RENCANA AKSI KEGIATAN 20 15-20 19
39
{h t ;t .:tr '..'J d) t J o"?,o O*O*O o"6'o ;6: I e RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 20 15-20 19 ihru; M KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript of RENCANA AKSI KEGIATAN 20 15-20 19
{ht;t.:tr'..'J d)t
J
o"?,oO*O*Oo"6'o ;6:
I
e
RENCANA AKSI KEGIATANBIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
20 15-20 19
ihru;
M
KEMENTERIAN KESEHATAN
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Manfaat
1 4 Ruang Lingkup
1.5 Sasaran
1.6 Landasan Penyusunan
1.7 Sistematika Penulisan
Bab llAnalisis Situasi Organisasi
2.1 Sejarah Can Situasi Biro Perencanaan dan Anggaran
2.2 Organisasi
2.3 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran
2.4 Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
Bab lll Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
A. Tujuan
B. Sasaran Strategis
Bab lV Rencana Kegiatan
4.1 Arah Kebijakan
4.2 Strategis
4.3 lndikator Pencapaian
4 4 Bisnis Proses Biro Perencanaan dan Anggaran
4.5 Kegiatan
Bab V Monitoring dan Evaluasi
5.1 Monitoring
5.2 Evaluasi
5.3 Persiapan Awal Evaluasi
5.4 Pelaksanaan Evaluasi
Bab Vl Penutup
1
1
3
3
3
4
4
5
6
6
8
'13
13
15
16
18
22
22
23
24
27
3'1
33
33
33
34
35
36
a
KATA PENGANTAR
Pertama{ama menghaturkan puji dan syukur kehadi[an Tuhan Yang Maha Esa atas
selesainya buku Rencana Aksi Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran tahun
2015-2019.
Rencana Aksi Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2015-2019 disusun
sebagai dokumen perencanaan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran untuk tahun
2015-2019 dalam rangka mencapai visi dan misi tercaparnya proses perencanaan
dan penganggaran Kementerian Kesehatan dengan meningkatkan kualitas
perencanaan strategis dan kualitas penganggaran program. Dokumen ini disusun
sebagai bagian dari Rencana Aksi Program Sekretarlat Jenderal Kementerian
Kesehaian Tahun 2015-2019. -
Rencana Aksi Kegiatan ini menjelaskan juga rencana pelaksanaan kegiatan Biro
perencanaan dan Anggaran selama periode 5 tahun ke depan, dalam mendukung
program-program perencanaan dan penganggaran Kementerian Kesehatan.
Diharapkan melalui rencana aksi kegiatan ini, seluruh jajaran di Biro Perencanaan
dan Anggaran memiliki penduan dalam mengimplementasikan secara lebih
operasonal, untuk kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 secara optiomal.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi{ingginya kepada semua
pihak yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian Rencana Aksi Kegiatan
Biro Perencanaan dan Anggaran 2015-2019 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua.
Jakarta, 21 Mei2015.
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
dr. Slamet, MHPNIP : 1963040819901 11001
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 adalah Program lndonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan menyusun dan
telah menetapkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-20'19 dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor HK 02.02lMenkes/52l2015. Setelah
Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu
program pembangunan kesehatan dan setiap satuan kerja yang .mengampu
kegiatan pembangunan kesehatan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau
Rencana Aksi Kegiatan.
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah salah
satu unit eselon ll di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144lMenkes/PERA/lll/2010
tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dimana Biro
Perencanaan dan Anggaran bertugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan
penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)
Adapun struktur organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran dibagi 4(empat) bagian yaitu ; Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program
(PSKP); Bagian APBN 1, Bagian APBN 2, Bagian APBN 3 Pada Bagian PSKP
mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan' dan penyusunan Tencana
dan anggaran, serta singkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas'
Bagiannya terdiri atas , '1). Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan, 2).
Subbagian Program Pembangunan Kesehatan, dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
Sedangkan bagian APBN 'l , APBN 2, APBN 3 mempunyai tugas dan
wewenang yang sama yaitu perencanaan. penganggaran dan evaluasi, akan tetapi
masing-masing bagian tersebut mempunyai unit mitra kerja yang berbeda, antara
lain . APBN 1, 1 ) Direktorat Jenderal Bina upaya Kesehatan. 2) Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; APBN 2; 1)lnspektorat
Jenderal. 2). sekretariat Jenderal. 3) Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber
Daya lrlanusia Kesehatan, APBN 3, '1) D.lreltorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan
lbu dan Anak. 2) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3)
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu
"Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan
kesehatan". lndikator Kinerla Utama Biro Perencanaan dan Anggaran dalam
mencapai sasaran dimaksud adalah jumlah dokumen perencanaan, anggaran,
kebilakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan.
Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat dari pencapaian
pada Program Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan dengan cakupan output kegiatan. 1) Penyususnan
Perencanaan Belanja Mengikat Kementerian Kesehatan; 2) Penyususnan
Perencanaan PNBP/BLU Kementerian Kesehatan, 3) Penyususnan PHLN
Kementerian Kesehatan; 4) Penyusunan Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Perbantuan Kemenkes, 5) Penyususnan Renggar Responsif Gender, 6) Trilateral
Meeting, 7) Musrembangn Biciang Kesehatan, 8) Penyususnan Rencana Kerla
Pemerintah (RKP) Kemenkes, 9) Penyusunan Ren.ja KL, 10) Rakontek DAK; 1 1)
Penyususnan Juknis DAK, 12).Penyususnan RKA-K, 13) Penyususnan Output
Kegiatan Tahun 20'15;
)
1.2. TUJUAN
Tujuan disusun Rencana Aksi Kegiatan Biro perencanaan dan Anggaran ini
adalah.
1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan
tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai dari penyusunan
kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
prog ra m/keg iatan.
2. Memberikan informasi dari hasil penyusunan pedoman-pedoman kebilakan,
rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
program/kegiatan yang dilakukan secara rutin mengikuti perubahan kebi.jakan
nasional setiaP tahunnya
1.3. MANFAAT
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan turunan darl Rencana Aksi
Program Biro Perencanaan dan Anggaran yang mengacu pada RPJMN 2015 '2019
dan Rencana Strategis Kemenkes 2015 - 2019 RAK sebagai upaya untuk
menjabarkan Rencana Pengembangan Program Biro Perencanaan dan Anggaran
dalam kurun waktu 5 tahun kedePan.
1.4, RUANG LINGKUP
RAK Biro Perencanaan dan Anggaran 2015 - 2019 memiliki ruang lingkup .
a. lnventarisasr perencanaan kegiatan Bagian di Biro Perencanaan dan Anggaran,
mengacu pada RPJMN 2015 - 2019 dan Renstra Kemenkes 2O15 - 2019.
b. Perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian di Biro Perencanaan
dan Anggaran.
c. Kegiatan dan sub kegiatan serta capaian sub-sub kegiatan.
d. Sumberdaya dan sarana prasarana di Biro Perencanaan dan Anggaran
e. Monitoring dan evaluasi kegiatan bagian di Biro Perencanaan dan Anggaran.
f.
s
h
i.
Laporan Kegiatan dan Pembinaan,
Laporan Administrasi dan Ketatausahaan,
Layanan Perkantoran,
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
1.5. SASARAN
1.
Sasaran Buku RAK Biro Perencanaan dan Anggaran 2015 - 2019 meliputi :
lnternal Biro Perencanaan dan Anggaran meliputi struktural, non struktural dan
administrasi termasuk didalamnya komisi-komisi.
Lintas Program di Kementerian Kesehatan
!-intas Sektor terkait
Pelaksanaan akuntabilitas.
1.6. LANDASANPENYUSUNAN
RAK Biro Perencanaan dan Anggaran direncanakan, dianggarkan,
drlaksanakan dan dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut .
.1. LANDASAN IDEAL PANCASILA
Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya
keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi,
interaksi dengan masyarakat, interkasi dengan alam, interaksi dengan Negara
dan bangsa lain maupun interaksi dengan TUHAN. Dalam hal ini program Biro
Perencanaan dan Anggaran merupakan salah satu upaya pembangunan yang
bertujuan untuk mewujutkan kesehatan manusia
2 LANDASAN KONSTITUSI : UUD 1945
UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan
berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai.
Dalam hal ini program Biro Perencanaan dan Anggaran ditujukan untuk
mendukung pencapaian program kesehatan masyarakat yang tertinggi
2.
3
4.
I
3. LANDASAN OPERASIONAL : Segala peraturan mulai dari UU s/d Keputusan
Menteri Kesehatan dan Kebi.lakan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
mengenai manajemen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi, yaitu.
a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panlang Nasional Tahun 2005-2025.
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
e. Peraturan Pemerrntah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
f Peratr-rran..Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor '1 144lMenkes/PerA/lll/2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.
1.7. SISTEMATIKAPENULISAN
Rencana Aksi Kegiatan Baro Perencanaan dan Anggaran ditulis dengan
sistematika sebagai berikut :
o KATA PENGANTAR
o DAFTAR lSl
o BAB I, PENDAHULUAN
o BAB ll. ANALISIS SITUASI ORGANISASI
o BAB lll. TUJUAN DAN NILAI SASARAN STRATEGIS
o BAB IV, RENCANA KEGIATAN
o BAB V MONITORING DAN EVALUASI
o BAB VI, PENUTUP
o LAMPIRAN
5
a
BAB II
ANALISIS .CITUASI ORGANISASI
Dalam BAB Analisis Situasi Organisasi ini adalah upaya untuk
menggambarkan realita umum di Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai Unit
eselon ll melaksanakan fungsi dukungan manajemen pada penyusunan dan
penetapan rencana strategis, kebijakan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Analisas ini diharapkan dapa merumuskan kebijakan strategis bagi Biro
Perencanaan dan Anggaran dalam proses penyusunan rencana strategis, anggaran,
kebijakan singkronisasi serta keterpaduan program kegiatan prioritas.
2.1 SEJARAH DAN SITUASI BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Biro Perencanaan dan Anggaran di bawah Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan. Biro Perencanaan dan Anggaran berawal dari Biro
Perencanaan yang mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah rencana dan
program yang berhubungan dengan kegiatan rutin dan pembangunan semua unsur
di lingkungan Kementerian Kesehatan (sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan No. 125llV/KAB./B. U./1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan Rl). Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut
Biro Perencanaan terdiri dari: Bagian Pengumpulan dan Pe;rgolahan Data, Bagian
Penyusunan Rencana dan Program Rutrn, Bagian Penyusunan Rencana dan
Program Pembangunan; Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
Selalan dengan perkembangan waktu Biro Perencanaan mempunyai tugas
mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan
kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan rutin dan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok Departemen (Keputusan Menteri Kesehatan Rl No.
558/MEN KES/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan).
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut Biro Perencanaan terdiri dari:
6
Bagian Penyusunan Rencana dan Program Rutin, Bagian Penyusunan Rencana
dal Program Pembangunan; Bagian EValUaSi dan Pe|aporan, Bagian Rencana
Umum Kesehatan, Bagian Rencana Sumber Daya Kesehatan'
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Rl No' 130 tahun 2000
tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, Biro Perencanaan
mempunyaitugasmengkoordinaSikandanmelaksanakankegiatananalisis
kebijakan, perencanaan strategis, penyusunan program, dan keria sama luar negeri'
sertaevaluasidanpelaporan'sesuaidenganKeputuSanMenteriKesehatan
tersebut Biro Perencanaan terdiri dari Bagian Analisis Kebijakan; Bagian
Perencanaan Strategis dan Program, Bagian Kerjasama Luar Negeri, dan Bagian
Evaluasi dan PelaPoran.
Padatahun2OOl,DepartemenKesehatanberubahmenjadiDepartemen
Kesehatan dan Kesejahteraan sosial. seirang dengan itu ada perubahan nama dan
tugas Biro Perencanaan menjadi Biro Perencanaan dan Anggaran, yang bertugas
melaksanakan koordinasi perencanaan program, pembangunan kesehatan dan
kesejahteraan sosial, kerja sama luar negeri, penyusunan anggaran rutin, serta
evaluasidanpenyusunanlaporan(KeputusanMenteriKesehatandanKesejahteraan sosial Rl No. 446 tahun 2001 tentang organisasr dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan sosial. sesuai dengan Keputusan
Menten Kesehatan tersebut Biro, Perencanaan dan Anggaran terdiri dari: Bagian
Perencanaan Program Pembangunan; Bagian Kerjasama Luar Negeri; Bagian
PenyusunanAnggaranRutin,BagianEvaluasidanPelaporan;danKelompok
Jabatan Fungsional.
Tetapi di tahun yang sama, tahun 2001, Departemen Kesehatan dan
Kesejahteraan sosial diubah kembali meniadi Departemen Kesehatan. oleh sebab
itu, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1277lMENKES/SI(X|/2001 tentang
organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, Btro Perencanaan dan Anggaran
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program, pembangunan
kesehatan, kerja sama luar negeri, penyusunan anggaran rutin, serta evaluasi dan
1
penyusunan laporan. Pada Keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak ada
perubahan struktur organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran
Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl No'
1575/MEN KES/PER/Xl/2005 tentang organisasi dan Tata Ker.la Departemen
Kesehatan, Biro Perencaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan kesehatan yang berbasis
kinerja bidang kesehatan, hubungan kerja sama luar negeri' penyusunan anggaran
rutin, serta evaluasi dan pelaporan. Tugas Biro Perencanaan dan Anggaran, yaitu:
Bagran Perencanaan, Bagian Penyusunan Anggaran' Bagian Kerjasama Luar
Negeri; Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, maka Departemen Kesehatan berubah
menjadi Kementerian Kesehatan Oleh sebab itu ditetapkanlah Peraturan Menteri
Kesehatan Rl No. 1 144lMEN KES/PERA/Ill/20',l0 tentang organisasi dan Tata Keria
Kementerian Kesehatan
2.2 ORGANISASI
Biro Perencanaan oan Anggaran mempunyar tugas melaksanakan
koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis' kebi1akan dan program
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dalam melaksanakan
tugas, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi '
a. Penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran' kebijakan' dan
sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan
b. Penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan
berbasis kinerla, standar biaya, evaluasi, dan laporan' serta program'
8
2.2.1 STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Biro Perencanaan dan Anggaran terdi!'l atas . Baglan Pul.un"un,,n
Strategis (PSKP), Kebijakan dan Program, Bagian APBN l; Bagian APBN ll, dan
Bagian APBN lll. Bagian PeTencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program (PSKP)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan penyusunan rencana
dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas'
Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan
Program (PSKP) menyelenggaraka n fungsi :
a. Penetaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, serta evaluasi
dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang
kesehatan.
b. Penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang
kesehatan, petunluk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta
evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belania transfer' dan
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta merekapitulasi
hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta pencapaian hasil indikator
yang tercantum dalam rencana ker1a pemerintah dan kebijakan kesehatan yang
bersifat prioritas.
2.2.2 BAGIAN PERENCANAAN STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
(PSKP)
Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program (PSKP) terdiri atas:
Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebilakan, Subbagian Program
Pembangunan Kesehatan; dan Subbagian Tata Usaha Biro.
Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebi.jakan mempunyai tugas
melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebi.iakan dalam
rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan prioritas bidang kesehatan serta
evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator progra!'n kegiatan prioritas bidang
kesehatan.
9
Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas
melakukan penelaahan dan penyusun?n rencana dan anggaran belanja transfer
bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta
evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanla transfer'
Subbagian Tata Usaha Biro mempunyal tugas melakukan penyiapan
penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, serta pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga Biro, dan merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan
anggaran serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja
pemenntah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta pembuatan nota
keuangan dan lampiran ptdato Presiden.
Pada struktur fungsi tugas untuk Bagian APBN l, Bagian APBN ll; dan
Bagian APBN lll, mempunyai nama bagian yang sama yartu . Subbagian
Perencanaan; Subbagian Anggaran; dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Akan
tetapi mempunyai program-program yang berbeda.
2.2.3 BAGIAN APBN 1
Pada Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis
kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program yang ada di bawah
tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina upaya Kesehatan dan Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bersumber dari belan.ia
Kementeflan baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) / Badan
Layanan Umum (BLU) maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk
satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unrt Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan
penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunluk
teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana
Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
t0
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan
penygsunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar
pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah I Unit Pelaksana Teknis
(UPT) vertikal dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja
kantor pusat, kantor daerah / Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal dekonsentrasi,
dan tugas pembantuan
2.2.4 BAGIAN APBN II
Bagian APBN ll mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerla,
standar biaya, evaluasi dan laporan, program-program yang ada di bawah tanggung
jawab Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari belanja
Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan
Layanan Umum (BLU) maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk
satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan
penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk
teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana
Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi. dan tugas pembantuan.
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan
penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar
pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis
(UPT) vertikal dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja
kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan.
2.2.5 Bagian APBN lll
Bagian APBN lll mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja,
standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program yang ada di bawah tanggung
jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak, Direktorat Bina
pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Penelitian dan
pengembangan Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni,
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU) maupun
pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor
daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan
penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk
teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana
Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan
penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar
pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis
(UPT) vertikal dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja
kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan.
t2
2.3 BAGAN STRUKTUR
ATyGGARAN
ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN
2 4 KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN
Perencanaan kesehatan dl tingkat Kementerian Kesehatan pada
dasarnya sudah berja,lan dengan baik yang ditandai dengan pemanfaatan lT
melalui sistem e-planning, e-budgeting dan e-monev. Permasalahan yang
dihadapi dalam perencanaan kesehatan antara lain adalah kurang tersedianya
data dan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan dan tepat waktu'
Permasalahan juga muncui karena belum adanya mekanisme yang dapat
BIRO PERENCANAAN
DAN ANGGARAN
BAGIAN PERENCANAAN
STRATEGIS, KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
STRATEGIS DAN
SUBBAGIAN
ANGGARANSUBBAGIAN
ANGGARANSUBBAGIAN PROGRAM
PEMBANGU NAN
YECEUATNNI
SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
SUBBAGIAN
ANGGARAN
l3
BAGIAN
APBN I
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
menjamin keselarasan dan keterpaduan antara rencana dan anggaran
Kementerran Kesehatan dengan rencana dan anggaran kementerian/lembaga
terkait serta Pemerintah Daerah atau Pemda (Kabupaten, Kota, dan Provinsi),
termasuk pemanfaatan hasil evaluasi atau kajian untuk input dalam proses
penyusunan perencanaan.
l4
BAB II
UJUAN DAN SASARAN STATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
Dalam Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan
misr, namun mengikuti visi dan r-nisi Presiden Republik lndonesia yaitu "Terwujudnya
lndonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
royong". Upaya untuk mewuludkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu'
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim dan mencerminkan kepribadian lndonesia sebagat negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambu ngan dan demokratis
berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi' maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan lndonesia meniadi negara maritim yang mandiri, maiu, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang
ingin diwuludkan pada Kabinet Kerja, yakni
l5
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan Tasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun lndonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan relormasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. ivienirrgkatkan produktifitas rakyat darr daya saing di pasar lnternasional.
7. Mewuludkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domesttk.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial lndonesia.
Kementerian Keseiratan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
lndonesia.
A. TUJUAN
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019,
yaitu. 1) menrngkatnya status kesehatan masyarakat dan 2) menrngkatnya
daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko
sosial dan finansial di bidang kesehatan.
r6
peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus
kehidupan (ljfe cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia
kerja, maternal, dan kelompok lansia
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome).
dalampeningkatanstatuskesehatanmaSyarakat.indikatoryangakandicapai
adalah
'1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP
2010), 346 menjadi 306 per'100 000 kelahiran hidup (SDKI 2012)
2 Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 pe( 1'OOO kelahiran
hidup
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2o/o meniadi 8o/o '
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembtayaan kegiatan promotif dan preventif'
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat'
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan
perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,
maka ukuran yang akan dicapai adalah.
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan
setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37o/o menjadi '10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari
6,80 menjadi 8,00
t1
, B. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah'
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah.
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2Yo.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 807o'
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah.
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 40%.
b. penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan lmunisasi (PD3l)
tertentu sebesar 407o.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalant
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah sebesar 100o/o.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia < i8 tahun sebesar' 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicaPai adalah.
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi
sebanyak 5.600.
r8
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi
s,ebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis
c. persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi
syarat sebesar 83%.
5. Meningkarnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah Puskesmas yang minimal merniliki 51enis tenaga kesehatan
sebanyak 5.600 Puskesmas'
b. persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar
dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%'
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kontpetensinya sebanyak
56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang
akan dicaPai adalah:
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan
kesehatan.
b. Meningkatnya persentase kabikota yang mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan SPM sebesar 80%.
l9
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan Sasaran
yang akan dicapai adalah.
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan
sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan sebanyak 1 5.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang
diimplementasikan sebanYak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-
evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lrma tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak '100
rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicaPai adalah.
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan
kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau
pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan
dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
20
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah: persentase satuan kerja yang dilakukan ,
audit memiliki temuan kerugian negara <1% sebesar 1 00%.
11 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah.
a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar
90%
b. Meningkatnya persenlase pegawar Kementerian Kesehatan dengan nilai
kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah.
a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan
prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan
untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.
Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi
melaksanakan sasaran strategis pada point 8 yaitu. Meningkatnya lntegrasi
perencanaan, bimbingan teknis dan pema ntaua n-eva luasi, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Jumlah provinsi yang.memiliki rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100
rekomendasi.
2t
BAB IV
RENCANA KEGIATAN
Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi
melaksanakan sasaran strategis pada point 8 dalam Renstra Kemenkes 2015-2019
yaitu. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-
evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah
a,Jumlahprovinsiyangmemilikirencanalimatahundananggarankesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
4.1 ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kebijakan strategis dan
program prioritas Kemkes, serta program pembangunan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja transfer bidang
kesehatan,
3. peningkatan rasionalisasi dan efisiensi dalam perencanaan dan anggaran
program pembangunan kesehatan;
4. Peningkatan pembinaan perencanaan dan penganggaran program
pembangunan kesehatan dalam rangka pencapalan sasaran luaran dan
sasaran hasil,
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program
pembangunan kesehatan;
. 6. Peningkatan penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah) dalam rangka perencanaan dan penganggaran program
pembangunan kesehatan.
22
4.2 STRATEGI
Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran secara makro yang tertuang
dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 adalah meningkatkan lntegrasi
Perencanaan,BimbinganTeknisdanPemantauanEValUaSi,Strategiiniakan
dilakukan melalui berbagai upaya antara lain:
a. Penetapan fokus dan lokus pembangunan kesehatan'
b. Penyediaan kebiiakan teknis integrasi perencanaan dan Monitoring dan
Evaluasi terPad u.
c. Peningkatan kompetensi perencana dan pengevaluasi Pusat dan
Daerah.
d. Pendampingan perencanaan kesehatan di daerah'
e. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hastl Monitoring dan Evaluasi
terPadu.
Strategi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan kesehatan tahun 2015-20'19 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan
dan Anggaran, Yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan menerapkan
Penganggaran tserbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM), Unifie(l Budget dan Standar Biaya' perencanaan dan
perencanaanpenganggaranprogrampembangunankesehatanKementerian
Kesehatan,
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran
program Pembangunan kesehatan;
3. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan
program Pembangunan kesehatan;
4. Meningkatankan perencanaan dan penganggaran program pembangunan
kesehatan dilaksanakan tepat waktu,
5. Meningkatkan kapasitas tenaga perencanaan dan penganggaran (Capacity
buitdinq).
2l
4.3 INDIKATOR PENCAPAIAN
lndikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2015'2019 adalah'
1. Jumlah Provinsi yang memilikr rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas
3Jumlahrekomendasimonitoringdanevaluasiterpadu.
Berdasarkan kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran yang telah ditetapkan
serta indikator tersebut di atas, dijabarkan target capaian dari tiap indikator
per tahun dan rencana kebutuhan anggaran untuk tiap indikator sebagai
berikut dalam matriks target kinerja dan matriks alokasi.
!
24
al r I aa
MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATN SASARAX I]iDINATOR CARA PERHITUI{GANBASETINE
(20141
TARGET U}IIT
ORGAIiISASI
PELTKSANA2015 2016 2017 2018 2019
(l) t2) {3t {4} {s) t6t t7) {8) te) (10) tlll (ul
I PROGRAM DUKIJilGAI{
MNAJEMEil DAI{
PETAKSANAAN TT'GAS
TEIO|IS IAII{NYA
KETIEI{TERIAI{
KESEHATN
Meningkatnya koordinasi
pelal$anaan tugas,
oembinaan dan
pembenan dukungan
m?JrEemen Kementerian
Kesehatan
I Jumlah kebrlalan publik Yang
beruauasan kesehatan
3I
I
I
@
E-ZF(,8E_xb>v
€
2 Perseniase harmonisasi
dukungan manajemen dan
pelalisanaan tugas teknis
Iann,va
Jumlah capaan kineila
Pusat/Biro diba$ dengar total
Puut/Buo
90,,, 92c, 94',,0 9610 990,6
I
I
I
I
i
Perencanaan
Pengangffan hogtam
Pembalgunan Kesehatan
lrlen in gkatnya ku aliias
perencanaan dal
penganggalan plogram
pembangunal kesehatan
I Jumlah Pro,,insi -rang memiliki
rencana iima tahun dal
anggaran kesehatan
terintegrasr dari berbaga
sumber
lProrinsi vang menuliki rencana
llima ta\un dar anggaran
Itesetraan rcnntegrasi dari
lbrrbasa
sumber dana
I
I 25 ,oi 3l
E
=E
>FZFC)Fc>z>c)xb>Zzj-
z(=
2,
2 Jumiah riokumen kebtlalian
perencanaan, anSgaran dan
elaluasi pembangunan
liesehatan yang berkualitas
lokumen-dokumen
likelompokkan betdasarkan
ugas dar lungsr unit keqa
2) 25 25 25 26 )6
3 Jumlah rekomendasi
monitoring rian elaluasi
terpadu
Rekomendasi monitonng dan
eraluasr terpadu yang
dihasilkan
3+ 3.+ 3.+ 3.+ 3.1
25
I
I
I
I
It ta
ruaintxs ALoKAST RENcANA srRATEGrs KEMENTERTAN KESEHATAN 2015-2019
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAI{ SASARAN [{DI}$TOR CARA PERHITUNGAN
AIOKASITOTAT
ATOKASI
2015.20 19
lRp Miliu)
UI{IT
ORGNISASI
PELAImANA2015 2016 20tI 2018 20i9
l1l t?t t3) {4t t5t {6t l7l {81 let (10) ll ll {12l
I PROGNAM DIIKUNOAN
iINAJEMEI{ DAlt
Meningkatnya koodrnas
pelakunaan tugas,
pembinaan dan
pemberian dukungan
manajernen Kementerian
lresehatan
I Jumlah keb4akan pubiik yarg
beruawasan kesehatan
36, 37,710.8 41,44 1 @
4w
>.F
.J
PELAKSAIiAAN TUGAS
TEKI{IS LAI]{I{YA
IGIIEIITERIAN
KESEIIATAIi
2 Persentase harmoniusi
dukungan manajemen dan
pelaliunaan tugas teknis
lannya
J umiah capaialr kinerla
Puut/Bro dibagi dengan total
fuut/Bro
l Perencanaan dan
Pengangguan Progran
Pembangunan (erhatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
pengangSaran pr0$am
peiubangunar kerhatan
i Jumlai Pronnsiyang memiliki
rencana lima tahun dan
angga;ar Iesehatan
terintegrasi dan berba gai
sumber
nsi yalg memiliki rencala
tahun dan angguan
hatan tenntegras dan
asa sumbel dana
13r 117 l5 r 8r 6.7 l(n
@
;C
aCPOz
>zU
2
2 Jumlah dokumen keblalian
perencanaan, angguan dan
evaluasi pembangunan
kesehamn t'ang be*ualitas
Dokumen-dokumen
dikelompkkan berdawkan
iugas dan fungs unit keqa
93.i 103.1 ilJ .l l 11.l lJi.2 1"14.9
3 Jumlah iekomendas
monitoring dan evaluasi
terpadu
Rekomrndasi monitonng dan
evaluasi terpadu ialg
13 i il l 15.9 17 5 i9.2 801
26
i
24,288. 32,179,
4.4 BISNIS PROSES BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PROSFS BISNIS BIRO PFRFNCANAAN DAN ANGGARAN
EVALUASI KETATAUSA ]
ffi PLA:ffi .,.
@, S di'-
DO
RKA.KL DII)A
OOa.. .
><2 SBU
ff: ssx14. OUTPUT
./\/\24\
DOKUMEN, \.YAITU : 1
l BABAN R(P I2 TRrut€Mr I
MTETNG I3 arNJA (r I4 R(axr I5 orPA I6rcx I7 ftRENqNAAN I
ItI N]A KL
O
:
PNEP/EIU IE ftRrN@MN t
8t6UA IMtNcrxar I9 ftnE{ONUN I
POK
O
X, PNBPi BtU\,.-{. BELANIA:L, MENGIKAT
;O oo1/oo2
!*uI ro PITENCANMN\ -'- --
\TRILATE I!1tNU RAXONTTK
1::- *'o'o'on u
d,,,,^;;.RENCANA AKSI
PTNYUSUN
,cf,i
PENGANGGARAN
APBN I: DITJTN PENGENDATIAN PENYAKIT DAN PENY€HATAN IINGKUNGAN DAN DITITN BINA
I IPAYA (TSFHATAN
Proses bisnis dapat di jabarkan suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan
terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau
yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Suatu proses
bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki
atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya.
Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di
dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan.
Proses bisinis dapat di definisikan aktivitas yang terukur dan terstruktur
untuk rnemproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di
dalamnya penekanan yang kuat pada ''bagaimana" pekerjaan itu dilalankan di suatu
?/l tADr1DAt\l
21
KEBIJAKAN
INPRES
PROGRA
M
PRIORIT
O,.10.
O
.:
1. SURAT , ,
MENYURAT .
I ycDfa \l/ :
organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek "apa" Suatu
proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dali aktivitas kerja lintas waktu
dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara Jelas mendefinisikan input
dan output.
Pada Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran, terdapat 6 point
kerangka utama yaitu 1. lnput, 2. Kebijakan Strategis, 3 Perencanaan, 4.
Penganggaran; 5. Evaluasi, 6 Ketatausahaan
Unit Utama kantor Pusau Kantor daerah
Biro Perencanaan dan Anggaran merupakan salah satu unit utama eselon ll
dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini berfungsi
mendukung. mana.jemen dalam penyusunan dan penetapan rencana strategis,
kebijakan serta anggaran serta menerima masukan baik dari unitunit utama'
kantor pusat dan kantor daerah.
SKPD (Dinas Prov/Kab/Kota dan Rumah Sakit daerah)
Menerima dan memberikan masukan darl berbagai unit SKPD yang berkaitan
dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan
Mitra Kerja Lintas Sektor, Swasta.
Dalam hal mendukung pembangunan kesehatan yang lebih optlmal, maka
dipandang sangat perlu membangun keria sama dengan berbagai pihak baik
dari instansi pemerintah ataupun swasta, agar semua proses program yang
dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar dan aman.
Apabila telah diterima informasi dari sebuah proses input tersebut, maka akan
dilakukan sebuah kalian-kalian sehingga nantinya dapat menentukan sebuah
Kebijakan, dimana dalam proses kajian tersebut memerlukan tahapan dan
cukup memerlukan waktu. Oleh sebab itu diperlukan komitmen dan konsistensi
agar dapat diwujudkan sebuah kebiiakan yang terbaik
Dicjalam Biro Perencanaan dan Anggaran, ada Bagian PSKP yang didalamnya
terdapat Subbagian Perencanaan Strategrs dan Kebilakan, Subbagian Program
Pembangunan Kesehatan, Subbagian Tata Usaha Biro. Bagian APBN l, ll dan
lll. Ada banyak perencanaan program sehingga pada masing-masing bagian
28
memilikitugasdantanggungjawabyangtelahditetapkan'Programtersebut
antara lain yaitu- DAK, MDGs, PDBK, SETJEN, BNPN, UP4B, DTPK Masing-
masing program akan melalui proses Perencanaan untuk melihat rencana aksi,
penganggaran untuk melihat anggarannya dan Evaluasr agar dapat dimonitoring
dan dievaluasi
UntukDAK(DanaAlokasiKhusus)dimanapelaksanaanyaitudibawah
naungan Bagian PSKP akan tetapi Juga dibantu oleh Bagian APBN, dalam
prosesperencanaannya(plan)yailuterdiridari(TrilateralMeeting,Menu
Kegiatan,RakontekDAK)yangnantinyaSetelahprosestersebutakanmenjadi
JUKNIS DAK
SedangkandalamprosespenggangaranDoterdiriatas(PenyusunanFormula,
Penetapan Anggaran, sampai kepada Sosialisasi dan Kesepakatan RAB) agar
proses tersebut dapat terus terkoordinir dan berkesinam bungan maka.perlu
dilakukan Monitoring dan Evaluasi dari semua proses tersebut nantinya akan
dibuatkan Laporan DAK.
PadaBisnisProsesBagianAPBNBiroPerencanaandanAnggaran,Kegiatan
PerencanaannyaadalahPNBP/BLU,BELANJAMENGIKAT00l/002'PHLN'
DEKONSENTRASI - TP, PPRG Proses tersebut meluputi iuga yaitu RKP, TRI
LATERALMEETING,RENJAI(L.UntukPenganggarannyaterdaridariSBU,
SBK, OUTPUT, dalam proses penganggaran dilihat dari beberapa sumber
pendanaan yaitu : RKA-KL, DIPA, POK.
Evaluasi merupakan proses yang dilakukan setelah program dijalankan dan
diselesaikanagardapatmenigkatkanprogramtersebutlebihbaiklagidikemudian hari, maka proses evaluasi ini sangat diperlukan agar mengetahui
sejauhmana sebuah program tersebut telah mencapai kepada tingkat yang
maksimal. Adapun beberapa program yang sudah ditetapkan dan perlu
dilakukan monitoring dan evaluasi yaitu . INPRES, PROGRAM PRIORITAS,
PHLN, PNBP/BLU, BELANJA MENGIKAT, DEKONSENTRASI,
Ketatausahaan (TU) merupakan salah satu sub bagian dibawah Bagian PSKP,
didalam bisnis proses ini TU menaunggi semua perihal yang ada di Biro
29
Perencanaan dan Anggaran terdrri dari | 1. Surat Menyurat; 2. Kepegawaian; 3
Keuangan, 4 SIMAK BMN.
- Selain itu juga dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan didalam bisnis
proses tersebut, TU iuga memiliki tugas untuk memastikan bahwa dokumen-
dokumen laporan kegiatan terkumpul dan telah disusun dari masing-masing
penanggung jawab kegiatan. Adapun untuk jumlah dokumen yang harus
terkumpul tersebut sebanyak 24 dokumen. yaltu :
1 Bahan RKP
2. Trilateral Meeting
3 Renja KL
4, RKA KL
5, DIPA
6, POK
7. Perencanaan PNBP/BLU
8. Perencanaan Belanja Mengikat
9. Perencanaan PHLN
10. Perencanaan Dekon/TP
11 PPRG
12. SBU
13. SBK
14 Output
15. Evaluasi lnpres
16. Evaluasi Program Prioritas
'17. Evaluasi PHLN
18. Evaluasi PNBP/BLU
, 19. Evaluasi Belanja Mengikat
20. Evaluasi Dekon/ TP
21 Juknis DAK
22. Data Dukung
23. Formula DAK
24. Laporan DAK
i0
. 4.5 KEGIATAN
Kegiata n-keg iatan Biro Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut.
a. Menyusun Petunjuk Teknis/Pedoman (DAK, SBK, PNBP/BLU dan
Perencanaan dan Penganggaran)
b. Menyusun Renstra, RKP, Renja-KL, dan RKA-KL/DIPA/SRM
Kem kes,
c. Menyusun Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Untuk
Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota,
d. Menyusun rencana anggaran Belanla Mengikat, PNBP/BLU (Kantor
Pusat, Kantor Daerah/U PT),
e. Menyusun bahan trilateral;
f. Menyusun Program prioratas (BOK, Riskesdas, dll);
g. Menyusun Akselerasi Program Pembangunan Kesehatan;
h. Menyusun Standar Biaya Kesehatan (SBK),
i. Menyusun perencanaan dan penganggaran PDBK,
J. Melakukan kajian Cost Effectif;
k. lrlenyusun PUG-BK dan Perencanaan Responsive Gender,
L Menyusun bahan Pidato Presiden dan Nota Keuangan,
m. Melaksanakan konsolidasi Lintas Sektor dan Lintas Program;
n. Menyelenggaran forum lssues Strategis
o. Menye lengga ra ka n Rakerkesnas;
p. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional
Program,
q. Pengelolaan dan penyusunan Laporan Ketata Usahaan (SAI/SABMN/
Kearsipan dan KePegawaian),
r. Melakukan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan
penganggaran program pembangunan kesehatan pusat dan daerah;
s. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana program dan
anggaran PP 39, LAKIP dan lnpres'l dan 3;
lt
t. Menyusun buku Profil Anggaran;
u. Meningkatkan kapasitas perencanaan kebijakan program dan
anggaran Pusat dan daerah,
v. Peningkatan SDM, Short Course (LN dan DN);
)z
BAB V
. MONITORING DAN EVALUASI
RencanaAksiKegiatan(RAK)BiroPerencanaandanAnggaraninidisusun
untuk memberikan panduan dan acuan bagi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam
dukungan manajemen dan pelaksanaan program dan anggaran mulai dari
perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi'
5.1 MONITORING
Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung
selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian
pelaksanaanprogralndenganperencanaanyangtelahditetapkan'MonitoringBiro
Perencanaan dan Anggaran kegiatan pemantauan terhadap program perencanaan
dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan'
Monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas program maupun pemanfaatan
dana yang telah dianggarkan Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut
diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang
telah dilakukan ataupun program yang berjalan Salah satu gistem yang ada di
Kementerian dan dikelola oleh Biro Perencanaan dan Anggaran yaitu E-monev DJA
(Derektorat Jenderal Anggaran) dibawah kementerian Keuangan Dan E-Monev
Bappenas.
5.2 EVALUASI
Evaluasiadalahupayamenilai'kualitasprogramdanhasil-hasilnyaSecara
berkaladenganmenggunakanpendekatanyangtepat,EValUaSiBiroPerencanaan
danAnggaranberartiupayauntukme|ihathasilprogressdarimasing-masingprogram yang telah dijalankan dengan mengunakan beberapa system dan
pendekatanyangtelahditetapkan,sehinggahasilnyadapatmeniadibahan
perbandinganuntukpengambilankeputusandalamrangkakebijakanlebihIanjut,
Evaluasi terhadap pelaksanaan RAK dilakukan minimal satu kali dalam satu
tahun. Langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam persiapan evaluasi terdiri
atas 2 komponen, Yaitu .
1. PersiaPan awal dan
2. Pelaksanaan
5.3 PERSIAPAN AWAL EVALUASI
Langkah ini dimulai dengan menyusun hal-hal pening yang harus dilakukan
sebelum evaluasi dilaksanakan, yang meliputi serangkaian langkah-langkah logis
mulai dari masalah-masalah pokok dan maksud-maksud yang mendorong
dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digali
dengan cara yang secara analitik dapat diterima Persiapan awal evaluasi ditempuh
melalui langkah-langkah .
I, IDENTIFIKASI TUJUAN EVALUASI, ANTARA LAIN ,
a. Memperbaiki system pengelolaan prog ram/keg iatan;
b. Menjamin adanya kebertanggung jawaban'
c,MembantudaIammeningkatkanefiSienSidanefektivitaSpengalokaSian
sumber-sumber Penganggaran
II, MENENTUKAN LINGKUP EVALUASI ;
Menentukanapa(termasukidentifikasipriorltas)yangakandievaluasidan
sejauh mana.
III, IUENYUSUN AGENDA ANALISIS :
Menyusun Kerangka Logis (/oglcal structure) yang dapat digunakan untuk
menjawabberbagaipertanyaanyangdiajukandalamevaluasi,Kerangkan
ini juga merupakan suatu cara untuk menjabarkan pertanyaan-pertanyaan
. umum kedalam pertanyaa n-pertanyaa n yang lebih rinci' cermat dan tepat
IV MENENTUKAN TINGKAT PENCAPAIAN BAKU/NORMAL .
Membuatpenilaiantentangderajatkinerjaprogram/kegiatan(baik/buruk)
danseharusnyaSecaraidealmemungkinkankitamelakukanperbandingan
dengan perangkat kebijakan lain yang terkait atau yang bidangnya sama'
l1t
5.4
MENGUMPULKAN INFORMASI YANG TERSEDIA .
Untuk hampir semua progra m/keg iatan, system pemantauan seharusnya
menjadi sumber pertama bagi jnformasi yang ada dan dibutuhkan.
MENYUSUN RENCANA KERJA DAN MEMILIH EVALATOR ,
Pemilihan evaluator antara lain didasarkan pada beberapa criteria tertentu.
PELAKSANAAN EVALUASI
Pelaksanaan evaluasi terhadap RAK dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu .
'1. Membandingkan antara target dan capaian indicator kiner.ja yang telah
disepakati dan ditetapkan dalam RAK.
2. Studi evaluasi kinerja RAK berdasarkan output dan outcome yang ditimbulkan.
Kedua cara tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi dan saling
mendukung untuk memberikan tnformasi yang bermanfaat untuk kepentingan
pengelolaan RAK. Cara pertama dapat diiaksanakan tanpa melakukan analisis yang
mendalam, sedangkan untuk melaksanakan cara kedua diperlukan penyusunan
indicator kinerja dari hasil pelaksanaan cara pertama akan memudahkan
pelaksanaan studi evaluasi kinerja, sedangkan cara kedua dapat membantu dalam
meng identifikasi ind ikator-ind ikator kinerja baru yang lebih relevan.
l5
t
BAB VI
PENUTUP
Upaya pemanfaatan hasil Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai
landasan perencanaan program dan penganggaran dalam perumusan kebijakan
untuk pembangunan kesehatan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk
diimplementasikan, namun perlu dukungan dari semua slakeho/ders dengan
memberikan kontribusi yang aktif dalam peran dan fungsiny,a baik dari internal Biro
perencanaan dan Anggaran ataupun dari Unit utama yang ada di Kementerian
Kesehatan.
Rencana Aksi Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran diharapkan dapat
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas menu.iu perencanaan program dan
penganggaran pembangunan kesehatan. Komitmen Biro Perencanaan dan
Anggaran dalam upaya optimalisasi perencanaan dan penganggaran kesehatan
dalam proses pembangunan kesehatan, maka hal yang terus dikembangkan adalah
peningkatan mutu dari perencanaan dan penganggaran serta kebilakan strategis
yang dibuat dalam mencapai target pembangunan kesehatan, menjunjung tinggi
etika perencanaan program yang berasaskan pengembangan perencanaan berbasis
bukti dan penerapan IPTEK.
Pada dasarnya Biro Ferencanaan dan Anggaran memerlukan proses dan
waktu yang tidak sedjkit, dalam menJalankan semua pelaksanaan rencana tindakan
dalam Rencana Aksi Kegiatan ini. Sehingga dalam evaluasi dan penilaian perlu
melibatkan semua unsur dan pihak-pihak terkait agar dapat mewujucikan
pencapaian yang diharapkan.
Semoga Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Perencanaan Program dan
Penganggaran kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan
dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan regulast dan peraturan perr.indang-
undangan yang berlaku.
a
t6
