KATA PENGANTAR - POMpom.go.id/ppid/2015/rpusat/pbb.pdfRencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk...
Transcript of KATA PENGANTAR - POMpom.go.id/ppid/2015/rpusat/pbb.pdfRencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk...
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | i
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan
untuk menyusun rencana strategis termasuk unit teknis
yang ada pada instansi tersebut. Penyusunan rencana
strategis tersebut harus mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015.
Rencana strategis merupakan rencana lima
tahunan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan ekternal
yang strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya. Oleh karena itu tujuan penyusunan Renstra ini
adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, rencana kerja
dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian
kegiatan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam kurun
waktu 2015-2019.
Akhir kata, semoga Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Jakarta, Mei 2015
Direktur Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya
Drs. Mustofa, Apt, M.Kes
NIP. 19591015 198603 1 001
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA NOMOR: HK.05.02.55.03.15.0638 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2015-2019 ....................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1. Kondisi Umum ......................................................................................... 1 1.1.1. Peran Direktorat Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan .................................................. 2 1.1.2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya ........................................................................................................ 3 1.1.3. Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Periode 2010-2014 .......................................................................... 8 1.1.4. Isu-isu Strategis Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi ............................ 11
1.2. Potensi dan Permasalahan ..................................................................... 14 1.2.1. Potensi ............................................................................................ 14 1.2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut .................................................... 15 1.2.3. Analisa terhadap Lingkungan Strategis ........................................... 16
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA ............................................................................................. 21
2.1. Visi ........................................................................................................ 21 2.2. Misi ........................................................................................................ 21 2.3. Budaya Organisasi ................................................................................. 22 2.4. Tujuan ................................................................................................... 22 2.5. Sasaran Strategis ................................................................................... 23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI............................................................ 26 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .................................................... 26 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ........................................................................... 28 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengawasan Produk danBahan Berbahaya .......................................................................................................... 40 3.4. Kerangka Regulasi ................................................................................. 44 3.5. Kerangka Kelembagaan .......................................................................... 44
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................................... 46 4.1. Target Kinerja ........................................................................................ 46 4.2. Kerangka Pendanaan ............................................................................. 47
BAB V PENUTUP ................................................................................................... 48
LAMPIRAN ............................................................................................................. 49 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 -2019 ....................................................................................... 49 2. Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 – 2019 ..................................................................................... 50
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | iii
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | iv
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 1
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUK DAN
BAHAN BERBAHAYA
NOMOR HK.05.02.55.05.15.1357 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK
DAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang mempunyai visi menjadi institusi pengawas obat dan
makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk
melindungi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut setiap unit
kerja mempunyai peran masing-masing yang semuanya bersinergi dan
bermuara kepada berhasilnya pencapaian visi dan misi Badan POM RI.
Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahayamerupakan salah
satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai peran strategis dalam memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari risiko bahan kimia berbahaya.
Bahan kimia berbahaya dan produknya merupakan suatu hal yang tidak
terlepas dari kebutuhan hidup manusia, namun sekaligus memiliki risiko
terhadap kesehatan apabila tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu perlu
dilakukan pengawasan agar risiko dimaksud dapat diminimalkan, bahkan
dicegah.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengawasan produk dan bahan
berbahaya di masa mendatang perlu dilakukan melalui perencanaan yang
lebih terarah, sistematis dan berkesinambungan dengan menyusun Rencana
Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya jangka
menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Tindakan dan pemikiran
strategis organisasi terangkum dalam perencanaan strategis sehingga dapat
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 2
diarahkan pada pengumpulan informasi yang lebih sistematik mengenai
lingkungan internal dan eksternal organisasi serta semua pihak yang memiliki
kepentingan terhadap organisasi. Dengan adanya rencana strategis tersebut
akan memudahkan pengambil keputusan dalam memformulasikan dan
mengomunikasikan strategi yang diinginkan dengan jelas mengenai
konsekuensi masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.
1.1.1. Peran Direktorat Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahayamerupakan salah satu unit kerja di lingkungan Deputi
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
mempunyai peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari risiko bahan kimia berbahaya.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
di atas, Direktorat pengawasan produk dan Bahan Berbahaya
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
1. Mengkoordinir penyiapkan perumusan kebijakan,
2. Mengkoordinir penyusunan pedoman, standar, kriteria dan
prosedur,
3. Mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya,
4. Melaksanakan penilaian DP3 para kasubdit di lingkungan
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas,
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelakssanaan
pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 3
pembinaan di bidang standarisasi produk dan bahan
berbahaya
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelakssanaan
pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan
pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan
berbahaya
3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelakssanaan
pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan
pembinaan di bidang penyuluhan produk dan bahan
berbahaya
4. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan
bahan berbahaya
5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan
bahan berbahaya
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya membawahi 3
(tiga) Sub Direktorat yaitu :
1. Sub Direktorat Standarisasi Produk dan Bahan Perbahaya;
2. Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Perbahaya;
3. Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya.
1.1.2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya membawahi
tiga Sub Direktorat (Struktur Organisasi terlampir) yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Sub Direktorat Standarisasi Produk dan Bahan Perbahaya
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 4
prosedur, evaluasi serta pelaksanaan Standarisasi Produk dan
Bahan Berbahaya.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pengaturan dan
standarisasi produk dan bahan berbahaya
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan
pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya
kimia dan non kimia
c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta
penilaian risiko produk dan bahan berbahaya
d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk dan
bahan berbahaya
2. Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan
prosedur, evaluasi dan pelaksanakan kegiatan pengamanan
produk dan bahan berbahaya.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pengamanan produk dan
bahan berbahaya
b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta
pelaksanaan kegiatan listing dan pengawasan penandaan
produk dan bahan berbahaya
c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta
pelaksanaan surveilan produk dan bahan berbahaya
d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengamanan produk dan
bahan berbahaya
e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat
3. Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 5
penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi
dan pelaksanakankegiatan penyuluhan bahan berbahaya.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program penyuluhan bahan
berbahaya
b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta
pelaksanaan penyuluhan bahan berbahaya terhadap instituís
dan masyarakat
c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta
pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi bahan berbahaya
d. Evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan bahan
berbahaya
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 6
Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengawasan produk dan
Bahan Berbahaya sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan
sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.
Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pengawasan produk dan Bahan
Berbahaya sampai tahun 2014 adalah sejumlah 23 orang. Adapun
jumlah pegawai Direktorat Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1 di
bawah ini:
Tabel 1. Profil pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan tingkat pendidikan dan penempatannya tahun 2014
No Penempatan
2014
Pendidikan
S2 Apoteker S1 D3 SLTA/
Sederajat
1 Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
1
2 Subdit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya
1
Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya
1
Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya
1 2
Seksi Tata Operasional 1 1 2
3 Subdit Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya
1
Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia
2 1 1
Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya
3
4 Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya
Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat
1 1 1
Seksi Diseminasi Informasi 1 1
Jumlah 7 9 2 0 5
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 7
Gambar 2. Profil pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014
Tabel 2. Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan ABK Tahun 2014 No Jabatan Pegawai
yang
dibutuhkan
Pegawai yang Ada
(Tahun
2014)
Kekurangan
Pegawai
Keterangan
1 PFM Ahli Muda 3 1 2 Kualifikasi
pendidikan:
Apoteker, Sarjana
Teknologi Pangan
2 PFM Ahli Pertama 15 7 8 Kualifikasi
pendidikan:
Apoteker, Sarjana Teknologi Pangan,
Sarjana Kimia
3 PFM Terampil
Penyelia
1 0 1 Kualifikasi
pendidikan: D III
Analis Farmasi dan
Makanan, D III Gizi, D III Kimia
4 PFM Terampil
Pelaksana
2 1 1 Kualifikasi
pendidikan: D III
Analis Farmasi dan
Makanan, D III Gizi,
D III Kimia
5 Pranata Komputer Terampil
1 1 0
6 Analis Pengelola
Barang Milik Negara (BMN)
1 0 1 Kualifikasi
pendidikan: D III Akuntansi
7 Bendahara Satker 1 1 0
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 8
No Jabatan Pegawai
yang
dibutuhkan
Pegawai
yang Ada
(Tahun
2014)
Kekura
ngan
Pegawai
Keterangan
8 Pengadministrasi
Umum
3 3 0 Kualifikasi
pendidikan: D III
Administrasi Perkantoran, D III
Manajemen
Jumlah 27 14 13
Dari komposisi SDM Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel 1, tabel 2
dan gambar 2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi
perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya
perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan
peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya, agar dapat mengantisipasi perubahan
lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan
organisasi dalam lima tahun kedepan.
1.1.3. Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Periode 2010-2014
Pada tahun 2010-2012, pengukuran capaian sasaran strategis Kinerja
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya ditetapkan
melalui dua indikator kinerja utama, yaitu: (1) persentase makanan
tidak mengandung bahan berbahaya/dilarang, dengan baseline
pengukuran untuk jumlah sampel makanan adalah 10.000 sampel;
(2) persentase temuan kemasan makanan yang melepaskan migran
berbahaya terhadap wadah makanan, dengan baseline pengukuran
yang ditetapkan adalah 200 sampel kemasan makanan. Indikator
kinerja utama tambahan pada tahun 2012-2014 adalah jumlah
advokasi lintas sektor yang dilakukan terkait bahan berbahaya yang
disalahgunakan pada PJAS (provinsi). Berdasarkan hasil review,
untuk mencapai target indikator kinerja utama yang pertama diatas,
unit terkendala dalam memperoleh data, karena data pangan
merupakan kewenangan unit lain, sehingga indikator ini direvisi pada
tahun 2013-2014. Sedangkan indikator kinerja utama yang kedua
direvisi dalam rangka pengawasan post-market yang dilakukan oleh
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 9
Badan POM terhadap pangan terdaftar serta untuk mempermudah
dilakukannya tindak lanjut apabila ditemukan adanya
ketidaksesuaian.
Dengan adanya pertimbangan untuk merevisi seperti disebutkan
diatas, maka indikator kinerja utama pada tahun 2013-2014 adalah:
(1) persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang
untuk pangan (bahan berbahaya) yang sesuai ketentuan; (2)
Persentase kemasan pangan dari pangan terdaftar, yang tidak
memenuhi syarat; (3) Jumlah advokasi lintas sektor yang dilakukan
terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan pada PJAS (provinsi);
dan (4) Jumlah pasar yang di intervensi menjadi pasar aman bahan
berbahaya. Indikator kinerja utama yang ke-4 merupakan indikator
baru untuk Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, yang
merupakan new initiative pada tahun 2013.
Pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya pada tahun 2010-2014 secara umum mengalami
peningkatan untuk seluruh indikator kinerja. Namun demikian,
pencapaian kinerja tahun 2013 dan 2014 tidak bisa dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya karena beberapa indikator kinerja
berubah pada tahun 2013. Berdasarkan pengukuran ketercapaian
indikator kinerja utama, sasaran strategis tidak dapat dicapai dengan
baik pada tahun 2010-2012. Hal ini dapat disebabkan karena
indikator yang ditetapkan kurang sesuai untuk menggambarkan
kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Namun
demikian, setelah indikator kinerja diubah pada tahun 2013-2014,
ketercapaian sasaran strategis menjadi baik berdasarkan pencapaian
indikator kinerja utama. Sehingga dapat disimpulkan ketercapaian
sasaran strategis berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama
sepanjang periode Renstra 2010-2014 baik. Secara rinci penilaian
ketercapaian dan realisasi sasaran strategis Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2010-2014 dapat dilihat pada
Tabel 3.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 10
Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pegawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Periode 2010-2014 INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014
T C T C T C T C T C
1 Persentase makanan yang
mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang
25 10,8 (119%)
(Cukup)
20
6 (108%)
(Cukup)
15 5,1 (111%)
(Cukup)
- - - -
2 Persentase temuan kemasan makanan yang melepaskan migran berbahaya yang melampaui ketentuan ke dalam
makanan
25 12 (118%) (Cukup)
20
14 (117%) (Cukup)
17 13,5 (104%) (Baik)
- - - -
3
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang untuk pangan (bahan berbahaya)
yang sesuai ketentuan (numerator : jumlah distributor terdaftar bahan berbahaya: 25)
- - - - - - 40 48 (103,66) (Baik)
48 51 (106,25) (Cukup)
4 Persentase kemasan pangan yang tidak memenuhi syarat terhadap pangan terdaftar (200 sampel pangan terdaftar)
- - - - - - 15 14 (101,04) (Baik)
14 12,6 (101,63) (Baik)
5 Jumlah advokasi lintas sektor yang
dilakukan terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan pada PJAS (provinsi)
- - - - 15 15 (100%)
(Baik)
15 13 (87%)
(Cukup)
10 10 (100%)
(Baik)
6 Jumlah Pasar yang
di intervensi menjadi pasar bebas bahan berbahaya (kumulatif)
- - - - - - 62 62
(100%) (Baik)
77 77
(100%) (Baik)
Keterangan:
T: Target
C: Capaian
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 11
Berdasarkan capaian kinerja utama Direktorat Pengawasan Produk
dan Bahan Berbahaya sesuai dengan tabel 2 di atas, terlihat bahwa
kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah
menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Namun hal ini tidak menjadikan peran Direktorat Pengawasan Produk
dan Bahan Berbahaya selesai. Adanya perubahan lingkungan
strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya pada masa yang akan
datang dapat lebih ditingkatkan.
1.1.4. Isu-isu Strategis Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk
dan Bahan Berbahaya selama periode 2010-2014 telah diupayakan
optimal sesuai dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama.
Namun demikian masih terdapat beberapa isu strategis yang masih
menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya seperti
diharapkan, antara lain : (1) praktek penyalahgunaan bahan
berbahaya dalam pangan masih ditemukan, (2) belum optimalnya
pengawasan bahan berbahaya baik yang dilakukan mandiri atau
bersama-sama, (3) belum semua jenis kemasan pangan dapat diawasi
dan (4) beragamnya jenis kemasan pangan yang beredar terutama
produk impor. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas
berdampak pada masyarakat, maka perlu dilakukan usaha yang
dilakukansesuai tugas dan fungsi pokok Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya untuk melakukan perbaikan di masa
yang akan datang. Diagram berikut menunjukkan analisa
permasalahan pokok terkait isu-isu strategis dan upaya/ peran yang
dilakukan sesuai tugas dan fungsi pokok dari Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 12
Gambar 3. Isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya
Dalam hal menghadapi 4 (empat) isu strategis tersebut, maka seperti
diagram di atas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
melakukan upaya/ peran sebagai berikut :
1. Perkuatan sistem regulatory (peraturan dan standar)
Dalam hal menghadapi isu terkait bahan berbahaya telah
diterbitkannya No. 43 Tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2013 tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam
Pangan. Di dalam Peraturan Bersama tersebut diatur segala hal
Upaya/ Peran Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
1. Perkuatan sistem regulatory (peraturan dan standar)
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka
mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan pangan dari penyalahgunaan bahan berbahaya dan
kemasan pangan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan
berbagai pemangku kepentingan.
Masyarakat belum sepenuhnya terlindungi
dari pangan yang mengandung bahan
berbahaya dan kemasan pangan yang tidak memenuhi syarat
Praktek penyalahgunaan
bahan berbahaya
dalam pangan masih
ditemukan
Belum optimalnya pengawasan
bahan berbahaya baik yang
dilakukan mandiri atau bersama-
sama
Belum semua jenis
kemasan pangan dapat
diawasi
Beragamnya jenis kemasan pangan yang
beredar terutama
produk impor
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 13
terkait pengawasan terpadu bahan berbahaya yang sering
disalahgunakan dalam pangan yang dilakukan oleh Tim
Pengawas Terpadu baik oleh Pusat maupun Provinsi/
Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan telah diberlakukannya
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM
tersebut, maka pengawasan bahan berbahaya secara terpadu
akan lebih efektif dan komprehensif, di samping itu bagi
Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam
mengalokasikan anggaran pengawasan peredaran bahan
berbahaya secara berkesinambungan ke dalam RPJMD masing-
masing baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini perlu
saya garis bawahi karena berdasarkan data pengawasan bahwa
produk yang mengandung bahan berbahaya banyak ditemukan
pada produk pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.
Untuk isu terkait kemasan pangan, maka perlu dilakukan
penyusunan atau review terhadap peraturan dan standar yang
ada, kemudian melakukan sinkronisasi terhadap perbedaan
peraturan dan standar dengan Kementerian terkait seperti adanya
perbedaan terkait persyaratan mutu melamin dalam SNI yang
diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 20/M-
IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Produk Melamin-
Perlengkapan Makan dan Minum secara wajib dengan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.
03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan
Pangan.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka
mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan
jaminan keamanan pangan dari penyalahgunaan bahan
berbahaya dan kemasan pangan serta mendorong peningkatan
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam hal isu bahan berbahaya, Direktorat Pengawasan Produk
dan Bahan Berbahaya meningkatkan kerjasama lintas sektor
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 14
untuk optimalisasi pengawasan bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan baik dilakukan oleh Tim Pengawas
Terpadu Pusat dan Tim Pengawas Terpadu di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota dalam rangka implemantasi Peraturan
Bersama. Selain itu, juga melakukan pemberdayaan pada
komunitas pasar untuk merespon masalah peredaran bahan
berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di
pasar adalah dengan menginisiasi Program Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya, diharapkan hasil ke depannya pasar contoh
yang tersebar di 31 provinsi siap untuk direplikasi oleh
pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki program CSR
untuk mendukung pengembangan pasar contoh baru di
daerahnya.
Dalam menghadapi isu strategis keamanan kemasan pangan,
upaya yang dilakukan antara lain terlibat aktif dalam jejaring
sistem alert keamanan pangan internasional, peningkatan
kapasitas kemampuan pengujian dan berperan serta dalam
perumuskan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil
pengawasan kemasan di peredaran kepada lintas sektor terkait.
1.2. Potensi dan Permasalahan
1.2.1. Potensi
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknonologi dan
pemberlakuan ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi
ASEAN/AEC) pada tahun 2015, mengakibatkan banyak produk baru
yang diproduksi dan beredar semakin besar di Indonesia. Terkait hal
tersebut menimbulkan dua dampak besar bagi kelangsungan
perekonomian di dalam negeri yaitu persaingan di dalam negeri antar
industri penghasil produk dalam negeri untuk menjaga produk dalam
negeri tidak tergeser oleh produk luar. Persaingan produk dalam
negeri tersebut terutama terkait mutu dan harga. Di satu sisi dampak
yang lain adalah sebaliknya, produk dalam negeri sudah baik dalam
mutu dan harga yang terjangkau, namun produk luar negeri dengan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 15
kualitas buruk terus mengalir ke dalam negeri dan tidak terkontrol.
Hal tersebut dapat isu kesehatan bagi penduduk Indonesia.
Di samping hal tersebut, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang
semakin besar, menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10
(sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49%
pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450
juta jiwa. Hal tersebut semakin mendorong kebutuhan konsumsi
pangan baik pangan dalam negeri maupun pangan impor. Produk
pangan dalam negeri terutama produksi dari Industri Rumah Tangga
(IRT-P) sampai saat ini masih ditemukan mengandung bahan
berbahaya seperti formalin, boraks dan pewarna yang dilarang,
kemudian disamping itu juga masih beredar kemasan pangan yang
tidak memenuhi persyaratan keamanan baik kemasan pangan kosong
atau kemasan pangan yang digunakan untuk mewadahi pangan. Hal
tersebut menjadi dasar peran dari Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya di
bawah Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
1.2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut
Dalam menjalankan pengawasan bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan dan kemasan pangan, Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai
permasalahan yang muncul sebagai akibat perubahan arah
kebijakan, paradigma internal dan eksternal serta hal teknis lain.
Permasalahan yang timbul secara umum sebagai berikut :
1. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam
pangan
2. Desentralisasi otonomi daerah, yang menyebabkan pengawasan
bahan berbahaya di daerah sebagian menjadi urusan pilihan
(bukan urusan wajib) dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota, sehingga pengawasan tidak optimal.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 16
3. Kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan
biasanya dilakukan oleh Industri Kecil (Industri Rumah Tangga/
P-IRT), sehingga sulit dalam hal pemberian sanksi denda sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya
tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.
4. Tindak lanjut pengawasan bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan masih menjadi kendala.
5. Pengawasan kemasan pangan.
6. Harmonisasi standar kemasan pangan di tingkat ASEAN pada
tahun 2015, memerlukan upaya lebih dalam hal penguatan
regulasi (peraturan dan standar) kemasan pangan di Indonesia.
7. Banyaknya produk kemasan pangan yang berpotensi masalah,
seperti data notifikasi dari EURASFF untuk kemasan pangan
logam dan nilon.
8. Kemampuan laboratorium yang dapat menguji kemasan pangan
sesuai denga Peraturan Kepala Badan POM masih terbatas.
9. Tindak lanjut pengawasan kemasan pangan masih menjadi
kendala antar lintas sektor.
1.2.3. Analisa terhadap Lingkungan Strategis
Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah
dijelaskan di atas, maka Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan
khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang dan
meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam melakukan
pengawasan.
Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan
identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui
analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah
strategis dan kebijakan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya kedepan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran
dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 17
1. KEKUATAN (STRENGHTS)
Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Kepala Badan POM No.43/No.2 tahun 2013 tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya dalam pangan dapat menjadi
salah satu program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan di
Pemerintah Daerah, karena Menteri Dalam Negeri merupakan
Menteri pembina bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan
kebijakan di daerah. Peraturan Bersama tersebut juga
diharapkan dapat mensikronisasikan baik di pusat maupun di
daerah dalam pengawasan dan tindak lanjut terkait peredaran
bahan berbahaya, sehingga pengawasan bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan optimal. Di dalam Peraturan
Bersama tersebut juga diatur keanggotaan tim pengawas terpadu
baik di Pusat maupun di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kepala
Badan POM dalam struktur keanggotaan tim pangawas terpadu
pusat bertindak sebagai ketua sedangkan Direktur Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya sebagai sekretaris I.
Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.07.11.6664
Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan menjadi
acuan peraturan keamanan kemasan pangan di Indonesia.
Dengan adanya peraturan tersebut Badan POM memiliki
kapasitas untuk intervensi keamanan kemasan pangan yang
beredar di Indonesia. Disamping itu dukungan terkait dengan
unit lain di Kedeputian 3 dapat terkait kemasan pangan juga
menjadi kekuatan Direktorat Pengawasan Produk dan Makanan
untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan
kemasan pangan. Dukungan tersebut dapat berupa data jenis
kemasan pangan pada pangan olahan yang terdaftar di Badan
POM dan data terkait notifikasi dari dari luar negeri terkait
kemasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan
2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Dari segi kuantitas dan kualitas SDM di Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya belum memadai. Jumlah SDM
yang kurang tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 18
tugas dan fungsi pokok sehari-hari. Sedangkan kualitas SDM
terkait kompetensi yang dibutuhkan seperti pengetahuan dan
keahlian di bidang pengawasan bahan berbahaya dan kemasan
pangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok di bidang
pengawasan, penyuluhan dan standarisasi bahan berbahaya dan
kemasan pangan masih perlu ditingkatkan pada masing-masing
individu di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya.
Disamping kelemahan SDM, terkait pengawasan kemasan
pangan belum didukung oleh kemapuan pengujian di
Laboratorium badan POM, karena keterbatasan kemampuan uji
kemasan pangan, kemudian juga belum terbentuknya jejaring
pengawasan kemasan pangan di Indonesia, mengakibatkan
pengawasan kemasan pangan terfragmentasi dan sulit untuk
ditindak lanjuti.
Kurangnya dukungan IT terkait data hasil pengawasan juga
merupakan salah satu kelemahan. Belum adanya sharing data
elektronik yang dapat diakses langsung oleh Direktorat
Pengawas Produk dan Bahan Berbahaya dari unit teknis terkait,
seperti data hasil pengawasan pangan yang mengandung bahan
berbahaya dan data hasil pengujian kemasan pangan.
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)
Kesempatan kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal
yang sangat mutlak dilakukan oleh Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya, karena bahan berbahaya dan
kemasan pangan merupakan komoditi yang juga diawasi di
Kementerian terkait. Dengan kerja sama tersebut diharapkan
tindak lanjut pengawasan bahan berbahaya dan kemasan
pangan dapat dilakukan dengan baik lintas sektoral.
Badan POM sebagai instansi vertikal merupakan salah satu
peluang juga dalam hal sinkronisasi pelaksanaan pengawasan
bahan berbahaya dan kemasan pangan yang dilakukan oleh
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 19
Balai Besar/ Balai POM di daerah, sehingga Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mudah
melaksanakan pengawasan dengan perpanjangan tangan dari
BB/ Balai POM di daerah.
Pengawasan kemasan pangan menjadi semakin meningkat dan
mengalami kemajuan dengan adanya dukungan dari
internasional (US-FDA, EU, Jepang) dan perdagangan global
yang semakin memperhatikan keamanan kemasan pangan.
4. TANTANGAN (THREATS)
Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan masih
banyak beredar dengan bebas meskipun sudah diatur
pendistribusiannya, sehingga praktek penyalahgunaan bahan
berbahaya dalam pangan sampai saat ini masih ditemukan.
Demikian juga terkait kemasan pangan, masih ditemukan
kemasan pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan beredar di
Indonesia. Hal menjadi tantangan paling berat adalah sulitnya
tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya dan kemasan
pangan tersebut jika ditemukan yang tidak memenuhi
ketentuan. Di satu sisi tantangan lainnya adalah pengawasan
bahan berbahaya dan kemasan pangan yang belum menjadi
prioritas oleh instansi terkait karena adanya perbedaan
kebijakan dari masing-masing instansi terkait.
Di bawah ini, Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan
pengaruh lingkungan strategis.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 20
Tabel 4. Rangkuman Analisis SWOT Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
STRENGTHS
1. Adanya peraturan Bersama
Kemendagri dan Kepala Badan POM
2. Adanya Peraturan Pengawasan
Kemasan Pangan
3. Memiliki kapasitas untuk intervensi
keamanan Kemasan Pangan
4. Dukungan dari unit terkait di
internal
WEAKNESSES
1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang
belum memadai
2. Kemampuan pengujian Kemasan
Pangan Badan POM masih sangat
terbatas
3. Belum terbentuknya jejaring
pengawasan Kemasan Pangan
4. Kurangnya dukungan IT terkait
data pengawasan
OPPORTUNITIES
1. Adanya kesempatan kerjasama
dengan instansi terkait dalam
pengawasan Bahan Berbahaya dan
Kemasan Pangan
2. Badan POM sebagai instansi vertikal
3. Adanya dukungan dari internasional
(US-FDA, EU, Jepang) untuk
pengawasan KP
4. Perdagangan global semakin
memperhatikan keamanan Kemasan
Pangan
THREATS
1. Masih ditemukan pangan yang
mengandung Bahan Berbahaya
2. Masih ditemukan kemasan pangan
yang tidak memenuhi ketentuan
3. Sulitnya tindak lanjut hasil
pengawasan Bahan Berbahaya dan
Kemasan Pangan
4. Pengawasan Bahan Berbahaya dan
Kemasan Pangan belum menjadi
prioritas oleh instansi terkait
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 21
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN
BERBAHAYA
2.1. Visi
Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk
perubahannya, maka Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
bercita-cita untuk mewujudkan visi sesuai visi Badan POM yaitu suatu
keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia sebagai berikut :
“OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA”
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan obat dan makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel
serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih
baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah
sebagai berikut:
Aman Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat
dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga
risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal
mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat
digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa
khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan,
keamanan memadai, danmutunya terjamin.
Daya Saing Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang
telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun
internasional, sehingga produk lokal unggul dalam
menghadapi pesaing di masa depan.
2.2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan sesuai dengan
peran dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.
Adapun misi yang akan dilaksanakan Direktorat Pengawasan Produk dan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 22
Bahan Berbahaya untuk periode 2015-2019, sesuai dengan misi Badan POM
sebagai berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risikountuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan
jaminankeamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan
denganpemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
2.3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan
berkarya.
1. PROFESIONAL
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan
dan komitmen yang tinggi.
2. INTEGRITAS
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. KREDIBILITAS
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
4. KERJASAMA TIM
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. INOVATIF
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. RESPONSIF / CEPAT TANGGAP
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
2.4. Tujuan
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 23
1. Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/
bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan
masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global
dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
2.5. Sasaran Strategis
Keberhasilan pencapaian visi dan tujuan organisasi sangat ditentukan oleh
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Keberhasilan tersebut perlu diukur dalam bentuk sasaran strategis dengan
indikator dan target capaian yang ditetapkan per tahun.
Sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, tantangan masa depan
dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.
Sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai
berikut:
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran
berbahaya dalam pangan
Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis Deputi III yaitu
Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan, dengan Indikator Utama (IKU)
adalah “Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat 0.5%”,
khususnya terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan
dan migran berbahaya dalam pangan.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, maka dibuat
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target sebagai berikut:
a. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai
ketentuan, dengan target 58% pada akhir 2019 (numerator: Total jumlah
sarana distribusi resmi bahan berbahaya yang diperiksa pada tahun
berjalan).
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 24
b. Persentase kemasan pangan yang menenuhi syarat keamanan, dengan
target 91% pada akhir 2019 (numerator: Total jumlah kemasan pangan
yang disampling dan diuji pada tahun berjalan).
c. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan
berbahaya, dengan target 201 pasar pada akhir 2019.
Praktek penyalahgunaan bahan yang dilarang dalam pangan hingga saat ini
masih terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain
kepedulian masyarakat yang masih kurang terhadap keamanan pangan,
khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Di sisi lain,
kemudahan memperoleh bahan yang dilarang untuk pangan, harga yang
relatif murah, dan keefektifan fungsi dari bahan yang dilarang tersebut untuk
menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan menjadi faktor penguat
keengganan pelaku usaha pangan untuk mengubah cara produksinya.
Disamping itu, kemasan pangan yang mempunyai aneka fungsi antara lain
sebagai wadah makanan, untuk melindungi makanan sehingga dapat
memperpanjang masa simpannya terutama jika didistribusikan melampaui
batas-batas negara, untuk digunakan dalam penataan dan transportasi
makanan di samping sebagai media promosi yang di dalamnya memuat
komposisi dan nilai gizi makanan, saat ini jenis bahannya semakin bervariasi
dan berkembang selaras dengan maksud penggunaan, didukung kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berbagai negara semakin memberi perhatian khusus pada keamanan
kemasan pangan yang beredar karena komponen penyusun kemasan pangan
dapat berpindah (migrasi) ke dalam pangan. Komponen berbahaya dimaksud
dapat berasal dari residu bahan baku (starting material) kemasan misalnya
monomer, katalis yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi, hasil urai
bahan dasar dan aneka bahan tambahan yang digunakan dalam proses
pembuatan kemasan pangan.
Oleh karena itu, maka pengawasan terhadap bahan berbahaya dan kemasan
pangan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dengan sistem yang
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 25
menyeluruh dan komprehensif untuk mengurangi kemungkinan dampak
negatif atau merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen.
Sistem pengawasan bahan berbahaya yang diselenggarakan oleh Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan suatu proses yang
komprehensif. Ruang lingkup pengawasan bahan berbahaya meliputi :
1. Standarisasi
Fungsi standarisasi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi
serta pelaksanaan Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya. Fungsi
tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan peraturan Kepala
Badan POM, penyusunan SNI dan kajian risiko.
2. Pengamanan
Fungsi pengamanan adalah melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria
dan prosedur, evaluasi dan pelaksanakan kegiatan pengamanan
produk dan bahan berbahaya. Fungsi tersebut direalisasikan dalam
kegiatan Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam
Pangan, Koordinasi lintas sektor dalam rangka pengawasan bahan
berbahaya, Pengawasan kemasan pangan, dan Penerbitan Surat
Keterangan Ekspor Kemasan Pangan.
Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan petugas Balai Besar/Balai
POM di 33 provinsi. Pengawasan bahan berbahaya meliputi kegiatan
pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi bahan
berbahaya, terutama yang disalahgunakan dalam pangan, serta
sampling dan pengujian kemasan pangan dilakukan secara terencana
berbasis risiko.
3. Penyuluhan
Fungsi penyuluhan adalah melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria
dan prosedur, evaluasi dan pelaksanakan kegiatan penyuluhan bahan
berbahaya. Fungsi tersebut direalisasikan dalam kegiatan KIE tentang
Bahan berbahaya dan kemasan serta pemberdayaan komunitas
masyarakat dalam pengawasan bahan berbahaya.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 26
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019
pada Bab II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi
pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya
dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut
NAWA CITA, sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam
kerjasama global dan regional),
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan
terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja
pemerintah),
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan
antar kelompok ekonomi masyarakat),
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
(pemberantasan narkotika dan psikotropika),
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan
kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat),
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
(peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi),
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor
strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan),
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9 (Sembilan)
yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019
adalah sebagaimana Gambar 4.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 27
Gambar 4. 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)
Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan, maupun peluang
yang dihadapi pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat tahun
2015-2019, maka sasaran bidang yang akan dicapai diarahkan untuk
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, antara lain
tercermin dari indikator yang juga menjadi tanggungjawab BPOM, sebagai
berikut:
“Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan,
serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya
Kesehatan,”
yang terkait kewenangan BPOM, indikator yang ditetapkan, yaitu:
No Indikator Status
Awal
Target
2019
1 Persentase obat yang memenuhi syarat 92 94
2 Persentase makanan yang memenuhi
syarat
87,6 90,1
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan
Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 28
strategi pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait
dengan BPOM adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”,
melalui:
1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku
kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
oleh masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka
mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan
Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai
RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program
pendukung (generik), sebagai berikut:
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan
b. Program Generik
1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya
2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
BPOM.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
(Deputi III) disusun berdasarkan Renstra Kepala BPOM tahun 2015-2019.
Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra
periode sebelumnya, Renstra Deputi III ditujukan untuk meningkatkan
jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka
mendukung terwujudnya visi organisasi BPOM yaitu meningkatkan kesehatan
masyarakat dan daya saing bangsa.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 29
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya, pada periode tahun 2015-2019,
Deputi III mendukung agenda Nawacita ke 5, 6 dan 7 sebagaimana
dicantumkan pada Tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) yang terkait dengan Deputi III
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) TERKAIT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan
kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat)
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional (Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi)
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)
Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Program prioritas:
1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah
(PJAS)
Nawa Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional
Program prioritas:
1. Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000
pasar tradisional)
2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal
Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Program prioritas:
1. Perkuatan UMKM Pangan
2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 30
Uraian Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang terkait dengan
masing-masing Nawacita diuraikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang mendukung
Nawacita
Nawa Cita Program Prioritas Kegiatan Prioritas
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
Pengawasan Pangan Fortifikasi
Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak
Sekolah
Pengawalan 18.000 SD
Intervensi Keamanan PJAS di SMP/SMU
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000 pasar tradisional)
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal
Perkuatan pengawasan pangan ilegal
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Penguatan UMKM Pangan
Forum koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM diantara K/L
Pendampingan UMKM untuk pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan (CPPOB pelabelan pangan dan penggunaan BTP)
Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa
Bulan Keamanan Pangan
Perkuatan kapasitas desa
Pemberdayaan komunitas desa
Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi III tahun
2015-2019 adalah:
1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan
pengawasan pangan baik pre market maupun post market terhadap hal-
hal yang memiliki dampak risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan
yang dilakukan lebih optimal seperti meningkatkan perlindungan kepada
kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak usia sekolah, orang sakit, ibu
hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 31
dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti
susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak
Sekolah (PJAS), pengawasan pangan fortifikasi dan Gerakan Keamanan
Pangan Desa (GKPD).
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan
daya saing produk pangan
Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi III dapat
meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing pangan.
Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk
Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen
pangan. Ketersediaan tenaga pengawas internal atau auditor internal
merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi III perlu
memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut
melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi,
serta verifikasi kemandirian tersebut.
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan
edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan
Dengan keterbatasannya dari sisi kelembagaan dan sumber daya (SDM
dan biaya), Deputi III memerlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi
masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan
pangan. Dalam hal ini Deputi III harus proaktif dalam meningkatkan
kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok
kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku
usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi
masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa pangan
yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk
kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap
mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama,
serta terpantau dan berkelanjutan.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik merupakan salah satu upaya
yang strategis dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini, yang harus
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 32
dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan
informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta
mampu menjangkau khalayak yang ingin dituju. Salah satunya adalah
dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada.
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan
struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan
efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara
efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset,
perkuatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi
untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai
aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan
sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan
berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.
Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas
pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga
dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran,
peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses
pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset
tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan
kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem,
Deputi III perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta
(spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data
kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi
pangan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil
pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu
data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja
pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam
pelaksanaan program pengawasan pangan berbasis risiko.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 33
Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi Deputi III, kebijakan
ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan
komunikasi ke pihak eksternal yang strategis.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan
internal:
Eksternal:
1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang
pangan;
Internal:
1. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan
akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama
dalam mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan
teknologi informasi.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan
dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok
masyarak sipil). Adapun kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun
Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
dalam rangka penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan
pangan, yaitu :
1) Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)
Indonesia telah memiliki Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang
diwujudkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan
Pangan Nasional (JKPN). Subsite JKPN dapat diakses pada
http://skpt.pom.go.id.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 34
JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan
baik di pusat maupun di daerah serta mengidentifikasi cara-cara koordinasi
yang dapat membuat instansi di sepanjang rantai suplai pangan dapat
melaksanakannya secara individual, serta bersama-sama, untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat. JKPN akan memastikan keterlibatan
berkelanjutan mitra kerja dari semua stakeholder di sepanjang rantai suplai
pangan termasuk asosiasi industri pangan, akademi, dan masyarakat
untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan perkembangan sistem
pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan pencegahan.
Tiga jejaring akan diperkuat pada tingkat pusat yaitu Jaringan Intelejen
Pangan (JIP), Jaringan Pengawasan Pangan (JPP) dan Jaringan Promosi
Keamanan Pangan (JPKN). Pada tingkat daerah, jejaring yang akan
diperkuat ialah JPP dan JPKN, karena JIP akan difokuskan pada tingkat
Pusat.
2) Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)
Saat ini sudah dibentuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed
(INRASFF) dan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
(SPKP) bertindak selaku National Contact Point (NCP). Untuk mendukung
kebijakan joint FAO/WHO, Direktorat SPKP juga bertindak selaku
Emergency Contat Point (ECP) untuk International Food Safety Authotities
Network (INFOSAN). INRASFF working group terdiri dari otoritas kompeten
keamanan pangan di tingkat pusat (CCP) dan juga di tingkat daerah (LCCP).
CCP INRASFF terdiri dari perwakilan di Kementerian Pertanian, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BPOM. INRASFF dirancangan
sebagai subsiteearly warning keamanan pangan untuk Indonesia. Subsite
INRASFF merupakan sumber utama informasi untuk mempersiapkan dan
menanggapi notifikasi pangan baik yang bersifat upstream (sumber
informasi dari dalam negeri) maupun downstream (sumber informasi dari
luar negeri). Situs ini terus menindaklanjuti notifikasi dan memberikan
informasi publik yang dibutuhkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
3) Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
INARAC merupakan forum utuk memfasilitasi pengumpulan data, pool of
expert di bidang kajian risiko di tingkat nasional, peningkatan kapasitas
serta berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga. INARAC merupakan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 35
bentuk kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kajian
risiko keamanan pangan secara terintegrasi, dimana hasil kajiannya
dikomunikasikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan dan pihak
yang berkepentingan. INARAC untuk menjawab salah satu persyaratan
World Trade Organization (WTO) dalam Sanitary Phyto Sanitary (SPS)
Agreement, yaitu sebagai anggota WTO jika komplain atau protes harus
berbasis ilmiah.
Strategi eksternal lainnya yaitu peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku
usaha di bidang pangan. Terkait hal ini, Deputi III mempromosikan respon
awareness publik melalui komunikasi risiko dan menyebarluaskan hasil kajian
risiko keamanan pangan dengan disain promosi keamanan pangan yang
komprehensif. Kebutuhan untuk komunikasi risiko yang efektif semakin
diakui oleh pemerintah, industri pangan dan konsumen. Oleh karena itu,
penting untuk memanfaatkan Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP)
untuk pertukaran informasi dan opini mengenai risiko dan faktor risiko terkait
diantara asesor risiko, manajer risiko, komunikator risiko dan konsumen,
termasuk pihak lain yang berkepentingan dalam rangka komunikasi risiko
yang efektif, sekaligus sebagai sarana KIE.
Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal
organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai di Deputi III sendiri.
Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah peningkatan kapasitas
SDM pengawas di Deputi III, secara lebih proporsional dan akuntabel, karena
kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.
SDM yang kompeten dalam bidang keamanan pangan akan mampu
melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk meningkatkan, memastikan dan
memelihara kompetensi SDM, telah dikembangkan sistem kompetensi bidang
keamanan pangan, yaitu penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan yang perlu direview setiap 5
tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Badan POM RI telah
memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 36
LSP Keamanan Pangan Badan POM RI saat ini telah siap melakukan asesmen
kompetensi untuk tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food
Inspector (DFI), sedangkan untuk National Food Inspector (NFI) sedang dalam
proses persiapan. LSP Keamanan Pangan ini didukung dengan sistem
pembelajaran keamanan pangan jarak jauh berbasis kompetensi (E-Learning).
Ke depan akan dikembangkan kompetensi bidang keamanan pangan lainnya,
baik yang ada di lingkungan Badan POM RI maupun di industri pangan.
Agar pembangunan pengawasan pangan menjadi tajam dan terarah, arah
kebijakan dan strategi BPOM sudah dijabarkan pada perencanaan tahunan
dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita).
Mengacu hal tersebut, Deputi III menetapkan penekanan tahunan sebagai
berikut :
– Tahun 2016 :
Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis
dalam pengawasan pangan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik.
– Tahun 2017 :
Penguatan regulasi di bidang pengawasan pangan termasuk pelaksanaan
regulatory impact analysis, penguatan sistem data pre dan post terintegrasi
antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian).
– Tahun 2018 :
Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan pangan
didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi
dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional.
– Tahun 2019 :
Percepatan pengawasan pangan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019)
dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan pangan periode berikutnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan
pangan, Deputi III menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode
2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik),
sebagai berikut:
Program Teknis
Program Pengawasan Pangan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 37
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Deputi III
untuk menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu dan keamanan
pangan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan,
penilaian keamanan pangan olahan sesuai standar, pengawasan terhadap
sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan
pengujian pangan yang beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan
bimbingan kepada pemangku kepentingan, termasuk industri pangan.
Program Generik
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kedeputian Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
prioritas Deputi III, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan pangan :
1) Penyusunan standar pangan berupa Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) pengawasan pangan (pre dan post-market);
2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian pangan
olahan berbasis risiko;
3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu pangan beredar melalui
penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan
penandaan.
4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan,
sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana
distribusi pangan dan bahan berbahaya;
5) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan
pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):
1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan
Anggaran, Keuangan;
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kedeputian
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 38
4) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Kedeputian
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan
Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing
sasaran strategis dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan
berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap
sasaran program dan kegiatan Deputi III dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Logframe Kedeputian
Uraian tentang Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan
Indikator di Deputi III digambarkan pada Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan
Indikator di Deputi III
Program Sasaran Program
Kegiatan Strategis
Sasaran Kegiatan
Indikator PIC
Program
Pengawasa
n Makanan
Menguatnya
sistem
pengawasan
pangan
Penyusunan
Standar
Pangan
Tersusunnya
standar pangan
dalam rangka
menjamin
pangan yang beredar aman
dan bermutu
Jumlah standar
pangan yang
disusun
Dit.
Standardisa
si Produk
Pangan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 39
Program Sasaran
Program
Kegiatan
Strategis
Sasaran
Kegiatan Indikator PIC
Penilaian
Pangan
Olahan
Tersedianya
Pangan
memenuhi standar
Persentase
Keputusan
Penilaian Pangan yang diselesaikan
Dit.
Penilaian
Keamanan Pangan
Inspeksi
dan
Sertifikasi
Pangan
Meningkatnya
mutu sarana
produksi dan
distribusi
pangan
1. Persentase
hasil inspeksi
sarana produksi
dan distribusi
pangan yang memerlukan
pendalaman mutu
dan sertifikasi
2. Persentase
penyelesaian
tindaklanjut pengawasan mutu
dan keamanan
produk pangan
3. Persentase
berkas permohonan
sertifikasi pangan
yang mendapatkan
keputusan tepat
waktu
Dit. Inspeksi
dan
Sertifikasi
Pangan
Pengawasan
Produk dan BB
Menurunnya
bahan berbahaya yang
disalahgunakan
dan migran
berbahaya
dalam pangan
1. Persentase
sarana distribusi yang menyalurkan
BB sesuai
ketentuan
2. Persentase
kemasan pangan yang memenuhi
syarat keamanan
3. Jumlah
pasar yang
diintervensi
menjadi pasar aman dari BB
Dit.
Pengawasan Produk dan
Bahan
Berbahaya
Surveilan
dan
Penyuluhan
Keamanan
Pangan
Meningkatnya
intervensi hasil
pengawasan
keamanan
pangan dan penguatan rapid alert sysitem
keamanan
pangan
1. Jumlah
hasil kajian profil
risiko keamanan
pangan
2. Jumlah Kab/Kota yang
sudah menerapkan
Peraturan Kepala
BPOM tentang IRTP
3. Jumlah
desa pangan aman yang menerima
intervensi
pengawasan
keamanan pangan
Dit.
Surveilan
dan
Penyuluhan
Keamanan Pangan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 40
Program Sasaran
Program
Kegiatan
Strategis
Sasaran
Kegiatan Indikator PIC
Meningkat
nya
kemandirian pelaku
usaha,
kemitraan
dengan
pemangku kepentingan
, dan
partisipasi
masyarakat
Peningkatan
Kemandiria
n Pelaku Usaha
pangan
olahan
Pelaku usaha
menjamin mutu
produk pangan olahan
1. Persentase
industri pangan
olahan yang mandiri dalam
rangka menjamin
keamanan pangan
Dit. Inspeksi
dan
Sertifikasi Pangan
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya
Berdasarkan arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 adalah:
1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan
pengawasan pangan baik pre market maupun post market terhadap hal-
hal yang memiliki dampak risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan
yang dilakukan lebih optimal seperti meningkatkan perlindungan kepada
kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak usia sekolah, orang sakit, ibu
hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini
dilakukan antara lain melalui:
a. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan,
termasuk meminimalisir peredaran bahan berbahaya di pasar
tradisional;
b. pengawasan kemasan pangan yang difokuskan pada kemasan yang
banyak digunakan oleh masyarakat dan bayi/balita.
c. Penyusunan NSPK tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan
untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan
daya saing produk pangan
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 41
Dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha pangan dan
kemasan pangan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha, penyediaan
media informasi, penerbitan surat keterangan dalam rangka pendaftaran
pangan maupun keperluan ekspor.
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan
edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan
Mengingat kewenangan pengawasan bahan berbahaya dan kemasan
pangan terbagi di sejumlah kementerian/LPNK, maka koordinasi dan
kerjasama lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan masyarakat
mutlak diperlukan. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya perlu meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan
melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik
dari unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak
universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait
lainnya, dalam upaya untuk memastikan distribusibahan berbahaya tidak
masuk ke rantai pangan dan kemasan pangan yang beredar di
masyarakat itu aman.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi juga dilakukan dalam rangka
pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan. Materi KIE harus
memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang ingin
disampaikan, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas. Penyampaian
materi selain lewat media cetak, audio dan visual juga perlu
mempertimbangkan media alternatif seperti media sosial dan online.
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan
struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan
efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
Dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mendukung
pengambilan keputusan terkait pengawasan, dilakukan pengembangan
sistem informasi teknologi untuk memperoleh data akurat dan terkini
terkait hasil pengawasan bahan berbahaya, termasuk pasar dan kemasan
pangan.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 42
Strategi yang akan dilaksanakan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan bahan
berbahaya dan kemasan pangan;
2. Advokasi dan intensifikasi implementasi Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Bahan
Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
3. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang
pangan dan kemasan pangan;
Internal:
1. Perkuatan regulatory system pengawasan bahan berbahaya dan kemasan
pangan ;
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja unit hingga kinerja
individu/pegawai;
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM di Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya secara lebih proporsional dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama
dalam mendukung tugas pengawasan bahan berbahaya dan kemasan
pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan
dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok
masyarakat sipil). Adapun kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam rangka
penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan bahan
berbahaya dan kemasan pangan, yaitu :
1. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan
dilakukan lintas kementerian/lembaga yaitu Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Perindustrian. Pengawasan ini dilakukan terhadap
sarana produksi dan distribusi bahan berbahaya. Dengan pengawasan
bersama ini maka pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti, mengingat
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 43
tindaklanjut terhadap pelanggaran distribusi bahan berbahaya bukan
merupakan kewenangan Badan POM.
2. Penyusunan SNI tentang kemasan pangan yang merupakan hasil
kerjasama dengan BSN, Kementerian Perindustrian, pelaku usaha dan
perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2015 telah diterbitkan 6
(enam) SNI uji migrasi yang telah digunakan oleh laboratorium terkait
dalam rangka pengawasan kemasan pangan.
3. Kemitraan dengan komunitas pasar dan lintas sektor terkait dalam
rangka pengawasan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan
dalam pangan di pasar tradisional. Kemitraan ini dilakukan melalui
program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah berjalan sejak
tahun 2013. Sampai dengan tahun 2015, telah dilakukan intervensi
terhadap 77 percontohan pasar aman dari bahan berbahaya di 31
provinsi. Bentuk kemitraan yang telah dilaksanakan antara lain
peningkatan kompetensi petugas pengawas pasar, pelatihan fasilitator
pasar aman dari bahan berbahaya, penyediaan peralatan pendukung
berupa alat uji cepat bahan berbahaya dan penyediaan pedoman
penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya.
Strategi eksternal lainnya adalah Advokasi dan intensifikasi implementasi
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Terkait
hal ini Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah melakukan
sosialisasi dan advokasi di 17 provinsi dan sampai dengan tahun 2015 telah
terbentuk tim terpadu sebagai implementasi peraturan bersama pada
beberapa provinsi dan kabupaten/kota.
Sedangkan strategi eksternal Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku
usaha di bidang pangan dan kemasan pangan dilakukan lewat talkshow,
pameran, penyuluhan, bimbingan teknis terhadap pelaku usaha menengah
pangan, sosialisasi terhadap masyarakat dan industri kemasan pangan, serta
penayangan iklan layanan masyarakat di media elektronik.
Strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan
kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 44
harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci
keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.
SDM yang kompeten dalam bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya
akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk meningkatkan,
memastikan dan memelihara kompetensi SDM, Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya telah melakukan pelatihan di bidang
pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan.
3.4. Kerangka Regulasi
Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target kinerja Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, dibutuhkan adanya regulasi yang
kuat guna mendukung sistem pengawasan. Pada tahun 2015-2019 akan
diidentifikasi dampak regulasi yang sudah ada utamanya peraturan yang
terkait dengan pengawasan produk dan bahan berbahaya. Berdasarkan hasil
analisis ini akan dirumuskan alternatif rekomendasi perlunya dukungan baru
yaitu regulasi turunan atau bahkan revisi regulasi. Beberapa regulasi yang
penting dan dibutuhkan oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:
1. Revisi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM
No. 43 dan No.2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang
Disalahgunakan dalam Pangan
2. Peraturan Kepala Badan POM tentang Keamanan Kemasan Pangan Daur
Ulang dan Active Packaging
3. Pedoman GMP untuk industri kemasan pangan
3.5. Kerangka Kelembagaan
Untuk memperkuat peran dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka
dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam
lingkup intraorganisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi
lintas unit Eselon II, lintas instansi/lembaga, maupun hubungan dengan para
pemangku kepentingan utama.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 45
Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan
agar lebih efisien dan efektif adalah :
1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya sesuai dengan perubahan
lingkungan strategis periode 2015-2019
Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, terdapat beberapa tugas
yang sudah tidak lagi diemban oleh Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan perlu dilakukan penataan kelembagaan.
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki
tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas
pembangunan kesehatan.
3. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan oleh
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya untuk memastikan
bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan
keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta
manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 46
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Sebagaimana sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai
dengan indikator masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 8. Target Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015 -2019
Sasaran
Strategis/Sasa
ran Kegiatan
Indikator Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Menurunnya
bahan
berbahaya yang
disalahgunakan
dan migran
berbahaya
dalam pangan
Persentase
sarana
distribusi yang
menyalurkan
bahan
berbahaya
sesuai
ketentuan
50 52 54 56 58
Persentase
kemasan
pangan yang
menenuhi
syarat
keamanan
87 88 89 90 91
Jumlah pasar
yang
diintervensi
menjadi pasar
aman dari
bahan
berbahaya
77 108 139 170 201
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 47
4.2. Kerangka Pendanaan
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan
maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 9. Kerangka Pendanaan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015 - 2019
Sasaran
Strategis/
Sasaran
Kegiatan
Indikator Alokasi (Rp Milyar)
2015 2016 2017 2018 2019
Menurunnya
bahan
berbahaya yang
disalahgunakan
dan migran
berbahaya
dalam pangan
Persentase
sarana
distribusi yang
menyalurkan
bahan
berbahaya
sesuai
ketentuan
1,94 3,45 2,50 2,80 3,10
Persentase
kemasan
pangan yang
menenuhi
syarat
keamanan
1,02 1,00 1,20 1,40 1,60
Jumlah pasar
yang
diintervensi
menjadi pasar
aman dari
bahan
berbahaya
3,45 3,80 4,30 4,80 5,30
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 48
BAB V
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya tahun 2015-2019 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
(cara mencapai tujuan dan sasaran).Sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPOM,
termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPOM yaitu meningkatkan
kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.
EvaluasiRenstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional
(BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas,Renstra juga
menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem
Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Renstra Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015-
2019ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi, dan juga
stakeholder terkait secara keseluruhan. Diseminasi ini akan memungkinkan
seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan tentang ke mana
organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana peran setiap anggota
organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan bagaimana kemajuan dan tingkat
keberhasilan nantinya akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang direncanakan akan terlaksana,
terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya
tujuan-tujuan strategis.
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 49
LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA
2015 – 2019
NO. PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ OUTPUT
INDIKATOR
TARGET ALOKASI (dalam Miliar Rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Menguatnya sistem
pengawasan obat dan
makanan
Persentase Makanan yang
Memenuhi Syarat
88,10 88,60 89,10 89,60 90,10 6,70 7,00 8,00 9,00 10,00 Deputi 3
3.2 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan
1 Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan
50 52 54 56 58 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
2 Persentase kemasan pangan yang memenuhi
syarat keamanan
87 88 89 90 90
3 Jumlah pasar yang diintervensi
menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
77 108 139 170 201
LAMPIRAN
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 -2019
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 49
LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA 2015 – 2019
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
regulasi
Produk Hukum Turunan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
Unit Penanggungjawab Unit terkait/Institusi
1. RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan terkait
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan
1 Peraturan Kepala Badan POM tentang Keamanan Kemasan Pangan Daur Ulang dan Active
Packaging
Diperlukan untuk efektivitas pengawasan bahan berbahaya dan
kemasan pangan di pusat dan daerah
2. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan
Berbahaya 2. Biro Hukum dan
Hukmas
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian
Perdagangan 3. Kementerian
Perindustrian 4. Pemerintah Daerah 5. Asosiasi Pelaku Usaha
2 Pedoman GMP untuk industri kemasan pangan
3 Revisi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM No. 43 dan No.2 tahun 2013
tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan
2. Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 – 2019
1
PENELAAHAN KONSISTENSI
RENSTRA DEPUTI III 2015-2019 DENGAN RENSTRA DIREKTORAT
No Bagian Deputi III Ditwas PBB
1 Visi Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
Sudah sesuai
2 Misi 1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Sudah sesuai
3 Tujuan 1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
Sudah sesuai
4 Sasaran Strategis 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan
pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Sudah sesuai
5 Arah Kebijakan & Strategi
Arah Kebijakan: 1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka
mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien
Sudah sesuai
2
No Bagian Deputi III Ditwas PBB
Strategi:
1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan;
3. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;
4. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
5. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai
6. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi
6 Kerangka Regulasi Sudah ada
7 Kerangka Kelembagaan
Sudah ada
8 Kerangka Pendanaan
Sudah ada
9 Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan
Sudah ada
10 Matriks Kerangka Regulasi
Sudah ada