7/26/2019 ASAS Mining Law

1/3

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN

DI INDONESIA

I. Defenisi Hukum Pertambanan:

" Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam

pengelolaan bahan galian (bahan tambang) dan mengatur hubungan hukum

antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan

pemanfaatan bahan galian ".

II. Kai!a" Hukum Pertambanan

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu

Kaidah ukum !ertambangan ertulis dan Kaidah ukum !ertambangan yang

idak ertulis. ukum pertambangan yang tertulis merupakan kaidah hukum

yang terdapat di dalam peraturan perundang#undangan, traktat dan

yurisprudensi. $edang hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan

ketentuan#ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

%entuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam

masyarakat setempat.

III. Asas Hukum Pertambanan

&sas#asas hukum pertambangan tidak ditemukan secara eksplisit di

dalam 'ndang#undang omor tahun *+ tentang Ketentuan#ketentuan

!okok !ertambangan. amun jika kita mengkaji secara mendalam dari berbagai

substansi pasal demi pasal didalamnya maupun yang tercantum dalam

penjelasannya, maka kita dapat mengindentifikasi asas#asas hukum

pertambangan dalam '' o. - *+. &sas#asas itu meliputi :

. Asas Manfaat : erupakan asas dimana di dalam pengusahaan bahan

galian dapat dimanfaatkan sebesar#besarnya kemakmuran rakyat /ndonesia.

1

7/26/2019 ASAS Mining Law

2/3

2. Asas Penusa"aan: $uatu asas dimana di dalam penyelenggaraan usaha

pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum

pertambangan /ndonesia dapat diusahakan secara optimal.

0. Asas Kese#arasan: &sas yang mengandung keselarasan antara ketentuan

undang#undang pokok pertambangan dengan cita#cita dasar negara 1epublik

/ndonesia.

. Asas Partisi$atif %&sas yang menyatakan bahwa pihak swasta maupun

perorangan diberi hak untuk mengelola dan mengusahakan bahan galian

yang terkandung di wilayah 1epublik /ndonesia.

3. Asas Mus&a'ara" !an Mufakat: &sas yang mengatur dimana pemegang

kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus

membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya

ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati oleh kedua belah

pihak.

/

I(. Sumber-sumber Hukum Pertambanan

!ada dasarnya sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi

dua macam 4aitu : Sumber "ukum materii# dan Sumber "ukum f)rma#.

$umber hukum materil adalah tempat dimana materi hokum itu diambil.

$umber hukum materiil ini merupakan faktor yamg membantu pembentukan

hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi,

tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,

perkembangan internasional dan keadaan geografis.

$umber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum./ni berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum

formal itu berlaku. $umber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal

adalah :

'ndang#'ndang

!erjanjian &ntar egara

4urisprudensi

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat (tidak tertulis)

2

7/26/2019 ASAS Mining Law

3/3

&dapun yamg menjadi sumber hukum pertambangan di /ndonesia yang

tertulis

adalah :

. In!is*"e Mi+n ,et IM,, yang diundangkan pada tahun 5** merupakan

hukum pertambangan peninggalan kolonial india %elanda, yang mengatur

mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.

!eraturan pelaksanaan dari /6 adalah berupa ijnordonantie, yang

diberlakukan mulai ei *7. ijnordonantie mengatur masalah

keselamatan kerja. ijnordonantie *7 kemudian diganti menjadi

ijnordonantie *07, berlaku 8uli *07 yang tidak lagi mengatur

pengawasan keselamatan kerjapertambangan tetapi diatur sendiri dalam inj

!olitie 1eglemen ($tb. *07 omor 0) yang mengatur pengawasan

keselamatan kerja pertambangan yang hingga kini masih berlaku.

2. Un!an-Un!an N)m)r / Ta"un 0123 tentang !eraturan 9asar !okok#

!okok &graria. 9imana hubungan '' o. 3 - *+7 dengan pertambangan

sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk

kepentingan pembangunan dalam bidang pertambangan.

0. Un!an-Un!an N)m)r 00 Ta"un 0124 tentang Ketentuan#Ketentuan

!okok !ertambangan, yang ditetapkan pada 2 9esember *+.

. Un!an-Un!an Dasar 015/6 UUD 015/ $angat erat kaitannya dengan

pertambangan terutama dalam !asal 00 ayat 0 " %umi, air dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya dkuasai oleh negara dan digunakan

sebesar#besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 9alam hal ini adalah untuk

seluruh rakyat /ndonesia.3. Un!an-Un!an N)m)r 77 ta"un 7330 tentang inyak dan as %umi,

'ndang#undang ini ditetapkan pada 20 o;ember 277.

3