SESptPPh21Baru2014

7/25/2019 SESptPPh21Baru2014

1/59

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-14/PJ/2013

Tanggal 18 April 2013

BENTUK I!I TATA "ARA PEN#I!IAN DAN PEN$AMPAIAN !URAT PEMBERITA%UAN MA!A

PAJAK PEN#%A!ILAN PA!AL 21 DAN/ATAU PA!AL 2& !ERTA BENTUK BUKTI PEMOTON#AN

PAJAK PEN#%A!ILAN PA!AL 21 DAN/ATAU PA!AL 2&

DEN#AN RA%MAT TU%AN $AN# MA%A E!A

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan

kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam melaporkan pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri !euangan "omor

1#1/PM!.$%/2$$& tentang 'entuk dan (si )urat Pemberitahuan, serta *ata +ara Pengambilan,

Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian )urat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri !euangan "omor 12/PM!.$%/2$$-;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 yat 0- Peraturan Menteri !euangan "omor

22/PM!.$%/2$$# tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan

)ehubungan dengan Pekerjaan, asa, dan !egiatan 3rang Pribadi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru4 a, b dan huru4 perlu

menetapkan Peraturan 5irektur enderal Pajak tentang 'entuk, (si, *ata +ara Pengisian dan

Penyampaian )urat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta

'entuk 'ukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;

Mengingat :

1. ndang7ndang "omor 6 *ahun 1-#% tentang !etentuan mum dan *ata +ara Perpajakan

08embaran "egara 9epublik (ndonesia *ahun 1-#% "omor -, *ambahan 8embaran "egara

9epublik (ndonesia "omor %262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

ndang7ndang "omor 16 *ahun 2$$- 08embaran "egara 9epublik (ndonesia *ahun 2$$-

"omor 62, *ambahan 8embaran "egara 9epublik (ndonesia "omor ---;

2. ndang7ndang "omor & *ahun 1-#% tentang Pajak Penghasilan 08embaran "egara 9epublik

(ndonesia *ahun 1-#% "omor $, *ambahan 8embaran "egara 9epublik (ndonesia "omor %26%

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ndang7ndang "omor %6 *ahun 2$$#

08embaran "egara 9epublik (ndonesia *ahun 2$$# "omor 1%%, *ambahan 8embaran "egara

9epublik (ndonesia "omor #-%;

%. Peraturan Pemerintah "omor & *ahun 2$11 tentang *ata +ara Pelaksanaan ak dan

Pemenuhan !ewajiban Perpajakan;

. Peraturan Menteri !euangan "omor 1#1/PM!.%/2$$& tentang 'entuk dan (si )urat

Pemberitahuan, serta *ata +ara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian

)urat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri !euangan "omor

12/PM!.$%/2$$-;


2/59

. Peraturan Menteri !euangan "omor 2$/PM!.$%/2$$# tentang 'esarnya 'iaya abatan atau

'iaya Pensiun yang dapat 5ikurangkan dari Penghasilan 'ruto Pegawai *etap atau Pensiunan;

6. Peraturan Menteri !euangan "omor 22/PM!.$%/2$$# tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, asa dan !egiatan 3rang

Pribadi;

&. Peraturan Menteri !euangan "omor 2$6/PM!.$11/2$12 tentang Penetapan 'agian Penghasilan

sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai arian dan Mingguan serta Pegawai *idak *etap

8ainnya yang tidak 5ikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

#. Peraturan 5irektur enderal Pajak "omor P97&/P/2$$# tentang *ata +ara Penyampaian )urat

Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan )urat Pemberitahuan *ahunan

)eara lektronik 0e7MP(" )9* PM'9(*" M) P! P"=)(8" P)8 21 5"/* P)8 26

)9* '"*! '!*( PM3*3"=" P! P"=)(8" P)8 21 5"/* P)8 26.

Pasal 1

5alam Peraturan 5irektur enderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. !antor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan !PP adalah !antor Pelayanan Pajak

tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terda4tar.

2. !antor Pelayanan, Penyuluhan dan !onsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan

!P2!P adalah !antor Pelayanan, Penyuluhan dan !onsultasi Perpajakan yang berada dalam

wilayah !PP.

%. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut dengan Pemotong adalah

?ajib Pajak orang pribadi atau ?ajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 26 ndang7ndang Pajak Penghasilan.

. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai

subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dandalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikeualikan dalam peraturan perundang7undangan

perpajakan, dari Pemotong sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk

penerima pensiun.

. Penerima Penghasilan yang 5ipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai

subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, sepanjang tidak dikeualikan dalam peraturan perundang7undangan

perpajakan, dari Pemotong sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk

penerima pensiun.

6. Penerima Penghasilan adalah Penerima Penghasilan yang meliputi Penerima Penghasilan yang

dipotong PPh Pasal 21 dan/atau Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.


3/59

&. e7)P* adalah data )P* Pemotong dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Pemotong PPh

dengan menggunakan aplikasi e7)P* yang disediakan oleh 5irektorat enderal Pajak.

#. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk

memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain


4/59

a. 4ormulir kertas 0hard opy; atau

b. e7)P*.

02 )P* Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 baik dalam bentuk 4ormulir kertas 0hard opy maupun e7)P* dapat di

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari

pegawai negeri sipil, anggota *entara "asional (ndonesia/Polisi 9epublik (ndonesia, pejabat negara dan p

0dua puluh orang dalam 1 0satu masa pajak; dan/atau

b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 0*idak


5/59

a. langsung ke !PP atau !P2!P;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke !PP;

. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke !PP; atau

d. e74iling yang tata ara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang7undangan perpaj

02 )P* Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disampaikan oleh Pemotong dengan ara sebagaimana dimaksud

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang berbentuk:

a. 4ormulir kertas 0hard opy; dan

b. e7)P* yang disampaikan dalam media elektronik.

Pasal &

01 )P* Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk 4ormulir kertas 0hard opy tidak perlu dilampiri dengan:

a.


6/59

Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan 'ukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasila

b. setelah tanggal 2$ anuari 2$1, penyampaian dan/atau pembetulan tersebut dilakukan dengan menggu

Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 5irektur enderal Pajak ini.

Pasal -

Pada saat Peraturan 5irektur enderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan 5irektur enderal Pajak "omor

P97%2/P/2$$- tentang 'entuk MP(" )9*

PM'9(*" M) P! P"=)(8" P)8 21 5"/* P)8 26

)9* '"*! '!*( PM3*3"=" P! P"=)(8" P)8 21

5"/* P)8 26


7/59


8/59


9/59


10/59


11/59


12/59


13/59


14/59


15/59


16/59


17/59


18/59


19/59


20/59

!M"*9(" !"=" 9P'8(! ("53")(

5(9!*39* "598 P!

8MP(9" ((

P9*9" 5(9!*9 "598 P!

"3M39 P971/P/2$1%

*"*"=

'"*!, ()(, ** +9 P"=()(" 5" P">MP(" )9*PM'9(*" M) P! P"=)(8" P)8 21 5"/* P)8 26

)9* '"*! '!*( PM3*3"=" P! P"=)(8" P)8 21

5"/* P)8 26


21/59


22/59


23/59


24/59


25/59


26/59


27/59


28/59

!M"*9(" !"=" 9P'8(! ("53")(

5(9!*39* "598 P!

8MP(9" (((

P9*9" 5(9!*9 "598 P!

"3M39 P971/P/2$1%

*"*"=

'"*!, ()(, ** +9 P"=()(" 5" P">MP(" )9*PM'9(*" M) P! P"=)(8" P)8 21 5"/* P)8 26

)9* '"*! '!*( PM3*3"=" P! P"=)(8" P)8 21

5"/* P)8 26

!M"*9(" !"=" 9P'8(! ("53")(

5(9!*39* "598 P!

** +9 P"=()(" )P* M) PPh P)8 21 5"/*

P)8 26 5" '!*( PM3*3"=" PPh P)8 21 5"/*

P)8 26


29/59

6. !olom (dentitas wajib diisi oleh Pemotong atau !uasa seara lengkap dan benar.

&. 5alam mengisi kolom7kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai

desimal. +ontoh:

5alam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 1$.$$$.$$$ 0'!" 1$.$$$.$$$,$$.

5alam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 12 0'!"

12,$.

P*"! !))

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan )P* Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jam

b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 0*idak


30/59


31/59

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, asa dan !egiatan 3rang

Pribadi, antara lain meliputi:

1. *enaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengaara, akuntan, arsitek,

dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

2. Pemain musik, pembawa aara, penyanyi, pelawak, bintang 4ilm, bintang sinetron, bintang

iklan, sutradara, kru 4ilm, 4oto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,

pelukis, dan seniman lainnya.

%. 3lahragawan.

. Penasihat, pengajar, pelatih, peneramah, penyuluh, dan moderator.

. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, 4otogra4i, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu

kepanitiaan.

&. gen iklan.

#. Pengawas atau pengelola proyek.

-. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

1$. Petugas penjaja barang dagangan.

11. Petugas dinas luar asuransi.%

12. 5istributor perusahaan multile@el marketing atau diret selling dan kegiatan sejenis lainnya.

ngka e !olom 02:

(mbalan kepada bukan pegawai yang bersi4at berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai

yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang !urang 08ebih 5isetor

ngka 12

5iisi dengan jumlah pokok PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terutang yang terdapat dalam )*P PPh Pasal

21 dan/atau Pasal 26.

ngka 1%

Masa pajak : 5isi tanda silang 0C pada kotak masa pajak yang sesuai. *ahun kalender : 5iisi tahun

kalender dengan 4ormat penulisan yyyy.

!olom 0 : 5iisi jumlah kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

ngka 1 : ukup jelas.



ngka 1& : ukup jelas.


32/59

ngka 1#

mm : diisi dengan bulan.

yyyy : diisi dengan tahun kalender.


33/59

5. 8ampiran

!otak7kotak : 5iisi tanda silang 0C pada kotak yang sesuai dengan jenis dokumen yang dilampirkan.

FFFF 8embar : 5iisi jumlah lembar dokumen yang dilampirkan.

. Pernyataan dan *anda *angan

ngka 1. 5isi tanda silang 0C pada kotak yang sesuai dengan

ngka 2. 5iisi dengan "P?P yang menandatangani )P* sebag

ngka %. 5iisi dengan nama yang menandatangani )P* sebag

ngka . 5iisi dengan tanggal penandatanganan )P*, dengan

ngka . 5iisi dengan nama tempat penandatanganan )P*.

ngka 6. 5iisi dengan tanda tangan dan ap.


34/59

a. satu masa pajak.dilakukan pada setiap masa pajak 0anuari s/d 5esember.

b. satu tahun pajak.dilakukan pada masa pajak 5esember.

3leh karena itu, pada masa pajak 5esember Pemotong melaporkan pemotongan

PPh dengan menggunakan 4ormulir ini yang meliputi 2 0dua set yaitu untuk

pelaporan masa pajak 5esember dan untuk pelaporan satu tahun pajak.

'agian eader


35/59

PPh Pasal 21 atau Pasal 26 0


36/59

5


37/59


38/59

Bagian %'a('r )*r+,lir

Masa Pajak Dmm7yyyyE

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misalnya Masa Pajak anuari 2$1, maka ditulis $1 7 2$1.

"P?P Pemotong : 5iisi dengan "P?P Pemotong.

!olom 01 : ukup jelas.

!olom 02 : 5iisi dengan !ode kun Pajak 0!P.

!olom 0% : 5iisi dengan !ode enis )etoran 0!).

!olom 0 : 5iisi dengan tanggal pembayaran pajak atau tanggal bukti Pbk dengan 4ormat penulisan dd 7 mm 7 yy

!olom 0 : 5iisi dengan "omor *ransaksi Penerimaan "egara 0"*P" atau nomor bukti Pbk.

!olom 06 : 5iisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor.

!olom 0& : 5iisi dengan angka:

$ : untuk ))P

1 : untuk ))P PPh Pasal 21 5itanggung Pemerintah

2 : untuk 'ukti Pbk


39/59


Masa Pajak Dmm7yyyyE

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misalnya Masa Pajak 5esember 2$1, maka ditulis 12 7 2$1.

"P?P Pemotong : 5iisi dengan "P?P Pemotong.

!olom 01 : +ukup jelas.

!olom 02 : +ukup jelas.

!olom 0% : +ukup jelas.


40/59

* P)8 26


"omor

5iisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan 4ormat

penulisan: 1 . % mm . yy BBBBBBB.

1 . %

mm

yy

BBBBBBB

"omor urut berlanjut selama satu tahun pajak. )aat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut

dimulai kembali dari $$$$$$1.

A I('nia P'n'ri+a P'ngailan ang Dip**ng

ngka 1. 5iisi dengan "P?P penerima penghasilan yan

ngka 2. 5iisi dengan "omor (nduk !ependudukan 0"(

ngka %. 5iisi dengan nama penerima penghasilan yan

ngka . 5iisi dengan alamat penerima penghasilan ya

ngka . 5iisi dengan silang 0C dalam hal merupakan

"o !ode "egara "ama "egara atau >uridiksi

"egara atau >uridiksi Mitra P%' 0data per 2#


41/59

1$ '=9 'ulgaria

11 +" +hina

12 5"! 5enmark

1% uridiksi

1- (* (talia

2$ P" epang

21 5 erman

22 +" !anada

2% !39 !orea )elatan

2 P9! !orea tara

2 !?* !uwait

26 8C 8uBembourg

2& M>) Malaysia

2# M9 Maroko

2- MC MeBio

%$ => Mesir

%1 M"= Mongolia

%2 "39 "orwegia


42/59

%% P! Pakistan

% 9 )uriah

1 )? )wedia

2 + )wiss

% *?" *aiwan

* *hailand

*" *unisia

6 *9 *urki


43/59

& !9 kraina

# 9 ni mirat rab

- G' Hbekistan

6$ A" AeneHuela

61 A"M Aietnam

62 39 >ordania

'ukan "egara atau >uridiksi Mitra P%' 0data per 2# uridiksi

&1 G Herbaijan

&2 ') 'ahama

&% '9 'ahrain

& '9' 'arbados

& '89 'elarus

&6 '8G 'eliHe

&& '" 'enin

'*" 'hutan


44/59

&- '38 'oli@ia

#$ '( 'osnia dan erHego@ina

#1 '? 'otswana

#2 '9 'rasil

#% '


45/59

1$ ="' =uinea7'issau

1$ => =uyana

1$6 *( aiti

1$& "5 onduras

1$# (9I (rak

1$- (98 (rlandia

11$ ()8 (slandia

111 ()9 (srael

112 M amaika

11% !M !amboja

11 +M9 !amerun

11 !G !aHakhstan

116 !" !enya

11& !=G !irgiHstan

11# !(9 !iribati

11- +38 !olombia

12$ +3M !omoro

121 +35 !ongo 9epublik 5emokratik !ongo

122 +3= !ongo 9epublik !ongo

12% +9( !osta 9ika

"o!ode

"egara"ama "egara atau >uridiksi

12 9A !roasia

12 +' !uba

126 83 8aos


46/59

12& 8A 8at@ia

12# 8'" 8ebanon

12- 8)3 8esotho

1%$ 8'9 8iberia

1%1 8'> 8ibya

1%2 8( 8iehtenstein

1%% 8* 8ituania

1% M5= Madagaskar

1% M!5 Makedonia

1%6 M5A Maladewa

1%& M?( Malawi

1%# M8( Mali

1%- M8* Malta

1$ M8 Marshall

11 M9* Mauritania

12 M) Mauritius

1%


47/59


48/59

1&6 )9 )uriname

"o !ode "egara "ama "egara atau >uridiksi

1&& )?G )waHiland

1 *! *ajikistan

1&- +PA *anjung Aerde

1#$ *G *anHania

1#1 *8) *imor 8este

1#2 *=3 *ogo

1#% *3" *onga

1# **3 *rinidad dan *obago

1# *!M *urkmenistan

1#6 *A *u@alu

1#& = ganda

1## 9> ruguay

1#- A* Aanuatu

1-$ A* Aatikan

1-1 >M >aman

1-2 =9+ >unani

1-% GM' Gambia

1- G? Gimbabwe

5alam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam da4tar tersebut, maka pengisian kode negara

dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

B PP Paal 21 aa, Paal 2& ang Dip**ng

!olom 01 : 5iisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada da4tar kode objek Pajak Penghasilan Pasal


49/59

26.

!olom 02 : 5iisi dengan jumlah penghasilan bruto.

!olom 0% : 5iisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

!olom 0 : 5iisi dengan tanda silang 0C, dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 t

!olom 0 : 5iisi dengan tari4 pemotongan pajak. Misalnya tari4nya J maka penulisan tari4nya yaitu . pabila p

beberapa tari4, maka penulisan tari4 dilakukan dengan hanya menuliskan tari4 tertingginya.

!olom 06 : 5iisi dengan jumlah PPh yang dipotong.

" I('nia P'+**ng

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau

kuasa.

ngka 1. 5iisi dengan "P?P yang menandatangani bukti pemotongan

ngka 2. 5iisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan

ngka %. 5iisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasa

!otak : 5iisi dengan tanda tangan dan ap.


50/59


51/59

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau

kuasa.

ngka 1. 5iisi dengan "P?P yang menandatangani bu

ngka 2. 5iisi dengan nama yang menandatangani buk

ngka %. 5iisi dengan tanggal pembuatan bukti pemot

!otak : 5iisi dengan tanda tangan dan ap.


52/59


53/59

ngka #. 5iisi dengan silang 0C dalam hal mer

ngka -. 5iisi dengan kode negara domisili dal

5a4tar kode negara domisili terdapat

B Rin:ian P'ngailan (an P'ngi,ngan PP Paal 21

!ode objek pajak:

5iisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

2171$$7$1 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai *etap

2171$$7$2 : untuk penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun seara teratur

ngka 1 ngka 12 : +ukup jelas.

ngka 1%

'agian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pindahan dari kantor pusat atau

kantor abang atau merupakan peserta 5ana Pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan.umlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 12 dari


54/59

ngka 1&

5iisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tari4 Pasal

1& PPh.

ngka 1#

'agian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pindahan dari kantor pusat atau

kantor abang lainnya, baik dari pemberi kerja yang sama maupun dari pemberi kerja yang berbeda

dalam tahun pajak berjalan, atau merupakan peserta 5ana Pensiun yang baru dalam tahun pajak

berjalan. umlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 1- dari


55/59

.


56/59

ngka 2. 5iisi dengan "(P/"9P penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

ngka %. 5iisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

ngka . 5iisi dengan pangkat/golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

ngka . 5iisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

ngka 6. 5iisi dengan silang 0C sesuai dengan jenis kelamin.

ngka &. 5iisi dengan "omor (nduk !ependudukan 0"(! penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

ngka #. )tatus ! : !awin, *! : *idak !awin, ' : ?ajib Pajak kawin yang hidup berpisah.

(sikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga s

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak % 0tiga orang.

ngka -. 5iisi dengan nama jabatan.

'. 9inian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

!ode objek pajak:

5iisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

2171$$7$1 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegaw

2171$$7$2 : untuk penghasilan yang diterima oleh Peneri

ngka 1 ngka 1 : +ukup jelas.

ngka 1$

Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji meliputi baik

karena ditugaskan pada satuan kerja lain maupun adanya tambahan tunjangan tertentu.

ngka 16

'agian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara merupakan

pindahan dari unit/instansi lain 0bendahara pembayar berbeda atau pensiunan yang menjadi peserta

dana pensiun baru dalam tahun berjalan.

umlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 1 dari 4ormulir 1&2172

yang dibuat bendahara unit/instansi sebelumnya.

ngka 1&

pabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, maka bagian ini diisi sesuai dengan

jumlah pada angka 1 0jumlah penghasilan neto.pabila masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

a. 5alam hal pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara pada akhir masa

perolehan penghasilan dipindahkan ke unit/instansi atau memasuki masa pensiun dalam tahun

berjalan, maka oleh bendahara unit/instansi lama bagian ini diisi dengan: 0jumlah pada angka

11 dikurangi jumlah pada angka 1 kemudian disetahunkan.

b. 5alam hal pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara merupakan

pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara baru 0baru mulai bekerja,

maka jumlah ini diisi sesuai dengan angka 1.


57/59

. 5alam hal pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara merupakan

pindahan dari unit/instansi lain atau baru pensiun, maka bagian ini diisi oleh

bendahara/pemotong yang baru dengan hasil penjumlahan angka 1 dan angka 16.

ngka 1#

5iisi dengan jumlah P*!P setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan. 'agi ?ajib Pajak kawin

yang hidup berpisah, penghitungan P*!P meliputi P*!P untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah

P*!P untuk tanggungan.

ngka 1- : +ukup elas.

ngka 2$

5iisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tari4 Pasal

1& PPh.

ngka 21

'agian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara merupakan

pindahan dari unit/instansi lain 0bendahara pembayar berbeda atau pensiunan yang menjadi peserta

dana pensiun baru dalam tahun berjalan.

umlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 22 dari 4ormulir 1&2172

yang dibuat bendahara unit/instansi sebelumnya.

ngka 22

a. 5alam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang tidak

disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 2$.

b. 5alam hal pegawai negeri sipil, anggota *"(, anggota P389(, pejabat negara merupakan

pindahan dari unit/instansi lain atau pensiunan yang menerima uang pensiun dalam tahun

berjalan, maka bagian ini diisi dengan jumlah hasil pengurangan antara angka 2$ dengan angka

21.

. 5alam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang

disetahunkan, maka bagian ini diisi jumlah yang sebanding sesuai dengan banyaknya masa

perolehan penghasilan, terhadap jumlah PPh terutang pada angka 2$.

ngka 22 : +ukup jelas.

ngka 2% : +ukup jelas.

ngka 2% : +ukup jelas.

ngka 2%' :

+ara penghitungan PPh atas Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari

pembayaran gaji mengau pada Peraturan Menteri !euangan "omor 262/PM!.$%/2$1$ tentang *ata

+ara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat "egara, P"), nggota *"(, nggota P389(,

dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi 'eban nggaran Pendapatan dan 'elanja "egara atau

nggaran Pendapatan dan 'elanja 5aerah.

+. 'agian ini hanya diisi dalam hal masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender dengan

ara memberi tanda silang pada kotak yang sesuai.

5. *anda *angan 'endahara

ngka 1. 5iisi dengan "P?P 'endahara.


58/59

ngka 2. 5iisi dengan nama 'endahara.

ngka %. 5iisi dengan "(P/"9P 'endahara

ngka . 5iisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai "egeri )ipil, nggota *enta

9epublik (ndonesia Pejabat "egara dan Pensiunannya, dengan 4ormat penulisan dd 7 mm 7 yyyy.

!otak : 5iisi dengan tanda tangan bendahara dan ap instansi.

5


59/59

Pemotongan Pajak Penghasilan

Peraturan 5irjen Pajak

11

P97&/P/2$$# *ata +ara Penyampaian )urat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan

Perpanjangan )urat Pemberitahuan *ahunan )eara lektronik 0e7

SESptPPh21Baru2014

Documents

Transcript of SESptPPh21Baru2014