Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

49
SUMATERA K A LIM A N TA N JAVA IR IA N JAYA KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Oleh: Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan Dalam: PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR TAHUN 2011 PUSDIKLAT APARATUR BPPSDM KESEHATAN – BANDUNG, 31 MARET 2011

description

sssss

Transcript of Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

Page 1: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

S U M AT ER A K A LIM A N TAN

JAVA

IR IA N JAYA

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN PEMERINTAH DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Oleh:Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan Dalam:PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR TAHUN 2011

PUSDIKLAT APARATUR BPPSDM KESEHATAN – BANDUNG, 31 MARET 2011

Page 2: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

1. Nama

Ir. H. TARMIZI A. KARIM, M.Sc

2.NIP 19561024 197912 1 001

3. TMP/TGL.LR

LHOK SUKON, 24 OKTOBER 1956.

4.PKT/GOL. PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

5.JABATAN

KEPALA BADAN DIKLAT KEMENDAGRI

6. INSTANSI BADAN DIKLAT KEMENDAGRI

7. PENDIDIKAN UMUM

(1) S1 - SOSIAL DAN EKONOMI – UNIVERSITAS SYAH KUALA - TAHUN 1981;

(2) S2 - MANAJEMEN PEMBANGUNAN – AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON DC, TAHUN 1984;

8. RIWAYAT PEKERJAAN

(1) BUPATI ACEH UTARA, 1998 – 2005;

(2) STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 2007 – 2008;

(3) PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, TAHUN 2008;

(4) STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 2008 – 2010;

9. ALAMAT KANTOR

JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 8 KALIBATA – JAKARTA SELATAN

10. ALAMAT RUMAH

JL. SIAGA II NO. 6Z, PEJATEN BARAT PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Page 3: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

IPENDAHULUAN

3

Page 4: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

SDM Aparatur Negara Indonesia (PNS) berjumlah 4.732.472 orang ; PNS Daerah sebanyak 3.778.635 orang; PNS Pusat sebanyak 953.837 orang dan masih perlu ditata distribusinya,

kualitasnya, serta kuantitasnya.

JUMLAH APARATUR NEGARA CUKUP BESAR

Persebaran tiap Provinsi

Total Indonesia

-50,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

N.

Ace

h D

aru

ssa

lam

Su

ma

tera

Uta

ra S

um

ate

ra B

ara

t R

iau

Ja

mb

i S

um

ate

ra S

ela

tan

Be

ng

kulu

La

mp

un

g K

ep

. B

an

gka

Be

litu

ng

Ke

pu

lau

an

Ria

u D

KI

Jaka

rta

Ja

wa

Ba

rat

Ja

wa

Te

ng

ah

DI

Yo

gya

kart

a J

aw

a T

imu

r B

an

ten

Ba

liN

usa

Te

ng

ga

ra B

ara

tN

usa

Te

ng

ga

ra T

imu

r K

ali

ma

nta

n B

ara

t K

ali

ma

nta

n T

en

ga

h K

ali

ma

nta

n S

ela

tan

Ka

lim

an

tan

Tim

ur

Su

law

esi

Uta

ra S

ula

we

si T

en

ga

h S

ula

we

si S

ela

tan

Su

law

esi

Te

ng

ga

ra G

oro

nta

lo S

ula

we

si B

ara

t M

alu

ku M

alu

ku U

tara

Pa

pu

a B

ara

t P

ap

ua

S2 & S3

S1

Diploma

SLTA

< SLTA

5.57%

36.53%

28.81%

28.22%

0.87%

< SLTA

SLTA

Diploma

S1

S2 & S3

Page 5: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

1. Belum Mantapnya Sistem Pengembangan PNS. (Sistem Rekruitmen, Sistem Mutasi, Sistem Karir, Sistem Remunerasi, dan Sistem Penempatan).

2. Peran dan Fungsi Aparatur Daerah Belum Jelas. (Daerah ditugaskan memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat, tetapi wewenang tidak sepenuhnya diberikan kepada Daerah).

3. Rendahnya Kapasitas Aparatur Daerah. (Banyak aparatur daerah yang Job Descriptionya tidak jelas, ditunjang dengan pendidikan formal dan diklat yang kurang memadai).

PERMASALAHAN APARATUR NEGARA [1]

5

Page 6: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

4. Sistem “Rewards And Punishment ” Belum Jalan a) Sistem penggajian belum didasarkan pada bobot

pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan;

b) Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/ pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab;

c) Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja;

d) Tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan.e) Alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi

PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang;f) Tingkat produktivitas PNS masih rendah karena

bagus atau tidak tetap mendapat gaji;g) Manajemen sumber daya manusia aparatur belum

dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme;

PERMASALAHAN APARATUR NEGARA [2]

6

Page 7: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

Permasalahan Umum Negara

Turunnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

Kelaparan Tidak Ada, yang ada adalah Distribusi Pangan Yang

Tidak Merata

TETAPI

Page 8: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARATUR NEGARA

KEBUTUHAN MASYARAKAT MENINGKAT

PESAT

PELAYANAN APARATUR NEGARA

MENURUN

PERLU PENINGKATA

N KAPASITAS APARATUR

GAP

Secara Umum, Kepercayaan Masyarakat Kepada Aparatur Negara

Menurun

Page 9: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

IIARAH KEBIJAKAN

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

9

Page 10: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

Perpres Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014

Perpres Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Page 11: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

VISI RPJPN 2005-2025 DIHARAPKAN DICAPAI DALAM 4 RPJM

RPJM 4(2020-2024)

RPJM 1(2005-2009)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2(2010-2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, Meningkatkan Kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

RPJM 3(2015-2019)

Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

VISI RPJPN 2005-2025 : INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

RPJMN 2010-2014 DITETAPKAN MELALUI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010

Page 12: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

1

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10

11 PRIORITAS NASIONALKABINET INDONESIA

BERSATU II 2009-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

PRIORITAS LAINNYA

Penanggulangan Kemiskinan

Iklim Investasi dan iklim Usaha

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

PRIORITAS NASIONAL MENURUT RPJMN 2010 - 2014

Page 13: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

IIIKEBIJAKAN DIKLAT

APARATUR13

Page 14: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PEMBINAAN PENYELENGG

ARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH DANPEMBINAAN

PNS

DIKLAT APARATUR

PENYELENGGARA

PEMERINTAHAN DAERAH

KOMPETENSI MENINGKAT

KINERJA

& KARIR

Meningkatnya:

1. Kesejahteraan masyarakat.

2. Pelayanan Publik.

3. Pemberdayaan Masyarakat.

4. Daya Saing Daerah.

UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 31 Ayat (1) Diklat Jabatan PNS

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 135 ayat

91) PNSD dikoordinasikan secara nasional oleh MDN pasal 217 huruf (d) Diklat Menjadi Instrumen Pembinaan

Penyelenggaraan Pemda.

PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Binwasda

Meliputi Salah Satunya Diklat

PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat

Jabatan PNS

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA

MEN

ING

KAT

14

Page 15: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

LOGOKEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAHAN DAERAH

INPUT:

KAPASITAS APARATURSAAT INI

OUTPUT:

MENINGKATNYA

KAPASITAS APARATUR PEMERINTA

HAN DAERAH

OUTCOMES:

TUJUAN PENYELE-NGGARAA

N PEMERIN-

TAHAN DAERAH

TERCAPAI

GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL

ENVIRONMENTAL INPUT:

1.UUD 1945;2.UU NOMOR 32 TAHUN

2004;3.UU NOMOR 43 TAHUN

1999;4.UU NOMOR 25 TAHUN

2009;

INSTRUMENTAL INPUT:

1.PEMRNTHN

2.PEMRNTH PROV

3.PEMRNTH KAB/KOTA

1.EVALUASI

2.RENCANA TINDAK

3.ORIEN-TASI KDH/ WKDH

1.KLMBGAN

2.SISDUR

3.SDM

SUBJEK METODE OBJEK

FEEDBACK

FEEDFORWARD

Page 16: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR NEGARA MELALUI DIKLAT JABATAN PNS

DIKLATJAB PNS

• Diklat Prajab Gol. I• Diklat Prajab Gol. II• Diklat Prajab Gol. III

KEPEMIMPINAN

• Diklatpim Tk. IV• Diklatpim Tk. III• Diklatpim Tk. II• Diklatpim Tk. I

FUNGSIONAL

Jenis

Jenjang

• Sertifikasi• Substantif

I II Dst

TEKNIS

Jenis

Jenjang I II Dst

• Umum• Substantif• MP

• Dsb

DIKLATDLM JAB

DIKLATPRA JAB

16

Page 17: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DAN

LEMBAGA

MoU

BADAN DIKLAT

KEMENDAGRI

BPPSDM KESEHATA

N

BADAN DIKLAT

KL/LPNK LAIN

KERJASAMA KEDIKLATAN

DIPERLUKAN

Page 18: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA TAHUN 2012 [1]

1. Mengintegrasikan diklat dengan sistem pembinaan atau pola karir PNSD, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau penugasan pegawai memperhatikan diklat yang pernah diikuti;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara lain dengan membentuk atau mengembangkan Unit non struktural atau Tim Sertifikasi Kompetensi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;

3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan sistem pembinaan atau pola karir PNSD;

Page 19: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA TAHUN 2012 [1]

4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan dengan itu agar Kepala Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan unit kerja daerah maupun dengan stakeholder terkait lainnya;

5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan, tenaga kediklatan (widyaiswara, pengelola dan tenaga lainnya), sarana dan prasarana kediklatan;

6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota guna mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melalui diklat;

Page 20: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PRIORITAS PROGRAM DIKLATDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA TAHUN 2012 [1]1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat Fungsional Binaan Kemendagri.

2. DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya.

3. Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.

Page 21: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PRIORITAS PROGRAM DIKLATTAHUN 2012 [2]

Bagi Penyelenggara Diklat (Permendagri No. 31/2007, Pasal

10):

1. Harus Memiliki Sertifikat Management of Training (MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural.

2. Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi Petugas Pelaksana Diklat.

Page 22: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

22

PENGATURAN DIKLAT TEKNIS

1. Pengaturan (Pedoman Teknis, Kurikulum dan Silabi, Modul) terkait dengan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan.

2. Misalnya, Teknis Pengaturan Diklat terkait dengan KESEHATAN, dilakukan oleh KEMENTERIAN KESEHATAN. BPPSDM KES Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri, atau sebaliknya, guna melaksanakan Diklat Teknis dimaksud di DAERAH melalui skema Kerjasama Kediklatan.

Page 23: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

23

PENGATURAN DIKLAT FUNGSIONAL

1.Pengaturan terkait dengan Diklat Fungsional diatur oleh INSTANSI (KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan;

2.KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN yang telah dibuat oleh Instansi Pembina.

Page 24: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

TIGA LEVEL KEBUTUHAN:

1. LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA;2. LEVEL JABATAN/POSISI;3. LEVEL INDIVIDU.

INTI PROSES AKD:

4. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN;5. ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI;6. PENILAIAN KESENJANGAN.

Page 25: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU

a. Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan;

b. Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi materi;

c. Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing;

d. Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing;

Page 26: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU

e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain;

f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga /instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat;

g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Page 27: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

27

DIKLAT TEKNIS UMUM DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI

SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN:

1. Diklat Kepegawaian;2. Diklat Tata Naskah Dinas;3. Diklat Kearsipan;4. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;5. Diklat Analisis Jabatan;6. Diklat Keprotokolan;7. Diklat Kehumasan;8. Diklat Kesekretariatan;9. Diklat Sistem Informasi;10.Diklat Pengelolaan Perencanaan.

Page 28: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

28

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH(Permendagri Nomor 37 Tahun 2008)

7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 Nama Diklat :

7 Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah:1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;2. Manajemen Keuangan Daerah;3. Manajemen Pemerintahan;4. Manajemen Pembangunan Daerah;5. Manajemen Kependudukan;6. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa; dan7. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri.

Page 29: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

29

DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah dengan Diklat Fungsional Pengawas Pemerintah sebagai syarat

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dengan Diklat

Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai syarat pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Page 30: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PERAN PEMERINTAH DAERAH

30

1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan di bidang kediklatan dengan proyeksi sekurang-kurangnya 2,5% dari belanja pegawai.

2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat yang utuh, mulai dari pra-diklat, in-diklat dan pasca diklat.

3. Menyusun program diklat yang komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan dan Anggaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan diklat.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan pada Badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

6. Menyediakan aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang kependidikan.

Page 31: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

IIIKEBIJAKAN DIKLAT

APARATUR31

Page 32: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PEMBINAAN PENYELENGG

ARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH DANPEMBINAAN

PNS

DIKLAT APARATUR

PENYELENGGARA

PEMERINTAHAN DAERAH

KOMPETENSI MENINGKAT

KINERJA

& KARIR

Meningkatnya:

1. Kesejahteraan masyarakat.

2. Pelayanan Publik.

3. Pemberdayaan Masyarakat.

4. Daya Saing Daerah.

UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 31 Ayat (1) Diklat Jabatan PNS

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 135 ayat

91) PNSD dikoordinasikan secara nasional oleh MDN pasal 217 huruf (d) Diklat Menjadi Instrumen Pembinaan

Penyelenggaraan Pemda.

PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Binwasda

Meliputi Salah Satunya Diklat

PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat

Jabatan PNS

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA

MEN

ING

KAT

32

Page 33: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

LOGOKEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAHAN DAERAH

INPUT:

KAPASITAS APARATURSAAT INI

OUTPUT:

MENINGKATNYA

KAPASITAS APARATUR PEMERINTA

HAN DAERAH

OUTCOMES:

TUJUAN PENYELE-NGGARAA

N PEMERIN-

TAHAN DAERAH

TERCAPAI

GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL

ENVIRONMENTAL INPUT:

1.UUD 1945;2.UU NOMOR 32 TAHUN

2004;3.UU NOMOR 43 TAHUN

1999;4.UU NOMOR 25 TAHUN

2009;

INSTRUMENTAL INPUT:

1.PEMRNTHN

2.PEMRNTH PROV

3.PEMRNTH KAB/KOTA

1.EVALUASI

2.RENCANA TINDAK

3.ORIEN-TASI KDH/ WKDH

1.KLMBGAN

2.SISDUR

3.SDM

SUBJEK METODE OBJEK

FEEDBACK

FEEDFORWARD

Page 34: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR NEGARA MELALUI DIKLAT JABATAN PNS

DIKLATJAB PNS

• Diklat Prajab Gol. I• Diklat Prajab Gol. II• Diklat Prajab Gol. III

KEPEMIMPINAN

• Diklatpim Tk. IV• Diklatpim Tk. III• Diklatpim Tk. II• Diklatpim Tk. I

FUNGSIONAL

Jenis

Jenjang

• Sertifikasi• Substantif

I II Dst

TEKNIS

Jenis

Jenjang I II Dst

• Umum• Substantif• MP

• Dsb

DIKLATDLM JAB

DIKLATPRA JAB

34

Page 35: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DAN

LEMBAGA

MoU

BADAN DIKLAT

KEMENDAGRI

BPPSDM KESEHATA

N

BADAN DIKLAT

KL/LPNK LAIN

KERJASAMA KEDIKLATAN

DIPERLUKAN

Page 36: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA TAHUN 2012 [1]

1. Mengintegrasikan diklat dengan sistem pembinaan atau pola karir PNSD, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau penugasan pegawai memperhatikan diklat yang pernah diikuti;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara lain dengan membentuk atau mengembangkan Unit non struktural atau Tim Sertifikasi Kompetensi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;

3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan sistem pembinaan atau pola karir PNSD;

Page 37: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

KEBIJAKAN DIKLAT APARATURDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA TAHUN 2012 [1]

4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan dengan itu agar Kepala Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan unit kerja daerah maupun dengan stakeholder terkait lainnya;

5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan, tenaga kediklatan (widyaiswara, pengelola dan tenaga lainnya), sarana dan prasarana kediklatan;

6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota guna mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melalui diklat;

Page 38: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PRIORITAS PROGRAM DIKLATDI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA TAHUN 2012 [1]1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat Fungsional Binaan Kemendagri.

2. DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya.

3. Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.

Page 39: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PRIORITAS PROGRAM DIKLATTAHUN 2012 [2]

Bagi Penyelenggara Diklat (Permendagri No. 31/2007, Pasal

10):

1. Harus Memiliki Sertifikat Management of Training (MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural.

2. Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi Petugas Pelaksana Diklat.

Page 40: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

40

PENGATURAN DIKLAT TEKNIS

1. Pengaturan (Pedoman Teknis, Kurikulum dan Silabi, Modul) terkait dengan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan.

2. Misalnya, Teknis Pengaturan Diklat terkait dengan KESEHATAN, dilakukan oleh KEMENTERIAN KESEHATAN. BPPSDM KES Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri, atau sebaliknya, guna melaksanakan Diklat Teknis dimaksud di DAERAH melalui skema Kerjasama Kediklatan.

Page 41: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

41

PENGATURAN DIKLAT FUNGSIONAL

1.Pengaturan terkait dengan Diklat Fungsional diatur oleh INSTANSI (KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan;

2.KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN yang telah dibuat oleh Instansi Pembina.

Page 42: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

TIGA LEVEL KEBUTUHAN:

1. LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA;2. LEVEL JABATAN/POSISI;3. LEVEL INDIVIDU.

INTI PROSES AKD:

4. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN;5. ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI;6. PENILAIAN KESENJANGAN.

Page 43: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU

a. Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan;

b. Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi materi;

c. Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing;

d. Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing;

Page 44: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PENYELENGGARAAN DIKLATMODEL SATU PINTU

e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain;

f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga /instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat;

g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Page 45: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

45

DIKLAT TEKNIS UMUM DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI

SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN:

1. Diklat Kepegawaian;2. Diklat Tata Naskah Dinas;3. Diklat Kearsipan;4. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;5. Diklat Analisis Jabatan;6. Diklat Keprotokolan;7. Diklat Kehumasan;8. Diklat Kesekretariatan;9. Diklat Sistem Informasi;10.Diklat Pengelolaan Perencanaan.

Page 46: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

46

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH(Permendagri Nomor 37 Tahun 2008)

7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 Nama Diklat :

7 Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah:1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;2. Manajemen Keuangan Daerah;3. Manajemen Pemerintahan;4. Manajemen Pembangunan Daerah;5. Manajemen Kependudukan;6. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa; dan7. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri.

Page 47: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

47

DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah dengan Diklat Fungsional Pengawas Pemerintah sebagai syarat

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dengan Diklat

Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai syarat pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Page 48: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

PERAN PEMERINTAH DAERAH

48

1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan di bidang kediklatan dengan proyeksi sekurang-kurangnya 2,5% dari belanja pegawai.

2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat yang utuh, mulai dari pra-diklat, in-diklat dan pasca diklat.

3. Menyusun program diklat yang komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan dan Anggaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan diklat.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan pada Badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

6. Menyediakan aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang kependidikan.

Page 49: Paparan Kaban Diklat - Ren Prog Diklat Aparatur Kes-Lengkap

IVREFORMASI DIKLAT

APARATUR49