PERBANDINGAN LEMBAGA KEHAKIMAN SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN

DAN URGENSINYA

Disusun oleh:

Robingatul Ngadawiyah 12/331208/PA/14503Muhammad Fernadi Lukman 12/331209/PA/14504Wahyu Ratnaningsih 12/331223/PA/14513Nur Aqila 12/331226/PA/14515Inas Cintya Pamurtya 12/331230/PA/14516Desi Rahma Prihandini 12/331238/PA/14522Winda Kesuma Mahardika 12/331243/PA/14526Made Gendis Putri Pertiwi 12/331252/PA/14534

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAMUNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA2013

PERBANDINGAN LEMBAGA KEHAKIMAN SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN DAN URGENSINYA

I. Latar Belakang amandemen lembaga kehakiman

Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman

hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada mahkamah agung. Lembaga

ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau

dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.

Namun didalam perjalanannya, mahkamah agung ternyata banyak dipengaruhi oleh

pemerintah. Mahkamah agung tidak dapat bergerak dengan bebas dan independent. Intervensi

itu berjalan ketika ada kepentingan nyata pemerintah terhadap objek putusan yang nantinya

akan mempengaruhi dinamika dan kestabilan politik dalam negeri. Misalnya kasus oknum

yang dipenjara karena pidato politiknya yang mengkritik pemerintah, dalam kasus itu putusan

pengadilan sudah diketahui, sehingga prosedur pengadilan tinggal-lah sandiwara belaka.

Perlawanan yang dilakukan untuk mengatasi keterpurukan sistem hukum itu, tidak-lah

terlalu berarti sebab saluran-saluran perlawanan itu telah disumbat dengan berbagai cara dan

pendekatan pemerintah orde baru. Peran mahasiswa dan pers sebagai salah satu pilar

demokrasi disumbat independensinya, yang apabila ada kekritisan dari mereka, maka harus

berhadapan dengan penguasa dalam hal ini pengadilan yang didesain menghancurkan

perlawanan musuh-musuh politik orde baru.

Keterpurukan keadaan itu, akhirnya mencapai puncaknya dengan kemarahan rakyat

yang memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya pada tahun 1998. Selanjutnya

pada tahun 1999 dimulai amandemen pertama UUD yang terus berlanjut sampai amandemen

keempat tahun 2002. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini selain dilakukan oleh

Mahkamah Agung juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Dengan diamandemennya UUD 1945, maka posisi hakim agung menjadi kuat karena

mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga

lembaga, yaitu DPR,, Presiden dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini memang merupakan

lembaga baru yang sengaja dibentuk untuk menangani urusan terkait pengangkatan hakim

agung serta penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim (Pasal 24B ayat

(1) perubahan ketiga UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 1945

dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan

ketatanegaraan, yang terkait dengan hubungan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif

secara seimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan atau keterikatan antara ketiga

lembaga tersebut.

II. Tujuan Amandemen UUD 1945 tentang Lembaga Kehakiman

Tujuan utama dari amandemen pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan lembaga

kekuasaan lembaga kehakiman yaitu untuk mempertegas posisi kekuasaan kehakiman

sebagai kekuasaan yang merdeka dan pengaturan yang lebih lengkap tentang wewenang dari

masing-masing lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman serta mekanisme pengisian

anggota dari badan-badan kekuasaan kehakiman itu. Hal ini penting karena kekuasaan

kehakiman yang bebas harus dijamin dan diatur secara tegas dalam undang-undang dasar

agar tidak disalahgunakan.

III. Hasil Amandemen UUD 1945 tentang Lembaga Kehakiman

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar

terutama sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca Orde Baru. Sejak

lengsernya Orde Baru, telah terjadi empat kali amandemen UUD 1945. Sebelum perubahan

UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara dalam UUD 1945 adalah Lembaga Kepresidenan,

MPR, DPA, DPR, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. Setelah amandemen keseluruhan

terhadap UUD 1945, alat kelengkapan negara yang disebut dengan lembaga tinggi negara

menjadi delapan lembaga, yakni MPR, DPR, DPD, dan Presiden, MA, MK, KY, dan BPK.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam

pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan lembaga kehakiman sebelum amandemen tercantum dalam pasal 24 ayat 1

dan ayat 2 UUD 1945 yang kemudian diamandemen menjadi pasal 24 ayat 1, 2 dan 3, pasal

24A ayat 1,2,3,4, dan 5, pasal 24B ayat 1,2,3, dan 4, pasal 24C ayat 1,2,3,4,5, dan 6 UUD

1945. Berikut pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan lembaga kehakiman sebelum

amandemen.

Pasal 24

(1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan

kehakiman menurut undang-undang.

(2)  Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Rumusan perubahan / amandemen.

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

undang-undang.** **)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*** )

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden.*** )

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan

peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang

hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** )

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-

undang.*** )

Pasal 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

Undang-Undang Dasar.*** )

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai

pejabat negara.*** )

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya

tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu

dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari

intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 24 ayat (2)

dibentuk satu lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), selain badan

kekuasaan kehakiman yang telah ada, yaitu Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang

berada di bawahnya. Wewenang dan hal lain yang terkait dengan MK diatur dalam Pasal

24C. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut.

Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi

pada masa yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain

yang tidak termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada itu diatur

dalam undang-undang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merumuskan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Perubahan ketentuan mengenai MA

dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat

terhadap kewenangan dan kinerja MA.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Ketentuan ini didasari pemikiran bahwa hakim agung

yang duduk di MA dan para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam

perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Agung duduk pada tingkat peradilan

tertinggi dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga ia menjadi tumpuan harapan bagi

pencari keadilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta

perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan

peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu,

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan

mengenai pembentukan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman bernama Komisi Yudisial

(KY).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal

24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Pembentukan Mahkamah

Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham

konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan

bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga

prinsip konstitusionalitas hukum. MK-lah yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum

tersebut.

IV. Perbandingan lembaga kehakiman sebelum dan sesudah amandemen

Dalam sistem Trias Politika dikenal istilah pembagian kekuasaan yaitu Eksekutif,

Legislatif dan Yudikatif dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan tugas dan wewenang di

masing – masing lembaga. Dalam perkembangannya, ketiga lembaga tersebut memiliki

catatan tersendiri. Hal ini juga dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan yang

terjadi dalam kurun waktu 64 tahun sejak Indonesia merdeka. Masing – masing lembaga

tersebut pernah mengalami perubahan, baik dalam hal kedudukan maupun tugas dan

kewenangan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah adanya perubahan

dalam konstitusi atau UUD yang digunakan. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi sistem

pemerintahan. Perubahan yang sangat signifikan terjadi setelah lengsernya era orde baru dan

dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sistem

ketatanegaraan kita, terutama yang menyangkut kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi

negara. Lembaga yudikatif menjadi lembaga yang mengalami perubahan cukup signifikan

dari segi kelembagaan, terutama karena dibentuknya lembaga – lembaga baru yang memiliki

kewenangan tersendiri.

a. Sebelum Amandemen

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan

lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut.  Undang-Undang

Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya

kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of

power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung

(MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan

kehakiman. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dan bebas dari pengaruh

cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai lembaga tinggi negara, tugas dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai

lembaga yudikatif sebelum amandemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga

ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

b. Setelah Amandemen

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan

dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan

bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan pertama oleh mahkamah agung dan badan

peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan

tata usaha negara. Kedua oleh mahakamah konstitusi.

Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD

1945 juga  mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY), lembaga ini bersifat mandiri, dan

mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan juga mempunyai

wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku

hakim.

Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman

disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil

amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman, MA membawahi beberapa

macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan

militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).

Tugas Mahkamah Agung adalah mengawasi jalannya undang-undang dan member

sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Ketua dan wakil ketua

MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Menurut UUD 1945 kewajiban dan wewenang

Mahkamah Agung (MA) adalah sebagai berikut :

o Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang

seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

o Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh Undang-Undang

o Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi

o Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

Mahkamah Konstutusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru yang diperkenalkan

oleh perubahan ketiga UUD 1945 atau setelah amandemen. Salah satu yang

menyebabkan lahirnya lembaga ini adalah, karena tidak ada lagi lembaga tertinggi

negara. Maka apabila terjadi persengketaan antar lembaga tinggi negara, diperlukan

sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa tersebut yaitu Mahkamah

Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian

konstitusi (the guardian of the constitution). Inilah salah satu ciri dari sistem

penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan

lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan

berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan

diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan

oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim kontitusi

yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri

atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan

tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh

hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi adalah

pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka wewenang dan kewajiban

Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

o Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap UUD;

o Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD;

o Memutuskan pembubaran partai politik;

o Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

o Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD.

Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh

pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi

sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri

dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan

untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku

hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial (KY) adalah

lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas

dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnnya. Dibentuknya komisi yudisial

dalam struktur kehakiman di Indonesia, adalah agar warga masyarakat diluar lembaga

struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan,

penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan

untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta prilaku hakim

dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota

Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang

wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota

Komisi Yudisial lima tahun. Wewenang dari Komisi Yudisial ( KY ):

o Mengusulkan pengangkatan hakim agung;

o Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

o Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-

sama dengan Mahkamah Agung;

o Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH).

Dalam menjalankan tugasnya komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap :

Hakim Agung dan Mahkamah Agung.

Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah

mahkamah agung, seperti peradilan umum,agama, militer, dan badan peradilan

lainnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi.

Tabel Perbandingan Lembaga Kehakiman Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD

1945.

Sebelum Amandemen UUD 1945 Sesudah Amandemen UUD 1945

Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan lain-lain badan

kehakiman menurut undang-undang.

Susunan dan kekuasaan badan-badan

kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Lahir dua Lembaga baru dalam rangka

mempertegas posisi kekuasaan kehakiman

sebagai kekuasaan yang merdeka yaitu

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

yang Penjelasan,Tugas dan kewenangannya

termaktub dalam pasal 24 B dan pasal 24 C