PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM DALAM

PENELITIAN HUKUMPENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum:Penelitian hukum: terdpt bbrp pendekatan terdpt bbrp pendekatan

pendekatan undang- undang pendekatan undang- undang (statute approach)(statute approach) pendekatan kasus pendekatan kasus (case approach)(case approach) pendekatan historis pendekatan historis (historical approach)(historical approach) pendekatan komparapendekatan komparatif (comparative approach)tif (comparative approach) pendekatan konseptual pendekatan konseptual (conceptual approach). (conceptual approach).

dengan pendekatan tersebut:dengan pendekatan tersebut:peneliti akan mendapatkan informasi dari peneliti akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang sedang berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicoba untuk dicari jawabnya. untuk dicari jawabnya.

Pendekatan undang-undang Pendekatan undang-undang (statute approach)(statute approach)

dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanganisedang ditangani

☼☼ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis:Bagi penelitian untuk kegiatan praktis:= akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk = akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesusaian antara: mempelajari adakah konsistensi dan kesesusaian antara:

- suatu UU dengan UU lainnya, atau - suatu UU dengan UU lainnya, atau - UU dan UU, atau - UU dan UU, atau - regulasi dan UU- regulasi dan UU

= Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk = Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan undang-undang Pendekatan undang-undang (statute approach)(statute approach)

☼☼Bagi penelitian untuk kegiatan akademis:Bagi penelitian untuk kegiatan akademis:

= mencari = mencari ratio legis ratio legis dan dasar dan dasar ontologisontologis lahirnya UU lahirnya UU tsb tsb

= Dengan mempelajari = Dengan mempelajari ratio legis ratio legis dan dasar dan dasar ontologis ontologis suatu UU peneliti sebenarnya mampu menangkap suatu UU peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang UU itu. kandungan filosofi yang ada di belakang UU itu.

= Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang = Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang UU UU itu, peneliti tsb akan dapat menyimpulkan mengenai itu, peneliti tsb akan dapat menyimpulkan mengenai ada ada tidaknya benturan filosofis antara UU dengan isu tidaknya benturan filosofis antara UU dengan isu yang yang dihadapi. dihadapi.

PPendekatan kasus endekatan kasus (case approach)(case approach)

☼☼ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

☼☼ dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. lain.

☼☼ menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio ratio decidendi decidendi atau atau reasoning reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. sampai kepada suatu putusan.

☼☼ ratio decidendi ratio decidendi atau atau reasoning reasoning tersebut merupakan referensi bagi tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Pendekatan kasus Pendekatan kasus (case approach)(case approach) tidak sama dengan tidak sama dengan

studi kasus studi kasus (case study)(case study)

Pendekatan kasus Pendekatan kasus (case approach):(case approach):beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. suatu isu hukum.

Studi kasus Studi kasus (case study) (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berhagai aspek hukumberhagai aspek hukum

(misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh (misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut Hukum Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dan Hukum Tata Negara)Pidana, Hukum Administrasi, dan Hukum Tata Negara)

Pendekatan historisPendekatan historis

☼☼ dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. isu yang dihadapi.

☼☼ diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

☼☼ pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. relevansi dengan masa kini.

(contoh: (contoh:

Isu mengenai advokat sebagai Isu mengenai advokat sebagai officiumofficium nobile nobile dikaitkan dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat, misalnya dengan Undang-Undang Advokat, misalnya perlu perlu pendekatan historis mengenai lahirnya pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan tersebut.)jabatan tersebut.)

Pendekatan komparatifPendekatan komparatif

☼☼ dilakukan dgn membandingkan UU suatu negara dengan UU dilakukan dgn membandingkan UU suatu negara dengan UU dari satu atau lebil negara lain mengenai hal yang sama. dari satu atau lebil negara lain mengenai hal yang sama.

☼☼ Dapat juga yang diperbandingkan di samping UU juga putusan Dapat juga yang diperbandingkan di samping UU juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan pendekatan:Kegunaan pendekatan:

utk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara UU tsbutk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara UU tsb

utk menjawab mengenai isu antara ketentuan UU dgn filosofi utk menjawab mengenai isu antara ketentuan UU dgn filosofi yang melahirkan UU itu. yang melahirkan UU itu.

akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi filosofi dan UU di antara negara-negara tersebut. dan UU di antara negara-negara tersebut.

(Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan (Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa)serupa)

Pendekatan konseptualPendekatan konseptual

☼ ☼ beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

☼☼ akan menemukan ide-ide yang melahirkan:akan menemukan ide-ide yang melahirkan:- pengertian-pengertian hukum, - pengertian-pengertian hukum, - konsep-konsep hukum, dan - konsep-konsep hukum, dan - asas-asas hukum - asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. yang relevan dengan isu yang dihadapi.

☼☼ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGANPENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN

(STATUTE APPROACH)(STATUTE APPROACH)

Kecuali penelitian dlm ruang lingkup hukum adat:Kecuali penelitian dlm ruang lingkup hukum adat:penelitian hukum dalam level dogmatik hukum penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. perundang-undangan.

Penelitian untuk karya akademik:Penelitian untuk karya akademik:pada level teori atau filsafat hukum dapat saja pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena (mungkin) belum ada undangan karena (mungkin) belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. diajukan.

Sebagai contoh:Sebagai contoh:

sebelum Indonesia memiliki UU Transaksi Elektronik sebelum Indonesia memiliki UU Transaksi Elektronik (Electronic Transaction Act) tidak tertutup kemungkinan (Electronic Transaction Act) tidak tertutup kemungkinan seseorang ingin mengangkat isu mengenai alat bukti dalam seseorang ingin mengangkat isu mengenai alat bukti dalam transaksi elektronik dalam penelitiannya. transaksi elektronik dalam penelitiannya.

-- pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu -- pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tsb tsb bukan pendekatan perUUan, melainkan pendekatan bukan pendekatan perUUan, melainkan pendekatan

konseptual karena isu sentral yang diajukan tsb konseptual karena isu sentral yang diajukan tsb dalam dalam ruang lingkup konseptual. ruang lingkup konseptual.

Tidak memahami ”makna” pendekatan perundang-undanganTidak memahami ”makna” pendekatan perundang-undanganbisa terjadi dlm melakukan bisa terjadi dlm melakukan legal research, legal research,

menempatkan menempatkan pendekatan perUUan sebagai salah satu pendekatan perUUan sebagai salah satu pendekatan pendekatan walaupun isu sentral yang diajukan belum walaupun isu sentral yang diajukan belum diatur oleh UUdiatur oleh UU

Tidak semua penelitian hukum pada level selain Tidak semua penelitian hukum pada level selain dogmatik dan bukan untuk keperluan praktik dogmatik dan bukan untuk keperluan praktik

menggunakan pendekatan perUUanmenggunakan pendekatan perUUan

Peneliti perlu memahami:Peneliti perlu memahami: hierarki dan hierarki dan asas-asasasas-asas

dalam peraturan perundang-uudangan. dalam peraturan perundang-uudangan.

Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004:Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004:peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

StatuteStatute berupa legislasi dan regulasiberupa legislasi dan regulasi

Pendekatan peraturan perundang-undangan:Pendekatan peraturan perundang-undangan:- pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.- pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Produk yang merupakan bProduk yang merupakan beschikking/decree eschikking/decree suatu keputusan yg diterbitkan oleh pejabat suatu keputusan yg diterbitkan oleh pejabat administrasi yg bersifat konkret dan khusus administrasi yg bersifat konkret dan khusus

(misal: Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan (misal: Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dll)Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dll)

tidak dapat digunakan dalam pendekatan UUantidak dapat digunakan dalam pendekatan UUan

Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004:Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004: Jenis dan Hierarki PerUUan RIJenis dan Hierarki PerUUan RI- UUD RI Tahun 1945- UUD RI Tahun 1945- UU/Perpu - UU/Perpu - Peraturan Pemerintah- Peraturan Pemerintah- Peraturan Presiden- Peraturan Presiden- Patron Daerah- Patron Daerah

Pasal 7 (4) UU No. 10/2004: Pasal 7 (4) UU No. 10/2004: Jenis Perat PerUUan selain sebagaimana dimaksud Ayat (1), diakui Jenis Perat PerUUan selain sebagaimana dimaksud Ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan PerUUan yang lebih tinggidiperintahkan oleh Peraturan PerUUan yang lebih tinggi

Penjelasan:Penjelasan:Jenis Perat PerUUan selain dlm ketentuan ini, antara lain, peraturan yang Jenis Perat PerUUan selain dlm ketentuan ini, antara lain, peraturan yang

dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, MA, Mahmah Konstitusi, dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, MA, Mahmah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang BPK, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang

setingkat setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat".yang setingkat".

Apabila dilihat sekilas bunyi penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 7 (1) Apabila dilihat sekilas bunyi penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004:UU No. 10 Tahun 2004:- seakan-akan kedudukan Peraturan MPR, MA dan organ negara lainnya seakan-akan kedudukan Peraturan MPR, MA dan organ negara lainnya

secara hierarkis berada di bawah Perda. secara hierarkis berada di bawah Perda. Akan tetapi:Akan tetapi:

-- apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 7 (4) akan terlihat bahwa -- apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 7 (4) akan terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh organ negara tersebut tidak peraturan yang dibuat oleh organ negara tersebut tidak

lebih lebih rendah dari Peraturan Daerah. rendah dari Peraturan Daerah.

Hal itu tergantung:Hal itu tergantung:kepada diperintahkan oleh perat perUUan yg mana; kepada diperintahkan oleh perat perUUan yg mana; jika diperintahkan oleh UU, Peraturan Bank Indonesia, jika diperintahkan oleh UU, Peraturan Bank Indonesia,

misalnya misalnya dapat dikatakan setingkat dengan PP karena dapat dikatakan setingkat dengan PP karena sama-sama sama-sama diperintahkan oleh UU sehingga merupakan diperintahkan oleh UU sehingga merupakan regulation; regulation;

sebaliknya, sebaliknya, apabila diperintahkan oleh PP, Peraturan Bank Indonesia apabila diperintahkan oleh PP, Peraturan Bank Indonesia berada di bawah PP dan dlm hal ini merupakan berada di bawah PP dan dlm hal ini merupakan delegated delegated regulation. regulation.

Dengan demikian:Dengan demikian:bukan lembaga yang menerbitkan perat perUUan yang bukan lembaga yang menerbitkan perat perUUan yang menentukan kedudukannya, melainkan perat perUUan menentukan kedudukannya, melainkan perat perUUan

yang yang mana yang menterintahkan yang menentukan kedudukan mana yang menterintahkan yang menentukan kedudukan peraturan perUUan dlm hierarki perat perUUan RI. peraturan perUUan dlm hierarki perat perUUan RI. Hal ini sangat berbeda dengan yang pernah Hal ini sangat berbeda dengan yang pernah

dituangkan dituangkan di dalam Ketetapan MPRS No. di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan XX/MPRS/1966 dan Ketetapam MPR-RI No. II Ketetapam MPR-RI No. II Tahun 2000.Tahun 2000.

Perlu memahami:Perlu memahami:

Asas Asas lex superior derogat legi inferiorilex superior derogat legi inferioriapabila terjadi pertentangan antara perat perUUan yang apabila terjadi pertentangan antara perat perUUan yang

secara secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, perat hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, perat perUUan perUUan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. disisihkan.

Dengan mempelajari ketentuan Pasal 7 (1) jo. ayat (4) UU No. Dengan mempelajari ketentuan Pasal 7 (1) jo. ayat (4) UU No. 10 10 Tahun 2004, peneliti tidak lagi terperangkap oleh kesalahan Tahun 2004, peneliti tidak lagi terperangkap oleh kesalahan yang yang dibuat oleh Ketetapan MPRS No. dibuat oleh Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 maupun XX/MPRS/1966 maupun Ketetapan MPR-RI No. III Tahun 2000.Ketetapan MPR-RI No. III Tahun 2000.

Asas Asas lex specialis derogat legi generalilex specialis derogat legi generali dua peraturan perUUan yang secara hierarkis dua peraturan perUUan yang secara hierarkis mempunyai mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi lingkup materi muatan antara kedua perat perUUan itu tidak muatan antara kedua perat perUUan itu tidak sama, maka sama, maka peraturan yang satu merupakan pengaturan peraturan yang satu merupakan pengaturan secara secara khusus dari yang lain.khusus dari yang lain. penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perUUan dalam diperhadapkan adalah dua peraturan perUUan dalam hierarki yang sama.hierarki yang sama.

Peraturan perUUan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan Peraturan perUUan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. situasi yang sedang berlangsung.

Bagaimana jika perat perUUan yang baru Bagaimana jika perat perUUan yang baru tidak memuat ketentuan tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi, yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi, tetapi tetapi termuat termuat di dalam perat per yang telah digantikan. di dalam perat per yang telah digantikan.

Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perUUan perUUan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan landasan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, peneliti peneliti harus dapat menyatakan bahwa ketentuan itul tetap berlaku harus dapat menyatakan bahwa ketentuan itul tetap berlaku

melalui aturan peralihan perat perUUan yang baru. melalui aturan peralihan perat perUUan yang baru.

Dengan demikian:Dengan demikian:

pendekatan perUUan juga mensyaratkan bahwa pendekatan perUUan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofispeneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap perat perUUan yang diacunya.dari setiap perat perUUan yang diacunya.

Peneliti:Peneliti:

☼☼ dalam pendekatan perundang-undangandalam pendekatan perundang-undangan bukan saja melihat kepada bentuk perat perUUanbukan saja melihat kepada bentuk perat perUUan tetapi juga tetapi juga

menelaah materi muatannyamenelaah materi muatannya

mempelajari:mempelajari:-- dasar ontologis lahirnya UU-- dasar ontologis lahirnya UU-- landasan filosofis UU-- landasan filosofis UU-- -- ratio legisratio legis dari ketentuan UU dari ketentuan UU

UU dibuat oleh wakil rakyat yg diandaikan dibuat oleh UU dibuat oleh wakil rakyat yg diandaikan dibuat oleh rakyatrakyat

regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyatdikehendaki oleh rakyat

Untuk memahami dasar ontologis UUUntuk memahami dasar ontologis UU

perlu diacu latar belakang lahirnya UU tsb perlu diacu latar belakang lahirnya UU tsb

Dalam Naskah Akademis:Dalam Naskah Akademis:

akan terlihat landasan filosofis mengapa UU itu diperlukanakan terlihat landasan filosofis mengapa UU itu diperlukan

dapat diketahui adanya studi perbandingan yang dilakukan dapat diketahui adanya studi perbandingan yang dilakukan oleh mereka yang menyiapkannyaoleh mereka yang menyiapkannya

akan diperoleh juga pemahaman mengenai UU negara lain akan diperoleh juga pemahaman mengenai UU negara lain tentang hal yang samatentang hal yang sama

perlu ditelaahperlu ditelaah risalah pembahasan UU itu di DPRrisalah pembahasan UU itu di DPR

(Peneliti dalam hal ini harus dapat memilah-milah mana yang dapat (Peneliti dalam hal ini harus dapat memilah-milah mana yang dapat dimasukkan ke dalam dasar ontologis dan filosofis dan mana yang dimasukkan ke dalam dasar ontologis dan filosofis dan mana yang

tidak tidak relevan untuk ditelaah karena hanya pandangan politis)relevan untuk ditelaah karena hanya pandangan politis)

Peneliti hukum:Peneliti hukum: seorang jurisseorang juris

bukan pengamat bukan pengamat

sehingga tidak pada posisi yang netral, melainkan sehingga tidak pada posisi yang netral, melainkan sudah sudah bersikap kritis terhadap yang ditelaahnya.bersikap kritis terhadap yang ditelaahnya.

harus tetap berpegang kpd suatu sikap bahwa harus tetap berpegang kpd suatu sikap bahwa hukum bukan sekadar gejala atau fenomena hukum bukan sekadar gejala atau fenomena sosial, melainkan suatu fenomena budaya. sosial, melainkan suatu fenomena budaya.

(Sebagai suatu fenomena budaya hukum harus dipandang (Sebagai suatu fenomena budaya hukum harus dipandang sebagai konsep budaya, yaitu suatu konsep realitas yang sebagai konsep budaya, yaitu suatu konsep realitas yang

dikaitkan dgn nilai-nilai yg justru harus ditampung oleh UU itu)dikaitkan dgn nilai-nilai yg justru harus ditampung oleh UU itu)

Undang-undang:Undang-undang: harus mencerminkan gagasan yg ada di harus mencerminkan gagasan yg ada di

belakangnya, yaitu belakangnya, yaitu keadilankeadilan. . bukan sekadar produk tawar-menawar bukan sekadar produk tawar-menawar

politikpolitik (Jika suatu UU cuma menghasilkan dan (Jika suatu UU cuma menghasilkan dan

merupakan merupakan legitimasi dari tawar-menawar politiklegitimasi dari tawar-menawar politik, , UU itu UU itu memang diundangkan dan sah, tetapi memang diundangkan dan sah, tetapi secara secara

hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan memuat nilai-nilai keadilan. .

Hal inilah yang seharusnya Hal inilah yang seharusnya diungkap oleh peneliti diungkap oleh peneliti

hukumhukum Sejak awal menjadi mahasiswa hukum sudah Sejak awal menjadi mahasiswa hukum sudah

dihadapkan kepada masalah keadilan)dihadapkan kepada masalah keadilan)

Ratio legisRatio legis dari suatu ketentuan UU dari suatu ketentuan UU perlu ditelaah. perlu ditelaah.

Ratio legis:Ratio legis: berkenaan dgn salah satu ketentuan dari berkenaan dgn salah satu ketentuan dari suatu suatu UU yang diacu dalam menjawab isu hukum yg UU yang diacu dalam menjawab isu hukum yg

dihadapi peneliti. dihadapi peneliti. secara sederhana dpt diartikan alasan secara sederhana dpt diartikan alasan mengapa mengapa ada ketentuan itu. ada ketentuan itu.

Membahas Membahas ratio legisratio legis suatu ketentuan UU tidak suatu ketentuan UU tidak dapat terlepas dari dasar ontologis dan landasan dapat terlepas dari dasar ontologis dan landasan filosofis UU yg memuat ketentuan itu.filosofis UU yg memuat ketentuan itu.

Membahas Membahas ratio legisratio legis perlu juga ajaran interpretasi perlu juga ajaran interpretasi atau penafsiran. atau penafsiran.

sebab tidak semua teks UU jelas.sebab tidak semua teks UU jelas.