPUT SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2019

GUGATAN PERDATA

PRODUK

BAGIAN ADVOKASI HUKUM

Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember

2019 adalah 184

Realisasi Anggaran s/d 31 Desember

2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)

Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial

Review

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

8 76/Pdt.G/2019/PN.Jkt.sel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

atas pidato politik Tergugat I terkait alat

pencuci ginjal di RSCM

Penggugat:

1. Harimau Jokowi

2. Robertus Fajar Budiarto

3. Diah Yuniastuti

4. Jack El Tobing

5. Antonius Mon Safendy

Tergugat:

1. Letjen. Purn. TNI Prabowo

Subianto

2. Dewan Pimpinan Pusat Partai

Gerindra

3. Badan Kampanye Nasional

Pasangan Capres-Cawapres No.

urut 2

Turut Tergugat:

RSCM


Selatan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan

amar putusan "Gugatan Penggugat tidak

dapat diterima"

9 268/Pdt.G/2018/PN.Jkt Sel Perbuatan Melawan Hukum terkait

dengan dugaan kelalaian dalam

memproses pembuatan penetapan

angka kredit (PAK) jenjang utanma

jabatan Fungsional dokter a.n.

Penggugat

Penggugat:

Dokter Amir Sidik

Tergugat:

Menteri Kesehatan cq.

Kementerian Kesehatan Ditjen

Yankes

Telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta pada 16 April 2019 dengan amar

putusan "Menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan Nomor

268/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 11

Oktober 2018 yang dimohonkan banding"

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diterima Biro

Hukor pada Kamis 23 Mei 2019

10 880/PDT.G/2018/PN.Sby

tanggal 20 September 2018

Perbuatan melawan hukum atas

penghunian tanpa izin rumah negara di

lingkungan Poltekkes Surabaya yg

berlokasi di Jalan Pucang Jajar Timur

II/6, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan

Gubeng, Kota Surabaya, SHP No. 1/K

tanggal 24 Oktober 1981 atas nama

Departemen Kesehatan

Penggugat:

Pemerintah RI Cq. Kementerian

Kesehatan RI

Tergugat:

Yani Maryatni (Janda Alm.

Loedang Djiwo Oetomo)

Putusan tanggal 2 Mei 2019, Kemenkes

berada pada pihak yang menang, Tergugat

dihukum untuk mengembalikan objek perkara

dalam keadaan kosong, membayar uang

sewa sebesar 5.331.800, membayar uang

paksa 100.000 per hari, dan putusan dapat

dijalankan terlebih dahulu.

11 420/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

terkait penguasaan tanah dan

bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 3

Jakarta Pusat

Penggugat:

dr. Juni Tjahjati

Tergugat:

1. Departemen Kesehatan

2. Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukian Jakarta

3. Kelurahan Gondangdia

TURUT TERGUGAT:

1. BPN Kota Administrasi Jakarta

Pusat

2. Notaris Ruli Iskandar, SH


Pusat pada tanggal 18 Juni 2019 dengan

amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat

untuk seluruhnya"

12 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

atas penghunian tanpa izin 7 (tujuh)

rumah negara di lingkungan RS


PENGGUGAT:

1Pemerintah RI cq. kementerian

kesehaatn

TERGUGAT:

1. Rusdi

2. Riko

3. Ida Irawaty

4. dr, Anna Hoengdryana Then

5. Drs I Ketut Suyasa

6. Nurmadias

7. Irvan

1. Kemenkes telah menerima relaas

pemberitahuan putusan pada tanggal 22 Juli

2019 dengan amar putusan: –

Menerima permohonan banding dari Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat;

– Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Bogor tanggal 19 Maret 2019

Nomor 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr, yang

dimohonkan banding tersebut;

– Menghukum Pembanding semula

Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam dua tingkat peradilan, yang dalam

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Kemenkes telah mengajukan permohonan

upaya hukum Kasasi kepada mahkamah

Agung melalui PN Bogor pada tanggal 31 Juli

2019. 3. Kemenkes akan

menyerahkan Memori Kasasi paling lambat

tanggal 14 Agustus 2019

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

13 83/Pdt.G/2018/PN.Plg Gugatan PMH atas penghunian rumah

dinas milik Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Palembang yg berlokasi di

Jl. Hoki Komp. Kampus Blok D Nomor

16 Kota Palembang

Penggugat:


Kesehatan RI

Tergugat:

Kartini

Istri/ahli waris (alm) dr. Azwar

Abdullah, MOH

Telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 23

Juli 2019 berdasarkan Penetapan Eksekusi

Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PN.Plg jo. Nomor

83/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 1 Juli 2019

14 435/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) terhadap sengketa kepemilikan

tanah di Jl. Kimia No. 12 Jakarta Pusat

antara RSCM dengan Sdr. Moenzir

Hoesein

PENGGUGAT : Moenzir Hoesein

TERGUGAT :

1. Kementerian Kesehatan

2. Dirjen BUK

3. Direktur Utama RSCM

4. Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 31

Juli 2019

15 566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt Gugatan PMH terkait dugaan

malpraktik di RS Grha Kedoya Jakarta

Barat

Penggugat: Selvy

Tergugat:

1. PT Kedoya Adyaraya atau RS

Grha Kedoya

2. dr. Hardi Susanto, Sp. OG

3. dr. Doro Soendoro


5. Gubernur DKI Jakarta Cq.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta

Gugatan dicabut pada tanggal 26 September

2019

16 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Gugatan PMH terkait sengketa

kepemilikan tanah di jl. Sumatera No.

50 Gondangdia Jakarta Pusat

(Puskesmas Gondangdia)

Penggugat:

PT. Aditarina Arispratama

Tergugat:

Gubernur Kepala Daerah Ibukota

Jakarta

Turut Tergugat:

1. Menteri Kesehatan Republik

Indonesia

2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta

3. BPN RI

Telah diputus pada tanggal 22 Oktober 2019

dengan amar putusan "Gugatan Penggugat

tidak dapat diterima"

Relaas pemberitahuan isi putusan baru

diterima Biro Hukor pada tanggal 26

November 2019

17 34/Pdt.G/2019/PN.KBj Gugatan perbuatan melawan hukum

terkait penguasaan tanah yang terletak

di Jalan Selamat Ketaren, Kel. Gung

Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab, Karo

seluas ±16.000 m² yang diatasnya

terdapat bangunan Poltekkes Medan

Jurusan Kesehatan Lingkungan

PENGGUGAT:

Linggem Sinulingga, dkk (15

orang)

TERGUGAT :

1. Pemerintah RI cq. Menkes RI

cq. Direktur Poltekkes Medan

2. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Karo

3. Basman Ginting

1. putusan dibacakan tanggal 13 November

2019, Tergugat berada pada pihak yang

menang, amar putusan menyatakan

gugatan Para Penggugat tidak dapat

diterima (NO).

2. perkara telah berkekuatan hukum tetap

pada tanggal 28 November 2018, Para

Penggugat tidak mengajukan upaya

hukum banding.

18 Putusan Mahkamah Agung

Nomor 884/Pdt/2019 tanggal

22 April 2019 jo. No.

667/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst

Gugatan perbuatan melawan hukum

terkait minuman kesehatan merk

Chlorofil Gammat

PENGGUGAT:

Budianto Salim

TERGUGAT :

1. PT. Razedo Grup Sukses Live

Well Global (Tergugat)


(Turut Tergugat 1)

3. Kementerian Perdagangan

(Turut Tergugat 2)

3. Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Turut Tergugat 3)

Amar putusan kasasi yaitu menyatakan:

1. menolak permohonan kasasi Budianto

Salim tersebut;

2. menghukum pemohon kasasi untuk

membayar biaya perkara sebesar

Rp.500.000,-

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

19 317/PDT.G/2018/PN.Bdg

tanggal 26 Juli 2018

Perbuatan melawan hukum atas

penghunian tanpa izin rumah negara

Poltekkes Bandung yg berlokasi di

Jalan Babakan Cianjur, Kel. Campaka,

Kec. Andir, Kota Bandung, SHP No. 4

tanggal 14 Juli 2014 atas nama

Pemerintah RI cq. Kementerian

Kesehatan

Penggugat:


Kesehatan RI

Tergugat:

1. Atjih Suwarsih;

2. M. Djuangsih;

3. Usep Rahmat;

4. Nurmala;

5. H.E. Sumarna;

6. Ooh Sariah;

7. Sutjahyo;

8. Rahmat Wirayudha.

1. Telah diputus di Tingkat Banding oleh PT

Jawa Barat No. 472/Pdt/2019/PT.Bdg

tanggal 4 November 2019, Kemenkes

berada pada pihak yang menang, salah

satu amar putusan menyatakan

menguatkan putusan PN Bandung.

3. Menunggu upaya hukum dari Para

Tergugat.

20 34/Pdt.G/2019/PN.KBj Gugatan perbuatan melawan hukum

terkait penguasaan tanah yang terletak

di Jalan Selamat Ketaren, Kel. Gung

Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab, Karo

seluas ±16.000 m² yang diatasnya

terdapat bangunan Poltekkes Medan

Jurusan Kesehatan Lingkungan

PENGGUGAT:

Linggem Sinulingga, dkk (15

orang)

TERGUGAT :

1. Pemerintah RI cq. Menkes RI

cq. Direktur Poltekkes Medan

2. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Karo

3. Basman Ginting

1. Putusan dibacakan tanggal 13

November 2019, Tergugat berada pada

pihak yang menang, amar putusan

menyatakan gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima (NO).

2. Perkara telah berkekuatan hukum tetap

pada tanggal 28 November 2018, Para

Penggugat tidak mengajukan upaya

hukum banding.

21 05/Pdt.G/2015/PN.Pkp Gugatan Wanprestasi di Poltekkes

Pangkal Pinang

PENGGUGAT :

PT. Nindya Karya (Persero)

TERGUGAT :

1. Pemerintah RI Cq. PPK

Poltekkes Pangkal Pinang

2. PT. Dwi Eltis Konsultan

1. Sudah diputus di tingkat PK dengan hasil

putusan Kemenkes kalah

2. Perkara dalam proses pelaksanaan

putusan tetapi terdapat perbedaan

pendapat antara Penggugat dengan

Tergugat mengenai nominal yang harus

dibayar, dimana Penggugat meminta

dibayar sebesar 32 milyar sedangkan

Tergugat hanya bersedia membayar

sebesar 21 milyar.

3. Telah terbit Penetapan dari PN

Pangkalpinang yang pada pokoknya

meminta Kemenkes menganggarkan

dalam DIPA TA 2021 atau bila perlu

dalam Anggaran Perubahan DIPA TA

2020, untuk membayar kepada PT.

Nindya Karya (Persero) sebesar

Rp.30.506.421.947,22.

4. Kemenkes akan melaksanakan

penetapan tersebut, Biro Hukor sudah

membuat surat dari Sekjen kepada

Kepala Badan PPSDMK untuk

menganggarkan.

22 223/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

terkait dugaan kesalahan diagnosa

oleh dokter di RS Harum Sisma Medika

PENGGUGAT: Abdallah Farah

TERGUGAT:

1. dr. Donny Jandiana, Sp.OT

2. dr. Bambang Buditmoko,

Sp.Rad

3. Dirut RS Harum Sisma Medika

4. PT. Harum Sisma Medika

TURUT TERGUGAT: Menteri

Kesehatan

Telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta pada tanggal 17 September 2019

dengan amar putusan "Menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri jakarta Timur Nomor

223/Pdt.G/2017N.Jkt.Tim tanggal 25 April

2018"

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Bandng

diterima Biro Hukor pada tanggal 27

Desember 2019

A.2 Jumlah Output TUN = 4

1 201/Pdt.G/2018/PTUN.Jkt Gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak

Pakai (SHP) Nomor 374/Gunung

tanggal 10 Agustus 1999, luas 6.322

m² yang terletak di jalan Hang Jebat

III/F3, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran

Baru, Kota Administrasi Jakarta

Selatan

PENGGUGAT :

Perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia (PKBI)

TERGUGAT :

Kepala Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Selatan

TERGUGAT II INTERVENSI:

Menteri Kesehatan

Telah keluar Putusan PTUN tanggal 26

Februari 2019 yang menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima/Niet

Ontvankelijke Verklaard (NO).

GUGATAN TATA USAHA NEGARA

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

2 159/B/2019/PT.TUN.JKT

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta

Gugatan pembatalan Sertifikat Hak

Pakai No. 374 tahun 1999 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia cq.

Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia

Penggugat:

Perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia

Para Tergugat:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Selatan;


Republik Indonesia.

Relaas pemberitahuan putusan diterima

tanggal 12 Agustus 2019 dengan amar

putusan:

- menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor

201/G/2018/PTUN.JKT tanggal 26 Februari

2019 yang dimohonkan banding;

- menghukum Penggugat/Pembanding

membayar biaya perkara yang pada tingkat

banding sebesar Rp.250.000,-3 17/G/2019/PTUN.BDG

Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung

Gugatan pembatalan Sertifikat Hak

Pakai No. 4 tahun 2014 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia cq.

Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia

Para Penggugat:

1. Atjih Suwarsih;

2. M. Djuangsih;

3. Usep Rahmat;

4. H.E. Sumarna;

5. Agus Dida Anshari;

6. Sutjahyo;

7. Rahmat Wirayudha.

Para Tergugat:

1. Kantor Pertanahan Kota

Bandung;


Republik Indonesia.

Telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2019

dengan amar putusan "Gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima"

4 29/G/2019/PTUN.Mks 1. SK Menkes tentang Penurunan

Pangkat Setingkat Lebih Rendah

Selama 3 (tiga) Tahun a.n. dr. Yohona

2. Jawaban Somasi Dir. SDM dan

Pendidikan RSUP Wahidin

Sudrohusodo Makassar

Penggugat:

dr. Yohona

Tergugat:


2. Dirut RSUP Wahidin

Sudirohusodo Makassar

Telah diputus oleh PTUN Makassar pada

tanggal 28 Agustus 2019 dengan amar

putusan:

- menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat

II tentang Kompetensi Absolut dan Relatif;

- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima;

- menghukum Penggugat untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp303.200,-

A.3 Jumlah Ouput Uji Materiil = 5

1 25P/HUM/2018 Pasal 2 ayat (2) Permenkes No. 53

Tahun 2017

Ok. Syahputra Harianda Telah ada Putusan Mahkamah Agung tanggal

18 Desember 2018 menyatakan menolak

permohonan uji materiil yang diajukan oleh

Pemohon (diterima Biro Hukor tanggal 21

Januari 2019)

2 62P/HUM/2018 Pasal 7,8, 12, 18, 29 Perpres Nomor 4

Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter

Spesialis

Garnis Irawan Telah ada Putusan Mahkamah Agung tanggal

18 Januari 2019 menyatakan mengabulkan

permohonan pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang dari

Pemohon3 Perkara Nomor 7/PUU-

XVII/2019 di Mahkamah

Konstitusi

Permohonan uji materiil Pasal 14

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

Pemohon : Nur Ana Apfianti

Termohon : Presiden

(Kemenkumham, Kemenkes,

Kemenaker)

Telah keluar Putusan tanggal 26 Maret 2019

yang menyatakan Menolak Permohonan

Pemohon untuk seluruhnya

4 12/PUU-XIII/2019 Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, serta Pasal 209 ayat

(1) dan ayat (2), dan Lampiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

Rochmadi Sularsono, S. Psi,

Psi.Klinis

Telah diputus pada tanggal 26 Maret 2019

dengan amar putusan "Permohonan

Pemohon tidak dapat diterima"

5 80/PUU-XVI/2018 Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta

penjelasan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3)

huruf d serta penjelasan, pasal 28 ayat

(1) dan Pasal 30 ayat (2) huruf h

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran

Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, dkk Pada tanggal 21 Mei 2019 telah keluar

putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar

putusan Menolak permohonan Para Pemohon

untuk seluruhnya

A.4 Jumlah Output Penanganan Asset = 152

1 Pada tanggal 17 Januari 2019, telah dilakukan

peminjaman asli SHP no 1/K dari Sesjen

kepada Sestama BKKBN untuk dilakukan

pemecahan sertifikat seluas 5.226 m² yang

terletak di Jl. Kalibokor Timur Nomor 1

Surabaya

Pemecahan sertifikat Tanah Jln Pucangjajar Tengah Surabaya yang tercatat dalam SIMAK BMN Poltekkes

Surabaya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

PERMASALAHAN ASSET NEGARA

GUGATAN UJI MATERIL

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

2 1. Telah keluar Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :

74/HM/BPN.31-BTL/2018 tentang Pembatalan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8676/Duri Kepa

Tercatat Atas Nama Dokter Gigi Kuswartini

Mochamad Suhel Dalam Sengketa Tanah

Seluas 200 M² (diterima Biro Hukor tanggal 2

Januari 2019)

2.Sedang diajukan permohonan penerbitan

SHP atas nama Pemerintah RI cq. Kemenkes

di Kantor Pertanahan Kota administratif 3 Akan dilakukan penelusuran terhadap tindak

lanjut hasil pertemuan terakhir di kantor

pertanahan Jaksel

4 Biro Hukum dan Organisasi telah

mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21

September 2019 dengan hasil rapat: Biro

Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan

dan BMN untuk memberikan jawaban

terhadap permohonan 12 orang penghuni











































Penerbitan SHP atas nama Pemerintah RI cq Kemeterian Kesehatan atas tanah di Jalan Taman Ratu

Indah Blok D7 No. 7a Kebun Jeruk Jakbar eks SHP Nomor 8676 an Kuswartini M. Suhel

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok A2 No. 2 (dr. Horry

Fanggidae/kosong dan rusak) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi

Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C3 No. 17 (Budiman

Bidiana, S.Kom) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 2 (alm.

Kusnadinata/dihuni oleh istri) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi

Gol. III

Proses Tindak Lanjut permintaan surat dari Tim pelaksanaan kepengurusan surat tanah RW 019

Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa kepada Kemenkes yang isinya supaya diberikan persetujuan/izin guna

mensertifikatkan tanah

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C3 No. 11 (alm.Toyo

Mulyono/dihuni oleh anak kandung Darmansyah) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan

dari Gol. II menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C2 No. 5 (alm.

Sudjarwo/dihuni oleh Agung) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi

Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C3 No. 7 (alm Anwar

Darmawijaya/dihuni oleh anak Ariyanti) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II

menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok A1 No. 9 (alm. J. D.

Rissakota/sekarang dihuni oleh adik kandung) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari

Gol. II menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok A1 No. 10 (alm.

Manuarang Sianturi/dihuni oleh istri) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II

menjadi Gol. III

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review











































19 BBKPM telah berkoordinasi dengan Dinkes

Prov. Sulsel dan diperoleh informasi bahwa

asli sertifikat tanah ada di Dinkes Prov.

Sulsel. Biro Hukor telah berkoordinasi dengan

Biro Keuangan dan BMN dan BBKPM

Makassar agar kepala Satker bersurat kepada

Kadinkes untuk meminta asli sertifikat

dimaksud20 Telah dilakukan peminjaman asli SHP Nomor

1/K dari Sesjen kepada Sestama BKKBN

untuk dilakukan pemecahan sertifikat yang

terletak di Jl. Airlangga Surabaya

21 Sertifikat asli sudah ditemukan dan saat ini

masih disimpan oleh satker

22 Telah diajukan upaya hukum dan telah

dieksekusi pada tanggal 23 Juli 2019

23 sudah diajukan gugatan ke PN Bogor dengan

nomor perkara 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr

24-

98

telah terbit SK Dirjen Yankes Nomor

HK.02.02/I/4057/2019 tanggal 10 September

2019 tentang Tim Penanganan Penyelesaian 99 Sudah ada surat persetujuan hibah dari

Kemenkeu (Surat Nomor S-570/MK.6/2019

tanggal 23 Agustus 2019)

Saling hibah tanah antara Pemkab Pangandaran dan Kemenkes

Permasalahan 75 bangunan yang berdiri di atas tanah Kemenkes di Kampung Sawah Ciputat (ex Flat

Fatmawati) (dihitung sebagai 75 output)

Pengembalian rumah dinas di Jl. Semeru No. 130 Bogor a.n. Sariana Anwar

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 22 (Hamsah

Andun/dihuni oleh Pungky Hendry) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II

menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat D2 No. 13 (Budi Pramono)

yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi Gol. III

Proses pengosongan rumah dinas milik BBLK Palembang yang berlokasi di Komplek Blok D No. 16

Palembang

Penyelesaian status hukum atas sertifikat tanah milik Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 11 (Irni Damayanti)

yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi Gol. III

Pemecahan sertifikat tanah di Jl. Airlangga Surabaya yang tercatat dalam SIMAK BMN Poltekkes Surabaya

kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D3 No. 3 (VA. Binus

Manik, SH/sekarang kosong dan rusak) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II

menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D3 No. 4

(Sumiati/dikontrakkan kepada Isna) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II

menjadi Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D3 No. 21 (alm.Masuhani,

SKM/dihuni oleh keponakan) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi

Gol. III

Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 8 (alm. Ani

Sastro/dihuni oleh cucu Rendra Lesmana) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari

Gol. II menjadi Gol. III

Penyelesaian status hukum atas sertifikat tanah milik Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

100 Sudah bersurat ke Kemenkeu dengan surat

Nomor KN.02.03/II/2129/2019 tanggal 11 Juli

2019

101 Akan dilakukan kajian ulang terhadap draf

gugatan yang melibatkan praktisi hukum dan

kejaksaan agung

102 Dari Desa sudah membuat draf peraturan

desa tentang tukar menukar, disampaikan

kepada Bupati untuk meminta persetujuan

Gubernur (sudah 2 bulan masih di meja

Bupati)

103 BBKPM Bandung bersurat kepada kepala

badan pengelolaan pendapatan daerah untuk

tidak menerbitkan PBB atas nama ahli waris,

dengan alasan bahwa objek masuk dalam

SHP milik Kemenkes;

BBKPM Bandung akan berkoordinasi dengan

BPN

104 akan dilakukan upaya PK karena rekonvensi

tidak dipertimbangkan (Cik Ditiro No. 3);

akan dilakukan pendekatan kepada para

pedagang kaki lima yang menguasai cik ditiro

no 7 oleh Bagian Hukormas dan Bagian BMN

Setditjen Yankes;

105 sudah dilakukan hibah aset tahap I dan akan

ditandatangani naskah hibah tahap II

(Maluku);

Bupati Wamena telah menyerahkan 4 buah

sertifikat asli, namun belum dibuat naskah

hibah. Masih belum disepakati luas tanah

yang akan dihibahkan (Wamena, Papua)

106 RS Fatmawati akan memberikan peringatan

kepada Sukiman sebanyak 3x untuk

mengosongkan rumah

107-

117

Biro Hukor akan bersurat kepada KPK (deputi

pencegahan) terkait tindak lanjut hasil

tinjauan lokasi

118-

132

meminta warga mengajukan proses

penerbitan sertifikaat berdasarkan

penguasaan fisik

133 Telah terbit SHP Nomor 14, 18, 19 di

Jawa Tengah namun posisi SHP tersebut

belum diketahui apakah masih di Kantah

Pekalongan atau sudah diambil oleh 134 Menurut Biro Keuangan, tanah tsb masuk

dalam LHI yang diserahkan ke Pemda

135 Poltekkes akan minta saran ke PPSDM

jika rumah belum juga dikosongkan

setelah 3 kali peringatan

136 sudah diajukan ke Kantor Pertanahan Kota

Makassar untuk pengukuran ulang sejak

bulan Agustus 2019

137 Kantah Makassar minta Kantor Pusat

Kemenkes bersurat agar kesalahan

penulisan masa berlaku di sertifikat

dihapus138 masalah terkini yaitu adanya sekolah SD

Negeri dan Fasilitas Umum dalam SHP

tersebut, masyarakat meminta sebagian

tanah di tengah untuk jadi akses jalan, 139 Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan

BMN BKKBN telah mengirimkan surat

kepada Sesjen Kemenkes dengan

melampirkan :140 Proses hibah dari Kemenkes kepada

Pemda untuk pemecahan SHP, tetapi

Direktur poltekkes Medan tidak bersedia

memproses hibah sebelum masalah tanah 141 Pemecahan Sertifikat dengan Badan POM

telah selesai, namun pemecahan Sertifikat

dengan Pemda Palu belum selesai

terkendala kelengkapan berkas

Permasalahan adanya 15 rumah negara yang menurut Kantor Pertanahan Kota Tangsel adalah berada di

luar SHP milik Kemenkes (output dihitung 15)

Proses penerbitan sertifikat tanah yang ditempati oleh Prodi Keperawatan Pekalongan berlokasi di

jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Barat yang belum memiliki

status hukum (Poltekkes Semarang)

Permasalahan asset tanah milik Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung

Proses pengosongan lahan di rumah negara Jl. Tjik Di Tiro No. 3,5,7 Jakarta Pusat

Proses pengembalian rumah di jalan Karang Anyar Gunung No. 4 Semarang menjadi Golongan II

Saling hibah tanah antara Pemkab Karanganyar dan Kemenkes

Rencana hibah aset Pemprov Maluku, Pemprov NTT & Pemprov Papua untuk pembangunan RSUP

Tanah Bpk. Sukiman dan Prabowo menjadi tanggung jawab Yayasan Fatmawati

Proses Pemecahan Sertifikat atas tanah Depkes di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Propinsi

Sumatera Barat yang dipergunakan oleh satuan kerja Kemenkes (Poltekkes Padang)

Proses hibah asset atas tanah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang akan ditukar dengan jalan desa

Proses pengembalian 11 (sebelas) rumah negara yang terletak di Jalan Dr. Sumeru Bogor harus

dikembalikan ke Golongan II (output dihitung 11)

SHP No. 5 a.n Departemen Kesehatan seluas 1.435 m2 tapi terdapat rumah negara Golongan III

yang sudah lunas seluas 524, di BPN sudah dipecah padahal sertifikat masih utuh, sisa tanah

sekitar 900 (Poltekkes Semarang)

Proses Pemecahan sertifikat Tanah dijalan William Iskandar Psr V Barat No. 6 Medan Estate yang

ditempati UPT Kemenkes (Poltekkes Medan/ DIII Analis, SHP No. 20 luas 10.002 atas nama

Kemenkes, tetapi di atasnya juga terdapat Labkesda

Proses Pemecahan serifikat tanah nomor :189/95 an. Departemen Kesehatan, dimana di atas

tanah tersebut terdapat 3 (tiga) satker yang menempati (Poltekkes Palu)

Proses pemecahan sertifikat Tanah Jln Pucangjajar Tengah Surabaya, dalam rangka Otonomi

Daerah, sudah diserahkan ke Daerah, namun Tanah tersebut dalam satu Sertifikat ditempati oleh

RS Jiwa Menur, Poltekkes Surabaya, SLB dan BKKBN (Poltekkes Surabaya)

Proses penerbitan sertifikat tanah yang ditempati oleh Prodi Fisioterapi Kesehatan Poltekkes

Makassar yang berlokasi di Jalan Paccerakkang KM 14 Daya yang belum memiliki status hukum

(samping RS Tadjudin Chalid)

Masalah tanah SHP 192 yang di sertifikatnya tercantum masa berlaku sampai tahun 2017

(Poltekkes Makassar)

SHP No. 4 a.n Departemen Kesehatan seluas 1435m2 terdapat 3 rumah diatasnya,,sudah

diperingati tapi belum juga dikosongkan (Poltekkes Semarang)

KETERANGAN

A

PRODUK


2019 adalah 184


2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-

(95,59%)


Review

142 Rumah sakit Gunung akan menggunakan

tanah seluas 7000m2 tersebut untuk

rumah sakit dengan alasan untuk

pelayanan kesehatan143 Masih dalam proses permohonan hibah

dari Kemenkes ke Pemprov Gorontalo

Poltekkes Gorontalo sudah bersurat 144 Sudah ada SK bupati dan BAST bupati

kepada Direktur Poltekkes Ambon, tetapi

keberadaan asli SHP belum diketahui,

serta terdapat perbedaan karena 145 Satu dari 9 Penghuni sudah

mengembalikan rumah negara,

selanjutnya menunggu Poltekkes Bandung

atau Badan PPSDM Kesehatan 146 Poltekkes Bandung segera bersurat ke

Biro Hukum dan Organisasi perihal

permintaan copy sertifikat berlegalisir

sebagai dasar pencatatan dalam SIMAK 147 Sudah dilakukan penandatanganan Nota

Kesepahaman dan Nota Kesepakatan

perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan 148 Pemda sudah datang ke Kemenkes untuk

minta tanah

Poltekkes Banjarmasin perlu membuat 149 masa berlaku pinjam pakai sampai 12

Februari 2012, ketika diminta kembali

untuk perpanjangan, Pemprov tidak

bersedia untuk memperpanjang150 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah

dan BAST Aset dari Kementerian Kesehatan

kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran

pada tanggal 18 November 2019

151 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah

dan BAST Aset dari Kementerian Kesehatan

kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran

pada tanggal 17 Desember 2019

152 Telah diselenggarakan 2 kali rapat

pembahasan yang kesimpulannya Biro Hukor

membuat surat dari Sekjen ke Irjen untuk

meminta Itjen meninjau kembali LHP Khusus

tanggal 26 Agustus 2009

A.5 Jumlah Output = 1

1 telah ditandatangani BAST Serah Terima

Modul dari Tim Penyusun Modul

Pinjam Pakai tanah Pemprov Kalsel dari total luas kurang lebih 7.486 m2 sebagiannya yaitu 2.000

digunakan oleh Poltekkes Banjarmasin untuk sarana olahraga mahasiswa

terdapat sertifikat No. 145 tanggal 5 Oktober 2001 luas 76.000 m2 dicatat oleh Poltekkes

Banjarmasin, sebagian digunakan BTKL Banjarbaru dan Bapelkesda Provinsi Kalsel

SHP No. 00008 tanggal 9 Oktober 2012 karawang kulon seluas 750m2 belum tercatat pada

SIMAK BMN satuan kerja Poltekkes Bandung

Menjadi temuan BPK agar dimasukan ke dalam SIMAK BMN Poltekkes Bandung

Status hukum tanah Poltekkes Ambon yang dihibah oleh Pemkab Maluku Tenggara seluas 9.767

m2 sesuai SHP No. 76 terdiri dari 6.089 m2 ditambah yang belum bersertifikat seluas 3.678 m2

Hibah tanah Pemda Kabupatan Blora kepada Kementerian Kesehatan, dan Hibah bangunan

Poltekkes Blora kepada Pemda Kab. Blora

Proses penyelesaian status sertifikat Hak Pakai No. 11 luas 9000 m2, atas yang berlokasi di

Cirebon atas nama Departemen Kesehatan, bangunan ada 2, sebagian RSUD milik Pemkot

Cirebon seluas 7000m2, sebagian digunakan oleh Poltekkes Tasikmalaya seluas 2000m2

Poltekkes Gorontalo mendapatkan hibah tanah dari gubernur Gorontalo seluas 4 Ha

Tanah milik Poltekkes Bandung yang berlokasi dijalan Kesehatan diatasnya terdapat 9 Rumah

Dinas yang dihuni oleh orang yang sudah tidak memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)

Fasilitasi Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan

Modul diklat tenaga Pengawas di Lingkungan Kemenkes

Saling hibah tanah antara Pemkab Pangandaran dan Kemenkes

Saling hibah tanah antara Kemenkes dengan Pemkab Karanganyar

Permasalahan 2 (dua) Rumah Negara Golongan (RNG) III di lingkungan Poltekkes Bengkulu yang sudah

lunas tetapi harus dikembalikan menjadi RNG I

DAFTAR OUTPUT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

(INDIKATOR JUMLAH PRODUK LAYANAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA)

SUB BAGIAN PENATAAN ORGANISASI

NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS

1. RPMK Kriteria Klasifikasi KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan

OT.01.01/Menkes/45/2019

17 Januari 2019

Pembahasan di pending. Surat usulan perbaikan ke Kementerian PANRB Nomor HK.01.06/4/1156/2019 tanggal 29 Maret 2019

2. Hasil evaluasi kelembagaan


OT.01.02/III/764/2019 6 Maret 2019 Selesai.

Surat penyampaian ke Kementerian PAN dan RB

3. Pengaturan Organisasi

Perangkat Daerah

Mei-Juni 2019

a. Pengaturan organisasi

Puskesmas

HK.01.02/III/1707/2019 27 Mei 2019 Surat usulan ke Menteri Dalam Negeri

b. Revisi Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah

HK.01.02/Menkes/353/2019

17 Juni 2019 Selesai.

Nota Dinas Karo Hukor kepada Menkes No.

HK.01.02/4/2782/2019 tanggal 26 Agustus 2019 prihal

permohonan paraf pada Naskah Akhir RPP tentang

perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016

Telah diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berdasarkan pembahasan oleh Kemendagri bersama K/L terkait

4. RPMK tentang Organisasi dan OT.01.01/4.1/135/2019 21 Agustus 2019 Selesai.


Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. Johanes Leimena

Ambon

Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 34 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johanes Leimena Ambon. (Usulan ke Kementerian PANRB No. OT.01.01/

Menkes/426/2019 tanggal 6 Agustus 2019)

5. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RB Kemenkes

- April – September 2019

3 kegiatan besar terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan

a. Submit PMPRB Online Tahun 2019

OT.04.02/Menkes/218/2019

16 April 2019 Selesai. Surat usulan Penyampaian Hasil PMPRB ke Kementerian PAN dan RB dengan nilai 89.91. Submit secara Online dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019.

b. Survei hasil pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kementerian

Kesehatan dengan metode

SMS Blast pada :

1. BBTKL dan PP Yogyakarta

2. BTKL Kelas I Medan

3. Layanan Perijinan di Ditjen

Kefarmasian dan Alkes

4. BBPK Jakarta

OT.04.02/4/2472/2019 30 Juli 2019 Selesai.

Fasilitasi pelaksanaan Survei oleh KemenPANRB untuk

menilai hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

c. Evaluasi Penilaian RB di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 oleh TRBN

- 9-10 September 2019

Selesai.

6. RPMK Klasifikasi Organisasi

Rumah Sakit di lingkungan


OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.


(Usulan perbaikan ke KemenPANRB No. OT.01.01/4/1152/2019 tanggal 29 Maret 2019)

7. RPMK 34 Rumah Sakit UPT di

lingkungan Kementerian

Kesehatan

- - Hal ini didasarkan pada PMK No. 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga menyebabkan OTK RS di lingkungan Kementerian berubah.

a. RPMK Rumah Sakit Umum

Pusat Nasional Dr. Cipto

Mangunkusumo Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 63 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

b. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 78 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

c. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

d. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 65 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS e. RPMK Rumah Sakit Umum

Pusat Sanglah Denpasar OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019 Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

f. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. WahidinSudirohusodo Makassar

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 67 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

g. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 71 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

h. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 73 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

i. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor


OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

j. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 46 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

k. RPMK Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. M. Djamil Padang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

l. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

m. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

n. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 80 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor



o. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 77 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

p. RPMK Rumah Sakit Umum

Pusat Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (Usulan penggabungan 2 Satker ke KemenPANRB No. OT.01.01/Menkes/332/2019 tanggal 17 Juni 2019)

q. RPMK Rumah Sakit Umum

Pusat Surakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta. (Usulan perubahan status ke KemenPANRN Nomor OT.01.01/Menkes/188/2019 tanggal 27 Maret 2019)

r. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 62 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

s. RPMK Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS t. RPMK Rumah Sakit Kanker

Dharmais Jakarta OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 69 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

u. RPMK Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

v. RPMK Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

w. RPMK Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta. (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018) (Usulan perubahan nomenklatur ke KemenPANRN Nomor OT.01.01/III/3274/2019 tanggal 27 September 2019)

x. RPMK Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK


Jakarta 2019 Nomor 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

y. RPMK Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

z. RPMK Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

aa. RPMK Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 58 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

ab. RPMK Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 59 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS ac. RPMK Rumah Sakit Stroke

Nasional Bukittinggi

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018) (Usulan perubahan nomenklatur ke KemenPANRN Nomor OT.01.01/III/3529/2019 tanggal 17 Oktober 2019)

ad. RPMK Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 74 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

ae. RPMK Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

af. RPMK Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 54 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

ag. RPMK Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 56 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor



ah. RPMK Rumah Sakit Jiwa Dr. Soerharto Heerdjan Jakarta

OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September

2019

Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 57 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)

8. Pemetaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan

OT.03.01/Menkes/701/2019

31 Desember 2019

Selesai. Surat usulan pemetaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan

SUB BAGIAN TATA LAKSANA


1. SOP Penyusunan Laporan Persediaan

OT.02.02/4/2642/2019

13 Agustus 2019

selesai

2. SOP Penyusunan Dokumen Catatan Atas Laporan BMN

OT.02.02/4/2643/2019

13 Agustus 2019

selesai

3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

OT.02.02/4/2644/2019

13 Agustus 2019

selesai

4. SOP Penyusunan Reancana Aksi Kegiatan (RAK)

OT.02.02/4/2645/2019

13 Agustus 2019

selesai


5. Penyelesaian usulan Rancangan Permenkes Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenkes

OT.01.01/4.1/224/2018

5 Desember 2018

Selesai. Merupakan output residu yang diusulkan pada tahun 2018 dan diselesaikan pada tahun 2019.

6. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan

OT.02.01/4.2/212/2019

30 Desember 2019

Rancangan tersebut diproses menjadi Kepmenkes oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi

7. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

OT.02.01/4.2/212/2019

30 Desember 2019


SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN


1. Rancangan Kepmenkes tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan

OT.03.01/4.3/174/2019 18 Oktober 2019


2. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan

OT.03.01/4.3/210/2019 27 Desember 2019


3. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

OT.03.01/4.3/214/2019 31 Desember 2019


LAPORAN KINERJA - kemkes.go.id...sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan Naskah...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA - kemkes.go.id...sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan Naskah...