PELAKSANAAN POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG

LOGO PELAKSANAAN POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG

DR. H. RIDWAN MANSYUR, SH, MH(KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG R.I)

Oleh :

Disampaikan Pada : Lokarya Nasional SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Implementasi Posbakum Oleh Pengadilan Negeri PALEMBANG, 26 Maret 2012

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 56 dan 57, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 68 dan 69C, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60B dan 60C, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144C dan 144D yang mengatur hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menganggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dasar Hukum2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 Tahun 2010 tetang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

3. Keputusan Direktur Jendaral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/Dju/OT/01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 Tahun 2010

POSBAKUM adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Keberadaan POSBAKUM ini adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu yang kebetulan

membutuhkan bantuan hukum. Bantuan ini diberikan secara cuma-cuma, namun pemohon harus memenuhi syarat-syarat

tertentu seperti membawa surat keterangan tidak mampu

Bantuan Hukum meliputi Pos Bantuan Hukum Bantuan Jasa Advokat Pembebasan Biaya Maupun Perdata Perkara Baik Pidana

Biaya Sidang Ditempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz)

POSBAKUM di PN Palembang

Prosedur POSBAKUM

Form Surat Pernyataan Tidak Mampu

Form Berita Acara Penelitian Terdakwa yang Tidak Mampu

BENTUK PERJANJIAN KERJASAMAPERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI PALMBANG DENGAN 1. PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI CABANG PALEMBANG)

2.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBH/LBH PALEMBANG) TENTANG

PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

ANGGARAN DANA POSBAKUM PN PALEMBANG

Sumeber : Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Palembang

DIAGRAM PENYERAPAN DANA POSBAKUM PN PALEMBANG

Statistik Perkara POSBAKUM (PIDANA) Tahun 2010 dan 2011

Sumeber : POSBAKUM PN Pelembang

Grafik Perkara POSBAKUM (PIDANA) Tahun 2010 dan 2011

Pelayanan hukum bagi masyarakat miskin adalah JEMBATAN menuju PERADILAN yang AGUNG

TERIMA KASIH