tgas PSAN education of malaysia.docx
-
Upload
ahmad-rizkita-fajarudin -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of tgas PSAN education of malaysia.docx
EDUCATION OF MALAYSIA
A. PROFIL MALAYSIA
Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan
tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah
Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk
negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat
dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan.
Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini
terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-
Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model
pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.
Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya,
sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia
modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal
sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali
sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun
kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31
Agustus 1957.
Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses
dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai
Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia
termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan
dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. saat tahun-tahun
awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan
Indonesia
Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani
perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa
1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 1
menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai
Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya. Pada suatu
ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia.
Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang
sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.
Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas
Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayudan Islam masing-
masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.
Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi
internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota
Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8.
Pembagian administratif
Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di
Malaysia Timur) dan 3 wilayah persekutuan (semua tiga wilayah persekutuan digabungkan
menjadi satu dalam bendera Malaysia) yang dilambangkan sebagai empat belas jalur dan sudut
bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan "Jalur Gemilang":
Malaysia Barat (Semenanjung)
1. Johor Darul Takzim
2. Kedah Darul Aman
3. Kelantan Darul Naim
4. Melaka Bandaraya Bersejarah
5. Negeri Sembilan Darul Khusus
6. Pahang Darul Makmur
7. Perak Darul Ridzuan
8. Perlis Indera Kayangan
9. Pulau Pinang Pulau Mutiara
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 2
10. Selangor Darul Ehsan
11. Terengganu Darul Iman
12. Wilayah Persekutuan
1. Kuala Lumpur
2. Putrajaya
Malaysia Timur
1. Sabah Negeri Di Bawah Bayu
2. Sarawak Bumi Kenyalang
3. Wilayah Persekutuan
1. Labuan
Kota-kota Besar
1. Kuala Lumpur
2. Johor Bahru
3. Shah Alam
4. Subang Jaya
5. Alor Setar
Geografi
Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas
ke-66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah melebihi
320.000 km2. Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab
Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia
dan Vietnam, atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat.
Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan. Keduanya
memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan
lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 3
Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh
angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).
Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua
Asia. Selat Malaka, terletak di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran
terpenting di dunia.
Kuala Lumpur adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak
lain, dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun
banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk
menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang
sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen
Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.
Kota utama lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Miri, Alor
Star, Kota Melaka, dan Petaling Jaya.
Demografi
Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah
50,4% menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah
11% [71] keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah
Muslim, menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena
itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya
Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan
hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separo bagian
dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian
Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah
Kadazan-Dusun, dan 17%nya adalah Bajaus).[71] Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan
kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari
mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk
Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 4
di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di
Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.
23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1%
penduduk. Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok
lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia
berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia
termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang
kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai
pengungsi Perang Vietnam.
Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di
Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena
tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran
dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta
pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri
memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut
sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang
diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi
Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka
mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal
dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia. Komisi Pengungsi dan Imigran
Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi
pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia
dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007,
dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang
imigrasi negara itu.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 5
Pendidikan
Pendidikan di Malaysia dipantau oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Persekutuan.
Sebagian besar anak-anak Malaysia mulai bersekolah pada usia tiga sampai enam tahun, di
Taman Kanak-Kanak. Sebagian besar taman kanak-kanak dijalankan pihak swasta, tetapi ada
sedikit taman kanak-kanak yang dijalankan pemerintah.
Anak-anak mulai bersekolah dasar pada usia tujuh tahun selama enam tahun ke muka.
Terdapat dua jenis utama sekolah dasar yang dijalankan atau berbantuan pemerintah. Sekolah
berbahasa asli (Sekolah Jenis Kebangsaan) menggunakan bahasa Tionghoa atau bahasa Tamil
sebagai bahasa pengantar. Sebelum melanjutkan ke tahap pendidikan sekunder, siswa-siswi di
kelas 6 dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Prestasi Sekolah Dasar (Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah, UPSR). Sebuah program yang disebut Penilaian Tahap Satu, PTS digunakan untuk
mengukur kemampuan siswa-siswi yang cerdas, dan memungkinkan mereka naik dari kelas 3 ke
kelas 5, meloncati kelas 4.[84] Tetapi, program ini dihapus pada 2001.
Pendidikan tahap dua di Malaysia dilaksanakan di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan
(setara SMP+SMA di Indonesia) selama lima tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan
menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Khusus mata pelajaran Matematika
dan Sains juga bahasa non-Melayu, ini berlaku mulai tahun 2003, dan sebelum itu semua
pelajaran non-bahasa diajarkan di dalam bahasa Malaysia. Di akhir Form Three, yaitu kelas tiga,
siswa-siswi diuji di dalam Penilaian Menengah Rendah, PMR. Di kelas lima pendidikan tahap
dua (Form Five), siswa-siswi mengikuti ujian Ijazah Pendidikan Malaysia (Sijil Pelajaran
Malaysia, SPM), yang setara dengan bekas British Ordinary pada tahapan 'O'. Sekolah tertua di
Malaysia adalah Penang Free School, juga sekolah tertua di Asia Tenggara.
Pendidikan tahap dua nasional Malaysia dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu National
Secondary School (Sekolah Menengah Kebangsaan), Religious Secondary School (Sekolah
Menengah Agama), National-Type Secondary School (Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan)
yang juga disebut Mission School (Sekolah Dakwah), Technical School (Sekolah Menengah
Teknik), Sekolah Berasrama Penuh, dan MARA Junior Science College (Maktab Rendah Sains
MARA).
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 6
Juga terdapat 60 Chinese Independent High School di Malaysia, yang sebagian besar di
antaranya berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Chinese Independent High School dipantau dan
distandardisasi oleh United Chinese School Committees' Association of Malaysia (UCSCAM,
lebih lazim disebut di dalam bahasa Tionghoa, Dong Zong 董总), tetapi, tidak seperti sekolah
pemerintah, tiap-tiap sekolah independen bebas menentukan keputusan. Belajar di sekolah
independen memerlukan waktu 6 tahun untuk tamat, terbagi ke dalam Tahap Junior (3 tahun)
dan Tahap Senior (3 tahun). Siswa-siswi akan mengikuti uji standardisasi yang diadakan oleh
UCSCAM, yang dikenal sebagai Unified Examination Certificate (UEC) (Ijazah Pengujian
Bersama) di Menengah Junior 3 (setara Penilaian Menengah Rendah) dan Menengah Senior 3
(setara tahap A). Sejumlah sekolah independen mengadakan kelas-kelas berbahasa Malaysia dan
berbahasa Inggris selain berbahasa Tionghoa, memungkinkan siswa-siswi mengikuti Penilaian
Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia juga.
Sebelum perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang hendak memasuki universitas
publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan sekolah sekunder di Form Six (kelas 6) dan
mengikuti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM; yang setara British Advanced atau tahap
'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi STPM pada 1999, siswa-siswi
yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan matrikulasi (kolej matrikulasi di dalam
bahasa Malaysia) dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem matrikulasi,
hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra dan sisanya untuk siswa-
siswi Bumiputra.
Terdapat universitas publik seperti Universitas Malaya, Universitas Sains Malaysia,
Universitas Putra Malaysia Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Teknologi Mara, dan
Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas swasta juga mendapatkan reputasi yang cukup
untuk pendidikan bermutu internasional dan banyak siswa-siswi dari seluruh dunia berminat
memasuki universitas-universitas itu. Misalnya Multimedia University, Universitas Teknologi
Petronas, dan lain-lain. Sebagai tambahan, empat universitas bereputasi internasional telah
membuka kampus cabangnya di Malaysia sejak 1998. Sebuah kampus cabang dapat dilihat
sebagai ‘kampus lepas pantai’ dari universitas asing, yang memberikan kuliah dan penghargaan
yang sama seperti kampus utamanya. Siswa-siswi lokal maupun internasional dapat meraih
kualifikasi asing identik ini di Malaysia dengan biaya rendah. Kampus cabang universitas asing
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 7
di Malaysia adalah: Monash University Malaysia Campus, Curtin University of Technology
Sarawak Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, dan University of
Nottingham Malaysia Campus.
Siswa-siswi juga memiliki opsi untuk mendaftar di lembaga tersier swasta setelah
menamatkan pendidikan sekunder. Sebagian besar lembaga memiliki pranala pendidikan dengan
universitas-universitas seberang lautan semisal di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia,
memungkinkan mahasiswa menghabiskan periode perkuliahannya dengan mendapatkan
kualifikasi seberang lautan. Satu contoh adalah SEGi College yang bermitra dengan University
of Abertay Dundee.[85] Mahasiswa Malaysia belajar di luar negara seperti di Indonesia, Britania
Raya, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang dan negara-negara
di Timur-Tengah seperti Yordania dan Mesir. Ada juga mahasiswa Malaysia di beberapa
universitas di Korea Selatan, Jerman, Perancis, Republik Rakyat Cina, Irlandia, India, Rusia,
Polandia, dan Republik Ceko.
Sebagai tambahan untuk Kurikulum Nasional Malaysia, Malaysia memiliki sekolah
internasional. Sekolah internasional memberi para siswa kesempatan untuk mempelajari
kurikulum dari negara lain. Sekolah-sekolah ini utamanya dibuka karena bertambahnya
penduduk ekspatriat di negara ini. Sekolat internasional termasuk: Sekolah Indonesia (kurikulum
Indonesia), Australian International School, Malaysia (kurikulum Australia), Alice Smith School
(kurikulum Britania), elc International school (kurikulum Britania), Garden International School
(kurikulum Britania), Lodge International School (kurikulum Britania), International School of
Kuala Lumpur (kurikulum Amerika dan Sarjana Muda Internasional), Japanese School of
Kuala Lumpur (Kurikulum Jepang), The Chinese Taipei School, Kuala Lumpur and The
Chinese Taipei School, Penang (Kurikulum Cina-Taipei), International School of Penang
(Kurikulum Britania dan Sarjana Muda Internasional), Lycée Français de Kuala Lumpur
(Kurikulum Perancis), dan lain-lain.
Kewarganegaraan
Sebagian besar orang Malaysia diberikan kewarganegaraan oleh lex soli.
Kewarganegaraan di negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur berbeda dengan
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 8
kewarganegaraan di Malaysia Barat untuk tujuan imigrasi. Setiap warga negara diberi selembar
kartu identitas biometric smart chip, yang biasa disebut MyKad, pada umur 12 tahun, dan harus
membawa kartu itu kapanpun.
B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Pembangunan pendidikan di Malaysia sehingga seperti sekarang ini bukan membutuhkan
waktu yang cepat. Adalah jauh sebelum mantan perdana mentri DR Mahatir Muhamad,
meletakan visi Malaysia 2020 negara ini sudah berbenah dalam memperbaiki pendidikan dan
sistem pendidikan di negaranya. Ada beberapa tahapan hingga Malaysia dapat meningkatkan
taraf pendidikanya dan dapat diperhitungkan di tingkat international. Tentu saja yang pertama,
kita harus melihat sejarah pendidikan di Malaysia itu sendiri. Sufean Hussin(2004) dalam
bukunya yang berjudul Pendidikan di Malaysia sejarah, sistem dan falsafah membagi
perkembangan pendidikan di Malaysia dalam empat tahapan yaitu:
1. Sejarah awal pendidikan tanah Melayu
2. Pendidikan pada zaman pemerintahan British
3. Perkembangan pendidikan tahun 1957-1970
4. perkembangan pendidikan tahun 1970-1990
Namun, perkembangan pendidikan di Malaysia menemukan momentumnya ketika
perdana menteri DR Mahatir Muhamad, menetapkan visi Malaysia 2020 atau di Malaysia lebih
dikenal dengan sebutan matlamat 2020 pada tahun 1991. Matlamat ini, bertujuan menjadikan
Malaysia sebuah negara industri maju (nordin, 1994). Dengan matlamat itu, semua bidang
kehidupan dirancang untuk mencapai apa yang sudah digariskan termasuk juga di dalamnya
aspek pendidikan. Untuk mencapai wawasan 2020 itu, maka diluncurkanlah beberapa program
yang kesemuanya bertujuan mencapai wawasan 2020 yaitu menjadikan Malaysia sebagai sebuah
negara industri maju pada tahun 2020. Dalam mencapai matlamat 2020 dalam bidang
pendidikan, kerajaan malaysia meluncurkan beberapa program yaitu:
PIPP (Pelan induk pembangunan pendidikan) 2006-2010
Pembangunan pendidikan Malaysia 2001-2010
Dan rancangan Malaysia ke 9 atau RM9
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 9
Kesemua rancangan diatas secara garis besarnya adalah menjadikan Malaysia maju
dalam bidang pendidikan. Semua program itu, selaras diciptakan saling dukung mendukung
untuk menjayakan pendidikan di Malaysia.
PIPP, mempunyai tujuan untuk:
1. Membina negara bangsa
2. Membangun modal insan
3. Memperksakan sekolah kebangsaan
4. Merapatkan jurang pendidikan
5. Memartabatkan profesion keguruan
6. Melonjakan kecemerlangan institusi pendidikan.
Sedangkan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2001-2010 adalah
1. Meningkatkan akses kepada pendidikan.
2. Meningkatkan ekuiti
3. Meningkatkan kualiti pendidikan
4. Meningkatkan tahap keberkesanan dan kepengurusan pendidikan
Sedangkan tujuan Rancangan Malaysia ke 9 adalah
1. Meningkatkan ekonomi dan rantaian nilai yang lebih tinggi.
2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama
3. Menangani ketidak seimbangan sosio ekonomi yang berterusan secara membina dan
produktif.
4. Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup.
5. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.
Nampaklah jelas, bagaimana pemerintah Malaysia menaruh perhatian serius dalam
masalah pendidikan. Semuanya dirancang dengan baik dan disosialisasikan kepada seluruh
lapisan masyarakat. Dan bagusnya lagi, masyarakat Malaysia sangat bangga dan mendukung
semua upaya kerajaan dalam memajukan dunia pendidikan di negara itu.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 10
Dan terbukti, dari tahun ketahun pendidikan di Malaysia semakin diminati oleh pelajar-
pelajar asing. Dalam hal sumber daya manusia, kita mungkin tidak jauh tertinggal. Namun
banyak hal yang mesti dibenahi. Pemerintah, hendaknya bersungguh-sungguh membenahi sistem
pendidikannya. Dan masyarakat pun hendaknya mendukung upaya pemerintah. Sehingga
pendidikan malaysia bisa setara dan sejajar dengan negara lain.
C. IMPLEMENTASI
ISU-ISU PENTING DALAM SISTEM PENDIDIKAN
Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan
pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam
konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad
ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk
memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan
perubahan sosialisasi masyarakat hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan
peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial,
kelompok etnik dan amalan atau cara hidup.
Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 ( KPM, 2001 ). Kementerian Pelajaran
Malaysia menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar Pembangunan hingga
ke Zaman Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam
penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan
peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, apa yang dilihat pada
masa ini masih terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian Dasar
Pendidikan Kebangsaan, antaranya perkara berhubung sengan struktur pendidikan ; akses kepada
pendidikan; ekuiti; kualiti tenaga pengajar; ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur;
Pelaksanaan Program PPSMI ; dan kurikulum yang relevan. Ini selaras dengan pendapat Sufean
( 2004 ) yang menyatakan terdapat banyak isu pendidikan yang boleh dikatagorikan iaitu
pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan keguruan.
Struktur Pendidikan.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 11
Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur
pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan, misalnya:
Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan
kebanyakan negara lain di dunia;
Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
disebabkan wujudnya pelbagai haluan;
Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM); dan
Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas.
Akses Pendidikan.
Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam
pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telah melaksanakan
pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan
infrastruktur ICT. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan:
pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar;
perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh;
latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang
kurang berkesan;
penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah; dan
bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi.
Justeru adalah menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh
komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT.
Ekuiti Pendidikan.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 12
Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di
bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang
berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang
berkesan. Oleh itu, input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan, bahan dan
peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi
mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah
kurang beruntung (disadvantaged school). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010,
KPM).
Namun, setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu
banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan.
Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang
disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di
sekolah. Sebagai contoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan,
seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar
bandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran
dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan.
Tenaga pengajar.
Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan
pendidikan pendidikan yang berkesan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian
Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia, pada tahun
2000 sebanyak 61.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah
menempatkan mereka di sekolah luar bandar, khususnya di pedalaman dan pulau. Kebanyakan
sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan.
Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan
guru mengikut opsyen. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di
sekolah menjadi “bidan terjun”. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran
kritikal seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar.
Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru
dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 13
Program PPSMI.
Sejajar dengan matlamat ingin melahirkan pelajar yang “bertaraf dunia”, KPM juga telah
melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa
Inggeris (PPSMI). Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek
sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. Ini kerana penggunaan
bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu,
tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar, khususnya di luar bandar. Mereka belajar melalui
medium yang mereka tidak faham. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu
memberi kesan yang buruk.
Kesan globalisasi.
Selain daripada itu, isu-isu berkaitan pendidikan juga turut melibatkan penggunaan
internet. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh
dengan cepat dan berkesan melalui internet atau laman-laman web dan sebagainya melalui
komputer. Implikasinya, isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai
sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. Fenomena ini disebabkan
nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di
Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik,
individualistik dan budaya kosmopolitan.
Sahsiah Pelajar.
Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan
dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah,
atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang
baik. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. Sebagai contoh,
tabiat merokok di kalangan pelajar, gejala vandalisme, melepak, ponteng sekolah dan sebagainya
di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi.
Isu-isu lain dalam sistem pendidikan.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 14
Selain isu-isu yang dikemukakan di atas, terdapat pelbagai lagi isu yang timbul
berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya:
Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin
pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan;
Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu
sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan,
keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program
pendidikan sendiri;
Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah
mempunyai keperluan, kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza;
Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya;
Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara
maju adalah terhad;
Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan
penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan;
Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek
pemberian bantuan; dan
Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.
PROFIL NEGARA MALAYSIA DAN POLA PENDIDIKAN 15