9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada

tahun 1980 (Jogiyanto, 2007). Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar

bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan

segala informasi yang tersedia. Dalam teori ini, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto

(2007) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu

perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut,

Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007) mengemukakan bahwa niat melakukan atau

tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni

perilaku yang berhubungan dengan sikap (attitude towards behavior) dan perilaku

yang berhubungan norma subjektif (subjective norms). Dalam upaya

mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen (2005) melengkapi teori ini

dengan keyakinan (beliefs). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan

terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan norma subjektif berasal dari

keyakinan normatif (normative beliefs). Secara skematik, teori dapat digambarkan

dalam Gambar 2.1.

10

Gambar 2.1. Konsep Theory Of Planned Behavior

Sumber : Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007)

Model teoritik dari Teori Planned Behavior (perilaku yang direncanakan)

mengandung berbagai variabel yaitu:

1) Latar belakang (background factors). Faktor latar belakang pada dasarnya

adalah sifat yang hadir di dalam diri seseorang. Dalam kategori ini Ajzen

(2005) dalam Jogiyanto (2007), memasukkan tiga faktor latar belakang yakni

personal, sosial, dan informasi.

2) Keyakinan perilaku (behavioral belief). Hal-hal yang diyakini oleh individu

mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku

atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku,

dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut.

3) Keyakinan normatif (normative beliefs). Variabel ini berkaitan langsung

dengan pengaruh lingkungan. Menurut Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007),

faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi

kehidupan individu (significant others) dapat mempengaruhi keputusan

individu.

11

4) Norma subjektif (subjective norm) yakni sejauh mana seseorang memiliki

motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan

dilakukannya (Normative Belief). Kalau individu merasa itu adalah hak

pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan

oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang

tentang perilaku yang akan dilakukannya.

5) Keyakinan dari dalam diri individu yang dapat ditentukan oleh ketersediaan

waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk

melaksanakannya, memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan

yang menghambat pelaksanaan perilaku, pengetahuan, ketrampilan, dan

pengalaman.

6) Persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (perceived behavioral control)

yakni kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak

melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu

memiliki sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauh mana kalau dia

memilih untuk melakukan perilaku tertentu itu dia mendapat dukungan dari

orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Menurut Theory of Planned Behavior, seseorang dapat bertindak

berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap

perilakunya (Ajzen, 2005 dalam Jogiyanto, 2007). Teori ini tidak hanya

menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada

keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu

12

tersebut atau suatu tingkah laku tidak hanya bergantung pada atensi seseorang,

melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu,

misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku

tersebut (Ajzen, 2005 dalam Jogiyanto, 2007).

2.2. Teori Kepatuhan (Complience Theory)

Menurut Talcot Parsons dalam Ardani (2010), kepatuhan terhadap suatu

sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan

baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun

terselubung dalam keadaan kronis. Menurut Bierstedt dalam Ardani (2010), dasar-

dasar kepatuhan adalah :

1) Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah

karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik

agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana

halnya dengan unsur-unsur kebudayan lainnya, dan semula menerimanya secara

tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal,

mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2) Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan

menjadi suatu kebiasan untuk mematuhi kedah-kaedah yang berlaku. Memang

pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang

seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka

13

lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila

manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara

yang sama.

3) Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan

teratur,tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan

teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang

kepantasan dan keteraturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman

atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan

demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah

karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia

hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

4) Group Identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena

kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan

kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya

bukan bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-

kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan

kelompoknya tadi. Menurut Merton dalam Ardani (2010), seseorang kadang-

kadang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengadakan

identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

14

Di samping teori-teori tersebut, ada juga teori dalam sosiologi yang

memberikan jawaban terhadap pertanyaan “mengapa orang itu mematuhi hukum”

yang disampaikan oleh Schuyt dalam Ardani (2010) yaitu:

1) Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (Teori Paksaan).

2) Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para

anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan untuk mereka (Teori

Persetujuan).

Adanya sanksi menurut Sudarto dalam Ardani (2010) adalah agar norma

hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat

negatip bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi juga bisa bersifat

positip bagi yang mentaatinya.

2.3. Teori Persepsi

Robbins (2006) menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang digunakan

individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka

memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang

dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. Menurut

Daviddof (1976) dalam Robbins (2006), persepsi adalah suatu proses yang dilalui

oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan

dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu. Atkinson

dan Hilgard (2003) dalam Robbins (2006) mengemukakan bahwa persepsi adalah

proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam

lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap

15

stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke

dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses

yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

Menurut Walgito (2004), proses terjadinya persepsi tergantung dari

pengalaman masa lalu dan pendidikan yang diperoleh individu. Proses

pembentukan persepsi dijelaskan oleh Atkinson dan Hilgard (2003) dalam

Robbins (2006) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan

adanya stimulus. Setelah mendapat stimulus, pada tahap selanjutnya terjadi

seleksi yang berinteraksi dengan interpretation, begitu juga berinteraksi dengan

closure. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka

akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap

penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan

disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan

interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna

terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.

Persepsi positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di

dalam alam pikiran bawah sadar manusia. File itu akan segera muncul ketika ada

stimulus yang memicunya atau ada kejadian yang membukanya. Persepsi

merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi

di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Menurut Sunaryo (2004: 98), syarat-syarat terjadinya persepsi adalah:

1) Adanya objek yang dipersepsi.

16

2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan

dalam mengadakan persepsi.

3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.

4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Menurut Notoatmodjo (2007), ada banyak faktor yang akan menyebabkan

stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut dibagi

menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor

eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal

adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut.

1) Faktor eksternal yakni:

(1) Kontras berupa warna, ukuran, bentuk atau gerakan.

(2) Perubahan intensitas suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau

cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian

seseorang.

(3) Pengulangan (repetition). Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya

stimulus tersebut tidak termasuk dalam rentang perhatian kita, maka akan

mendapat perhatian kita.

(4) Sesuatu yang baru (novelty). Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik

perhatian kita daripada sesuatu yang telah kita ketahui.

(5) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak.

17

2) Faktor internal yakni:

(1) Pengalaman atau pengetahuan.

(2) Harapan (expectation).

(3) Kebutuhan.

(4) Motivasi.

(5) Emosi.

(6) Budaya.

Menurut Sunaryo (2004), proses terbentuknya persepsi terdiri dari tiga

tahapan yakni:

1) Proses Fisik

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu objek

yang menimbulkan stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungan dan

mengenai alat indra atau reseptor.

2) Proses Fisiologis

Dalam proses fisiologis, alat indra yang menerima stimulus mengirimkanya

ke otak untuk didaftarkan sebagai sebuah informasi.

3) Proses Psikologis

Proses psikologis adalah proses yang terjadi dalam otak sehingga individu

menyadari keberadaan stimulus tersebut.

18

2.4. Pajak

2.4.1. Pengertian pajak

Mardiasmo (2011:1) menuliskan pengertian pajak yakni iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari dua definisi tesebut, terdapat persamaan prinsip mengenai pajak

dalam hal unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

2) Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung.

3) Dapat dipaksakan.

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

2.4.2. Fungsi pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi

(Mardiasmo, 2011:1) yaitu :

19

1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah,

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau

melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.4.3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem

(Mardiasmo, 2011: 7) yaitu sebagai berikut :

1) Official Assessment system yakni suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

terutang.

3) With Holding System yakni suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak.

2.4.4. Pajak daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 tahun 2012

tentang Pajak Hotel, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

20

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak hotel. Menurut ketentuan Pasal 1

angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2012, pajak

hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel yangmana dalam

Pasal 1 angka 7, dituliskan definisi hotel yakni fasilitas penyedia jasa penginapan/

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari sepuluh.

2.4.5. Wajib pajak

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. orang pribadi

merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia

ataupun di luar Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak

Hotel mengatur bahwa definisi wajib pajak hotel yakni orang pribadi atau badan,

meliputi pembayaran pajak hotel, pemotongan pajak hotel, dan pemungutan pajak

21

hotel, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1. Definisi kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu,

yang di dalamnya terdapat kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat

perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan (McMahon, 2001).

Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok

dan organisasi (Gibson dkk. dalam Nurina, 2010). Motivasi yang dimiliki

seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun

eksternal (Wenzel, 2005). Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau

tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku

(Gibson dkk. dalam Nurina, 2010). Salman dan Farid (2008) menuliskan bahwa

kepatuhan wajib pajak adalah perbuatan atau perilaku wajib pajak dalam pajak

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkatan sejauh mana wajib pajak mengikuti

undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak terutang

(Nihayah dalam Nurina, 2010).

Pengertian kepatuhan menurut Rahayu (2010:138) adalah suatu keadaan

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan tersebut dijabarkan

dalam bentuk:

22

1) Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni

2003 menjelaskan bahwa wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh

bila memenuhi kriteria:

1) Kriteria Umum

(1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua

tahun terakhir.

(2) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari

tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut.

(3) SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin a dan

b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-

masa pajak berikutnya.

(4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan

tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan

untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

(5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan.

23

2) Kriteria Khusus

(1) Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam dua tahun

terakhir, harus menyelenggarakan pembukuan.

(2) Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit, Laporan keuangan

tersebut diaudit oleh akuntan fiskal atau badan pengawasan keuangan dan

mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel juga

menyatakan secara tersirat beberapa kewajiban wajib pajak daerah yang harus

dilaksanakan yang sebagai bentuk dari kepatuhan wajib pajak yakni:

1) Membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Pasal 11 Ayat

(2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012).

2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya (Pasal 11 Ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012).

3) Setiap Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Bupati selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampirkan

keterangan dan/atau dokumen pendukungnya (Pasal 11 Ayat (2) Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2012).

2.5.2. Jenis kepatuhan wajib pajak

Menurut Rahayu (2010:110), jenis kepatuhan adalah:

24

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban

secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan

yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga

dapat meliputi kepatuhan formal.

2.6. Sanksi Pajak

2.6.1. Pengertian sanksi pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang

yang melanggar peraturan (Jung, 1999). Sanksi diperlukan agar peraturan atau

undang-undang tidak dilanggar (Sanders, 2008). Agar peraturan perpajakan

dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Nazmel,

2010). Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2009:57) adalah jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ronald dkk., 2005)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Zain (2007:35) yaitu sesungguhnya

tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam

hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban

perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh

untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah

25

berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan

dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6.2. Macam-macam sanksi pajak

Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu

sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo, 2009:57). Sanksi pidana

merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegah atau benteng hukum

yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi

administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khsususnya yang

berupa bunga dan kenaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

terdapat tiga macam sanksi pidana yaitu:

1) Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang

bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak

pidana yang bersifat pelanggaran

3) Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi

administrasi yaitu:

1) Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran

yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak.

2) Bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran

yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

26

3) Kenaikan merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus

dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam

ketentuan material.

2.7. Kecerdasan Emosional

2.7.1. Pengertian kecerdasan emosional

Kennedy (2013:3) menuliskan bahwa istilah kecerdasan emosional

pertama kali di lontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari

Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire Amerika

untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang penting bagi keberhasilan

seseorang. Salovey dan Mayer (1990) dalam Daud (2012) menyebutkan kualitas-

kualitas emosional antara lain empati (kepedulian), mengungkapkan dan

memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan

menyesuaikan diri, bisa memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan,

kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Menurut Salovey dan Mayer

(1990) dalam Trisnawati dan Suryaningrum (2003), kecerdasan emosional

merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan

perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan

mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan

emosi dan intelektual.

Salovey dan Mayer (1990) dalam Mulyani (2008) menyatakan bahwa

kecerdasan emosional (Emotional intelligence) adalah penggunaan emosi secara

cerdas, dengan maksud membuat emosi tersebut bermanfaat dengan

27

menggunakannya sebagai pemandu perilaku dan pemikiran kita sedemikian rupa

sehingga hasil kita meningkat. Kecerdasan emosional di gunakan untuk

kepentingan interpersonal (membantu diri kita sendiri) dan juga interpersonal

(membantu orang lain). Menurut Goleman (2015), kecerdasan emosional adalah

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri

sendiri dan dalam hubungan orang lain.

2.7.2. Faktor-faktor kecerdasan emosional

Menurut Goleman (2015) terdapat lima dimensi atau komponen kecerdasan

emosional yaitu:

1) Kesadaran emosi.

Kesadaran emosi merupakan kemampuan untuk mengenali emosi pada waktu

emosi itu terjadi. Kesadaran emosi berarti waspada terhadap suasana hati atau

pikiran tentang suasana hati atau tidak hanyut dalam emosi. Orang yang dapat

mengenali emosi atau kesadaran diri terhadap emosi, tidak buta terhadap emosi-

emosinya sendiri, termasuk dapat memberikan label setiap emosi yang dirasakan

secara tepat. Mengenali emosi atau kesadaran diri terhadap emosi ini merupakan

dasar kecerdasan emosi

2) Pengendalian emosi.

Seseorang yang dapat mengendalikan diri mereka dapat mengelola dan

mengekspresikan emosi yang ditandai dengan adanya :

(1) Dapat menangani emosi, sehingga emosi dapat diekspresikan dengan tepat.

28

(2) Mempunyai toleransi terhadap frustrasi.

(3) Menangani ketegangan jiwa dengan lebih baik.

3) Motivasi diri

Menata emosi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan motivasi diri

dan untuk berkreasi. Orang yang mampu mengendalikan emosi merupakan

landasan keberhasilan dalam segala bidang. Orang yang mempunyai motivasi diri

cenderung lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan.

Menurut Goleman (2015), ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi diri serta

dapat memanfaatkan emosi secara produktif adalah sebagai berikut:

(1) Ketekunan dalam usaha mencapai tujuan.

(2) Kemampuan untuk menguasai diri

(3) Bertanggung-jawab

(4) Dapat membuat rencana-rencana inovatif-kreatif ke depan dan mampu

menyesuaikan diri, mampu menunda pemenuhan kebutuhan sesaat untuk

tujuan yang lebih besar, lebih agung dan lebih menguntungkan.

4) Empati (mengenali emosi orang lain).

Orang yang empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang

tersembunyi yang mengisyaratkan hal-hal yang dibutuhkan atau dikehendaki

orang lain. Goleman (2015) menuliskan ciri-ciri orang yang memiliki empati

adalah sebagai berikut:

(1) Mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang

mengisyaratkan kebutuhan orang lain.

29

(2) Mampu menerima sudut pandang atau pendapat orang lain.

(3) Peka terhadap perasaan orang lain.

(4) Mampu mendengarkan orang lain.

Scheler dalam Melandy&Aziza (2006) mengatakan bahwa empati adalah

merasakan perasaan orang lain, tanpa melakukan penilaian terhadap orang lain.

5) Membina hubungan antar manusia (pergaulan).

Orang yang mampu melakukan hubungan sosial merupakan orang yang cerdas

emosi. Orang yang cerdas emosi akan mampu menjalin hubungan dengan orang

lain, mereka dapat menikmati persahabatan dengan tulus. Ketulusan memerlukan

kesadaran diri dan ungkapan emosional sehingga pada saat berbicara dengan

seseorang, kita dapat mengungkapkan perasaan-perasaan secara terbuka termasuk

gangguan-gangguan apapun yang merintangi kemampuan seseorang untuk

mengungkapkan perasaan secara terbuka. Dalam melakukan hubungan sosial, hal

pertama yang perlu dilakukan adalah membina rasa saling percaya satu sama lain.

Menurut Gohen dalam Melandy dan Aziza (2006), orang yang memberi

kepercayaan pada orang lain maka dia akan dipercaya orang lain. Apabila

seseorang menunjukkan kepercayaan pada orang lain dan bersikap jujur, maka

orang lain akan lebih terbuka dan percaya dengan kita.