Presentasi Paparan Dirjentaru Konreg 2013
-
Upload
andrew-siahaan -
Category
Documents
-
view
64 -
download
0
description
Transcript of Presentasi Paparan Dirjentaru Konreg 2013
-
Jakarta, 26 Februari 2013
KONSULTASI REGIONAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG
Oleh:
-
2
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
I. PENDAHULUAN
II. KONSEPSI PENATAAN RUANG
III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
-
3
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.
TEMA KONREG KEMENTERIAN PU:
Peningkatan Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SUB-TEMA DITJEN. PENATAAN RUANG
-
PEMBINAN
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
PEMBINAAN
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
PENGATURAN
PENGAWASAN
II. KONSEPSI PENATAAN RUANG
4
-
5
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum RTR Kewenangan Pusat
RTR Pulau / Kepulauan
(Amanat PP: 7)
RTR Kawasan Strategis
Nasional
(Amanat PP: 76)
Status
Telah ditetapkan:
a. RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011)
b. RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012)
c. RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012)
d. RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012)
Dalam proses penetapan:
a. RTR Kepulauan Nusa Tenggara
b. RTR Kepulauan Maluku
c. RTR Pulau Papua
Telah ditetapkan:
a. RTR Kws. Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008)
b. RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011)
c. RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011)
d. RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011)
e. RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011)
Dalam proses penetapan:
3 (tiga) RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi dan Danau
Toba)
Dalam proses pembahasan dan penyusunan:
3 (tiga) RTR KSN Perkotaan
62 (enampuluh dua) RTR KSN Non Perkotaan
RTRW Nasional PP No. 26/2008 tentang RTRWN
III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG A. PERENCANAAN TATA RUANG Status Per 20 Februari 2013
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
RTR Kewenangan
Daerah
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
Status
Peraturan Daerah : 14 Prov. (42%)
Persetujuan Substansi : 19 Prov. (58%)
Peraturan Daerah : 213 Kab. (54%)
Persetujuan Substansi : 181 Kab. (45%)
Pembahasan BKPRN : 3 Kab. (0.75%)
Rekom. Gubernur : 0 Kab. (0%)
Proses Revisi : 1 Kab. (0.25%)
Peraturan Daerah : 57 Kota (61.3%)
Persetujuan Substansi : 30 Kota (32.3%)
Pembahasan BKPRN : 3 Kota (3.2%)
Rekom. Gubernur : 1 Kota (1.1%)
Proses Revisi : 2 Kota (2.1%)
Status Per 20 Februari 2013
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
7
Keterpaduan Program dan Pembangunan di KSN
KSN = Kawasan Strategis, diprioritaskan Penataan Ruang
Memiliki nilai strategis untuk kepentingan nasional
Potensial dikembangkan Sosial Budaya Ekonomi Lingkungan Teknologi Tinggi Warisan Dunia
Butuh dukungan infrastruktur PU & Perkim
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
8
KSN
(Berdasarkan Sudut
Kepentingan)
Koridor MP3EI
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi
Bali-Nusa
Tenggara
Maluku-
Papua
KSN Perkotaan 1 4 0 1 1 0
Pertahanan Keamanan 3 0 1 1 1 3
Pertumbuhan Ekonomi 5 0 4 4 2 2
Kapet 1 0 4 4 2 2
Non Kapet 4 0 0 0 0 0
Sosial dan Budaya 0 0 0 2 0 0
SDA dan Teknologi
Tinggi 2 8 1 2 0 4
Daya Dukung
Lingkungan Hidup 8 5 2 4 2 3
Total 19 17 8 14 6 12
Daftar KSN berdasarkan sudut kepentingan per koridor MP3EI
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
9
KSN
(Berdasarkan
Sudut
Kepentingan)
Koridor MP3EI
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi
Bali-Nusa
Tenggara
Maluku-
Papua
KSN Perkotaan Mebidangro Jabodetabek-
punjur Mamminasata Sarbagita
Pertahanan
Keamanan
Kawasan
Perbatasan
di
Kalimantan
Perbatasan
Darat RI
dengan
Timor Leste
Perbatasan
Laut RI 8
Pulau Kecil
Terluar
dengan
Negara
Palau
Perbatasan
Darat RI
dengan
Papua Nugini
Pertumbuhan
Ekonomi
Kapet BAD
Khatulistiwa Manado Bitung Bima Seram
DAS Kakab Palapas
Sasamba Pare-pare Mbay Biak
Batulicin Bang Sejahtera
Pertumbuhan
Ekonomi (Diluar
Perkotaan dan
Kapet) Batam Bintan
Karimun
Daya Dukung
Lingkungan Hidup Danau Toba
Daftar 23 KSN
Fokus Dukungan Program TA. 2014
-
LOKASI 23 KSN PRIORITAS 2014
Mebidangro
Danau Toba
KAPET BAD
Batam-Bintan-Karimun
Jabodetabekpunjur
KAPET Khatulistiwa
KAPET DAS KAKAB
KAPET Batulicin
Borobudur
Perbatasan Negara di P. Kalimantan KAPET Sasamba
KAPET Manado-Bitung
Sarbagita
KAPET Bima
KAPET Mbay
Mamminasata KAPET Bank Sejahtera
KAPET Palapas
KAPET Seram
KAPET Biak
Perbatasan Negara di P. Papua
Perbatasan Negara di NTT
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
B. PEMANFAATAN RUANG
11
Penataan Ruang tidak semata-mata menyusun
rencana tata ruang.
Ditjen. Penataan Ruang memberikan stimulan
kepada pemerintah daerah dan masyarakat
melalui program P2KH, P3KP, dan P2KPB.
sebagai insentif atas kinerja pada tahap perencanaan tata ruang
dilaksanakan dalam skema kerja sama program
fokus pada proses institusionalisasi
-
12
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
PELAKSANAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)
Tahap 2011 2012 2013 2014
Inisiasi a. Sosialisasi/Kampanye Kota Hijau b. Fasilitasi Penyusunan RAKH c. Penandatanganan Komitmen terhadap RAKH
60 K/K
54K/K*)
--
9/146/25
**)
Implementasi a. Fasilitasi Penyusunan Masterplan RTH b. Fasilitasi Penyusunan Peta Komunitas Hijau c. Fasilitasi Pembentukan Green Community d. Fasilitasi Penyusunan DED percontohan Taman Kota Hijau e. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau
85 K/K*)
52 K/K
Replikasi/ Up-scaling a. Fasilitasi Penyempurnaan RAKH b. Fasilitasi Green Community c. Fasilitasi Penyusunan DED d. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau
--
--
60 K/K
112 K/K
Institusionalisasi Lintas Sektor a. Urban Climate Plan b. Pemantapan Perwujudan Kota Hijau pada KSN - KSN Perkotaan - Kebun raya/ RTH Perkotaan Strategis - Bantaran sungai nasional
--
--
--
112 K/K
*) 2 Kab/Kota (Kab. Bintan dan Kab Pasuruan) tidak dilanjutkan pendampingan dana stimulan P2KH karena dinilai tidak siap **) Kawasan Perkotaan PKN/PKW/PKSN yang belum ditangani di tahun 2011 - 2013
-
13
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
PELAKSANAN
PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020
Kelompok A (10) Kota/Kab Sawahlunto, Banda Aceh, Palembang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Denpasar, Karangasem, Baubau
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota/Kab (tingkat lanjut)
2. Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah
3. Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP)
1. Penyempurnaan RAKP 2. Fasilitasi Inventory Pusaka
(dan perumusan Nilai Keunggulan Nasional/Sejagad)
3. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka
4. Penjaringan Dukungan K/L 5. Penetapan Kota Pusaka
Indonesia 6. Pemilihan Pilot Project
Perencanaan-Pengembangan Kota Pusaka Terpadu
27 Kota/Kab 1. Fasilitasi
Pengembangan Support System Kota Pusaka (Peraturan Daerah, Sistem Informasi, Kelembagaan, Pendidikan Pelatihan)
2. Fasilitasi Pengembangan Heritage Fund
3. Fasilitasi Pengembangan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kota Pusaka
4. Fasilitasi Pengembangan Media Partner
27 Kota/Kab 1. erluasan Kerjasama
Kemitraan Kota Pusaka
2. Perluasan Dukungan K/L
3. Perluasan Pengembangan Kelembagaan Kota Pusaka
4. Perluasan Pengembangan Heritage Fund
5. Seleksi Peserta Kota Pusaka Baru
6. Fasilitasi Pengajuan Sebagai World Heritage City UNESCO
7. Fasilitasi Kerjasama Kota Pusaka Dunia
Kelompok B (9) Kota/Kab Medan, Bukittinggi, Bangka Barat, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Rembang, Blitar, Boyolali
1. Penyusunan Proposal P3KP
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota/Kab (tingkat lanjut)
2. Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah
3. Penyusunan RAKP 4. Penyempurnaan RAKP 5. Fasilitasi Inventory Pusaka
(dan perumusan Nilai Keunggulan Nasional/Sejagad)
6. Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka
7. Penjaringan Dukungan K/L
-
14
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
PELAKSANAN
PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020
Kelompok C (8) Kota/Kab Salatiga, Tegal, Ngawi, Pangkal Pinang, Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang
1. Penyusunan Proposal P3KP
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota/Kab (tingkat dasar)
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota/Kab (tingkat lanjut)
3. Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah
4. Penyusunan RAKP 5. Penyempurnaan RAKP 6. Fasilitasi Inventory Pusaka
(dan perumusan Nilai Keunggulan Nasional/Sejagad)
7. Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka
8. Penjaringan Dukungan K/L
27 Kota/Kab 1. Fasilitasi
Pengembangan Support System Kota Pusaka (Peraturan Daerah, Sistem Informasi, Kelembagaan, Pendidikan Pelatihan)
2. Fasilitasi Pengembangan Heritage Fund
3. Fasilitasi Pengembangan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kota Pusaka
4. Fasilitasi Pengembangan Media Partner
27 Kota/Kab 1. Perluasan Kerjasama
Kemitraan Kota Pusaka
2. Perluasan Dukungan K/L
3. Perluasan Pengembangan Kelembagaan Kota Pusaka
4. Perluasan Pengembangan Heritage Fund
5. Seleksi Peserta Kota Pusaka Baru
6. Fasilitasi Pengajuan Sebagai World Heritage City UNESCO
7. Fasilitasi Kerjasama Kota Pusaka Dunia
-
15
Kelompok A
Kelompok B
Kelompok C
LOKASI PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
-
PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB)
16
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
Kab. Agam - Sumbar
Kab. Bintan - Kepri
Kab. Kuningan - Jabar
Kab. Kebumen - Jateng
Kab. Magelang Jateng
Malang - Jatim
Pamekasan - Jatim
Lombok Tengah - NTB
Sumba Timur - NTT
Poso Sulteng
Wajo - Sulsel
Boalemo - Gorontalo
Maluku Tengah - Maluku
Halmahera Tengah Maluku Utara
a. Pengembangan Konsep dan Perencanaan P2KPB
b. Sosialisasi P2KPB
c. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan P2KPB
Persiapan Program
a. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan (Policy Instruments)
b. Fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan
c. Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
d. Fasilitasi Penguatan Peran Pemangku Kepentingan
e. Penyusunan Road Map
f. Pemantauan Pelaksanaan P2KPB
g. Pembangunan / Pengembangan Fisik yang dominan
Implementasi
Lingkup Pelaksanaan
2014
Tahun
2013
Lokasi
-
Kab. Agam
Kab. Kuningan
Kab. Kebumen
Kab. Magelang Kab. Pamekasan
Kab. Malang
Kab. Bintan Kab. Boalemo
Kab. Poso
Kab. Wajo
Kab. Sumba Timur
Kab. Lombok Tengah
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Maluku Tengah
LOKASI PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
(P2KPB)
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
18
Bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang.
Upaya 2013 - 2014:
a. Bimtek penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. Pendidikan dan pelatihan PPNS;
c. Penyiapan mekanisme tata laksana penataan pengaduan
masyarakat;
d. Percontohan penanganan pengaduan masyarakat
e. Penyiapan database dan informasi perpetaan resolusi tinggi
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
19
Ketersediaan PPNS :
TAHUN PUSAT DAERAH
Jml 200 JP Pola 400 JP Pola 200 JP Pola 400 JP
2009 10 15 18 10 53
2010 9 10 54 51 124
2011 - 4 59 39 102
2012 - - 69 101 170
Jumlah 19 29 200 201 449
Catatan:
a. PPNS Penataan Ruang tersebar di 33 provinsi, 128 kabupaten, dan 36 kota.
b. Masih terdapat 270 Kabupaten dan 57 Kota yang belum memiliki PPNS Penataan
Ruang agenda 2013-2014
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA
TATA RUANG
20
Terus meningkatkan pemahaman pemangku
kepentingan terhadap fungsi penataan ruang
sebagai alat keterpaduan dalam pembangunan.
Mendorong efektivitas pengendalian pemanfaatan
ruang.
Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai
Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan,
antara lain melalui:
a. Penyiapan dokumen Rencana Terpadu Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
b. Pembentukan PMU-KSN sebagai pengendali perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang
Pekerjaan Umum di KSN (efektif 2014)
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
21
STRUKTUR ORGANISASI
PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (PMU-KSN)
TIPE A
KEPALA PMU-KSN
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN
RUANG
ASISTEN
PERENCANAAN DAN
PEMROGRAMAN
ASISTEN
PELAKSANAAN
DAN
PENGENDALIAN I
SATKER/PPKDI LINGKUNGAN
DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/
DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG
PUSAT
PROVINSI
DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /
DIREKTUR PERKOTAAN/
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH I /
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH II
ASISTEN
PELAKSANAAN
DAN
PENGENDALIAN II
-
Kementerian
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pekerjaan Umum
22
STRUKTUR ORGANISASI
PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (PMU-KSN)
TIPE B
KEPALA PMU-KSN
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN
RUANG
ASISTEN
PERENCANAAN DAN
PEMROGRAMAN
SATKER/PPKDI LINGKUNGAN
DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/
DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG
PUSAT
PROVINSI
DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /
DIREKTUR PERKOTAAN/
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH I /
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH II
ASISTEN
PELAKSANAAN
DAN
PENGENDALIAN
-
23