Post on 14-Jul-2015
HARMONISASIPEMERINTAHAN PUSAT & DAERAH
X IISPPKN
NAMA ANGGOTA KELOMPOK IV :
• ALBI HENDRAWAN
• M. FARHAN ZUHDI
• NABILA SUMARNO PUTRI
• KHOIRUN ANNISA
PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT
• PEMERINTAH PUSAT ADALAH PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NKRI, YAKNI PRESIDEN DENGAN DIBANTU SEORANG WAKIL PRESIDEN DAN OLEH MENTERI-MENTERI NEGARA. PEMERINTAH PUSAT ADALAH PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL YANG BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NKRI
• PEMERINTAH PUSAT TERDIRI ATAS PERANGKAT NKRI YANG TERDIRI DARI PRESIDEN DAN PARA PEMBANTU PRESIDEN, YAITU WAKIL PRESIDEN, MENTERI-MENTERI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH PEMERINTAHAN PUSAT. LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU LEMABAGA EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN LEGISLATIF.
A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :
1. PRESIDEN
2. WAKIL PRESIDEN
3. MENTERI
B. KEKUASAAN LEGISLATIF :
1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(MPR)
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
C. KEKUASAAN YUDIKATIF :
1. MAHKAMAH AGUNG (MA)
2. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
3. KOMISI YUDISIAL
KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT
UUD 1945 JUGA MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN) DIBERI KEWENANGAn UNTUK MENJALANKAN PEMERINTAHAN SENDIRI DENGAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA (BAB VI) PASAL 18 AYAT 5 UUD 1945 HASIL AMANDEMEN. OTONOMI ARTINYA KEKUASAAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI.
NAMUN DEMIKIAN ADA URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN YANG TETAP MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT, YAITU :
1. URUSAN POLITIK LUAR NEGERI
2. URURUSAN PERTAHANAN
3. URURSAN KEAMANAN
4. URURSAN MONETER
5. URURSAN AGAMA
6. URURSAN YUSTISI
PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945 HASIL AMANDEN PADA BAB VI PASAL 18 AYAT 3 :
“PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA MEMILIKI DPRD, YANG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MEMLALUI
PEMELIHAN UMUM”
“GUBERNUR, BUPATI, SAN WALI KOTA MASING-MASING SEBAGA KEPALA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA”
MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 1 AYAT 2 :
PEMERINTAH DAETAH ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG SELUAS-LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NKRI
BAGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN PUSAT
PEMERINTAHAN PROVINSI
PEMERINTAHAN KOTA/KAB
PEMERINTAHAN KOTA/KAB
PEMERINTAHAN PROVINSI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENCAKUP SEMUA URUSAN DALAM BIDANG
PEMERINTAHAN, KECUALI URUSAN-URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO.
32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN YANG BERFIFAT WAJIB DAN
BERSIFAT PILIHAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN YANG BERFIFAT WAJIB, YAITU :
• PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN
• PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGAWASAN TATA RUANG
• PENYELENGGARA KETERTITAB UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
• PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
• PENANGANAN KESEHATAN
• PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA MANUSIA POTENSIAL
TERIMAKASIH