Pengarah:Dr. Ir. M Bakrun, MMDirektur Pembinaan SMK

Arie Wibowo Khurniawan, S.Si. M.Ak.Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK

Chrismi Widjajanti, S.E, MBAKepala Seksi Program, Direktorat Pembinaan SMK

Penanggung Jawab

Ketua Tim

Tim Penyusun

Editor

Desain dan Tata Letak

Penerbit

Pendanaan Operasional Non Personalia Untuk Optimalisasi Mutu Lulusan SMK

Imam SujadiAnis Rahmawati

Universitas Sebelas MaretUniversitas Sebelas MaretUniversitas Sebelas MaretUniversitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret

Aris BudiyantoDini OctoriaKristiandi

Mohamad HerdykaMuhammad Abdul MajidAri

Rayi Citha DwisendyKarin Faizah Tauristy

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah KejuruanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN :

Kata Pengantar

Kebijakan yang relevan dan baik selalu ditopang oleh suatu kajian yang baik pula. Artinya selalu ada korelasi positif antara suatu kajian yang berbasis penelitian akademik dengan kebijakan apa yang diambil. Tentu dalam konteks ini adalah yang ada kaitannya dengan pengembangan SMK ke depannya. Kajian NSPK ini bertujuan tidak lain untuk menjawab hal tersebut. Tuntutan pembaharuan kebijakvan ditengah arus dan gelombang modernisasi yang semakin dinamis sangat diperlukan terlebih perkembangan revolusi Industri sudah mencapai 4.0 yang berbasis cyber physical system ini. Revolusi industri sangat memiliki keterkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan salah satunya pada aspek penggunaan peralatan praktik sebagai penunjang kompetensi siswa. Inti dari praktik siswa adalah memberikan kemam-puan practical dalam penguasaan penggunaan peralatan praktik, semakin alat yang dimiliki relevan dengan perkembangan zaman semakin membantu pula peserta didik dalam upgrading skill-nya.

Tidak hanya pada aspek tersebut, hal lain yang sangat urgent untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dijadikan basis pengambi-lan kebijakan adalah salah satunya terepresentasi dari tema kajian NSPK 2018 ini. Bisa dibilang dari beberapa kajian yang disajikan sudah cukup komperhensif. Pada aspek pengembangan karakter peserta didik SMK sudah dikaji, desain pengembangan bengkel, kompetensi dan kurikulum berdasarkan kompetensi abad 21, ditambah lagi dengan kajian potensi kewirausahaan berbasis cyberzone. Penelitian yang mengkorelasikan pengembangan SMK dengan kawasan ekonomi khusus memberikan warna terhadap khazanah yang ke depannya akan memberikan kontribusi penting pengambilan kebijakan oleh Direktorat. Selain itu riset tentang employability skill dan pengembangan SMK Pertanian di Indonesia melalui LARETA membantu untuk memetakan dan berkontribusi terhadap dinamika yang ada di SMK.

Pada akhirnya peyusunan buku ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk memberikan jalan keluar sekaligus penyelesaian terhadap permasalahan dan tuntutan pengembangan SMK di tengah arus deras perkembangan zaman yang selalu menuntut akan pembaharuan dari berbagai macam aspek. Kajian yang mewujud dalam buku ini memberi-kan angin segar untuk dijadikan basis penentuan kebijakan Direktorat ke depan. Kami dari direktorat memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para mitra dalam penelitian ini UNY, UGM, UNS, UPI, UMJ dan UMY. Semoga dengan diterbitkannya buku ini bisa membangkitkan semangat kepada berbagai macam elemen Direktorat, Sekolah, Peser-ta didik, Kampus untuk terus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pendidikan kita khususnya pada pendidikan kejuruan.

Jakarta, 26 November 2018

Dr. Ir. M. Bakrun, MM

ii

KATA PENGANTAR

Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Pasal 31 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan”. Ketetapan dalam UUD 1945 tersebut menegaskan

kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk

mendapatkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Nawa Cita poin kelima

yang menyebutkan pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia.

Terkait dengan penyediaan akses pendidikan menengah dalam hal ini SMK yang

berkualitas, untuk menciptakan SDM terdidik yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja,

dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan global era revolusi industri dunia ke-4. Teknologi

informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia sehingga segala hal menjadi tanpa batas

(borderless) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (unlimited). Semua

sendi kehidupan telah dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif

sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.

Tantangan di era revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh

pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar SMK yang

ada mampu meningkatkan daya saing lulusannya di tengah persaingan global dengan cara

mengantisipasi perubahan dunia yang kini telah dikuasai perangkat digital. Kebijakan strategis

perlu dirumuskan dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang keahlian, kurikulum,

sumber daya, serta pembiayaan. Buku ini disusun berdasarkan kajian hasil penelitian tentang

Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016,

dimana hasil kajian tersebut merupakan gagasan yang ditawarkan oleh penyusun setelah

mendapatkan masukan melalui FGD dengan para parktisi (Guru, kepala sekolah, Pengawas,

Unsur Direktorat PSMK, dan juga para akademisi.dari Perguruan Tinggi). Buku ini menawarkan

Gagasan tentang pembiayaan operasional non personalia untuk meningkatkan mutu lulusan SMK

pada beberpa bidang keahlian. Sedangkan pembiayaan investasi belum menjadi cakupan isi buku

ini.

Buku ini disusun berbasis pada data penelitian yang telah dilakukan di menjadi tiga

wilayah yaitu wilayah barat, tengah dan timur. Ketiga wilayah tersebut selanjutya dipilih

iii

perwakilan Provinsi secara random, dan setiap Provinsi terpilih diwakili oleh satu Program

Keahlian dari 9 Bidang Keahlian SMK yang sudah mendapatkan izin selaku LSP-P1. Dengan

selesainya penyusunan Buku Ini, penyusun mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha

Kuasa atas limpahan rahmad-Nya, diiringi dengan ucapan terima kasih pada semua pihak yang

telah membantu terselesaikannya buku ini. Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat dan

dapat dipergunakan oleh seluruh instansi terkait, baik negeri maupun swasta sehingga mampu

merancang pembiayaan operasional non personalia untuk meningkatkan mutu lulusan SMK.

Surakarta, Oktober 2018

Tim Penyusun

iv

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN SAMPUL ................................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. iv

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1

A. Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.................................................................................... 1

B. Revitalisasi SMK ............................................................................................................................ 6

C. Revolusi Industri 4.0 ....................................................................................................................... 8

D. Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 ........................................................................................ 10

BAB II BIAYA PENDIDIKAN................................................................................................................ 15

A. Landasan Hukum .......................................................................................................................... 15

B. Dana Operasional Non Personalia ................................................................................................. 17

BAB III PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN .................................................................. 21

A. Sistem Pembiayaan Pendidikan .................................................................................................... 21

B. Pengukuran Biaya Pendidikan ....................................................................................................... 22

BAB IV PENYUSUNAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL NON PERSONALIA ............................... 33

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................... 36

1

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan

Revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat adalah suatu era dimana

teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi

dan data yang tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital yang masif

sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin menyebabkan segala

hal menjadi tanpa batas (borderless). Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia,

termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta bidang pendidikan.

Peserta didik di era digital ini tentunya sangat berbeda karakteristiknya dengan era dimana

pendidik hidup di usianya. Prensky menyebutkan bahwa generasi yang lahir di era digital ini

adalah digital native, yang artinya, sejak lahir telah dilingkupi oleh berbagai macam peralatan

digital seperti computer, video game, digital music player, kamera video, telepon seluler serta

berbagai macam perangkat khas era digital (Prensky, 2001). Kondisi ini berpengaruh besar pada

psikologis anak-anak muda bangsa ini. Secara psikologis, manusia berada pada perkembangan

peta kognitifnya, perkembangan beragamnya kebutuhan, perubahan pada kebiasaan, adat

istiadat, budaya dan tata nilainya. Seiring dengan perkembangan zaman, secara tidak langsung

terjadi pergeseran nilai dan makna dalam cara memandang suatu permasalahan. Penanaman

karakter baik ini harus dilakukan oleh seorang guru dengan pola pendidikan yang sesuai dengan

tuntutan kemajuan zaman abad 21.

Pendidikan abad 21, mengacu pada tiga konsep pendidikan (yang telah diadaptasi oleh

Kemendikbud RI) untuk mengembangkan kurikulum baru, pada semua tingkatan pendidikan dari

SD sampai SLTA. Tiga konsep itu adalah, 21st century skills (Trilling dan fadel, 2009), Scientific

Approach (Dyer, et. Al, 2009) dan Authentic Assesment (Wiggins dan Mc Tighe, 2011),

diadaptasi untuk mengembangkan pendidikan Indonesia menuju Generasi Emas tahun 2045.

Untuk menjawab tantangan itu, seorang guru abad 21 juga bergeser persepsinya tentang belajar

dan mengajar. Guru abad 21 haruslah memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi untuk dapat

memenuhi layanan pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didiknya. Guru abad 21 harus

mengubah gaya mengajar dari cara lama menjadi gaya mengajar yang lebih komunikatif. Untuk

itu pembelajaran harus merujuk pada empat karakter belajar abad 21 yang dikenal dengan 4C

2

yaitu critical thinking dan problem solving, creative dan innovation, collaboration, dan

communication.

Tugas Guru dalam suatu proses pembelajaran di abad 21 adalah memfasilitasi peserta didik

untuk berpikir kritis dan kreatif dengan menyajikan isu-isu penting tentang permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi yang sedang

dipelajari. Dengan demikian peserta didik akan termotivasi untuk mengasah kemampuan

berpikirnya dalam meyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, sehingga dapat mengonstruk

pengetahuannya sendiri. Dalam proses mengonstruk pengetahuan tersebut seorang guru harus

memberikan kesempatan pada setiap peserta didiknya, untuk berkolaborasi dengan teman lain

dalam kelompok (team work), sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi multi arah.

Komunikasi timbal balik antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, serta

komunikasi dengan sumber belajar. Dengan demikian salah satu tugas guru dalam proses

pembelajaran adalah menjadi penghubung sumber belajar (resources linker) sehingga pendidikan

bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, melainkan proses menyalakan api pikiran (W.B.

Yeats).

Agar proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan baik satuan pendidikan harus

mampu menyediakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat bangsa dan Negara (Kemendikbud, 2003). Sejalan dengan pengertian tersebut

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sujadi, 2017).

Lembaga pendidikan berfungsi sebagai suatu harapan atau keinginan masyarakat dalam

mendidik generasi muda sehingga mampu berperan dalam mempertahankan nilai-nilai yang

3

dianggap baik, memperbaiki nilai-nilai lama menjadi nilai yang sesuai dengan perkembangan

masyarakat, dan mengembangkan nilai-nilai baru yang berguna bagi masyarakat. Tuntutan

masyarakat tersebut muncul disebabkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat, perubahan

sistem sosial, perubahan dalam perekonomian, perubahan politik, perkembangan dalam ilmu dan

teknologi, perubahan kebijakan pendidikan, dan berbagai masalah yang terjadi dalam dunia

internasional. Perubahan sistem sosial merupakan perubahan yang dirancang secara sistematis

agar terjadi tetapi perubahan sistem sosial itu dapat pula terjadi karena berbagai faktor yang tidak

dalam kontrol dan tidak direncanakan. Perubahan sistem sosial yang dirancang mungkin berkaitan

dengan aspek kehidupan lain misalnya ketika terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan dari

sistem yang sentralistis ke desentralistis, kehidupan ekonomi dari agraris ke industri, kehidupan

ekonomi dari industri ke informasi, kehidupan ekonomi dari informasi ke kreatif, kehidupan

ekonomi dari kreatif ke mindset. Perubahan sistem nilai dalam masyarakat terjadi akibat dari

terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat dan sebagaimana perubahan lainnya menuntut

lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk kehidupan baru yang

diperkirakan tersebut. Pendidikan harus peduli dan berupaya mempersiapkan generasi muda

untuk kehidupan yang lebih baik dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik, sikap hidup yang

lebih membangun citra kebangsaan yang positif, produktif, dan mengangkat harkat bangsa dalam

kontribusi terhadap masyarakat dunia. Kebijakan pendidikan yang mengabaikan kenyataan ini

akan sangat merugikan kehidupan bangsa di masa mendatang. Untuk itu karakter bangsa

merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa.

Terdapat lima elemen penting yang harus menjadi perhatian untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di sekolah seperti penyesuaian

kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dalam hal data Information

Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data

Analitic, serta mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan

lulusan yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literacy, technological

literacy dan human literacy.

4

2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan menengah yang adaptif dan responsif

terhadap era revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan bidang

keahlian yang dibutuhkan.

3. Persiapan sumber daya manusia khususnya guru dan peneliti serta perekayasa yang

responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Selain itu,

peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi

juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.

4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung era revolusi industri 4.0 dan

ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset.

5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri

dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Terkait dengan era ‘disruptive technology’, dunia pendidikan menjadi garis depan untuk

mewujudkan perubahan peradapan kehidupan. Sebagai salah satu lembaga pencetak tenaga

trampil yang mampu mengubah peradapan kehidupan, SMK harus mampu beradaptasi dengan

perkembangan teknologi dan harus mampu merespon kebutuhan masyarakat. Saat ini sudah

banyak lembaga pendidikan yang melakukan kegiatan pembelajaran secara online, sehingga

SMK harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut agar sekolah dalam hal ini

SMK tidak ditinggalkan atau harus tutup. Meskipun dunia cepat berubah, namun dunia

pendidikan harus mampu cepat adaptif dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman

dengan tetap menjaga karakter Indonesia.

Setelah sejak dua tahun lalu pemerintah sibuk pada fokus membangun infrastruktur, kini

saatnya pemerintah untuk fokus pada menyiapkan Sumber Daya Manusia. Selama ini anggaran

untuk pendidikan vokasional terlampau kecil dan belum menjadi prioritas Beberapa pihak telah

merekomendasikan pemerintah untuk memperbanyak sekolah kejuruan yang kurikulumnya

disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan revolusi industri 4.0 baik dalam sistem pendidikan

formal maupun non formal. Namun, selama ini terjadi mismatch antara kompetensi yang

dibangun melalui pendidikan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan di industri.

Indonesia tidak bisa menghindari terjadinya revolusi industri 4.0. Dengan adanya revolusi

tersebut, banyak pekerjaan yang bersifat repetitif terancam dihilangkan dan digantikan oleh

teknologi. Meskipun demikian, dengan adanya era revolusi industri 4.0 akan muncul pekerjaan

5

yang baru. Untuk itu bangsa Indonesia harus menyiapkan anak muda penerus bangsa agar dapat

menyesuaikan diri dengan menyediakan pendidikan yang dapat mengoptimalkan pengetahuan

dan teknologi yang tersedia saat ini melalui digitalisasi, komputasi dan kemampuan analisis data

global. Berdasarkan rumusan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era teknologi oleh

presiden bersama pemimpin-pemimpin perusahaan terkemuka di Indosnesia, setidaknya ada lima

kemampuan yang harus dikuasai oleh tenaga kerja, antara lain kemampuan bahasa asing

terutama Bahasa Inggris, penguasaan bahasa pemrograman (coding), kepemimpinan,

kemampuan komunikasi, dan kreativitas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyusun kerangka revitalisasi

SMK dengan munculnya Inpres No. 9 Tahun 2016. Inpres tersebut memfasilitasi agar industri

mendapat pasokan tenaga kerja kompeten dan semua lulusan SMK bisa mendapat pekerjaan

yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan SMK harus

menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Penyelenggaraan

pendidikan di SMK harus didukung dengan biaya pendidikan yang sepadan dengan keterampilan

yang akan diperoleh lulusan SMK era revolusi industri 4.0. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan pada pasal 3 ayat 3 mengklasifikasikan biaya penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan ke dalam biaya investasi dan biaya operasi. Selanjutnya biaya investasi

terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Biaya

investasi menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk biaya operasi

diklasifikasikan menjadi dua yaitu, biaya personalia dan nonpersonalia. Buku ini pembahasannya

akan difokuskan pada biaya operasional non personalia dalam menghasilkan mutu lulusan yang

optimal.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu kunci utama untuk menyelenggarakan pendidikan

menengah kejuruan yang mampu menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan

Industrial Revolution 4.0 adalah meningkatkan kualitas pembelajaran selaras dengan Education

4.0 atau terjadinya link and mach antara pendidikan di SMK dan Kebutuhan Dunia Industri.

Sistem pendidikan kejuruan harus mampu memfasilitasi effective engagement dalam setiap

proses pembelajaran. Dalam hal ini SMK harus mampu memfasilitasi pembelajaran visual yang

memungkinkan siswa untuk mencoba dan melihat hasilnya secara langsung, berkolaborasi dalam

belajar untuk mendorong learner & learning center, dan mengakses alat-alat yang diperlukan

serta informasi global yang mendukung pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan kajian

6

mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang

dimaksud dan selanjutnya dapat dibuat suatu perencanaan pembiayaan operasional non

personalia di SMK agar dapat menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja dalam era

revolusi industri 4.0 seperti saat ini.

B. Revitalisasi SMK

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya peranan Sekolah Kejuruan dalam memenuhi

kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatkan daya saing bangsa, pemerintah

mengupayakan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah kejuruan

dengan dikeluarkannya Inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Pengembangan SMK

diselaraskan dengan kebijakan utama pembangunan ekonomi pemerintah, agar pembangunan

ekonomi yang direncanakan negara dapat tercapai. Program Pembangunan di Bidang Ekonomi

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai

pelaksanaan Nawa Cita di bidang Perekonomian yaitu membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketiga Agenda Nawa

Cita tersebut diwujudkan dalam program kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

yang antara lain pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia,

membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, membangun

transportasi umum masal perkotaan, membangun perumahan dan kawasan permukiman,

peningkatan kedaulatan pangan, ketahanan air, serta kedaulatan energi.

Perkuatan pendidikan SMK dilakukan dengan memprioritaskan pada bidang-bidang

kompetensi keahlian di SMK yang diproyeksikan akan tumbuh dan berkembang dengan cepat,

sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, diharapkan

ketersediaan tenaga terampil yang dihasilkan dari SMK dapat menopang seluruh kebutuhan

bangsa. Program Prioritas perkuatan SMK tersebut dibagi dalam empat bidang, yaitu: Bidang

Pertanian, Bidang Kemaritiman, Bidang Pariwisata dan Bidang Industri Kreatif. Secara umum

usaha yang dilakukan untuk mengembangkan SMK di bidang ini adalah dengan memberikan

bantuan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Poros Maritim

7

Indonesia dan membangun ketahanan pangan. Adapun jenis bantuan yang akan diberikan

diantaranya (Renstra SMK, 2014):

1. Bantuan Pengembangan SMK Perikanan dan Kelautan diberikan kepada SMK lingkup

Bidang Studi Keahlian Perikanan dan Kelautan, dapat digunakan untuk pembangunan

fisik/bangunan baik struktur maupun infrastruktur serta peralatan pendidikan termasuk

Pembangunan Unit Sekolah Baru. Direktorat PSMK mentargetkan dapat membangun

minimal 400 SMK perikanan dan kelautan unggulan pada tahun 2019.

2. Bantuan Pengembangan SMK Pertanian ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah

menuju ketahanan pangan nasional. Bantuan diberikan kepada SMK yang membuka Bidang

Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi dan digunakan untuk pembangunan fisik/bangunan

baik struktur maupun infrastruktur serta peralatan pendidikan termasuk untuk pembangunan

unit sekolah baru. Direktorat PSMK mentargetkan dapat membangun minimal 600 SMK

pertanian unggulan pada tahun 2019.

3. Bantuan Pengembangan SMK Pariwisata dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam

bentuk dana untuk pembangunan ruang dan/atau infrastruktur serta peralatan bagi SMK

Bidang Studi Keahlian lingkup Pariwisata yang ditunjuk.

Berdasarkan struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan tahun 2017, Program

keahlian di dalam empat bidang keahlian yang menjadi prioritas dalam revitalisasi SMK adalah

sebagai berikut (DitDasMen, 2017):

1. SMK bidang keahlian pertanian terdiri dari program keahlian: Agribisnis Tanaman,

Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik

Pertanian.

2. SMK bidang keahlian kemaritiman terdiri dari program keahlian: Pelayaran Kapal

Perikanan, Pelayaran Kapal Niaga.

3. SMK bidang keahlian pariwisata terdiri dari program keahlian: Perhotelan dan Jasa

Pariwisata, Kuliner, Tata Kecantikan, Tata Busana.

4. SMK bidang keahlian Seni dan Industri Kreatif terdiri dari program keahlian: Seni Rupa,

Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Musik, Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan,

Seni Teater, Seni Broadcasting dan Film.

8

C. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 telah dipandang sebagai sebuah ancaman. Banyak pendapat yang

mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi komputasi dan robotik, banyak pekerja

level menengah ke bawah yang akan kehilangan pekerjaan. Pendapat ini benar jika hanya dilihat

dari satu sisi, yaitu hilangnya sektor pekerjaan yang diambil alih oleh mesin, komputer dan

robot. Namun, di sisi lain dari perkembangan teknologi yang pesat ini telah tercipta lapangan

kerja pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada bidang yang terkait dengan

teknologi informasi dan komputer. Namun demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut

dituntut untuk dapat membekali diri dengan pengetahun dan keterampilan baru yang sesuai

dengan lapangan kerja yang tercipta. Seorang pengemudi taksi online, misalnya, harus memiliki

pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan telepon pintar, membaca peta (GPS),

menganalisis data terkait jumlah dan konsentrasi pengambilan penumpang, mengambil

keputusan dan memecahkan masalah yang selalu berganti dalam memberikan layanan kepada

orang yang berbeda-beda, serta memberikan layanan sesuai dengan karakteristik penumpang.

Selain dituntut memiliki keterampilan mengemudi yang baik, pengemudi taksi online dituntut

untuk kreatif, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah yang kompleks.

Berdasarkan data dari McKinsey Global Institute (MGI) tahun 2017, revolusi industri dari

revolusi yang pertama sampai revolusi keempat (4.0) telah berdampak pada perubahan lapangan

pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan. Dari 16 bidang pekerjaan di Amerika Serikat, terjadi

penurunan kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian (-39%), rumah tangga (-6,1%), pabrik (-

5,2%), transportasi (2,5%), dan pertambangan (1,9%); dengan total penurunan sebanyak 56,7%

dari total tenaga kerja yang dibutuhkan di Amerika Serikat. Di sisi lain, kesebelas sektor yang

lain telah mampu menyediakan tambahan lowongan pekerjaan kepada sejumlah 54,8% dari total

tenaga kerja di Amerika Serikat, dengan persentase yang tersebar hampir merata pada

perdagangan (10,7%), kesehatan (9,6%), pendidikan (8,6%), layanan bisnis dan reparasi (7%),

layanan profesional (5%), keuangan (4,6%), pemerintah (4,5%), hiburan (2%), konstruksi

(1,8%), layanan masyarakat (0,7% dan telekomunikasi (0,3%) (MGI analysis, 2017).

Teknologi dan perangkat komputer yang menjadi pemicu revolusi industri ke-4 ternyata

telah menghapus, mengganti dan menambah lapangan kerja. Dari data penyerapan tenaga kerja

yang terkait dengan penggunaan teknologi komputer di Amerika Serikat, sejumlah 3,5 juta

9

pekerjaan hilang dan digantikan oleh 19,3 juta pekerjaan (terjadi lonjakan penambahan pekerjaan

sebesar 15,8 juta atau sebanyak 10% dari total kebutuhan pekerjaan di Amerika Serikat).

Hadirnya teknologi komputer dan internet telah menyumbang 1,9 juta pekerjaan di Amerika

serikat di akhir tahun 2015 (MGI analysis, 2017). Perubahan ini dapat terjadi secara global di

seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN.

Otomatisasi pada era revolusi industri 4.0 telah berdampak pada lebih dari 800 lapangan

kerja, lebih dari 2000 jenis aktivitas pekerjaan, dan 18 kemampuan yang dibutuhkan dalam

setiap aktivitas pekerjaan, yang tergabung dalam lima kelompok kemampuan: persepsi sensorik,

kemampuan kognitif, kemampuan alami mengolah bahasa,kemampuan sosial dan emosional, dan

kemampuan fisik (MGI analysis, 2017). Berdasarkan prediksi hasil analisis MGI, minimal

terdapat tiga keterampilan yang harus dikuasai tenaga kerja, yaitu keterampilan menerapkan

keahliannya, keterampilan berinteraksi dengan stakeholder, dan keterampilan mengelola massa.

Hal ini berimplikasi pada tuntutan penyiapan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan

yang semakin kompleks, yang selanjutnya akan berimplikasi pada kebutuhan peningkatan proses

pendidikan yang mampu membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan

dengan revolusi industri 4.0.

Dalam konteks lulusan SMK, pekerjaan yang sesuai dengan lulusan sekolah menengah

dan lulusan diploma akan mengalami otomasi sebanyak 44-51% (Bureau of Labor Statistics,

2014). Hal ini berimplikasi pada tuntutan revitalisasi pembelajaran di SMK sehingga lulusan

SMK siap menghadapi tuntutan pekerjaan di era revolusi industri 4.0. Revitalisasi ini akan

berjalan dengan baik dengan dukungan dana yang cukup, termasuk dukungan dana investasi dan

dana operasional pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di SMK harus mampu memberi

fasilitas pembelajaran yang mampu membangun pengetahuan dan mengembangkan keterampilan

yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Dukungan dana operasional harus mencukupi untuk

melaksanakan semua aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan, baik di sekolah maupun di dunia

industri selama kegiatan magang dan praktik industri.

Untuk dapat menyiapkan lulusan yang mampu memenuhi tantangan revolusi industri 4.0,

pemerintah perlu melakukan modernisasi sistem pendidikan untuk abad ke-21 (education 4,0).

Analisis kami tentang kemampuan kinerja yang paling diminati di era otomasi baru

menunjukkan pentingnya keterampilan teknologi, tapi juga kemampuan bekerja sama,

10

kreativitas, komunikasi,dan keterampilan sosial dan emosional. Pemerintah perlu memberi

dukungan kepada SMK untuk dapat melakukan transformasi pembelajaran dari model

pembelajaran yang didominasi oleh inisiasi guru menjadi pembelajaran menggunakan teknologi

digital yang mendorong pembelajaran yang berpusat pada cara dan minat belajar siswa.

Selain memberi dukungan kepada SMK agar dapat menyelenggarakan pembelajaran abad

21 dengan memanfaatka teknologi informasi dan komputer, pemerintah perlu memberi dukungan

dana dan/atau akses kepada SMK untuk melaksanakan kegiatan magang di dunia industri yang

telah mengalami revolusi industri 4.0. Beberapa negara termasuk Jerman dan Swiss telah

menunjukkan bahwa magang bisa menjadi pendekatan yang hebat dan berhasil untuk

mengajarkan keterampilan teknis. Singapura telah menunjukkan melalui program Skills Future

Initiative bahwa setiap siswa dapat didukung dan dimotivasi untuk terus memperoleh

keterampilan baru. Pemerintah perlu mendorong, mengidentifikasi, dan mendanai program

percontohan inovatif yang dapat mengurangi kesenjangan keterampilan antara tuntutan dunia

kerja di era revolusi industri 4.0 dengan lulusan SMK.

D. Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

Secara umum, definisi pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah suatu aktivitas untuk

membimbing dan mengarahkan orang agar bisa belajar untuk diri mereka sendiri. Untuk itu,

pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan dan situasi di mana seseorang dapat

memunculkan potensi dan kemampuan mereka sendiri, dan mengasah kemampuan yang mereka

miliki untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri, menafsirkan dunia dengan cara unik

mereka sendiri, dan akhirnya menyadari potensi penuh mereka. Dengan demikian, setiap orang

dituntut untuk dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi yang dimiliki melalui

pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dan selanjutnya menciptakan sesuatu

yang baru untuk dirinya sendiri dan/atau masyarakat.

Di era teknologi informasi dan komputer ini, setiap orang dapat mengakses informasi dan

sumber belajar tanpa batasan ruang dan waktu. Sumber belajar tersebut dapat berupa literatur,

video tutorial dan video yang berisi informasi umum lainnya. Dengan tersedianya sumber belajar

yang dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu tersebut, cara dan tuntutan belajar telah

berubah dari cara belajar dengan moda tatap muka terstruktur menjadi cara belajar yang visual,

11

melihat dan mencoba, fleksibel, kolaboratif dan berbasis individu siswa. Perubahan moda belajar

dan sumber belajar ini berimplikasi pada perlunya transformasi pendidikan dari pembelajaran

verbal berbasis kurikulum yang kaku menjadi pembelajaran visual yang sesuai dengan cara

belajar siswa dan konteks dunia saat ini.

Selain pengaruh dari akses sumber belajar yang visual dan tidak terbatas ruang dan

waktu, pembelajaran abad 21 juga dipengaruhi oleh tuntutan zaman. Di era revolusi industri 4.0

yang serba digital ini, setiap orang dituntut untuk mampu menempatkan diri dengan baik untuk

dapat bertahan. Dalam dunia kerja, pekerjaan yang dahulu tersedia telah banyak digantikan oleh

mesin digital. Selain itu muncul banyak pekerjaan baru yang menuntut pengetahuan dan

keterampilan yang sesuai. Untuk itu, banyak pekerja yang harus mempelajari keterampilan baru

yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang menggunakan teknologi digital.

Secara umum, terdapat 18 kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan

aktivitas pekerjaan di era revolusi industri 4.0. Ke-18 kemampuan tersebut adalah sebagai

berikut: 1) kemampuan persepsi sensorik, 2) kemampuan mengambil informasi, 3) kemampuan

mengenali pola-pola/kategori-kategori, 4) kemampuan membangkitkan pola / kategori baru, 5)

kemampuan memecahkan masalah, 6) kemampuan memaksimalkan dan merencanakan, 7)

kreativitas, 8) kemampuan mengartikulasikan / menampilkan output, 9) kemampuan

berkoordinasi dengan berbagai pihak, 10) kemampuan menggunakan bahasa untuk

mengungkapkan gagasan, 11) kemampuan menggunakan bahasa untuk memahami gagasan, 12)

kemampuan penginderaan sosial dan emosional, 13) kemampuan membuat pertimbangan sosial

dan emosional, 14) kemampuan menghasilkan output emosional dan sosial, 15) kemampuan

motorik halus / ketangkasan, 16) kemampuan motorik kasar, 17) kemampuan navigasi, 18)

kemampuan mobilitas

Setiap peserta didik perlu mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi masing-

masing dalam konteks bidang ilmu dan pekerjaan yang akan digeluti di masa datang dalam

rangka untuk dapat memiliki ke-18 kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan

aktivitas pekerjaan di era revolusi industri 4.0. Pembelajaran di sekolah harus mampu

mengitegrasikan ke-18 kemampuan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang membangun

daya sensorik siswa, kemampuan kognitif, kemampuan alami berbahasa, kemampuan sosial dan

emosional, dan kemampuan fisik. Untuk itu perlu dirancang skenario pembelajaran yang mampu

12

menciptakan lingkungan dan situasi di mana seseorang dapat memunculkan potensi dan

kemampuan mereka sendiri, dan mengasah kemampuan yang mereka miliki untuk menciptakan

pengetahuan mereka sendiri dalam kaitannya dengan bidang ilmu yang mereka tekuni sekarang

dan bidang pekerjaan yang akan digeluti di masa datang.

Terkait dengan tuntutan revolusi industri 4.0, SMK dituntut untuk mampu membekali

lulusan dengan kompetensi yang cukup. Pembelajaran di SMK harus mampu menjembatani

terjadinya proses belajar siswa yang visual, fleksibel, konkret, berpusat pada siswa, berbasis

proses untuk meningkatkan kemampuan critical thinking dan problem solving, berbasis capaian

(outcome-based) untuk meningkatkan kompetensi yang mampu menjawab tantangan kebutuhan

pengguna (graduate employability), mendorong siswa untuk berani menerima tantangan dan

berkolaborasi lintas disiplin.

Pendidikan di SMK dapat menerapkan berbagai pola penyelengaraan pendidikan yang

dapat dilaksanakan secara terpadu yaitu pola pendidikan sistem ganda (PSG), multi entry-multi

exit (MEME), dan pendidikan jarak jauh.

1. Pola pendidikan sistem ganda (PSG), adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola

bersama-sama antara SMK dengan industri/ asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP),

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang

merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif

pelaksanaan, seperti day release, block release, dsb. Durasi pelatihan di industri

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan s.d. 1(satu) tahun pada industri dalam dan atau luar

negeri. Pola pendidikan sistem ganda diterapkan dalam proses penyelenggaraan SMK dalam

rangka lebih mendekatkan mutu lulusan dengan kemampuan yang diminta oleh dunia

industri/usaha

2. Pola multi entry-multi exit sebagai perwujudan konsep pendidikan dengan sistem terbuka,

diterapkan agar peserta didik dapat memperoleh layanan secara fleksibel dalam

menyelesaikan pendidikannya. Dengan pola ini, peserta didik di SMK dapat mengikuti

pendidikan secara paruh waktu karena sambil bekerja atau mengambil program/kompetensi

di berbagai institusi pendidikan antara lain SMK lain, lembaga kursus, diklat industri,

politeknik, dan sebagainya.

13

3. Pendidikan jarak jauh adalah suatu pola pembelajaran dimana peserta didik di SMK dapat

menyelesaikan pendidikannya tanpa perlu hadir secara fisik di sekolah. Pola ini akan

diterapkan secara terbatas hanya bagi mata diklat atau kompetensi yang memungkinkan

untuk dilaksanakan sepenuhnya secara mandiri. Ada tiga bentuk RPL yang diatur oleh

Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, yang salah satunya adalah mengakui capaian

pembelajaran yang diperoleh individu melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau

pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka

pembelajaran sepanjang hayat.

Program pendidikan kejuruan di era revolusi industri 4.0 harus didukung oleh semua

pihak, termasuk pemimpin sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat dan industri, serta

pemerintah. Pemimpin sekolah harus dapat menciptakan dan mengawal kebijakan yang

beorientasi pada penyelenggaraan proses pembelajaran di SMK yang gayut dengan tuntutan

revolusi industri 4.0. Guru harus mampu membimbing, mendorong dan memfasilitasi siswa agar

mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Orang tua, masyarakat dan

industri harus berkontribusi sesuai dengan peran masing masing. Pemerintah sebagai stakeholder

utama harus mampu memberi arah dan haluan pendidikan yang kuat serta menyediakan fasilitas

pendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas di SMK, yang meliputi dana

pengembangan sarana dan prasarana serta dana operasional pendidikan.

Dukungan dana ini harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran yang gayut dengan

tuntutan revolusi industri 4.0 di SMK. Besaran dana yang dialokasikan harus didasarkan pada

needs assessment terhadap kebutuhan operasional proses pembelajaran, baik pembelajaran di

sekolah maupun pembelajaran di dunia industri. Kebutuhan operasional pembelajaran di sekolah

tidak terbatas pada kebutuhan operasional pembelajaran di kelas atau di laboratorium/ bengkel

kerja saja. Kebutuhan operasional pembelajaran juga mencakupi biaya praktik secara mandiri

atau berkelompok secara virtual. Di samping untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional

untuk pembelajaran di sekolah, dukungan dana juga sangat diperlukan untuk melaksanakan

pembelajaran langsung di dunia industri. Untuk itu perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap

kebutuhan pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang

dituntut di era revolusi industri 4.0. Hasil dari needs assessment ini kemudian digunakan sebagai

14

acuan untuk melaksanakan analisis besaran biaya (Cost Structure Analisis/CSA) yang diperlukan

untuk menyediakan layanan pembelajaran di SMK.

15

BAB II

BIAYA PENDIDIKAN

A. Landasan Hukum

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945

(Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan

yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana

guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas

tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap

satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak

mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang

orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa

setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali

bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang

berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah

Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa

memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib

16

belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

PP. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,

kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan

minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan

dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah

dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan,

serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana

penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,

masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat

dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan

sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut

mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur

dengan PP. Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan

Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan

sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di

daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.

Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai

dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen

ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan.

Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA,

pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan

17

dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran, maka perlu

diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal

7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku

teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional

pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8

ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki

buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak

mewajibkan; untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orang tua/walinya

membelinya di pasar; untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku

teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku

teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi

perpustakaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan secara

spesifik mengklasifikasikan pendanaan untuk biaya satuan pendidikan berdasarkan

penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Pendanaan

pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung

jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. Untuk pendanaan tambahannya

dapat bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain

yang sah. Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

menjadi tanggung jawab penyelenggara yang dalam hal ini adalah yayasan pendidikan yang

bersangkutan, dan untuk pendanaan tambahannya dapat bersumber dari yayasan, orang tua/wali

peserta didik, masyarakat di luar orang tua/wali, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan

atau sumber lain yang sah.

B. Dana Operasional Non Personalia

Proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik, membutuhkan

berbagai sumber daya untuk penyelenggaraannya seperti pendidik, tenaga kependidikan, sarana

dan prasarana serta peran serta masyarakat. Faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan

18

BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI

Biaya Investasi Lahan

Pendidikan

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

BIAYA OPERASI

Biaya Personalia

Biaya Non Personalia

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

BEASISWA

pendidikan adalah dana pendidikan. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang

disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan

pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan

operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar

Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

PP Nomor 48 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 mengklasifikasikan biaya satuan

pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.

Selanjutnya biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi

selain lahan pendidikan, dan biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia.

Gambar 3.4 berikut adalah gambar skema biaya satuan Pendidikan.

Gambar 3.4. Skema Biaya Satuan Pendidikan

Biaya operasi non personalia untuk SMK merupakan biaya yang dibutuhkan satuan

pendidikan SMK dalam rangka pelaksanaan operasional sekolah selain gaji dan tunjangan

pegawai. Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya mengklasifikasikan biaya

operasi non personalia menjadi 11 kelompok biaya yang dapat digambarkan pada gambar 3.5.

sebagai berikut:

19

Alat tulis sekolahBahan dan Alat

Habis Pakai

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

RinganBiaya Daya dan Jasa

Biaya Transportasi/Perjadi

nBiaya Konsumsi Biaya Asuransi

Biaya Pembinaan Siswa/Ekstrakurikul

er

Biaya Uji Kompetensi

Biaya Praktik Kerja Industri

Biaya Pelaporan

Gambar 3.5. Rincian Biaya Operasi Non Personalia untuk Satuan Pendidikan

Mengacu pada gambar tersebut, yang dimaksud alat tulis sekolah adalah biaya untuk

pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.

Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan

praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum

bahasa, alat-alat dan bahan- bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum

ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan- bahan kebersihan, alat-alat

dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis

dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah

biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk

mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai

tempat belajar dan mengajar. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan

daya dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti

listrik, telepon, air, dan lain-lain. Biaya transport/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai

keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota

maupun ke luar kota. Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan

sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah,

perlombaan di sekolah/madrasah, dan lain-lain. Biaya asuransi adalah biaya membayar premi

20

asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan,

dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktik

kerja di industri, dan lain-lain. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk

menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka,

Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR),

olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan

keagamaan, dan lain-lain. Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian

kompetensi bagi peserta didik SMK yang akan lulus. Biaya praktik kerja industri (prakerin)

adalah biaya untuk penyelenggaraan praktik industri bagi peserta didik SMK. Biaya pelaporan

adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang

berwenang.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk satuan pendidikan SMK, pihak

sekolah menginputkan kesebelas biaya operasi non personalia tersebut ke dalam 8 Standar

Nasional Pendidikan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), yaitu: 1) Standar Isi; 2)

Standar Proses; 3) Standar Penilaian; 4) Standar Kompetensi Lulusan; 5) Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan; 6) Standar Sarana dan Prasarana; 7) Standar Pengelolaan; dan 8) Standar

Pembiayaan. Seiring dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang memasuki era

industri 4.0, pihak SMK tidak bisa hanya mengikuti panduan pembiayaan operasional yang telah

ditentukan Pemerintah. SMK harus kreatif untuk mendesain pembiayaan operasional yang

mengakomodir penyelenggaraan pendidikan di era industri 4.0 sehingga dapat menghasilkan

lulusan unggul dan siap memenangi persaingan dunia kerja.

21

BAB III

PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya

tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem

pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing provinsi

seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan,

ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu

terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem

dengan kondisi provinsi. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat

dilakukan dengan cara: i) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin,

tingkat buta huruf; ii) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai

kewajiban pemerintah pusat menyubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor

lainnya.

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan memengaruhi bagaimana

sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik

dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa

yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang

paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggungjawab pemerintah

dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap

siswa. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab

orang tua dalam menyekolahkan vs social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan

ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia

digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah

geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan

bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah.

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues,

school expenditures, capital and current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan

tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah

22

berbeda. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan memengaruhi bagaimana sumber

daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang

berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan

pendidikan. yakni: keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa

pendidikan dapat disediakan, keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik, keputusan

tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan, dan keputusan tentang sistem

pembiayaan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah.

Untuk mewujudkan tugas pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,

pemerintah telah mengeluarkan program yang diberi nama Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) yaitu salah satu dari program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan

pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana

program wajib belajar 9 tahun. Adapun tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan menengah

adalah: Membantu biaya operasional sekolah non personalia; Menaikkan Angka Partisipasi

Kasar (APK); Mengurangi angka putus sekolah; Memberi peluang yang setara untuk siswa

miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau serta berkualitas; dan

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Agar penggunaan uang BOS tepat guna

dan tepat sasaran maka disusunlah Petunjuk Teknis Penggunaan uang BOS.

Untuk tiap provinsi, besaran uang BOS masing masing siswa dalam satu tahun untuk

siswa SMA maupun SMK adalah sama. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

pemerintah dalam membiayai pendidikan kejuruan ini diantaranya adalah ada perbedaan antara

jenis training yang umum dan spesifik, pilihan antara training yang on dan off the job,

Keseimbangan antara pembiayaan dari pemerintah dan sektor swasta, Pentingnya praktik kerja

sebagai kelanjutan dari jenis pendidikan ini, Pembayaran kompensasi selama mengikuti

pendidikan, serta sumber daya yang dialokasikan untuk jenis pendidikan ini

B. Pengukuran Biaya Pendidikan

Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana

yang ada namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk

melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena

memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. Sehingga

23

berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya

variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Analisis

kecukupan biaya pendidikan ini digunakan untuk mengalokasikan dana pendidikan. Dari hasil

penelitian di beberapa provinsi di Indonesia, sekolah mencoba memperhitungkan biaya

pendidikan berdasarkan standar kecukupan.

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh

beberapa faktor, diantaranya: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, Jumlah siswa, Tingkat

gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive), Rasio siswa

dibandingkan jumlah guru, Kualifikasi guru, serta perubahan dari pendapatan (revenue theory

of cost). Berdasar data yang telah dikumpulkan, Tim telah melakukan kunjungan lapangan ke 8

provinsi dan 32 kabupaten/kota. Pemilihan daerah survei berdasarkan purposive sampling,

disebabkan kondisi daerah yang sangat bervariasi, waktu dan tenaga yang terbatas. Akurasi

data biaya pendidikan sangat diperlukan dalam penentuan pembiayaan operasional non

personalia pendidikan. Studi maupun data yang lebih menyeluruh dan rinci mengenai satuan

biaya berdasarkan kualitas barang dan jasa di masa yang akan datang sangat diperlukan untuk

merevisi besaran pembiayaan pendidikan.

Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan

untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya

pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Dana operasional sekolah sebagian

besar berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah

program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan

pendidikan dasar dan menengah. Penggunaan biaya operasi non personalia yang dilakukan

sekolah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Hasil penelitian tentang penggunaan dana operasi non personalia yang ada di sekolah saat

ini cenderung melaporkan penggunaan dana BOS yang saat ini ada. Secara umum penggunaan

dana operasional pendidikan non personalia di sekolah digunakan untuk memenuhi 8 standara

nasional pendidikan sebagai berikut ini:

1. STANDAR ISI (Permendikbud 21/2016), penggunaan dana digunakan untuk kegiatan:

24

1.1. Penyusunan Silabus, dan RPP (Konsumsi dan ATK) 1.2. Pengembangan Silabus (Konsumsi dan ATK) 1.3. Penyusunan program Layanan Pengembangan (Konsumsi dan ATK) 1.4. Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar (Konsumsi dan ATK) 1.5. Lokakarya Pengembangan Muatan Lokal (Konsumsi dan ATK) 1.6. Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (Konsumsi dan ATK) 2. STANDAR PROSES (Permendikbud 22/2016), penggunaan dana digunakan untuk

kegiatan: 2.1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Konsumsi dan ATK)

2.1.1.a. Pembelajaran Scientific &/ Inkuiri &/ discovery &/ Project Based Learning di Sekolah/Workshop/Learning Factory

1) Buku Teks Pelajaran 2) Alat dan Bahan habis pakai 3) Alat dan Bahan Praktik Workshop 1 4) Alat dan Bahan Praktik Workshop 2 5) Alat dan Bahan Praktik Workshop 3 6) Pembelajaran Praktik di Learning Factory (Transportasi, Honor,

Konsumsi) 7) Alat dan Bahan pembelajaran Olahraga 8) Bahan dan Alat Pembelajaran Matematika: 9) Bahan dan Alat Pembelajaran Pendidikan Agama: 10) Bahan dan Alat Pembelajaran Bahasa Indonesia: 11) Bahan Pembelajaran Remedial: 12) Bahan Pembelajaran Pengayaan:

2.1.1.b. Pembelajaran Praktik Kerja Industri/magang 1) Manajemen pengelolaan Prakerin 2) Konsumsi Koordinasi tim pengelola 3) Transport penjajagan dan penandatanganan MOU dengan mitra

industri 4) Konsumsi Koordinasi sekolah dengan mitra industri 5) Transport koordinasi sekolah dengan mitra industri 6) Buku administrasi prakerin 7) Pembekalan pra prakerin (Konsumsi, Transport dan Honor

Pemateri) 8) Penerjunan, Supervisi dan penarikan peserta prakerin oleh

pembimbing (Konsumsi, Transport dan Honor Pembimbing) 9) Asuransi Siswa 10) Evaluasi kegiatan prakerin (Konsumsi, Transport dan Honor

Pemateri) 2.1.2. Penyelenggaraan Perpustakaan (ATK)

2.1.3. Kegiatan Ekstrakurikuler (Transport dan Honor) 2.1.3.1. Kegiatan Ekskul Keagamaan 2.1.3.1. Lomba MTQ Tingkat Kab/Kota 2.1.3.1. Kegiatan Ekskul Olahraga 2.1.3.2. Kegiatan Ekskul Kesenian

25

2.1.3.3. Kegiatan Ekskul Pramuka 2.1.3.4. Kegiatan Perkemahan HUT Pramuka

2.1.4. Kegiatan Pertandingan dan Perlombaan (Konsumsi, Transport dan Honor) 2.1.4.1. Mengikuti Lomba Baris-Berbaris Tingkat Kecamatan atau

Kabupaten/Kota 2.1.4.2. Olimpiade Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 2.1.4.3. Lomba Keterampilan Siswa tingkat Kabupaten/Kota 2.1.4.4. Gelar Inovasi Pendidikan (Pameran Tk Prop)

2.2. Pengawasan Proses Pembelajaran 2.2.1. Supervisi oleh Kepala Sekolah 2.2.2. Supervisi oleh Pengawas

3. STANDAR PENILAIAN (PerMenDikBud 23/2016), penggunaan dana digunakan untuk kegiatan: 3.1. Penilaian Kompetensi Dasar (Konsumsi, Penggandaan soal) 3.2. Penilaian Tengah Semester 3.3. Penilaian Akhir Semester 3.4. Uji kompetensi keahlian produktif 3.5. Uji Coba Ujian Nasional (UN) (Konsumsi, Transport, pengandaan soal dan

Honor) 3.6. Ujian Nasional (UN) 3.7. Ujian Tulis Sekolah 3.8. Ujian Praktik

4. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (Permendikbud 20/2016), penggunaan dana digunakan untuk kegiatan: 4.1. Kegiatan Keagamaan (Konsumsi, Transport dan Honor) 4.2. Penyuluhan Tentang Hidup Sehat 4.3. UKS, PMR dan Kegiatan Ekstrakulikuler 4.4. Lokakarya Bedah SKL 4.5. Workshop Pendidikan Karakter dan Soft Skill Siswa 4.5. Lokakarya Penyusunan Program Life Skills 4.6. Ceramah tentang Motivasi Berprestasi 4.7. Analisis Standar Kelulusan Ujian Nasional 4.8. Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang akademik dan Non Akademik

5. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Permendiknas 24/2007) penggunaan dana digunakan untuk kegiatan: 5.1. Pelatihan Scientific Learning (Konsumsi, Transport dan Honor) 5.2. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui MGMP 5.3. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Melalui MKKS 5.4. Peningkatan Kualifikasi Guru 5.4. Peningkatan Profesi Guru Melalui Pelatihan PTK

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA (Permendiknas 24/2007) penggunaan dana digunakan untuk kegiatan:

6.1 Pengecatan Ruangan dan Pagar Sekolah 6.2 Perbaikan Atap Bocor 6.3 Perbaikan Plafon Ruang Sekolah

26

6.4 Perbaikan Pintu dan Jendela 6.5 Perbaikan Ubin/Keramik 6.6 Perbaikan Fasilitas WC 6.7 Perbaikan Meubeler 6.8 Perbaikan Peralatan Kantor 6.9 Perbaikan Sanitasi Sekolah 6.10 Pemeliharaan Taman Sekolah 6.11 Pemeliharaan Lapangan Olahraga 6.12 Pemeliharaan Fasilitas Sekolah Lainnya 6.13 Pemeliharaan Komputer Laboratorium 6.14 Pemeliharaan Laboratorium IPA 6.15 . Pemeliharaan Laboratorium Bahasa 6.16 . Pemeliharaan Alat-alat listrik/penerangan 6.17 . Pemeliharaan peralatan ibadah (Masjid) 6.18 . Pemeliharaan AC Ruang Laboratorium 6.19 . Pemeliharaan AC Kantor

1. STANDAR PENGELOLAAN (Permendiknas 19/2007) penggunaan dana digunakan untuk kegiatan:

7.1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah (Konsumsi, Transport dan ATK)

7.2 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Penjaringan Siswa Kelas X dan Siswa Pindahan

7.3 Meningkatkan Hubungan Kerja dengan Komite Sekolah 7.4 Meningkatkan Hubungan dengan Masyarakat/Orang Tua

7.4.1. Pertemuan dengan orang tua siswa baru 7.4.2. Nasional Sosialisasi Ujian 7.4.3. Tambahan Jam untuk Peningkatan SKL 7.4.4. Lokakarya Penyusunan SPM Sekolah

2. STANDAR PEMBIAYAAN (Permendiknas 69/2009) penggunaan dana digunakan untuk kegiatan:

8.1. Pelatihan Manajemen Keuangan Sekolah 8.2. Pengelolaan Dana Komite (Konsumsi, Transport dan ATK) 8.3. Administrasi dan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang

Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya operasi non

personalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP),

biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan

dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji

kompetensi, biaya praktik kerja industri, dan biaya pelaporan. Biaya alat tulis sekolah adalah

biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses

belajar. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-

27

bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan

praktikum bahasa, alat-alat dan bahanbahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan

praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan

kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, tooner/tinta

printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan

memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan

prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Biaya

daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang yang mendukung

kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll. Biaya

transport/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik,

tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota.

Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan

sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah,

perlombaan di sekolah/madrasah, dll. Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi

untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta

didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktik kerja di

industri, dll. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan

kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah

Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga,

kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan,

dll.

Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta

didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus. Biaya praktik kerja industri

(prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktik industri bagi peserta didik SMK. Biaya

pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada

pihak yang berwenang.

Ketika sekolah telah mampu memetakan kegiatan kegiatan untuk menunjang kompetensi

lulusan agar sesuai dengan tuntutan dunia di era revolusi industri seharusnya sekolah mampu

merancang CSA (Cost Structure Analisys) untuk menentukan besran biaya yang dibutuhkan

28

sekolah per siswa pertahun untuk menentukan biaya operasional non personalia agar dapat

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan RI 4.0.

Berdasarkan daftar isian penggunaan dana BOS sekolah yang menjadi sampel penelitian

ini, ditemukan bahwa penggunaan dana BOS di sekolah sampel penelitian sangat beragam.

Keberagaman penggunaan dana BOS ini terlihat sangat ekstrim seperti dapat dilihat pada grafik

gambar 5.12 – 5.14 tentang penggunaan dana BOS di satu sekolah di Jakarta, Palembang, dan

Malang berikut.

Gambar 5.12. Perbandingan Total Biaya Operasional non Personalia Berdasarkan Standar

BOSP Kota di Jakarta

0,0699686350,052536083

0,704301296

0,01257357

0,132214651

0 0,028405766 0

Perbandingan Total Biaya Operasi Non Personalia Berdasarkan Standar BOSP Kota Jakarta

29

Gambar 5.13. Perbandingan Total Biaya Operasional non Personalia Berdasarkan Standar

BOSP di Kabupaten/Kota di Palembang

Gambar 5.14. Perbandingan Total Biaya Operasional non Personalia Berdasarkan Standar

BOSP di Kabupaten/Kota di Malang

8%

0%

38%

1% 2%

51%

0% 0%

Perbandingan Total Biaya Operasi Non Personalia Berdasarkan Standar BOSP Kabupaten/Kota Palembang

0% 0%

98%

0% 0% 1% 0% 1%

Perbandingan Total Biaya Operasi Non Personalia Berdasarkan Standar BOSP Kabupaten/Kota Malang

30

Di sekolah sampel Jakarta terjadi ketimpangan penggunaan dana BOS. Sebanyak 70,4%

dana BOS dialokasikan pada pembiayaan standar penilaian/UN sedangkan hanya 5% dana BOS

digunakan untuk standar proses, 1% untuk standar kompetensi, 0% untuk standar sarpras dan 0%

untuk standar pembiayaan. Komposisi pembiayaan ini mengindikasikan bahwa sekolah belum

mengelola dana BOS untuk mendukung delapan standar pendidikan dengan baik.

Di sekolah sampel Palembang terjadi ketimpangan penggunaan dana BOS. Sebanyak 38%

dana BOS dialokasikan pada pembiayaan standar penilaian/UN dan 51% untuk standar sarpras,

sedangkan 0% dana BOS digunakan untuk standar proses, 1% untuk standar kompetensi, 0%

untuk standar pengelolaan dan 0% untuk standar pembiayaan. Komposisi pembiayaan ini

mengindikasikan bahwa sekolah belum mengelola dana BOS untuk mendukung delapan standar

pendidikan dengan baik.

Di sekolah sampel Malang terjadi ketimpangan penggunaan dana BOS yang sangat

ekstrem. Sebanyak 98% dana BOS dialokasikan pada pembiayaan standar penilaian/UN dan

51% untuk standar sarpras, sedangkan 0% dana BOS digunakan untuk standar proses, 1% untuk

standar kompetensi, 0% untuk standar pengelolaan dan 0% untuk standar pembiayaan.

Komposisi pembiayaan ini mengindikasikan bahwa sekolah belum mengelola dana BOS untuk

mendukung delapan standar pendidikan dengan baik.

Alokasi pembiayaan menggunakan dana BOS yang timpang tersebut mengindikasikan

bahwa sekolah belum mengelola pembelajaran, administrasi pembelajaran, program pendukung

pembelajaran dan sarana pendukung pembelajaran dengan baik. Hal ini masih jauh dari kondisi

pembelajaran yang gayut dengan revolusi industri 4.0 yang diharapkan. Bahkan untuk

melaksanakan pembelajaran yang gayut dengan kondisi sebelum revolusi industri 4.0 pun

sekolah belum menunjukkan pengelolaan dana BOS yang baik untuk mendukung kedelapan

standar pendidikan.

Dari kedelapan standar pendidikan, dengan asumsi bahwa sarana dan prasarana sekolah

sudah cukup memadai, ada empat standar yang akan selalu membutuhkan alokasi biaya,

terutama dari dana BOS. Keempat standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar

penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Pengelolaan alokasi dana BOS yang baik tentu akan

memberi alokasi pembiayaan yang cukup dan dengan proporsi yang baik bagi keempat standar

pendidikan tersebut.

31

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayan dengan dana BOS tidak

mencerminkan manajemen pembiayaan yang baik. Alokasi yang tidak proporsional dalam satu

sekolah dan sangat beragam antar satu sekolah dengan sekolah lain menunjukkan bahwa

pembiayaan operasional non personalia di sekolah dengan dana BOS belum mempertimbangkan

proporsi alokasi dana dan kebutuhan riil pemenuhan delapan standar pendidikan. Berdasarkan

data yang diperolah melalui instrumen penelitian tentang alokasi dana BOS yang diisi oleh

bendahara di 23 sekolah sampel, hanya 11 (48%) sekolah sampel menunjukkan pengelolaan

pembiayaan operasional non personalia dengan dana BOS yang cukup proporsional. Data dari 3

(13%) sekolah menunjukkan ketimpangan yang ekstrem dan data dari 9 (39%) sekolah

menunjukkan alokasi pembiayaan operasional non personalia yang tidak proporsional. Dengan

demikian, hanya sekitar 48% sekolah sampel yang mengelola dana pembiayaan operasional non

personalia dengan dana BOS secara proporsional. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa hanya

sekitar 48% sekolah sampel mengelenggarakan pendidikan dengan alokasi dana yang

proporsional untuk kedelapan standar pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan sekolah, tim peneliti menemukan bahwa

pembelajaran di sekolah masih berkisar pada pembelajaran yang relevan dengan DUDI yang

menyerap lulusan sekolah. Hal ini terungkap dalam pernyataan sekolah bahwa pembelajaran dan

praktik laboratorium dilaksanakan selaras dengan kebutuhan dunia usaha selama ini, BUKAN

untuk menjawab tantangan dunia industri yang telah merambah pasar globlal dan revolusi

industri 4.0.

Dari sisi pembiayaan operasional non personalia, pimpinan sekolah melaporkan dalam

wawancara bahwa sekolah tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran

terkait dengan pemenukah kedelapan standar pendidikan. Informasi ini juga tercermin pada

rincian alokasi pembiayaan yang dilaporkan oleh bendahara sekolah yang menunjukkan usaha

untuk menyerap dana. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaian antara kegiatan dan jumlah siswa

dan/atau personil yang membutuhkan biaya. Ini menunjukkan bahwa dana BOS yang dikelola

sekolah lebih dari kebutuhan sekolah.

Beberapa alokasi pembiayaan program pendukung pembelajaran yang termasuk dalam

standar pendidik dan tenaga kependidikan juga mengindikasikan bahwa sekolah masih dalam

proses untuk menuju kondisi threshold penerapan K13 melalui pembelajaran saintifik. Banyak

dana yang dialokasikan untuk pelatihan pembelajaran saintifik. Hal ini menunjukkan bahwa

32

sekolah masih berfokus pada pembelajaran dalam konteks sebelum pembelajaran yang gayut

dengan revolusi industri 4.0.

Beberapa contoh pembiayaan yang dirancang oleh SMK Pariwisata besaran masing masing

alokasi untuk 8 standar pendidikan adalah sebagai berikut ini.

33

BAB IV

PENYUSUNAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL NON PERSONALIA

Panduan penyusunan biaya operasional non personalia ini merupakan panduan tentang

bagaimana kebutuhan biaya operasional non personalia disusun untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan rutin kegiatan operasional pendidikan di sekolah. Kebutuhan pembiayaan rutin

kegiatan operasional pendidikan di sekolah dalam panduan ini mencakupi kebutuhan operasional

pembelajaraan saat ini (kebutuhan standar untuk mencapai target kompetensi dalam kurikulum

nasional yang digunakan saat ini) dan kebutuhan operasional untuk menyelenggarakan kegiatan

pembelajaran yang gayut dengan RI 4,0.

Untuk menyusun pembiayaan operasional non personalia, sekolah perlu

mempertimbangkan kondisi yang ada di setiap sekolah (SDM dan sarpras), latar belakang

peserta didik, jenis layanan pendidikan yang diselenggarakan, dan dukungan masyarakat dan

DUDI yang dapat diperoleh. Selain itu, sekoah perlu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan

terkait kegiatan pendidikan sesuai standar kurikulum nasional dan kebutuhan pendidikan yang

gayut dengan RI 4.0. Sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan-kebutuhan tersebut secara

mendalam. Hasil dari analisis kebutuhan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan

penghitungan kebutuhan pembiayaan operasional non personalia untuk menentukan komponen

biaya (cost structure) yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional

pendidikan yang dimaksud. Sekolah perlu melaksanakan analisis kebutuhan komponen biaya

(Cost Structure Analysis/CSA) untuk masing-masing kegiatan operasional pendidikan. Hasil

kegiatan CSA yang dilakukan sekolah akan menjadi agregat biaya yang dibutuhkan setiap

peserta didik selama mengikuti proses pendidikan dari awal masuk sampai lulus. Agregat ini

menjadi dasar penghitungan biaya pendidikan per peserta didik per tahun yang akan

didistribusikan dalam pos-pos pembiayaan BOS, SPP, dan dana masyarakat lainnya.

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sekolah dalam menyusun

pembiayaan operasional non personalia untuk memenuhi target pembelajaran dan tantangan RI

4.0 adalah sebagai berikut.

34

1. Sekolah melakukan evaluasi diri untuk mengetahui kondisi SDM dan sarpras di

sekolah, latar belakang peserta didik, jenis layanan pendidikan yang diselenggarakan,

dan dukungan masyarakat dan DUDI yang dapat diperoleh. Hasil evalusi diri ini

merupakan dasar untuk menentukan kegiatan pendidikan yang akan dilenggarakan dan

kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tersebut.

2. Sekolah menyusun kerangka kebutuhan dasar dan kerangka kebutuhan tambahan

untuk menyelenggarakan pendidikan yang gayut dengan RI 4.0. Kerangka kebutuhan

ini kemudian disusun dalam bentuk matriks kegiatan per tahun selama kurun waktu

pendidikan dari awal peserta didik masuk sekolah sampai lulus.

3. Sekolah melakukan analisis kebutuhan pembiayaan masing-masing kegiatan yang

diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang dimaksud. Analisis kebutuhan ini

mencakupi analisis kebutuhan pembiayaan (CSA) semua kegiatan pendidikan yang

dibutuhkan setiap seluruh rombel selama kurun waktu pendidikan yang ditempuh dari

awal peserta didik masuk sekolah sampai lulus. CSA ini dilakukan untuk menghitung

kebutuhan pembiayaan masing-masing kegiatan dengan menghitung secara rinci setiap

komponen pembiayaan setiap kegiatan. Untuk itu perlu diketahui:

a. Frekwensi setiap kegiatan setiap tahun (bisa 1 kali, 2 kali, 4 ali, ½ kali, 1/3

kali, dst.)

b. Standar kebutuhan BHP. Misal: jumlah BBM yang diperlukan untuk

melakukan praktik otomotif siswa satu kelas. Standar ini menjadi angka

indeks yang menjadi dasar penghitungan kebutuhan biaya.

c. Standar kebutuhan ATK. Misal: untuk kegiatan persiapan pembelajaran

seorang guru membutuhkan kertas HVS untuk mencetak silabus sebanyak

30 lembar, RPP sebanyak 160 lembar, dan materi sebanyak 60 lembar,

sehingga total kebutuhan HVS setiap guru dalam kegiatan tersebut adalah

250 lembar. Standar ini menjadi angka indeks untuk menghitung kebutuhan

biaya ATK kertas.

35

d. Tarif sewa alat atau kontribusi penggunaan alat yang disediakan pihak lain.

Tarif ini digunakan sebagai besaran biaya satuan untuk menghitung

kebutuhan satu kegiatan.

e. Tarif Standar Biaya Masukan (SBM) untuk menyusun harga satuan

4. Agregat angka hasil CSA yang merupakan angka komprehensif yang dibutuhkan

untuk menyelenggarakan layanan pendidikan dari awal peserta didik masuk sekolah

sampai lulus digunakan sebagai dasar untuk menyusun pos-pos pendapatan sekolah.

Angregat angka ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang telah

dapat dipenuhi dengan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS, biaya

yang telah dipenuhi dengan fasilitas dari DUDI dan untuk menentukan apakah sekolah

perlu menggalang dana masyarakat.

Dalam hal dana yang diperoleh dari penerintah dan fasilitas yang diperoleh dari DUDI

telah memenuhi dan/atau melebihi kebutuhan, sekolah dapat menyusun kegiatan pengembangan

selanjutnya untuk lebih memantapkan penyelenggaraan pendidikan yang gayut dengan RI 4.0.

dalam penganggaran biaya untuk melaksanakan kegiatan, sekoah hendaknya menerapkan prinsip

efisiensi dan efektivitas. Dengan menerapkan evaluasi diri, melakukan identifikasi kebutuhan

dan CSA dengan berlandaskan pada indeks pembiayaan yang valid dan berpegang teguh pada

peraturan Kementerian Keuangan melalui SBM, sekolah diharapkan mampu merencanakan dan

menyusun pembiayaan operasional non personalia untuk menyelenggarakan pendidikan yang

berkualitas yang mampu menjawab tantangan RI 4.0.

Untuk membantu sekolah menyusun pembiayaan oprasional non personalia, buku panduan

ini dilengkapi dengan contoh model penghitungan biaya operasional non personalia berdasarkan

kegiatan dan komponen kebutuhan setiap kegiatan yang dapat diidentifikasi. Sekolah dapat

memilih dan menambah kegiatan beserta komponen kebutuhan setiap kegiatan yang dirasa perlu

untuk dibiayai.

36

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembinaan SMK. (2015). Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P., Dewhurst, M. (2017)

A future that works: Automation, employment, and productivity (Executive summary). McKinsey Global Institute.

Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R., Sanghvi, S. (2017).

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. McKinsey Global Institute.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20-24 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Standar

Proses, Standar Penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya.

Peraturan Mentri Perhubungan No. PM. 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran0020Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

37

Sujadi, Imam, dkk (2016). Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8275/D5.3/KR/2016

tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Waras Kamdi. 2017. Indonesia Menuju Negara Vokasi. Majalah SMK Bisa, EDISI 4 - TAHUN

2017. Yamnoon, Sumate. (2018). Education 4.0, Teachinng and Learning in 21th Century. Thailand,

TRU

                     

A. ASUMSINo. Jumlah Satuan1. 4 rombel2. 36 orang3. 432 orang4. 1 orang5. 4 orang6. 50 orang7. 10 orang8. 20 mapel9. 100 persen

B. PENGHITUNGAN

Jumlah Keterangan Jumlah Satuan Jumlah Keterangan Jumlah

2 3 4 5 6 7 8=2x4x6 10 111. STANDAR ISI (Permendikbud 21/2016)

1.1. Penyusunan Silabus, dan RPP

Konsumsi 51kepsek,

wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

ATK:a. Buku Kurikulum 60 guru 1 buah 1 semester 60 22.500 1.350.000b. Kertas HVS A4 2 kegiatan 1 rim 1 tahun 2 48.000 96.000c. Tinta printer (isi ulang) 2 kegiatan 1 buah 1 tahun 2 16.800 33.600d. Penggandaan 64 rangkap 50 lembar 1 tahun 3200 200 640.000

Sub Total 3.012.100

1.2. Pengembangan Silabus

Konsumsi 51kepsek,

wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

Jumlah Siswa per Rombel Program Keahlian Jumlah Siswa per Program KeahlianJumlah Siswa Satu sekolah

1.1 Program Keahlian       :Teknik Konstruksi dan Properti

PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) - JENJANG SMKKABUPATEN/KOTA ………. PROVINSI ……….

TAHUN …..1. Bidang Keahlian         :Teknologi dan Rekayasa

1.1.1 Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan     (4 Tahun)

Jenis Asumsi Keterangan

Jumlah Rombel Jumlah Program Keahlian

Kepala Sekolah (Kepsek)Jumlah Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang Sarpras, Bidang Humas

Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) ... Pustakawan, ... Laboran, …. Teknisi, …. Tata usaha, …. Tenaga Jumlah Guru (termasuk Kepsek dan … Kepsek, …. Wakepsek, …. Guru Mapel, ….. Guru BK

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per Tahun

Frekuensi Volume Biaya Satuan (Rp)

Kebutuhan Setiap

Jumlah Mata Pelajaran …. mapel umum, …. mapel mulokPersentase Guru Penerima Tunjangan Profesi …. orang dari …. orang total guru

1

Deskripsi Yang Membutuhkan

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

ATK:a. Buku Silabus 60 guru 1 buah 1 semester 60 22.500 1.350.000b. Kertas HVS A4 1 kegiatan 1 rim 1 tahun 1 48.000 48.000c. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 buah 1 tahun 1 16.800 16.800d. Penggandaan 64 rangkap 50 lembar 1 tahun 3200 200 640.000

Sub Total 2.947.300

1.3. Penyusunan program Layanan Pengembangan

Konsumsi 51kepsek,

wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

ATK:a. Buku Program Layanan Bimbingan 60 guru 1 buah 1 semester 60 22.500 1.350.000b. Kertas HVS A4 1 kegiatan 1 rim 1 tahun 1 48.000 48.000c. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 buah 1 tahun 1 16.800 16.800d. Penggandaan 64 rangkap 50 lembar 1 tahun 3200 200 640.000

Sub Total 2.947.3001.4. Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar

Konsumsi 51kepsek, wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

ATK:a. Buku Program Layanan Bimbingan 60 guru 1 buah 1 semester 60 22.500 1.350.000b. Kertas HVS A4 1 kegiatan 1 rim 1 tahun 1 48.000 48.000c. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 buah 1 tahun 1 16.800 16.800d. Penggandaan 64 rangkap 50 lembar 1 tahun 3200 200 640.000

Sub Total 2.307.300

1.5. Lokakarya Pengembangan Muatan Lokal

Konsumsi 51kepsek, wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

ATK:a. Buku Pedoman Pengembangan Mulok 60 guru 1 buah 1 semester 60 22.500 1.350.000b. Kertas HVS A4 1 kegiatan 1 rim 1 tahun 1 48.000 48.000c. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 buah 1 tahun 1 16.800 16.800d. Penggandaan 64 rangkap 50 lembar 1 tahun 3200 200 640.000

Sub Total 2.307.300

1.6. Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah

Konsumsi 51kepsek, wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

Page 2 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

ATK:a. Buku Pedoman Pengembangan Mulok 60 guru 1 buah 1 semester 60 22.500 1.350.000b. Kertas HVS A4 1 kegiatan 1 rim 1 tahun 1 48.000 48.000c. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 buah 1 tahun 1 16.800 16.800d. Penggandaan 64 rangkap 50 lembar 1 tahun 3200 200 640.000

Sub Total 2.307.300

TOTAL STANDAR ISI 15.828.600

2. STANDAR PROSES (Permendikbud 22/2016) 2.1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran2.1.1.a. Pembelajaran Scientific &/ Inkuiri &/ discovery &/ Project Based Learning di Sekolah/Workshop/Learning Factory

ATK:a. Buku Absensi Kelas 6 rombel 1 buah 1 tahun 6 15.000 90.000b. Buku Mutasi Murid 6 rombel 1 buah 1 tahun 6 15.000 90.000c. Buku Nilai Kelas 6 rombel 1 buah 2 semester 12 15.000 180.000d. Buku Inventaris Kelas 6 rombel 1 buah 1 tahun 6 15.000 90.000

e. Buku Tulis 50kepsek,

wakepsek, guru, dan TU

1 buah 1 tahun 50 5.500 275.000

Buku Teks Pelajarana. Buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000

b. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000

c. Buku Bahasa Indonesia 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000d. Buku Matematika 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000e. Buku Sejarah Indonesia 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000f. Buku Bahasa Inggris 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000g. Buku Seni Budaya 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000

h. Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000

i. Buku Simulasi dan Komunikasi Digital 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000j. Fisika 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000k. Kimia 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000l. Perakitan Komputer 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000

m. Simulasi Digital 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000n. Sistem Operasi 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000o. Jaringan Dasar 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000p. Pemrograman Web 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000q. Komputer Terapan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000r. Komunikasi Data 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.000 3.000.000s. Sistem Operasi Jaringan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.001 3.000.120t. Administrasi Server 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.002 3.000.240

Page 3 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

u. Rancang Bangun Jaringan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.003 3.000.360v. Jaringan Nirkabel 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.004 3.000.480w. Keamanan Jaringan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.005 3.000.600x. Troubleshooting Jaringan 4 Rombel 30 eksemplar 1 tahun 120 25.006 3.000.720

Alat dan Bahan habis pakaia. Spidol White Board 4 rombel 3 lusin 2 semester 24 7.950 190.800b. Penghapus White Board 4 rombel 3 buah 2 semester 24 3.500 84.000c. Tinta Spidol White Board (isi ulang) 4 rombel 3 botol 2 semester 24 10.000 240.000

Alat dan Bahan Praktek Workshop 1 (Jaringan Komputer)a. Pengadaan jobsheet 4 rombel 300 lembar 1 Semester 1200 200 240.000b. Kabel UTP 4 rombel 2 box 1 Semester 8 1.500.000 12.000.000c. AMP RJ45 Connector Cat 5E 4 rombel 3 box 1 Semester 12 200.000 2.400.000d. Tang Crimping RJ45 CAT5 4 rombel 6 Unit 1 Semester 24 200.000 4.800.000

Alat dan Bahan Praktek Workshop 2(Administrasi Jaringan)a. Pengadaan jobsheet 4 rombel 300 lembar 1 Semester 1200 200 240.000b. Kabel UTP 4 rombel 2 box 1 Semester 8 1.500.000 12.000.000c. AMP RJ45 Connector Cat 5E 4 rombel 3 box 1 Semester 12 200.000 2.400.000d. 8-Port Gigabit Managed Switch 4 rombel 5 Unit 1 Semester 20 500.000 10.000.000e. MIKROTIK RB750Gr3 4 rombel 5 Unit 1 Semester 20 1.000.000 20.000.000

Alat dan Bahan Praktek Workshop 3 (Jaringan Nirkabel)a Pengadaan jobsheet 4 rombel 300 lembar 1 Semester 1200 200 240.000b Kabel UTP 4 rombel 2 box 1 Semester 8 1.500.000 12.000.000c AMP RJ45 Connector Cat 5E 4 rombel 3 box 1 Semester 12 200.000 2.400.000d Access Point 4 rombel 6 buah 1 Semester 24 500.000 12.000.000e Antenna Wifi Outdoor Grid 4 rombel 6 buah 1 Semester 24 800.000 19.200.000f Kabel Wifi Perpanjangan Antena Extension 4 rombel 6 buah 1 Semester 24 200.000 4.800.000g Penguat Sinyal WiFi Outdoor 4 rombel 6 buah 1 Semester 24 77.000 1.848.000

h Alat pengukur kekuatan sinyal. (Signal spectrum Analyzer) 4 rombel 1 buah 1 Semester 4 6.000.000 24.000.000

Alat dan Bahan perlengkapan (Multimedia 2D dan 3D / Programming)a Pengadaan jobsheet 4 rombel 300 lembar 1 Semester 1200 200 240.000b CPU Build Up 1 rombel 40 Unit 1 Tahun 40 6.000.000 240.000.000

Alat dan Bahan perlengkapan (Image dan Video Editing)a Pengadaan jobsheet 4 rombel 300 lembar 1 Semester 1200 200 240.000b Kamera DLSR 1 rombel 1 Unit 1 Tahun 1 6.000.000 6.000.000

Page 4 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

c Handycam Sony HXR MC-2500 1 rombel 1 Unit 1 Tahun 1 12.000.000 12.000.000d PC / Server Render 1 rombel 1 Unit 1 Tahun 1 15.000.000 15.000.000

Alat dan Bahan pembelajaran Olahragaa. Bola Voli 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 209.700 629.100b. Net Voli 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 87.375 174.750c. Bola Sepak (Futsal) 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 139.800 419.400d. Bola Basket 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 144.375 433.125e. Raket Bulutangkis 1 sekolah 30 buah 1 tahun 30 80.000 2.400.000f. Net Bulutangkis 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 65.000 130.000g. Bola Bulutangkis (Shuttlecock) 1 sekolah 5 dos 1 tahun 5 45.000 225.000h. Tongkat Estafet 1 sekolah 5 buah 1 tahun 5 20.000 100.000i. Tongkat pemukul kasti 1 sekolah 5 buah 1 tahun 5 5.825 29.125

j. Peluit 1 sekolah 5 buah 1 tahun 5 50.000 250.000k Bola kasti 1 sekolah 10 buah 1 tahun 10 4.330 43.300l Bola Kaki 1 sekolah 5 buah 1 tahun 5 139.800 699.000

m Bola takraw 1 sekolah 5 buah 1 tahun 5 8.990 44.950

Bahan dan Alat Pembelajaran Matematika:a. Busur Derajat Besar 3 guru kelas 1 buah 1 tahun 3 20.000 60.000b. Busur Derajat Sedang 3 guru kelas 1 buah 1 tahun 3 15.000 45.000c. Busur Derajat Kecil 3 guru kelas 1 buah 1 tahun 3 12.000 36.000d. Jangka 3 guru kelas 1 buah 1 tahun 3 15.000 45.000e. Mistar Segitiga 3 guru kelas 1 set 1 tahun 3 11.750 35.250f. Mistar 3 guru kelas 1 buah 1 tahun 3 12.100 36.300g. Spidol Warna Warni 3 guru kelas 1 dos 1 tahun 3 11.300 33.900h. Dekak-Dekak/Sempoa 3 guru kelas 1 buah 1 tahun 3 20.000 60.000i. Buku Grafik 4 rombel 30 buah 1 tahun 120 7.500 900.000j. Pipet/Sedotan 4 rombel 30 meter 1 tahun 120 12.000 1.440.000k. Benang Wol 4 rombel 30 buah 1 tahun 120 10.000 1.200.000l. Kertas Manila 4 rombel 60 lembar 1 tahun 240 2.000 480.000

m. Lem kertas 4 rombel 30 buah 1 tahun 120 3.000 360.000

Bahan dan Alat Pembelajaran Pendidikan Agama:a. Kain Kafan 1 sekolah 20 meter 1 tahun 20 175.000 3.500.000b. Kertas Manila 3 guru mapel ybs 30 lembar 2 semester 180 2.000 360.000c. Spidol Kaligrafi 3 guru mapel ybs 3 dos 2 semester 18 34.100 613.800d. Spidol Warna Warni 3 guru mapel ybs 3 dos 2 semester 18 11.000 198.000

Bahan dan Alat Pembelajaran Bahasa Indonesia:a. Kertas Manila 4 rombel 30 lembar 2 semester 240 2.000 480.000b. Kertas Jilid 1 sekolah 50 pak 2 semester 100 6.500 650.000

Page 5 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

c. Kertas Folio Bergaris 1 sekolah 18 rim 2 semester 36 48.000 1.728.000d. Spidol permanen 4 rombel 2 batang 2 semester 16 6.700 107.200

Bahan dan Alat Pembelajaran PKn:a. Poster 4 rombel 30 lembar 1 tahun 120 15.000 1.800.000b. Kertas Manila 4 rombel 30 lembar 1 tahun 120 2.000 240.000c. Spidol warna warni 4 rombel 2 lusin 1 tahun 8 11.000 88.000

Bahan Pembelajaran Remedial:a. Kertas HVS A4 4 rombel 1 rim 2 semester 8 48.000 384.000b. Tinta printer (isi ulang) 1 sekolah 1 buah 2 semester 2 16.800 33.600c Kertas Buram 70 gram 4 rombel 1 rim 2 semester 8 24.000 192.000

Bahan Pembelajaran Pengayaan:a. Kertas HVS A4 4 rombel 1 rim 2 semester 8 48.000 384.000b. Tinta printer (isi ulang) 1 sekolah 1 buah 2 semester 2 16.400 32.800c. Kertas Buram 70 gram 4 rombel 1 rim 2 semester 8 24.000 192.000

2.1.1.b. Pembelajaran Praktek Kerja Industri/maganga Manajemen pengelolaan Prakerin

Konsumsi Koordinasi tim pengelola 10 Orang 3 Paket 1 Semester 30 30.000 900.000

Transport penjajagan dan penandatanganan MOU dengan mitra industri 10 Orang 1 paket 1 Semester 10 150.000 1.500.000

Konsumsi Koordinasi sekolah dengan mitra industri 20 Orang 1 Paket 1 Semester 20 30.000 600.000

Transport koordinasi sekolah dengan mitra industri 20 Orang 1 paket 1 Semester 20 150.000 3.000.000

Buku administrasi prakerin 4 rombel 1 buah 1 tahun 4 15.000 60.000………………………………………………..

b Pembekalan pra prakerin

Konsumsi 92 pembimbing, guru, siswa 1 paket 1 tahun 92 15.000 1.380.000

Transport pemateri dari industri 2 pemateri 1 paket 1 Semester 2 150.000 300.000Honor pemateri 2 pemateri 1 paket 1 Semester 2 150.000 300.000…………………………………………………………

c Penerjunan, Supervisi dan penarikan peserta prakerin oleh pembimbingTransport 10 pembimbing 1 paket 1 Semester 10 150.000 1.500.000Honor 10 pembimbing 1 paket 1 Semester 10 150.000 1.500.000

Page 6 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

…………………………………………………………………

d Asuransi Siswa 72 siswa 1 paket 1 Semester 72 100.000 7.200.000e Evaluasi kegiatan prakerin

Konsumsi 92 pembimbing, guru, siswa 1 paket 1 Semester 92 15.000 1.380.000

Transport perwakilan mitra industri 10 mitra 1 paket 1 Semester 10 150.000 1.500.000

Sub Total 508.582.9202.1.2. Penyelenggaraan Perpustakaan

a. Buku Tulis 1 perpustakaan 20 buah 1 semester 20 7.500 150.000b. Plastik Sampul 1 perpustakaan 200 rol 1 tahun 200 1.000 200.000c. Gunting 1 perpustakaan 5 paket 1 semester 5 10.500 52.500d. Cutter 1 perpustakaan 5 buah 1 semester 5 12.500 62.500e. Kapur Barus 1 perpustakaan 20 bungkus 1 semester 20 1.500 30.000f. Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan 216 siswa baru 1 lembar 1 tahun 216 1.050 226.800g. Stiker 2000 buku 1 lembar 1 tahun 2000 1.050 2.100.000h. Kartu buku 2000 buku 1 lembar 1 tahun 2000 500 1.000.000i. Bantalan Stempel 1 perpustakaan 5 buah 1 tahun 5 7.000 35.000j. Tinta Stempel 1 perpustakaan 5 botol 1 semester 5 4.000 20.000k. Steples Kecil 1 perpustakaan 5 buah 1 tahun 5 13.100 65.500l. Isi Stepler Kecil 1 perpustakaan 10 dos 1 semester 10 2.300 23.000

m. Lem 1 perpustakaan 10 buah 1 semester 10 3.350 33.500n. Pulpen 1 perpustakaan 3 lusin 1 semester 3 15.000 45.000o. Penghapus Tinta 1 perpustakaan 5 buah 1 semester 5 4.900 24.500p Penggaris 1 perpustakaan 5 buah 1 semester 5 4.800 24.000q Langganan Koran 1 perpustakaan 2 eksplar 1 semester 2 175.000 350.000r Langganan Majalah 1 perpustakaan 5 majalah 1 semester 5 50.000 250.000s Langganan Internet 1 perpustakaan 1 paket 1 semester 1 750.000 750.000

Sub Total 5.442.300

2.1.3. Kegiatan Ekstrakurikuler2.1.3.1. Kegiatan Ekskul Keagamaan

a. Honorarium (Uang Lelah) 9 pembimbing 1 paket 2 Semester 18 30.000 540.000b. Transpor 9 pembimbing 1 paket 2 Semester 18 15.000 270.000

2.1.3.1. Lomba MTQ Tingkat Kab/Kotaa. Transport Pembina 3 pembimbing 1 paket 1 Semester 3 30.000 90.000

b. Transport Peserta 3 peserta 1 paket 1 Semester 3 15.000 45.000

c. Konsumsi 6 pembimbing dan Peserta 1 paket 1 Semester 6 17.500 105.000

2.1.3.1. Kegiatan Ekskul Olahragaa. Honorarium (Uang Lelah) 10 pembimbing 1 paket 1 Semester 10 30.000 300.000

Page 7 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

b. Transpor 10 pembimbing 1 paket 1 Semester 10 15.000 150.000

2.1.3.2. Kegiatan Ekskul Keseniana. Honorarium (Uang Lelah) 6 pembimbing 1 paket 1 Semester 6 30.000 180.000b. Transpor 6 pembimbing 1 paket 1 Semester 6 15.000 90.000c. Alat dan Bahan 6 sekolahan 1 paket 1 Semester 6 50.000 300.000

2.1.3.3. Kegiatan Ekskul Pramukaa. Honorarium (Uang Lelah) 5 pembina 1 paket 1 Semester 5 30.000 150.000b. Transpor 5 pembina 1 paket 1 Semester 5 15.000 75.000c. Dokumentasi 5 kegiatan 1 paket 1 tahun 5 10.000 50.000

2.1.3.4. Kegiatan Perkemahan HUT Pramukaa. Transpor Mabigus 5 mabigus 1 hari 1 tahun 5 15.000 75.000b. Transpor Pembina 5 pembina 1 hari 1 tahun 5 15.000 75.000c. Transpor Peserta 30 peserta 1 hari 1 tahun 30 15.000 450.000

d. Konsumsi 30mabigus,

pembina, dan peserta

1 paket 1 tahun 30 17.500 525.000

e. Dokumentasi 2 kegiatan 1 paket 1 tahun 2 100.000 200.000

2.1.3.5. Kegiatan …………………………………a.b.c.

2.1.3.6. Kegiatan …………………………………a.

Sub Total 3.670.0002.1.4. Kegiatan Pertandingan dan Perlombaan2.1.4.1. Mengikuti Lomba Baris-Berbaris Tingkat Kecamatan atau Kabupaten/Kota

a. Transpor 5 kegiatan 2 hari 2 kali 20 150.000 3.000.000

b. Konsumsi 10 pembimbing dan peserta 5 paket 1 kali 50 17.500 875.000

c. Kostum 10 peserta 5 paket 1 kali 50 150.000 7.500.000

d. Konsumsi Latihan 50 pembimbing dan peserta 5 paket 1 kali 250 17.500 4.375.000

2.1.4.2. Olimpiade Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

a. Transpor 10 Cabang Olah Raga 2 hari 2 kali 40 15.000 600.000

b. Konsumsi 10 pembimbing dan peserta 10 paket 2 kali 200 17.500 3.500.000

Page 8 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

2.1.4.3. Lomba Ketrampilan Siswa tingkat Kabupaten/Kota

a. Transpor 10 Cabang Ketrampilan 2 hari 2 kali 40 15.000 600.000

b. Konsumsi 10 pembimbing dan peserta 10 paket 2 kali 200 17.500 3.500.000

c. Bahan dan perlengkapan latihan 10 peserta 10 paket 2 kali 200 30.000 6.000.000d. Pembimbingan Khusus 10 peserta 10 paket 2 kali 200 50.000 10.000.000

Konsumsi 10 pembimbing dan peserta 10 hari 2 kali 200 15.000 3.000.000

Honor Pembimbing Khusus 3 Tenaga Ahli 10 hari 2 kali 60 50.000 3.000.000

2.1.4.4. Gelar Inovasi Pendidika (Pameran Tk Prop)

a Transpor 5 pembimbing dan peserta 1 paket 1 kali 5 150.000 750.000

b Konsumsi 10 pembimbing dan peserta 5 paket 1 kali 50 17.500 875.000

c alat dan bahan 5 buah 5 paket 1 kali 25 50.000 1.250.000

Sub Total 48.825.000

2.2. Pengawasan Proses Pembelajaran 2.2.1. Supervisi oleh Kepala Sekolah

a. Buku Supervisi Kelas 2 tingkat 2 buah 2 semester 8 7.500 60.000

b. Penggandaan Format Supervisi 5 wakepsek dan guru 50 lembar 2 semester 500 200 100.000

2.2.2. Supervisi oleh Pengawasa. Konsumsi 2 pengawas 10 paket 2 semester 40 22.500 900.000

Sub Total 1.060.000

TOTAL STANDAR PROSES 567.580.220

3. STANDAR PENILAIAN (PerMenDikBud 23/2016)3.1.a. Penilaian Kompetensi Dasar Mapel Normatif dan Adaptif

a. Penggandaan Soal 10 mapel 3000 lembar 8 kali 240000 200 48.000.000

3.1.b. Penilaian Kompetensi Dasar ketrampilan Mapel Produktif

a. Penggandaan Lembar observasi 10 mapel 3000 lembar 8 kali 240000 200 48.000.000

Sub Total 96.000.0003.2. Penilaian Tengah Semester3.2.1. Penilaian Tengah Semester Ganjil

Page 9 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

a. Penggandaan Soal 10 mapel 4000 lembar 2 kali 80000 200 16.000.000

3.2.2. Ujian Tengah Semester genapa. Penggandaan Soal 10 mapel 4000 lembar 2 kali 80000 200 16.000.000

Sub Total 32.000.000

3.3. Penilaian Akhir Semester3.3.1. Penilaian Akhir Semester Ganjil

a. Penggandaan Soal dan Lembar Jawaban 10 mapel 4000 lembar 2 kali 80000 200 16.000.000

b. Konsumsi Penyelenggaraan 50 Panita dan Pengawas 2 paket 2 kali 200 12.500 2.500.000

3.3.2. Penilaian Kenaikan Kelasa. Penggandaan Soal dan Lembar Jawaban 10 mapel 4000 lembar 2 kali 80000 200 16.000.000

b. Konsumsi Penyelenggaraan 50 Panita dan Pengawas 2 paket 2 kali 200 12.500 2.500.000

Sub Total 37.000.000

3.4. Uji kompetensi keahlian produktifa. Bahan dan alat 5 mapel 2 paket 1000 siswa 10000 10.000 100.000.000b Honor Penilai ahli 5 mapel 2 paket 20 orang 200 50.000 10.000.000

Sub Total 110.000.000

3.5. Uji Coba Ujian Nasional (UN) a. Transpor 18 pengawas ujian 3 hari 1 kali 54 50.000 2.700.000b. Honor Pemeriksa 350 siswa kelas akhir 20 lembar 1 kali 7000 50.000 350.000.000c. Penggandaan Soal/Naskah 350 siswa kelas akhir 20 lembar 1 kali 7000 50.000 350.000.000

Sub Total 702.700.000

3.6. Ujian Nasional (UN)a. Honor Penulisan STK dan Ijazah/STTB 18 siswa kelas akhir 1 paket 1 kali 18 200.000 3.600.000b. Foto Siswa Kelas Akhir 350 siswa kelas akhir 1 paket 1 kali 350 30.000 10.500.000c. Map 350 siswa kelas akhir 1 lembar 1 kali 350 30.000 10.500.000d. Penggandaan STK dan Ijazah/STTB 350 siswa kelas akhir 10 lembar 1 kali 3500 200 700.000

Sub Total 25.300.000

3.7. Ujian Tulis Sekolaha. Penggandaan Naskah soal Ujian Tulis 17 mapel 1152 lembar 1 kali 19584 200 3.916.800b. Honor Koreksi Ujian Tulis 17 mapel 192 lembar 1 kali 3264 2.000 6.528.000c. Pengolahan Nilai Hasil Ujian 17 mapel 1 paket 1 kali 17 150.000 2.550.000

Page 10 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

d. Penyusunan Naskah soal 17 mapel 1 paket 1 kali 17 200.000 3.400.000Sub Total 16.394.800

3.8. Ujian Praktika. Penyusunan Naskah soal 17 mapel 1152 paket 1 kali 19584 200 3.916.800b. Penggandaan Naskah soal Ujian Praktik 17 mapel 192 paket 1 kali 3264 200 652.800c Bahan Ujian Praktik 17 mapel 1 paket 1 kali 17 500.000 8.500.000

d. Pengolahan Nilai Hasil Ujian 17 mapel 1 paket 1 kali 17 300.000 5.100.000Sub Total 18.169.600

TOTAL STANDAR PENILAIAN 1.037.564.400

4. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (Permendikbud 20/2016)4.1. Kegiatan Keagamaan4.1.1. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

a. Honor Penceramah 1 penceramah 1 hari 1 tahun 1 200.000 200.000b. Sewa Tenda 1 kegiatan 1 petak 1 tahun 1 150.000 150.000c. Spanduk 1 kegiatan 1 paket 1 tahun 1 75.000 75.000d. Dokumentasi 1 kegiatan 1 paket 1 tahun 1 100.000 100.000

e. Konsumsi 636kepsek, guru,

tendik, siswa, dan undangan

2 paket 1 tahun 1272 6.000 7.632.000

Sub Total 8.157.000

4.1.2. Pesantren Kilat (Sanlat)a. Honor Pemateri 1 pemateri 4 hari 1 tahun 4 500.000 2.000.000

b. Transpor 15

penanggung jawab,

pembimbing, panitia

4 hari 1 tahun 60 10.000 600.000

c. Konsumsi 636 panitia, pemateri, dan peserta 2 paket 1 tahun 1272 10.000 12.720.000

Sub Total 15.320.000

4.2. Penyuluhan Tentang Hidup Sehata. Honor Narasumber 3 narasumber 1 hari 1 tahun 3 500.000 1.500.000

b. Konsumsi 210 peserta dan narasumber 1 paket 1 tahun 210 10.000 2.100.000

Sub Total 3.600.000

4.3. UKS, PMR dan Kegiatan Ekstrakulikulera. Paket P3K 1 sekolah 36 paket 1 tahun 36 20.000 720.000b. Konsumsi 1 sekolah 4 paket 10 bulan 40 17.500 700.000c. Donor Darah 1 sekolah 4 paket 1 tahun 4 250.000 1.000.000

Sub Total 2.420.000Page 11 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

4.4. Lokakarya Bedah SKLa Honor Nara sumber 9 narasumber 1 peket 1 tahun 9 500.000 4.500.000

b Konsumsi 59 guru, narasumber 1 paket 1 tahun 59 17.500 1.032.500

c Kertas HVS F70 4 rim 1 paket 1 tahun 4 48.500 194.000d Tinta Printer 1 buah 1 paket 1 tahun 1 16.800 16.800

Sub Total 5.743.3004.5. Workshop Pendidikan Karakter dan Soft Skill Siswa

a Honor Nara sumber 1 narasumber 1 paket 1 tahun 1 500.000 500.000

b Konsumsi 51 guru, narasumber 1 paket 1 tahun 51 17.500 892.500

c Kertas HVS F70 4 rim 1 paket 1 tahun 4 48.500 194.000d Tinta Printer 1 buah 1 paket 1 tahun 1 16.800 16.800

Sub Total 1.603.3004.5. Lokakarya Penyusunan Program Life Skills

a Honor Nara sumber 2 narasumber 1 paket 1 tahun 2 500.000 1.000.000

b Konsumsi 60 guru, narasumber 1 paket 1 tahun 60 17.500 1.050.000

c Kertas HVS F70 1 rim 1 paket 1 tahun 1 48.500 48.500d Tinta Printer 1 buah 1 paket 1 tahun 1 16.800 16.800

Sub Total 2.115.3004,6 Ceramah tentang Motivasi Berprestasi

a Honor Nara sumber 2 narasumber 1 paket 1 tahun 2 500.000 1.000.000

b Konsumsi 60 guru, narasumber 1 paket 1 tahun 60 17.500 1.050.000

c Kertas HVS F70 1 rim 1 paket 1 tahun 1 48.500 48.500d Tinta Printer 1 buah 1 paket 1 tahun 1 16.800 16.800

Sub Total 2.115.3004,7 Analisis Standar Kelulusan Ujian Nasional

a Honor Nara sumber 6 narasumber 1 paket 1 tahun 6 500.000 3.000.000

b Konsumsi 60 guru, narasumber 1 paket 1 tahun 60 17.500 1.050.000

c Kertas HVS F70 2 rim 1 paket 1 tahun 2 48.500 97.000d Tinta Printer 2 buah 1 paket 1 tahun 2 16.800 33.600

Sub Total 4.180.600

4,8 Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang akademik dan Non Akademik

Konsumsi 60kepsek, wakepsek, guru, dan narasumber

1 paket 1 tahun 60 17.500 1.050.000

ATK:a. Kertas HVS A4 50 guru 2 rim 1 semester 100 22.500 2.250.000b. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 buah 1 tahun 1 48.000 48.000

Page 12 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

c. Penggandaan 1 kegiatan 60 buah 1 tahun 60 16.800 1.008.000

Sub Total 4.356.000

4,9 xxa narasumber paket tahun 0 0

b guru, narasumber paket tahun 0 0

c rim paket tahun 0 0d buah paket tahun 0 0

TOTAL STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN 49.610.800

5. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Permendiknas 24/2007)5.1. Pelatihan Scientific Learning

a. Honor Narasumber/Pelatih 5 narasumber/ pelatih 6 hari 4 kali 120 250.000 30.000.000

b. Konsumsi 55kepsek,

wakepsek, guru, dan narasumber

12 paket 4 kali 2640 17.500 46.200.000

c. Materi Pelatihan 50 wakepsek dan guru 12 paket 4 kali 2400 20.000 48.000.000

Sub Total 124.200.000

5.2. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui MGMP

a. Transpor 49 wakepsek dan guru 4 paket 10 bulan 1960 30.000 58.800.000

b. Materi pelatihan 49 wakepsek dan guru 4 paket 10 bulan 1960 15.000 29.400.000

Sub Total 88.200.0005.3. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Melalui MKKS

a. Transpor 1 kepsek 4 paket 10 bulan 40 150.000 6.000.000b. Materi Pelatihan 1 kepsek 4 paket 10 bulan 40 25.000 1.000.000

Sub Total 7.000.000

5.4. Peningkatan Kualifikasi Gurua. Bantuan Biaya Pendidikan guru nin S-1 3 guru 1 paket 2 semester 6 1.000.000 6.000.000

5.4. Peningkatan Profesi Guru Melalui Pelatihan PTKa Nara Sumber 2 nara sumber 5 pertemuan 1 tahun 10 1.000.000 10.000.000b Konsumsi 50 guru 5 pertemuan 1 tahun 250 17.500 4.375.000

Page 13 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

c ATK-Kertas HVS A-4 5 kegiatan 1 rim 1 tahun 5 48.000 240.000-Tinta printer 1 kegiatan 2 paket 1 2 16.400 32.800

Sub Total 20.647.800 TOTAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 240.047.800

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA (Permendiknas 24/2007)a. Pengecatan Ruangan dan Pagar Sekolah 1 sekolah 1000 meter2 1 tahun 1000 20.000 20.000.000b. Perbaikan Atap Bocor 1 sekolah 100 paket 1 tahun 100 10.000 1.000.000c. Perbaikan Plafon Ruang Sekolah 1 sekolah 20 meter2 1 tahun 20 200.000 4.000.000d. Perbaikan Pintu dan Jendela 1 sekolah 10 paket 1 tahun 10 200.000 2.000.000e. Perbaikan Ubin/Keramik 1 sekolah 100 meter2 1 tahun 100 30.000 3.000.000f. Perbaikan Fasilitas WC 9 buah 1 paket 1 tahun 9 200.000 1.800.000g. Perbaikan Meubeler 18 kelas 2 paket 1 tahun 36 200.000 7.200.000h. Perbaikan Peralatan Kantor 1 sekolah 5 paket 1 tahun 5 200.000 1.000.000i. Perbaikan Sanitasi Sekolah 1 sekolah 100 meter2 1 tahun 100 25.000 2.500.000j. Pemeliharaan Taman Sekolah 1 sekolah 2 paket 1 tahun 2 250.000 500.000k. Pemeliharaan Lapangan Olahraga 1 sekolah 2 paket 1 tahun 2 100.000 200.000l. Pemeliharaan Fasilitas Sekolah Lainnya 1 sekolah 2 paket 1 tahun 2 300.000 600.000

m. Pemeliharaan Komputer Laboratorium 3 Laboratorium 2 paket 1 tahun 6 10.000.000 60.000.000n Pemeliharaan workshop 3 Workshop 3 paket 1 tahun 9 10.000.000 90.000.000o Pemeliharaan Laboratorium Bahasa 1 Laboratorium 2 paket 1 tahun 2 2.000.000 4.000.000p Pemeliharaan Alat-alat listrik/penerangan 25 Ruang 1 paket 1 tahun 25 300.000 7.500.000q Pemeliharaan peralatan ibadah (Masjid) 1 sekolah 2 paket 1 tahun 2 200.000 400.000r Pemeliharaan AC Ruang Laboratorium 4 Laboratorium 4 unit 1 tahun 16 400.000 6.400.000s Pemeliharaan AC Kantor 4 Ruang 1 unit 1 tahun 4 400.000 1.600.000

TOTAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA 213.700.000

7. STANDAR PENGELOLAAN (Permendiknas 19/2007)7.1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah

a. Transpor 60

kepsek, wakepsek, guru, pengawas, dan

komsek

5 hari 1 kali 300 15.000 4.500.000

b. Konsumsi 60

kepsek, wakepsek, guru, pengawas, dan

komsek

10 paket 1 kali 600 17.500 10.500.000

c. Kertas HVS A4 1 kegiatan 3 rim 1 kali 3 48.000 144.000d. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 2 paket 1 kali 2 16.400 32.800

Sub Total 15.176.800

7.2. Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Penjaringan Siswa Kelas X dan Siswa PindahanPage 14 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

a. Honor Panitia

- Penanggung jawab 2 kepsek dan komsek 1 paket 1 tahun 2 60.000 120.000

- Ketua 1 ketua 1 paket 1 tahun 1 50.000 50.000- Sekretaris 1 sekretaris 1 paket 1 tahun 1 45.000 45.000- Bendahara 1 bendahara 1 paket 1 tahun 1 45.000 45.000

- Anggota 10 wakepsek, guru, dan tendik 1 paket 1 tahun 10 35.000 350.000

b. Konsumsi Rapat 15 panitia 4 paket 1 tahun 60 10.000 600.000c. Konsumsi Kegiatan PSB 15 guru 6 paket 1 tahun 90 10.000 900.000d. Konsumsi Lembur 15 panitia 6 hari 1 tahun 90 20.000 1.800.000e. Spanduk 1 kegiatan 2 buah 1 tahun 2 50.000 100.000f. Buku Folio 1 kegiatan 2 buah 1 tahun 2 7.500 15.000g. Map 192 siswa baru 2 buah 1 tahun 384 500 192.000h. Pemotretan siswa baru 192 siswa baru 1 paket 1 tahun 192 8.000 1.536.000

i Lembur inputing Data 15 panitia 6 hari 1 tahun 90 13.000 1.170.000j Penggandaan Formulir

- Formulir S.1, S.2, dan S.3 600 formulir 3 lembar 1 tahun 1800 150 270.000- Formulir Pendaftaran Ulang Siswa Baru 180 siswa baru 3 lembar 1 tahun 540 150 81.000- Formulir Pendaftaran Ulang Siswa Lama 360 siswa lama 1 lembar 1 tahun 360 150 54.000

Sub Total 7.328.000

7.3. Meningkatkan Hubungan Kerja dengan Komite Sekolah

a. Transpor 5 perwakilan komsek 6 hari 2 semester 60 100.000 6.000.000

b. Konsumsi 12pimpinan sekolah dan perwakilan

komsek6 hari 2 semester 144 17.500 2.520.000

c. Rapat Routin Pengurus Komite SekolahKonsumsi 15 Pengurus 1 hari 6 kali 90 17.500 1.575.000Transport 15 Pengurus 1 kegiatan 6 kali 90 100.000 9.000.000

Sub Total 19.095.000

7.4. Meningkatkan Hubungan dengan Masyarakat/Orang Tua7.4.1. Pertemuan dengan orang tua siswa baru

a. Konsumsi 185pimpinan sekolah

dan orang tua siswa baru

1 paket 1 tahun 185 17.500 3.237.500

7.4.2 Sosialisasi Ujian Nasional

Page 15 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

a. Konsumsi 185pimpinan sekolah

dan orang tua siswa kelas akhir

1 paket 1 tahun 185 17.500 3.237.500

7.4.3. Tambahan Jam untuk Peningkatan SKLa. Honorarium Jam Tambahan 9 Mapel 4 tatap muka 6 bulan 216 50.000 10.800.000b. ATK

-Kertas Buram F-4 9 Mapel 1 paket 4 rim 36 24.000 864.000-Penggandaan 9 Mapel 1 paket 40 lembar 360 200 72.000

c. Konsumsi 9 Mapel 4 tatap muka 6 bulan 216 17.500 3.780.000

7.4.4 Lokakarya Penyusunan SPM Sekolaha Nara sumber 1 nara sumber 1 paket 1 tahun 1 500.000 500.000b Konsumsi 60 orang 1 paket 1 tahun 60 17.500 1.050.000c Kertas HVS F70 1 rim 1 paket 1 tahun 1 48.500 48.500

Sub Total 23.589.500

TOTAL STANDAR PENGELOLAAN 65.189.300

8. STANDAR PEMBIAYAAN (Permendiknas 69/2009)8.1. Pelatihan Manajemen Keuangan Sekolah

a. Transpor 60

kepsek, wakepsek, guru, pengawas, dan

komsek

2 hari 1 kali 120 25.000 3.000.000

b. Konsumsi 60

kepsek, wakepsek, guru, pengawas, dan

komsek

2 paket 1 kali 120 18.500 2.220.000

c. Kertas HVS A4 2 kegiatan 1 rim 1 kali 2 45.500 91.000d. Tinta printer (isi ulang) 1 kegiatan 1 paket 1 kali 1 28.000 28.000

Sub Total 5.339.000

8.2. Pengelolaan Dana Komitea. Transport Bulanan Bendahara 2 bendaraha 1 paket 12 bulan 24 400.000 9.600.000b. Transport Bulanan Kolektor 1 kolektor 1 paket 12 bulan 12 300.000 3.600.000c. Buku Kas Umum 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 15.000 30.000

d. Transpor Rapat Komite 12pimpinan sekolah

dan pengurus komsek

1 hari 4 kali 48 25.000 1.200.000

e. Transpor Pengambilan Dana Komite dari Bank 2 orang 2 hari 12 bulan 48 15.000 720.000f. Jilid LPJ Dana Komite 4 rangkap 3 eksemplar 4 triwulan 48 15.000 720.000g. Penggandaan LPJ Dana Komite 540 rangkap 2 lembar 4 triwulan 4320 200 864.000

Sub Total 16.734.000Page 16 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

8.3. Administrasi dan UmumATK

a. Buku Induk Siswa 1 sekolah 8 buah 1 tahun 8 50.000 400.000b. Buku Mutasi Umum 1 sekolah 1 buah 1 tahun 1 17.500 17.500c. Buku Absensi Umum siswa 1 sekolah 18 buah 1 tahun 18 10.000 180.000d. Buku Daftar Hadir Guru dan Pegawai 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 10.000 40.000e. Buku Daftar Nilai Umum 3 tingkat 6 buah 1 tahun 18 10.000 180.000f. Buku Rekap Daftar Nilai Umum 1 sekolah 18 buah 1 tahun 18 10.000 180.000g. Buku Daftar Kelas Umum 1 sekolah 18 buah 1 tahun 18 10.000 180.000h. Buku Leger 1 sekolah 18 buah 1 tahun 18 25.000 450.000i. Buku Klaper 1 sekolah 18 buah 1 tahun 18 45.000 810.000j. Pencetakan LHBPD 648 siswa 4 lembar 2 semester 5184 500 2.592.000j. Buku Analisis Hasil Belajar 3 tingkat 6 buah 1 tahun 18 7.500 135.000k. Buku Remedial dan Pengayaan Umum 3 tingkat 6 buah 1 tahun 18 13.000 234.000l. Buku Daya Serap dan Target Kurikulum 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 13.000 39.000

m. Buku Rekap Prestasi Siswa 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 13.000 39.000n. Buku Kumpulan Roster Pelajaran 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 13.000 39.000o. Buku Supervisi Kepala Sekolah 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 13.000 26.000p. Buku Agenda Surat 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 15.000 60.000q. Buku Notulen Rapat 1 sekolah 3 buah 1 tahun 3 30.000 90.000r. Buku Program Kerja 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 13.000 52.000s. Buku Rekap DP3 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 13.000 26.000t. Buku Inventaris 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 13.000 52.000u. Buku Tamu 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 13.000 26.000v. Buku Daftar Bantuan Siswa Miskin 1 sekolah 1 buah 1 tahun 1 13.000 13.000w. Buku Penerimaan Ijazah 1 sekolah 1 buah 1 tahun 1 13.000 13.000x. Kertas HVS A4 1 sekolah 2 rim 10 bulan 20 40.500 810.000y. Kertas HVS F4 1 sekolah 6 rim 10 bulan 60 45.500 2.730.000z. Kertas Jilid (Cover) 1 sekolah 4 bungkus 2 semester 8 12.000 96.000

aa. Kertas Marmer 1 sekolah 4 lembar 10 bulan 40 2.000 80.000ab. Kuitansi 1 sekolah 3 blok 2 semester 6 5.500 33.000ac. Amplop Panjang 1 sekolah 6 dos 10 bulan 60 16.000 960.000ad. Amplop Pendek 1 sekolah 3 dos 10 bulan 30 6.500 195.000ae. Materai 3000 1 sekolah 20 lembar 10 bulan 200 3.000 600.000af. Materai 6000 1 sekolah 40 lembar 10 bulan 400 6.000 2.400.000ag. Pulpen 1 sekolah 4 dos 1 tahun 4 30.000 120.000ah. Penghapus Tinta 1 sekolah 2 paket 10 bulan 20 1.500 30.000ai. Pensil 1 sekolah 6 lusin 2 semester 12 42.000 504.000aj. Penghapus pensil 1 sekolah 6 dos 1 tahun 6 2.250 13.500ak. Spidol Permanen 1 sekolah 6 lusin 2 semester 12 51.000 612.000al. Tinta Spidol Permanen 1 sekolah 6 botol 2 semester 12 10.000 120.000

am. Spidol Warna Warni 1 sekolah 2 lusin 2 semester 4 11.100 44.400an. Stabillo 1 sekolah 1 buah 10 bulan 10 8.000 80.000ao. Tinta Printer 1 sekolah 2 botol 10 bulan 20 28.000 560.000ap. Bantalan Stempel 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 15.000 60.000

Page 17 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

aq. Tinta Stempel 1 sekolah 5 buah 1 tahun 5 2.500 12.500ar. Stop Map Plastik 1 sekolah 6 buah 10 bulan 60 4.100 246.000as. Lem 1 sekolah 4 buah 10 bulan 40 3.350 134.000at. Mistar 1 sekolah 1 lusin 1 tahun 1 12.100 12.100au. Jepitan Kertas Kecil (Paper clip) 1 sekolah 10 pak 1 tahun 10 2.500 25.000av. Jepitan Kertas Sedang 1 sekolah 5 pak 10 bulan 50 1.500 75.000

aw. Steples Kecil 1kepsek,

wakepsek, guru, dan TU

4 buah 1 tahun 4 13.000 52.000

ax. Isi Steples Kecil 1kepsek,

wakepsek, guru, dan TU

100 dos 10 bulan 1000 2.300 2.300.000

ay. Steples Besar 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 14.000 28.000az. Isi Steples Besar 1 sekolah 6 dos 2 semester 12 3.500 42.000ba. Lakban besar 1 sekolah 4 rol 2 semester 8 14.000 112.000bb. Lakban kecil 1 sekolah 4 rol 2 semester 8 10.000 80.000bc. Pelubang kertas 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 14.000 28.000bd. CD blank 1 sekolah 3 pak 1 tahun 3 140.000 420.000be. Flasdisk 4 GB 17 Mate pelajaran 2 buah 1 tahun 34 125.000 4.250.000bf. catrider printer Black 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 202.150 808.600bg. catrider printer warna 1 sekolah 4 buah 1 tahun 4 242.550 970.200

Alat dan Bahan Habis Pakaia. Tissu 1 sekolah 4 Dos 10 bulan 40 3.100 124.000b. Plastik Bening 1 sekolah 4 rol 1 tahun 4 200.000 800.000c. Box File 1 sekolah 4 Dos 1 tahun 4 14.400 57.600d. Kalkulator 1 sekolah 1 buah 1 tahun 1 53.400 53.400e. Bendera Upacara 1 sekolah 2 buah 1 tahun 2 30.000 60.000f. Bendera Kelas 18 rombel 1 set 1 tahun 18 7.500 135.000

Alat dan Bahan Kebersihana. Sapu Lidi 18 rombel 6 Buah 4 triwulan 432 5.650 2.440.800b. Sapu Ijuk 18 rombel 6 Buah 4 triwulan 432 12.100 5.227.200c. Sapu Atap 1 sekolah 4 Buah 1 tahun 4 36.250 145.000d. Kemoceng 25 ruang 1 Buah 4 triwulan 100 5.500 550.000e. Pengki/Skop Sampah 18 rombel 1 Buah 4 triwulan 72 15.600 1.123.200f. Tempat Sampah Besar 6 ruang 1 Buah 1 tahun 6 34.875 209.250g. Sikat WC 4 lokasi 1 Buah 2 semester 8 7.200 57.600h. Lap Pel 25 ruang 3 Buah 2 semester 150 12.850 1.927.500I. Karbol 4 lokasi 6 Botol 2 semester 48 10.300 494.400j. Ember Kecil 4 lokasi 4 Buah 4 triwulan 64 15.000 960.000k. Gayung Air 4 lokasi 4 Buah 4 triwulan 64 9.450 604.800l. Baskom cuci tangan 25 ruang 1 Buah 2 semester 50 10.000 500.000

m. Sabun 4 lokasi 2 Buah 10 bulan 80 2.000 160.000n. Stand Cuci Tangan 25 ruang 1 Buah 1 tahun 25 7.000 175.000o. Lap tangan 25 ruang 1 Buah 4 triwulan 100 7.150 715.000

Page 18 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

p. Pengharum Ruangan 25 ruang 1 Buah 10 bulan 250 4.500 1.125.000q. Selang 1 sekolah 1 roll 1 tahun 1 2.000 2.000r. Keset kaki 25 ruang 1 Buah 2 semester 50 14.675 733.750s. Parang 1 sekolah 1 Buah 1 tahun 1 20.000 20.000t. Golok 1 sekolah 1 Buah 1 tahun 1 25.000 25.000u. cangkul 1 sekolah 1 Buah 1 tahun 1 50.000 50.000

Daya dan Jasaa. Langganan Listrik 1 sekolah 3 rekening 12 bulan 36 2.000.000 72.000.000b. Langganan Air PDAM 1 sekolah 1 rekening 12 bulan 12 400.000 4.800.000c. Langganan Telpon dan Faks 1 sekolah 2 line 12 bulan 24 350.000 8.400.000d. Langganan Internet 1 sekolah 1 line 12 bulan 12 750.000 9.000.000e. Langganan Majalah Pendidikan 1 sekolah 3 paket 12 bulan 36 50.000 1.800.000f. Langganan Koran 1 sekolah 2 paket 12 bulan 24 170.000 4.080.000

Konsumsi Hariana. Gas 1 sekolah 2 tabung 10 bulan 20 75.000 1.500.000b. Air Galon 1 sekolah 4 galon 10 bulan 40 12.000 480.000c. Gula Pasir 1 sekolah 10 kg 10 bulan 100 11.500 1.150.000d. Kopi Bubuk 1 sekolah 2 kg 10 bulan 20 30.000 600.000e. Teh celup 1 sekolah 2 dos 10 bulan 20 3.700 74.000f. Aqua Botol (untuk tamu) 1 sekolah 1 kardus 10 bulan 10 15.000 150.000g. Konsumsi (untuk tamu) 1 sekolah 6 paket 10 bulan 60 7.000 420.000

Sub Total 148.446.300

TOTAL STANDAR PEMBIAYAAN 170.519.300

REKAPITULASI0,5%49%30%

1%7%6%2%5%

TOTAL BIAYA 100% BIAYA PER SISWA/ TAHUN BIAYA PER SISWA/ BULAN

674.229

1. STANDAR ISI 15.828.6002. STANDAR PROSES 1.702.740.6603. STANDAR PENILAIAN 1.037.564.4004. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 49.610.8005. STANDAR PENDIDIK DAN TENDIK 240.047.8006. STANDAR SARPRAS 213.700.0007. STANDAR PENGELOLAAN 65.189.3008. STANDAR PEMBIAYAAN 170.519.300

3.495.200.8608.090.743

674.229

0,5%

49%

30%

1%7% 6%

2%5%

Perbandingan Total Biaya Operasi Non Personalia Berdasarkan Standar

Page 19 of 20

BOSP SMA/MA Kabupaten/Kota .... Tahun .....

Total Biaya (Rp)

Yang Membutuhkan per TahunVolume Biaya Satuan

(Rp) Deskripsi Yang Membutuhkan

Page 20 of 20