PENDEKATAN HUKUM KRITIS TENTANGMOGOK KERJA

DIPRESENTASIKAN OLEH KELOMPOK V ;Heru Supriyanto ( 10.15.0.081 )

Ibnu Azis ( 11.15.0.046 )Refi Indra ( 11.15.0.050 )

Dani Erlangga ( 11.15.0.055 )Sugeng Prayoga ( 11.15.0.056 )

Enjan H.R.P ( 11.15.0.084 )

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

• TINJAUAN UMUM TENTANG SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• MOGOK KERJA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• KESIMPULAN • PENUTUP

FASE – FASE GERAKAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUHFASE – FASE GERAKAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

TINJAUAN UMUM TENTANG SP/SB

• Menurut Siregar, secara umum gerakan buruh berserikat dapat dikategorikan ke dalam tiga fase, yaitu;

• Fase Pertama, gerakan yang dikembangkan tanpa menggunakan kerangka kerja ideologi tertentu, selain ideologi perlawanan itu sendiri.

• Fase kedua, yang dimulai dari tahun 1848 sampai tahun 1880, dalam kenyataannya kaum buruh telah menyesuaikan diri dengan kapitalisme dan mengakui bahwa industrialisasi sebagai dasar sosial. (Buruh mulai terorganisir)

• Pasca tahun 1880 kaum buruh telah memasuki fase ketiga. Pada fase ini organisasi buruh berkembang dengan baik. Selain itu juga program dan agenda serikat buruh banyak diwarnai dengan ideologi sosialisme dan komunisme, sehingga gerakan buruh pun menyentuh level politik.

PERJALANAN SEJARAHSERIKAT PEKERJA

PERJALANAN SEJARAHSERIKAT PEKERJA

Sejarah TerbentuknyaSP Internasional

Sejarah TerbentuknyaSP Internasional

II

Sejarah TerbentuknyaSP Indonesia

Sejarah TerbentuknyaSP Indonesia

IIII

TINJAUAN UMUM TENTANG SP/SB

Serikat PekerjaINTERNASIONALSerikat PekerjaINTERNASIONAL

ILO(International

Labour Organization)

ILO(International

Labour Organization)

GUILD SYSTEM(Eropa 1807 ~ 1848)

GUILD SYSTEM(Eropa 1807 ~ 1848)

1

REVOLUSI INDUSTRI(Inggris 1848)

REVOLUSI INDUSTRI(Inggris 1848)

2

UU I USA( 1900 ~ 1913 )

UU I USA( 1900 ~ 1913 )

3

PEACE CONFERENCE( Paris 25 Jan’ 1919 )PEACE CONFERENCE( Paris 25 Jan’ 1919 )

4

KONFERENSI PHILADELPIA (1944), menandaskan

KONFERENSI PHILADELPIA (1944), menandaskan

4 POKOK PIKIRAN : Pekerja bukan Barang Hak Pekerja untuk

mengeluarkan pendapat Larangan Diskriminasi

(SARA) Keadilan (sesuai jerih payah)

4 POKOK PIKIRAN : Pekerja bukan Barang Hak Pekerja untuk

mengeluarkan pendapat Larangan Diskriminasi

(SARA) Keadilan (sesuai jerih payah)

5

serikat pekerjaINDONESIA

serikat pekerjaINDONESIA

Periode Perkembangan SP Indonesia

Periode Perkembangan SP Indonesia

PeriodeORDE LAMA

(Sebelum ’66)

PeriodeORDE LAMA

(Sebelum ’66)

PeriodeORDE BARU

(1966 ~ 1998)

PeriodeORDE BARU

(1966 ~ 1998)

Periode REFORMASI

(Mei 1998- skrg)

Periode REFORMASI

(Mei 1998- skrg)

ORDE LAMA (Sebelum 1966)

ORDE LAMA (Sebelum 1966)

SP MASA KOLONIAL BELANDA• NIOG (1879)

Nederland Indische Onderwys Genootschap

• DPV Deli Planters Vereniging

• Pos Bond (1905)SP Pos

• Cultur Bond & Zuiker Bond (1906) SP Perkebunan & Gula

• Serikat Pegawai Pemerintah (1907)

SP MASA KOLONIAL BELANDA• NIOG (1879)

Nederland Indische Onderwys Genootschap

• DPV Deli Planters Vereniging

• Pos Bond (1905)SP Pos

• Cultur Bond & Zuiker Bond (1906) SP Perkebunan & Gula

• Serikat Pegawai Pemerintah (1907)

2 GERAKAN KEBANGSAAN Boedi Oetomo (20 Mei 1908) Sarekat Dagang Indonesia (1912)

2 GERAKAN KEBANGSAAN Boedi Oetomo (20 Mei 1908) Sarekat Dagang Indonesia (1912)

SP LAINNYA VSTP (1908) Vereniging Van Spoor en Trem Personeel SP Kereta Api & Trem Semaoen PBPP (1911) Perkumpulan Bumi Putera Pabean PGB (1912) Persatuan Guru Bantu PPPB (1914) Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera Spoor Bond (1913) SP Kereta Api SPPP (1915) Serikat Pekerja Perusahaan Partikelir SP Pabrik Gula (1917)

PFB (1913) Personeel Fabrik Bond, Jawa Tengah & Jawa

Timur oleh Soerjopranoto

PPKB (1919) Persatuan Pergerakan Kaum Buruh

(Semaoen, Soerjopranoto, HA Salim & Alimin)

PVH (1922) Persatuan Vak Bond Hindia

BBI (1945) Barisan Buruh Indonesia ( setelah 2 Bulan

bubar Politik )

150 SP nasional & ratusan SP lokal & 7 Federasi Besar & Kecil (1950)

OPPI Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia

tetapi gagal karena ditentang PKI

ORDE BARU(1966 ~ 1998)

ORDE BARU(1966 ~ 1998)

DEKLARASI MPBI

MELAHIRKANDEKLARASI MPBI

MELAHIRKAN

SEMINAR MPBI

(Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia)

pada 21 Oktober 1971

MPBI WADAH TUNGGAL SP

SEMINAR MPBI

(Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia)

pada 21 Oktober 1971

MPBI WADAH TUNGGAL SP

FBSI (Federasi Buruh Seluruh

Indonesia)

pada 20 Pebruari 1973

FBSI (Federasi Buruh Seluruh

Indonesia)

pada 20 Pebruari 1973

Satu-satunya Serikat Pekerja

(SPSI)

SPSI (Federasi)1995

SPSI (Federasi)1995

SPSI (Unitaris)1985

SPSI (Unitaris)1985

REFORMASIMei 1998

REFORMASIMei 1998

SP Baru (Multi SP) SP Baru (Multi SP)

LAHIRLAHIR

Keppres No. 83/1998

(Konvensi ILO 87/1948)“Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak untuk

Berorganisasi”

Keppres No. 83/1998

(Konvensi ILO 87/1948)“Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak untuk

Berorganisasi”

PENGERTIAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2000, Serikat Buruh didefinisikan sebagai:– “ organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan

maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya “.

• Unsur-unsur dari definisi tersebut mendapat penegasan di dalam beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 3 dan Pasal 9. – Pasal 3 menyebutkan, “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab”.

– Pasal 9 memuat ketentuan, “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun”.

SIFAT - SIFAT SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• Serikat Pekerja / Serikat Buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, menurut Penjelasan UU No. 21 Tahun 2000, masing-masing mempunyai arti sebagai berikut:– Sifat bebas adalah serikat buruh sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak lain.– Sifat terbuka menunjuk pada suatu keadaan bahwa dalam menerima anggota dan/atau

memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin.

– Sifat mandiri berarti dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak atau kekuatan lain di luar organisasi.

– Sifat demokratis mempunyai arti bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokratis.

– Sedangkan makna sifat bertanggung jawab adalah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajiban, serikat buruh/serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan negara.

JENIS-JENIS SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH MENURUT PARADIGMA DAN POLA GERAKANNYA

• Serikat buruh “ASLI”(pluralis-liberal; HAFIDZ), yaitu serikat buruh yang model gerakannya mencerminkan gerakan awal serikat buruh pada tingkat awal kapitalisme. Serikat buruh yang hanya berkutat pada soal-soal kepentingan ekonomi buruh dalam konteks hubungan kerja (seperti masalah upah, kesehatan dan keselamatan kerja, tunjangan-tunjangan, hari libur, dsb) dengan menggunakan cara-cara konvensional.

• Serikat buruh yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi buruh, akan tetapi dalam usaha mencapai tujuannya, gerakannya juga menyentuh soal-soal politik.

• Serikat buruh “ MERAH” yaitu yang dalam menyikapi ketertindasan buruh mendasarkan gerakannya pada pemahaman bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas.

BENTUK – BENTUK SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• Bentuk serikat buruh itu sendiri, jika dilihat dari prakteknya selama ini dari sudut pandang keanggotaan, menurut Siregar setidaknya dapat dibagi menjadi:

1. Serikat sekerja (craft-union), yaitu serikat buruh yang mana anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang melakukan atau mempunyai pekerjaan yang sama. Contoh ; serikat sopir, serikat buruh bongkar muat pelabuhan.

2. Serikat buruh umum (general labour union), yaitu serikat buruh anggota-anggotanya tidak terbatas pada orang-orang yang bekerja dibidang pekerjaan tertentu dan/atau disuatu industri tertentu, melainkan menampung anggota yang berangkat dari segala jenis pekerjaan. Contoh: Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

3. Industrial Union, yaitu serikat buruh yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang buruh yang bekerja di satu perusahaan. Di Indonesia misalnya adalah Serikat Pekerja PT. PLN, Serikat Pekerja PT. Telkom, Serikat Pekerja PT. Kereta Api Indonesia, Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia, dan lain sebagainya.

BENTUK – BENTUK SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• Sedangkan jika dilihat cara pembentukannya, menurut SMERU, terdapat dua macam serikat buruh/serikat pekerja. 1. Serikat sekerja (craft-union), yaitu serikat buruh yang mana anggota-

anggotanya terdiri Serikat buruh yang dibentuk sebagai basis bagi para anggotanya untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan aspirasi-aspirasi mereka kepada perusahaan.

2. Serikat buruh yang dibentuk sebagai basis politik, anggotanya termasuk non pekerja/buruh yang mengklaim bahwa mereka bertindak demi kepentingan pekerja/buruh.

PERANAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

Sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan buruh akan kesejahteraan yang lebih baik dan hak-hak sosial-ekonomi lainnya, serikat buruh secara umum mempunyai peran sebagai berikut:

1. Melindungi atau mengupayakan agar anggota-anggotanya mempunyai keamanan kelangsungan kerja (job security) atas pekerjaan yang sekarang ini sudah dipegangnya.

2. Mengupayakan dan memperjuangkan upah yang layak dan system pengupahan yang adil bagi buruh.

3. Memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja, seperti jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial bagi buruh dan anggota keluarganya.

PERANAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kapasitas serta kapabilitas anggota-anggotanya dan kaum buruh pada umumnya, sehingga dengan demikian buruh mempunyai kemampuan bersikap kritis atas keadaan dan persoalan yang dihadapinya sekaligus mampu merumuskan strategi dan langkah-langkah efektif yang dapat ditempuh untuk memecahkan persoalan.

5. Mendorong agar anggota-anggotanya turut bertanggung jawab dan berpartisipasi secara aktif terhadap program-program, agenda dan kegiatan-kegiatan organisasi.

6. Memperkuat soliditas dan meningkatkan solidaritas antar buruh, baik yang menjadi anggota-anggotanya maupun kaum buruh secara umum serta masyarakat secara luas.

KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

• Kewajiban dasar yang dipikul oleh sebuah serikat buruh adalah:– Kewajiban yang sifatnya internal, yaitu kewajiban terhadap anggota,

meliputi:• Melindungi, mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak sosial

ekonomi dibidang hubungan industrial para anggotanya;• Membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan

kepentingan anggotanya dalam konteks hubungan industrial;• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga

anggotanya;• Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada seluruh

anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang bersangkutan.

– Kewajiban yang sifatnya eksternal, yaitu kewajiban serikat buruh terkait keberadaannya ditengah masyarakat dan negara. Kewajiban pada konteks ini mencakup hal-hal sebagai berikut:• Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Pasal 11 ayat (1) UU

No. 21 Tahun 2000);• Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai Konstitusi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000);

• Asas organisasi yang digunakan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 38 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2000);

• Setiap serikat buruh, khususnya yang baru berdiri, wajib memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk dicatat dengan melampirkan (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2000):– Daftar nama para pendiri;– Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;– Susunan dan nama pengurus.

• Tidak terlibat dalam tindak kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 38 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2000).

FUNGSI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

Tugas utama serikat buruh adalah membela dan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi kaum buruh dalam konteks hubungan industrial, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. • Adapun fungsi serikat buruh menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun

2000, setidaknya meliputi:– Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.– Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidang

ketenagakerjaan, yaitu Lembaga Kerja Sama Bipartit, Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan dan lembaga-lembaga lain yang sifatnya tripartit seperti Dewan Keselamatan Kerja, Dewan Pelatihan Kerja, dan lain sebagainya.

– Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

FUNGSI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

– Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; Fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi ini tidak hanya berlaku dalam situasi yang sifatnya lokalistik terbatas pada lingkungan pabrik atau tempat kerja, melainkan juga dalam hal berhadapan dengan kebijakan-kebijakan negara dibidang perburuhan. Dalam hal ini termasuk juga pengartikulasian tuntutan dan penyikapan terhadap situasi yang ada.

– Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

MOGOK KERJASERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

I. Tinjauan Umum Tentang Mogok KerjaII. Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan

Industri

I. Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja

1. Pengertian Mogok Kerja2. Kebebasan Berserikat dan Hak Mogok3. Klasifikasi Mogok Kerja Di Indonesia4. Mogok Kerja Sebagai Hak Dibidang Sosial-

Ekonomi dan PolitiKa. Hak Dibidang Sosial-Ekonomib. Hak Dibidang Politik

II. Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

A. Hubungan Industrial PancasilaB. Kepentingan pengusahaC. Kepentingan NegaraD. Kepentingan Buruh

I. Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja

Pengertian Mogok Kerja ; Definisi yang paling sederhana tentang mogok kerja adalah penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh kaum buruh.

I. Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja

Pengertian Mogok Kerja Menurut UU; Undang-Undang No. 25 Tahun 1997,

sebagai “tindakan yang secara kolektif menghentikan atau memperlambat jalannya pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan supaya pengusaha menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau kondisi ketenagakerjaan”.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 angka 23 ; “..mogok kerja sebagai “tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan...”.

I. Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja

• Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, edisi ke tujuh, pengertian strike (mogok) adalah: “...The act of quitting work by a body of workers for the purpose of coercing their employer to accede to some demand they have made upon him, and which he has refused....”

• Terjemahan bebasnya kurang lebih adalah ;“.... tindakan menghentikan pekerjaan secara fisik oleh buruh/pekerja dengan tujuan memaksa majikan mereka untuk menerima permintaan/tuntutan mereka yang sebelumnya ditolak olehnya (majikan).....”.

I. Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja

Pengertian Mogok Kerja Menurut ahli; Yunus Shamad ;

Sebagai tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang ditujukan terhadap pengusaha dengan tujuan menekan pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi tuntutannya atau sebagai tindakan solidaritas untuk teman sekerja lainnya.

Penyebab pemogokan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Dilihat dari tuntutannya, pemogokan dapat terjadi karena tuntutan normatif dan non-normatif;

b. Soal manajerial dan non-manajerial.Di saat skill pekerja sudah tinggi maka seringkali tuntutannya tidak hanya sebatas persoalan upah dan kesejahteraan, tetapi seringkali juga masalah manajerial, sehingga dengan demikian pemogokan dapat terjadi karena soal manajerial dan non-manajerial;

c. Pemogokan dapat dipicu oleh perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. o Yang dimaksud perselisihan hak yaitu; perselisihan yang berakar dari belum atau

tidak dipenuhinya hak-hak pekerja sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan.

o Sedangkan yang dimaksud perselisihan kepentingan adalah konflik yang berasal dari perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan peraturan perundangundangan, klausula di dalam perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan antara buruh dengan pengusaha.

Kebebasan Berserikat dan Hak Mogok

• International Labour Organization (ILO) menyatakan, the right to strike in an intrinsic corollary of the right to organize protected by Convention No. 87 (hak mogok adalah bagian tidak terpisahkan dari hak berorganisasi yang dilindungi oleh Konvensi No. 87).

• Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, yang merupakan implementasi dari ratifikasi Konvensi ILO No. 87, mengatur bahwa serikat buruh salah satu fungsinya adalah sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan.

• Artinya di sini buruh diberi kebebasan dan hak untuk membuat suatu pemogokan yang terorganisasi baik karena suatu perselisihan di dalam hubungan industrial, maupun untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, disamping itu keberadaan serikat buruh sendiri adalah sebagai alat untuk memperjuangkan serta melindungi hak-hak dan kepentingan buruh beserta keluarganya, oleh karena itu, pemberian hak mogok sebagai suatu cara yang sah untuk memperjuangkan kepentingan buruh adalah sesuatu yang esensial bagi serikat agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sesungguhnya.

Lanjutan Kebebasan Berserikat dan Hak Mogok

• The right to strike is one of essential means available to workers and their organization for the promotion and protection of their economic and social interest. These interest not only have to do with obtaining better working conditions and pursuing collective demands of an occupational nature, but also with seeking solutions to economic and social policy questions and to labor problems of any kind which are of direct concern to the workers.

Terjemahan bebas:• Hak mogok adalah salah satu yang esensial bagi buruh dan organisasinya

untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan ekonomi dan social buruh. Kepentingan-kepentingan ini bukan hanya memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja, tetapi juga termasuk kepentingan buruh menuntut perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada kondisi buruh.

Klasifikasi Mogok Kerja Di Indonesia

• Berdasarkan konsekuensinya, mogok dibagi menjadi dua ;– Mogok kerja sah,

Mogok kerja yang sah menurut hukum adalah mogok kerja yang mengusung tuntutan hak normatif dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Terhadap mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, berdasar pasal 145 UUK, pengusaha dilarang melakukan tindakan balasan kepada buruh yang melakukan mogok. Di samping itu, apabila mogok kerja dilakukan secara sah dan damai karena adanya hak-hak normatif buruh yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, buruh berhak mendapatkan upah selama melakukan aksi mogok kerja.

Klasifikasi Mogok Kerja Di Indonesia

• Mogok kerja tidak sah, yaitu mogok kerja yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik mengenai prosedur maupun mengenai alasan yang menjadi latar belakang mogok.

• Mogok kerja yang termasuk tidak sah adalah:– Bukan sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri

Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003).– Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung

jawab dibidang ketenagakerjaan (Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003).

– Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja (Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003).

Klasifikasi Mogok Kerja Di Indonesia

• Mogok kerja yang termasuk tidak sah adalah:– Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)

huruf a, b, c, dan d UU No. 13 Tahun 2003 (Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003).

– Mogok kerja yang dilakukan pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas (Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003).

• Konsekuensi hukum bagi buruh yang mogok kerja tidak sah menurut Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003, adalah dikategorikan sebagai perbuatan mangkir kerja. ; – Selama melakukan mogok, tidak mendapatkan upah. – Apabila buruh pelaku mogok kerja tidak sah setelah diberikan

2 (dua) kali pemanggilan untuk kembali bekerja berturut-turut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari secara patut dalam bentuk tertulis, tetap tidak juga kembali bekerja, maka buruh yang bersangkutan dapat dianggap mengundurkan diri.

– Sedangkan bagi pelaku mogok kerja tidak sah pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, seperti rumah sakit, maka apabila mogok kerja mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan buruh yang bersangkutan, dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.

Mogok Kerja Sebagai Hak Dibidang Sosial-Ekonomi dan PolitiK

a. Hak Dibidang Sosial-EkonomiHak mogok kerja yang dipunyai buruh ditujukan sebagai alat untuk mengimbangi kekuatan pengusaha yang secara struktural lebih kuat dibanding buruh. Dan, hal tersebut hanya dapat dihadapi oleh buruh melalui kekuatan kolektif dan adanya kebebasan melaksanakan mogok kerja untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya dari dominasi kepentingan modal.

b. Hak Dibidang Politik• UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

• UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

• Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Mogok bukan hanya untuk memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja, tetapi juga termasuk kepentingan buruh menuntut perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada kondisi buruh

• Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik sebuah logika bahwa hak mogok yang dipunyai oleh buruh tidak hanya digunakan untuk memperkuat posisi tawar dalam berhadapan dengan kepentingan pengusaha (majikan) akan tetapi juga dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan kepada pemerintah

Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

A. Hubungan Industrial Pancasila• Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila di

dasari tiga prinsip yang menjadi kerangka dalam implementasinya. Ketiga prinsip tersebut adalah:– Prinsip rumongso handarbeni, yaitu prinsip merasa ikut

memiliki (partner in profit and partner in production);– Prinsip melu harungkebi, yaitu prinsip bahwa buruh

mempunyai tanggung jawab bersama dengan pengusaha untuk mempertahankan dan memajukan produksi; dan

– Prinsip prinsip sarira hangroso wani, yaitu prinsip keberanian untuk mawas diri.

Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

B. Kepentingan pengusaha• Meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi yang

dilakoninya dan dengan kegiatan produksi yang efisien, kegiatan produksi yang efisien, mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut: – Adil (Internally Equitable)

Artinya seorang pegawai dibagian tertentu dibayar relatif sama dengan pegawai departemen lainnya jika mereka melakukan pekerjaan yang setara meskipun dengan latar belakang profesi yang berbeda;

– Bersaing (Externally Competitive)Sistem pengupahan suatu perusahaan seyogyanya juga memperhatikan perusahaan-perusahaan lainnya terutama saingannya, agar supaya tidak ketinggalan.

– Sederhana (Administratively Efficient)Suatu sistem pengupahan seyogyanya bersifat sederhana sehingga mudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengelola pengupahan;

Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

– Terjangkau (Affordable)Perusahaan dalam menyusun sistem pengupahannya haruslah mempertimbangkan kemampuannya. Suatu sistem pengupahan yang bagus tetapi tidak terjangkau oleh perusahaan akan menjadi bumerang.

– Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan (Defensible)Di negara manapun juga pemerintah selalu ikut campur dalam masalah pengupahan ini dengan mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah.

– Di mengerti oleh Karyawan (Explainable)Suatu sistem pengupahan yang baik haruslah mudah dijelaskan agar supaya bisa dimengerti dan di terima oleh pegawai.

– Menunjang Keberhasilan Perusahaan (Goal Oriented)Suatu sistem pengupahan haruslah pararel dengan strategi perusahaan sehingga merupakan faktor pembantu atau penunjang bagi perusahaan untuk mencapai objektifnya.

II. Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

C. Kepentingan Negara– Program industrialisasi nasional dengan

mengandalkan adanya operasi modal asing di dalam wilayahnya. (investasi)

– Menjaga kondisi ekonomi makro agar tetap kondusif dan menarik bagi penanaman investasi.

– Mempercepat transfer teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing di pasar global

– Menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya

II. Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

D. Kepentingan Buruh– Memperoleh upah yang layak demi kemanusiaan

dan berkeadilan;– Peningkatan kesejahteraan bagi buruh dan

keluarganya;– Pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjalani

hidup secara layak menurut ukuran kemanusiaan;

II. Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

Menurut Eggi Sudjana kebutuhan dasar disebutkan diatas terdiri dari empat kebutuhan, yaitu:

– Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air,udara, bahan baker, dan lain-lainnya;

– Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas/produktivitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar, dan lain-lainnya;

– Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah, air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja, dan berpenghasilan layak;

– Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial dan peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

II. Berbagai Kepentingan Dalam Hubungan Industri

• Dalam konteks upah, jumlah upah yang diterima buruh setidaknya, menurut Mochtar Pakpahan, harus memadai untuk memenuhi : – sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan;– biaya cuti tahunan; dan– biaya pendidikan anak pekerja/buruh sampai ke jenjang

perguruan tinggi.

• Bagi buruh, kebijakan negara yang menerapkan upah murah sebagai keunggulan komparatif untuk menarik investasi sudah tidak relevan lagi.

Kesimpulan

1. Hukum perburuhan yang berlaku sekarang bukanlah hasil pertarungan kepentingan dan kompromi masing-masing pihak yang seimbang posisi tawarnya, melainkan produk kekuasaan dari segelintir orang yang kebetulan mempunyai modal;

2. Hukum perburuhan dirancang agar dapat mendukung modal yang beroperasi di Indonesia, baik modal dalam negeri maupun terutama modal asing, supaya tetap dapat bersaing dalam pasar global, tentunya selain untuk menjaga agar modal yang beroperasi tetap mau tinggal di Indonesia.

3. Kebijakan memberikan perlindungan terhadap buruh di dalam hukum perburuhan, merupakankebijakan yang sifatnya mengambang, bahkan cenderung lebih berpihak kepada modal.

PENUTUP