Post on 15-Jan-2016
description
FASILITAS INTEGRASI TRANSPORTASI DARAT DAN KERETA API
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALUR KERETA API
DI WILAYAH JABODETABEK
Jakarta, 20 November 2014
LANDASAN HUKUM KETERPADUAN
MODA TRANSPORTASI
2
UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
3
Pasal 2 :
Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan :
a. Asas manfaat;
b. Asas keadilan;
c. Asas keseimbangan;
d. Asas kepentingan umum;
e. Asas keterpaduan;
f. Asas kemandirian;
g. Asas transparansi;
h. Asas akuntabilitas; dan
i. Asas berkelanjutan.
UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Pasal 2 :
Pelayaran diselenggarakan
berdasarkan:
a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan
kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa
diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan;
f. asas kepentingan umum;
g. asas keterpaduan;
h. asas tegaknya hukum;
i. asas kemandirian;
j. asas berwawasan lingkungan hidup;
k. asas kedaulatan negara; dan
l. asas kebangsaan.
4
Pasal 5 ayat (6) huruf b :
Pembinaan pelayaran dilakukan dengan
memperhatikan seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan
untuk meningkatkan penyelenggaraan
kegiatan angkutan di perairan,
kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim
sebagai
bagian dari keseluruhan moda
transportasi secara terpadu dengan
memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Pasal 2 :
Penerbangan diselenggarakan
berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. usaha bersama dan kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan;
e. kepentingan umum;
f. keterpaduan;
g. tegaknya hukum;
h. kemandirian;
i. keterbukaan dan anti monopoli;
j. berwawasan lingkungan hidup;
k. kedaulatan negara;
l. kebangsaan; dan
m. kenusantaraan.
5
Pasal 10 ayat (6) huruf b :
Pembinaan Penerbangan dilakukan
dengan memperhatikan seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan
untuk: meningkatkan penyelenggaraan
kegiatan angkutan udara,
kebandarudaraan, keselamatan dan
keamanan, serta perlindungan
lingkungan sebagai bagian dari
keseluruhan moda transportasi secara
terpadu dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Pasal 2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.
6
Pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diselenggarakan dengan tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu
dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional,
memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan
budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukun dan
kepastian hukum bagi masyarakat.
KM PERHUBUNGAN NO 49/2005
TENTANG SISTRANAS
Pasal 2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diselenggarakan dengan
memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.
7
Pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diselenggarakan dengan tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu
dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional,
memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan
budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukun dan
kepastian hukum bagi masyarakat.
8
KONSEP KETERPADUAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
SEMUA YANG MELAUT PASTI
BERLABUH
SEMUA YANG MENGUDARA PASTI
MENDARAT
TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI
Setiap moda transportasi harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Keterangan : Jalur KA Jalur Bus Stasiun Transfer Park & Ride
9
FASILITAS PERPINDAHAN MODA
Merupakan simpul yang menghubungkan berbagai
pelayanan angkutan menjadi sebuah jaringan
pelayanan angkutan.
Jika perpindahan diantara moda transportasi tersebut
dapat dibuat menjadi:
• lebih mudah,
• lebih cepat, dan
• lebih nyaman,
maka integrasi dan fleksibilitas dari jaringan secara
keseluruhan akan meningkat dengan pesat.
10
ASPEK KETERPADUAN
ASPEK KETERPADUAN
1. Integrasi Prasarana Perpindahan Moda (termasuk sistem informasi);
2. Integrasi Pelayanan dan Operasional
a. Kesetaraan kualitas pelayanan;
b. Jadwal pelayanan;
3. Integrasi Sistem Pembayaran.
1. Integrasi Prasarana Perpindahan Moda
• Tujuan: memfasilitasi alih
moda untuk mewujudkan
satu perjalanan tanpa
hambatan.
• Integrasi prasarana
mencakup: terminal, shelter,
stasiun, bandara, dermaga
penyeberangan dan
fasilitasnya yang berfungsi
sebagai penghubung fisik
antar moda.
• Bangunan-bangunan
prasarana transportasi di
satu lokasi, misalnya :
stasiun KA, terminal bus dan
bandara di satu lokasi.
ASPEK KETERPADUAN
• Sistem Informasi
– berupa sistem informasi tarif, rute, jadwal perjalanan dan lainnya;
– Sistem informasi yang baik dapat meminimalkan waktu dan usaha dalam melakukan perpindahan.
– Petunjuk/informasi perjalanan yang komprehensif dan mudah dicerna oleh penumpang merupakan salah satu elemen untuk mewujudkan sistem transportasi multimoda.
2. Integrasi Pelayanan a. Kesetaraan kualitas pelayanan;
– integrasi pelayanan harus didukung oleh kompatibilitas sarana dan prasarana masing-masing moda dengan standar pelayanan yang setara.
– Perpindahan harus mempunyai kesetaraan yang sama dalam kenyamanan di kedua arah layanan/moda trasportasi.
b. Jadwal pelayanan
Dalam konsep integrasi, penjadwalan sangat penting untuk memperoleh suatu jaringan pelayanan yang efektif dan efisien.
3. Integrasi Sistem Pembayaran
• Integrasi sistem pembayaran dapat meminimalkan jumlah pembayaran biaya/perjalanan dan mengantisipasi adanya kebocoran.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN:
Mengintegrasikan seluruh pelayanan
angkutan umum perkotaan dengan
menyediakan fasilitas keterpaduan
pelayanan yang mampu menjamin
terwujudnya efektifitas dan efisiensi
yang tinggi dalam penyelenggaraan
transportasi perkotaan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN KETERPADUAN
STRATEGI:
• Pengembangan fasilitas/prasarana
integrasi transportasi perkotaan;
• Penyediaan sarana angkutan
pemadu moda yang setara;
• Memfasilitasi penerapan tiket
elektronik.
PENERAPAN
TEROWONGAN PENGHUBUNG BANDARA – STASIUN - HALTE
HALTE TRANS JOGJA STASIUN MAGUWO
GEDUNG TERMINAL BANDARA
1. KETERPADUAN PRASARANA
KAWASAN BANDARA ADI SUCIPTO YOGYAKARTA
KAWASAN STASIUN PURWOSARI - SURAKARTA
HALTE BATIK SOLO TRANS PURWOSARI
FASILITAS INTEGRASI
STASIUN PURWOSARI
KAWASAN STASIUN KERTAPATI - PALEMBANG
DERMAGA BUS AIR
HALTE TRANS MUSI
STASIUN KERTAPATI
2. KETERPADUAN PELAYANAN • ANGKUTAN PEMADU MODA
Bandara Sultan Hasanuddin – Sulawesi Selatan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi
Bandara Djalaludin, Gorontalo Bandara Sentani, Jayapura
Integrasi
Sistem Pembayaran
Kerjasama Antar Operator
3. KETERPADUAN SISTEM PEMBAYARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN FASILITAS INTEGRASI
DI JABODETABEK
RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK
TAHUN 2014 - 2030
I-2
RENCANA INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK TAHUN 2014 - 2030
III-1
REALISASI DAN RENCANA FASILITAS INTEGRASI
DI JABODETABEK
PENYEDIAAN FASILITAS INTEGRASI DI JABODETABEK
Stasiun Bogor.
34
Stasiun Paledang
35
STASIUN SUKARESMI
36
FASILITAS INTEGRASI KAWASAN STASIUN SUKARESMI
KORIDOR FASILITAS INTEGRASI
VISUALISASI HALTE
STASIUN TANJUNG PRIOK
37
KORIDOR FASILITAS INTEGRASI
HALTE FASILITAS INTEGRASI
KAWASAN STASIUN TJ. PRIOK
SKENARIO 1
STASIUN BEKASI
VISUALISASI SKENARIO 2
STASIUN BEKASI
STASIUN SERPONG
STASIUN BOJONGGEDE
Terima Kasih