tnsbktur IV I PEMIMPIN REDAKSI Ir. Dwianto C. Subandrio, M Sc. REDAKSI PELAKSANA

Ir. Rosihan tndrawanto, MM. Ir. Poemama Gandhi Nz. MM.

It. Khaerui Anwar, ~ h . , tr. Job PulCvono,

tr. Harnbali RA, MM. SEKRETARIP- --- -

I Herman Jos

I Maya Ambind Ir. H e m e

Desi lntan Am

PENGAh IA.K UAKI K~VAKSI BULETIN

PENGAWASAN Ada hal-ha1 yaw sam sekali tidak te sebelumnya datam pernbuatan edis i 02 Maka, y a y seharusnya 'sudah dap-•

PELINDUNG awal Oktober 2006, lbaru s mi r InspeMur Jenderal Departemen akhir Desember. Kesib

n Kehutartan masing yang susu' PENANGGUNGJAWAB mmperlambat penyelr Se kretaris iwp3ktorat Jendenl kesala han teknis yang

Departernen Kehutanan peyedarannya. Hi '

DEWAN PEMBINA : jarak antara a lnspektur I begi3 lnspektur II lnswktur Ill ke'i me

rencapaian yang sckedar berangan-angan dan tid

W L m N PENGAWASAN. Dhrbitkmn deh Inspeldorat Jenderal Deprtemen Kehhnan dengan tujuan set&

media komunikasl dan penyebaduasan berbagai inlormsl dl antara para auditor, p r a m , petmrhati, dan berbagai pihakyargterkaitdalarn upap pangawagan dan psmbinaan.

Psnduw dun pndungun p n g d ik rnubbn drlrrn $Illen ini. bubn m u p ~ ~ h n gendapal Qn panda- yaw mewaltili Inspeltwrat ?enderal bprtemen Kehutanan.

DASTAR IS,

Pengantar dari Red - si Surd Pembaca

,Adi I

4NGKAIPRADUGA Bagaimma mentaknainya dalam Audit

Oleh: Ir. syaflml-, M.Sc Go 'G.O.N.Ea Satu Langkah Awal Berani Untuk Ttdak Korupsi

m:Ir.aock'WahyuK,M.M ' - Pmgendalian Atas Mutu Laporan Audit 11

~ : k ~ ~ , M M Re& (Sosialiisi dan EWusi ) 13

:Ir. Doc# WgAyu 6 W. &nWHuda,A.llQd, Xnjauan S i m Akuntansi Pemerintah 16

C W e h : ~ L N k ~ B u c # , MM Sekilas Pandang Tentang Audi *

0 l e h : h Tiihgyatm r l 4 w Benta Dalam Gamhar . ,: -? . -* : " :d -> 22

Cerdig Buwas , + 5, ,::: >:+ ,?<' , $ + I' I > <

25 A* l .

P?& ;L4t-- Me-pa Wisata Atam Kurang Dimhati? .E.: 30 -.,<: <;: ~ * ~ . + " l : ,< A Contoh b u s di Taman N..ionaI Kutai

:T + 5p2: L L iTq ;:y ~ 7 ' ofeA:Ir .Dwfandac~, 'L?.Sc .~~".j : , --, L.

&&:Q +:ky: g&hnvikapi Pelaksanaan I I Ieg~I~bg~ng ;$+ L;+;:;;;,; :;;; 34 CWeh:h.Binrar-

?*.,A ,.;$ T*;5?t <> ,,>> Ir. WlalfutAnwar, MM

Ktiteria Tulisan Untuk Buletin Pengawasar 40 ttjen Dalam Berita 41 Pojok 42 Kuesioner 44

Credit Title :

Lay out design : Ardyanto Mugroho S.Hut dan Dian Nugraha S.Hut Photo sarnpul depan, sampul belakang, halaman depan dalam: Koleksi BTN Teluk Cenderawasih b

5*

' Farah Inspektorat Jenderal Dsphut.

Audit terhadap Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GRNH L) harus dilaksanakan secara bersinergi antara lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan {BPKP). Untuk i tu telah diterhtkan Kepcrtusan Bersama Inspektur Jenderal Departernen Kehutanan dan Deputi lnstansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP Nomor SKB.441111-Sek12006, KEP 81 7/D1102/2006 tanggal 1 September 2006. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut disampaikan bahwa sinergi kegiatan audit GNRH L meliputi seluruh tahapan audit, mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring tindak {anjut hasil audit.

Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/ 1355#M.PAN/ 5/2006 Tanggal 31 Mei 2006, Menteri Kehutanan menerbitka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-1112006 tentang Perubahan Ata Peraturan Menteri Kehutanan Nornor I? 1 31Menhut- 11/2005 tentang Organisasi dan Tat Kerja Departemen Kehutanan. Dalam peraturan tersebut, terdapat unit Eselon II bar di lnspektorat Jenderal, yaitu Inspektorat Khusus. Organisasi dan tata kerj . a ?&.n Inspektorat Khusus diatur dengan Peraturan lnspektur Jendera! Departerne - * h h Kehutanan Homor P.501111.4/2006 tanggal 4 Nopember 2006. Tugas dari lnspektorat Khusus adalah melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis, dan mengevatuasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek- praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran adrninistrasi, rnenindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasar instruksi khusus Menteri , dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 58lMenhut-1112006 tenrang Rencana Strategis KementerianILembaga (Renstra-Kt) Departemen Kehutanan 2005-2009 memefintahkan Eselon I dan I1 untuk menjabarkan Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (penyeinpumaan) ke dalam Renstra Unit Kerja masing-masing, tuna menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud, inspektur Jenderal Departemen Kehutanan telah menerbitkan Peraturan lnspektur Jenderal Nomor P. 51.1 /I ll-Sek. 1 /ZOO6 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan). Selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan dalarn penyusunan Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah lingkup lnspektorat Jenderal. & ?"

P R A S A N G N A / P R A D U 6 A

penulis pada waktu terliba t dalam "diskud Pr mfl&a. karen~ 5eb~S'ja~ ~rason3ka itu 5 keci I" dengan staf calm audi tan, pada saat -' ' '""(Surat A[- HuJurat aYat 12). Dalam

I * , rnelakukan audit pendahuluan ai P r M n ~ j , ~ 'h%irt b a y a t Illlam Tirmidzi dari Abu Maiuku Utara tahyh zm. Msebut "d&kusi Hurairah RA, Rasulullah SAW menegaskan,

.<

%* kecil" k4kr$ teR&b" i idak "Tokutbh kaiian berprorolglo, karma

sponun, jauh. dar4' suasana f o r m dan +

-A hanp rnelibatkagbeberaPa orins. Namun, pr subrtanri perbiii&nan cuhp ~ n a r i k . b

Betapa t idally ' p & ~ 3 h ~ a h & * 2 r yan'g rb,e didiskusikan cukup .prinsip, yakn' ' the mengenai prarangka/praduga darl

I

menay+rari kesaluban orang lain dalam hubungannya dengan profesi penuiis

, . sebagai auditor di satu pi hak dan keyakinan Dalam ungkapan sehari-hari, baik \ (agama) yang melarang melakukan ha! dalam perspekt i f hukurn ataupun

yang dernikian itu di pi hak lain. perspektif bahasa (etimologi) kata prasangka dapat ki ta temui dalam bermacam-macam bentuk. Beberapa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, prasangkaipraduga adalah dugaan yang kurang baik mengenai sesuatu yang b e l u m d i k e t a h u i s e n d i r i kebenarannya; atau anggapan yang keras dan kurang tajam mengenai sesuatu, biasanya bersifat pradini, merusak, dan rnemihak serta mendorong ke arah tindakan yang ceroboh. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam Kamus Urnurn Bahasa Indonesia, prasangka adalah pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendi ri.

Sementara itu, referensi dalam Al- Qur'an maupun Hadist, antara lain.

bentuk ungkapan adalah di antaranya sebagai : hipotesis, dugaan, praduga tak bersalah, patut diduga. - Misal, ada hipotesis yang mengatakan, "Ciri-ciri orang yang sering melakukan kecurangan (fraud) adalah mereka yang sering bekerja sendiri, jarang mengambil cuti dan mudah marah". Sebagai hipotesis, -- sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk rnengutarakan pendapat rneskipun kebenarannya belum dibuktikan, -- hat tersebut harus diteliti benar tidaknya. Kita juga dapat mernbaca dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa satah satu asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan A

harkat dan martabat rnanusia adalah asas J G E F I praduga tak bersalah. Yakni setiap orang yang disangka (tersangka) wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP juga menyebutkan, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya a tau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku (tindak pidana).

Dari beberapa contoh ungkapan keseharian sebagaimana uraian d i atas, prasangkal praduga bersifat ambigu, karena dengan berprasangka kita berarti (mendekati) dusta, tetapi prasangkal praduga juga diperlukan sebagai entry point untuk mencari atau untuk membuktikan kebenaran, keadilan dan membuktikan prasangkal praduga dan hipotesis i tu sendiri.

Sementara itu, menurut Ary Ginanjar dalam bukunya "Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual" mengatakan, prasangka mempunyai dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Lebih jauh Ary Ginanjar menjelaskan bahwa prasangka positif akan mendorong dan melahirkan kondisi / tindakan untuk saling percaya, saling mendukung, sikap yang terbuka dan kooperatif. Sebaliknya, dengan prasangka

Non l(o.cperatlf

Pada ta ta ran p r a k t i k aud i t operasional, kosakata prasangka/praduga lebi h sering digunakan daiarn rnengungkap Tentative Audit Objective (TAO) btau tujuan audit sementara. Dalam audit operasional, misalnya terhadap kegiatan ,, <+ ' ,

pengadaan barangljasa pada suatu unit. i.:; kerja, misalnya, dapat disusun suatu TAO c .

* -

sebagai berikut. I) Rencana yang disusun . -

negatif akan terjadi salin? menahan Pengawasan bukan mencar1 kesalahan informasi penting, bersikap defensif, tidak Dalam buku Petun j uk Pelaksanaan

membantur dan kernamwan terbaik Pen yebarluasan Pengertian da n Keradaran mereka tidak muncul. Sikap demikian ini, Pengawaran (1996),

akan pihak yang dircbutkan bahwa dalam perrpekrif bersang kutan. agama, pengawasan adalah sama tuanya

dengan usia penciptaan manusia. Manusia d a l a m k o d r a t n y a m e m p u n y a i

tidak realistis dan biasanya berlebihan . serta jauh dari kebutuhan sebenarnya, baik dari aspek biaya, volume, kualitas dart bahan; 2) Penyusunan spesifikasi teknis dan kr i te r ianya diarahkan untuk memperbesar peluang suatu produk dan penyedia tertentu untuk memenangkan lelang. Contoh lain, rnisalnya TAO dalam kegiatan Gerhan: pengadaan bibit MPTS tidak bersertifikat, tetapi dibayar sebagai bibit bersertifi kat.

penyirnpangan kesalahan /

untuk menjadi Sehi ngga, banyak ayat-ayf Al-Quran &ma jelas menyatakan, ba a Allah SW

8' smantiasa mengawasi d a ~ - m$nget*ui F

perbuatan-perbuatan tmmbawa. M i s a l u

qeringatan. ~ e b ~ : s e j a t i n y a - - jika kesalaha penyimpangan itu memang

- N i d&erfad?,, 351 diawarildidudit ataupun ,tida,h% $krirtensi ruatu kesalahan /

n, prasangka/praduga ini m

komendasi dan b atan. Dalam pengertian

2 4 Oleh karena i t u , hakekat ' rnernaknainya.& 4 pengawasan menurut pandangan agama , v ' : .

4 merupakan langkah awal untuk sating & mengingatkan dan sekaligus sebagai

*) Auditor Ahli Madya pada lnspektorat 5 ;, pecngejawantahan dad kewajiban untuk 7 Y .

* . ;, i -. berbuat baik dan mencegah perbuatan L- Jenderal Departemen Kehutanan .< * g, .' ,.,+"4 '", 'T

terlarang. Oleh karena itu puta, audit -- ,,, 3

sebagai salah bentuk pengawasan - - bukan untuk mencari-cari kessllahan, melainkan

Oleh: Ir. Dody Wahyu K, MM*

WNE TRANSACTDN [CORRUPTION]

ACTOR : VlCrtM

OPPMlTUNlTY

GREED EXPOSURE

Go-"G,O.N. E" apa maksudnya ? "G.O. N-E". tersebut bertemu dalam satu

Munculnya gagasan untuk menuiis titik (kondusif ) maka kecurangan yang

artikel dengan judut Go- "G.O.N.E." mengarah kepada tindak pidana korupsj

setelah penulis membaca bu ku strategi akan terjadi . pemberantasan korupsi nasional (BPKP, 1999). . Penggunaan "phrase in English" tersebut dengan pertim bangan setain sulit dicari kan padan katanya, frase tersebut mudah diingat dan enak diucapkan untuk slogan atau yel-yel. Slogan Go-G .O. N. E. mengandung makna Go (away) artinya "enyahtah ! " (dengan intonasi tidak suka) selanjutnya disebut "go" saja, sedangkan Analisis faktor ~~G,o,N,E, " G .O.N.E. adalah teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne (BPKP, 1999) tentang "Greeds" berkaitan aeng adanya

suatu kondisi yang dapat mengaki batkan perilaku serakah yang secara potensiai

ter jadinya atau t idak te r jad inya ada dalam diri setiap orang, faktor

kecurangan yang rnenjurus kepada ti ndak keserakahan inilah penyebab utama

pidana korupsi. t e r j a d i n y a t i n d a k kecu rangan . Mengenyahkan penyebab dari greeds yang

"GOO-N.E. theory'' sebenarn~a palingrnudahadalah pada l w e i individu sangat sederhana dan mudah difahami. karena kits &pat memerang1 sendiri "6.O.N.E." terdiri darl faktor-faktor yang mun,-u[nya faktor keserakahan tanpa kondusif dapat mengakibatkan terjadinya tergantung dengan pihak lain dan tidak kecurangan, yaitu: Greeds (kfierakahan) 7 memerlukan biaya apapun. Masalahnya Opportunities (adan~a kesem~atan), a p a k a h s p i r i t u a l k i t a m a m p u Needs (tidak te rcuku~ in~a kebutuhan mem bendu ngnya apa bi la fa ktor lainn ya YaW wajar) Exposures (lcmahn~a tidak menduku ng . Oleh karena i tu pada pengungkapan dan tindakan) level institusi, pencegahan harus di'design'

Faktor reeds dan Needs berkaitan melalui pembenahan kode et i k profesi, dengan pelaku (aktor). Pelaku tindak perbarkan sistem ~ e n d i d i k a n dan kecurangan tersebut adalah individu atau ~ e l a t i h a n , bimbingan kerohanian, kelom pok di dalam organisasi maupun dS menumbuhkan budaya rnalu melakukan luar o rganisasi . Sedangkan fa ktor kecurangan, sehingga secara bertaha~ Opportunities dan Eqwures berkaitan lingkungan institusi steril dari faktor dengankorbanke~urangan~yangumumnya Yeeds. adalah instansi, organisasi ataupun "Opportun f ties" berkaitan dengan m a s ~ a r a k a t Yang kepentingannya keadaan instansi, organisasi, masyarakat dirugikan. yang sedemikian rupa sehingga terbuka

Diagram berikut menu n j uk kan kesempatan bagi individu atau kelompok bahwa apabila keadaan dari faktor untuk melakukan kecurangan. Muncuinya

kesempatan untuk melakukan kecurangan

r + di~babRnL.-alcmahnyamanajemen,-..iKranpan. Ketidakpastian dan langgarnya pengawasa n , lernahn ya kelemahan t indakh tPr_hadap kecurangan kepemimpinan serta t idak adanya akan mendorong pela ku un tuk k e t e l a d a n a n Oteh k a r e n a i t u mengabaikan per-ran#perundang- mengenyahkan kesempatan un tuk undangan yamg berbku, Un t u k rnelakukan kecurangan adalah dengan mengenyahkan penyebab lemahnya faktor membangun sirtern manajemen yanp expbsures p$Ju terus rnenerus dilakukan transgaran, leadership yang tangguh, penathn pranafa hukum yang j tlas dan sistern pelayanan publik yang baik, b as,apemberian sank! yang@i&asdan perbaikan sistem pengendalian in! nalk' tykybng .flihWg? msidisasi (pengawasan melekaf) dan ketel n konse uensi hukum >ak daVt tindakan yang prima. Dengan demikian kesewpatan rkerwganga - I

P'* ' - -

untuk melakuka kecurangak akakf , ,. adanya inrtitusi yan tertutup rapat. + mempunyaike~enanganrne~adai~~a

"Needs" berkairan dengan f ak& rnenankulangi korupri S&Y: KPK, faktor yang dibutuhkan oleh individwe individu untuk menunjang hidupnya secara layak dan wajar. Kebutuhan dasar yang tidak pernah tercukupi akan mendoron % indiridu-individu "berkreasi" menciptakan -

peluang melakukan kecurangan atau paling tidak akan mudah tergoda untuk diajak berkolusi oleh para 'kreator". Pemencrhan kebutuhan yang wajar adaiah faktor yang paling sulit ditanggulangi karena sangat tergantung dengan kemampuan keuangan negara, kondisi pasar dan juga masalah politik pemerintahan secara umum, Belum terpenuhinya kebutuhan yang wajar perlu disepakati tidak dapat dijadikan alasan u n t u k m e n t o l e r a n s i t e r j a d i n y a kecurangan. Oleh karena i tu untuk mengenyahkan faktor belum terpenuhinya "needs" mutlak perlu adanya perbaikan pendapatan pegawai secara layak dan wajar. Selain itu sejalan dengan upaya perbaikan pendapatan juga perlu di "galakkan" lagi dan diteladankan oleh pimpinan gaya hidup sederhana (tidak konsumtif) serta membiasakan budaya saling mernbantu dan peduli terhadap sesama.

TIPIKOR; BPK R1, APIP ma@ semangat "enyahlah ke t idakpst ia a n lernahnya tindakan" terhadap (Nlaku kecurangan * merupakan hdrximn yang tidaklah berlebihan. 4 - Bangkitkan sernangat Go- "G.O.N.E." di lingkungpn lnstansi

Untuk mem bangkitkan sernangat go- "G.O.N.E." menuju "berani tidak korupsi" terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan dan diresapi:

Pepatah lawas yang masih relevan namun sudah jarang dipraktekan yaitu "lebih baik mencegah dari pado mengobati" sebenarnya cocok dengan semangat Go-"G.O.N.E." yaitu cegah dini. Jangan biarkan kelemahan menyeruak berlama-lama muncul dan kernudian kita terkejut-kejut bertanya kenapa koq bisa terjadi? Sebenarnya sudah terlatu banyak contoh yang sangat gamblang yang dapat menjelaskan teo r i "G.O.N.E." sayangnya kejadian kecurangan selalu terulang lagi dan terulang lagi. (AYO KlTA CEGAH! I

"Exp~sures" berkaitan dengan tindakan yang akan dihadapi oleh pelaku 2. Pepatah kuno tapi sebenarnya masih

apabila ditemukan melakukan tindak rnenjanjikan yaitu " ringan samc

dijinjjng berat samu Gipikul ". Jangan pernah berpikir bahwa pencegahan tindak pidana korupsi hanya tugas aparat gengawasan semata tapi sebenarnya merupakan kewajiban semua instansi, juga tidak hanya pimpinannya saja tapi seluruh jajarannya mernpunyai kewajiban yang sama, (AYO KlTA KERJAKAN BERSAMA SAM4 ,

3. Pepatah yang puitis namun cukup jetas memben' peringatan yaitu "sfapu menebar angin akan menuai badai" . Pepatah ini mengingatkan kepada kita semua betapa besarnya resiko yang harus ditanggung dari suatu perbuatan yang meianggar pe ra tu ran . {AVO JANGAN AMBlL R B I KO)

4. Terakhir pepatah yang sejak sekolah dasar sudah kita hapal luar kepaLa namun sampai tua tidak jua kita pandai mernaknai nya yaitu "guru kencing berdiri murid kencing berlari". Berhati hati agar tidak menjadi contoh yang buruk bagi jajaran di bawah merupakan keteiadanan yang arief, karena murid akan meniru apa yang

dilakukan gurunya, (AYO KITA BERIKAN , TELADAN )

Setelah kita resapi pemikiran tersebut, rida beberapa pertanyaan untuk diri sendie di bawah Zni .yang petlu dijawab: '

Apakah saya tidak berani menjawab "YAW apabila dimfnta kesegakatannya untuk mengenyahkan transaction"? Ataukah saya masih ragu. Apakah saat ini "berani tidak korupsf': hanya sekedar mimpi? Ataukah wkedar rnimpi pun anda tak krani?

Jawaban i tu akan mencerminkan sudah dekatkah atau masih jauhkah negeri ini bebas korupsi. Kalau jawahnnya YA tentunya yel go-"G.O.H.E." yes! , go- "G.O.N.E." yes! akan menjadi yel tanpa semangat dan tidak akan menghasilkan apa apa (sernoga saja jawabannya TIDAK).

* Kepala Subbag Data dan Pelaporan w :.m

I

Pendahu luan opini auditor sekarang, sepanjang laporan audit tersebut diyakini obygktifihsnya, akan rnemberikan

rnerupakan bagian penting dar' bantuan yang sangat berarti bagi

keberhasi Ian suatu pengambila pengambil keputusan. Oplni auditor

keputusan. Sangat kompleksny g rnenyatakaal , rnener ima transaksi dan kegiatan, menyebabkan p e r n y a t a a n gr rnar j f jernen a t a u

para pengambil keputusan tidak vengejola, tTigrnunj ukan bahwa rnampu rnerna$mmi inform%i dan data p r i v r yang -diperlukan r untuk rnenggunakan l a

pengarnbien kpurusan. Oleh karena sebagai salah satu

itu* para penqqmbil keputusan haws proses peng

&hsgunakaq'rnformasi sekundw ye29 telah di&sun dalam bemtuk bgrbagal ,

laporan. Namun, timbul permasalahan mengenai keandalan laporan karena umumnya laporan disusun oleh pengelola yang berkepen tingan dalam pengambilan keputusan.

bai k buruknya kegiatan yang dilaporkan. Dengan demikian terdapat pertentangan kepentingan antara pengguna laporan dengan penyusun laporan kegiatan.

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan- kegiatan dan transaksi keuangan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria teoritis, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-piha k yang berkepen tingan. Secara sederhana, audit adalah pengecekan t e r h a d a p sua tu pernyataanlasersi atau laporan kegiatan yang dilakukan secara independen. Perangkat b a r u independensi auditor merupakan faktor krisis bagi dihasilkannya Laporan audit yang obyektif. Entah apapun

Obyektlfitas audltor bersumber pada independensi, tetapi belumlah cukup tanpa disertai pemahaman auditor terhadap hakekat kegiatan atau transaksi yang diauditnya. Oleh karena itu, sikap independen harus d i s e r t a i dengan penguasaan pengetahuan untuk memahami dan meletakkan permasatahan transaksi yang dijurnpainya dengan tepat pada konteknya. Hal ini sen'ng disebut sebagai profesionalisme. Ketiga sikap tersebut sangat menentukan rnutu Laporan hasii audit yang dihasilkan oleh seorang auditor.

II. Permasalahan

1. Laporan hasil audit yang merupakan karya seorang auditor dalarn suatu proses pembuktian atas masalah- masalah dalarn suatu kegiatan yang menurut perkiraan telah terjadi

didukung standar sehingga sangat para pengguna jasa audit sekalipun minim untuk dijadikan bahan tetap sulit melakukan pengukuran pengambilan keputusan yang tepat. terhadap rnutu audit. Manya orang-

2. Laporan hasil audit yang disajikan orang yang telah menjalani pelatihan

auditor sangat jauh dari harapan dan telah melaksanakan praktek audit

instansi pelaksana audit dan entitas dengan benar yang marnpu rnengukur

yang memanfaatkan hasil laporan keberhasi lan suatu audit.

dimaksud dalam tindakan perbaikan Mutu laporan hasil audit hanya dan penyempurnaan dari seluruh dapat diyakini jika informasi yang hasil kegiatan yang menjadi dihasilkan dapat digunakan untuk tangsung jawabnya. pengambilan keputusan. Namun

3. Laporan hasi l a u d i t sangat keberhasilan pengambi lan keputusan

diharapkan oleh instansi pelaksana tidak dapat disandarkan pada informasi

audit untuk dapat disajikan dengan tersebut saja. Terdapat informasi- mutu yang dapat rnemberikan f n f o r m a s i l a i n y a n g d a ~

nuansa perbaikan dan dilaksanakan dipertimbangkan, seperti dinarrllna

oleh auditor yang mempunyai lingkungan dan institusi pengambil

kompetensi dan kemampuan yang keputusan yang turut berpengaruh pada

memadai. keberhasilan pengambilan keputusan. Hasil audit dikatakan bermutu jika semua pihak pengguna Laporan merasa

Ill. Analisis Masala puas dengan informasi yang diperoleh

Pelaksanaan a dari laporan audit. Oleh karena itu,

yang unik, karena setiap penugasan mutu hasil audit harus dijaga dengan

audit maupun permasalahan yang cara menegakkan tanggung jawab profesi auditor terhadap pengguna

di hadapi dalam penugasan, selalu baru dan tidak pernah dijumpai sebelumnya. jasan

Oleh karena itu bagi orang yang kurang mengerti kegiatan pengawasan akan 5ulit metakukan pengukuran mutu basil *Auditor Ah li Utama pada I nsp~ktorat I I suatu audit. Dernikian sulitnya, bahkan

Jolngan engGau menjaai orang yang Getiliapagi menanti sore k n yang

Getilia sore menantipagi. XaGo tanamlali 6tJi tum6ulian yang ongGau

Qleh: Ir. Dody Wahyu K, MM*' .* Nurul Huda, A.Md** li rf Menyatukan Visi dan Langkah , I > Pengum& bahan, penelitian, dan

, m Peraturan lnspektur Jenderal No ar3$tf&is aths kasus pelanggaran yang L A P.51.1/11I.Sek-112008 tangsal30 Novembe berindi kasi korupsi, kolusi, dan

2006 ten tang Rencana Strategi nepotisrne, pelanggaran administrasi,

' lnspektorat Jenderal Departeye tiiklak lanjut pengaduan masyarakat, Kehutanan (penyempurnaan) pgrl serta pelaksanaan tugas berdasarkan disosialisasikan kepad ,s&Luruh aparatur instruksi khusus Mmteri; lingkup Departernen &man khururnya

. , yang beketla di lingku, mspektorat $.

Inspektorat Jenderal; Jenderal, bdk sekara f ma1 rnaupun e. P informal dalam , Q g h p f l kermpati Daiarn rnanyerne"*iq' m o d w n sudah sepatutnya* wrnua &hggofa organis i rnengetahui dan rnerna~tmni. di organisasinya %n

ra amanah dan

Bagai mana mengaktuatisasikan pihpinannya. - C

tugas pokok pengawasan dan fungsi-

Tugas Po kok dan Fungsi fungsinya kedalam penetapan kebijakan, perancangan program dan perurnusan

Untuk dapat memahami Inspektorat tu j uan serta pendiskripsian sasaran Jenderal Departemen Kehutanan, terlebih kegiatan yang berorientasi pada "azas dahulu perlu dikenali dan diresapi apa manfaat, efjsjsn d a n efektjf". tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Jawabannya adatah sistem perencanaan Berdasarkan Peraturan Menten' Kehutanan yang mempunyai instrumen yang dapat Pl0.P. 13 /Menhut-11/2005 tanggal 6 Mei 2005 menjaring kegiatan yang benar-benar tentang Organisasi dan Tata Kerja diperlukan dan memberi manfaat nyata Departemen Kehu tanan sebagai mana telah sekaligus dapat mengiden tifikasi kegiatan diubah dengan Peraturan Menteri yang rnubazir karena sebenarnya kegiatan Kehutanan No. P.461Menhut-I I /ZOO6 tersebut tidak jelas manfaatnya untuk tanggat 12 Juni 2006, tugas pokok pencapaian visi yang telah ditetapkan. lnspektorat Jenderal adalah melaksanakan psngawasan terhadap pelaksanaan tugas di ldentifikasi lingkungan Departemen Kehu tanan. Untuk SWOT adalah salah satu instrumen men~elenggarakan tugas ~okoktersebut untuk mengidenti f ikasi kekuatan, lnspektorat Jenderal Depart emen kelemahan, peluang dan ancaman,

F.. . Kehutanan rnernpunyai fungsi : sehingga dapat diperoleh beberapa a. Penyiapan perum usan kebi j a kah strategi yang dapat diformulasikan lebih

wnnawasan: lanjut menjadi langkah-langkah yang . - konkret. Strategi yang dapat difor- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, untuk keeiatan pensawasan di keuangan dan adrninistrasi; Departemen Kehutanan adalah scbagai berikut : d

t. Ekrlrtend dan legalit= h b q a p m g a w a m k t . 2. Peramran perundangan-undangan cuhp l e w p 3. Dukungan surnbw dana &up 4. Hubungan rs h a m i s &ngan N I P terkalt 5. Adanya kewnangan melakuan investlgasi

KELEMAHAN 1. Jurnlah dan kcrnarnpuan audlbr terbah 2. M u m lengkapnya Woman audt bprbasls klneija 3. Penerapan s W i blrn efeMif dan blm menlmkdkan

efek jera 4. Penerapan sistlrn peer reviu Mrn dllalrsanakan -

PELU ANG 1. Mmya Rwnmnen msmd W pemberantaran

KmN 2. m n y a perm serta macyamkat dm p e n m n 3. Aduya kewajlban me-n re r i ca~ r tn tws

dan lapwan akmtabHltar 4. M m y a kewajlkin d a l u a M k a n wdadlt MMa,

k e w w n dan ildmlewad 5. Mwa W t h n melakukan pu(baht, pem(ttlan

dm armllsro thd UKIH, pelanggarmadmlr&trarl dm Tl harll aMtlpmgsduw rnarysrakat

6. Adanya M j a h agar mmJsdl bgmt of e'

STRATEGI PENDORONG '

t. h-gwtaile fmg l Mrmbsgaan 2. Perc-bn e l a n l'L N u a n

maryaraka t 3. MmBoptlmaUran waluast tM

~untsMIiCa5, m-qram dan Iqlm 4. mgemba*n ad4t hrhsis IrlnwH

lpeuavgan dm admlnbtd 5. Men-- W t a n w,

pzndltlnn dan andisls 6. Mnflapkm dW -4 'zgem of c h m p '

A N C M N 1. Penepkan hukurn Tipikw blm optimal 2. Komitrnen plmpinan sutuan kwja dlm

m iahnakan w a w t rnaslh rerdah dan lernahnya penerapan sfstem pengendalian manajemen

3. Pembinaan plmplnan satker dlm rnenlndaklanjutl rekamendasi temuan belum optimal

4. m r n pembangunan kehutanan blayanya h r dm berjangka panjang

' STRATEGI STATUS QUO 1 . Menlnghtkan koordlnasl dgn

institusi penegak hukum 2. Mendwong penerapn sktem

pengawasan manajemen rnelalul evaluasl m a t a n SPI

3. Meningkatkan pemblnaan wllayah 4. Memfokuskan audit thd program

pembangunan yg blayanya b@sar dan \ krjangka panjay

(STRATEGI STATUS QUO ,

I. Menerima SDM sesual standar dan krlterla

2. Menln#atkan kuaiilitas SDM 3. w p t i r n a l k a n Fungsi I n m u r

Khusur 4. Mengkapl pdwnan audlt

berbasls Mnefja 5. Melenglrapl m a n kegfatan

pulbaket, penelltlan dm anal ik /

I STRATEGI PENGHAMBAT 1. Mempubll!msl!mn has41 -wasan

dan penegakan hukum 2. Menduq u w a M a l l - M h n dlm

perencawan dan pengmq#ran 3. Mendlxq ngnln$Ralan kfnerja PI 4. M m d m penangpung jawab

p w m mengevahl MI pmbmgunan y$ M a y q a W r dan b?rjan#ka panjang

Poin Renstra Yang Perlu Dipahami perundang-undangan yang berlaku,

Visi yang telah disepakati yang perlu menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, dikenaii dan difahami bersama : efisiensi, ekonomis dan melindungi

kekayaan negara dari setiap upaya "Terwujudnya pengawasan yang penyimpangan. p r o f e s i o n a l g u n a m e n d u k u n g t e ~ i p t m y a oparatur yong bersfi kngawasan a~aratur negara akan lebih bebas KKN" efektif apabila terjadi sinergi antar

pengawasan internai, eksternal dan Landasan penetapan visi : pengawasan masyarakat .

Terwujudnya pengawasan yang profesional merupakan visi dengan ~ i ~ i perspektif ke dalam (outside-in), yai tu mengintensifkan peranan Untuk mencapai visi yang telah pengawasa n, rneliputi pemeri ksaan, diteta~kan maka lan~kah-langkah yang monitoring, reviu, sasialisasi harus dilakukan di kelompokkan menjadi 3 d a n a s i s t e n s i , s e k a l i g u s misisebagai berikut: mengefektifkan penyelenggaraan Misi I: Menguatkan kelembagaan pengawasan berdasarkan kode etik dan pengawasan tandar pengawasan yang diakui Langkah-langkah yang harus dilakukan

bersama. unruk menguatkan kelembagaan Terciptanya aparatur yang bersih dan pengawasan agar fungsi organisasi lebih bebas KKN merupakan visi dengan efisien dan efektif adalah : perspektif keluar (inside-out), yaitu Memantapkan kebijakan dan sistem memberikan dorongan kepada aparatur kerja pengawasan. agar da lam penye lenggaraan pemerintahan taat terhadap peraturan b. Memantapkan sistem perenCanaan *

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- i : ,

Memenuhi kebutuhan -sum ber daya manusia sesuai persya ratan*Fyang

SP1.

vasarana. bimbingan Whgawasab dernantapkan pengorganisarir Jan d. &nera$km *stem reviu akuntabilitar . pelayanan adrninistrasi -. )urn. Ir

e. MmimgkaBhn profesionaiisme aparatur ~91d~ipendidikandanpeIatih~.

M i ~ i 2: Meningka tkon per a n a n r e - I b e

pengowasan A -. ' Soaa sasi dan Eksekusi Langkah-langkah ya di laman

X* . #' , Kita r;ela1fi.'* Wefoepakat untuk

untuk rneningkatkan Pgawasan+ , ,mewu j&kan p e n g a adalah : ,-. . profesional, tentunya t % a. Melaksanakan pengawasan k i n e r m tersebut akan dapat t e w j

keuangan dan pengawasan d e m s sebagai individu-individu ,++ a tujuan tertentu. i anggota organisasi

b. Mela ksana kan eval uasi siscem profesional. Apabila pengendalian manajemen, penggunaan telah P h p u berkinerja dana dekonsentrasi dan profesional tpntunya kita akan pembsntua n rerta k e m m ~ a n untuk mendukung

program. aparatur yang bersih dan bebas KKN.

c. Mengintensifkan koordinasi peren- Canaan pengawasan dengan APlP untuk Cita-cita yang telah diformulasikan

menghindari terjadiny turn pang tindih ke dahm visi tersebut tentunya pertu pelaksanaan pengawasan. disosialisasikan dan dikampanyekan terus

menerus untuk membangun motivasi yang d - Memanta~kan pengawasan t e r ~ a d u ku& guns menggapai cita -cita bemma,

dengan APIR BPK-RI, KPK, ue~aksaan Apakah cukup dengan sosialisad mja, 4 dan POLRI . ten tu tidak. Kualitas stra teqi yang baik,

e. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternat serta pengaduan masyarakat.

f. Mengubah paradigma pengawasan dari watchd do^" ke "agent of changes".

g. Mendorong upaya penelitian dan pengemban gan bidang pengawasan.

Misi 3: Mendorong ketaoton don okuntabil itas apurutur

pemahaman yang merata t idak- akan berarti tanpa tindakan yang nyata. Seperti pernyataan lembaga pengawasan independen (Ernst B Young), " The ability to execute strategy is more important than quality of strategy it self"

Bagaimana hasilnya ?? Kita akan tahun jawabannya di tahun 2009, (SEMOGA BERHASIL)

Langkah-langkah yan3 harus dilakukan Kepala Subbag Data dan Pelapomn untuk mendorong ketaatan dan **StaffpadaBagianPrqramdanPe(aporan akuntabilitas aparatur adalah : a. Menerapkan sistem pengharsaan dan

sanksi secara konsisten dan konsekuen.

Oleh : Drs. t i l ik Prasetya Budi, MM*

A. PEMDAHULUAN B. BASIS AKUNTANSI Tuntutan terhadap terciptanya good

governance sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat d i Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk ! bersikap tebih transparan dalam pertanggungjawaban pubiiknya.

Walaupun sudah agak terlambat, sebagai tindak lanjut dari reformasi dalam bidang keuangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbul kan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan obyektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta rnenyuli t kan dalam pengauditan.

Dasar hukum yang melandasi PP tentang SAP, yaitu : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Ueuangan Negara pasal 32 ayat d l > b e n t u k d a n i s i l a p o r a n pertanggungjawaban APBN /APBD berdasar SAP

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 : Akuntansi untuk menyusun Laporan keuangan sesuai SAP

3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Peme- riksaan dan Tanggung Jawab Ke- uangan Negara Pasal 16: Kriteria la- poran keuangan diperi ksa sesuai SAP

5trategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang diseb cash towards accrual. Basis kas unt laporan realisasi anggaran ber bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas umu negara /daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negaraldaerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Peneqtuan sisa pembiayaan anggaran baik tebih atau kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pener imaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan b e r p e n g a r u h pada keuangan pemerintah.

Keunggulan basis a k r u a l dibanding dengan basis kas adalah membantu pemakai laporan untuk : - Meni lai akuntabilitas atas perolehan

dan pemanfaatan sumber daya - Menilai tingkat kinerja, posisj

keuangan dan arus kas,

- Mernbuat berbagai keputusan terkai t dengan penyediaan barang dan jasa kepada entitas pemerintah.

- Lebih informatif.

C, PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI Secara no rmat i f didalarn

akuntansi persamaan dasar diawali dari

kan harta/aktiva untuk

saat pembentukan s adalah semua pengeluaran

menyebabkan entitas memiliki harta kan perubahan ekuitas atau aktiva. Kesepakatan akuntahsi an akan menyebabkan menghendaki kontribusi pemil ik

w t e r s e b u t menjad i ak t i va yanq dipisahkan dad kekayaan pemiliknya. menurunnya ekuitas dana. Sehirqga Kese~akatan-wnhnsi j u g a 4 persamaanakuntasinyamenjadi: s) rnenghendaki pbcatatan ng jeia5.a dari mana aktiva tenebuqiperoleh. AKTIVA= UTANG + EKUITAS DANA

aktiva dicatat PENDAPATAN B W ' Karena pada dasarnp re

rekening pendapatan dgn 'belanja rnerupakan subbagi& dari rekening ekuitas dana, r n a k e d a akhir periode akuntansi atau akbir-tahun anggaran, spldp-saldonya akin ditransfer ke rekening ekuitas dana melalui proses

? tu tup buku. Rekening-rekening , -Dalam perjalanan selanjutnya, pendapatan dan biaya/belanja

bisa jadi entitas dalam hal in i tersebut disebut rekening temperer/ pemerintah menerirna aktiva dari para nomi nai karena bersifat sementara dan kreditor. Jadi ada dua pihak yang pada akhir periode akan dibuat laporan menjadi sumber diperolehnya aktiva, rugi-laba. Di pihak lain, kelompok

, yaitu pemilik clan kreditor. Agar dapat rekening aktiva, utang, dan ekuitas dibedakan dengan jelas antara hak milik dana disebut rekening permanenlrii t dan hak kreditor, maka hak para dan akan dilaporkan dalam neraca. kreditor disebut utang atau kewajiban sedangkan hak pemiUk disebut ekuitas dana , s e h i n g g a p e r s a m a a n D. IS1 STANDARAKUNTANSI akuntansinya men jadi PEMERINTAHAN

AKTlVA = UTANG * EKUITAS DANA Selanjutnya dalam melak-

sanakan aktivitasnya, entitas akan melaksanakan penjualan barang atau penyerahan jasa yang akan diikuti penerimaan aktiva, baik berupa uang maupun berupa piutang. Dalarn pemerintahan penerimaan tersebut berupa pendapatan, sehingga pendapatan merupakan semua penerimaaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan entitas. Selain i t u dalam rangka memperoleh pendapatan, entitas tersebut perlu

Scbagi dasar dan pedoman dalam penyusunan Laporan keuangan, SAP mencakup i s i yang terdiri dari definisi, pengukuranlpenilaian, pengokuan dun penyujfan dun pengungkapan.

I . Definisi, dengan pendefinisian elernen pos atau istilah dengan cermat, diharapkan pemakai laporan mengartikan simbol-sirn bol tersebut sesuai dengan pengertian yang didifinisi dalam standar akuntansi, sebagai contoh SAP mendefinisikan "asset sebagoi sumber daya ekonomi yung dikuami dunlatau d i m i i i k i dieh A

ekonomi masa depan diperoleh ban mempunyai nilai yang

pemerintah sebagai akibat dari peris tiwa masa Ialu dari yang dikuasai don/atau dimilfki oleh pernerintah sebagai akibat dori peristiwa masa IaIu dun dari rnana monfaur ekonomi dant atau sosiai df masa depan diharapkon dapat diperoleh, h i k oieh pernerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangm yang diperiukan untuk penyediaan jasa bagi masyurakal umum don sumber-sumber daya yang dipelihara karenu alasan sejarah dan buduyd"' Demikian juga pos kas didefinisikan sebagai "uang tunai dan saido simponon di bank yang setiop soot dopat digunakun untuk rnembiayai kegiatan pemerintah. " Penge rtian ini berbeda dengan pengertian umum kas yang disamakan dengan uang tunai. Dengan definisi tersebut dapat ditentukan apakah suatu obyek dapat di klasifikasikan sebagai elemen asset atau pos kas.

2. Pengukuran, sering juga disebut penilaian/evaluation. Akan tetapi, penilaian lebih ditujukan untuk penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos pada saat dilaporkan datam laporan keuangan. Penilaian berkaitan dengan masalah apakah persediaan dilaporkan sebesar cost atau harga pasar. Ada beberapa pendekatan penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam akuntansi antara lain : cost histories, biaya pengganti, biaya likuidasi, harga masukan, harga keluaran dan daya beli konstan.

3. Pengakuan, SAP memberi pedoman pengakuan terhadap asset, kewajiban, pendapatan, dan belanja sebagai beri kut : a. Aset diakui pada saat potensi

dapat diukur dengan andal;

b. Kewajiban diakui jika besar k e m u n g k i n a n b a h w a pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau t e l a h d i l a k u k a n u n t u k menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapa , diukur dengan andal;

c. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negaraf Daerah atau o leh ent i tas pelaporan. Pendapatan menuru t basis accrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut;

d. Belanja menurut basis kas diakui p a d a s a a t t e r j a d i n y a *

bengeluaran dari ~ e k e n i n ~ as -$$.E,'.g; ~ m i m Negaraf Daerah -atau L ~ 3 . 2 < > ent i tas peiaporan. Khusus

pengeluaran meIalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung- jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perben - daharaan. Belanja rnenurut basis accrual diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

4. Penya jian dun Pengungkapan, penyajianlpresentution menetap- kan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elernen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan /disclosure berhu- bungan dengan cara penjelasan hal- hal informati f yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat d inyatakan me la lu i laporan keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi

dirinci, atau apakah suatu informasi

J I Termawk dalarn peneertian pengungkapan ini a&Cah masalah penen tuan masuk t i daknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalarn seperangkat laporan

: "* keuangan. SAP mengatur cam-wra pengungkapan infwlmsi ters&ut. Salah satu contoh penyajian yang diatur, daletm %AP misalnya saja bahwk wtmg disajikarr. di laporan keuzumgm dengan cara mengurutkan

5. &stem Akuntansi, agar dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang telah dttetapkan dibutuhkan satu syarat yaitu adanya sitem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan

jun tuk mengimplementasikan s tandar . Se la in i t u u n t u k memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi harus dilengkapi juga dengan sistem pengendalian intern.

Sistem akuntansi didefinisi- kan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi. Dari pengettian tersebut unsur suatu sistem akuntansi pokok

, , adalah formulir, catatan yang terdiri ,' , dari jurnal, buku besar dan buku ++ 1 pembantu serta laporan. $5

a. F r m u l irldokumen, merupa kan merupakan dokumen yang digunakan untuk rnerekam terjadinya transaksi dan merupakan media u n t u k mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.

I mdY

, rnerupakan catatan ans i pe r tama yang

nakan untuk mencatat, fikasi, dan meringkas ngan dan data lainnya,

r ~nformasi pencatatan ke dalam jurnal adalah berasal dari formulir. Dalam jurnal, data keuangan dik las i f ikasikan ,

, menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan Pdatam laporan

c. Buku Besor, terdiri dari rekenin yang digunakan unt data keuangan yang sebelumnya dalarn j

r@ciapnya @ih lanjut, dapat dibektrf? Kuku pembantul subsidiary 1 edger.

Laporan, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa :

$ neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang

K%L ditahan, dan Laporan perubahan modal.

, 4 .,; ,J

Tidak adanya pelaporan surplus/ defisit, menurut SAP jenis laporan keuangan melipu ti, Neraca, Laporan Realisasi AnggaranILRA, Laporan Arus Kas/LAK, dan catatan atas laporan Keuangan. Dari jenis laporan tersebut nampak bahwa SAP tidak ada pelaporan tentang surplus/defisit. Kelemahan Laporan Realisasi Anggaran adala h :

a. Hanya melaporkan penerimaan kas selama satu periode sedangkan pendapatan di luar. kas tidak dimasukkan;

b. P e n d a p a t a n d a r i d a n a dekonsentrasi ataupun donasi - tidak dimasukkan dalarn

LRA. ha1 .-. .gakibatkan P g dilaporkan d m LRA tidak menggam- b an jumlah pendapatan yang s - ~ e n a r n y a d i t e r i m a pemerintah.

T idak adanya p e n j u r n a l a n surplusidefisit. Pada akhir periode u n t u k r e k e n i n g - r e k e n i n g pendapatan dan biayalbelanja yang m e r u p a k a n r e k e n i n g temporerl nominal saido-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas dana melalui proses tutup buku. Karena t i d a k ada Laporan surplusldefisit rnaka jurnal untuk menutup surplusldefisit t idak di taku kan sehingga terdapat hilangnya informasi pengakuan surplus difisit.

3. Tidak adanya pengakuan rugi. Dalam SAP perlakuan akuntansi terhadap adanya kerugian selama periode berjalan tidak dilakukan. Akuntansi untuk pendapatan belanja dan pernbiayaan. Sebagai contoh pen j ualan asset pemerintah dcngan harga dibawah n i l a i buku, menurunnya nilai persediaan yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah tidak ada pengakuan k e r u g i a n s e h i n g g a a k a n menga kibatkan informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan cenderung kelihatan lebih baik.

1. Basis yang digunakan dalam SAP merupakan transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut cash towards accrual. Dengan basis ini untuk pengakuan pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam laporan reatisasi anggaran dicatat berdasarkan basis kas sedangkan untuk pengakuan asset, kewajiban,

I dan ekuitas datarn neraca dicatat dengan basis akrual.

2. Persamaan dasar akuntansi juga terdapat dalam SAP tetapi pada jenis pelaporannya masih ada laporan surplusldefisit.

3. Sebagai dasar dan pedoman da~arn penyusunan laporan keuangan, SAP mencakup isi yang terdfri dari definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan dan penyajian dan pengungkapan.

1. Agar dapat menghasilkan iaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah di tetapkan dibutuhkan satu syarat yaitu adanya sistern akuntansi. Sistem akuntansi merupakan praktek khusus yang

' *' digunakan untuk mengirnplemen- 7% tasikan standar akuntansi.

2. Masing-masing unit organisasi diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengembangkan sistem akuntansi sesuai dengan kebutuhan unit

"Auditor Ahli Pertama pada lnspektorat H m-: Daftar Pustaka

Mulyadi 1993, Sistem Akuntansi, Edlsi , Akademi Akuntansi YKPM

-------- UU No. 17 Tahun 2003 t e n t + ~ ~ Keuangan Nqara

- - - - - - - - UU Nornor 32 Tahun 2004 tentazg Pemerintah Daerah

-------- , UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

+- - - - - - - , UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeri ksaan Pengelolaan dan,, , Tanggung Jawab Keuangan Negara .-r ,

- - - - - - - - , PP Nomor 24 Tahm 2005 tentang '1.1~3 Standar Akuntansi Pemerintah. - v . a-

,+* * Forum dosen Akuntansi Sektor Publik 2006, - -

SAP, BPFE - - - - - - - - , Materi Diklat SAP, BPKP, 2606

ilu pandanq tentant audit k*, Oleh: Drs, Tri Yogyandi* I *

edia massa baik mengheran kan bila ada pendapat, analisis, elektronik maupun media cetak banyak dijumpai berita mengenai pemeriksa atau audit. Oleh karenanya tidak rnengherankan bila di masyarakat banyak dijumpai adanya pem bicaraan dan diskus

, tentang audit. Akan tetapi pembicaraar atau diskusi tersebut sering kali adaB mempunyai arah dan sasgan yang jelas. Keadaaan tersebut adanya pe@haman

m a s y ~ p a t pengertian audit yang sederh na i t u disederhanakan lagi. myederhanaan yang kr lan ju t tersebut, berakibat terjadi beragamnya persepsi tentang audit dan arti audit menjadi kabur serta sulit dipahami. Hal terebut menyebabkan penggunaan istilah audit tidak sesuai dengan makna sebenamya. Penggunaan istilah audit yang tidak tepat dapat mempunyai akibat yang fatal, yaitu kekeUruan dalam menyimpulkan hasil audit.

Sebagai gam baran kekeliruan menyimpulkan basil audit seperti tercermin pada sikap masyarakat dalam menanggapi adanya berita akan di takukan audit terhadap suatu instansi, masyarakat selalu akan menilai akan mengungkap adanya penydewengan berupa tindak pidanya korupsi pada instansi yang akan di audit. Kekeliruan dalam menyimpulan hasil audit pada masyarakat umum dapatlah dimengerti, karena pengertian audit oleh masyarakat sangat terbatas. Namun yang mengejutkan adalah pada kenyataannya terbatasnya pengetahuan tentang audit dijurnpai juga di kalangan eHte pada lembaga ekskutif, yudikatif dan

legislatif. Oleh karenanya t idak

usulan dan peraturan yang krkai tan dengan audit kurang sesuai dengan makna udit, seperti Kantor Akuntan Publik akan

~~ielakukan audit pada suatu Departemen. D~mikian juga adanya ketentuan berbunyi,

* ' 'khuh untuk pengawasan dari aspek keuangan akan dilaksanakan oleh lnspektarat Jenderal dengan bekerjasama dengan Bawasda".

Berkenaan dengan hal tersebut 4 atas, perlu kiranya disadari be '

bahva retiap pelnkranoon aul$uh tentu menghasilkan kesim bl atau rekornendasi yang ram Hz& audit juga

me$ngkal adanya tindak pidana

yang didapat

n oleh jenis audit yang dilaksanakan. Banyak dijumpai pula bahwa hasil audit tidak memberikan rekomendasi apapun. Keadaan tersebut dapat dianalogkan pada kejadian yang diaiami oleh Komisi kmil ihan Umum (KPU). Pada waktu i tu banyak pihak yang mensinyalir adanya penyelewengan tindak pidanya korupsi dalam pengadaaan barang / jam d i KPU. Menanggapi ha1 tersebu t pemerintah dan KPU menunjuk sabh satu Kantor Akuntan Publik untuk rnelakukan audit. Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik tidak menyatakan adanya penyelewengan tindak pidana korupsi. Namun dikemudian hari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi dan hasilnya menunjukkan adanya tindak pidanya korupsi. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa terjadi perbedaan hasil audit antara hasil audit dari Akuntan Publik dengan hasil audit dari BPK.

Untuk menjawab masalah tersebut di atas, secara singkat akan diuraikan pengertian- pengertian yang berkaitan dengan auditing dan jenis-jenisnya. Pengertian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sderhana untuk menjawab adanya perbedaan hasil audit A

Audilor lnspektorat Jenderal Departemen

Kehutanan sedang memeriksa kayu ya ng

0 diduga merupakan hasil a cia, illegal logging dslam pemeriksaan khusus di

Provinsi Kalimantan Tengah pada awal

tahun 2006.

Mantan lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Ir. Surachrnanto Hutorno, yang saat ini menjadi Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pengamanan Hutan, hadir dalam acara halal bi halal dan pelepasan purnakarya Wanabhakti lingkup lnspektbrat Jenderal, pada 31 OMober 2006, dengan a- didampingi oleh Sekretaris lnspektorat Jenderal dan lnspektur III

, m - s.9 ? -

I Phoh i Djoko. A.Md ,

1 2

Sekretaris lnspektorat Jenderal yang bertindak sela ku Moderator sedang rnemberikan pengantar dalam ceramah dan diskusi tentang Management of

I Change yang disampaikan oleh Drs. Soekardi Hoesodo, M.Soc.Sc, CGFM, CFE. dari Lembaga Pengembangan Fraud Auditing, dalam rangka pem binaan pegawai lnspektorat Jenderal yang diadakan di Agrowisata INKARLA Cihdas pada 1 dan 2 Desernber 2006.

I . . loto : Ardyanto N ho, S.Hut

lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan menyerahkan kenang-

kenangan kepada lr. Harisudin, salah seorang Auditor lnspektorat Jenderal yang rnemasuk~ masa puma

I tugas, dalam acara

pelepasan Purnakarya Wanabhakti pada 31 Oktober 2006.

0 Sebagian peserta pembinaan pegawai lnspektorat

Jenderal yang rnelaksanakan trekking di Tarnan Nasional Gunung Gede Pangrango,

pada tanggal 2 Desember 2006.

Photo : PIK

Psserta upacara dari lnspektorat Jenderal

mengikuti dengan khidmat upacara

peringatan Hari Korpri ke-35 yang diadakan

pada 29 Nopember 2006 di Plaza

Manggala Wanabhakti

Oleh Dodv Wahvi

Jangan seneng dulu, abis nanem suka lupa

Jerapah liat tuh ngerawatnya SPANDUK, kayaknya

I hutan kita bakal HlJAU

lagi nih

lown loaidari Ink It) - -

sambungan hal. 21

Audit (auditing) adalah suatu proses keg ia tan yang b e r t u j u a n u n t u k menyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas (lingkup atau pusat pertanggungjawaban) dengan kriterianya, dilakukan oieh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaiuasi bukti - bukti pend ukungnya secara sistematis, anatitis, kritis dan seiektif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada ~ i h a k - pi hak yang bcrkepenti ngan.

Pengertian audi t ing tersebut menunjukan bahwa dalam pelaksanaan a u d i t ( a u d i t i n g ) A u d i t o r hanya membandingkan suatu kondisi pada entitas tertentu dengan kriterianya. Bukti-bukti pendukung dan analisis hanya merupakan suatu alat danlatau langkah untuk menyatakan keadaan kondisi tertentu. Kemudian dinyatakan bahwa kondisi suatu entitas sesuai atau tidak sesuai dengan kriterianya. Apabila t idak adanya kesesuaian antara kondisi dan kriteriannya berarti ada pelanggaran yang lazim disebut sebagai temuan.

Selain dari i tu dalam pengertian auditing terdapat satu istilah penting untuk mendapatkan perhatian lebi h lanjut, yaitu "istilah memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi". Pendapat atau simpulan dan rekomendasi akan disarnpaikan auditor melalui laporan hasil audit (LHA) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pi hak yang berkepentingan tersebut bisa manajemen audit (auditanlpihak yang diperiksa), dan atau pihak luar manajemen auditan. Pendapat atau simpulan dan rekomendasi sama-sama merupakan kesimpulan hasil audit, te tapi berbeda makna dan penggunaan serta kepentingannya. kndapat atau simpulan dan rekomendasi tidak harus selalu rnengungkap adanya penyimpangan berupa adanya tindak pidana korupsi. Masil audit berupa pendapat atau simpulan dan rekomendasi ditentukan oleh jenis audit yang dilaksanakan.

Adapun jenis-jenis audit secara garis

b besar dapat disebutkan sebagai berikui:

1. Audit Keuangan (Financial Audit) 2. Audit Operasional (Operational Audit ) 3. Audit Ketaatan (Comp4ianceAudit)

Audit keuangan (Financial Audit) sering disebut juga audit umum {general audit) adalah audit yang bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria- kriteria tertentu. Adapun yang digunakan sebagai kri teria adalah prinsip akuntansi yang b e r l a k u urnurn. Indones ia r sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Srandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 sld No. 35 yang telah disahkan berlakunya " ' oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl) tanggal 7 September 1994 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1995.

Hasil audit keuangan Derupa pendapat auditor (akuntan) atas penyajian Laporan keuangan suatu entitas, yaitu salah satu dari pernyataan berikut: 1 . Wajar tanpa pengecualian (Unquat~ lea

Opinion) 2. Wajar dengan pengecualian (Qualified

Opinion) 3. Tidak wajar {Adverse Opinion) 4. Menolak rnemberikan pendapat (No

Opinion a tau Disclaimer) Lem baga pelaksana audit keuangan

adalah Kantor Akuntan Publik. Sedangkan laporan keuangan yang dilakukan verifikasi untuk di audit adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada PSAK dan terbatas pada laporan akuntansi, antara lain Neraca, Laparan Rugi laba, Arus kas dan perubahan entitas. Laporan keuangan seperti diatas hanya dibuat dan disusun oIeh perusahaan- perusahaan swasta dan BUMN-Sedang lembaga I instansi pernerintah seperti Departemen, Lernbaga Non Departemen tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah PSAK, melainkan diatur sesuai kaidah-kaidah pengclolaan keuangan negara.

Hasil audit keuangan ini akan dimanfaatkan oleh lembaga-Lembaga yang berbeda un tuk rnaksud yang berbeda pula, s e p e r t i p i h a k Bank yang a k a n memanfaatkan hasil audit keuangan untuk

""' #r* , a

Llan. (a, going audit) atau data tahun taw (Post audit). * c . " Pada umumnya ' audit operasional

sebagainya. ienderung memberf kdh saran perbaikan Audit OperasionaC dibandingkan dengan melaporkan

&fit) adalah audit yang kekrhasiT suatu entitas. Dalam audit mmelaah suatu kegiatan dilihat dari segi opebasiona i"ni wring rnengungkap adanya prosedur dan metode opw&Fsuatu entitas pemborgsan dan terjadinya kerugian telah dilakukan secara ekonomis, efisi negar3 yang beru jung pada terjadinya clan efektlTtff. Kriteria yang digunak%R' rpmyelewengan tindak pidana korupri. Walah keekonomisan, keefektifan daT? Ba'Hw (Auditan) dari pelaksanaan audit keefesienan. Selan j u tnya rnengiden - bperasionai dapar berup proyek atau tifikasikan penyebab dan mba tnya swta kegiatan DlPA atau Komp &ensif tugas dan memberikan rekom&dasi perbaikan f ungsi pokok. Bleh karenanya audit

berkepentfhgan, yaitu operasional sesuai untuk i n pernberi periwah. Dalam pemerintah.

Wan yang dillakukn rnasalah-masalah

keuangan), tetapt terhadap struktur

organiasi, pernanfaatan sarana dan prasarana, dan sumber daya ekonorni yang lain sesuai dengan keahlian auditor.

Peiaksanaan audit operasional dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk Kriteria yang digunakan dalam audit didefinisikan dari pada jenis audit lainnya. ketaatan adalah peraturan perundang- Ekonomis, efisien dan efektif suatu undangan yang k r l a k u bagi auditee . organisasi jauh lebih sulit mengevaluasinya (auditan). peraturan-perundangan secara ob~ekt i f dibanding Penerapan dan tersebut termasuk ketentuan yang dibuat Pen~ajianla~orankeuangansesuaidengan oleh pihak yang lebih tinggi dan di luar prinsip akuntansi yang berlaku urnum. audite (auditan), asal berlaku bagi auditan

Kri teria yang digunakan untuk dengan berbagai bentuk dan medianya evaluasi informasi terukur dalam audit dapat tertulis maupun tidak tertulis. operasional cenderung subyektif. Karena Hasil audit ketaatan biasanya hanya kriteria dalam audit operasional cenderung dilaporkan kepada pimpinan tertinggi sub~ektif, sehin~ga serin3 men~akibatkan dalam organisasi (lnstansi). Pimpinan adan~a perdebatan densan pihak auditan, instansi adalah pihak yang paling maka pelaksanaan audit operasional sub t berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dipisahkan dengan audit ketaatan, Yang danaturan yang telahditetapkan. rnana audit ketaatan kriteria yang Waktu petaksanaan audit bba tahun digunakan pe ratutan* peraturan atau berjalan (or, going audit) atau data tahun perundang-undangan yang berlaku pada lalu (post auditan. Ini berarti audit operasional tidak bisa berdiri sendiri tanpa audit ketaatan Secara ringkas ketiga jenis audit

dapat digambarkan melalui tabel berikut Waktu pelaksanaan audit bisa tahun ini :

Tabel: Jenis-jenis Audit beserta uraiannya

Uraian Audit Keuangan Audit Operaslonal Audit Ketaatan

Contoh Audit tahunan atas Audit pengadaan barang Audit pengadaan barang laporan keuangan dan jasa pada UPT KSDA dan jasa pada DlPA Perum Perhutani tahun 2004 UPT KSDA

- Dokumen Kontrak, - Dokumen Kontrak, mulai dari RKS, mulai darl RKS, penawaran sd surat penawaran sd surat

- Lap. Arus Kas - BA Serah terima - BA Serah terima - Lap. Perubahan - BA Pembayaran - BA Perneriksaan oleh

mingguan Pengawa sn

informasi lain yang berasal dari luar dan

terjadi pemborosan, aturan / ketentuan yam

c. Tidak wajar rnenyimpang dari d. Menolak mem- prosedur.

berikan pendapat

Instand Direksi dan pihak luar Top Manajemen, TOP Pengguna yang berkepentingan, (Menteri, Presiden) Manajemen,(Menteri,

seperti Bank, Mitra Lembaga Peradilan. Presiden) . bisnis, perpajakan, calon pernbeli perusahaan, dan sebagainya.

Waktu Audit Tahun lalu (Post Tahun lalu (post audit) Tahun lalu (post audit) Audit) dan tahun berjalan (on dan tahun berjalan {on

going audit) going audit)

Selain tiga jenis audit di atas, sering /SAI). Audit investigasi dan audit dijumpai pula istilah audit lain, yaitu audit komprehensif sebenarnya merupakan

tigasi, audit komprehensif dan audit audit operasional dan ketaatan, dengan ngan sistem Akuntansi Pemerintah perbedaan terletak pada : 'usat/Sistem Akuntansi lnstansi (SAPP 1. Audit investigasi sering disebut

uraian-uraian di atas,

3. Sedangkan Audit keuangan SAPP / SAl karena audit Yang dilakukan merupakan audit keua ngan pa& adalah audit keuangan yang menghasilkan instansi pemerintah. SAPP merupakan ~ e n d a ~ a t ~ WaJar tanpa Pengecualian audit keuangan un tu k Departemen (Unqualified Opinion) I Wajar dengan Keuangan. Sedangkan SAI untuk ~ e n g e c u a l i a n ( ~ l ~ f i e d O ~ f n ~ ~ n ) /Tidal( departemen selain Departemen wajar (Adverse O ~ i n f o n ) / Menolak

' Keuangan. Kriteria yang digunakan memberikan pendapat (No Opinion atau . adatah Standar ~ ~ p p f S A ~ yang Disclaimer). Sedangkan kerugian negara

rnerupakan peraturan pemerintah, akantemngka~dalamAuditO~erasional. ; yaitu PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Pengertian audit .yang telah 'Standarhuntansi PemeHntah, Sebagai diuraiakan sudah baran? tentu terlalu pelaksana audit keuangan ~ ~ p p / S A ~ singkat dan sederhana, namun diharapkan adalah Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjadikan Pemmaan perse~si

@ (BPK), Sedangkan lnspektorat Jenderal diantara s@mua pjhak dan PeneraPannYa 2 ' , Departemen / Non Departemen hanya dipersilahkan masing-masing pihak. Yang rbi . melakukan reviu terhadap konsep kbih penting dari itu, diharapkan peni-

laporan keuangan Departemen atau laian terhadap auditor dan hasilnya tida .- eselon I se belurn ditandatangani oleh se~intas pandang dan dipandan# se~intas.

*Auditor Ahli Pertarna pada I nspektorat IV.

Meneapa Wisiita Allrm kuranp Diminati? tofitoh kasus di Taman HuionaI Kulai

Oleh: Ir. Dwianto C Subandrio, M.Sc.*

Alkisuh, suatu hari, entah dari muna mendupat informosi tentang orang-uton dan Bdlai Taman Nasional Kutoi, dotangloh seorang f uris using ke kantor Balai tersebu t. DCa ingin rnelihat tingkah polah orang-uton di habitat aslinya. Mungkin dia pun ingin berinteraksi langsung dengon orang-utan. M o b turis rersebut diarahkan ke Mentoko, tempo t pengamatan urang-u tan. Maka pergil ah ia ke sono. Masih dengan taxi carterannya, sang turis sampai ke m a . Sayang, seteiah menunggu beberapu woktu, tidak ads seekor orang-ittan pun yang tampak. Sang turispun pergi dengan kecewa. F:. T"

Mentoko, Sangkima dan Teluk Kaba adalah nama-nama tempat wisata alam dalam kawasan Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Tempat-tempat itu, sepanjang pengetahuan penulis, adalah tempat wisata dalam sebuah taman nasional yang dikaruniai kelebihan yang sulit ditemui taman nasional Lain: cukup dekat dengan pasar potensial, dalam hal ini kota Bontang dan Sangatta. Selebihnya, tempat wisata ini harus "menyerah" kepada nasib yang umumnya menimpa lokasi-lokasi wisata alam di kawasan konservasi di luar Jawa: sepi pengunjung, walau prasarana untuk untuk pengunjung sudah disediakan.

Mereka yang berkecimpung di bisnis wisata memi li ki prinsip dasar bahwa pemasaran obyek wisata adalah menjual impian . Maka, keberhasilan menjual obyek wisata adalah keberhasilan pengelolanya untuk menjual impian.

Pembel i mengharapkan agar impiannya menjadi nyata. Bila impiannya gaga1 menjadi kenyataan, ma ka ia menjadi pembeli yang kecewa.

Dalam TN Kutai terdapat empat tempat wisata alam, yaitu Sangkima (dengan potensi/obyek keindahan alam, pengamatan flora-fauna seperti monyet ekor panjang, owa-owa, ulin raksasa, jenis-jenis tumbuhan khas Kalimantan, trekking, berkemah, menginap, dlsb),

2 2 ; potensi/obyek utamanya pengamatar! habitat orang-utan), dan Selimpus (dengan potensi /obyek utamanya gua-gua alami).

Upaya Promosi

Upaya pengenalanlpromosi obyek- obyek wisata tersebut relatif sangat memadai. Sesuatu yang teramat jarang dialami oleh taman-taman nasional, selain dengan anggaran pemerintah, Taman Nasional Kutai mendapat sponsor dari sebelas perusahaan besar di sekitarnya (disebut Mitra TN Kutai ) untuk mempromo- s i kan keberadaan Taman Nasional Kutai.

Promosi dilakukan rnelalui situs internet, penyebaran informasi rnelalui leaflet, sticker dan kaiender, acara-acara khusus tahunan seperti "Kutai Wana Rally", "Cerdas Cermat Pelajar", "Perkemahan Pelajar Peduli TN Kutai", kunjungan staf Balai Taman NasionaI Kutai ke sekolah- sekotah di sekitarnya, dan ke kunjungan reguler sekolah ke kawasan taman nasional, program radio dan TV Lokal dan nasionat, penerbitan buletin, dan pameran.

Biaya untuk promosi tersebut pun cukup memadai. Sebagai gam baran, pada tahun 2005, Rp 292 juta (Rp 76 juta dari pemerintah dan Rp 21 6 juta dari Mitra TN Kutai), dan pada tahun 2006, Rp 245 juta (Rp 58 juta dari pemerintah dan Rp187 juta dari Mitra TN Kutai). Atau, sekitar Rp 537 juta untuk dua tahun terakhir.

Teiuk Kaba (dengan potensi Iobyek studi Selain untuk promosi, Balai TPI Kutai mani3rove na lainnya, juga menyediakan sarana dan prasarana

ma ta bur ng, er kern a h , "standard" bagi penlunjunl, seperti balai mancing)y pertemuan, rnerr, elevated trail dan

Id-

dua tahun terakhir, unltuk keperluan ; .be TN Kutai. Untuk-kHsbs di iuar Jawa, tersebutdisediakananggaran 241 juta. r 'potensi calon pengunjung di tarnan

dnasional ini, menurut pengetahuan Jumlah Pengunjung p e n u l i s terrnasuk yang t i n g g i

Ternvata res~ons masvarakat datam dibariding&n$aPan narional Lain.

bentuk kuijungan ke llakasi hisata atam& Apak Man adahh imp nnya? Taman Nasionat Kutai belum c u k u ~ menggernbirakan. Yang mudah segera dijawab adalah

Sebagai garnbaran, j u m l a h pengunjung TN K~tai~sglana mhun 2001 s.d 2006 (data BTN Kutay , atau rata-rata 2.200 orang per tahun, atau 17 rarnpai 64 orang

W Y --%per minggu. Data pengunjung tersebut bisa I~%*ddikatakan hanya pntuk lokad Sangkima,

karena lokasi Prevab hanya' dikunjungi beberapa pengunjung asing, sedang dua tempat wisata lain tidak ada (tidak tercatat) pengunjungnya.

Jumlah tersebut adalah data pengunjung dengan semua keperluan r (rekreas berkemah, penel i t ian, karyawisata, tamu). Bila hanya menunjuk pada pengunjung karena motivasi pribadi ( rekreasi, berkemah, karyawisata), maka data pengunjungnya rata-rata hanya 1 ,500 orang per tahun, atau 7 sampai 40 orang per minggu. Kita harus menyebut data per minggu, karena tamu sejumlah itu hampir dipastikan hanya ada pada hari Sabtu dan Minggu. Hari-hari kerja tidak ada pengunjung.

Dengan alasan rnasih dalam rangka promosi, pernungutan karcis masuk kepada pengunjung baru dilakukan rnutai 2006, dan hanya terkumpul Rp150 ri bu.

Mengapa lokasi-lokasi wisata alam dalam kawasan konservasi tidak menarik pengunjung? Taman Nasional Kutai cukup b a i k d igunakan sebaga i bahan pernbicaraan ha1 itu, khususnya untuk kasus di Luar Jawa. Dengan promosi yang relatif cukup gencar, masih belum berhasil

I mnar i k banyak pengunjung. Padahal letaknya tepat di sisi dua kota yang cukup potensial, Bontang dan Sangatta di mana paling tidak ada pegawai dari empat perusahaan besar bidang tambang. Di atas , .,j

kertas, dengan penghasilan memadai

karena tempat-tempat wisata alam tersebut sulit dikunjungi. Hanya Sangkima yang paling mudah didatangi. Itu pun berarri mudah didatangi oleh rnasyarak yang memiliki kendaraan pribadi . A

Nasib tempat-tempat #isa,ta&alam kita sepertinya sudah tida menggem- - birakan dad "sono"nya: terpencil, sulit di jangkau oleh calon pengunjung dengan bekal. ang cekak. Jadi mernang tidak pada tem/Yt(tnya rnembandingkan jurnlah pengunjurig tamin nasional dengan pengunjungAnc01 yang bisa dicapai dengan angkot.

Berikutnya, apresiasi masyarakat umurn terhadap kegiatan outdoor recreation rendah. Mudah dibayangkan, misalnya sebuah keluarga krencana akan melakukan rekreasi dengan anggaran seratus ribuan rupiah, maka yartg akan dilakukan adalah pergi ke mall. Di sana ada tempat jalan-jalan yang lantainya Licin dan sejuk. Kalau tidak punya uang untuk membeli, sekedar rnemuaskan mata dengan melihat-lihat barang yang dipajang toko pun tidak dilarang. Atau, bisa membuang uang Lebih dengan nongkrong di cafe, siapa tahu ada kawan yang lihat, bisa 'meningkatkan gengsi'.

Kenapa tidak ke tempat-tempat wisata alam yang ditawarkan oleh taman- taman nasional? "Wisata alam? Enggak Lah yaa. .", kata orang. "ltu tempatnya pemuda petualang", kata yang Lain. Wisata alam diasosiasikan dengan pejalan kaki, dengan bawaan yang ribet, keringatan, nafas ngos-ngosan. Jalan-jalan di tempat wisata alam? Belum apa-apa, sudah membayangkan jalan yang berbatu, becek, hutan, gangguan serangga, cuma keringat'. Apalagi yang akan

adalah keluarga dengan anak-anak, maka, wisata alam menjadi pilihan rekreasi nomer ke sekian, kecuali diwajibkan sekolahnya.

Piiihan rekreasi ke mall tidak salah. Malah logis bila dipandang dari prinsip bisnis wisata, yang menjual impian. Orang yang tinggat di ternpat yang kumuh, becek dan lingkungannya berantakan terpuaskan impiannya <mendapati maU yang bersih, rapi, dan sejuk. Mereka yang sehari-hari sudah biasa melihat pohon di dekat rumahnya, atau dekat tempat kerjanya, akan malas bita berekreasi ke hutan karena pohon bukaniah yang diimpikan.

Tidaklah mengherankan, bila warga kota Bontang dan Sangatta d,enngan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, bersedia menempuh jarak lebih jauh menuju pusat-pusat perbelanjaan di Samarinda atau Balikpapan. b '94

Masyarakat yang hidupnya pas-pasan (atau, malah cari makan pun susah), taraf pendidikan sedang-sedang saja, bermukim di kota kecil atau sedang, sulit diharapkan menjadi pengunjung tempat-tempat wisata aiarn. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah urban, profesionat yang sehari-hari dikejar-kejar target dan dead- ifne, yang muak dengan laporan-taporan rutin, bosan melihat hutan beton, terkungkung dalam jok mobilnya, yang hanya menjumpai orang kota, rekan sekantor, pelanggan, klien; tentunya memiliki mirnpi sebuah lingkungan yang alamiah, hutan, bebatuan, mata-air. Atau, mimpi bertemu dengan "pokoknya bukan orang", boleh orang-utan, satwa liar lainnya, tanarnan unik, atau anggrek eksotik? Kalangan seperti inilah yang menjadi pengunjung yang potensial tempat wisata alam. Mereka punya impian dan punya uang untuk mewujudkan impiannya. Mereka bersedia rnenge- luarkan jutaan rupiah atau ribuan dotar untuk memburu impiannya, bahkan sampai ke luar negeri.

Tapi, tidak mudah untuk melayani

ini. Walau impiannya "curna hutan", bukan berarti mereka bersedia melepaskan banyak standar hidup hariannya. Urusan buang air kecil, tentu kita tidak bisa menyuruhnya ke bali k semak-semak, atau ke toilet yang jorok dan krannya mampet. Belum lagi untuk urusan yang lebih tak terkontrol pengelota tempat wisata alam , seperti kecelakaan karena faktor alam, mulai dari tuka karena terpeleset sampai tewas tertimpa pohon. d

l tu pun baru urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pengunjung. Lalu , bagaimana dengan u rusan untuk mewujudkan impian pengunjung untuk melihat orang-utan di habitat alamnya seperti yang digambarkan dalam sepotong kisah di awal tulisan ini?

Atraksi yang interaktif sebenarnya lebih menarik pengunjung. Biro wisata menunjuk feedins time (jam rnakan) orang-utan sebagai selling point wisata d i hutan alam. Tapi, membujuk orang-utan supaya mau mejeng di Sangkima (Lokasi yang paling banyak dikunjungi) agar lebih mampu menarik pengunjung bukan tanpa kendala dan usaha eks t ra d a r i pengetoianya.

Maka, upaya-upaya untuk memper- kenalkan tempat-tempat wisata yang dilakukan dengan gigihnya oleh BTN Kutai beserta Mitranya seakan gagal menarik pengunjung. Respons masyarakat u mum masih belum menunjukkan angka yang berarti.

Apalagi mengharapkan pendapatan dari pengunjung Lokasi wisata alam. Tertarik untuk mengunjungi taman wisata saja belum, apalagi mereka disuruh membeli karcis masuk. Kalau pengeiola tempat wisata alam menarik retribusi dari pengunjung, mcreka akan bertanya: kontribusimu apa sih?

Pertu Strategi Pernosoron

Prornosi, kampanye, dan sosialisasi keberadaan taman nasional, termasuk tempat-tempat wisata alamnya, seLalu diperlukan. Namun, pengelolaan tempat

, , , u

terayat, walau frekuensinya kunjungan- C* nya k n y a beberapa kali +shun.

Bahkan rnenjadikarf t h a n narional hanya sebagai ttmpat koleksi flora dan fauna langka pun tetap memer yang memadai untuk menyedi dan prasarana yang rnemada 1L

1 ' T

alam, atau sebagai sebuah resort wisata, masing-masing inemerlukan sarana dan prasarana yang berbeda. Ini penting, karena pada akhirnya bermuara pada penyediaan dan pengeluaran anggaran

Staf BTN Ku tal membfmbing siswo SD peserta negara. Kunjungon R w e r Sekoluh di Sangkimo (dekut Bontung, ~olt im, Desember 21~6) . ~f sfnl, taman Penulis mendapati beberapa nuslona~ sebagal ~abomtor~um lapangan. bangunan yang sudah dibangun dalam

Beberapa pertanyaan yang kemudian taman na~iotlal di luar hwa, yang semlJla muncul adalah: dibayangkan akan d ipaka i o leh

pengunjung, ternyata tidak termanfaatkan A~akah taman nasional han~a untuk karena j um [ah penqun jungny a sedikit.

urusan kOnservasf yang hanya akan Atau, pengunjungnya tidak berminat untuk dikunjungi ~enel i t i bebera~a orang dalam memanfaatkanny a karena [ebih tertadk ke setahun? hal lainnya. Sayang sekali.

Apakah taman nasional hanya akan Jadi, dalam pengembangan lokasi dijadikan sebuah laboratorium lapang dari ,isat, slam, s t r a q i pemasaran templah ~nd id ikan konservasi slam bad siswa ha[ yang strategis. Sebagai maria y ang sekolah? dilakukan dalam pengembangan pasar

Apakah sebagian wilayah taman produk Lain, diperlukan survai keinginan nasional memiliki daya tarik yang bisa dan kemam~uan finansial pa=r. dijual? (agar diingat, daya tank identik dengan impian calon pembeli). Kalau akan dijual, siapa calon pembelinya? Berapa *) Auditor Ahti Madya pads lns~ektorat 111 milyar rupiah anggaran yang disediakan untuk menyulap hutan mtnjadi wahana yang memadai untuk mewujudkan impian-

ILLEGAL LOG611 Oleh : 1. Ir. Binsar Sitanggang, MM*

2.lr. Khairul Anwar,MM**

Hutan Indonesia saat i n i diperkirakan seluas 120,35 juta ha rneljputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Namun kondisi Hutan Atam Indonesia menjadi keprihatinan banyak pihak baik dalam n e g e r i m a u p u n m a s y a r a k a t internasional. Proses kerusakan Hutan Atam (degradasi) terus meningkat. Laju kerusakan hutan periode 1985 1997 tercatat 1,6 juta ha Ith, sedangkan saat ini meningkat menjadi 3,s juta halth. Laju kerusakan ini diperkirakan semakin tidak terkendali karena aktivitas penebangan pohon secara tidak sah (illegal logging), penyeiundupan kayu, perambahan dan penyerobotan kawasan hutan semakin merajalela. Pada akhirnya seluruh aktifitas illegal tersebut mengancarn kelestarian hutan secara serius. Hal tersebut terbukti dengan adanya bencana aIam banjir bandang, erosi, tanah longsor, dan lain- ta in yang t e r j a d i d ibe rbaga i lokasil tempat.

Untuk mewujudkan hutan yang lestari, maka Departemen Kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas bidang kehutanan untuk periode 5 tahun ke depan, yaitu : I. Pembrantasan Pencurian Kayu di

hutan negara dan Perdagangan Kayu l llegal

2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan

3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan

5. Pemantapan kawasan hutan.

Dalam rnengimplementasi kan lima agenda utama tersebut, telah di lakukan upaya pengendal ian perampokan kayu melalui proses penegakan hu kum secara terpadu dengan Aparat Penegak Hukum ( POLRl- Kejaksaan dan Pengadilan) dan TNI Peran lnspektorat Jenderal selaku mitra penegak hukum di Ungkup Departemen menjadi sentral karena dapat menjadi penentu proses hukum petanggaran bidang kehutanan terutama sebagai identifikasi dan penyetidikan te r j ad inya kasus pelanggaran di bidang kehutanan tersebut.

Agar peranan tersebut dapat berjalan {ancar dan efektif maka perlu disusun telaahan penanggulangan illegal iogging seca ra mendalam dengan k o n s e n t r a s i p e r a n a n pengawasan i n t e r n a l l i n g k u p Departemen Kehutanan .

B. Dasar Hukum

I. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3. PP. No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan

4. PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Re boisasi

5. lnpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penanggulangan illegal Logging

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/ Kpts-1112005 tentang Organisasi Departemen Kehutanan.

C. Kondisi Saat Ini 'enanganan illegal logging telah Kawasan yails menjadi ,dsaran jilaksanakan oleh lntansi Kehutanan

gal logging b u k n hanya di datarn sejak jaman kemerdekaan hingga wasan hutan produJsi, tetapi saat ini . Penanganan illegal logging

masuk ke dala-m kawasan d i t empuh m e t a t u i 2 ( d u a f n Lindung dan kawasan ekatan yaitu :

onservasi (Taman Nasional dan Represif me la lu i operasi san konservasi la irqa). Lebih pengamanan h u t a n ba ik prihatinkan lagi, kerusakan di dilakukan secara fungsional

awasan konservasi bukan hanya maupun terpadu dengan instansi rjadi di zona penyangga, tetapi di t e r k a i t . Operasi terpadu ,

beberapa lokasi sudah masuk ke tersebut telah berkali-kali dalam zona inti. r di bentuk secara melembaga

2 perhatan yangdapatdikhri f ikr i - m e l a l u i T i m Ke kan iIIegal iogging menuru t UU %,' Kehutanan (TKK), Tim

41 tahun 1999 antara lain : b: Pengamanan Hutan Operasi Wana L

Menebang pohon atau memanen Operasi Wan- ')ahari, dan lain- atau memungut hasll hutan di Lain. -.

dalam hutan tanpa memiliki hak atal izin dari pejabat yang b. Preventif e~alu i penyuluhan krwenang. f \

ke ,h~ tp%~~- ; ba ik iangsung di~apahgan maupun melaui

b. Menerima, membel i a tau - media massa, media elektronik

menj ual, menerima tukar, dan sebagainya. Secara umum menerima titipan, menyimpan, hasil-hasil penanganan illegal atau memiliki hasil hutan yang togg ing t e r s e b u t b e l u m diketahui atau patut diduga me ncapai harapan semua pi ha k berasal dari kawasan hutan hutan karena M u m berkurang secara yang diambil atau dipungut dgnifikan, belum menirnbulkan secara tidaksah. efek jera, dan bahkan justru

c. Mengangkut, menguasai, atau banyak para pelaku yang memiliki hasil hutan yang tidak dibebaskan. dilengkapi bersama-sama dengan 4, Kerugian negara akibat Illegal surat keterangan sahnya hasil Logging diperkirakan sebesar Rp 30 hutan. triliun per tahun dengan jumlah

.d. Membawa alat-alat berat dan kayu 5 50 juta m3 per tahun. atau alat-alat lainnya yang lazim (Sumber data : Ditjen PHKA, 2005). a tau p a t u t d iduga akan digunakan untuk mengangkut hasjl hutan d i kawasan D. ldentifikasi Penyebab Illegal ~ogging hutan, tanpa izin pejabat yang 1. Faktor penyebab, aneara lain : bewenang. a. Otonomi daerah yang lebih

e. Membawa alat-alat yang Lazim mementingkan Pendapatan Asli digunakan untuk menebang, Daerah (PAD). Faktor ini muncul memotong, atau mernbelah ak iba t keinginan daerah l pohon di dalam kawasan hutan kabupatenlkota untuk segera tanpa i z in pejabat yang m a n d i r i secara maksimat berwenang. finansialnya dengan menggati

surnberdaya alam yang ada

wilayahnya secara sembarangan tanpa mempedulikan aturan dan teknis lingkungan yang memadai.

b. Euforia reformasi. Faktor ini muncul akibat penafsiran dan pemahaman kewenangan otonorni yang berlebihan dengan menggunakan alasan reformasi t a n p a d i b a r e n g i dengan parad igma e f i s fens i dan efektifitas petayanan kepada masyarakat .

c. Lemahnya penegakan hukum. Faktor ini dapat dibuktikan pengalaman empiris datarn pengusu tan pe langgaran hukurnan di bidang kehutanan tidak tegas dan tidak konsisten misalnya dihentikan di tengah jalan ( S P 3 , pe t i -eskan) . hukurnannya ringan dan bahkar tidak jarang si pelaku dibebaskan dengan alasan yang tidak jeias. Oleh karena i tu pelaku ilkgad logging terus melakukan aktivitas illegalnya tanpa merasa takut dihukum.

d. Kesenjangan penawaran dengan permintaan kayu. Faktor ini didorong maraknya industri pengolahan kayu terutama sawmill iiiego! sehingga tercipta perrnintaan kayu yang sangat besar. Oleh karena i tu dalam

i tu kesempatan usaha berupa pengambiian hasit hutan tanpa prosedur merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat miskin tersebut. Kondisi demikian dimanfaatkan obh pihak-pihak yang ingin mendapa tkan keuntungan besar yang bertindak sebagai cukong, penadah dan makelar kayu hasil hutan yang diambil masyarakat rniskin terse bu t . A

f. Tersedianya pasar gelap. Faktor ini rnuncul akibat tidak adanya aturan pasar kayu atau hasil h u t a n y a i t u kayu d a p a t dipasarkan langsung kepada

- pembeli tanpa ada pengawasan, %-%. sehingga pasar gelap pun terjadi *" tanpa ada tindakan hukurn yang *,?q.

, memadai. Oleh karena itu pasar . f :-r"- Y gelap akan menjadi pendorong

bagi perarnpok kayu untuk menjual dan rnernutihkan hari l kegiatan illegalnya

2. Pelaku Utama antara lain:

a. Oknum-oknum aparat (termasuk Aparat kehutanan, dan penegak hukum),

b. Mafia kayu (makelar dan calo kayu)

c. Masyarakat

perdagangan kayu t i d a k a. Penyuapan baik langsung kepada mempedulikan asat usul kayu. oknum aparat maupun tidak Semua kayu yang diperdagang- langsung meialui backing oknum , kan baik legat maupun illegal pasti ada pernbelinya.

m a u p u n b a c k i n g rnassa sehingga terjadi kesan bebas

e. Kerniskinan yang dimanfaatkan peredaran hasil hutan illegal. oleh penunggang gratis (free b. Pola ijonlpesan tebang ( tingkat rider). Faktor ini muncul sebagai perekonomian masyarakat ak iba t kondis i s tab i l i t as sekitar hutan yang re lat i f perekonomian yang kurang rendah, dan ketimpangan antara berpihak kepada masyarakat pasokan persediaan bahan baku kecil sehingga masyarakat yang kayu dan kebutuhan industri hasit berada di dalam dan di sekitar hutan, mendorong mereka untuk hutan dalam kondisi miskin baik menebang hutan). yang bersifat material maupun kesempatan usaha. Oleh karena

c. Pelanggaran kewenanga~n (undervalue), sehingga pengambilan perijinan (kebi jakan Pemda yang hasit hutan seolah hanya terbatas tidak sesuai dengan peraturan biaya pengambiiantpemungutan, pemerintah dan kepentingan tidak berdampak biaya kegiatan u m u m ) , m e l a l u i k o l u s i lain. Oteh karena i t u setiap penerbitan per i j inan baru pengambilan hasil hutan sepanjang m a u p u n p e r p a n j a n g a n , biaya sudah tertutupi maka sudah rnanipulasi asal usul hasil hutan mendapatkan keuntungan. Oleh dan laporan produksinya, karena i tu banyak daerah-daerah manipulasi peralatan produksi yang mengeksploitasi hutannya W , < F dan anskutan. karena merasa telah mendapatkan

!3223 d. Penyalahgunaan dokumen keuntungan. Padahal bila dicermati

melalui pemberi an blanko l e b i h jauh bahwa dengan kosong, pemalsuan SKSHH, ~ ~ ~ e k ~ ~ l o i t a s i hutan secara besar- penggunaan SKSHH I ulang dan besaran akan menguras modal yang SKSHH yang terbang. dimilikinya, sehingga untuk dimasa

mendatang akan kehi tangan Dengan memperhatikan faktor k e s e m p a t a n

ypenyebab, pelaku, dan modus operandi 19

pendapatan. tersebut dl atas, maka dapat dlsimpulkan bahwa kegiatan illegal . Budaya k e j a W s & logging mempunyai kompleksitas yang udapker ja bangsa

ggi karena terkait dengan hal-hal , q. sih m5ih bersifat opportunis ~eoagai berikut : 1 . $ a . A , ! ploitatif yaitu sepanjang ada

= , .< . . . - .> 1. Pola penguasaan hutan. - + , i:L? '

Sesuai ke tentuan yang ' bertaku bahwa hutan dikuasai negara (state property atau ' common property), maka akan ,

memberikan konsekuensi logis bahwa rumberdaya hutan tersebut<? bersifat open access, artinya semua {, orang dapat memanfaatkannya. Di : sisi lain pengelolaan hutan diatur9 dengan cara memberikan konsesi kepada pihak tertentu (perorangan, + , . koperasi, badan hukum swasta) yang . akan berimplikasi bahwa hutan di kuasai privat (private property). Oleh karena itu muncul anggapan sementara pihak bahwa pernerin tah tidak adil dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Hal ini akan mendorong pi hak-pi hak yang tidak mendapatkan konsesi hutan akan cenderung ikut memanfaatkan hutan dengan cara illegal.

2. Nilai hasil hutan (kayu)

Penghargaan terhadap hasil dan manfaat hutan masih rendah

+ kegiatan yang lebih rnenguntungkan dirinya maka akan dikerjakan meskipun kegiatan tersebut dapat merugikan pihak lain ataupun mengeksploitasi pihak lain. Dalam kenyataan ini sebagai bukti bahwa sistern i jon/tebang pesan dan percaloan/makelar kayu dapat bertangsung secara lancar. Hal tersebut diperparah adanya etos kerja bangsa Indonesia yang relatih rendah dan kurang disiplin.

4. Sistem Pembuktian

Dalam penegakan hukum di Indonesia harus mengikuti sistem pembuktian induktif lengkap dengan barang bukti. Padahal dalam p e m a n f a a t a n h u t a n d a n pengambilan hasil hutan sulit dibuktikan secara induktif, karena hutan dan hasil hutan bukan barang pribadi sehingga secara fisik sulit dikenali atau ditandai secara langsung melainkan harus menjadi satu kesatuan dengan bukti surat berupa surat keterangan sahnya har i l hutan [SKSHHJ y a n 4 -

menyertainya. Datarn hat ini berdampak kepada adanya upaya segala cara untuk mendapatkan SKSHH tersebut. Lebih lanjut pelaku yang terlibat dengan kqiatan illegal kehutanan (illegal iogging, dan perambahan hutan) . Kondisi demikian sering dipergunakan oteh penegak hukum untuk mclakukan pembenaran terhadap kegiatan illegal dibidang kehutanan

Berdasarkan fakta penyebab maupun kondisi yang terjadi terkait dengan banyak ha1 sebagaimana telah diuraikan d i atas, maka - agar penanganan iliegai logging dapat terlaksana secara efisien dan efektif perlu rnenerapkan beberapa prinsip

alternatif solusi antara lain : 1. Pemerintah melibatkan masyarakat

di dalarn dan di sekitar hutan untuk berperan aktif mencegah illegal logging. Hanya saja ini dapat diwu judkan apabila kesejahteraan mereka dit ingkatkan mela lu i kegiatan-kegiatan pernbangunan kehutanan seperti Sosiat Forestry (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Perhutanan Sosial dan Pembangunan Masyarakat Dest Hutan).

2. Pemerintah membangkitkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat d i sekitar hutan sehingga m e r e k a m e m i l i k i kesadaran merupakan bagian dari ekosistem hutan di sekitarnya.

. , antara lain : 3. Penegakan hukum secara tegas. 6t

4. Pendekatan kese jahteraan Aparat penegak hukum

Pendekatan kesejahteraan di 3 (Polisi, Jakra dan Hakirn) harus l a k s a n a k a n d e n g a n c a r a mempunyai komitmen yang kuat memberikan alternarif kornpensasi dalam penegakan hukum. Para kesempatan bagi pelaku illegal pelaku iil ego1 1 ogging (mafia kayu) logging tradisional jika kegiatan dan oknum aparatlpejabat yang yang d i l akukan merupakan terbukt i tertibat kasus harus matapencaharian pokok masyarakat dihukum seberat-ber-'lya untuk kecil. Ji ka pelakunya sudah bersifat memberikan efek jera.

1 bandar atau cukong rnaka harus 4. Pemberlakukan reward ana ditindak secara tegas dan diancam punishment hukuman yang berat Aparat pernerintah baik

2 . Non diskriminatif penegak hukum maupun mitra Prinsip non diskriminatif penegak hukum misalnya auditor

adatah memberlakukan proses Inspektorat Jenderat ataupun

hukum secara adil kepada pelaku petugaslpejabat yang terkai t yang bukan masyarakat kecil secara dengan penanganan illegal logging

merata tanpa pandang bulu baik perlu diberlakukan sistern reward

aparat maupun cukongnya. a n d punishment. D e n g a n diberlakukan sistem tersebut maka

3. Simultan. kontrol internal dapat lebih efektif, Artinya, pelaksanaan operasi sebab bagi aparat yang berprestasi

maupun proses hukumnya harus akan mendapatkan penghargaan bersamaan dan bersinergi di antara sebaUknya bagi yang terindikasi berbagai pihak yang terkait. kolusi akan mendapatkan hukuman

Berdasarkan prinsip-prinsip displin bahkan bila sudah terkait

tersebut dapat diajukan beberapa pidana maka diproses hukurn.

tangkah Operasion yai t u kegiatan tan secara rahasia dan

illegal iogging dapat dilaku kan melalui s untuk mengidentifikasi

tindakan operasi pengamanan hutan, temgat kejadian, dan

Tindakan operasi merupakan kegiatan ang bukti dari

untuk mencari dan menemukan k pidana atau

peristiwa yang diduga rnelakukan tindak pelnnggaran bidang kehutanan.

pidana bidang kehutanan, untuk intelijen dapat berupa mernbuktikan kasus tersebut dapat awancara, observasi, dan

dilakukan penyidikan terhadap pelaku atau penyarnaran. S r ,tindak pidana. egiatan pengumpulan bahan dan

Dalam melaksanakan proses eterangan (Pulbakt ) merupakan *kegiatan awal dari penyidikan tersebut maka perlu dikenali-

jenis-jenis operasi yaitu : &' bersifat terbuka untuk rneneliti m e n e l a a h d a n m

1. Operasi Preventif yai tu kegiatan keterangan, data atau dilakukan bersifat pencqahan diterima melalui 1

t e r j a d i t i ndak pidana a tau pengaduan. Ke ' a t yang antara iain ditujukan untu% demVHh dan

berupa ~ e n ~ u l u h a n , sosialisasi, ntuka n peto ode bperari, penyiapan I- penyemp rnaaq rtukan, dan sarana pedoman den *geratura$ d m untuk kegiatan penyiapansistem:j 7 *eras& serta mernperhitungkan

2. Opepsi Represif yaitu kegiatan yang hambatan dan risiko 0perasi.a dilakukan bersifat ~enindakan terhadap tindak pi'dana atau pelanggaran yang telah terjadi. *) Auditor Ahli Utama pada lnspektorat IV

"") Auditor Ahli Madya pada lnspektorat I

Orang yang mehnggnr , . [etapan seper ti rnenjaailian

atam Gutan untuk istiraliat ban gang se6artGnya aMafi

Redaksi Bule+in Penpawasan menerima tulisan

dari pembaca denvan ke+encuan sebapai beriku*:

. ropik tulisan berkaitan dengan pengawasan d

r kx;-

RAT JtdDERAL DALAM BERITA py I;

m_elalu@ surat Nomor S.860/1II ISek- meningkatkan rasa kekdyargaan @gi 412006 tanggal 1 2 Oktober 2006. pegawai pada tns~ektor& Jenderal 1- && . tangqpl 1 sampai dengan 2 Departemen Kehutanan, pada tanggal Desember 2006 telah dilaksanakan 31 Oktober 2006 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pegawai lingkup acara hatal bi halal. Datarn acara lnspektorat Jenderal Departemen tersebut, sekaligus dilaksanakan I Kehutanan di AQrowisata I ~ K ~ R ~ ~ pdepasan 2 orang Auditg, yaitu Ir. Cibodar, Cipanas, Cianjur. Kegiatan ~ j a t i R dan "lr. Harisudin, yang dimaksud berupa cerarnah dan &:." 5 rnernabki masa purnatugas dan tentang Management of pelepasan ' 4 ' karyawan Inspekorat q3! ,endera1 y a y akan menunaikan ibadah

disampaikan oleh Hoesodo, M.Soc.Sc, CGFM, CFE. dari

haji pada Desember 2006, yaitu Ir, Lembaga Pengq-bangan Fraud Poernama Gandhi N., MM., lr. Eno Auditing dan Pembipaan oleh lnspektur + Mung kar no, I r. Abubakar Assagaf MSi . , Jenderal. Se la in i t u , u n t u k dan ir. Adang kikandar. r 4 ) menfngkatkan ram kebersamaan dan

2. Dalam rangka melaksanakan Peraturan meningkatkan kebugaran badan lnspektur Jenderal Departemen dilaksanakan trekking bersama d i Kehutanan Nomor P.371111-Sek-4/2006 kawasan Taman Nasional Gunung Gede tanggal 10 Juli 2006 tentang Pedoman Pangrango. !

.A Evaluasi A~lika5i Sirtern Informasi 4. Salah ratu p ~ y a r a t a n untuk menjadi - Manajemen Kepegawaian lingkup ! Auditor adalah telah mengi ku t i Departemen Kchutanan, te lah Pendidikan dan Latihan Sertifikasi

dilaksanakan kegiatan Evaluasi Apli kasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Simpeg terhadap sebagian UPT Tingkat Pembentukan Auditor Ahli serta Departemen Kehutanan di beberapa lulus ujian sehingga merniliki Sertifikat Provinsi. Tujuan dari kegiatan dimaksud lulus Pernbentukan Auditor Ahli. Untuk adalah untuk mensetahui sejauh mana itu, lnspektorat Jenderal Departemen ap l i kasi simpeg dilaksanakan, Kehutanan mengikutsertakan 10 orang kelengkapan data, pemanfaatan data Pegawai Neger i S i p i l l i ngkup dalam rangka pengelolaan pegawai Departemen Kehutanan u n t u k serta permasalahan yang dihadapi. mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut

I Fungsional Auditor (JFA) Tingkat I diharapkan dapat menjadi masukan Pembentukan Auditor Ahli yang

bagi Departemen Kehutanan dalam di laksanakan d i Pusat D i k l a t

I rnelakukan pengelolaan SDM. Dalam hal Departemen Pekerjaan Umum pada i ini, lnspektorat Jenderal Departemen tanggal 7 - 29 Desember 2006. I Kehutanan telah menyampaikan

rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan

I POJOK Wukat $ a r m Diaqnoslik Peninelurtan Kitierja

Oleh : Heryana, S.Hut

Datam lnpres Nomor 1 tahun 1989, pengawasan me leka t merupakan serangkaian pengendalian terus menerus o leh a tasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar tugas pokok dan fungsi bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Waskat lebih diarahkan kepada pembentukan suatu sistem yang mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas organisasi serta m a m p u m e n c e g a h t e r j a d i n y a p e n y i m p a n g a n , k e b o c o r a n d a n pemborosan keuangan Negara.

Waskat jelas sangat diperlukan, mengingat fenomena periCaku individu dalam organisasi yang berbeda-beda dan menimbukan pertanyaan tersendiri, yaitu: $. .

b& ? Apa yang membuat orang bekerja

keras, sementara orang lain melakukan pekerjaan sesedi kit mungkin ?

? Mengapa orang keluar i pulang dari pekerjaan sebelurn waktunya, datang teriarnbat ke tempat pekerjaan dan bahkan tidak masuk kerja ?

? Bagaimana saya, sebagai seorang pimpinan, bisa mempengaruhi kinerja bawahan saya ?

Di sinilah peran waskat diperlukan untuk mengembalikan dan mengendatikan perilaku individu ke jalan yang benar. Waskat juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi dan memotivasi perilaku individu agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan orzanisasi.

Bagaimanakah Waskat Dapat Memberi Dampak Positif

Ada dua cara, ya i tu melalui pemahaman terhadap motivasi bawahan, k e m u d i a n d i l a n j u t k a n d e n g a r berkomuni kasi $,~e* arm a

I .. , -5ra$ma2Tm4 . + , . . rl

Memahami Motivasi

Dalarn beberapa p e n e i l r l a n mengenai motivasi terdapat pendekatan yang disebut dengan teori pengharapan (expectancy theory) dan menuru t beberapa ahli perilaku berkesimpulan bahwa teori ini paling komprehensif, valid dan berguna dalam memahami motivasi. Teori ini didasarkan pada asumsi tentang sebab-sebab munculnya perilaku tertentu dalarn orsanisasi.

Asumsil. Perilaku ditentu'un -4 oleh kombinasi antara kekuatan yang berasd dari dalom individu dengan kekuatan yang berasal dari iingkungan

Setiap individu masuk ke organisasi dengan muatan psikotogisnya masing - masing. Mereka rnemiliki pengalaman dan sejarah yang memberikan mereka sejumiah kebutuhan yang, bersifat unik, bagaimana cara mereka rnemandang dunia dan harapan bagaimana organisasi memperlakukan mereka.

Asumsi 2. Setiap meng'ambii keputusan tentang perilakunya sendiri duiam orgonisasi

Keputusan- keputusan dibedakan kedalam dua kategori.

a. lndividu membuat keputusan tentang bagaimana dia berperilaku sebagai anggota organisasi.

b. lndividu membuat keputusan tentang

- y ., L " * p,.fl< . -++$*&* *g*; @-* p$

w- > y.y)-,c * -=+ . * .'>% g 0 I , * .

r Y- -* bc- sebwapa besar usaha mereka dal& beruraha I berperilaku denqan cara menjalankan pekerjaan. *;mJ fettentu menjadi sangat besar Mla:

A m s i 3 . Masing-maring ind iv idu a. lndividu percaya b&a perilaku akan memiliki jenis kebutuhon, mensarah kepada has i l ke r ja k e i n g i n a n dqn tujuan @eniharapan kinerja-h9sii) berbeda . B. Individu percaya bahwa hasil kerja ini

Bahwa setiap individu tidan sama memiuki - snilai positif baqi ., , mereka dalam hal jenis out-come (reward) yang mereka inginkan.

~ ~ f l h w r n s i 4 , S e t i o p individu membuot keputusan dari alternutif

pencapaian hasil yang derekd inginkan dan -indari -hal-hai yang menurut rnerek dapat merugikan.

**I -viciu percaya ,bahwa mereka mmpu "Ilr be fnerja padAevel , g i n kan.

Kornunikasi

Setetah memahami motivas' %zqn h perilaku individu daiam berp&l&a aka

1 $ Ber'dasarkan arumsi-asumsi

tersebut, ada tiga konsep yang digunakan jsebagai kunci dari teori tersebut :

P

I a. P e n g h a r a p a n k i n e r j a - h a s i l (Performance-Outcome Expectancy), bahwa setiap individu percaya atau berharap bahwa jika dia berperilaku tertentu di akan rnendapatkan hasil tertentu pula.

b. Mlensi (Valence), bahwa setiap hasil rangkamencapai tujuan organisasi. & kinerja merniliki vatensi ( nilai, harga dan daya tarik) terhadap masing-masing individu. Referensi :

c. Pengharapan usaha kinerja (effort- Usmara A. 2003, Hand Book Of performonce expectancy) bahwa setiap Organizatioin perilaku berkaitan dengan pcngharapan tertentu dalam benak individu atau probabilifas keberhasilan.

Dengan menggunakan konsep ini secara bersamaan memungkinkan membuat peryataan mendasar tentang motivasi. Secara umurn motivasi untuk

3

pengaruhi sikap; d) Rubungan yang makin baik; dan e) tindakan.

Dengan memahami kedua hal tersebut, diharapkan Waskat bukan hanya memberikan penilaian mengenai benar dan salah atau baik dan buruk. Namun lebih jauh lagi Waskat bisa menyentuh sisi dasar P kemanusiaan yang di kornunikasikan dengan baik. Sehingga Waskat merupakan salah satu solusi memperbaiki kinerja individu dalam organisasi karena Waskat merupakan sarana memotivasi untuk krker ia lebih efektif dan efisien dalam j

Wahyudi Dr, 2006, Manajemen Konflik Daiarn Organ isasi Monajemen Konflik

* Staf Bagian Program dan Pelaporan

ANGKETIKUESIONER BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN

1 Dalam rangka peningkatan kualitas buletin pengawasan , kami mengharapkan I partisipasi pembaca untuk memberikan masukan dalam bentu k kuesioner di

bawah ini.

. . 0 -kut adalah daftar pertanyaan ( silang pada jaw ' yang s(

Jenisketaminpembacaadalah: a : La ki-laki b. krempuan - .

2, Pendidikan terakhir pembaca, adalah : a. SLP sederajat- - b. S t lrajat . c. Akademi /D a*,. d.51: I e. 5 f. S 3 . g.' hinnya, sebutkan. ..A

1 3. Usia pernba a adalak I I a. 20 tahun i ebawah b. 21 -30 bhun

d. 41 -50 tahun '5 e. 51 ta'hun ke at@$ fd ; 4. Profesi pembaca adalah %

a, PNS Departemen Kehutanan b. PN5 Non Departemen c. Swasta bidang ~ehganan d. Swasta bidang non ke e, Pela@r/ mahasiswa kehutanan jar/mahasiswa non kehubnan g. Lainnya, sebutkan .,...

'* Y j. Tqntang bucetin pensawasan ini, menuet pembaca sud

format ukurannya? y?=%~ en.$ b. Belum, sebutkhn $orma ukuran yan

O. Menhrut pembaca, rubrik yang dimuat bulletin penga a. Sudah cukup b. Perlu ditamb*, sebutkan rubrik

. Kualitas kertas dan se~arasi aamuar yang dimuat bu

d :A>?.-+ -+ :":,.

a, Cu kup memadai %--?+ $3 b, Belum memadai, u n t u ~ --=>

(-) Untuk kualitas kertas (-) Untuk separasai gambar

8. Menurut pembaca segata jenis artikel dan mo

t a. Sesuai nama bulletin maka artikel dan jenis tul yang terkai t dengan masala hmasalah pengawasan.

b. Bisa diperkaya dengan artikel dan jenis t u l i ~ n yang lain sepanjang terkait pada bidang kehutanan L -,,

- # B 2 -2.

b. Tiga Bulanan c. Enam Bulanan ngan kepuasan/k&iddkpdasan pen-baca daLm membaca g a m n irii, aspirasi @m baca ke reda ktur/staf redaksi a kan

5 a. Telepon b. Fax .......... c. Surat d. Lainnya, sebutkan

14 .lnginka h ' p m baca membaca buletin pengawasan edisi berikutnya a. Tidak lngin b. lngin . .......... c. Sangat ingin d Lainnya, sebutkan

w * .E

T,

Kuesioner yang sudah diisi dapat dikembatikan ke Redaktur Buletin Pengawasan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan ke alamat yang tettulir dalam "box buletin".

n Nasional