Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap
-
Upload
muhammad-rizal-ardiansyah -
Category
Documents
-
view
137 -
download
0
description
Transcript of Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap
S U M AT ER A K A LIM A N TAN
JAVA
IR IA N JAYA
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh:Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan Dalam:PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR TAHUN 2011
PUSDIKLAT APARATUR BPPSDM KESEHATAN – BANDUNG, 31 MARET 2011
1. Nama
Ir. H. TARMIZI A. KARIM, M.Sc
2.NIP 19561024 197912 1 001
3. TMP/TGL.LR
LHOK SUKON, 24 OKTOBER 1956.
4.PKT/GOL. PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
5.JABATAN
KEPALA BADAN DIKLAT KEMENDAGRI
6. INSTANSI BADAN DIKLAT KEMENDAGRI
7. PENDIDIKAN UMUM
(1) S1 - SOSIAL DAN EKONOMI – UNIVERSITAS SYAH KUALA - TAHUN 1981;
(2) S2 - MANAJEMEN PEMBANGUNAN – AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON DC, TAHUN 1984;
8. RIWAYAT PEKERJAAN
(1) BUPATI ACEH UTARA, 1998 – 2005;
(2) STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 2007 – 2008;
(3) PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, TAHUN 2008;
(4) STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 2008 – 2010;
9. ALAMAT KANTOR
JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 8 KALIBATA – JAKARTA SELATAN
10. ALAMAT RUMAH
JL. SIAGA II NO. 6Z, PEJATEN BARAT PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
IPENDAHULUAN
3
SDM Aparatur Negara Indonesia (PNS) berjumlah 4.732.472 orang ; PNS Daerah sebanyak 3.778.635 orang; PNS Pusat sebanyak 953.837 orang dan masih perlu ditata distribusinya,
kualitasnya, serta kuantitasnya.
JUMLAH APARATUR NEGARA CUKUP BESAR
Persebaran tiap Provinsi
Total Indonesia
-50,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
N.
Ace
h D
aru
ssa
lam
Su
ma
tera
Uta
ra S
um
ate
ra B
ara
t R
iau
Ja
mb
i S
um
ate
ra S
ela
tan
Be
ng
kulu
La
mp
un
g K
ep
. B
an
gka
Be
litu
ng
Ke
pu
lau
an
Ria
u D
KI
Jaka
rta
Ja
wa
Ba
rat
Ja
wa
Te
ng
ah
DI
Yo
gya
kart
a J
aw
a T
imu
r B
an
ten
Ba
liN
usa
Te
ng
ga
ra B
ara
tN
usa
Te
ng
ga
ra T
imu
r K
ali
ma
nta
n B
ara
t K
ali
ma
nta
n T
en
ga
h K
ali
ma
nta
n S
ela
tan
Ka
lim
an
tan
Tim
ur
Su
law
esi
Uta
ra S
ula
we
si T
en
ga
h S
ula
we
si S
ela
tan
Su
law
esi
Te
ng
ga
ra G
oro
nta
lo S
ula
we
si B
ara
t M
alu
ku M
alu
ku U
tara
Pa
pu
a B
ara
t P
ap
ua
S2 & S3
S1
Diploma
SLTA
< SLTA
5.57%
36.53%
28.81%
28.22%
0.87%
< SLTA
SLTA
Diploma
S1
S2 & S3
1. Belum Mantapnya Sistem Pengembangan PNS. (Sistem Rekruitmen, Sistem Mutasi, Sistem Karir, Sistem Remunerasi, dan Sistem Penempatan).
2. Peran dan Fungsi Aparatur Daerah Belum Jelas. (Daerah ditugaskan memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat, tetapi wewenang tidak sepenuhnya diberikan kepada Daerah).
3. Rendahnya Kapasitas Aparatur Daerah. (Banyak aparatur daerah yang Job Descriptionya tidak jelas, ditunjang dengan pendidikan formal dan diklat yang kurang memadai).
PERMASALAHAN APARATUR NEGARA [1]
5
4. Sistem “Rewards And Punishment ” Belum Jalan a) Sistem penggajian belum didasarkan pada bobot
pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan;
b) Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/ pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab;
c) Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja;
d) Tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan.e) Alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi
PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang;f) Tingkat produktivitas PNS masih rendah karena
bagus atau tidak tetap mendapat gaji;g) Manajemen sumber daya manusia aparatur belum
dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme;
PERMASALAHAN APARATUR NEGARA [2]
6
Permasalahan Umum Negara
Turunnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah
Kelaparan Tidak Ada, yang ada adalah Distribusi Pangan Yang
Tidak Merata
TETAPI
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARATUR NEGARA
KEBUTUHAN MASYARAKAT MENINGKAT
PESAT
PELAYANAN APARATUR NEGARA
MENURUN
PERLU PENINGKATA
N KAPASITAS APARATUR
GAP
Secara Umum, Kepercayaan Masyarakat Kepada Aparatur Negara
Menurun
IIARAH KEBIJAKAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
9
Perpres Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014
Perpres Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
VISI RPJPN 2005-2025 DIHARAPKAN DICAPAI DALAM 4 RPJM
RPJM 4(2020-2024)
RPJM 1(2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, Meningkatkan Kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJM 3(2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
VISI RPJPN 2005-2025 : INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL
RPJMN 2010-2014 DITETAPKAN MELALUI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010
1
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
11 PRIORITAS NASIONALKABINET INDONESIA
BERSATU II 2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
PRIORITAS LAINNYA
Penanggulangan Kemiskinan
Iklim Investasi dan iklim Usaha
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
PRIORITAS NASIONAL MENURUT RPJMN 2010 - 2014
IIIKEBIJAKAN DIKLAT
APARATUR13
PEMBINAAN PENYELENGG
ARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DANPEMBINAAN
PNS
DIKLAT APARATUR
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH
KOMPETENSI MENINGKAT
KINERJA
& KARIR
Meningkatnya:
1. Kesejahteraan masyarakat.
2. Pelayanan Publik.
3. Pemberdayaan Masyarakat.
4. Daya Saing Daerah.
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 31 Ayat (1) Diklat Jabatan PNS
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 135 ayat
91) PNSD dikoordinasikan secara nasional oleh MDN pasal 217 huruf (d) Diklat Menjadi Instrumen Pembinaan
Penyelenggaraan Pemda.
PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Binwasda
Meliputi Salah Satunya Diklat
PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat
Jabatan PNS
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA
MEN
ING
KAT
14
LOGOKEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DAERAH
INPUT:
KAPASITAS APARATURSAAT INI
OUTPUT:
MENINGKATNYA
KAPASITAS APARATUR PEMERINTA
HAN DAERAH
OUTCOMES:
TUJUAN PENYELE-NGGARAA
N PEMERIN-
TAHAN DAERAH
TERCAPAI
GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL
ENVIRONMENTAL INPUT:
1.UUD 1945;2.UU NOMOR 32 TAHUN
2004;3.UU NOMOR 43 TAHUN
1999;4.UU NOMOR 25 TAHUN
2009;
INSTRUMENTAL INPUT:
1.PEMRNTHN
2.PEMRNTH PROV
3.PEMRNTH KAB/KOTA
1.EVALUASI
2.RENCANA TINDAK
3.ORIEN-TASI KDH/ WKDH
1.KLMBGAN
2.SISDUR
3.SDM
SUBJEK METODE OBJEK
FEEDBACK
FEEDFORWARD
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR NEGARA MELALUI DIKLAT JABATAN PNS
DIKLATJAB PNS
• Diklat Prajab Gol. I• Diklat Prajab Gol. II• Diklat Prajab Gol. III
KEPEMIMPINAN
• Diklatpim Tk. IV• Diklatpim Tk. III• Diklatpim Tk. II• Diklatpim Tk. I
FUNGSIONAL
Jenis
Jenjang
• Sertifikasi• Substantif
I II Dst
TEKNIS
Jenis
Jenjang I II Dst
• Umum• Substantif• MP
• Dsb
DIKLATDLM JAB
DIKLATPRA JAB
16
LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA
MoU
BADAN DIKLAT
KEMENDAGRI
BPPSDM KESEHATA
N
BADAN DIKLAT
KL/LPNK LAIN
KERJASAMA KEDIKLATAN
DIPERLUKAN
KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
1. Mengintegrasikan diklat dengan sistem pembinaan atau pola karir PNSD, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau penugasan pegawai memperhatikan diklat yang pernah diikuti;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara lain dengan membentuk atau mengembangkan Unit non struktural atau Tim Sertifikasi Kompetensi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;
3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan sistem pembinaan atau pola karir PNSD;
KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan dengan itu agar Kepala Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan unit kerja daerah maupun dengan stakeholder terkait lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan, tenaga kediklatan (widyaiswara, pengelola dan tenaga lainnya), sarana dan prasarana kediklatan;
6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota guna mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melalui diklat;
PRIORITAS PROGRAM DIKLATDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat Fungsional Binaan Kemendagri.
2. DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya.
3. Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.
PRIORITAS PROGRAM DIKLATTAHUN 2012 [2]
Bagi Penyelenggara Diklat (Permendagri No. 31/2007, Pasal
10):
1. Harus Memiliki Sertifikat Management of Training (MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural.
2. Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi Petugas Pelaksana Diklat.
22
PENGATURAN DIKLAT TEKNIS
1. Pengaturan (Pedoman Teknis, Kurikulum dan Silabi, Modul) terkait dengan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan.
2. Misalnya, Teknis Pengaturan Diklat terkait dengan KESEHATAN, dilakukan oleh KEMENTERIAN KESEHATAN. BPPSDM KES Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri, atau sebaliknya, guna melaksanakan Diklat Teknis dimaksud di DAERAH melalui skema Kerjasama Kediklatan.
23
PENGATURAN DIKLAT FUNGSIONAL
1.Pengaturan terkait dengan Diklat Fungsional diatur oleh INSTANSI (KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan;
2.KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN yang telah dibuat oleh Instansi Pembina.
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
TIGA LEVEL KEBUTUHAN:
1. LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA;2. LEVEL JABATAN/POSISI;3. LEVEL INDIVIDU.
INTI PROSES AKD:
4. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN;5. ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI;6. PENILAIAN KESENJANGAN.
PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU
a. Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan;
b. Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi materi;
c. Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing;
d. Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing;
PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU
e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga /instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat;
g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
27
DIKLAT TEKNIS UMUM DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN:
1. Diklat Kepegawaian;2. Diklat Tata Naskah Dinas;3. Diklat Kearsipan;4. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;5. Diklat Analisis Jabatan;6. Diklat Keprotokolan;7. Diklat Kehumasan;8. Diklat Kesekretariatan;9. Diklat Sistem Informasi;10.Diklat Pengelolaan Perencanaan.
28
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH(Permendagri Nomor 37 Tahun 2008)
7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 Nama Diklat :
7 Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah:1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;2. Manajemen Keuangan Daerah;3. Manajemen Pemerintahan;4. Manajemen Pembangunan Daerah;5. Manajemen Kependudukan;6. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; dan7. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri.
29
DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dengan Diklat Fungsional Pengawas Pemerintah sebagai syarat
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dengan Diklat
Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai syarat pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
PERAN PEMERINTAH DAERAH
30
1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan di bidang kediklatan dengan proyeksi sekurang-kurangnya 2,5% dari belanja pegawai.
2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat yang utuh, mulai dari pra-diklat, in-diklat dan pasca diklat.
3. Menyusun program diklat yang komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan dan Anggaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan diklat.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan pada Badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Menyediakan aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang kependidikan.
IIIKEBIJAKAN DIKLAT
APARATUR31
PEMBINAAN PENYELENGG
ARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DANPEMBINAAN
PNS
DIKLAT APARATUR
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH
KOMPETENSI MENINGKAT
KINERJA
& KARIR
Meningkatnya:
1. Kesejahteraan masyarakat.
2. Pelayanan Publik.
3. Pemberdayaan Masyarakat.
4. Daya Saing Daerah.
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 31 Ayat (1) Diklat Jabatan PNS
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 135 ayat
91) PNSD dikoordinasikan secara nasional oleh MDN pasal 217 huruf (d) Diklat Menjadi Instrumen Pembinaan
Penyelenggaraan Pemda.
PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Binwasda
Meliputi Salah Satunya Diklat
PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat
Jabatan PNS
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA
MEN
ING
KAT
32
LOGOKEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DAERAH
INPUT:
KAPASITAS APARATURSAAT INI
OUTPUT:
MENINGKATNYA
KAPASITAS APARATUR PEMERINTA
HAN DAERAH
OUTCOMES:
TUJUAN PENYELE-NGGARAA
N PEMERIN-
TAHAN DAERAH
TERCAPAI
GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL
ENVIRONMENTAL INPUT:
1.UUD 1945;2.UU NOMOR 32 TAHUN
2004;3.UU NOMOR 43 TAHUN
1999;4.UU NOMOR 25 TAHUN
2009;
INSTRUMENTAL INPUT:
1.PEMRNTHN
2.PEMRNTH PROV
3.PEMRNTH KAB/KOTA
1.EVALUASI
2.RENCANA TINDAK
3.ORIEN-TASI KDH/ WKDH
1.KLMBGAN
2.SISDUR
3.SDM
SUBJEK METODE OBJEK
FEEDBACK
FEEDFORWARD
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR NEGARA MELALUI DIKLAT JABATAN PNS
DIKLATJAB PNS
• Diklat Prajab Gol. I• Diklat Prajab Gol. II• Diklat Prajab Gol. III
KEPEMIMPINAN
• Diklatpim Tk. IV• Diklatpim Tk. III• Diklatpim Tk. II• Diklatpim Tk. I
FUNGSIONAL
Jenis
Jenjang
• Sertifikasi• Substantif
I II Dst
TEKNIS
Jenis
Jenjang I II Dst
• Umum• Substantif• MP
• Dsb
DIKLATDLM JAB
DIKLATPRA JAB
34
LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA
MoU
BADAN DIKLAT
KEMENDAGRI
BPPSDM KESEHATA
N
BADAN DIKLAT
KL/LPNK LAIN
KERJASAMA KEDIKLATAN
DIPERLUKAN
KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
1. Mengintegrasikan diklat dengan sistem pembinaan atau pola karir PNSD, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau penugasan pegawai memperhatikan diklat yang pernah diikuti;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara lain dengan membentuk atau mengembangkan Unit non struktural atau Tim Sertifikasi Kompetensi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;
3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan sistem pembinaan atau pola karir PNSD;
KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan dengan itu agar Kepala Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan unit kerja daerah maupun dengan stakeholder terkait lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan, tenaga kediklatan (widyaiswara, pengelola dan tenaga lainnya), sarana dan prasarana kediklatan;
6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota guna mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melalui diklat;
PRIORITAS PROGRAM DIKLATDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat Fungsional Binaan Kemendagri.
2. DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya.
3. Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.
PRIORITAS PROGRAM DIKLATTAHUN 2012 [2]
Bagi Penyelenggara Diklat (Permendagri No. 31/2007, Pasal
10):
1. Harus Memiliki Sertifikat Management of Training (MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural.
2. Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi Petugas Pelaksana Diklat.
40
PENGATURAN DIKLAT TEKNIS
1. Pengaturan (Pedoman Teknis, Kurikulum dan Silabi, Modul) terkait dengan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan.
2. Misalnya, Teknis Pengaturan Diklat terkait dengan KESEHATAN, dilakukan oleh KEMENTERIAN KESEHATAN. BPPSDM KES Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri, atau sebaliknya, guna melaksanakan Diklat Teknis dimaksud di DAERAH melalui skema Kerjasama Kediklatan.
41
PENGATURAN DIKLAT FUNGSIONAL
1.Pengaturan terkait dengan Diklat Fungsional diatur oleh INSTANSI (KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan;
2.KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN yang telah dibuat oleh Instansi Pembina.
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
TIGA LEVEL KEBUTUHAN:
1. LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA;2. LEVEL JABATAN/POSISI;3. LEVEL INDIVIDU.
INTI PROSES AKD:
4. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN;5. ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI;6. PENILAIAN KESENJANGAN.
PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU
a. Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan;
b. Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi materi;
c. Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing;
d. Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing;
PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU
e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga /instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat;
g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
45
DIKLAT TEKNIS UMUM DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN:
1. Diklat Kepegawaian;2. Diklat Tata Naskah Dinas;3. Diklat Kearsipan;4. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;5. Diklat Analisis Jabatan;6. Diklat Keprotokolan;7. Diklat Kehumasan;8. Diklat Kesekretariatan;9. Diklat Sistem Informasi;10.Diklat Pengelolaan Perencanaan.
46
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH(Permendagri Nomor 37 Tahun 2008)
7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 Nama Diklat :
7 Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah:1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;2. Manajemen Keuangan Daerah;3. Manajemen Pemerintahan;4. Manajemen Pembangunan Daerah;5. Manajemen Kependudukan;6. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; dan7. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri.
47
DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dengan Diklat Fungsional Pengawas Pemerintah sebagai syarat
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dengan Diklat
Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai syarat pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
PERAN PEMERINTAH DAERAH
48
1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan di bidang kediklatan dengan proyeksi sekurang-kurangnya 2,5% dari belanja pegawai.
2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat yang utuh, mulai dari pra-diklat, in-diklat dan pasca diklat.
3. Menyusun program diklat yang komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan dan Anggaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan diklat.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan pada Badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Menyediakan aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang kependidikan.
IVREFORMASI DIKLAT
APARATUR49