Lap Pend Numfor

download Lap Pend Numfor

of 41

  • date post

    03-Jan-2016
  • Category

    Documents

  • view

    22
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Lap Pend Numfor

BAB I

Laporan Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Numfor memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Kecapatan perkembangan Pulau Numfor sangat ditentukan oleh faktor-faktor perkembangannya. Pada hakekatnya ada dua faktor utama yang umumnya bekerja sebagai faktor perecepatan ini, yaitu aspek penduduk dan kegiatan (aktivitas) sosial ekonominya yang bersifat berkembang. Perkembangan kedua faktor tersebut di atas akan menyebabkan perkembangan dari faktor-faktor lainnya sebagai ikutannya seperti perkembangan perumahan beserta fasilitas pelayanan sosial ekonomi, tetapi masalah dasar yang akan timbul pada Pulau Numfor diantaranya akan ditandai oleh makin bertambahnya ruang guna menampung lebih banyak kegiatan serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk di dalam melaksanakan kegiatan hidupnya.

Perkembangan Pulau Numfor disamping memberikan pengaruh yang bersifat fisik Juga bersifat sosial yang ditandai dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat penghuninya. Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau Numfor.

1.2 Tujuan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Untuk dapat menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta mempertahankan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Untuk memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang. Rasa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam merangsang partisipasi masyarakat (investor) untuk melaksanakan investasi.

Untuk difungsikan sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan dan keserasian lingkungan, baik melalui pengawasan dan atau perijinan maupun tindakan penertiban.

Agar pemerintah mempunyai rencana program pembangunan yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta serta masyarakat.

Untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, baik dalam skala nasional maupun regional.

Untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kota.

2.1 Pusat- Pusat Pelayanan di Pulau Numfor

erdapat 2 (dua) titik kutub pertumbuhan di pulau Numfor, yaitu: Yenburwo

dan Kameri. Secara administrasi Yenburwo terdapat di Kecamatan Numfor Timur (ibukota kecamatan Numfor Timur) dan Kameri di Kecamatan Numfor Barat (ibukota kecamatan Numfor Barat). Membandingkan kedua pusat pertumbuhan tersebut, maka Yenburwo memiliki hirarki lebih tinggi dari Kameri. Hal ini berarti bahwa pusat pelayanan tingkat pertama di Pulau Numfor adalah adalah Yenburwo.

Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh pusat pelayanan yang ada di Pulau Numfor, maka penduduk Pulau Numfor memenuhi kebutuhannya dari Kota Biak yang perlu dijangkau dengan menggunakan transportasi udara atau laut.

Pusat- pusat pelayanan yang ada di sekitar pulau Numfor, yaitu:

Kota Biak, sebagai pusat pemerintahan mempunyai koordinasi pelayanan seluruh kegiatan sektoral di Kabupaten Biak Numfor. Kota ini juga harus mampu berfungsi sebagai pendorong pengembangan sektor- sektor prioritas, yaitu industri, jasa dan pariwisata. Peranana kota ini juga menjadi sangat penting dengan adanya Badra Udara Frans Kaisiepo.

Kota Bosnik, berfungsi sebagai pusat pelayanan pengembangan pariwisata dan kegiatan penunjangnya serta pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi bagi wilayah Biak Timur.

Kota Korem, mempunyai fungsi penting sebagai pusat pelayanan pengembangan pariwisata, IPTEK (antara lain Badar Antariksa LAPAN), pertanian (perkebunan dan peternakan) serta kawasan perbatasan di pantai utara Biak yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.

Kota Koriodo yang berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan bagi Pulau Supiori dan sekitarnya selain fungsinya sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi di Kecamatan Supiori Selatan.

Kota Wardo dan Yanggerbun masing- masing berfungsi sebagai ibukota kecamatan Biak Barat dan Supiori Utara.

2.2 Potensi Pemanfaatan Ruang

Potensi pemanfaatan ruang yang dimiliki dalam pemanfatan ruang Pulau Numfor, yaitu: hutan lindung, sempadan pantai, kawasan suaka/ cagar alam, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman kepadan rendah.

2.3 Karakteristik Fisik Dasar

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut Pulau Numfor sebagian besar berada pada ketinggian 0-100 meter dan sebagian kecil berada pada ketinggian 100 500 m dpl. Hal ini berlaku pula untuk Kecamatan Numfor Barat dan Timur. Daerah dengan keadaan datar atau flat pada umumnya tersebar di sekitar pantai, sedangkan di pedalaman atau di tengah- tengah pulau sebagian besar mempunyai kondisi topografi yang bergelombang (undulating and rolling) dan berbukit (hummocky, hillocky and hilly).

Pulau Numfor, Kecamatan Numfor Barat dan Numfor Timur sebagian merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan medannnya antara 16 25 %, Daerah ini mencakup tidak cukup luas, dimana menempati desa Yenggarbun bagian selatan, bagian tengah dan barat Pulau Numfor.

Perbukitan dapat dibedakan dengan bagian yang berlereng landai dan yang berlereng terjal. Kelerengan medan seperti ini mendominasi Pulau Numfor, Kecamatan Numfor Barat dan Timur, yaitu dengan kemiringan lereng 25 40%.

Bagian yang berada pada kemiringan lereng < 2 % terdapat di tepi pantai.

Curah hujan pulau Numfor relatif rendah, yaitu 1.000 1.500 mm/ tahun. Hal ini juga berlaku bagi kecamatan Numfor Barat dan Timur.

Pulau Numfor secara geologi termasuk kedalam formasi mokmer, baik di Kecamatan Numfor Barat maupun Numfor Timur.

Potensi kedalaman efektif tanah dibedakan menjadi kedalaman kurang dari 24 cm, 100-150 cm dan lebih dari 150 cm. Ketiga tipologi tersebut terdapat di Numfor Barat dan Timur,

2.4 Potensi Wisata dan Perikanan

Terdapat 3 (ti ga) obyek wisata yang dapat dikembangkan di Pulau Numfor, yaitu Cagar alam Pulau Numfor yang terletak di bagian tengah Pulau Numfor, Taman Laut Pulau Numfor dan Taman Laut Pulau Manen yang terlatak di bagian selatan Pulau Numfor.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan di Pulau Numfor walaupun dalam prosentase yang relatif kecil bila dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Adapun permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pengembangan potensi perikanan tangkap adalah:

Terbatas atau kurang optimalnya fungsi sarana/ prasarana penunjang sistem penangkapan ikan.

Belum adanay Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga sulit untuk mendata jumlah dan jenis hasil tangkapan.

Belum adanya kapal penampungan ikan, sehingga hasil tangkapan di daerah yang jauh dari pusat pasar sulit untuk dipasarkan.

Tidak tersedianya cool storage yang dapat menunjang hasil tangkapan, sehingga hasil tangkap banyak yang rusak sebelum dipasarkan.

Kurangnya paket bantuan dana bagi nelayan kecil dalam upaya pengadaan sarana/ prasarana penangkapan.

Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis tentang metoda, alat tangkap daerah (Fishing Ground) bagi para nelayan.

Kurangnya pengawasan terhadap keamanan sumberdaya laut yang ada, sehingga sering terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing.

2.5 Sistem Transportasi

Pola jaringan jalan utama internal di Pulau Numfor membentuk pola melingkar, yaitu mengelilingi pulau Numfor di sepanjang tepi pantai. Hal ini sesuai dengan pusat- pusat pelayanan di Pulau Numfor berorientasi ke pantai, termasuk Kota Yenburwo dan Kameri. Untuk menghubungkan pulau Numfor dengan Kota Biak dan pulau pulau lainnya dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Bandar udara di Pulau Numfor terletak di Kota Yenburwo (Ibukota Kecamatan Numfor Timur).

Lahan permukiman di Pulau Numfor berkembang pada daerah dataran pantai yang umumnya merupakan pemukiman pedesaan.

Gambar2.1

ahapan dan materi pekerjaan yang akan dilakukan dalam penyusunan

rencana tata ruang ini adalah sebagai berikut:

3.1 Laporan Pendahuluan

Dalam sistem pelaporan, tahapan pekerjaan yang pertama kali harus disusun adalah laporan pendahuluan. Materi dari laporan pendahuluan yang disusun sebagai berikut:

Gambaran Umum Wilayah perencanaan.

Lingkup materi pekerjaan Rencana Tata Ruang Pulau Numfor.

Lingkup materi pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Distrik Numfor Timur dan Barat.

Metoda pendekatan yang berisikan metodologi Pendekatan dan model-model Analisis.

Organisasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi organisasi pelaksanaan, Kewaji