MPPBJ

5/12/2018 MPPBJ - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mppbj 1/5

MPPBJ : BAB VII : PENERBITAN SURAT PERINTAH KERJA DAN

KONTRAK_SURAT PERJANJIAN

Setelah proses pengadaan barang diselesaikan, maka untuk proses selanjutnya berdasarkan

hasil

penetapan pemenang/keputusan pemenang lelang, Kuasa Pengguna Anggaran atau PejabatPembuat Komitmen dibantu Pejabat atau Panitia Pengadaan Barang/jasa

menyusun/menerbitkanSurat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak/Surat Perjanjian, dengan ketentuan yang nilainya

diatasRp 5 juta s.d 50 juta melalui penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK), sedangkan untuk yang

nilainya diatas Rp50 juta dilakukan dengan penerbitan Kontrak/Surat Perjanjian.Khusus untuk pengadaan jasa konstruksi sebelum menerbitkan Kontrak/Surat Perjanjian

harus

pula menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). SPMK berbeda dengan SPK baik dari

segi format maupun tujuan penerbitannya. Sesuai Lampiran I Bab II Keppres 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SPMK diterbitkan sebelum penerbitan

Kontrak/Surat Perjanjian dengan maksud agar pihak pemborong dapat melakukan persiapanlebih awal di lapangan.

A. Surat Perintah Kerja (SPK) :

Berdasarkan pasal 31 ayat (3) dan (4) Keppres 80 Tahun 2003, ditetapkan bahwa pengadaan

barang/jasa di bawah nilai 5 juta rupiah dilakukan dengan kuitansi pembayaran dengan

materai

secukupnya (dilampiri faktur pajak, faktur barang), sedangkan untuk pengadaan di atas 5 juta

rupiah s.d 50 juta rupiah dilakukan dengan penerbitan SPK tanpa perlu menyampaikan

jaminan pelaksanaan.

Surat Perintah Kerja lebih sederhana dibanding dengan kontrak, namun tetap ditandatanganioleh

kedua belah pihak baik oleh Penyedia Barang/Jasa maupun KPA/PPK dan sekurang-kurangnya

memuat :â¼¢ Para pihak yang menandatangani SPK meliputi nama, jabatan dan alamat;

â¼¢ Pokok atau jenis pekerjaan yang diperintahkan dengan uraian yang jelas

mengenai jenis dan jumlah barang/jasa;

â¼¢ Hak dan kewajiban dari para pihak;

â¼¢ Nilai atau harga kontrak yang jelas dan terinci;

â¼¢ Tempat dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan/penyerahan dengan

disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya/

pembayarannya;

â¼¢ Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan

mengenai kalayakan;â¼¢ Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak

menepati kewajibannya;

â¼¢ Sanksi atau denda jika terjadi wanprestasi dsb.

SPK dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua), SPK asli pertama untuk KPA/PPK sedangkan SPK

kedua untuk Penyedia barang/Jasa, kedua SPK tersebut ditandatangani diatas materai

secukupnya. Untuk rangkap SPK lainnya tanpa perlu dibubuhi materai.

B. Kontrak/Surat Perjanjian :

1. Jenis Kontrak :



Kontrak Pengadaan barang/jasa dibedakan atas :a. Berdasarkan Bentuk Imbalan:

1) Lump sumAdalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas

waktu

tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi

dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.2) Harga Satuan

Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas

waktu

tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan

sementara,

sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan

yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

3) Gabungan Lump sum dan harga satuan;

Adalah merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yangdiperjanjikan.

4) Terima jadiAdalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh kontrak

dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan

bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik

sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan;

5) Persentase.

Adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan

pemborongan

tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase

tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut; b. Berdasarkan Jangka Waktu;

1) Tahun Tunggal;

Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 tahun anggaran;

2) Tahun Jamak;

Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1

tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan untuk pengadaan yang

dibiayai dari APBN, dan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk yang dananya dibiayaidari APBD

c. Berdasarkan jumlah Pengguna Barang/Jasa;1) Kontrak Pengadaan Tunggal;

Kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk

menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu;2) Kontrak Pengadaan Bersama.Kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa

tertentu

untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan yang

dituangkan dalam kesepakatan bersama.

2. Isi Kontrak :

Berdasarkan Pasal 29 Keppres No.80 Tahun 2003, ditetapkan kontrak sekurang-kurangnya

memuat ketentuan :



a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan danalamat;

b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;

c. Hak dan kewajiban dari para pihak yang terkait di dalam perjanjian;

d. Nilai atau harga kontrak yang jelas dan terinci dan syarat-syarat

pembayaran;e. Persyaratan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan/penyerahan dengan

disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;

g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan

mengenai kelaikan;

h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak

menepati kewajibannya;

i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;

j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;

k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalandalam penyelesaian pekerjaan;

l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;

n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.Penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa perlu memperhatikan ketentuan

perundangundanganyang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kontrak

pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak diperkenankan dilakukan dalam valuta asing dan

kontrak dalam valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah demikian pula

sebaliknya.

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari

Menteri Keuangan.

3. Penandatanganan Kontrak;Berdasarkan Pasal 31 Keppres No.80 tahun 2003 penandatanganan kontrak dilakukan

selambatlambatnya

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Penetapan

Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan

pelaksanaan

sebesar 5% dari nilai kontrak kepada KPA/PPK, sedangkan khusus untuk pekerjaan jasa

konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. (Sesuai lampiran Keppres No.80 Tahun2003

Bab II huruf n jaminan pelaksanaan agar diterbitkan oleh Bank Pemerintah bukanAsuransi/Lembaga Keuangan, karena lebih aman jika akan dilakukan eksekusi).

Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai dibawah 5 juta rupiah tidak diperlukan kontrak

namuncukup kuitansi dengan materai secukupnya, sedangkan untuk nilai di atas 5 juta rupiah s.d 50

juta rupiah dilakukan dengan Surat Perintah Kerja tanpa jaminan pelaksanaan namun untuk

nilai

diatas 50 juta harus dilakukan dengan kontrak dan dipersyaratkan adanya jaminan

pelaksanaan.

Kontrak untuk nilai di atas 50 milyar rupiah ditandatangani oleh KPA/PPK setelah

memperoleh

pendapat ahli hukum kontrak yang profesional/Notaris ( pasal 31 ayat (7) Keppres 80 Tahun



2003.4. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak:

Hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak diatur pada Pasal 32 Keppres No.80Tahun

2003 dengan ketentuan sbb :

a. Setelah penandatanganan kontrak para pihak segera melakukan

pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara keadaan lapangan. b. Penyedia barang jasa dapat menerima uang muka dari pengguna

barang/jasa dengan jumlah setinggi tingginya 30% untuk Usaha Kecil dan 20% untuk Usaha

Selain Kecil dengan memperhitungkan angsuran uang muka pada setiap angsuran

berikutnya).

c. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh

pekerjaan utama dengan mengontrakkan kepada pihak lain;

d. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian

pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan

apapun,

kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.e. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan dalamkontrak.

5. Perubahan Kontrak dan Penghentian/Pemutusan Kontrak :Perubahan dan pemutusan kontrak diatur dalam pasal 34 Keppres No.80 Tahun 2003 sbb :

a. Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan antara KPA/PPK denganPenyedia Barang/Jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan,metode kerja

atau waktu pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan dengan gambar dan

spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak (pekerjaan konstruksi fisik) maka dapat

dilakukan perubahan kontrak/addendum kontrak dengan penambahan biaya maksimal 10%

dari

nilai kontrak yang meliputi :â¼¢ Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam

kontrak;

â¼¢ Mengurangi atau menambah jenis kontrak;

â¼¢ Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan;

â¼¢ Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak

yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA/PPK secara tertulis kepada PenyediaBarang/Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak;Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara/Change Of Order (CCO) sebagai dasar

penyusunan Addendum Kontrak.

b. Penghentian Kontrak dapat dilakukanâ¼¢ Jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan;â¼¢ Bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk

melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak misal timbulnya perang,

pemberontakan, perang saudara, kekacauan, dan bencana alam yang ditetapkan secara resmi

oleh pemerintah, kepada pihak penyedia barang/jasa tetap diberikan pembayaran sesuai

dengan prestasi yang telah dilaksanakan;

â¼¢ Bilamana para pihak cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban

dan tanggung jawabnya. Jika pemutusan diakibatkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa



maka kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa:1) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;

2) Sisa uang muka dilunasi oleh penyedia barang/jasa;3) Membayar denda ganti rugi kepada negara;

4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

â¼¢ KPA/PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudahmelampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

â¼¢ Pemutusan kontrak yang disebabkan kesalahan KPA/PPK, dikenakan

sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai

yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

â¼¢ Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

â¼¢ Kontrak dapat dibatalkan jika para pihak terbukti melakukan KKN,

kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua), kontrak asli pertama untuk KPA/PPK sedangkan

kontrak kedua untuk Penyedia Barang/Jasa, kedua kontrak tersebut ditandatangani di atasmaterai secukupnya. Untuk rangkap kontrak lainya tanpa perlu dibubuhi materai.

MPPBJ

Documents

Transcript of MPPBJ