Penghapusan dan pemusnahan BMD
-
Upload
mohammad-ramadhan -
Category
Government & Nonprofit
-
view
148 -
download
8
Transcript of Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan
Pemusnahan
Barang Milik Daerah
Pasuruan, 19 November 2014
Landasan Hukum
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penghapusan dan Pemusnahan
PP 6 Tahun 2006 PP 27 Tahun 2014
Pemusnahan adalah tindakan
memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan Barang Milik
Negara/Daerah
Penghapusan adalah tindakan
menghapus barang milik
negara/daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau
kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya
Penghapusan adalah tindakan
menghapus Barang Milik
Negara/Daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang, dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam
Penguasaannya
Pemusnahan
Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut
Pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:
Tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau
Alasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pelaksana Pemusnahan
PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014
Pengguna Barang dengan
Surat Keputusan dari
Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan
gubernur / bupati / walikota
untuk Barang Milik Daerah.
Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan
Gubernur / Bupati / Walikota,
untuk Barang Milik Daerah.
Cara Pemusnahan
Pemusnahan dilakukan dengan cara :
Dibakar
Dihancurkan
Ditimbun
Ditenggelamkan atau
Cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Berita Acara dan Pelaporan
Pemusnahan BMD
PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014
Pelaksanaan pemusnahan
dituangkan dalam berita
acara dan dilaporkan
kepada Pengelola Barang
Pengelola Barang, untuk
Barang Milik Negara; atau
Gubernur/Bupati/Walikota,
untuk Barang Milik Daerah
Penghapusan
Penghapusan meliputi:
Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.
Pelaksana Penghapusan
Penghapusan dilakukan dengan menerbitkan
keputusan Penghapusan dari:
PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014
Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota atas
usul Pengelola Barang untuk
BMD
Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota,
untuk Barang Milik Daerah
Gubernur/Bupati/Walikota
dapat mendelegasikan
persetujuan Penghapusan
BMD berupa barang
persediaan kepada Pengelola
Barang
Dasar Penghapusan
Barang Tidak Bergerak
• RUSAK BERAT, TERKENA BENCANA
• TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SCR OPTIMAL
• TERKENA PLANOLOGI KOTA
• KEBUTUHAN ORGANISASI
• PENYATUAN LOKASI DLM RANGKA EFISIENSI
• PERTIMBANGAN STRATEGI HANKAM
Dasar Penghapusan
• SCR FISIK TDK DPT DIGUNAKAN
• AKIBAT MODERNISASI
• TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU
• MENGALAMI PERUBAHAN DSR SPESIFIKASI
• SELISIH KURANG AKIBAT PENGGUNAAN/SUSUT
PERTIMBANGAN TEKNIS;
• JUMLAH BERLEBIH
• SCR EKONOMIS LEBIH UNT APABILA DIHAPUS
PERTIMBANGAN EKONOMI;
• KESALAHAN KELALAIAN BEND. BRG / P. BRG
• MATI BAGI TANAMAN/HEWAN TERNAK
• KARENA KECELAKAAN ATAU ALASAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE)
KARENA HILANG;
Kewenangan Penghapusan
Untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD,
Untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
Proses Penghapusan
Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah
• Panitia Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait
Panitia Penghapusan Meneliti
• Barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
• Dituangkan dalam Berita Acara denganmelampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangansebab kematian dan lain-lain.
Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah
• Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan
Pelaksanaan Penghapusan
• Mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelola a.n Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan : Lelang dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.
• Apabila Lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas
Pelaksanaan Penghapusan
Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi).
Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah.
Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
• Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
• Alasan lain sesuai peratuan perundang-undangan.
Pelaksanaan Penghapusan
Khusus
Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan nyaditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah.
Alasan Penghapusan Khusus
Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis
SOP Penghapusan
SOP sesuai Permendagri No. 17 tahun 2007
Lihat Lampiran Excel
TERIMA KASIHBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMURJalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo
Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : [email protected]