Perkembangan Hukum Pertambangan Mineral

7/25/2019 Perkembangan Hukum Pertambangan Mineral

1/20

PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT DENGAN LAHIRNYA

UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Oleh:

Rafki Rahma! MY"!#H

$Maha%i%&a P'()'am Pa%*a #a'+a,a -ak.la% H.k.m UNAND! NIM:

/20//200/1

A" LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber

daya alam yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia

berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,

peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus

dikelola secara baik oleh Indonesia untuk kesejahteraan

rakyatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi

mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Selain mineral,

batubara menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi

pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi

pemasukan negara dalam sektor non pajak.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah

hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam

tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup

orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh

egara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi

!


2/20

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan!.

"ekayaan alam tak terbarukan yang dimaksud diatas,

meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu

bara dan lain#lain dengan potensi masing#masingnya yang

sangat berlimpah di bumi Indonesia. Timah misalnya, dengan

produksi $% ribu ton& tahun, Indonesia adalah penghasil timah

nomor dua dunia. ikel dengan produksi '( ribu ton& tahun,

Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga

dengan %)* ribu ton& tahun adalah nomor lima dunia dan

untuk batu bara dan emas Indonesia adalah nomor $ dunia*.

"eberadaan mineral dan batubara dapat menjadi salah

satu tolok ukur kemandirian dan kemajuan suatu bangsa.

+ata#rata negara dengan kekayaan mineral dan batubara

yang tinggi, cenderung akan menjadi negara yang maju dan

sejahtera. amun, hal ini harus diiringi dengan pengelolaan

yang baik menyeluruh terhadap kekayaan mineral tersebut.Pengelolaan yang buruk seperti rendahnya teknologi

pengolahan ataupun lemahnya aturan terkait pengelolan

sumber daya mineral ini akan mengakibatkan negara yang

kaya akan mineral dan batubara tersebut hanya sebagai

tamu dinegaranya sendiri, karena hanya akan menjadi

sumber eksplorasi bagi pihak#pihak asing ataupun ilegal.

engan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara yang sangat penting dan terkait hajat hidup

orang banyak tersebut maka diperlukan kepastian berusaha

! -ihat bagian menimbang ndang#ndang omor ) tahun *//'

tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara.

* Simon 1. Sembiring,Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah

bagi Anak Bangsa, 23akarta4 5ramedia, *//'6 hlm. 7

*


3/20

dan kepastian hukum di dunia pertambangan mineral dan

batubara.

"epastian hukum di bidang pertambangan terutama

dalam rangka melindungi hasil pertambangan dari upaya

pengeksplorasian secara masi8 tanpa adanya upaya

peningkatan nilai tambah oleh perusahaan penambangan.

Pentingnya peningkatan nilai tambah dari peman8aatan

mineral nasional telah menjadi kesadaran Founding Father

kita. 9leh karena itu, melalui ndang#ndang asar egara

+epublik Indonesia Tahun !'): 2 !'):6, Founding father

telah menetapkan garis#garis dasar pengelolaan sumber daya

mineral tersebut. Pasal 77 ayat 2*6 !'): menyatakan,

;


4/20

i lain pihak, pandangan dari kalangan eksportir dan

produsen minerba mempunyai argumentasi bahwa industri

dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi

pertambangan minerba, baik karena kurangnya 8asilitas

peleburan dan pemurnian 2smelter6 atau 8asilitas pengolahan

di sisi yang lebih hilir). Polemik seperti inilah yang turut

mengiringi lahirnya ndang#ndang omor ) tahun *//'

tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara.

B" RUMU#AN MA#ALAH

!. Tinjauan yuridis terhadap ndang#ndang omor ) tahun

*//' tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara

2Minerba6@.

*. Perkembangan Aukum Pertambangan Mineral dan0atubara terkait ndang ndang omor ) tahun *//'

tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara@.

" I#I DAN PEMBAHA#AN

/" Ti,+a.a, 3.'ii% e'haa5 U,a,)6U,a,) N(m(' 4

ah., 2009 e,a,) Pe'am7a,)a, Mi,e'al a,

Ba.7a'a $Mi,e'7a18"

Pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan ndang#

) 0iro Perencanaan "ementerian Perindustrian,Analisis Biaya Manfaat

Pelarangan Eksor Bahan Mentah Minerba !an !amaknya Terhada

"ektor #ndustristudi $asus %ikel & Tembaga, 3akarta4 */!*, hal !

)


5/20

ndang asar egara +epublik Indonesia Tahun !'):

dalam wadah egara "esatuan +epublik Indonesia yang

merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan

dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat,

dan damai:. Pembangunan Aukum asional tidak dapat

dipisahkan dari perjalanan sejarah perkembangan tataran

yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Aal ini

disebabkan karena pembentukan suatu tatanan hukum

sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat,

budaya, dan berbagai 8aktor lainnya(. Salah satu 8aktor

yang paling berpengaruh yaitu tatanan hukum adat yang

telah berlaku jauh sebelum Indonesia merdeka.

0egitupun halnya dengan pembangunan hukum

agraria. +e8ormasi hukum agraria di Indonesia sebagai

negara yang merdeka dimulai dengan dikeluarkannya

ndang ndang o. : Tahun !'(/ tentang Peraturan

asar Pokok#pokok Bgraria 2PB6. PB ini lahir dari

semangat adopsi nilai#nilai hukum adat kedalam tataran

sistem hukum agraria nasional. Aal ini ditegaskan didalam

pasal : PB, ;Aukum agraria yang berlaku atas bumi, air

dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional dan egara,

yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan

sosialisme Indonesia serta dengan peraturan#peraturan

yang tercantum dalam ndang#undang ini dan dengan

peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan

: Penjelasan atas ndang#ndang +epublik Indonesia omor */ Tahun

*//% tentang saha Mikro, "ecil, dan Menengah

( Bl. Cisnubroto, 'uo (adis Tatanan )ukum #ndonesia, ni?ersitas

Btmajaya Yogyakarta, Pleburan4 *//$, hal !

:


6/20

mengindahkan unsur#unsur yang bersandar pada hukum

agama=."onsepsi hukum tanah nasional secara utuh diambil

dari konsepsinya hukum adat, yang oleh 0oedi Aarsono

dikatakan bahwa "onsepsi Aukum Tanah nasional adalah

komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan

tanah secara indi?idual, dengan hak#hak atas tanah yang

bersi8at pribadi, sekaligus mengandung kesamaan.

"onsepsi ini masih rele?an 2 dan harus tetap6

dipertahankan untuk masa kini maupun untuk masa yang

akan datang, oleh karena konsepsi ini merupakanpenjabarandari sila#sila pancasila dibidang pertanahan

serta harus dijabarkan lebih lanjut dalam politik

Pertanahan asional sebagaimana yang digariskan dalam

pasal 77 ayat 7 !'): $.Bgraria sendiri berasal dari bahasa latin *agre+

berarti tanah atau sebidang tanah. Pengertian Bgraria

meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan

alam yang terkandung didalamnya 2Pasal ! ayat 2*6.

Sementara itu pengertian bumi meliputi permukaan bumi

2yang disebut tanah6, tubuh bumi di bawahnya serta

berada di bawah air 2Pasal ! ayat 2)6 jo pasaal ) ayat 2!6%.

Tanah sendiri menurut 3aDim Aamidi, adalah benda

permukaan bumi yang menyimpan kekayaan untuk

mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia

perorangan dan dalam kelompok 2ekonomi6'. Mineral dan

$ Bl?i Syahrin, 0eberapa Masalah Aukum, PT.So8media,


7/20

batubara dapat dikelompokkan kedalam kekayaan yang

tersimpan didalam tanah. engan demikian, mineral dan

batubara merupakan obyek kajian dari hukum agraria.

paya pemerintah untuk meningkatkan nilai

tambah ekonomi mineral tambang pada awalnya

ditempuh melalui PB. amun, PB ini, dikemudian

hari tidak cukup mengakomodir peraturan terkait mineral

dan batubara ini karena ini lebih mem8okuskan

pembahasan agraria dalam lingkup agraria yang berada

diatas tanah sedangkan agraria dibawah tanah dalam hal

ini barang tambang mineral belum terlalu diatur, sehingga

kemudian pemerintah melahirkan ndang#ndang omor

!! Tahun !'($ tentang "etentuan#"etentuan Pokok

Pertambangan yang dikemudian hari dirubah dengan

ndang#ndang omor ) Tahun *//' tentang

Pertambangan Mineral dan 0atubara. -ebih lanjut,

diuraikan lagi dalam aturan pelaksanaannya, diantaranya

yaitu4 Permen ESM o. ! Tahun */!) tentang

Peningkatan ilai Tambah Mineral melalui "egiatan

Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Perubahan mendasar yang terjadi pada perubahan

dari ndang#ndang omor !! Tahun !'($ menjadi

ndang#ndang omor ) Tahun *//' adalah perubahan

dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi sistem

perijinan, sehingga Pemerintah tidak lagi berada dalam

posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi

pihak yang memberi ijin kepada pelaku usaha di industri

pertambangan mineral dan batubara.

ndang#ndang omor ) tahun *//' tentang

Pertambangan Mineral dan 0atubara lahir sebagai bentuk

usaha pemerintah dalam mengelola kekayaan mineral

$


8/20

dan batubara di bumi Indonesia. idalam ini

dinyatakan yang dimaksud dengan Pertambangan adalah

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan

dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

kegiatan pasca# tambang.Selanjutnya dinyatakan mineral adalah senyawa

anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki si8at >sik

dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur ataugabungannya yang membentuk batuan, baik dalam

bentuk lepas atau padu. 0atubara adalah endapan

senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah

dari sisa tumbuh#tumbuhan.Tujuan dibentuknya ndang#ndang omor ) tahun

*//' tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara,

dinyatakan yaitu4 menjamin e8ekti?itas pelaksanaan dan

pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara

berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing,

menjamin man8aat pertambangan mineral dan batubara

secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup,

menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai

bahan baku dan&atau sebagai sumber energi untuk

kebutuhan dalam negeri, mendukung dan

menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih

mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan

internasional, meningkatkan pendapatan masyarakat

lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan

kerja untuk sebesar#besar kesejahteraan rakyat dan

%


9/20

menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara!/.amun, tidak sejalan dengan tujuan tersebut,

ndang#ndang omor ) tahun *//' tentang

Pertambangan Mineral dan 0atubara ini justru malah

melahirkan berbagai permasalahan baru dan

mempertajam pertentangan masalah lama. Mulai dari

persoalan Cilayah Pertambangan!!2CP6, lelang Cilayah

IDin saha Pertambangan 2CIP6, larangan ekspor hasil

tambang mentah, hingga pelarangan sementara

penerbitan IDin saha Pertambangan 2IP6 yang baruuntuk komoditas logam dan batubara.

Masalah tersebut di atas berawal dari pemberian

IDin saha Pertambangan 2IP6 seperti IP Eksplorasi, IP

9perasi Produksi dan IDin Pertambangan +akyat 2IP+6

yang diberikan oleh pemerintah, baik kepada badan

hukum, koperasi dan perseorangan. Selama ini, para

pihak yang mengelola pertambangan selalu hanya

mengejar bagaimana mengoptimalkan pengelolaan

tambang untuk penerimaan negara. 3ika upaya tersebut

tetap berlanjut tanpa memperhatikan aspek#aspek lain,

maka akan terjadi ketimpangan dengan sektor#sektor lain

yang berkaitan!*.

!/ -ihat pasal 7 ndang#ndang omor ) tahun *//'

!! Cilayah Pertambangan, sebagaimana Peraturan Pemerintah omor

** Tahun */!/, merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral

dan&atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi

pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang

nasional. Cilayah Pertambangan terdiri dari wilayah yang dapat

diusahakan dan wilayah yang belum dapat diusahakan. Cilayah yang

dapat diusahakan meliputi 4 Cilayah Pencadangan egara 2CP6,

Cilayah saha Pertambangan 2CP6, dan Cilayah Pertambangan

+akyat 2CP+6.

'


10/20

2" Pe'kem7a,)a, H.k.m Pe'am7a,)a, Mi,e'al a,

Ba.7a'a e'kai U,a,) U,a,) N(m(' 4 ah.,

2009 e,a,) Pe'am7a,)a, Mi,e'al a,

Ba.7a'a8"

ilihat dari sisi penerimaan negara, kegiatan

ekstraksi dan eksploitasi sumberdaya alam 2SB6 telah

memberikan peran penting dalam pembiayaan

pembangunan di Indonesia selama ini. Sebagai gambaran,

perkembangan ekspor Indonesia pada tahun *//$,

dimana sektor pertambangan menyumbang de?isa

sebesar F.!!.%%).'/).(!' dari total F.!!).!//.%'/.$:!

2!/, )*G6. Pada tahun *//%, meningkat lagi menjadi

F.!).'/(.!(:.!$% dari total nilai pemasukan de?isa tahun

*//% sebesar F.!7$./*/.)*).)/* 2!/,%%G6!7. iluar sektor

migas, sektor pertambangan ini hanya dikalahkan oleh

sektor industri dalam hal menyumbang pemasukan de?isa

bagi negara disektor ekspor. engan demikian, sektor

ekpoitasi ini menjadi lahan yang sangat produkti8 bagi

sumber pemasukan keuangan negara.Calaupun kontribusi sektor minerba dalam paparan

di atas terlihat cukup besar, namun sebenarnya sektor ini

memiliki potensi kontribusi yang lebih tinggi lagi jika

terdapat nilai tambah yang lebih melalui proses

pengolahan di dalam negeri. Yang dimaksud dengan

peningkatan nilai tambah adalah pengolahan menjadi

produk yang lebih hilir sepanjang rantai nilai.Aal ini tentu membuat sektor pertambangan

menjadi primadona bagi pemegang kepentingan, baik itu

!* 5atot Supramono, SA. )ukum Pertambangan Mineral dan Batubara

di #ndonesia. +ineka


11/20

pemerintah sendiri sebagai penguasa dalam konsep hak

menguasai negara!), swasta, maupun in?estor lokal

maupun luar negeri. alam hal ini negara sebagai

penguasa atas bumi, air dan udara akan menjalankan

kewenangannya dalam menguasai cabang#cabang

produksi yang penting bagi negara."onsep hak menguasai tanah oleh egara yang

berlaku saat ini sendiri bukanlah muncul secara tiba#tiba,

melainkan hasil dari suatu proses perkembangan terus#

menerus. emikian pun halnya dengan pertambangan!:.

Tambang#tambang yang penting untuk egara akandiurus oleh egara sendiri!(.

-ahirnya ndang ndang omor ) tahun *//'

tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara adalah

bagian dari usaha pemerintah mengelola eksploitasi dari

pertambangan mineral dan batubara. amun, kehadiran

ndang#undang ini justru melahirkan polemik baru. Pro

dan kontra bermunculan dalam menyikapi kehadiran

ndang#undang ini. Terutama terkait dengan pasal !/*

dan !/7.Pasal !/*, menyatakan, ;Pemegang IP dan IP"

wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral

dan&atau batubara dalam pelaksanaan penambangan,

!) Aal ini telah dikemukan oleh 0udi Aarsono dalam bukunya Aukum

Bgraria Indonesia Sejarah Pembentukan ndang#ndang Pokok Bgraria,

Isi an Pelaksanaanya, jambatan, hal *7), yaitu4 0erdasar pasal *

PB dan penjelasannya tersebut, menurut konsep PB, pengertian

;dikuasai= oleh egara bukan berarti ;dimiliki=, melainkan hak yang

memberi wewenang kepada egara untuk menguasai.

!: Iman Sudiyat, Aukum Bdat Sketsa Bsas, -iberty, Yogjakarta, !'$%,

hal !$

!( Muhammad 0akri, )ak Menguasai Tanah ,-eh %egara .Paradigma

Baru Untuk /eformasi Agraria01Yogyakarta,


12/20

pengolahan dan pemurnian, serta peman8aatan mineral

dan batubara=. Pasal !/7 berbunyi4!. Pemegang IP dan IP" 9perasi Produksi wajib

melakukan pengolahan dan pemurnian hasil

penambangan di dalam negeri.*. Pemegang IP dan IP" sebagaimana dimaksud pada

ayat 2!6 dapat mengolah dan memurnikan hasil

penambangan dari pemegang IP dan IP" lainnya.7. "etentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai

tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal !/* serta

pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud

pada ayat 2*6 diatur dengan peraturan pemerintah=.

ndang#undang ini secara implisit mengharuskan

penambang untuk memiliki 8asilitas peleburan dan

pengolahan mulai dari tanggal !* 3anuari */!). Aal ini

kemudian hari dipertegas dengan dikeluarkannya Permen

ESM omor ! Tahun */!) tentang Peningkatan ilai

Tambah Mineral melalui "egiatan Pengolahan dan

Pemurnian Mineral di alam negeri. imana didalam pasal

! ayat 2!6, dinyatakan secara tegas, ;Pemegang IP

9perasi Produksi tembaga, IP" 9perasi Produksi

tembaga, dan IP 9perasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan& atau pemurnian tembaga serta IP

9perasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan

penjualan yang menjual komoditas tambang tembaga,

termasuk produk samping atau sisa hasil pemurnian

konsentrat tembaga berupa lumpur anodadan tembaga

teluridke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum

pemurnian komoditas tambang mineral logam

sebagaimana tercantum dalam -ampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini=.

!*


13/20

ilihat dari konteks pena8siran hukum, pasal !/*

dan !/7 ndang#ndang omor ) Tahun *//' ini,

memang mengamanatkan pelarangan ekspor bahan

tambang mentah keluar negeri sejak tanggal !* 3anuari

*/!). Aal ini lah yang mendapat tantangan dari pelaku

industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Mereka menyatakan tidak siap dan belum memiliki

teknologi pengolahan dan pemurnian hasil tambang

sehingga ditakutkan tidak dapat beroperasi dikarenakan

terikat aturan tersebut. Salah satu persoalan krusial dari

penerapan Minerba ini adalah tentang nasib %//.///

tenaga kerja yang akan menganggur akibat aturan ini.

0aik tenaga kerja yang terlibat langsung maupun yang

tidak langsung dalam bisnis pertambangan minerba ini!$."enyataan ini tentu tidak sejalan dengan cita#cita

lahirnya ndang#ndang ini, yaitu guna meningkatkan

nilai ekonomi dari hasil tambang Indonesia agar

meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang.Pelarangan ekspor bahan mentah guna melindungi

eksploitasi berlebihan tanpa nilai pada sektor mineral dan

batubara ini padahal salah satu point penting penyebab

dilahirkannya ndang#undang ini. amun, adanya

kepentingan pemodal asing dan industri luar negeri dalam

sektor tambang ini menyebabkan sektor tambang riskan

dipolitisir.3ika dilihat permasalahan ini secara holistik,

sebenarnya larangan ekspor mineral mentah tidak dapat

dikatakan kebijakan yang tergesa#gesa. Sejak ditetapkan

pada tanggal !* 3anuari *//', Minerba tersebut telah

menetapkan larangan ekspor terhadap bahan tambang

!$http4&&www.hukumonline.com&berita&baca&lt:*b:)cb/d/)$%&kadin##

penerapan#uu#minerba#ancam#pertumbuhan#ekonomi, diakses pada

tanggal ** Maret */!)

!7
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin--penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin--penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin--penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin--penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomi


14/20

mentah, namun karena aturan pelaksanaannya belum

lahir sehingga larangan ini baru berlaku e8ekti8 melalui

Peraturan Pemerintah omor ! Tahun */!) tentang

Perubahan "edua Btas Peraturan Pemerintah omor *7

Tahun */!/ Tentang Pelaksanaan "egiatan saha

Pertambangan Mineral dan 0atubara yang diundangkan

pada tanggal !! 3anuari */!). engan demikian, mulai !*

3anuari */!) pelaku industri pertambangan di Indonesia

sudah tidak dapat lagi mengekspor bahan tambang

mentah keluar negeri. 3ika mengekspor bahan tambang

maka harus sudah diolah terlebih dahulu di dalam negeri

agar memberikan nilai tambah. "ewajiban untuk

melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri

dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan

mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya

bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan

peningkatan penerimaan negara. 0elum lagi dengan

pengolahan itu akan menghidupkan industri tambang di

dalam negeri.3epang yang relati8 tidak mempunyai sumber daya

alam, semisal tambang ini, tetapi dengan kehebatan ilmu

dan teknologinya justru menjadi ;penguasa tambang=.

Indonesia mengekspor bahan mentah dengan harga

relati8 murah kemudian mereka mengekspor ke Indonesia

setelah bahan tambanng mentah diolah di industri negerimatahari terbit dalam bentuk berbagai produk atau

barang seperti alat#alat elektronik, otomoti8, mesin, dan

berbagai barang kebutuhan lainnya dengan harga yang

tinggi!%.

!% http4&&ekonomi.kompasiana.com&bisnis&*/!)&/!&!*&larangan#ekspor#

bahan#mentah#(*)/**.html

!)


15/20

Intinya, larangan ekspor bahan mentah ini

sebenarnya justru memberikan man8aat yang besar bagi

bangsa Indonesia, baik dari segi pendapatan ke negara

karena harga jual bahan ekspor lebih tinggi yang otomatis

royalti yang diterima pemerintah juga akan lebih

meningkat.amun, pihak yang kontra tentu tidak dengan

mudah mnerima keinginan pemerintah tersebut dan

melalui Bsosiasi Pengusaha Mineral Indonesia

2BPEMI96, PT Aarapan tama Bndalan dan PT

Pelayaran Eka I?anajasa serta "operasi ;T"0M"endawangan Mandiri, dkk mengajukan permohonan

pengujian terhadap pasal !/* dan !/7 ndang ndang

omor ) tahun *//' kepada Mahkamah konstitusi dengan

registrasi Perkara omor !/&P#II&*/!) tentang

Pengujian ndang ndang omor ) tahun *//' tentang

Pertambangan Mineral dan 0atubara, dengan dasar

gugatan sebagai berikut4!. Pemohon berpendapat bahwa Pasal !/* dan Pasal !/7

ndang#ndang omor ) Tahun *//' tentang

Pertambangan Mineral dan 0atubara tidak memuat

larangan ekspor biji 2raw material atau core6, namun

hanya memuat kewajiban untuk melakukan

pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di

dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah

sumber daya mineral dan&atau batubara*. "ebijakan larangan ekspor biji 2raw material atau core6

dari pemerintah berubah#ubah sehingga

menyebabkan ketidakpastian hukum, dan hal ini

bertentangan dengan Pasal *% ayat 2!6 !'):7. Pasal !/* dan Pasal !/7 ndang#ndang a Juo

bertentangan dengan Pasal **B dan Pasal *$ ayat 2*6

!:


16/20

!'): apabila dimaknai adanya larangan ekspor

biji 2raw material atau core6). Pasal !/* dan Pasal !/7 ndang#ndang a Juo

bertentangan dengan Pasal 77 ayat 276 !'):

apabila dimaknai adanya larangan ekspor biji 2raw

material atau core6:. Pemohon berpendapat bahwa ndang#ndang omor

) Tahun *//' tentang Pertambangan Mineral dan

0atubara berisi pengaturan mengenai pengendalian

ekspor dan bukan larangan ekspor, sehingga perlu

diberikan pemaknaan yang tepat guna menghindari

pemaknaan yang sewenangwenang dari pemerintah.

D" PENUTUP

/" Ke%im5.la,

-ahirnya ndang ndang omor ) tahun *//'tentang Pertambangan Mineral dan 0atubara membawa

harapan dan semangat baru bagi dunia pertambangan

mineral dan batubara Indonesia. amun, dilain pihak,

masih terdapat berbagai permasalahan pelik yang

terkandung didalam Minerba tersebut, salah satunya

adalah permasalahan yang terkandung dalam pasal !/*

dan !/7 mengenai larangan ekspor bahan tambangmentah ke luar negeri.

Aal ini tentu akan membawa pengaruh dan e8ek

yang sangat besar bagi dunia pertambangan mengingat

aturan ini dapat merobah pola pertambangan mineral dan

batubara di Indoensia. engan pengolahan terlebih

dahulu sebelum diekspor keluar negeri, tentu melahirkan

dampak positi8 terhadap perekonomian dan posisi tawar

!(


17/20

industri tambang dalam negeri. amun, dilain pihak

pelaku industri pertambangan mineral dan batubara

dalam negeri yang tidak setuju dengan pasal tersebut

mengajukan2udi3ial reviewke Mahkamah "onstitusi guna

menuntut keadilan bagi mereka yang merasa terancam

dengan pemberlakuan pasal pelarangan ekspor bahan

tambang mentah ke luar negeri.

2" #a'a,

Perlu sikap ari8 dan wibawa pemerintah dalamdalam mengimplementasikan pasal !/* dan !/7

Minerba ini, agar industri pertambangan mineral dan

batubara dalam negeri dapat terlindungi dan terus

bertahan dalam pelaksanaan proses industri.

E" DA-TAR PU#TAKA

a" Meia O,li,e

/" http4&&www.hukumonline.com&berita&baca&lt:*b:)cb/d

/)$%&kadin#penerapan#uu#minerba#ancam#

pertumbuhan#ekonomi, diakses pada tanggal ** Maret

*/!)

7" Pe'a.'a, Pe'.,a,)6.,a,)a,/" ndang#ndang asar egara +epublik Indonesia

Tahun !'):2" ndang ndang o. : Tahun !'(/ tentang Peraturan

asar Pokok#pokok Bgraria 2PB6" ndang#ndang omor !! Tahun !'($ tentang

"etentuan#"etentuan Pokok Pertambangan

!$
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin-penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin-penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin-penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin-penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin-penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b54cb0d0478/kadin-penerapan-uu-minerba-ancam-pertumbuhan-ekonomi


18/20

4" ndang#ndang omor ) tahun *//' tentang

Pertambangan Mineral dan 0atubara" Peraturan Pemerintah omor ! Tahun */!) tentang

Perubahan "edua Btas Peraturan Pemerintah omor

*7 Tahun */!/ Tentang Pelaksanaan "egiatan saha

Pertambangan Mineral dan 0atubara" Permen ESM o. ! Tahun */!) tentang Peningkatan

ilai Tambah Mineral melalui "egiatan Pengolahan dan

Pemurnian Mineral.*" B.k.

/" Bl?i Syahrin, Beberaa Masalah )ukum, PT.So8media,


19/20

POLITIK HUKUM

PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT DENGAN LAHIRNYA

UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

!'


20/20

9SE PEM0IM0I54

D'" #UHARI=AL, #H ! M H

9-EA4

RA-KI RAHMAT MY! #H $NPM" /20//200/1

PROGRAM PA#A #AR>ANA1B"-TBS A"M

IKE+SITBS BB-BSPBB5

*/!)

*/
http://fhuk.unand.ac.id/in/profile/strukturorganisasi-hukum/908-profdrhjyulia-mirwatishcnmh-article.htmlhttp://fhuk.unand.ac.id/in/profile/strukturorganisasi-hukum/908-profdrhjyulia-mirwatishcnmh-article.htmlhttp://fhuk.unand.ac.id/in/profile/strukturorganisasi-hukum/908-profdrhjyulia-mirwatishcnmh-article.htmlhttp://fhuk.unand.ac.id/in/profile/strukturorganisasi-hukum/908-profdrhjyulia-mirwatishcnmh-article.html

Perkembangan Hukum Pertambangan Mineral

Documents

Transcript of Perkembangan Hukum Pertambangan Mineral