DOKUMEN KONTRAK · Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa ) dengan ... Cost Plus Procentage Fee...

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MATA PELATIHAN

PENGAWASAN MUTU PELAKSANAAN

PEKERJAAN JALAN

DOKUMEN KONTRAK

MATA PELATIHANPENGAWASAN KONSTRUKSI

PUSAT3 @2019

DOKUMEN KONTRAK

OUT LINE

09/10/2019 3

Dokumen Pengadaan

Pengumuman Lelang

Serah Terima Lapangan

Tanda Tangan Kontrak

Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO)

Periode Pra Kontrak

Proses pengadaan

Periode Persiapan Pelaksanaan

Periode Pasca Kontrak

Periode Konstruksi

Periode Pemeli-haraan

IKHTISAR PENANGANAN KEGIATAN/PROY.

Pengendalian Pelaks.

DOK

KONTRAK

4

DEFINISIDOKUMEN KONTRAK

Dokumen kontrak adalah : Dokumen-dokumen yang mengatur hubungan hukum antaraPejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa ) denganPenyedia barang / jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan .Dalam hal ini yang dilakukan adalah Kontrak Konstruksi

5

DEFINSIDOKUMEN KONTRAK

Dokumen Kontrak secara umum bersumber daridokumen Lelang, semua dokumen lelang yang masihberlaku hingga akhir kontrak menjadi bahagian daridokumen kontrak.

Sesuatu hal yang tidak/belum termasuk dalamdokumen lelang tidak dapat menjadi bahagiandokumen kontrak kecuali ada perubahannya (addendum kontrak).

6

BAGIANDOKUMEN KONTRAK

Terdiri dari :

➢ Dokumen Lelang termasuk perubahannya

➢ Dokumen penawaran Penyedia jasa

➢ Evaluasi Panitia lelang

➢ Kontrak (Dok. yg ditandatangani )

➢ Addendum

Addendum : Perubahan (penambahan/

pengurangan dari dokumen

kontrak sebelumnya

7

BAGIANDOKUMEN KONTRAK

DokumenKontrak

PENAWARAN PENYEDIA

JASA

EVALUASI PANITIA

DOK LELANG

Addendum

DokumenKontrak

8

BAHASA DAN UNDANG - UNDANG

• Kontrak NCB → Bahasa Indonesia• Kontrak ICB → Bahasa Inggris. • Apabila disiapkan juga versi terjemahannya

• apabila terdapat perbedaan interpretasi yang mengikat• NCB → bahasa Inggris• ICB → bahasa Indonesia

• Undang-undang yang berlaku dalam Dokumen Kontrak adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia.

9

PIHAK-PIHAK PENYELENGGARA KONTRAK

• Pemilik/The Employer

• Direksi Pekerjaan/The Engineer

• Wakil Direksi Pekerjaan/Engineer’s Representative

• Kontraktor/The Contractor

• Subkontraktor/The Subcontractor

10

KOMUNIKASI

• Komunikasi yang berlaku adalah dalam bentuk tertulis dan

• Pemberitahuan hanya berlaku jika telah diterima oleh yang bersangkutan.

11

SUMBER DATA KONTRAK

FIDIC :Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils ( AsosiasiKonsultan Teknik Sedunia)JCT :Joint Contracts Tribunal (Perhimpunan Asosiasi KonsultanBangunan di Inggeris)

12

JENIS KONTRAKKONSTRUKSI

Build Contract

Fixed Contract

Prime Cost Contract

Lump Sum Contract

Unit Price Contract

Cost Plus Procentage Fee Contract

Cost Plus Fixed Fee Contract

Cost Plus Incentive Fee Contract

Design and Built ContractTurn Key Contract

Negociated Contract

Built Operation Transfer Contract

Design Built Operation Transfer Contract

Jenis Kontrak

Pek.Konstruksi

13


Build Contract :Jenis kontrak yang tinggal menerapkan/

mengimplementasikan rencana/disain proyek yang sudahada. Penyedia Jasa hanya melaksanakan / membangunfisiknya saja.

14


Fixed Price Contract:Kontrak yang mengharuskan Penyedia jasa untukmenyelesaikan pekerjaan konstruksi berdasarkan harga tetap(fix) yang telah disetujui sesuai spesifikasi yang telahditetapkan

15


Lump Sum Contract:Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuaispesifikasi dan gambar rencana dalam waktu dan nilaikontrak yang sudah pasti. Untuk itu diperlukan gambarrencana yg akurat dan interpretasi yg sama bagi kedua belahpihak.

16


Unit Price Contract:Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuaispesifikasi dan gambar rencana dalam waktu yang telahditetapkan dan nilai kontrak yg masih perkiraan tapi denganharga satuan yg sudah pasti. Volume pekerjaan mshperkiraan, jumlah volume yang pasti baru dpt diketahui padaakhir pekerjaan

17


Prime Cost/Reimbursable Contract:Suatu kontrak yang penyedia jasanya melaksanakanpekerjaan konstruksi dengan biaya sendiri, lalu pengajuanbiaya dari penyedia jasa akan dibayar oleh pengguna jasaditambah dengan sejumlah biaya (fee) sebagai keuntunganperusahaan (profit).

18

Pekerjaan Swakelola

Swakelola:Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pengguna jasa, tidakdikontrakan dimana sumber daya : upah , bahan danperalatan ditetapkan sendiri sesuai kebutuhan lapangan danumumnya bukan merupakan pekerjaan utama hanyapekerjaan penunjang atau pemeliharaan rutin.

19

Perbedaan AntaraKontrak Lump Sum Dan Kontrak Unit Price

No Kontrak Lump Sum Kontrak Unit Price

1 Nilai kontrak adalah pasti Nilai kontrak berdasarkan volume yang

terpakai dari masing2 item

2 Penyedia Jasa harus menentukan

dan menghitung sendiri volume tiap item pekerjaan berdasarkan

gambar dan spesifikasi dan

persyaratan lainnya

Item pekerjaan dan volumenya

ditetapkan oleh Pengguna Jasa

3 Umumnya tidak perlu perubahan

kontrak

Umumnya dibutuhkan amandemen

kontrak

4 Kesalahan perhitungan volume

menjadi tanggung jawabPenyedia Jasa

Perhitungan volume adalah yang

terpasang

5 Untuk lingkup pekerjaan yang

sama tidak ada pekerjaantambah atau kurang

Untuk lingkup pekerjaan yang sama

bisa terjadi tambah kurang

6 Pembayaran dilakukan sesuai

kesepakatan termin

Pembayaran sesuai waktu yang

disepakati/ditentukan

20

Hirarki Dokumen Kontrak

(Perpres no.54 tahun 2010 )

1. Addendum surat perjanjian

2. Pokok perjanjian

3. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan

harga

4. Syarat-Syarat khusus kontrak

5. Syarat-syarat umum kontrak

6. Spesifikasi khusus

7. Spesifikasi umum

8. Gambar-gambar

9. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan,

SPPBJ,BAHP, BAPP

21

1. Addendum Surat Perjanjian

• Addendum surat perjanjian dibuat jika harus ada

perubahan dari isi perjanjian yang telah di buat

terlebih dahulu ( perubahan dari pokok

perjanjian )

22

2.Pokok Perjanjian

Adalah suatu surat perjanjian yang menyatakan

bahwa yang diikat dalam kontrak kerja tersebut

adalah “ Pekerjaan Konstruksi “ Surat tersebut

harus ditanda tangani oleh yang berwenang dari

kedua belah pihak yang mengikat perjanjian serta

memuat secara ringkas pokok pekerjaan yang

diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak yang

terikat dalam perjanjian, nilai atau harga kontrak

pekerjaan, dan yang lainnya yang dirasa perlu.

23

3. Surat Penawaran

Berikut Daftar Kuantitas dan Harga

Surat Penawaran adalah surat Penawaran dari Penyedia

Jasa kepada Panitia Pelelangan sehubungan dengan

undangan/pengumuman pelelangan yang disampaikan oleh

Panitia Pelelangan kepada peserta pelelangan.

Dalam surat penawaran tersebut berisi besaran harga

penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa

berlaku dari penawaran tersebut, serta lampiran-

lampirannya

24

3. Surat Penawaran

Berikut Daftar Kuantitas dan Harga

Lampiran - lampiran surat penawaran :

❖ Surat kuasa ( bila diperlukan )❖ Jaminan penawaran

❖ Daftar kuantitas dan harga

❖ Analisa harga satuan pekerjaan utama

❖ Daftar harga satuan dan upah

❖ Daftar harga satuan dasar bahan❖ Daftar harga satuan peralatan

❖ Metode pelaksanaan

❖ Jadual waktu pelaksanaan

❖ Daftar personil inti

❖ Daftar peralatan utama❖ Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

❖ Rekaman surat perjanjian kemitraan (bila diperlukan)

25

4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan

ketentuan yang merupakan perubahan,

penambahan dan atau penjelasan dari

ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-

syarat umum kontrak. )

26

5. Syarat-Syarat Umum Kontrak(SSUK)

Syarat-syarat umum kontrak terdiri dari :

A.Ketentuan Umum

1. Definisi

2. Jaminan

3. Asuransi

4. Keselamatan Kerja

5. Pembayaran

6. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

7. Penggunaan penyedia jasa usaha kecil termasuk

koperasi kecil

8. Penyelesaian perselisihan

9. Penyesuaian harga

10. Denda dan ganti rugi

11. Gambar pelaksanaan As build drawing

12. Kegagalan bangunan

27

5. Syarat-Syarat Umum

Kontrak (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

a) Pekerjaan Konstruksi

b) Pengguna anggaran

c) Kuasa pengguna anggaran

d) Satuan Kerja

e) Pejabat pembuat komitmen (PPK)

f) Penyedia jasa

g) Sub penyedia jasa

28


Kontrak (SSUK)

h) Panitia pengadaan

i) Unit layanan pengadaan (Procurement unit)

j) Peserta lelang

k) Kontrak harga satuan

l) Kontrak kerja konstruksi

m) Harga kontrak kerja konstruksi

n) Dokumen Pengadaan

o) Hari

p) Direksi Pekerjaan

q) Direksi Teknis

r) Daftar kuantitas dan harga

29


Kontrak (SSUK)

s) Harga perkiraan sendiri (HPS)

t) Pekerjaan utama

u) Mata pembayaran utama

v) Harga satuan dasar

w) Harga satuan pekerjaan(HSP)

x) Metode pelaksanaan pekerjaan

y) Metoda kerja

z) Jadual waktu Pelaksanaan

aa) Personal inti

bb) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

cc) Analisa harga satuan pekerjaan

dd) Pekerjaan harian

30


Kontrak (SSUK)

ee) Pekerjaan sementara

ff) Perintah perubahan

gg) Tanggal mulai kerja

hh) Tanggal penyelesaian pekerjaan

ii) Masa pemeliharaan

jj) Mediator

kk) Konsiliator

ll) Arbiter

mm) Kegagalan bangunan

31


Kontrak (SSUK)

2.Penerapan

Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak

harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan

yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.Asal jasa

Jasa Konstruksi adalah dari Penyedia jasa nasional yang

berdomisili di wilayah RI, Penyedia jasa asing harus

mempunyai kantor perwakilan di wilayah RI

32


Kontrak (SSUK)

4. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

“Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2008“ tentang“

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK “

5. Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

6. Jaminan

7. Asuransi

8. Keselamatan Kerja

Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan

kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan “Kesehatan

& Keselamatan Kerja (K3)

33


Kontrak (SSUK)

9. Pembayaran

10.Harga dan Sumber Dana

11.Wewenang dan Keputusan PPK

12.Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak

13.Delegasi

14.Penyerahan Lapangan

15.Surat Perintah Mulai Kerja

16.Persiapan Pelaksanaan Kontrak

17.Selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal SPMK, PPK

harus sudah melaksanakan Rapat persiapan

pelaksana kontrak (Pre Construction meeting)

34


Kontrak (SSUK)

17.Program Mutu

18.Perkiraan Arus Uang

19.Pemeriksaan Bersama

20.Perubahan Kegiatan Pekerjaan

21.Pembayaran Untuk Perubahan

22.Perubahan Kuantitas dan Harga

23.Amandemen kontrak

24.Hak Dan Kewajiban Para Pihak

25.Resiko PPK dan Penydia Jasa

26.Laporan Hasil Pekerjaan

27.Cacat Mutu

35


Kontrak (SSUK)

28.Mengatur tentang cacat mutu,

29. jika hasil pengujian memperlihatkan adanya cacat

mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi

tanggung jawab penyedia jasa. Apabila tidak ditemukan

cacat mutu maka biaya pengujian dan perbaikan

menjadi tanggung jawab PPK

30.Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

31.Penyedia Jasa Lainnya

32.Wakil Penyedia Jasa

33.Pengawasan

36


Kontrak (SSUK)

34.Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

35.Kontrak Kritis

36.Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

37.Kerja sama antara Penyedia Jasa dan Sub penyedia

jasa

38.Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil Termasuk

Koperasi Kecil

39.Peringatan Dini

40.Rapat Pelaksanaan

41.Itikad Baik

42.Penghentian dan Pemutusan Kontrak

43.Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa

37


Kontrak (SSUK)

44.Bahasa dan Hukum

45.Perpajakan

46.Penyusuaian Harga

47.Denda dan Ganti Rugi

48.Serah Terima Pekerjaan

49.Gambar Pelaksanaan

50.Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi

pekerjaan gambar pelaksanaan (as build drawing))

paling lambat 14 hari sebelum penyerahan akhir

pekerjaan, apabila terlambat menyerahkan PPK dapat

menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam

syarat-syarat khusus

38


Kontrak (SSUK)

44.Perhitungan Akhir

45.Kegagalan Bangunan

39

B. KETENTUAN KHUSUS

• Personil

• Penilaian Pekerjaan

• Percepatan

• Penemuan-Penemuan

• Kompensasi

• Penangguhan Pembayaran

• Hari Kerja

• Pengambil Alihan

• Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan

• Penyesuaian Biaya

• Penundaan atas perintah PPK

• Instruksi

5. Syarat-Syarat UmumKontrak (SSUK)

40

SPESIFIKASI UMUM DAN SPESIFIKASI

KHUSUS (BILA ADA)

Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaanberdasarkan data dari PPK dan jenis pekerjaan yangakan dilelangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu,tidak menutup kemungkinan digunakan produksidalam negeri

2. Semaksimal mungkin menggunakan standarnasional (SNI)

3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistic dandapat dilaksanakan

6. SPESIFIKASI UMUM

41

SPESIFIKASI UMUM DAN SPESIFIKASI KHUSUS (BILA ADA)

4. Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan

5. Harus mencatumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

6. Harus mencatumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk

8. Harus mencantumkan criteria kinerja produk (Out put performance) yang diinginkan

9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran

6. SPESIFIKASI UMUM

42

GAMBAR – GAMBAR

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus disusun oleh Panitia pengadaan secara terinci, lengkap dan jelas antara lain :

• Peta lokasi

• Lay out

• Potongan memanjang

• Potongan melintang

• Detail-detail

• Dan lain-lain yang diperlukan

7. GAMBAR - GAMBAR

43

DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA

SATUAN DAN METODE PELAKSANAAN

Panitia menyiapkan dan menyusun bentuk / format/daftar untuk keperluan penyedia jasa . dalam menyiapkan penawarannya sbb:

1. Daftar kuantitas terdiri dari :

a.Rekapitulitas daftar kuantitas dan harga b.Daftar kuantitas dan harga

2. Analisa harga satuan terdiri dari :

a. AHS mata pembayaran utama

b. Daftar harga dasar upah, bahan dan

peralatan

8. DAFTAR KUANTITAS

44

I). Bentuk-bentuk Jaminan

(Sesuai dengan Lampiran)

Jaminan yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran adalah :

• Jaminan Penawaran

• Jaminan Sanggah Banding

Pada saat Kontrak adalah :

• Jaminan Pelaksanaan

• Jaminan Uang Muka

• Jaminan Pemeliharaan

9. Bentuk-bentuk Jaminan

45

• Peserta terlibat KKN

• Calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambahjaminan pelaksanaan dalam hal hargapenawarannya di bawah 80 %

• Calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi,tidak hadir dalam klarifikasi dan/atauverifikasi kualifikasi dgn alasan yang tidakdapat diterima

• Calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri ataugagal tanda tangan kontrak

10. Penyitaan Jaminan Penawaran

46

11. KAJIAN TEKNIS

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasayang diawasi oleh direksi teknis utk mengevaluasikembali gbr. dan volume yang ada di dok. kontrak• Pendataan lapangan yang telah diserahkan• Pengukuran-pengukuran yang diperlukan• Perhitungan ulang kebutuhan Volume item pekerjaan →

sebagai dasar perubahan kontrak• Proses penyelesaian hasil rekayasa lapangan

47

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PCM) :

Dokumen Penyelesaian Pekerjaan/ Penyerahan

Pertama Pekerjaan Selesai

Rencana Kerja

✓Bagan Jadwal Pelaksanaan kontrak

yang menunjukkan waktu dan urutan

kegiatan utama yang membentuk

Pekerjaan .

✓Rencana Mobilisasi

✓Rencana Relokasi

✓Rencana Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Konstruksi (RK3K)

48


✓ Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak

(RMK)

✓ Rencana Manajemen dan Keselamatan Kerja

✓ Rencana Inspeksi dan Pengujian

✓ Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (jika ada),Dokumen Upaya Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (jika ada), atau

sekurang-kurangnya standar dan prosedur

pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk

kegiatan tersebut

49


✓Komunikasi dan Korespondensi

✓Rapat Pelaksanaan dan Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan

✓Pelaporan dan Pemantauan

50

MOBILISASI :

Lingkup kegiatan mobilisasi tergantung pada jenis

dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan,

dan secara umum harus memenuhi berikut:

a. Penyewaan atau pembelian sebidang lahan

yang diperlukan untuk base camp Penyedia

Jasa dan kegiatan pelaksanaan.

b. Mobilisasi semua Personil Penyedia Jasa

sesuai dengan struktur organisasi pelaksana

yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan

51

MOBILISASI :

Mobilisasi personil dan peralatan dapat dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan namun

ketentuan ini hanya berlaku untuk pentahapan mobilisasi

peralatan utama dan personel terkaitnya dan harus sudah

diatur jadwalnya terlebih dahulu saat tahap pengadaan

jasa pemborongannya. Pengaturan mobilisasi secara

bertahap ini tidak menghapuskan denda akibat

keterlambatan mobilisasi setiap tahapannya sesuai jadwal

yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisah

dari Kontrak.

52

MOBILISASI :

c. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan

daftar peralatan yang tercantum dalam Penawaran,

dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana

peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak

ini.

d. Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia

Jasa, jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat

tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta

peralatan ujinya, dsb.

53

MOBILISASI :

Dalam segala hal, mobilisasi personil dan

peralatan utama yang dilakukan secara

bertahap dan terjadwal tidak boleh

melampaui dua pertiga periode

pelaksanaan konstruksinya

54

12. PEMBAYARAN

• Uang muka• Sertifikat bulanan• Retensi• Penyesuaian harga

55

12. PEMBAYARAN

PEMBAYARAN UANG MUKA• Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh Bank atau

Asuransi sesuai ketentuan kontrak• Konfirmasi kembali kepada penerbit Jaminan secara

lisan dan tulisan• Besaran Pembayaran uang muka perlu diperhatikan

ketentuan-ketentuan sesuai kontrak (APBN murni atauLoan)

• Pengaturan pengembalian uang muka sedapat mungkindilunaskan sebelum progres mencapai 100 %

56

12. PEMBAYARAN

SERTIFIKAT BULANAN :Penagihan dari Penyedia Jasa dapat dilakukan setiap bulansesuai dengan tanggal yang disepakati.Penagihan tersebut dapat dilakukan berdasarkan sertifikadyang dilampiri dengan data pendukung (back up data).

RETENSI :Akan dibayar kembali sesuai ketentuan yang berlaku, yaitujika ada uang penyedia jasa yang ditahan sebagai jaminan

57

12.PEMBAYARAN

PENYESUAIAN HARGA :Dapat diberikan kepada penyedia jasa apabila diatur didalamkontrak (> 13 bln).Terutama untuk paket pekerjaan dengan tahun jamak

58

13. Adendum (Perubahan Kontrak)

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak

Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui

oleh para pihak meliputi:

1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga

mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak

2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya

perubahan pelaksanaan pekerjaan

3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan

pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan

59

13. Perubahan Kontrak :

Perubahan kontrak dapat terjadi apabila kedua belah

pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa)

menyepakatinya. Kesepakatan ini harus dibuat tertulis

yang dikenal dengan“Addendum kontrak“,

apabila :

• Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga

mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak

60

13.Perubahan Kontrak :

• Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan

sesuai dgn kebutuhan lapangan

• Merubah jadwal pelaksanaan

• Merubah harga satuan

• Merubah jenis peralatan

• Merubah lokasi pekerjaan

• Merubah jenis pekerjaan

• Merubah Personil inti

61

13.Perubahan Kontrak :

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan

kontrak

• Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % dari nilai

harga kontrak awal

• Seluruh perubahan tsb.harus didasari karena

kebutuhan teknis lapangan dgn justifikasi teknis

• Perhatikan besaran volume perubahan terhadap

dampak perubahan harga satuan yang dapat

berpengaruh pada eskalasi harga

• Proses dan dampak terhadap munculnya item

pekerjaan baru terutama pada harga

62

Pembayaran prestasi dapat dilaksanakan dgn 2cara :

• Pembayaran dgn sistem serifikat bulanan(MC)

• Pembayaran dgn system termin

Secara umum kontrak yg berlaku adalahKontrak Harga satuan yang Pembayarannyaberdasarkan progres per bulan(MC)

• MC adalah pembayaran sementara

• MC dibuat berdasarkan Back up data

Khusus utk kontrak Tahun Jamak pembayaranprestasi Pekerjaan akan diikuti juga denganpembayaran Eskalasi

14.Pembayaran Prestasi Pekerjaan

63

Apabila Direksi Pekerjaan/the Employermemerintahkan untuk dilakukan pengujian diluar Spesifikasi, maka:

• apabila ternyata menunjukkan adanya cacatmutu, biaya pengujian menjadi bebanKontraktor;

• apabila ternyata tidak menunjukkan adanyacacat mutu, biaya pengujian menjadiPeristiwa Kompensasi.

15. Pengujian di Luar Spesifikasi

64

Rumus Eskalasi yg digunakan adalah yang sesuai

ketentuan kontrak ( Keppres 80/thn 2003).

Hn=Ho(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.........)

Hn = Harga satuan saat dikerjakan.

Ho = Harga satuan pd saat penawaran.

a = Koeffisien tetap keuntungan/overhead)

= 0.15 jika tdk diajukan dlm penawaran.

B,c,d = koef.komponen harga satuan (tenaga,

bahan,alat dsb).

Bn,Cn,Dn = Indek harga komponen pd saatpekerjaan dilaksanakan.

16. Eskalasi Harga

65

Bo,Co,Do = Indek harga komponen pada saatpenyusunan harga penawaran(28

hari sebelum pemasukan) Indeks

harga yg digunakan bersumber

dari penerbitan BPS.

Penetapan koeffisien komponen

harga satuan dilakukan oleh

menteri.

Perlu perhatian utk eskalasi jika :

• Terjadi revisi jadwal pekerjaan

• Terdapat addendum terhadap volume pekerjaan

• Terjadi perubahan Major item

• Muncul item pekerjaan baru

16. Eskalasi Harga

66

SHOW CAUSE MEETING (SCM)

• KONTRAK KRITIS :

• Periode I Fisik : 0 – 70 % Dev > -10 %

• Periode II Fisik : 70 – 100 % Dev > - 5 %

MEKANISME :

• Test Case 1 : Tingkat Satker, surat peringatan 1

• Test Case 2 : Atasan Langsung, surat peringatan 2

• Test Case 3 : Tingkat Atasan, surat peringatan 3

17. Tata Cara Penanganan

Kontrak Kritis (SCM)

67

18. Penghentian dan

Pemutusan Kontrak

Penghentian kontrak dpt dilakukan karena Pekerjaan ygsdh selesai atau keadaan Darurat yg Mengakibatkan tdkbisa diteruskan pekerjaan tsb.

Pemutusan kontrak dilakukan bila penyedia jasa Ciderajanji atau tdk bisa memenuhi ketentuan-ketentuan dalamkontrak dan Pemutusan kontrak dapat dilakukan bila parapihak terbukti melakukan kolusi,kecurangan atau tindakkorupsi baik dalam proses pelelangan mau punpelaksanaan pekerjaan

68

18. Penghentian dan

Pemutusan Kontrak

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas

berakhirnya Kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia

Barang/Jasa tidak akan mampu

menyelesai kan keseluruhan pekerjaan

walaupun diberikan kesempatan

sampai dengan 50 hari kalender sejak

masa berakhirnya pelaksanaan

pekerjaan untuk menyelesaikan

pekerjaan;

69

18. Penghentian dan

Pemutusan Kontrak

a.2. setelah diberikan kesempatan

menyelesaikan pekerjaan sampai

dengan 50 hari kalender sejak masa

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan;

70

18. Penghentian dan

Pemutusan Kontrak

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,kecurangan, dan/atau

pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi

Yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang..

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagai mana dimaksud

pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun

Anggaran.

71

18. Penghentian dan

Pemutusan Kontrak

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan

karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau

Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

72

19. H P S

Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada dataharga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil surveimenjelang dilaksanakannya pengadaan, denganmempertimbangkan informasi yang meliputi:1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi

oleh Badan Pusat Statistik (BPS);2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi

oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan;

3. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan olehpabrikan/distributor tunggal

73

19.H P S

4. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalandengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia;

6. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yangdilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana (engineer’s estimate

8. norma indeks; dan/atau9. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

74

19. H P S

CATATAN :

1. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.2. Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.3. HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan

kerugian negara.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terima Kasih

DOKUMEN KONTRAK · Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa ) dengan ... Cost Plus Procentage Fee...

Documents

Transcript of DOKUMEN KONTRAK · Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa ) dengan ... Cost Plus Procentage Fee...