LAPORAN KK (1)

8/7/2019 LAPORAN KK (1)

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-kk-1 1/75

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDalam er a globalisasi, setiap pelaku ekonomi dihar uskan meningkatkan

kemampuannya untuk ber saing baik dalam mempr oduksi dan memasar kan suatu

pr oduk. Hal ini disebabkan, dalam er a globalisasi kemampuan pr oduksi dan

pemasar an dilandaskan pada kemampuan menci ptakan bar ang atau jasa yang

dapat di jual di selur uh dunia dan mampu ber saing secar a global dengan

memanfaatkan per kembangan teknologi. Tidak bisa dipungkir i, bahwa tantangan

global bertumpu pada globalisasi ekonomi yang melahir kan dunia tanpa batas,

sehingga memungkinkan bar ang, jasa dan manusia berger ak bebas dar i suatu

negar a ke negar a lain.

Per kembangan pasar global khususnya per industr ian, perdagangan dan

pertambangan kur ang ter koordinasi sehingga per lu ditata dan diar ahkan secar a

dini agar tidak mengakibatkan tergusur nya pengusaha industr i dan pedagang

yang memiliki modal minor itas serta pasar tr adisional dapat ber kembang dan

menciptakan dunia usaha yang sehat. Selain itu, untuk men jaga sumber daya

miner al diper lukan suatu kebi jakan agar tidak terjadi eksploitasi kekayaan alam

yang mer ugikan.

Kebi jakan yaitu suatu tindakan ber sanksi yang mengar ah pada tu juan

tertentu yang diser ahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu

yang saling ber kaitan yang mempengar uhi sebagian besar masyar akat (U do ji

dalam Wahab, 1991:15). Keputusan Menter i Energi dan Sumber Daya Miner al

Nomor : 1457/K/28/MEM/2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan

di bidang Pertambangan dan Energi mengatur tentang pedoman teknis dan tata

car a pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan miner al. Beber apa

jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi

Sumber Daya miner al khususnya di bidang Energi Sumber Daya Miner al antar a

lain Sur at Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplor asi Pertambangan, Sur at Izin

Pengolahan Pemur nian Bahan Galian Golongan A, B dan C, Sur at Izin

Pembor an dan Pengambilan Air Bawah Tanah, dll. Per atur an Daer ah No. 51

tahun 2008 tentang perdagangan dan per industr ian, maka bidang per industr ian

dan perdagangan melaksanakan tu gas-tugasnya antar a lain untuk member ikan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


2

per i jinan kepada pengusaha industr i dan pedagang serta member ikan pelayanan

dalam peningkatan kemampuan dan ketr ampilan usaha.

Tugas Pokok Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al adalah men yelenggar akan ur usan kewenangan Pemer intah

Kabupaten di bidang Per industr ian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya

Miner al (Per indang dan ESDM) dan tugas lain yang diber ikan oleh Bupati. Dinas

Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al memiliki

fungsipelaksanaan pr ogr am sektor al dan bimbingan teknis dibidang Industr i

pertanian dan kehutanan, Industr i mesin, logam kimia dan aneka usaha

perdagangan serta kemetr ologian, evaluasi pelaksanaan kebi jakan teknis

bimbingan dan pengembangan sar ana dan usa ha industr i dan perdagangan

serta pr oduk industr i Kabupaten, koordinasi dan konsultasi serta melaksanakan

hubungan kerjasama dengan satuan organisasi ter kait/organisasi/asosiasi dunia

usaha di Kabupaten, pember ian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan

kegiatan industr i dan perdagangan salam skala kecil dan menengah,

pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang kemetr ologian,

pelaksanaan kewenangan dibidang energi sumberdaya miner al, melaksanakan

kebi jakan pelayanan kepada masyar akat serta mel akukan pembinaan dan

pengawasan ter hadap pelaksanaan teknis dibidang energi sumber daya miner al;

dan pelaksanaan perencanaan dan pr ogr am investasi, penciptaan iklim usaha,

penggalangan potensi sumber daya, pr omosi investasi, penyebar luasan

infor masi investasi, pember ian pelayanan per i jinan dan fasilitas investasi.

Berdasar kan ur aian diatas maka lapor an kuliah Kerja ini berjudul ³

LAPORAN KULIAH KERJA (KK) PAD A DINAS PERINDUSTRIAN,

PERD AGANGAN D AN ENERGI SUMBER D AYA MINERAL KABUPATEN

JEMBER(Sistem Pengendalian Inter n pada bidang Per industr ian dan

Perdagangan dan Energi Sumber daya Miner al).

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

2.1.1 Tujuan Kuliah Kerja

1. Bidang Sekretar iat

a. Untuk memahami sistem pengendalian inter n pada bidang

per industr ian.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


3

b. Untuk mengetahui tugas -tugas bidang Sekretar iat di Dinas

Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al.

2. Bidang Per industr ian a. Untuk memahami sistem pengendalian inter n pada bidang

per industr ian.

b. Untuk mengetahui pr osedur per i jinan industr i dan t ugas-tugas bidang

per industr ian di Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi

Sumber Daya Miner al.

3. Bidang Perdagangan

a. Untuk memahami sistem pengendalian inter n pada bidang

perdagangan.

b. Untuk mengetahui pr osedur per i jinan perdagangan dan tugas -tugas

bidang Perdagangan di Dinas Per industr ian, Perdagangan dan

Energi Sumber Daya Miner al.

4. Bidang Energi Sumber Daya Miner al

a. Untuk memahami sistem pengendalian inter n pada bidang Energi

Sumber Daya Miner al.

b. Untuk mengetahui tugas -tugas bidang Energi Sumber Daya Min er al

di Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya

Miner al.

2.1.2 Manfaat Kuliah Kerja

Manfaat dilaksanakan kegiatan Kuliah Kerja (KK) ini adalah sebagai

ber ikut:

1. Bagi Mahasiswa

a. Memper oleh wawasan dan pengetahuan ter utama tentang dunia

kerja dengan segala per masalahannya.

b. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diper oleh selama kuliah.

c. Menanamkan dan menciptakan semangat kerja sejak dini.

d. Melatih dir i agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan

kondisi yang ber beda antar a teor i dan pr aktik di lapangan.

2. Bagi Univer sitas

a. Sebagai unsur manfaat untuk menambah wawasan mahasiswa

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


4

b. Sebagai pengenalan antar a mahasiswa dengan per usahaan atau

instansi dalam r angka peningkatan kreativitas pr ibadi.

c. Memperer at hubungan antar a univer sitas dengan per usahaan. 3. Bagi Instansi

a. Sebagai sar ana pembanding antar a ilmu yang didapat di bangku

per kuliahan dan instansi.

1.3 Pelaksanaan Kuliah Kerja

3.1.1 Objek Kuliah Kerja

a. Nama Ob jek : Dinas Per industr ian, Perdagangan dan

Energi Sumber Daya Miner al

b. Alamat : Jl. Kalimantan No. 82 Jember

c. Bidang Usaha : Bidang Per industr ian, Perdagangan dan


3.1.2 Jadwal Kuliah Kerja

Pelaksanaan Kuliah Kerja dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus 2010

sampai dengan 23 September 2010, namun waktu ter sebut tidak mutlak

tergantung kebi jaksaan per usahaan/instansi yang ber sangkutan. Adapun jam

keja pada Dinas Per industr ian, Perdagangan dan energi Sumber Daya Miner al

adalah :

Senin-Kamis : 07.00 ± 15.00 WIB

Jumat : 06.30 ± 11.00 WIB

13.00 ± 14.30 WIB

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


5

3.1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja pada Bidang Sekretar iat

No. Kegiatan Minggu Ke1 2 3 4

1. Per kenalan dengan Pimpinan dan

Kar yawa Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan ESDM

2. Pen jelasan atau pember ian infor masi

tentang dinas

3. Mengagendakan sur at masuk sur at

keluar dan undangan dar i luar

4. Memindah bukukan sur at -sur at

5. Menngedar kan sur at ke bidang -bidang

lain

6. Konsultasi dengan pembimbing

7. Per pisahan dan penutupan Kuliah Kerja

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


6

Tabel 1.2 Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja pada Bidang Per industr ian

No. Kegiatan Minggu Ke

1 2 3 41. Per kenalan dengan Pimpinan dan

Kar yawan Dinas Per industr ian,


2. Pen jelasan atau pember ian infor masi

tentang dinas

3. Membantu penulisan lapor an nota dinas

bidang per industr ian

4. Membantu meregister Tanda Daf tar

Industr i (TDI)

5. Mengikuti r apat perencanaan kegiatan

lapangan

6. Membantu penulisan for mulir Tanda

Daf tar Industr i (TDI)

7. Mengikuti kegiatan pelatihan dan

sosialisasi di lapangan


8/7/2019 LAPORAN KK (1)


7

Tabel 1.3 Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja pada Bidang Perdagangan

No. Kegiatan Minggu Ke

1 2 3 41. Per kenalan dengan Pimpinan dan



Pen jelasan atau pember ian infor masi

tentang dinas

2. Membantu pengisian for mulir Sur at Ijin

Usaha Perdagangan

3. Membantu mengagendakan Sur at

Per mohonan Sur at Ijin Usaha

Perdagangan (SP-SIUP)

4. Membantu meregister Sur at Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP)

5. Membantu pengetikan Sur at Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP)

6. Membantu mengolah data infor masi

per usahaan


8/7/2019 LAPORAN KK (1)


8

Tabel 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja pada Bidang Energi Sumber Daya

Miner al

No. Kegiatan Minggu Ke1 2 3 4

1. Per kenalan dengan Pimpinan dan



Pen jelasan atau pember ian infor masi

tentang dinas

2. Mengikuti r apat perencanaan kegiatan

lapangan

3. Membantu mengolah data dalam r angka

per siapan pener bitan i jin usaha Bidang


4. Membantu mengklasifikasi jenis

pertambangan sesuai dengan

golongannya

5 Membantu merekap lapor an hasil

pr oduksi bahan galian Gol.B dan Gol. C

6. Membantu merekap SIPA dan IUP, dan SIUKS


8/7/2019 LAPORAN KK (1)


9

BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jember.

Awal berdir inya Dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber

Daya Miner al Kabupaten Jember yaitu tanggal 9 Apr il 1957. Pertama kali dinas

ter sebut ditetapkan dengan nama Departemen Perdagangan, berdasar kan

keputusan presiden nomor 131 tahun 1957, sebagai salah satu lembaga bidang

perdagangan di Indonesia.

Sebelumnya sejak tanggal 19 Agustus 1945 sampai tnggl 24 Maret 1956

tidak di jumpai adanya kementr ian perdagangan atau menter i perdagangan, yang

ada kementr ian kemakmur an, kementr ian perekonomian, dan kementr ian

perdagangan dan industr i.

Pada tanggal 27 Agustus 1964 digunakan istilah menter i perdagangan

dalam neger i, kemudian pada tanggal 28 Maret 1966 dipecahkan men jadi

Departemen Koper asi. Selan jutnya dar i tanggal 29 maret 1978 sampai 21 Maret

1983 ber ubah men jadi Departemen Perdagan gan dan Koper asi.

Pada kabinet pembangunan IV yang dibentuk tanggal 21 Maret 1983

men jadi Departemen perdagangan dan Koper asi yang didasar kan pada

keputusan presiden 388/M tahun 1966. Kemudian ber ubah lagi men jadi

Departemen Per industr ian dan Perdagangan.

Pada tanggal 1 Januar i 2001 dengan ber lakunya Undang -undang nomor

22 tahun 1999, Departemen Per industr ian dan Perdagangan ber ubah men jad

Dinas Per industr ian dan Perdagangan, berdasar kan per atur an daer ah nomor 74

tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000.

Kemudian sebagai implementasi dar i PP VII tahun 2003 berdasar kan

per atur an daer ah nomor nomor 23 tahun 2003 Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan penanaman modal kemudian pada tahun 2008 ber ubah nama

lagi men jadi Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumbe r Daya

Miner al. Nama-nama diatas yang selalu ber ubah mempengar uhi str uktur

organisasi, tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian organisasi.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


10

2.2 Struktur Organisasi

Ber ikut mer upakan susunan organisasi Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber D aya Miner al kabupaten Jember terdir i dar i:a. Kepala Dinas

b. Sekretar iat : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

: Sub Bagian Perencanaan

: Sub Bagian Keuangan

c. Kelompok jabatan Fungsional

d. Bidang Industr i : Seksi Industr i hasil Pertanian dan

kebutuhan

: Seksi Industr i Logam, Mesin, Kimia dan

Aneka

e. Bidang Perdagangan : Seksi Perdagangan Luar Neger i

: Seksi Perdagangan Dalam Nager i

f. Bidang Energi Sumber Daya Miner al

: Seksi Pertambangan Umum Minyak Gas

Bumi dan Geologi

:Seksi Miner al dan Pengelolaan ABT

: Seksi Ketenagalistr ikan dan Pemanfaatan

Energi

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Per industr ian, Perdagangan

dan Energi Sumber Miner al kabupaten Jember dapat dilhat pada gambar 2.1

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


11

BAGAN ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERD AGANGAN D AN ESDMKABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER

Ttd

MZA DJALAL

Gambar 2.1 : Str uktur organisasi pada Dinas Per industr ian, Perdagangan dan

Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember .

Sumber data : Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya

Miner al Kabupaten Jember .

SUB BAGIAN

KEUANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN

PERENCANAAN

BIDANGENERGI SUMBERDAYA MINERAL

SEKSIPERTAMBANGANUMUM, MINYAK

GAS BUMI

DANGEOLOGI

SEKSIMINERAL DAN

PENGELOLAANABT

SEKSIKETENAGALISTRIKAN

DANPEMANFAATANENER

GI

UPT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

INDUSTRI

BIDANG

PERDAGANGAN

SEKSIINDUSTRIHASIL PERTANIAN

DAN KEHUTANAN

SEKSIPERDAGANGAN

LUAR NEGERI SEKSI INDUSTRILOGAM, MESIN,

KIMIA dan ANEKA

SEKSIPERDAGANGAN

DALAM NEGERI

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


12

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindus trian, Perdagangan, dan

Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember

Kegiatan pokok Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember berdasar kan pertimbangan Bupati Jember bahwa

dengan ditempatkan per atur an nomor 15 tahun 2008 tenta ng organisasi dan tata

kerja per angkat Kabupaten Jember lebih optimal dan tr anspar an dalam

pelayanan pada masyar akat per lu menetapkan tugas pokok dan fungsi

organisasi Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Sumber daya Miner al

Kabupaten Jember . Str uktur orga nisasi pada Dinas Per industr ian, Perdagangan,

dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember mer upakan str uktur

organisasi yang ber bentuk gar is dan staf. Untuk lebih jelasnya susunan

organisasi Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al

kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar 3.1

Dinas per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al

Kabupaten Jember dimana dinas ter sebut mempunyai tugas menyelenggar akan

adalah unsur pelaksanaan kabupaten, dimana dinas ter sebut mempunyai tu gas

menyelenggar akan ur usan kewenangan pemer intah kabupaten di bidang

Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten

Jember .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas maka

Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Su mber Daya Miner al mempunyai

fungsi sebagai ber ikut:

1. Pelaksana pr ogr am sektor al dan bimbingan teknis di bidang industr i dan

kehutanan, industr i mesin, logam kimia dan aneka usaha perdagangan serta

kemetr ologian.

2. Evaluasi pelaksanaan kebi jakan teknis bimbingan dan pengembangan sar an

dan usaha industr i dan perdagangan serta pr oduk industr i kabupaten.

3. Koordinasi dan konsultasi peserta, melaksanakan hubungan kerjasama

dengan satuan organisasi ter kait/organisasi/asosiasi dunia usaha di

kabupaten.

4. Pember ian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industr i

dan perdagangan dalam skala kecil dan menengah.

5. Pelaksanan bimbingan dan pengawasan di ber bagai bidang.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


13

6. Pelaksanaan kewenangan di bidang energi sumber daya miner al,

melaksanakan kebi jakan pela yanan kepada masyar akat serta melakukan

pembinaan dan pengawasan ter hadap pelaksanaan teknis di bidang energi sumber daya miner al.

7. Pelaksanaan perencanaan dan pr ogr am investasi, penciptaan iklim usaha,

penggalangan potensi sumber daya, pr omosi, investasi, penyebar luasan

infor masi investasi, pember ian pelayanan per i jinan dan fasilitas investasi.

Dar i beber apa fungsi ter sebut diatas maka Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al mempunyai kegiatan pokok

sebagai unsur pelaksanaan yang men yelenggar akan unsur pemer intah

kabupaten dan mengar ah pada pelayanan masyar akat dan jasa.

2.3.1 Sekretariat

Sekretar is mempunyai tugas melaksanakan administr asi dalam lingkup

ur usan dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Miner al dan

tugas lain yang diber ikan oleh kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretar iat mempunyai fungsi meliputi:

1. Pengka jian per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya;

2. Penyusunan pr ogr am kerja sekretar iat;

3. Koordinasi dan evaluasi di lingkungan sekretar iat agar sinergi dan saling

mendukung dalam melaksanakan tugas;

4. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan umum, kepegawaian,

dan perencanaan keuangan;

5. Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pr ogr am kegiatan

bidang;

6. Koordinasi perencanaan, pengolahan, dan pengawasan keuangan;

7. Koordinasi penyebar luasan per atur an per undang -undangan dan ketentuan

lainnya untuk menun jang;

8. Per atur an pengendalian penggandaan dan sur at menyur at, per pustakaan,

per lengkapan r umah tangg a serta ur usan penyelenggar aan r apat dinas;

9. Pelaksanaan ur usan hubungan masyar akat;

10. Koordinasi pelaksanaan ur usan ketatalaksanaan;

11. Pembuatan lapor an pelaksanaan tugas sekretar iat sebagai

pertanggungjawaban.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


14

Sekretar iat terdir i dar i:

1. Sub bagian umum dan kep egawaian

2. Sub bagian perencanaan dan 3. Sub bagian keuangan

4. Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing -masing dipimpin

oleh kepala sub bagian yang ber ada dibawah dan bertanggungjawab kepada

sekretar is.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan ur usan administr asi umum, per lengkapan, dan tugas lainnya oleh

sekretar is. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sub

bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

1. Pengka jian pertur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

diper lukan untuk menun jang pelaksanaan tugas.

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan ur usan umum dan per lengkapan

serta ur usan kepegawaian.

3. Pelaksanaan ur usan kear sipan pengetikan, penggandaan, pendistr ibusia n

sur at masuk dan sur at keluar .

4. Penyusunan perencanaan penggandaan per lengkapan investasi dan

pengawasan.

5. Pengadaan ur usan perjalanan dinas.

6. Pelaksanaan pengelolaan sar ana fisik dan non fisik.

7. Pelaksanaan koordinasi kegiatan r umah tangga hubungan masyar aka t dan

kepr otokolan.

8. Pengawasan pelaksanaan pengamanan dan keber sihan lingkungan.

9. Pelaksanaan pengelolaan, pemelihar aan, pengawasan kear sipan dan

per pustakaan serta membuat daf tar investasi per lengkapanyang dimiliki

dinas.

10. Penyimpanan sar ana dan pelaksanaan r apat dinas, upacar a penyambutan

tamu dinas.

11. Per siapan/pemantauan dan evaluasi serta pembuatan lapor an daf tar hadir

pegawai.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


15

12. Pelaksanaan tertib administr asi kepegawaian dengan meleyani pembuatan

kartu pegawai, akses, kar is/kar su dan taspen.

13. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemelihar aan daf tar filekepegawaian.

14. Per siapan usulan kenaikan pangkat, kenaikan ga ji ber kala (KGB).

15. Pelaksanaan ur usan kesejahter aan pegawai dan pember ian cuti dan

16. Pembuatan lapor an pelaksanaan kegiatan ur usan umum dan per lengka pan

sebagai pertanggungjawaban.

2. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyusun pr ogr an rencana

kegiatan serta lapor an evaluasi kegiatan pembangunan perdagangan, industr i

dan pertambangan energi sumber daya miner al dan tugas lain yang diber ikan

oleh sekretar is. Untuk melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud ayat (1) sub

bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

1. Pemahaman per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

diper lukan untuk menun jang pelaksanaan tugas;

2. Menyusun rencana pr ogr am kerja tahuan dan lima tahuan d inas

per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al;

3. Penyusunan lapor an dan evaluasi kegiatan pembangunan Dinas

per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al;

4. Penyiapan data yang ber kaitan dengan perencanaan dinas dan

5. Bekerjasama dengan pihak ter kait dalam per siapan, penyusunan dan

perencanaan pr ogr am dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan dan tugas lain yang diber ikan oleh sekretar is. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sub bagian keuangan mempunyai fungsi

meliputi:

1. Pengka jian per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

diper lukan untuk pelaksanaan pengelolaan.

2. Penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam r angka penyusunan

anggar an keuangan.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


16

3. Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggar an

pendapatan dan belan ja dinas.

4. Melaksanakan penghitungan anggar an ver ifikasi. 5. Pelaksanaan tata usaha pembayar an ga ji pegawai.

6. Pengur usan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti r ugi

serta biaya-biaya lain sebagai pengeluar an dinas.

7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan lapor an bidang keuangan.

2.3.2 Bidang Industri

Bidang industr i mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industr i, pembinaan da n

pengembangan str uktur industr i serta ker a jinan industr i, peengumpulan,

pengolahan data industr i, peningkatan kemampuan dan keter ampilan usaha

industr i, peningkatan keter kaitan antar sub sektor industr i hasil pertanian dan

kehutanan dengan sub sektor indu str i logam, mesin, kimia dan aneka, bimbingan

teknis ter hadap kelancar an pengadaan bar ang modal, per alatan, bahan baku

dan bahan penolong, pener apan standar dan pengawasan mutu, inovasi

teknologi dan tugas lain yang diber ikan oleh kepala dinas. Intuk mela ksanakan

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sub bidang industr i mempunyai fungsi

meliputi:


diper lukan untuk kelancar an tugas;

2. Penyusunan pr ogr am kerja di bidang industr i;

3. Pelaksanan pr ogr a m dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan

industr i hasil pertanian dan kehutanan serta industr i logam, mesin, kimia,

dan aneka;

4. Penyusunan petun juk teknis pengumpulan, pengolahan, penya jian dan

pelapor an data industr i dan pengembangan str uktur organisasi;

5. Penyususnan petun juk teknis penyiapan dan pelayanan per i jinan industr i

dan i jin kawasan industr i;

6. Penyusunan bahan pedoman teknis standar kepemilikan mesin atau

per alatan, bahan baku atau bahan penolong ser at pener apan bahan

inovasi/teknologi dan penggunaan tenaga kerja dalam r angka pembangunan

usaha atau pabr ik;

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


17

7. Penyusunan bahan petun juk teknis penggunaan bahan baku, bahan

penolong, mesin/per alatan pengembangan kapasitas dan diver sifikasi

pr oduk; 8. Penyusunan bahan pembinaan dan peengembangan mut u, pener apan

standardisasi dan konsultasi usaha;

9. Pelaksanaan analisis iklim usaha dar i peningkatan;

10. Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pada masing -

masing seksi.

11. Pelaksanan hasil-hasil kerjasama luar neger i, kerjasama lintas sektor al da n

regional untuk pemberdayan industr i di kabupaten;

12. Pelaksanaan koordinasi, sinkr onisasi dan sinergi dengan bidang lain dan

instansi ter kait lainnya;

13. Pembagian tugas dan petun juk pada bawahan agar tugas dapat dilakukan

dengan baik;

14. Penyiapan petun juk pelak sanaan, pemantauan, evaluasi dan pelapor an

pelaksanaan kegiatan di bidang industr i;

15. Penetapan bidang industr i pr ior itas kabupaten;

16. Pember ian fasilitas usaha dalam r angka pengembangan UKM kabupaten;

17. Fasilitas akses per modalan bagi industr i melalui bank dan lembaga

keuangan bukan bank di kabupaten;

18. Pembinaan industr i dalam r angka pencegahan pencemar an lingkungan serta

pengawasan ter hadap pencemar an lingkungan yang diakibatkan oleh

industr i tingkat kabupaten;

19. Penyusunan tata r uang kabupaten industr i dalam r ang ka pengembangan

pusat-pusat industr i yang ter integr asi serta koordinasi penyediaan sar ana

dan pr asar ana untuk industr i;

20. Pengawasan ter hadap pelaksanan tugas desentr alisasi di bidang industr i

tingkat kabupataen.

a. Bidang industr i terdir i dar i:

1) Seksi industr i pertanian dan kehutanan

2) Seksi industr i logam, mesin, kimia, dan aneka

b. Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing -masing dipimpin

kepala seksi yang ber ada dibawah dan bertanggungjawab kepada

kepala bidang industr i.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


18

1. Seksi Industri Pertanaian dan Kehutanan

Seksi industr i pertanian dan kehutanan mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan teknis ter hadap kebi jakan dalam pembinaan dan pengembangan sar ana usaha dan pr oduksi serta hasil pemantauan dan evaluasi

kegiatan di bidang industr i hasil pertanian d an kehutanan dan tugas lain yang

diber ikan oleh kepala bidang industr i.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi

industr i pertanian dan kehutanan mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyelenggar aan bimbingan teknis dan penyiapan per i jinan serta pedoman

pembinaan kegiatan usaha di bidang industr i;

2. Penyelenggar aan bimbingan teknis dan pengembangan sar ana, usaha dan

pr oduksi di bidang industr i hasil pertanian dan kehutanan;

3. Penyelenggar aan monitor ing pengumpulan, pengelolaan, penya jian dan

pelapor an data industr i;

4. Penyelenggar aan bimbingan teknis pengembangan str uktur industr i,

pengembangan mana jemen mutu, hasil pr oduksi pener apan standar

pengawasan mutu, diver sifikasi pr oduk dan inovasi teknologi;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan d i bidang industr i hasil

pertanian dan kehutanan;

6. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penya jian dan pelapor an data

industr i hasil pertanin dan kehutanan;

7. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di

bidang industr i hasil pertanian da n kehutanan;

8. Pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan penganggulangan dan

pencegahan pencemar an di bidang industr i;

9. Pembinaan asosiasi industr i serta pembentukan dan pembinaan unit

pelaksanaan teknis tingkat kabupaten.

2. Seksi Industri Logam, Kimia dan Aneka

Seksi industr i logam, kimia, dan aneka mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan teknis ter hadap kebi jakan dalam pembinaan dan pengembangan

sar ana usaha dan pr oduksi serta hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan di

bidang industr i hasil pertanian dan kehutanan dn tugas lain yang diber ikan oleh


8/7/2019 LAPORAN KK (1)


19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi

industr i logam, mesin, kimia dan aneka mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyelenggar aan bimbingan teknis dan penyiapan per i jnan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industr i logam, mesin, kimia dan

aneka;

2. Penyelenggar aan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sar ana,

usaha dan pr oduksi di bidang industr i logam, mesin, kimia dan aneka;

3. Penyelenggar aan monitor ing pengumpulan, pengelolaan, penya jian dan

pelapor an data industr i;

4. Penyelenggar aan di bidang teknis pengembangan str uktur industr i,

peningkatan mana jemen mutu, hasil pr oduksi pener apan standar

pengawasan mutu, diver sifikasi pr oduk dan inovasi teknologi;

5. Pelaksanaan pemantauandan evaluasi kegiatan di bidang logam, mesin,

kimia dan aneka;

6. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di

bidang industr i logam, mesin, kimia dan aneka;

7. Pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan serta

pencegahan pencemar an di bidang industr i;

8. Pembinaan asosiasi industr i serta pembentukan dan pembinaan unit

pelaksanaan teknis tingkat kabupaten.

2.3.3 Bidang perdagangan

Bidang perdagangan pada Dinas Per industr ian, Perdagangan da n

Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember mempunyai tugas meliputi:

1. Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

pr ogr am, penyiapan bahan bimbingan teknis ter hadap kebi jakan dalam

pembinaan dan pengembangan sar ana usaha perdagangan, penda f tar an

per usahaan dan kemetr ologian, pemantauan, evaluasi dan lapor an kegiatan

dan tugas lain yang diber ikan oleh kepala dinas.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang

perdagangan mempunyai fungsi meliputi:

a. Pengka jian per atur an per undang-undangan dan ketentuan lainnya di

bidang perdagangan;

b. Penyusunan rencana pr ogr am di bidang perdagangan;

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


20

c. Penyusunan petun juk dan penyiapan pember ian bimbingan teknis

pengembangan usaha perdagangan, per lindungan konsumen, per i jinan

usaha perdagangan, pengawasan, penyuluhan dan pendaf tar an per usahaan, pengolahan data dan infor masi per usahaan/bisnis dan

kemetr ologian;

d. Pember ian tugas serta sar ana kepada bawahan agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik;

e. Pemer iksaan hasil kerja bawahan agar s esuai dengan petun juk dan

ketentuan yang ber laku;

f. Pemantauan dan monitor ing penggandaan, penyalur an dan harga bar ang

kebutuhan pokok dan bar ang penting lainnya, pengawasan ter hadap

bar ang-bar ang yang beredar , pengawasan ter hadap per i jinan

perdagangan, Tan da Daf tar Per usahaan (TDP) dan kemetr ologian;

g. Evaluasi pelaksanaan kebi jakan teknis usaha perdagangan dalam neger i

dan luar neger i, per lindungan konsumen, per i jinan usaha perdagangan,

pengawasan dan penyuluhan per usahaan, pengolahan data infor masi

per usahaan bisnis dan kemetr ologian;

h. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi ter kait, asosiasi usaha/niaga

tentang hal-hal yang ter kait dengan pelaksanaan tugas;

i. Pembuatan lapor an pelaksanaan tugas bidang perdagangan sebagai

pertanggungjawaban.

a) Bidang perdagangan terdir i dar i:

1) Seksi perdagangan luar neger i

2) Seksi perdagangan dalam neger i

b) Seksi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), masing -

masing dipimpin oleh kepala seksi yang ber ada dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala bidang perdagangan.

Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi perdagangan luar neger i pada Dinas Per industr ian Perdagangan

dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember mempunyai tugas yaitu:

1. Seksi perdagangan luar neger i mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan pr ogr am, penyiapan baha n bimbingan teknis ter hadap

kebi jakan dalam pembinaan dan pengembangan sar ana usaha perdagangan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


21

luar neger i, pemantauan, evaluasi dan lapor an kegiatan dan tugas lain yang

diber ikan oleh kepala bidang perdagangan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks ud pada ayat (1), seksi perdagangan luar neger i mempunyai fungsi meliputi;

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi perdagangan luar neger i sebagai

pelaksanaan tugas;

b. Pengka jian per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

ber kaitan dengan seksi perdag angan luar neger i;

c. Penyiapan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan luar

neger i dalam r angka pengembangan ekspor dan impor ;

d. Penyiapan dan menyusun bahan infor masi serta petun juk teknis dalam

r angka per intisan dan pengembangan pasar luar neger i, pe nyiapan

rekomendasi untuk pener bitan Angka Pengenal Impor (API);

e. Pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan teknis

dan pengembangan perdagangan luar neger i;

f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan pengusaha dalam melakukan

negosiasi/tr ansaksi dan pemasar an perdagangan luar neger i;

g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor ter masuk

pengawasan dan distr ibusi bar ang impor ;

h. Pembinaan dan peningkatan kemampuan pengusaha dalam r angka

perdgangan berjangka komoditi alte r natif pembiayaan sistem resensi

gudang dan pasar lelang;

i. Koordinasi pelaksanaan, per masalahan dan hambatan dalam kegiatan

perdagangan luar neger i dalam instansi ter kait;

j. Pembuatan lapor an pelaksanaan tugas seksi perdagangan luar neger i

sebagai pertanggung jawaban.

2.3.3.1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi perdagangan dalam neger i pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember mempunyai

tugas yaitu:

1. Seksi perdagangan dalam neger i mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan pr ogr am, penyiapan bahan bimbingan teknis ter hadap

kebi jakan dalam pembinaan dan pengembangan sar ana usaha perdagangan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


22

luar neger i, pemantauan, evaluasi dan lapor an kegiatan dan tugas lain yang

diber ikan oleh kepala bidang perdagangan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perdagangan dalam neger i mempunyai fungsi meliputi:

a. Penyusunana rencana kegiatan seksi perdagangan luar neger i sebagai

pelaksanaan tugas;

b. Memahami per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

ber kaitan dengan perdagangan dan jasa yang diper lukan untuk

menun jang pelaksanaan tugas;

c. Menyusun bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama dan fasilitas

pengusaha dalam kegiatan pengadaan dan penyalur an bar ang dan jasa,

kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perdagan gan dan

pemakaian pr oduk dalam neger i;

d. Melaksanakan pengawasan, monitor ing,dan evaluasi kegiatan infor masi

pasar dan stabilitas harga bar ng dan kebutuhan pokok dan bar ang

penting lainnya;

e. Melakukan sosialisasi oener apan Undang -undang per lindungan

konsumen kepada pelaku usaha;

f. Penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan sar ana usaha

perdagangan dalam r angka menciptakan sar ana usaha, penetapan

keter kaitan antar dunia usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha

dalam neger i;

g. Menghinpun data per usahaan sebagai bahan pengendalian sar ana dan

usaha perdagangan;

h. Penyiapan, mengelola dan menganalisa data per usahaan sebagai bahan

per siapan pember ian dan pengendalian i jin usaha perdagangan antar a

lain: Sur at Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Sur at Ijin Minuman Ber alkohol

(MIUP-MB), Sur at Tanda Pendaf tar an Usaha War alaba (STPUW), Ijin

Usaha Moder n (IUPM), dan Tanda Daf tar Gudang (TDG), Sur at Ijin

Tempat Usaha (SITU), serta i jin pamer an dagang dan seminar .

i. Melaksanakan pendaf tar an per usahaan;

j. Penyusunan rencana pr ogr am penga wasan kemetr ologian;

k. Melakukan pengusulan pembentukan badan penyelesaian sengketa

konsumen (BPSK) di kabupaten kepada pemer intah ber koordinasi

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


23

dengan pr opinsi dan fasilitas oper asional BPSK, pendaf tar an dan

pengembangan Lembaga Per lindungan Konsumen Swaday a Masyar akat

(LPKSM); l. Melaksanakan pengawasan bar ang beredar dan jasa serta penegakan

hukum;

m. Melaksanakan kegiatan pasar mur ah;

n. Pembuatan lapor an pelaksanaan tugas seksi perdagangan dalam

neger i.

2.3.4 Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Bidang energi sumber daya miner al pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al mempunyai tugas yaitu:

1. Bidang energi sumber daya miner al mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan di bidang energi sumber daya miner al melaksanakan

pelayanan kepada masyar akat ser ta melakukan pengawasan dan

pembinaan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang

energi sumber daya miner al mempunyai fungsi meliputi:

a. Pengka jian per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

diper lukan untuk menun jang k elancar an tugas;

b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang energi sumber daya miner al

sebagai acuan pelaksanaan tugas;

c. Member i tugas kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan

baik;

d. Memer iksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petun juk dan

ketentuan yang ber laku;

e. Mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pener bitan i jin

usaha di bidang energi sumber daya miner al;

f. Penyiapan dan pengevaluasian data dalam r angka per siapan pener bitan

i jin usaha bidang energi sumber daya miner al;

g. Melaksanakan pene litian di bidang energi sumber daya miner al;

h. Melaksanakan kerjasama dan pr omosi investasi di bidang energi dan

sumber daya miner al;

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


24

i. Member ikan masukan rekomendasi teknis atas pember ian i jin yang

ter hubung dengan jar ingan tr ansmisi nasional maupun lintas ka bupaten;

j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi ter kait/swasta/asosiasi dalam r angka pembinaan di bidang energi sumber daya miner al;

k. Melakukan pemantauan bencana alam geologi;

l. Membuat lapor an pelaksanaan tugas bidang energi sumber daya miner al

a) Bidang Energi Sumber Daya Miner al terdir i dar i:

1) Seksi pertambangan umum, minyak gas bumi serta geologi

2) Seksi pengolahan air bawah tanah

3) Seksi ketenagalistr ikan dan pemanfaatan energi

b) Seksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), masing -masing dipimpin

oleh kepala seksi yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Miner al.

2.3.5 Seksi Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Geologi

Seksi pertambangan umum, minyak dan gasbumi serta geologi,

mempunyai tugas pengelolaan pertambangan umum , minyak dan gas bumi serta

geologi dan tugas lain yang diber ikan oleh kepala bidang energi sumber daya

miner al yaitu:

1. Mengka ji per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yang

diper lukan untuk menun jang kelancar an tugas;

2. Menyusun per atur an daer ah t entang pertambangan umum, minyak dan gas

bumi serta geologi sesuai per atur an per undang -undangan yang ada;

3. Monitor ing, evaluasi dan pelapor an potensi sumber daya miner al yang ada di

wilayah kabupaten jember ;

4. Menyusun data dan infor masi wilayah yang r awan bencana geologi serta

sistem penanggulangannya;

5. Menetapkan wilayah pertambangan di Kabupaten Jember ;

6. Menyelesaikan per i jinan yang ber kaitan dengan pertambangan umum,

minyak dan gas bumi serta geologi;

7. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas k egiatan serta

i jin yang telah diter bitkan ber kaitan dengan pertambangan umum, minyak

dan gas bumi yang meliputi pr oduksi, pemasar an, teknologi serta

pemanfaatan potensi secar a optimal di wilayah Kabupaten Jember ;

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


25

8. Pember ian rekomendasi teknis yang ber kaitan dengan kegiatan usaha

pertambangan di Kabupaten Jember ;

9. Member ikan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi;

10. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi ter kait sehubungan

dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan

umum, minyak dan gas bumi;

11. Melakukan pelatihan, pener apan dan penyebar an infor masi tentang

pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta geologi pada masyar akat

umum maupun dunia usaha ins tansi ter kait.

2.3.6 Seksi pengelolaan Air Bawah Tanah

Seksi pengelolaan air bawah tanah mempunyai tugas mengelola air

bawah tanah dan tugas lain yang diber ikan oleh Kepala Bidang Energi Sumber

Daya Miner al. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay at (1),

seksi pengelolaan air bawah tanah mempunya fungsi meliputi:


diper lukan untuk menun jang kelancar an tugas;

2. Menyusun per atur an daer ah tentang air bawah tanah sesuai dengan

per atur an per undang-undangan;

3. Menyusun data dan infor masi potensi air bawah tanah ter masuk mata air

yang ada di wilayah kabupaten Jember ;

4. Menyelesaikan per i jinan air bawah tanah ter masuk mata air ;

5. Menetapkan wilayah konservasi air bawah tanah di Kabupaten Jember ;

6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam r angka

men jadi konservasi air bawah tanah ter masuk mata air ;


pengelolaan air bawah tanah pada masyar akat umum maupun dunia usaha

baik dilakukan secar a sendir i maupun kerjasama dengan instansi ter kait.

2.3.6.1 Seksi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi

Seksi ketenagalistr ikan dan pemanfaatan energi mempunyai tugas

pengelolaan seksi ketenagalistr ikan dan pemanfaatan energi dan tugas lain yang

diber ikan oleh Kepala Bidang Energi Sumber Daya Miner al. Untuk melaksanakan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


26

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketenagalistr ikan dan

pemanfaatan energi mempunyai fungsi meliputi:

1. Pengaka jian per atur an per undang -undangan dan ketentuan lainnya yangdiper lukan untuk menun jng kelancar an tugas;

2. Menyusun per atur an daer ah tentang ketenagalistr ikan dan pemanfatan

energi sesuai per atur an per undang -undangan yang ada;

3. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistr ikan Daer ah (RKUD) Kabupaten

Jember ;

4. Menyelesaikan per i jinan usaha penyediaan listr ik di wilayah Kabupaten

Jember yang tidak ter hubung dengan jar ingan tr ansmisi nasional maupun

untuk kepentingan sendir i yang fasilitas instansinya ada di wilayah

Kabupaten Jember serta usaha menun jang tenaga listr ik;

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum ter hadap usaha

ketenagalistr ikan meliputi keselamatan sistem pengembangan usaha,

optimasi pemanfaatan sumber energi ter masuk pemanfaatan sumber energi

ter bar ukan, per lin, dengan lingkungan, pemanfaatan pr oses teknologi yang

ber salin dan efisien serta ter capainya standardisasi;


energi/alter natif ter bar u pada masyar akat umum maupun dunia usaha baik

dilakukan secar a sendir i maupun kerjasama dengan instansi ter kait.

2.3.6.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Per industr ian, Perdagangan

dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember mempunyai tugas yaitu:

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdir i

dar i sejumlah tenaga dalam jen jang jabatan fungsional yang ter bagi dalam

ber bagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh

seseor ang tenaga fungsional senior yang ditun juk oleh kepala dinas;

4. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasar kan kebutuhan dan beban

kerja;

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


27

5. Jenis dan jen jang jabatan fungsional sebagaimana dimksud pad a ayat (1),

diatur sesuai dengan per atur an per undang -undangan.

2.3.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Per industr ian, Perdagangan dan

Energi Sumber Daya Miner al kabupaten Jember mempunyai tugas yaitu:

1. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis oper asional

dinas dalam ur usan r umah tangga di bidang Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al yang mempunyai kerja satu

kecamatan atau beber apa kecamatan, melakukan tugas pembantuan

berdasar kan kebi jakan dan pe r atur an per undang -undangan dan tugas lain

yang diber ikan oleh kepla dinas;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT

mempunyai fungsi meliputi:

a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagai tugas pr ogr am

kegiatan Dinas Per industr ian, Perd agangan dan Energi Sumber Daya

Miner al;

b. Pelaksanaan kebi jakan pr ogr am kegiatan Dinas Per industr ia,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al;

c. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan,

penyimpanan per awatan dan penya jian bahan sar ana dan pr asar ana;

d. Pelaksanaan pemelihar aan/per awatan, pembinaan pengamanan dan

peningkatan pelayanan.

3. UPT dipimpin oleh kepala UPT yang ber ada di wilayah dan bertanggung

jawab kepada kepala dinas dan secar a oper asional dikoordinasikan dengan

camat.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


28

BAB III. LANDASAN TEORI

3.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pember ian layanan (melayani)

keper luan or ang atau masyar akat yang mempunyai kepentinagn pada organisasi

ter sebut sesuai dengan atur an pokok dan tata car a yang ditetapkan. Menur ut UU

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah

kegiatan atau r angkaian kegiatan dalam r angka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan per atur an per undang -undangan bagi setiap warga

negar a dan penduduk atas bar ang, jasa, dan/atau p elayanan administr asi yang

diselenggar akan oleh penyelenggar a pelayanan publik.

Pemer intah pada hakekatnya adalah pelayanan ter hadap masyar akat.

Ia tidaklah diadakan untuk melayani dir i sendir i, tetapi untuk melayani

masyar akat serta menciptakan kondisi ya ng memungkinkan setiap anggota

masyar akat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai

tu juan ber sama. Karenanya bir okr asi publik ber kewa jiban dan bertanggung

jawab untuk member ikan layanan baik dan pr of esional.

Pelayanan publik oleh bir okr asi publik mer upakan salah satu wu jud dar i

fungsi apar atur negar a sebagai abdi masyar akat disamping sebagai abdi negar a.

Pelayanan publik oleh bir okr asi publik dimaksudkan untuk mensejahter akan masyar akat (warga negar a). Menur ut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang

pelayanan publik, r uang lingkup pelayanan publik meliputi bar ang publik dan jasa

publik serta pelayanan adminisrtr asi yang diatur dalam per atur an per undang -

undangan. Ruang lingkup ter sebut meliputi pendidikan, penga jar an, pekerjaan

dan usaha, tempat tingga l, komunikasi dan infor masi, lingkungan hidup,

kesehatan, jaminan sosial, energi, per bankan, per hubungan, sumber daya alam,

par iwisata, dan sektor str ategis lainnya.

Secar a teor itis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang har us di jalankan

oleh pemer intah tanpa memandang tingkatan, yaitu fungsi pelayanan

masyar akat ( public service function), fungsi pembangunan ( development

function), dan fungsi per lindungn ( protection function). Hal yang ter penting

kemudian adalah sejauh mana pemer intah dapat mengelola fungsi -fungsi

ter sebut agar dapat menghasilkan bar ang dan jasa (pelayanan) ekonomis,

ef ektif, efisien dan akuntabel kepada selur uh masyar akat yang

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


29

membutuhkannya. Selain itu, pemer intah dituntut untuk mener apkan pr insip

equity dalam men jalankan fungsi -fungsi tad i. Artinya pelayanan pemer intah tidak

boleh diber ikan secar a diskr iminatif . pelayanan diber ikan tanpa memandangstatus, golongan dar i masyar akat dan dan semua warga masyar akat memiliki

hak yang sama atas pelayanan-pelayanan ter sebut sesuai dengan per atur a n

yang ber laku.

Pember ian pelayanan publik oleh apar atur pemer intah ter hadap

masyar akat sebenar nya mer upakan implikasi dar i fungsi apar at negar a sebagai

pelayan masyar akat. Karena itu, kedudukan apar atur pemer intah dalam

pelayanan publik sangat str ategis karena akan sangat menetukan sejauh mana

pemer intah mampu member ikan pelayanan yang sebaik -baiknya bagi

masyar akat, yang demikian akan menentukan sejauh mana negar a telah

men jalankan per annya dengan baik sesuai dengan tu juan pendir iannya.

3.2 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas mer upakan suatu kondisi dinamis yang ber hubungan dengan

pr oduk, jasa, manusia, pr oses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

har apan. Kata kualitas sendir i mengandung banyak pengertian, beber apa contoh

pengertian kualitas menur ut Fa ndi Jtiptono (1995) adalah :

1. Kesesuaian dengan per syar atan

2. Kecocokan untuk pemakaian

3. Per baikan ber kelan jutan

4. Bebas dar i ker usakan/cacat

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat

6. Melakukan segala sesuatu secar a benar

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelangan

Pada pr insipnya pengertian -pengertian ter sebut dapat diter ima. Yang

men jadi pertanyaan adalah cir i -cir i apakah yang ikut menentukan kualitass

pelayanan publik ter sebut. Cir i -cir i ter sebut antar a lain :

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu pr oses.

2. Akur aasi pelayanan, yang meliputi bebas dar i kesalahan.

3. Kemudahan mendapatkan pelayanan.

4. Kenyamanan dalam memper oleh pelayanan, ber kaitan dengan lokasi, r uang

pelayanan, keter sediaan infor masi, dll.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


30

5. Atr ibut pendukung lainnya seperti r uang tunggu, keber sihan, dll.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang

diber ikan oleh apar atur pemer intah, per lu ada kr iter ia yang menun jukkan apakah suatu pelayanan publik yang diber ikan dapat dikatakan baik atau bu r uk. Zeithami

(1990) mengemukakan dalam mendukung hal ter sebut,terdapat sepuluh dimensi

yang har us diper hatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu

sebagai ber ikut :

1. Tangible, terdir i atas fasilitas fisik, per alatan, per sonel dan komu nikasi.

2. Reali able, terdir i dar i kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan

pelayanan yang di jan jikan dengan tepat.

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab

atas pelayanan yang diber ikan.

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, penge tahuan dan ketr ampilan yang

baik oleh apar atur dalam member ikan pelayanan.

5. Credibility , sikap ju jur dalam upaya untuk menar ik keper cayaaan

masyar akat.

6. Security , jasa pelayanan yang diber ikan har us bebas dar i ber bagai bahaya

dan r isiko.

7. Courtesy , sikap atau per ilaku r amah, ber sahabat, tanggap ter hadap

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pr ibadi.

8. Communic ation, kemauna pember i pelayanan untuk mendengar kan suar a,

keinginan, atau aspir asi pelanggan sekaligus kesediaan untuk selalu

menyampaikan infor masi bar u kepada masyar akat.

9. Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak atau pendekatan.

10. Underst anding the consumer , melakukan segala usaha untuk mengetahui

kebutuhan pelanggan.

Organisasi pelayanan publlik mempunyai cir i public accuntab ility,

dimana setiap warga negar a mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas

pelayanan yang mereka ter ima. Sangat sulit menilai kualitas suatu pelayanan

tanpa mempertimbangkan per an masyar akat sebagai pener ima pelayanan da

apar at pelaksana pelayana itu. Eva luasi yang ber asal dar i pengguna pelayanan

ter sebut mer upakan elemen pertama dalam menganalisis kualitas pelayanan

publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan

dikenali baik sebelum dalam pr oses atau setelah pelayanan ter sebut diber ikan.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


31

3.3 Sistem pengendalian intern

3.3.1 Definisi Sistem Pengendalian InternSistem pengendalian inter n meliputi str uktur organisasi, metode dan

ukur an-ukur an yang dikordinasikan untuk men jaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendor ong efisiensi dan

mendor ong dipatuhinya kebi jakan mana jemen.Definisi sistem pengendalian

inter n ter sebut menekankan tu juan yang hendak dicapai, dan bukan unsure -

unsur yang membentuk sistem ter sebut.Dengan demikian, pengertian

pengendalian inter n ter sebut di atas ber laku baik dalam per usahaan yang

mengolah infor masinya secar a manual, dengan mesin pembukuan, maupun

dengan Komputer .

Tu juan sistem pengendalian inter n menur ut definisi ter sebut adalah : (1)

men jaga kekayaan organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, (3) mendor ong efisiensi, dan (4) mendor ong dipatuhinya kebi jakan

mana jemen.Menur ut tu juannya, siste m pengendalian ter sebut dapat dibagi

men jadi dua macam : pengendalian inter n akuntansi ( internal accounting center )

dan pengendalian inter n adminitr atif ( Internal administr ative control ).

Pengendalian inter n akuntansi, yang mer upakan bagian dar i sistem

pengendalian inter n, meliputi str uktur organisasi metode dan ukur an -ukur an yang

dikoordinasikan ter utama untuk men jaga kekayaan organisasi dan mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian akuntansi yang baik akan

men jamin keamanan kekayaan par a investor dan kreditur yang ditanamkan

dalam per usahaan dan akan menghasilkan lapor an keuangan yang dapat

diper caya. Pengendalian inter n administr ative meliputi str uktur organisasi,

metode dan ukur an-ukur an yang dikoordinasikan ter utama mendor ong efisi sensi

dan dipatuhinya kebi jakan mana jemen.

3.3.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur pokok sistem pengendalian inter n adalah ;

1. Str uktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secar a

tegas.

Mer upakan ker angka(f r amewor k) pembagian tanggung jawab fungsional

kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan -

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


32

kegiatan pokok per usahaan. Misalnya kegiatan pokoknya adalah

mempr oduksi dan men jual pr oduk. Pembagian tanggung jawab fungsional

dalam organisasi ini didasar kan pada pr insip -pr insip ber ikut ini :a. Har us dipisahkan fungsi -fungsi oper asi dan penyimpanan dar i fungsi

akuntansi. Fungsi oper asi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk

melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi

penyimpanan adalah fungsi yang memilk i wewenang untuk menyimpan

aktiva per usahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki

wewenang untuk mencatat per istiwa keuangan per usahaan.

b. Suatu fungsi tidak boleh diber i tanggung jawab penuh untuk

melaksanakan semua tahap suatu tr ansaksi

2. Sistem wewenang dan pr osedur pencatatan yang member ikan per lindungan

yang cukup ter hadap kekayaan , utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap tr ansaksi hanya terjadi hanya terjadi atas dasar

otor isasi dar i pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetu jui terjadinya

tr ansaksi ter sebut. Oleh karena itu, dalam organisasi har us dibuat sistem

yang mengatur pembagian wewenang untuk otor isasi atas

ter laksananyasetiap tr ansaksi. Pr osedur pencatatan yang baik akan

men jamin data yang direkam dalam for mulir dicatat dalam catatan akuntansi

dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi. Dengan demikian

sistem otor isasi akan men jamin dihasilkannyan dokumen pembukuannya

yang dapat diper caya, sehingga akan men jadi masukan yang dapat

diper caya bagi pr oses akuntans i. Selan jutnya, pr osedur pencatatan yang

baik akan menghasilkan infor masi yang teliti dapat diper caya mengenai

kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

3. Pr aktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan pr osedur

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan ter laksana dengan baik jika

tidak diciptakan car a-car a untuk men jamin pr aktik yang sehat dalam

pelaksanaanya. Adapun car a-car a yang umumnya ditempuh oleh

per usahaan dalam menciptakan pr aktik yang sehat adalah :

a) Penggunaan for mulir ber nomor ur ut ter cetak dalam pemakainnya har us

dipertanggungjawabkan oleh yang ber wenang.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


33

b) Pemer iksaan mendadak

c) Setiap tr ansaksi tidak boleh dilaksanakan dar i awal sampai akhir oleh

satu or ang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tanggan dar i or ang atau unit organisasi lain.

d) Per putar an jabatan.

e) Kehar usan pengambilan cuti bagi kar yawan yang ber hak

f ) Secar a per iodic diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.

g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek ef ektivitas

unsur -unsur sistem pengendalian inter n yang lain.

4. Kar yawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Jika per usahaan memiliki yang kompeten dan ju jur , unsur pengendalian

yang lain dapat di kur ang sampai batas minimum, dan per usahaan tetap

mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat

diandalkan. Kar yawan yang ju jur dan ahli dalam bidang yang men jadi

tanggung jawabnya akan mendapat pekerjaanya yang ef ektif dan efisien,

meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian inter n yang

mendukungnya. Dilain pihak meskipun tiga unsure sistem pengendalian

inter n yang lain kuat, namun jika dilaksanakan kar yawan yang tidak

kompeten da tidak ju jur , empat tu juan sistem pengendalian inter n seper ti

yang telah diur aikan diatas tidak akan ter capai.

Manusia mempunyai kelemahan besifat manusiawi, seperti misalnya bosen

tidak puas, memiliki masalah pr ibadi yang menggangu pelaksanaan

tugannya, atau tu juan pr ibadinya ber ubah sehinggga bertentangan denga n

tu juan per usahaan. Dalam pengembangan inter n, analisis sistem

memandang manusia yang ju jur tidak akan selamanya ju jur . Banyak godaan

yang selalu datang kepada setiap or ang. Untuk mengatasi kelemahan yang

ber sifat manusiawi inilah tiga unsur sistem pengen dalian inter n yang lain

diper lukan dalam suatu organisasi, agar setiap kar yawan yang

melaksanakan sistem ter hindar dar i godaan, sehingga tu juan sistem

pengendalian inter n dapat ter wu jud. Untuk mendapat kar yawan yang

kompeten dan dapat diper caya, ber bagai c ar a ber ikut ini yang ditempuh :

a) Seleksi calon kar yawan berdasar kan per syar atan yang dituntut oleh

pekerjaanya.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


34

b) Pengembangan pendidikan kar yawan selama men jadi kar yawan

per usahaan, sesuai dengan tuntunan per kembangan pekerjaannya.

3.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Per atur an Pemer intah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Inter n Pemer intah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Inter n Pemer intah,

yang selan jutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Inter n yang

diselenggar akan secar a menyelur uh di lingkungan pemer intah pusat dan

pemer intah daer ah, di mana sistem pengendalian inter n mer upakan suatu pr oses

yang integr al pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secar a ter us -mener us

oleh pimpinan dan selur uh ja jar an pegawai untuk member ikan keyakinan yang

memadai atas ter capainya tu juan organisasi melalui kegiatan yang ef ektif dan

efisien, keandalan pelapor a n keuangan, pengamanan aset negar a, serta

ketaatan ter hadap per atur an per undang -undangan. SPIP bertu juan untuk

member ikan keyakinan yang memadai bagi ter capainya ef ektivitas dan efisiensi

pencapaian tu juan penyelenggar aan pemer intahan negar a, keandalan pel apor an

keuangan, pengamanan aset negar a, dan ketaatan ter hadap per atur an

per undang-undangan.

Secar a konseptual SPIP mengadopsi konsep sistem pengendalian

inter n yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsor ing Organizations of

the Treadway Commissions (COSO). Dalam konsep COSO, sistem

pengendalian inter n terdir i dar i lima unsur utama, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemer intah dan selur uh pegawai har us menciptakan dan

memelihar a lingkungan dalam keselur uhan organisasi yang menimbulkan

per ilaku positif dan mendukung ter hadap pengendalian inter n dan

mana jemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian inter n har us member ikan penilaian atas r isiko yang dihadapi

unit organisasi baik dar i luar maupun dar i dalam.

c. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa ar ahan pimpinan

Instansi Pemer intah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian har us efisien dan

ef ektif dalam pencapaian tu juan organisasi.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


35

d. Infor masi dan Komunikasi

Infor masi har us dicatat dan dilapor kan kepada pimpinan Inst ansi Pemer intah

dan pihak lain yang ditentukan. Infor masi disa jikan dalam suatu bentuk dan sar ana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi

Pemer intah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan har us dapat menilai kualitas kinerja dar i waktu ke waktu dan

memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat seger a

ditindaklan juti.

Lebih lan jut Per atur an Pemer intah nomor 60 tahun 2008

mengamanatkan bahwa untuk memper kuat dan menun jang ef ektiv itas

penyelenggar aan Sistem Pengendalian Inter n per lu dilakukan pengawasan inter n

dan pembinaan penyelenggar aan SPIP.

Sesuai dengan amanat Pasal (1) dan (2) Per atur an Pemer intah No. 60

Tahun 2008, Menter i/Pimpinan Lembaga, Guber nur , dan Bupati/Walikota wa j ib

melakukan pengendalian atas penyelenggar aan kegiatan pemer intah dengan

ber pedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Per atur an Pemer intah

ter sebut.

3.5 Tahapan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah

(SPIP)

Dalam mengimplementasikan SPIP di instansi pemer intah terdapat

beber apa tahapan yang per lu diper hatikan pimpinan instansi dan lembaga untuk

dapat mengimplementasikan SPIP secar a ef ektif dan efisien, sebagai ber ikut:

1. Tahapan Menumbuhkan Kepedulian dan Pemahaman

Untuk mengetahui apakah su atu instansi pemer intah telah memiliki

pemahaman dan kepedulian ter kait pener apan SPIP secar a ef ektif dan efisien di

instansinya terdapat beber apa hal mendasar yang per lu diper hatikan oleh ja jar an

pimpinan, yaitu:

a. Apakah instansi pemer intah telah mener apka n sistem pengendalian

inter n (SPI)?

b. apakah instansi pemer intah telah paham keinginan yang dicapai dalam

pener apan SPI?

c. Apakah instansi pemer intah paham manfaat SPI?

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


36

d. Apakah kebi jakan dan filosofi pengendalian inter n telah dikembangkan

oleh pimpinan instansi pemer intah?

Guna mengetahui hal ter sebut ja jar an pimpinan instansi pemer intah dapat melakukan survei tingkat pemahaman SPI kepada selur uh ja jar an

pimpinan dan staf.

Secar a umum pemahaman ter hadap SPI dapat dikelompokan men jadi

empat tingkatan/level. Apabi la berdasar kan hasil survei menun jukkan adanya

keber agaman pemahaman dan atau sebagian besar anggota organisasi masih

memiliki pemahaman di level 3, 2 atau 1, pimpinan instansi per lu mengambil

tindakan untuk seger a melakukan sosialisasi ke selur uh ja jar an anggota

organisasi agar memiliki kesamaan pemahaman dalam pener apan SPI.

2. Tahapan Membangun desain SPIP

Dalam tahapan ini terdapat beber apa hal yang per lu diper hatikan, yaitu :

a. pimpinan instansi pemer intah wa jib menegaskan/mendefinisikan pr oses -

pr oses untuk pener apan SPI;

b. Pimpinan instansi pemer intah wa jib mengidentifikasi tu juan str ategis dar i

pener apan SPI;

c. Pimpinan instansi pemer intah wa jib mengembangkan metodologi untuk

mengevaluasi pencapaian tu juan str ategis pener apan SPI.

Dalam mendesain sistem pengendalian inter n yang akan diter apkan di

instansi pemer intah ter kait pimpinan instansi pemer intah har us memper hatikan

r asa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukur an, kompleksitas, dan

sifat dar i tugas fungsi instansi pemer intah ter sebut.

3. Tahapan Men jalankan dan mereview SPIP

Tahapan ber ikut setelah instansi pemer intah mendisain dan

mengembangkan sistem pengendalian inter nnya adalah mengimplementasikan

sistem pengendalian ter sebut. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian

inter n telah dapat di jalankan dengan baik diper lukan suatu review atau

monitor ing atas implementasinya. Ber kaitan dengan tahapan men jalankan dan

mereview SPI, Pimpinan instansi pemer intah har us memetakan faktor -faktor

penghambat ef ektivitas pener apan SPI dan mengevaluasi apa kah desain sistem

yang dibangun dapat ef ektif mewu judkan ter capainya tu juan organisasi.

4. Tahapan Peningkatan Keandalan Sistem

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


37

Dalam tahapan ini hal yang har us diper hatikan oleh pimpinan instansi

pemer intah adalah mener apkan SPI bukanlah suatu tu juan melaink an suatu

pr oses yang dibangun untuk member ikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tu juan instansi pemer intah yang ditetapkan. Hal ter sebut

menekankan bahwa SPI mer upakan satu hal yang dinamis dan menuntut adanya

continous impr ovement seir ing dengan tu j uan instansi pemer intah yang juga

selalu mengalami pengembangan dalam r angka mewu judkan masyar akat yang

adil dan makmur sesuai amanah undang -undang dasar .

Untuk melakukan pengembangan SPI, instansi pemer intah per lu

mempertimbangkan aspek biaya -manfaat (cost and benefit), sumber daya

manusia, kejelasan kr iter ia pengukur an ef ektivitas dan per kembangan teknologi

infor masi, serta dilakukan secar a komprehensif.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


38

BAB IV

HASIL KULIAH KERJA DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Kulliah Kerja ini mer upakan bentuk langsung yang

dilakukan dengan membantu kegiatan serta aktivitas pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al yang dimulai pada tanggal 3 Mei

sampai dengan 31 Mei 2010.

Pelaksanaan Kuliah Kerja ini telah ditun juk oleh pimpinan Kepala Dinas

Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al dan dibantu oleh

selur uh kar yawan sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas-tugas yang dilaksanakan selama pr aktek Kuliah Kerja dibagi

men jadi tiga bagian yaitu :


2. Bidang Per industr ian



4.1. Hasil Kegiatan Kuliah Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Energi Sumber Daya Mineral (Sistem Pengendali an Intern Bidang

Sekretariat)

4.1.1. Gambaran Umum dan Tugas Pokok Bidang Sekretariat

Tugas pokok pada bidang sekretar iat adalah melaksanakan administr asi

dalam lingkup ur usan dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber

Daya Miner al dan tugas lain yang diber ikan oleh kepala dinas .

Untuk melaksanakan tugas pokok ter sebut, bidang sekretar iat

mempunyai fungsi antar a lain adalah pengka jian per atur an per undang -undangan

dan ketentuan lainnya , penyusunan pr ogr am kerja sekretar iat , koordinasi dan

evaluasi di lingkungan sekretar iat agar sinergi dan saling mendukung dalam

melaksanakan tugas , perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan

umum, kepegawaian, dan perencanaan keuangan , koordinasi perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pr ogr am kegiatan bidang , koordinasi perencanaan,

pengolahan, dan pengawasan keuangan , koordinasi penyebar luasan per atur an

per undang-undangan dan ketentuan lainnya , per atur an pengendalian

penggandaan dan sur at menyur at, per pustakaan, per lengkapan r umah tangga

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


39

serta ur usan penyelenggar aan r apat dinas , pelaksanaan ur usan hubungan

masyar akat, koordinasi pelaksanaan ur usan ketatalaksanaan , pembuatan

lapor an pelaksanaan tugas sekretar iat sebagai pertanggungjawaban . Bidang Sekretar iat memiliki tiga seksi yaitu bagian umum dan

kepegawaian, bagian perencanaan dan bagian keuangan . Salah satu tugas

bidang sekretar iat adalah mengkoordinasi ur usan administr asi dan ur usan r umah

tangga ter hadap selur uh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Per industr ian

Perdagangan dan Penanaman Modal.

Pada bidang Sekretar iat tugas yang diber ikan oleh Disper indag seperti

menangani sur at masuk, sur at keluar , dan sur at undangan . Tugas tambahan

mengotor isar i stempel kantor untuk sur at keluar dan sur at undangan,

menyer ahkan sur at masuk kepada bidang -bidang yang ditu ju dan membantu

pegawai yang tugasnya banyak.

1) Penanganan Sur at Masuk

Sur at masuk adalah sur at yang datang dar i luar instansi.

Penanganan sur at masuk dilakukan melalui pr osedur sebagai ber ikut :

Pr osedur dalam penanganan sur at masuk adalah sebagai ber ikut :

a) Mener ima dan meneliti ketelitian sur at

b) Mengklasifikasikan sur at

c) Menentukan dan menyusun indeks

d) Menyiapkan ar sip

Sur at Masuk

Subag Umum & Kepegawaian :

a) Membuka

b) Melampir kan lembar

disposisi

c) Mengagendakan

Kabag. Tata Usaha

Subag Umum dan Kepegawaian :

a) Mencatat sur at di buku

Disposisi

b) Mendistr ibusi ke bidang -

bidang yang ber sangkutan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


40

e) Menyiapkan lembar tun juk silang

f ) Menelusur i ar sip

Agenda sur at masuk dapat ditun jukkan pada gambar

No.

Ur ut

No.

Ber kas

Alamat

Pengir im

Dar i Sur at Masuk No.

Petun juk

No.

PaketTanggal No Per ihal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 352 Disper indag

Pr op. Jawa

Timur

27/08/10 352/121/08 Data Harga

Gula di Kab.

Jember

- -

2 353 Dinas

Pendidikan

Kab. Jember

30/08/10 353/231/08 Per mohonan

Pemater i - -

Keter angan agenda sur at masuk adalah :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor ur ut agenda pener imaan sur at

Kolom 2 : Diisi dengan nomor ber kas sur at yang masuk

Kolom 3 : Diisi dengan nama dan alamat pengir im sur at

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal yang ter cantum pada sur at yang masuk

Kolom 5 : Diisi dengan nomor yang ter c antum pada sur at yang masuk

Kolom 6 : Diisi dengan nomor petun juk kapan sur at diagendakan

Kolom 7 : Diisi dengan nomor paket apabila sur at sudah dipaketkan

Kolom 8 : Diisi dengan nomor paket apabila sur at masuk dipaketkan

Sur at masuk yang diter ima diber i for mulir disposisi untuk seger a

diber ikan kepada Kepala Bidang Sekretar iat dan selan jutnya diser ahkan

ke bidang-bidang yang ditu ju.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


41

For mulir Disposisi dapat ditun jukkan pada gambar

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PERINDUSTRIAN PERD AGANGAN D AN PENANAMAN MOD ALJl. Kalimantan No. 82. Telp/Fax : (0331) 334479

Sur at dar i :

Dinas Per industr ian Perdagangan Jatim

Tanggal Ter ima : 30 September 2010

Tanggal Sur at : 30 September 2010

Nomor Sur at :3

52/121/08

No. Agenda : 353

Diter uskan : Bidang Perdagangan

PERIHAL : Daf tar harga pupuk di Kabupaten Jember

DISPOSISI :Lapor an harga pupuk Kab. Jember dan diter uskan ke Bidang Perdagangan

Keter angan untuk for mulir disposisi :

Sur at dar i : diisi dengan pihak pengir im sur at

Tanggal sur at : diisi dengan tanggal penulisan sur at

Nomor sur at : diisi dengan nomor sur at masuk

Tanggal ter ima : diisi dengantanggal sur at diter ima

Nomor agenda : diisi dengan nomor ur ut agenda sur at masuk

Diter uskan : diisi dengan pihak yang mener ima sur at

Per ihal : diisi dengan maksud penulisan sur at

Disposisi : diisi dengan disposisi

2) Penanganan Sur at Keluar

Sur at keluar adalah sur at yang di tulis dan dikir imkan oleh Dinas

Penindustr ian Perdagangan dan Penanaman Modal.

Pr osedur sur at keluar adalah sebagai ber ikut :

a) Konsep sur at dibuat oleh pelaksanaan pengelola atas per intah

pimpinan

b) Setelah konsep sur at disetu jui kemudian oleh Bidang Sekretar iat

c) Selesai diketik sur at ter sebut di tandatangani oleh pimpinan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


42

d) Kemudian sur at ter sebut diber i nomor dan dibubuhkan stempel kantor

Sur at keluar yang ditulis dan dikir imkan oleh Dinas Per industr ian

Perdagangan dan Penanaman Modal har us diagendakan ke dalam Buku Agenda Sur at Keluar .

Sur at Keluar dapat ditun jukkan dalam gambar

No.

Ur ut

No.

Ber kas

Alamat Pengir im Tanggal Per ihal No.

Petun juk

No.

Paket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 672 Dinas Pendidikan Kab. Jember

01/09/10 Pemin jaman Aula - -

2 673 UD. Rocket

Rocker s

03/09/10 Per mintaan

Data UD.

Rocket Rocker s

- -

Keter angan agenda sur at keluar adalah :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor ur ut agenda sur at yang keluar

Kolom 2 : Diisi dengan nomor ber kas sur at

Kolom 3 : Diisi dengan nama dan alamat yang ditu ju Kolom 4 : Diisi dengan tanggal penulisan sur at

Kolom 5 : Diisi dengan per ihal

Kolom 6 : Diisi dengan nomor petun juk pengenal

Kolom 7 : Diisi dengan nomor paket apabila sur at dikir im lewat paket

sementar a

4.1.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Bidang Sekretariat

Unsur ± unsur pengendalian inter n bidang Sekretar iat Dinas

Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al meliputi:

1. Aspek Organisasi

Str uktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggungjawab

fungsional secar a tegas mer upakan bagian penting per usahaan untuk

melakukan kegiatan pokok per usahaan. P emisahan fungsi yang jelas pada

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


43

masing-masing bagian bertu juan untuk mengetahui secar a jelas dan pasti

sesuai dengan kedudukannya di dalam str uktur organisasi.

Sumber daya manusia pada Dinas Per industr ian Perd agangan dan Energi Sumber Daya Miner al khususnya pada bidang Sekretar iat memiliki

pembagian yang r ata dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya

sumber daya manusia yang memadai maka Dinas Per industr ian

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al dapat menyelesaikan tugas

dan tu juannya tepat waktu dan tepat sasar an.Masing -masing petugas

melaksanakan tugas sesuai dengan pr ogr am yang direncanakan dan

memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya

secar a maksimal.

Setiap kar yawan ditempatkan berdasar kan bidangnya, diman a

kar yawan dibagian Sekretar iat mempunyai tugas masing-masing dan

tanggung jawabnya sesuai dengan kualita snya. Hanya sa ja r uang kerja dan

fasilitas kantor seperti komputer masih ter batas sehingga menghambat

pegawai melaksanakan tugas -tugasnya secar a efisien waktu.

2. Aspek sistem otor isasi dan pr osedur pencatatan

a. Otor isasi telah diter apkan degan baik. Setiap tr ansaksi dan kegiatan

hanya terjadi atas dasar otor isasi dar i pejabat yang memiliki

wewenang untuk menyetu jui terjadinya tr ansaksi ter sebut.

b. Dalam pr oses disposisi sur at tugas atas dasar otor isasi dar i pejabat

yang ber wenang. Apabila tidak mendapatkan per setu juan dan

otor isasi dar i pejabat yang ber wenang maka sur at i jin tidak dapat

diter bitkan.

3. Aspek pr aktik yang sehat

Bidang Energi Sumber Daya Miner al te lah melakukan pelayanan

dengan baik sesuai dengan per atur an yang ber laku.

4. Aspek Sumber Daya Manusia yang ber kualitas

Sumber daya manusia yang ber kualitas pada bidang per industr ian

ditempuh dengan car a:

a. Seleksi calon pegawai Dinas Per industr ian, Perdaganga n dan Energi

Sumber Daya Miner al berdasar kan Undang -undang yang ber laku

yaitu melalui tes CPNS.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


44

b. Adanya pelatihan bagi par a pegawai dan pengembangan pendidikan

untuk pegawai sesuai dengan tuntunan per kembangan pekerjaannya.


dan Energi Sumber Daya Mineral (Sistem Pengendalian Intern Bidang

Perindustrian)

4.2.1. Gambaran Umum dan Tugas Pokok Bidang Perindustrian

Tugas pokok pada bidang per industr ian adalah member ikan bimbingan

teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industr i serta member ikan

fasilitas pada per industr ian, meningkatkan kemampuan dan ketr ampilan usaha

industr i, member ikan fasilitas pada per industr ian, meningkatkan keter kaitan antar

sub sektor industr i hasil pertanian dan kehutan an dengan sub sektor industr i

logam, mesin, kimia, dan aneka, bimbingan teknis ter hadap kelancar an

pengadaan bar ang modal, per alatan, bahan baku, dan bahan penolong,

pener apan standar dan pengawasan mutu dan inovasi teknologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok ter sebut, bidang industr i mempunyai

fungsi antar a lain adalah pengka jian per atur an per undang -undangan dan

ketentuan lainnya yang diper lukan untuk kelancar an tugas, penyusunan pr ogr am

kerja industr i, pelaksanaan pr ogr am dan bimbingan teknis pembinaan d an

pengembangan industr i hasil pertanian dan kehutanan serta industr i logam,

mesin, kimia, dan aneka. Penyusunan petun juk teknis pengumpulan,

pengolahan, penya jian dan pelapor an data industr i serta pengembangan str uktur

industr i. Penyusunan petun juk teknis pengumpulan, pengolahan, penya jian, dan

pelapor an data industr i serta pengembangan str uktur industr i. Penyusunan

petun juk teknis penyiapan dan pelayanan per i jinan industr i dan i jin kawasan

industr i. Penyusunan bahan pedoman teknis standar kepemilikan mesi n atau

per alatan, bahan baku atau bahan penolong, serta pener apan inovasi/teknologi

dan penggunaan tenaga kerja dalam r angka pengembangan usaha atau pabr ik.

Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan mutu, pener apan

standar isasi dan konsultasi usaha. Pela ksanaan analisis iklim usaha dan

peningkatan kerja sama/kemitr aan usaha serta pr omosi pr oduk -pr oduk industr i

dan ker a jinan. Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pada

masing-masing seksi. Pelaksanaan hasil -hasil kerja sama luar neger i, ke rja sama

lintas sektor ial dan regional untuk pemberdayaan industr i di kabupaten.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


45

Bidang Per industr ian memiliki dua seksi Indusr i Hasil Pertanian dan

Kehutanan dan Seksi Indusrti Logam, Mesin, Kimia dan Aneka. Salah satu tugas

bidang Industr i adalah untuk melaksanakan pr ogr am dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industr i hasil pertanian dan kehutanan serta

industr i logam, mesin, kimia dan aneka dan menyusun petun juk teknis penyiapan

dan pelayanan per i jinan industr i dan i jin kawasan industr i Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al.

Kegiatan yang dilakukan selama kuliah kerja pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al adalah membantu penulisan

nota dinas, membantu dalam penulisan for mulir , membantu m eregister TDI yang

akan diter bitkan

Kegiatan har i pertama dilakukan adalah membantu menuliskan for mulir

dalam per i jinan industr i yang dilakukan oleh pemohon. For mulir untuk

mendaf tar kan per usahaan industr i dapat diambil langsung di bagian industr i.

Per usahaan yang telah mengambil for mulir har us melengkapi per syar atan yang

telah ditentukan untuk selan jutnya akan dilakukan pr oses per i jinan atau

pendaf tar an per usahaan, yang nantinya akan mendapatkan Tanda Daf tar

Industr i (TDI) atau Ijin Usah Industr i (IUI).

Per syar atan untuk mendaf tar kan per usahaan pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al diinfor masikan denga n jelas, hal

ini ter bukti denga n adanya kegiatan-kegiatan lapangan yang dilakukan petugas

untuk member ikan penyuluhan dan sosi alisasi tentang per i jinan per usahaan.

Per syar atan untuk mendapatkan i jin Usaha Industr i (IUI) dan Tanda Daf tar

Industr i (TDI) antar a lain :

a. Sur at keter angan desa / kelur ahan

b. Foto copy KTP

c. Mengisi for mulir penga juan i jin

Pr oses pener bitan sur at i jin:

a. Pemohon meminta dan mengisi for mulir pendaf tar an. Pengisian for mulir

har us diisi secar a lengkap dan jelas untuk memper lancar pr oses

pembuatan sur at i jin.

b. Pemohon menyer ahkan for mulir yang telah diisi dan menyer ahkan syar at -

syar at yang telah ditentukan kepa da petugas.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


46

c. Pemer iksaan ber kas dan penelitian pengisian for mulir yang dilakukan

oleh kepala seksi dan kepala industr i.

d. Setelah pemer iksaan ber kas per syar atan yang telah ditentukan dan penelitian pengisian for mulir penga juan i jin industr i yang telah disiapk an

oelh Dinas Per industr ian, Perdagangan dan energi Sumber Daya Miner al,

maka petugas dinas akan melakukan penin jauan lokasi usaha,

melakukan wawancar a pada pemilik usaha.

e. Hasil dar i penin jauan petugas lapangan, akan dilapor kan dan dibuatkan

ber ita acar a pemer iksaan.

f. Ber ita acar a pemer iksaan ditandatangani oleh petuga lapangan dan


g. Pengetikan Tanda Daf tar Industr i (TDI) atau Ijin Usaha Industtr i (IUI) dal

dia jukan ke Kepala Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi

Sumber Daya Miner al untuk disahkan.

h. Setelah sur at i jin disahkan oleh kepala dinas, sur at i jin ter sebut

diser ahkan pada pemohon

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


47

Tidak

Ya

Gambar : Bagan Alir Pr oses Pembuatan TDI atau IUI

Sumber : Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al

Mulai

Melengkapi

Per syar atan

For mulir

For mulir dikembalikan

ke Dinas

Oleh Dinas di cek

Staf Survey kelokasi

Per usahaan dan

Membuat ber ita

Data

Sesuai?

For mulir dimasukkan kebuku agenda dan

register

Hasil dia jukan keKasi dan Kabid

Tanda Tangan Kepala Dinas

TDI atau IUI di ser ahkan ke pemohon

Selesai

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


48

Manfaat memiliki Tanda Daf tar Industr i atau Ijin Usaha Industr i adalah

per usahaan yang telah terdaf tar akan mendapatkan jaminan pemer intah dalm

bentuk kepastian hukum. Sur at i jin usaha ini akan di jadikan alat komunikasi antar a pengusaha dengan pemer i ntah, komunikasi yang telah terjalin adalah

pemer intah memenuhi kewa jibannya dalam member ikan infor masi, bimbinagn

dalam peningkatan usaha, membantu fasilitas yang diper lukan pengusaha,

begitu pula sebaliknya per usahaan yang telah terdaf tar akan mendapatka n

haknya yaitu mendapat infor masi usaha, bimbingan dalam peningkatan usaha,

mendapat fasilitas dar i pemer intah. Selain itu TDI atau IUI dapat di jadikan

jaminan apabila per usahaan akan menga jukan kredit di Bank.

Untuk memper lancar pr oses per i jinan maka dipe r lukan biaya-biaya yang

diklasifikasikan menur ut modal usahanya sebagai ber ikut ;

a. TDI kecil, menengah yang memiliki modal Rp 5.000.000, - sampai dengan

Rp 200.000.000, - tidak ter masuk tanah dan bangunan biaya sebesar Rp

50.000,-

b. IUI atau TDI besar yang memiliki modal > Rp 200.000.000, - tidak

ter masuk tanah dan bangunan biaya sebesar Rp 100.000, -

Jangka waktu dar i mulai per mohonan hingga diser ahkannya TDI kepada

pemohon sekitar 5 har i sesuai dengan Lapir an Keputusan Menter i Per industr ian,

Perdagangan Republik Inonesia No. 78 Tahun 2001 tenyang pedoman standart

pelayanan minimal (PSPM) yang menyebutkan bahwa penebitan SIUP dalam

jangka waktu minimal 5 har i setelah per syar atan lengkap dan benar , hal ini juga

ber laku pada IUI dan TDI. IUI dan TDI ber laku sela ma 5 tahun dan apabila

usahanya tidak berjalan TDI dan IU tetap dapat ber laku, tetapi bila sudah lebih

dar i 5 tahun maka pengusaha yang ingin melan jutkan usahanya har us

mendaf tar kan per usahaannya kembali.

Pengendalian inter n pada pr oses pener bitan sur at i j in IUI dan TDP

sudah bagus, hal ini ter lihat misalnya dengan :

a. Pr osedur Pelayanan

Pr osedur tetap/Standard Oper ating Pr osedure (SOP) mer upakan sebuah

instr uksi yang tertulis untuk di jadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas

r utin dengan car a yang ef ektif da n efisien guna menghindar i terjadinya

var iasi atau penyimpangan dalam pr oses penyelesaian kegiatan oleh

setiap apar atur yang akan mengganggu kinerja secar a keselur uhan.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


49

Dalam pener bitan sur at i jin IUI dan TDP dilakukan sesuai dengan pr osedur

dan pr osesnya tidak r umit sehingga masyar akat dapat dengan mudah

membuat sur at i jin tanpa diper sulitb. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu dar i mulai per mohonan hingga diser ahkannya IUI dan TDI

kepada pemohon sekitar 5 har i sesuai dengan Lampir an Keputusan

Menter i Per industr ian, Perdagangan Republik Indonesia No. 78 Tahun

2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimum (PSPM).

c. Biaya Pelayanan

Biaya yang diper lukan untuk memper lancar pr oses per i jinan telah

diter apkan sesuai dengan ketentuannya tanpa ada penyelewengan. Untuk

TDI kecil yang memiliki modal Rp 5.000.000, - sampai dengan Rp

200.000.000, - tidak ter masuk tanah dan bangunannya sebesar Rp 50.000, -

Untuk IUI dan TDI besar yang memiliki modal > Rp 200.000.000, - tidak

ter masuk tanah dan bangunannya biaya sebesar Rp 100.000, -

4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Bidang Perindustrian

Unsur ± unsur pengendalian inter n bidang per industr ian Dinas


1. Aspek Organisasi

Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah

str uktur organisasi. Str uktur Organisasi menun jukkan pola wewenang dan

tanggung jawab yang ada dalam suatu per usahaan.Pemisahan tanggung

jawab fungsional bertu juan untuk men jaga kekayaan per usaha an.Pada

bidang per industr ian terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab. Hal ini

telah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 36 yang men jelaskan

bahwa diwa jibkan untuk memisahkan fungsi dan selur uhaspek utama

tr ansaksi atau kejadian tidakdikendalik an oleh 1 (satu) or ang. Pada bidang

per industr ian, memiliki s tr uktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab

fungsional secar a tegas.

Energi Sumber daya manusia pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Sumber Daya Miner al bidang industr i memiliki pembagian

yang r ata dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan PP Nomor

60 Tahun 2008 pasal 8 ayat 2 tentang pembentukan str uktur orga nisasi dan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


50

penyusunan str uktur organisasi ber pedoman pada per atur an -per undang-

undangan. Kemudian, pasal 9 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan

bahwa Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hur uf e sekur ang -kur angnya

dilaksanakan dengan memper hatikan hal -hal sebagai ber ikut :

a. wewenang diber ikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan

tingkat tanggung jawabnya dalam r angka pencapaian tu juan Instansi

Pemer intah;

b. pegawai yang diber i wewenang sebagaimana dimaksud dal am hur uf

a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diber ikan

ter kait dengan pihak lain dalam Instansi Pemer intah yang

ber sangkutan; dan

c. pegawai yang diber i wewenang sebagaimana dimaksud dalam hur uf

b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab

ter kait dengan pener apan SPIP.

Par a staf bidang per industr ian memiliki tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan yang diselenggar akan oleh

bidang per industr ian. Dalam setiap kegiatan, terdapat kepala seksi yang

bertanggung jawab atas ter laksananya kegiatan ter sebut. Kepala bidang

per industr ian bertanggungjawab ter hadap selur uh kegiatan yang dilakukan

oleh stafnya. Dalam mengatur anggar an untuk tiap -tiap kegiatan, dilakukan

oleh bagian keuangan Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi

Sumber Daya Miner al. Setiap kegiatan yang talah dilakukan wa jib dibuat

lapor an hasil kegiatan dan Sur at Pertangungjawaban (SPJ). Dengan adanya

pemisahan tanggungjawab dan wewengan sesuai dengan tingkat

tanggungjawabnya, bidang industr i dapat menyele saikan tugas dan

tu juannya tepat waktu dan tepat sasar an. Masing -masing petugas



secar a maksimal.

Hanya sa ja kekur angan dar i pemisahan tanggungjawab di bidang

per industr ian adalah par a staf memiliki tanggungjawab penuh dar i pr oses

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan per industr ian sampai

dengan pembuatan lapolr an Sur at Pertanggungjawaban (SPJ).

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


51


Sistem wewenang dan pr osedur pencatatan bertu juan untuk

member ikan per lindungan yang cukup ter hadap kekayaan per usahaan karena Otor isasi mencegah terjadinya penyelewengan tr ansaksi kepada

or ang lain. Berdasar kan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 37 ayat 2

men jelaskan bahwa:

a. Pimpinan Instansi Pemer intah wa jib melakukan otor isasi atas

tr ansaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) hur uf g.

b. Dalam melakukan otor isasi atas tr ansaksi dan kejadian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemer intah wa jib

menetapkan dan mengkomunikasikan syar at dan ketentuan otor isasi

kepada selur uh pegawai.

Pada bidang industr i, tr ansaksi hanya terjadi atas dasar otor isasi dar i

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetu jui terjadinya tr ansaksi

ter sebut. Pr ogr am kegiatan yang disusun oleh bidang industr i akan

disampaikan oleh kepala bidang industr i kepada Kepala Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al. Kegiatan akan dilakukan

apabila mendapat per setu juan dan otor isasi dar i kepala dinas. Anggar an

untuk kegiatan akan tur un setelah mendapatkan otor isasi dar i bagian

keuangan. Setiap tr ansaksi dan kegiatan yang terjadi atas dasar otor isasi

dar i pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetu jui terja dinya tr ansaksi

atau kegiatan ter sebut.

Selain itu, tugas lain bidang per industr ian adalah member ikan

pelayanan per i jinan industr i dan i jin kawasan industr i dalam bentuk Ijin

Usaha Industr i (IUI) dan Tanda daf tar Industr i (TDI). Dalam pr oses

pener bitan sur at i jin, juga atas dasar otor isasi dar i pejabat yang ber wenang.

Apabila tidak mendapatkan per setu juan dan otor isasi dar i pejabat yang

ber wenang maka sur at i jin tidak dapat diter bitkan. Setiap Sur at Per mohonan

Izin IUI dan TDPyang telah memenuhi per syar atan ditulis dibuku agenda dan

buku register . Adanya pengklasifikasian pencatatan antar a UI dan TDP bar u

dan IUI dan TDP per pan jangan.


8/7/2019 LAPORAN KK (1)


52

Pr aktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi pada bidang per industr ian ditun jukkan dengan :

a. Adanya keter bukaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,mulai dar i pr osedur , per syar atan, penanggung jawab atau pejabat yang

ber sangkutan member i pelayanan, waktu penyelesaian, r incian biaya

dan hal-hal lain yang ber ka itan dengan pr oses pelayanan

diinfor masikan secar a ter buka.

b. Dalam pr oses pener bitan sur at i jin IUI dan TDI dilakukan sesuai

pr osedur dan pr osesnya tidak r umit sehingga masyar akat dapat

dengan mudah membuat sur at i jin tanpa diper sulit.




a. Seleksi calon pegawai Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi







Perdagangan)

4.3.1. Gambaran Umum dan Tugas Pokok Bidang Perdagangan

Menur ut per atur an per undangan daer ah no 51 tahun 2008, bidang

perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pr ogr am , penyiapan

bahan bimbingan teknis ter hadap kebi jakan dalam pembinaan dan

pengembangan usaha perdagangan, pendaf tar an per usahaan dan

kemetr ologian, pemantauan, evaluasi dan lapor an kegiatan dan tugas lain yang

diber ikan oleh kepala dinas. Bidang perdagangan terdir i dar i dua seksi yaitu

seksi perdagangan luar neger i dan seksi perdagangan dalam neger i.

Untuk melaksanakan tugas pokok ter sebut, bidang perdagangan

mempunyai fungsi antar a lain, pengka jian per atur an per undang -undangan dan

ketentuan lainnya di bidang perdagangan.Penyusunan rencana kegiatan bidang

perdagangan. Penyusunan petun juk dan menyiapkan pember ian bimbingan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


53

teknis pengembangan usaha perdagangan, per lindungan konsumen, per i jinan

usaha perdagangan, pendaf tar an per usahaan, pengawasan dan penyuluhan

pendaf tar an per usahaan, pengolahan data infor masi per us ahaan/bisnis dan kemetr ologian. Pember ian tugas serta ar ahan kepada bawahan agar sesuai

dengan petun juk dan ketentuan ber laku.Pemantauan dan mentor ing

pengadaaan, penyalur an dan harga bar ang kebutuhan pokok dan bar ang penting

lainnya, pengawasan ter hadap b ar ang-bar ang beredar , pengawasan ter hadap

per izinan usaha perdagangan, tanda daf tar per usahaan dan

kemetr ologian.Evaluasi pelaksanaan kebi jakan teknik usaha perdagangan dalam

neger i dan luar neger i, per lindungan konsumen, per i jinan usaha per agangan,

pendaf tar an per usahaan, pengawasan dan penyuluhan per usahaan, pengolahan

data dan infor masi per usahaan/bisnis dan kemetr ologian.Koordinasi dan

kerjasama dengan instansi ter kait, asosiasi usaha/ niaga tentang hal -hal ter kait

pelaksanaan tugas. Pembuatan lapor an p elaksanaan tugas bidang perdagangan

sebagai pertanggungjawaban.

Bidang perdagangan terdir i dar i dua seksi, yaitu Seksi Perdagangan

Luar Neger i, dan Seksi Perdagangan Dalam Neger i. Pelaksanaan kuliah kerja

pada Dinas Per industr ian, Perdagangan,dan Energi Su mber Daya Miner al

Kabupaten Jember di bidang perdagangan difokuskan pada Seksi Perdagangan

Dalam Neger i dapat dilihat pada table ber ikut :

Tabel 4.2 Hasil Kegiatan Kuliah Kuliah Kerja (KK) Bidang Perdagangan

No Minggu Kedua, ketiga dan keempat

1 Membantu pengisian For mulir Pendaf tar an Per usahaan

2 Membantu mengagendakan Sur at Per mohonan Sur at Ijin Usaha

Perdagangan (SP-SIUP)

3 Membantu Meregister For mulir Pendaf tar an Per usahaan

4 Membantu pengetikan Sur at Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tabel diatas men jelaskan tentang hasil kuliah kerja pada Dinas

Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya miner al dimana pada

bagian bidang perdagangan yang telah dilaks anakan pada minggu pertama

sampai minggu kedua, kegiatan kuliah kerja adalah membant u pengisian

For mulir pendaf tar an per usahaan dibantu oleh ibu Sr iwahyuni ( contoh for mulir

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


54

diliat pada lampir an). For mulir lampir an diisi oleh petugas bidang perdagangan,

for mulir ini dapat diisi apabila pemohon sudah melengkapi per syar atan yang

telah diber ikan oleh bidang perdagangan dan sudah mengisi sur at per mohonan sur at izin usaha perdangan (SP -SIUP), dibantu oleh ibu Dina Kusumawati,

(contoh for mulir SP-SIUP dapat dilhat pada lampir an). Sur at Per mohonan Izin

Usaha Perdagangan (SP -SIUP) ditulis dibuku agenda apabila syar at -syar at dan

data dar i pemohon sudah lengkap dan telah diteliti oleh kepala seksi dan kepala

bidang perdagangan. Apabila syar at atau data dar i pemohon masih terdapat

kekur angan, maka pemohon har us melengkapainya ter lebih dahulu.

Kemudian membantu meregister for mulir pendaf tar an per usahaan

dibantu oleh ibu Dina Kusumawati. Langkah -langkah untuk meregister for mulir

pendaf tar an per usahaan sama dengan langkah -langkah mengagendakan Sur at

Per mohonan Sur at Izin usaha Perdagangan (SP -SIUP). Untuk meregister

For mulir Pendaf tar an Per usahaan tidak dibedakan antar a bentuk PT, CV , atau

Koper asi, ditulis dibuku register yang sama. Dar i meregister For mulir

Pendaf tar an per usahaan maka akan didapatkan nomor SIUP yang bar u.

Membantu pengetikan Sur at Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibantu oleh ibu

Ani, (contoh SIUP dapat dilihat pada lampir an).Sur at Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) yang sudah memiliki nomor SIUP selan jutnya diketik. Dalam pengetikan

SIUP terdapat kesulitan karena minimnya sar ana komputer , yang hanya

disediakan 2 komputer sa ja pada bidang perdagangan dan apabila jumlah

komputer ditambah pada bidang perdagangan mungkin bisa memper cepat

pr oses pembuatan SIUP.

Salah satu tugas Dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Sumber Daya

Miner al adalah member ikan pelayanan per izinan pada bidang perdagangan.

Pada bidang perdagangan pember ian izin usaha perdagangan meliputi, Sur at

Izin Usaha Perdagangan(SIUP), Sur at Izin Usaha Perdagangan Minuman

Ber alkohol (SIUP MB), Sur at Tanda Pendaf tar an Usaha War alaba (STPUW) , Izin

Usaha Pasar Moder n (IUPM), dan Tanda Daf tar Gudang(TDG). (Per atur an

Daer ah No. 51 tahun 2008)

Untuk mendapatkan sur at Izin usaha Perdagangan (SIUP), ter lebih

dahulu pemohon har us melengkapi syar at -syar at yang telah ditetapkan oleh

Dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Miner al kabupaten

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


55

Jember . Adapun Syar at -syar at yang diper lukan untuk menga jukan Sur at Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sbg ber ikut :

1. Foto 4x6 cm ber war na 2 lembar 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami, istr i 2 lembar

3. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Sertifikat/Akte) 1 lembar

4. Sur at Per nyataan Domisili Per usahaan.

5. For mulir Per mohonan (SPI) 1set

6. Apabila ber bentuk (PT/CV/Koper asi) maka dilampir i copy :

Akte pendir ian atau per ubahan yang sudah didaf tar kan/ disahkan oleh

instansi ber wenang 2 set

Setiap per or angan atau Badan Usaha yang melakukan perdagangan

wa jib memper oleh SIUP.Pembagian SIUP berdasar kan tiga kategor i yaitu,

pertama SIUP kecil, kedua SIUP menengah, dan yang ketiga SIUP besar . Dalam

Per atur an Daer ah No. 15 tahun 2006 SIUP dibagi berdasar kan besar nya modal

dan kekayaan ber sih (netto) :

1. SIUP kecil wa jib dimilliki oleh per usahaan dengan modal dan kekayaan

ber sih (netto) sebesar Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000,00

tidak ter masuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. SIUP menengah wa jib dimiliki oleh per usahaan dengan modal dan kekayaan

ber sih (netto) sebesar 200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00

tidak ter masuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. SIUP Besar wa jib dimiliki oleh per usahaan den gan modal dan kekayaan

ber sih (netto) sebesar lebih dar i Rp 500.000.000,00 tidak ter masuk tanah

dan bangunan tempat usaha.

Untuk per mohonan yang mau mendaf tar kan per usahaannya akan

dikenakan biaya administr asi. Dalam Per atur an Daer ah No. 15 Tahun 2006

per mohonan SIUP dikenakan biaya administr asi sebagai ber ikut :

1. Pener bitan SIUP kecil dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00

2. Pener bitan SIUP Menengah dikenakan biaya sebesar Rp 150.000,00

3. Pener bitan SIUP besar dikenakan biaya sebesar RP 300.000,00

Dengan demikian setiap per usahaan yang telah memiliki SIUP

mer upakan pegangan sebagai legalitas dar i pemer intah untuk mendir ikan

per uahaan.Juga mer upakan sar ana yang men jembatani komunikasi antar a

pemer intah dengan dunia usaha dalam melaakukan pembinaan te r hadap dunia

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


56

usaha. Masa ber laku SIUP adalah 5 tahun, jadi per usahaan yang telah memiliki

SIUP wa jib melakukan pendaf tar an ulang setiao 5tahun di tempat diter bitkannya

SIUP dan apabila per usahaan ber henti br oper asi, maka SIUP dar i per usahaan ter sebut tidak ber laku.

Mulai

Melengkapi

Per syar atan

For mulir

For mulir dikembalikan

ke Dinas

Oleh Dinas di cek

Staf Survey kelokasi

Per usahaan dan Membuat ber ita

Data

Sesuai?

For mulir dimasukkan ke

buku agenda dan register

Hasil dia jukan keKasi dan Kabid

Tanda Tangan Kepala Dinas

TDI atau IUI di ser ahkan ke pemohon

Selesai

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


57

Gambar Pr oses Pembuatan SIUP

Sumber : Dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Miner al

Pelayanan pembuatan SIUP di Dinas Per industr ian, Perdagangan, dan

Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember pada bidang perdagangan

dilakukan dengan baik, sesuai dengan Keputusan Menter i Pendayagunaan

Apar atur Negar a No 63 Tahun 200 3 adalah mer upakan upaya pemer intah

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang meliputi : keseder hanaan dalam

artian, pr osedur nya tidak ber belit -belit, mudah dipahami dan mudah

dlaksanakan. Dalam hal ini Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi

Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember pada Bidang Perdagangan memilki

pr osedur per izinan yang tidak ber belit -belit (dapat dilihat pada gambar) .for mulir

pendaf tar annya juga mudah dipahami oleh pemohon, dan apabila pemohon

mendapat kesulitan dalam pengisisan for mul ir per mohonan per izinan, pegawai

bidang perdagangan akan membantu.

Keamanan yaitu pr oses dan hasil pelayanan ter sebut dapat member ikan

kepastian hukum. Dalam hal ini per usahaan yang memiliki Sur at Izin usaha

maka secar a otomatis mendapatkan per lindungan hukum, selain per usahaan

mempunyai pegangan sebagai legalitas dar i pemer intah untuk mendir ikan

per usahaan, juga sebagai sar ana yang men jabatani komunikasi antar a

pemer intah dengan dunia usaha dalam melakukan pembinaan ter hadap dunia

usaha melalui Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya

Miner al.

Keter bukaan yaitu pr osedur , tata car a, per sy ar atan, waktu penyelesaian

dan r incian biaya wa jib di infor masikan secar a ter buka. Dinas Per industr ian,

Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupat en Jember khususnya

Bidang Perdagangan selalu ter buka dalam member ikan infor masi kepada pemohon yang akan membuat sur at izin usaha tentang tata car a, per sayar atan,

per incian biaya yang sesuai Per atur an Daer ah No. 15 tahun 2006.

Efisien yaitu per syar atan pe layanan umum yang dibatasi pada hal -hal

yang ber kaitan langsung dengan per izinan.Syar at -syar at yang diber ikan oleh

bidang perdagangan dalam per mohonan per izinan ber kaitan dengan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


58

per izinan.Kelengkapan sar ana dan pr asar ana yaitu lokasi dan tempat pelayanan

mudah untuk di jangkau masyar akat. Dalam hal ini Dinas Per indusr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember memiliki kelemahan akses yang ter lalu jauh untuk di jangkau masyar akat yang bertempat

tinggal di daer ah yang jauh dar i kota. Jadi dar i kelemahan ini Dinas

Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten

Jember Khususnya Bidang Perdagangan sebaiknya member ikan pelayanan

pener bitan per izinan perdagangan dengan car a keliling, seperti yang dilakukan

oleh satuan lalu lintas yang member ikan pelayanan pembuatan Sur at Izin

mengemudi dengan car a ber keliling.

Ketetapan waktu yaitu waktu yang diper lukan untuk membuat per izinan

sesuai dengan ketentuan yang ber laku. Dinas Per indu str ian, Perdagangan, dan

Energi Sumber Daya Mi ner al Kabupaten Jember memiliki pedoman Standar

Pelayanan Maksimal (PSPM) yang menyebutkan bahwa pener bitan SIUP dalam

jangka waktu maksimal 5har i setelah per syar atan lengkap dan benar , sesuai

dengan keputusan Menter i Per industr ian dan Perdagangan Republ ik Indonesia

dengan Keputusan Menter i Per industr ian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 78/MPP/Kep/3/2001. Pembuatan Pedoman Standar Pelayanan

Maksimal dimaksudkan agar pr oses pelayaan SIUP dapat dilakukan dalam

jangka waktu yang singkat. Dalam pemr osesan pembuatan per izinan pada

bidang perdagangan, pertama yang dilakukan oleh pemohon adalah mengisi

For mulir SP-SIUP, kedua for mulir ter sebut bisa dibawa pulang dengan

melengkapi per syar atan yang telah ditetapkan., pr oses ini memakan waktu satu

har i (har i pertama). Har i ber ikutnya, setelah per syar atan lengkap, pemohon

dapat member ikan for mulir nya kebagian perdagangan, apabila per syar atan

lengkap for mulir ditinggal dan apabila belum memenuhi per syar atan bisa dibawa

kembali, pr oses penyer ahan for mulir oleh pemohon hingga pengecekan

kelengkapan per syar atan for mulir oleh pemohon hingga pengecekan

kelengkapan per syar atan oleh bagian perdagangan ini memakan waktu satu

har i (har i kedua).

Dar i diatas, pegawai bagian perdagangan membagi pengelolaan SIUP

terdir i dar i penelitian pengisian ber kas ke kepala seksi dan kepala bidang,

per setu juan, pertimbangan pimpinan, pemer iksaan lapangan oleh staf

pelaksana, agenda SP -SIUP, register SIUP, pengetikan SIUP, pemer iksaan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


59

kebenar an SIUP oleh kepala seksi dan kepala bidang, pr oses ini memakan

waktu satu har i (har i ketiga). Kemudian penga juan tandataangan kepimpinan

atau kepala Dinas Per industr ian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember , pada saat penga juan untuk meminta tandatangan kepala

Dinas ini memakan waktu dua har i, hal ini dikarenakan padatnya agenda

kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas seperti r apat, tin jauan lapangan

kedaer ah dan kegiatan lain yang menyebabakan kepala dinas tidak ada ditempat

(har i ke empat hingga ke lima). Setelah mendapa tkan tanda tangan dar i Kepala

Dinas langkah yang ter akhir dalam pr oses penertiban SIUP adalah penyer ahan

SIUP kepada pemohon.

Pelayanan publik yang selan jutnya adalah kenyamanan dalam

member ikan pelayanan dengan member ikan fasilitas yang cukup baik. Pada

dinas per industr ian, perdagangan, dan Energi sumber Daya miner al Kabupaten

Jember sudah memiliki fasilitas yang lengkap seperti tempat ber ibadah

khususnya bagi umat islam yaitu mushola, r uang tunggu yang nyaman, kamar

mandi yang ber sih, r uang pelayanan yng ber sih dan nyaman. Hanya sa ja per lu

penambahan kamar mandi yang khusus bagi untuk pemohon yang akan

mendaf tar kan per usahaannya, per luasan tempat par kir agar kendar aan pemon

per izinan usaha perdagangan tidak par kir di sembar ang tempat, menyediakan

satpam dan pos untuk satpam untuk keamanan kantor serta menambah fasilitas

komputer , lemar i penyimpanan ber kas untuk menun jang kelancar an pemr osesan

per izinan serta pelayanan yang dilakukan petugas. Petugas member ikan

pelayanan dengan r amah dan mau untuk mendengar k an pen jelaskan dar i

pengusaha-pengusaha yang membutuhkan bantuan dalam pr oes mema jukan,

mengembangkan per usahaannya dan dalam pr oses pelayanan per izinan

4.3.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Bidang Perdagangan

Unsur ±unsur pengendalian inter n bidang per industr ian Dinas


1. Aspek Organisasi

Str uktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggungjawab

fungsional secar a tegas mer upakan bagian penting per usahaan untuk

melakukan kegiatan pokok per usahaan. Pemisahan fungsi yang jelas pada

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


60

masing-masing bagian bertu juan untuk mengetahui secar a jelas dan pasti

sesuai dengan kedudukannya di dalam str uktur organisasi.

Sumber daya manusia pada Dinas Per industr ian Perd agangan dan Energi Sumber Daya Miner al khususnya pada bidang Perdagangan memiliki

pembagian yang r ata dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya

sumber daya manusia yang memadai maka Dinas Per industr ian

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al dapat menyelesaikan tugas

dan tu juannya tepat waktu dan tepat sasar an.Masing -masing petugas



secar a maksimal.

Setiap kar yawan ditempatkan berdasar kan bidangnya, diman a

kar yawan dibagian perdagangan mempunyai tugas masing -masing dan

tanggung jawabnya sesuai dengan kualitasnya. Hanya sa ja kar yawan yang

ber mutu akan mendapat tugas sama ter us dan suatu saat kar yawan

ter sebut akan mengalami kejenuhan karena keahliannya han ya disitu sa ja

dan tidak ber kembang kecuali apabila ada pemindahan tugas ke daer ah lain

maka akan mendapat tugas yang ber beda. Sedangkan kar yawan yang tidak

ber mutu juga tidak akan ber kembang karena tidak di ber i kesempatan yang

sama untuk mendalami tugas dibidang yang sama jadi kar yawan yang

ber mutu dan tidak ber mutu dihargai sama karena mereka tetap di ga ji

pemer intah dan pemer intah tidak melihat kar yawan ter sebut ber mutu atau

tidak. Jadi ter kadang kar yawan yang tidak ber mutu tentunya tidak memilki

aktivitasnya banyak dan men jadikan kar yawan ter sebut tidak pr oduktif dan

ber malas-malasan. Jadi ada ketidakseimbangan disini.


c. Otor isasi telah diter apkan degan baik. Setiap tr ansaksi dan kegiatan

hanya terjadi ata s dasar otor isasi dar i pejabat yang memiliki

wewenang untuk menyetu jui terjadinya tr ansaksi ter sebut.

d. Dalam pr oses pener bitan sur at SIUP atas dasar otor isasi dar i

pejabat yang ber wenang. Apabila tidak mendapatkan per setu juan

dan otor isasi dar i pejabat yang ber wenang maka sur at i jin tidak dapat

diter bitkan.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


61

e. Setiap Sur at Per mohonan Izin Usaha Perdagangan (SP -SIUP) yang

telah memenuhi per syar atan ditulis dibuku agenda dan buku register .

f. Adanya pengklasifikasian pencatatan antar a SIUP bar u dan SIUPper pan jangan.


Pr aktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi pada bidang per industr ian ditun jukkan dengan :

a. Adanya keter bukaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,mulai

dar i pr osedur , per syar atan, penangg ung jawab atau pejabat yang

ber sangkutan member i pelayanan, waktu penyelesaian, r incian biaya

dan hal-hal lain yang ber kaitan dengan pr oses pelayanan

diinfor masikan secar a ter buka.

b. Dalam pr oses pener bitan sur at i jin SIUP dilakukan sesuai pr osedur

dan pr osesnya tidak r umit sehingga masyar akat dapat dengan

mudah membuat sur at i jin tanpa diper sulit.




a. Seleksi calon pegawai Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi







Energi Sumber Daya Mineral)

4.4.1. Gambaran Umum dan Tugas Pokok Bidang Energi Sumber Daya

Mineral

Tugas pokok pada bidang Energi dan Sumber Daya Miner al adalah

melaksanakan penyusunan pr ogr a m, penyiapan bahan bimbingan teknis

ter hadap kebi jakan dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya miner al,

pendaf tar an SIPA(Sur at Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah), SIUK S(Sur at Ijin

Usaha Kelistr ikan Sendir i), IUP( Ijin Usaha Pertambangan), kemetr ologian,

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


62

pemantauan, evaluasi dan lapor an kegiatan dan tugas lain yang diber ikan oleh

kepala dinas.

Salah satu pelayanan di bidang ESDM adalah pener bitan SIPA. Pengur usan SIPA i ni dibantu oleh Pak Amin selaku petugas di bidang ESDM.

Tata car a memper oleh izin dalam pener bitan SIPA, si pemohon dikenakan

retr ibusi per i jinan sesuai dengan ketentuan per atur an per undang -undangan agar

dapat memper oleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dalam

jumlah besar wa jib melakukan eksplor asi air tanah. Pengebor an atau penggalian

air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemer intah, per seor angan atau

badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan

pengebor an atau penggalian air tanah.

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah

dapat diber ikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diper pan jang. Izin

pemakaian air tanah dapat ber akhir karena: habis ber lakunya dan tidak dia jukan

per pan jangan, izin dikembalikan atau izin dicabut. Izin pengambilan air bawah

tanah/ mata air biasanya dikenakan biaya Rp 1.000.000 (retr ibusi), Sedangkan

izin pengebor an air tanah dikenakan biaya Rp 250.000 (retr ibusi). Keduanya

diselesaikan dalam 20 har i masa kerja dengan catatan Ber kas per mohonan

lengkap dan semua per syar atan memenuhi ketentuan .

I. Syar at-Syar at Per mohonan Izin Pengebor an Air Bawah Tanah

1. Per seor angan

a. Mengisi for mulir yang telah ditetapkan.

b. Melampir kan :

1. Pr oposal Pengebor an Air Bawah Tanah

2. Peta Situasi ber skala 1 : 10.000 dan Peta Topogr afi skala

1 : 50.000 yang memper lihatkan titik Lokasi Rencana Pengebor an.

3. Foto copy Sur at Izin Per usahaan Pengebor an Air Bawah Tanah.

(SIPPAT).

4. Dokumen UKL dan UPL atau dokumen Amdal bagi yang diwa jibkan

untuk itu sesuai ketentuan yang ber laku.

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih ber laku.

Pr osedur nya:

1. Buku Rencana Pengambilan Air

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


8/7/2019 LAPORAN KK (1)


64

2. Ber ita Acar a Pengawasan Pemasangan Sar ingan / Konstr uksi Penur apan

Mata air

3. Ber ita Acar a Pengawasan Pemasangan Pompa 4. Ber ita Acar a Pengawasan Uji Pemompaan

5. Ber ita Acar a Pengawasan Pemasangan Meter Air

6. Hasil pencatatan AWLR apabila ada sumur pantau.

Selain itu, di bidang ESDM terdapat juga pelayanan IUP yang

mer upakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Usaha

pertambangan ter sebut dikelompokkan men jadi pertambangan miner al dan

pertambangan batubar a. IUP ini diber ikan kepada badan usaha, koper asi dan

per seor angan. IUP dibagi men jadi dua tahap yaitu: IUP eksplor asi dan IUP

oper asi pr oduksi. Pengur usan IUP ini dibantu oleh Pak her i Listiantor o selaku

petugas di bidang ESDM.

IUP eksplor asi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplor asi, dan

studi kelayakan serta wa jib memiliki ketentuan-ketentuan:

a. Nama per usahaan

b. Lokasi dan luas wilayah

c. Rencana umum dan tata r uang

d. Jaminan kesungguhan

e. Modal investasi

f. Per pan jangan waktu tahap kegiatan

g. Hak dan kewa jiban pemegang IUP

h. Jangka waktu ber lakunya tahap kegiatan

i. Jenis usaha yang diber ikan

j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyar akat di sekitar wilayah

pertambangan

k. Per pa jakan

l. Penyelesaian per selisihan m. Iur an tetap dan iur an eksplor asi, dan

n. Amdal.

Sedangkan IUP oper asi pr oduksi meliputi kegiatan konstr uksi,

penambangan, peng olahan dan pemur nian, serta pengangkutan dan pen jualan.

IUP ini wa jib memuat ketentuan -ketentuan:

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


65

a. Nama per usahaan

b. Luas wilayah

c. Lokasi penambangan d. Lokasi pengolahan dan pemur nian

e. Pengangkutan dan pen jualan

f. Modal investasi

g. Jangka waktu ber lakunya IUP

h. Jangka waktu tahap kegiatan

i. Penyelesaian masalah pertanahan

j. Lingkungan hidup ter masuk reklamasi dan pascatambang

k. Dana Per pan jangan IUP

l. Hak dan kewa jiban pemegang IUP

m. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyar akat di sekitar wilayah

pertambangan

n. Per pa jakan

o. Pener imaan negar a bukan pa jak yang terdir i atas iur an tetap dan iur an

pr oduksi

p. Penyelesaian per selisihan

q. Keselamatan dan kesehatan kerja

r . Konservasi miner al atau batubar a

s. Pemanfaatan bar ang, jasa dan teknologi dalam neger i

t. Pener apan kaidah keekonomian dan ketekn ikan pertambangan yang baik

u. Pengembangan tenaga kerja Indonesia

v. Pengelolaan data miner al atau batubar a

w. Penguasaan, pengembangan, dan pener apan teknologi pertambangan

miner al dan batubar a.

Adapun syar at ± Syar at Per mohonan Izin Usaha Pertambangan :

1. Mengisi For mulir yang telah ditetapkan.

2. Melampir kan :

a. Peta Situasi Wilayah Pertambangan yang di mohon

b. Peta Rencana Tambang dengan skala 1 : 1000 atau 1 : 2000

c. Bukti ± Bukti pemilikan tanah, dilengkapi per nyataan tidak

ber keber atan Pemegang hak atas tanah.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


66

d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

e. Sur at Keter angan Dukungan dar i Kepala Desa.

f. Rekomendasi AMD AL atau Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai

dengan per atur an per undang ± undangan ber laku.

g. Untuk satu wilayah Pertambangan dia jukan satu per mohonan

Sur at Izin Pertambangan Daer ah (SPID).

h. Apabila untuk wilayah yang sama dia jukan beber apa

per mohonan yang memenuhi syar at, maka yang pertama

mendapat penyelesaian adalah pemohonan yang terdahulu.

Biaya Per i jinan:

KP Penyelidikan Umum :Rp5.000.000, - KP Ekplor asi : Rp 10.000.000, - KP Eksploitasi :Rp 15.000.000, - KP Pengolahan&Pemur nian : Rp 15.000.000, - KP Pengangkutan : Rp 15.000.000, - KP Pen jualan : Rp15.000.000, - SIPR Eksploitasi : Rp 1.000.000, - SIPR Pengangkutan : Rp 1.000.000, - SIPR Pen jualan : Rp 1.000.000, -

SIPD Penyelidikan Umum : Rp 2.000.000, - SIPD Ekplor asi

- Luas wilayah � 10 ha : Rp2.000.000, - -

Luas Wilayah 10 ha s/d 25 ha: Rp4 .000.000,- - Luas Wilayah � 25 ha : Rp6.000.000, -

SIPD Eksploitasi :- Luas Wilayah � 10 Ha : Rp2.000.000, - - Luas Wilayah 10 Ha s/d 25 Ha: Rp4.000.000, - - Luas Wilayah � 25 Ha :Rp 6.000.000, -

SIPD Pengolahan dan Pemur nian : Rp. 5.000.000, - SIPD Pengangkutan : Rp. 5.000.000, -

SIPD Pen jualan : Rp. 5.000.000, - Selain SIPA dan IUP, terdapat juga SIUKS yaitu sur at izin untuk usaha

kelistr ikan sendir i. Untuk menga jukan SIUKS, pemohon diwa jibkan menga jukan

per mohonan dengan mengisi for mulir per mohonan izin usaha penyediaan tenaga

listr ik untuk kepentingan sendir i (IUKS) dengan melengkapi ketentuan umum

sebagai ber ikut:

a. Nama pemohon/per usahaan

b. Alamat pemohon/per usahaan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


67

c. Nomor telepon

d. Izin untuk pembangkit/tr ansmisi/distr ibusi

e. Alamat lokasi pembangkitf. Wilayah usaha (pr ovinsi, kabupaten, kecamatan, kelur ahan, desa)

g. Energi yang digunakan dan per kir aan penggunaannya per tahun

h. Penggunaan (utama, cadangan, dar ur at, sementar a)

i. Kelompok pemakai (BUMN,BUMD,Koper asi, Swasta, Lembaga pemer intah)

j. Alasan menga jukan per mohonan IUKS

Untuk melengkapi ketentuan ter sebut, pemohon diwa jbkan

melampir kan:

1. Gambar rencana daer ah pusat pembangkit

2. Gambar rencana jar ingan tr ansmisi

3. Gambar rencana jar ingan distr ibusi

4. Gambar rencana instalasi

5. Per setu juan studi AMD AL atau UPL/UPKL.

Pengur usan SIUKS ini dibantu oleh Pak har i Murti selaku petugas di

bidang ESDM seksi kelistr ikan. Jangka waktu pember ian izin ini diber ikan paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diper pan jang.

Per syar atan Pemohon:

1. Sur at Per mohonan

2. Foto Copy Identitas Pemohon/ KTP

3. Akte Pendir ian Per usahaan

4. Pr ofil Per usahaan

5. NPWP

6. Lokasi Instalasi ter masuk tata letak (Gambar situasi)

7. Diagr am Satu gar is

8. Usaha Penyediaan dan kebutuhan tenaga listr ik

9. Jadwal Pembangunan

10. Jadwal Pengoper asian

11. Dokumen UKL/UPL

12. IMB

13. Izin Penanaman Modal

14. Syar at-syar at teknis lainnya

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


68

4.4.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Bidang Energi Sumber Daya

MineralUnsur ±unsur pengendalian inter n bidang per industr ian Dinas

Per industr ian, Perdagangan dan Ene rgi Sumber Daya Miner al meliputi:

1. Aspek Organisasi

Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah

str uktur organisasi. Str uktur Organisasi menun jukkan pola wewenang dan

tanggung jawab yang ada dalam suatu per usahaan.Pemisahan tanggung

jawab fungsional bertu juan untuk men jaga kekayaan per usahaan.Pada

bidang per industr ian terdapat pemisahan fungsi dan ta nggung jawab. Hal ini

telah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 36 yang men jelaskan

bahwa diwa jibkan untuk memisahkan fungsi dan selur uhaspek utama

tr ansaksi atau kejadian tidakdikendalikan oleh 1 (satu) or ang. Pada bidang

per industr ian, memiliki s tr uktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab

fungsional secar a tegas.

Pada bidang energi sumber daya miner al , memiliki s tr uktur

organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secar a tegas.

Kekur angan str uktur organisasi pada Dinas Per industr i an, Perdagangan dan

Energi Sumber daya miner al adalah tenaga keamanan. A pabila kantor

mengadakan acar a diluar kantor tidak semua kar yawan disitu dapat

mengikuti acar a ter sebut di karenakan kantor dinas ter sebut tidak memiliki

petugas keamanan seperti satpam atau honorer untuk men jaga kantor jadi

sehar usnya kantor di jaga oleh petugas tetapi di jaga oleh kar yawan dar i

dinas ter sebut yang dipilih oleh salah satu Kabid, akibatnya seperti tidak ada

r asa menghargai dan semena-mena ter hadap kar yawannya sehingga

kar yawan ter sebut pengetahuan nya tidak semakin ber kembang, tetapi

kar yawan ter sebut hanya diam dan tidak pr otes yang sehar usnya kar yawan

ter sebut boleh pr otes jika menginginkan kar ena pegawai dinas mempunyai

tugas sendir i dan diga ji oleh pemer intah buka diga ji kabid. Bukan hanya

kar yawan sa ja ter kadang siswa atau mahasiswa yang magang di tempat

ter sebut tidak semua mendapat kesempatan mengikuti acar a ter sebut

bahkan siswa dan mahasiswa men jadi partisipasi men jaga kantor .

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


69

Ter kadang keamanan kantor tidak semua bisa terjaga dikarenakan

tidak memilki seor ang satpam yang bisa men jaga kantor hanya ter kadang

sa ja kar yawan kantor pada malam har i men jaga disana, Karena kar yawan tidak selalu men jaga kantor selama 24 jam dan kar yawan ter sebut memiliki

keluarga dir umah yang tidak bisa di tinggal secar a ter us -ter usan akibatnya

kantor hanya dikunci sa ja tetapi tidak ada pengamanan jadi ter kadang kantor

dinas ter sebut per nah mengalami kehilangan per alatan -per alatan kantor

yang mer upakan asset kantor .

2. Aspek otor isasi dan pr osedur pencatatan

a. Tandatangan dalam suatu dokumen yang menun jukkan adanya

per setu juan dar i pejabat yang kompeten.

b. Pengecekan kelengkapan dokumen sebelum dilakukan pembayar an /

tr ansaksi.

c. Menyimpan sertifikat atau bukti lain yang sejenis dalam ar sip

kepegawaian sebagai bukti telah mengikuti pelatihan tertentu.

d. Pegawai juga mengisi daf tar bukti distr ibusi sebagai bukti bahwa

pegawai ter sebut telah mener ima dan membaca atur an per ilaku

organisasi.

Kekur angan dar i Dinas per industr ian, Perdagangan dan Energi

Sumber Daya Miner al dalam hal pr osedur pencatatan adalah sistem absensi

kar yawan masih dengan sistem manual sehingga pengendaliannya masih

sangat kur ang.


Bidang Energi Sumber Daya Miner al telah melakukan pelayanan

dengan baik sesuai deng an per atur an yang ber laku.


Di bidang ESDMini setiap pegawai sudah tahu apa yang jadi

tanggung jawabnya tanpa per lu diber i per intah sampai har us ber kali -kali

diingatkan agar menyelesaikan tugasnya . Oleh karena itu kebi jakan dan

pr osedur yang ber kaitan dengan sumberdaya manusia men jadi sangat

penting. Kebi jakan dan pr osedur yang ber kaitan dengan sumberdaya

manusia har us mencakup perekr utan, or ientasi, pelatihan, evaluasi,

penyuluhan, pr omosi, kompensasi, dan penegaka n disiplin. Dalam hal terjadi

pelanggar an disiplin oleh pegawai atau pimpinan ter hadap kebi jakan,

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


70

pr osedur , atau standar per ilaku organisasi maka har us dikenakan hukuman

disiplin yang tegas agar Lingkungan pengendalian yang ef ektif ter pelihar a.

Per ilaku pegawai dan mana jemen yg telah diter apkan pada bidang energi sumber daya miner al antar a lain :

a. Standar pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk

rekr utmen dan pr omosi

b. Standar etika dan pr ilaku organisasi yang ter us mener us dipantau

pelaksanaannya

c. Pendidikan dan pelatihan kompetensi yang diter apkan untuk selur uh

pegawai dan pimpinan.

Pelaksana pengawasan oleh pimpinansangat diper lukan dalam suatu

instansi karena har us dapat mengger akkan dan memotivasi par a

pegawainya, karena hal itu dapat mempengar uhi pr estasi kerja par a

pegawainya. Mendayagunakan pegawai secar a tepat, memotivasi dan

mengkoordinasikan mereka dengan baik akan meningkatkan pr oduktivitas

kerja pegawai yang selan jutnya meningkatkan kemampuan instansi untuk

merealisasikan tu juannya, sehingga i nstansi ter sebut dapat tumbuh dan

ber kembang.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


71

BAB V. KESIMPULAN

5.1. KesimpulanKesimpulan yang didapat dar i penulisan ini, dapat dibedakan men jadi

dua yaitu secar a umum dan khusus. Kesimpulan secar a umum bahwa pelayanan

yang pr ima per lu dilakukan agar ter cipta komunikasi yang baik antar a pemer intah

dengan masyar akat. Dengan ter ciptan ya pelayanan yang pr ima antar a

masyar akat dengan pemer intahan maka tu juan pemer intah dalam member ikan

pelayanan per i jinan atau fasilitas untuk masyar akatnya dapat ter wu jud, begitu

pula bagi masyar akat yang memiliki usaha mereka dapat meningkatkan

kreativitas dalam menghadapi per saingan pasar global.

Pelayanan yang pr ima antar a lain dipengar uhi oleh faktor sumber daya

manusia yang ber kualitas. Pembinaan ter hadap sumber daya manusia telah

dilakukan dengan car a mengkomunikasikan visi, misi, tu juan, nilai, dan str ategi

instansi kepada pegawai, membuat str ategi perencanaan dan pembinaan

sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi dan membuat

ur aian jabatan, pr osedur rekr utmen, pr ogr am pendidikan dan pelatihan pegawai,

sistem kompensasi, pr ogr am kesejahter aan dan fasilitas pegawai, ketentuan

disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan kar ir .

Sistem pengendalian Inter n pada Dinas Per industr ian, perdagangan dan

Energi Sumber Daya Miner al cukup baik. Dinas Per industr ian, Pe rdagangan dan

energi Sumber Daya Miner al telah memisahkan tugas dan tanggungjawab pada

masing-masing bagian. Sistem otor isasi dan pencatatnnya baik, serta pr aktik

yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Adapun kesimpulan

secar a khusus :


Bidang sekretar iat melaksanakan dan mengendalikan ur usan r umah

tangga ter hadap selur uh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Per industr ian

Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember yang terdir i atas

penanganan sur at masuk dan sur at keluar dan juga disposisi sur at tugas.

2. Bidang Per industr ian

a. Pr oses per mohonan per i jinan bidang industr i dimulai dar i per mintaan

for mulir , pengisian dan melengkapi syar at -syar at oleh pemohon,

pemer iksaan ber kas, wawancar a lapangan atau lokasi usaha,

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


72

pener bitan TDI atau IUI, pengesahan oleh kepala Dinas, TDI atau IUI

diser ahkan kepada pemohon.

b. Salah satu tugas bidang per industr ian adalah melakukan pelayanan kepada masyar akat untuk member ikan pelayanan dalam bentuk

bimbingan serta penyuluhan untuk mengembangka n, membina dan

meningkatkan kemampuan dan ketr ampilan usaha di bidang Industr i.


a. Pr oses per mohonan i jin bidang perdagangan dimulai dar i per mintaan

for mulir SP-SIUP yang dilengkapi per syar atan, pemer iksaan oleh

kepala bidang, pemer iksaan l apangan, for mulir dimasukkan ke buku

agenda dan register , pengetikan SIUP, pemer iksaan kebenar an SIUP

oleh kepala bidang, penga juan tanda tangan di pimpinan, yang

ter akhir penyer ahan SIUP kepada pemohon.

b. Salah satu tugas pada bidang perdagangan adalah mela ksanakan

pendaf tar an per usahaan, melaksanakan pener bitan i jin usaha

perdagangan, melaksanakan kegiatan pasar mur ah, memonitor ing

harga bar ang kebutuhan pokok.


Salah satu tugas pada bidang En ergi Sumber Daya Miner al adalah

melaksanakan pener bitan i jin SIPA (i jin pemakaian air bawah tanah), i jin IUP

(i jin pertambangan), dan SIUKS yaitu sur at izin untuk usaha kelistr ikan

sendir i.

5.2. Saran

Pelaksanaan pelayanan per i jinan pada Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Day a Miner al Kabupaten Jember telah

dilaksanakan sesuai dengan teor i pelayanan pr ima yang ada dan sesuai dengan

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter n Pemer intah

kaitannya dengan pelayanan kepada masyar akat. Pelayanan yang baik telah

dilakukan pada semua lapisan masyar akat tanpa per bedaan. Dengan

pelaksanaan yang telah sesuai dengan teor i maka Dinas Per industr ian,

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miner al Kabupaten Jember lebih

meningkatkan kualitasnya dalam member ikan pelayanan pada pr oses per i jinan

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


73

yang telah ada, agar kehar monisan yang telah terjalin antar a pemer intah dan

masyar akat dapat lebih er at.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya miner al adalah Sumber Daya Manusia yang

ber kualitas. Penyusunan dan pener apan kebi jakan pembinaan Sumber Daya

Manusia ber pedoman ter hadap per undang -undangan.

Beber apa sar an yang per lu diper hatikan oleh Dinas Per industr ian, Perdagangan

dan energi Sumber Daya Manusia antar a lain :

a. Memelihar a dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggar aan

tugas dan fungsi Instansi Pemer intah.

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyar akat agar ter ciptanya hubungan

antar a pemer intah dan masyar akat yang baik.

c. Meningkatkan pener apan Sistem Pengendalian Inter n Pemer in tah agar

ter capainya tu juan organisasi melalui kegiatan yang ef ektif dan efisien,

keandalan pelapor an keuangan, pengamanan aset negar a, dan ketaatan

ter hadap per atur an per undang -undangan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kar yawan di dinas dengan

member ikan pembagian tugas secar a mer ata dan bergilir di tiap

bidangnya.

e. Pemisahan fungsi dan tanggungjawab pada bidang per industr ian lebih ditingkatkan lagi.

f. Bila ada kegiatan pelelangan umum (pengadaan bar ang) hendaknya

infor masi dan pengumumannya lebih ditingk at lagi dan pr oses

pendaf tar annya secar a elektr onik.

g. Sistem absensi (pengisian daf tar hadir) sebaiknya lebih diper baiki lagi

misalnya dengan sistem sof tware yang diawasi langsung oleh bagian

fungsional atau dengan menggunakan mesin pencatat waktu sehingga

tidak terjadi penyalahgunaan dalam daf tar hadir .

h. Keamanan kantor lebih ditingkatkan dengan merekr ut tenaga keamanan

(Satpam).

Pelayanan per i jinan yang pr ima sangat dibutuhkan, karena hubungan

antar a pemer intah dan masyar akat saling ketergantungan. Pemer int ah

membutuhkan masyar akat untuk mewu judkan suatu daer ah, salah satunya yaitu

meningkatkan pendapatan daer ah, begitu juga sebaliknya masyar akat

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


74

membutuhkan dor ongan dar i pemer intah dalam bentuk fasilitas, pember ian

pelayanan, bimbingan untuk meningkatkan kr eativitasnya alam mengembangkan

usahanya dan menyiapkan dir i untuk menghadapi per saingan pasar global. Maka hubungan yang baik antar a pemer intah dan masyar akatnya sangat per lu di jaga,

men jaga hubungan baik antar a masyar akat dan pemer intah salah satunya

dengan meningkatkan kualitas per i jinan.

8/7/2019 LAPORAN KK (1)


75

DAFTAR PUSTAKA

Disper indag, dan ESDM. 2009. P er atur an Daer ah No. 15 Tahun 2006 tent ang

Retribusi P erijinan di Bid ang P erd ag ang an . Jember: Disper indag dan

ESDM.

Jendr al, Jur nal Inspektor at. T r anspar asi . Vol.4 No.1 Tahun 2009.

Moenir , H. A.S. 1995. M ana jemen P el ay anan Umum di Indonesi a . Jakarta : PT.

Kar ya Uniper ss.

LAPORAN KK (1)

Documents

Transcript of LAPORAN KK (1)