Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
-
Upload
toko-buku-zeit -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
1/91
PEDOPEDOPEDOPEDO
LAPORAN KEUALAPORAN KEUALAPORAN KEUALAPORAN KEUA
(BLU) DI LI(BLU) DI LI(BLU) DI LI(BLU) DI LI
BEBEBEBE
AN PENYUSUNANAN PENYUSUNANAN PENYUSUNANAN PENYUSUNAN
GAN BADAN LAYGAN BADAN LAYGAN BADAN LAYGAN BADAN LAYANANNANANANNAN
NGKUNGAN KEMDIKBGKUNGAN KEMDIKBNGKUNGAN KEMDIKBGKUNGAN KEMDIKB
DASARKAN SAPDASARKAN SAPDASARKAN SAPDASARKAN SAP
,
UMUMUMUMUMUMUMUM
DDDD
kai.ugm.ac.id
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
2/91
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
3/91
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR .... i
DAFTAR ISI ...... ii
Bab I : Pendahuluan................................................................................. ..... 1
1.1. Latar Belakang... 1
1.2. Tujuan .... 2
1.3. Ruang Lingkup ..... 3
1.4. Dasar Hukum .... 3
Bab II : Penyusunan Laporan KeuanganBadan Layanan Umum (BLU)... 5
2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.... 5
2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .. 52.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU .. 7
2.4. Komponen Laporan Keuangan .. 9
2.4.1. Laporan Realisasi Anggaran .. 9
2.4.2. Neraca .... 9
2.4.3. Catatan Atas Laporan Keuangan ... 10
Bab III : Kebijakan Akuntansi Laporan keuangan Berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)....................................................... 11
3.1. Pendapatan .. 113.2. Aset ... 20
3.3. Kewajiban ..... 44
3.4. Ekuitas Dana .... 48
BAB IV : Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) untuk Satker BLU................................................................... 50
4.1. Mekanisme dan Tata Cara Konsolidasi .. 50
4.2. Konversi Akun SAK ke Akun SAP ... 50
4.3. Penyajian dan Penyampaian Laporan Keuangan . 55
4.4. Audit dan reviu . 57
BAB V : Penutup ....................................................................................... 58
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN CONTOH LAPORAN KEUANGAN BLU BERDASARKAN SAP ... 59
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
4/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada prinsipnya mengatur
bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi
pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan
efektivitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam
rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pola pengelolaan pendapatan
dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU
juga diberikan kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional
Non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai
sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU
dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya,
serta pertanggungjawabannya.
Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, BLU dapat menerapkan
standar akuntansi industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau
standar akuntansi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
Indonesia, apabila belum ada standar akuntansi yang mengaturnya.
Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari
kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan BLU yang disusun
berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga, sedangkan untuk tujuan konsolidasian (pengintegrasian)
Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga perlu dilakukan mapping ke dalam perkiraan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
5/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian Laporan Keuangan BLU
yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLU
menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan
keuangan untuk tujuan konsolidasi.
Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka konsolidasi
Laporan Keuangan satker BLU dengan Laporan Keuangan Kemdikbud. BLU
menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan
tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca (laporan posisi keuangan), dan Catatan
atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan SAK.
Permasalahan yang terjadi selama ini dan selalu menjadi temuan oleh BPK
adalah terkait dengan konsolidasi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke
dalam Laporan Keuangan Kemdikbud berdasarkan SAP, sehingga dipandang
perlu untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mengenai
Mekanisme dan Tata Cara konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan
Laporan Keuangan Kemdikbud.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan
kualitas laporan Keuangan Kemdikbud dipandang perlu menetapkan
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU di Lingkungan KemdikbudBerdasarkan SAP.
1.2. Tujuan
Tujuan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Berdasarkan SAP ini
adalah sebagai berikut :
a. Sebagai pedoman bagi BLU di lingkungan Kemdikbud dalam melakukan
penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP;b. Sebagai acuan bagi BLU dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan
ke dalam laporan keuangan kemdikbud.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
6/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
c. Adanya keseragaman perlakuan akuntansi terhadap akun-akun pada
satker BLU khususnya dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan
berdasarkan SAK ke laporan keuangan berdasarkan SAP.
d. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemdikbud.
1.3. Ruang Lingkup
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Berdasarkan SAP ini
menguraikan mengenai:
a. Penyusunan laporan keuangan BLU berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan (SAP).
b. Kebijakan akuntansi laporan keuangan BLU berdasarkan SAP.
c. Mekanisme dan tata cara pengkonsolidasian antara LK berdasarkan SAK
dengan SAP.
1.4. Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas;
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
7/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086 Tahun 2012
tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara
di Lingkungan Kemdikbud;
m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007
tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
8/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
BAB IIPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU
2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan dengan
wajar posisi keuangan. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas
pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan kriteria standar
akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
2.2.1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,
dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan
keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud
penggunaannya. Informasi yang relevan:
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
9/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan
kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut
dapat dicegah.
2.2.2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang
andal memenuhi karakteristik:
a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat Diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda
jauh.
c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.
2.2.3. Dapat Dibandingkan
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar
periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja
keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
10/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif.
Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari
transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara
eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periodeterjadinya perubahan.
2.2.4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna
untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2.5. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)
Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan substansi dan
realita ekonomi, bukan berdasarkan aspek formalitasnya.
2.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU
Satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU mempunyai kewajiban untuk
menyusun 2 (dua) laporan keuangan yaitu laporan keuangan berdasarkan SAK
dan laporan keuangan berdasarkan SAP.
2.3.1. Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK
2.3.1.1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan
oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
11/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
2.3.1.2. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana
dimaksud pada angka 2.3.1.1, BLU dapat menerapkan
Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.
2.3.1.3. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK
menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kemdikbud.
2.3.1.4. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK,
terdiri dari:
a. Laporan Aktivitas;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
2.3.2. Penyusunan Laporan Keuangan BLU untuk Konsolidasi2.3.2.1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak
dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun
laporan keuangan.
2.3.2.2. Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada
angka 2.3.2.1. disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dimaksudkan untuk penyusunan Laporan
Keuangan Kemdikbud yang terdiri dari :
a. Neraca;b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
2.3.2.3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka
2.3.2.2. disampaikan oleh entitas akuntansi kepada entitas
pelaporan secara periodik dan berjenjang.
2.3.2.4. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SAP memuat
pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan
belanja-belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
2.3.2.5. Dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran
sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.4., BLU melakukan
konversi terhadap pendapatan BLU dan belanja yang
bersumber dari pendapatan BLU.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
12/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
2.3.2.6. Neraca berdasarkan SAP dihasilkan berdasarkan konversi
akun Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bagan Akun
Standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2.3.2.7. Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan
pendapatan dan belanja BLU yang bersumber dari
pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan laporan
keuangan berdasarkan SAP adalah SP3B dan SP2B.
2.3.2.8. Satker BLU menyampaikan SP3B dan SP2B kepada Kantor
Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN ) setiap triwulan.
2.3.2.9. Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan
konversi Neraca sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.7.,
dan membukukan saldo Dana Lancar BLU adalah MP yang
dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangansemesteran dan Tahunan.
2.4. Komponen Laporan Keuangan
Komponen Laporan keuangan BLU berdasarkan SAP terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
2.4.1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan
Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di
bawah satker BLU. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan
Negara , Hibah dan Belanja.
2.4.2. Neraca
Neraca (laporan posisi keuangan) adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang posisi keuangan BLU pada suatu tanggal tertentu,
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai BLU yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan
akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang terkandung
dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk menghasilkan
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
13/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
arus kas masuk kepada BLU melalui penggunaan atau pelepasan
aset tersebut.
b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari
peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dimasa depan akan
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLU yang
mengandung manfaat ekonomi.
c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
antara aset dan utang pemerintah. Di dalam laporan posisi
keuangan, ekuitas disubkelompokkan menjadi ekuitas dana lancar,
dan ekuitas dana investasi.
2.4.3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan
informasi yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh
pemahaman secara lebih lengkap atas laporan keuangan BLU
berdasarkan SAP. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan
terutama mencakup informasi singkat tentang BLU, kebijakan akuntansi
penting yang mendasari penyajian laporan keuangan, serta
pengungkapan informasi penting dan penjelasan atau rincian atas pos-
pos laporan keuangan.
Contoh Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAP, sebagaimana
terlampir dalam pedoman ini.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
14/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
BAB IIIKEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN SAP
3.1. Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan
menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan timbul dari aktivitas BLU, seperti pendapatan usaha dari jasa
layanan pendidikan, perolehan sumbangan/hibah, pendapatan bunga dan
pendapatan dari penyewaan aset.
Pendapatan BLU diklasifikasikan menurut sumber penggunaannya, yaitu
sebagai berikut :a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
b. Pendapatan Hibah
c. Pendapatan Lainnya
3.1.1. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa
yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi
BLU, yaitu jasa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian
pada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
Pendapatan usaha dari jasa layanan BLU meliputi:
a. Pendapatan Jasa Pendidikan dan Pengajaran, yaitu pendapatan
yang diperoleh dari dan berhubungan langsung dengan pemberian
jasa layanan pendidikan dan pengajaran secara reguler, antara lain:
1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Praktikum;
2) Dana Pengembangan
Dana pengembangan atau uang pangkal adalah uang yang harus
dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan diterima
secara resmi sebagai mahasiswa baru.
3) Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya seperti
biaya kegiatan mahasiswa baru, hasil penjualan formulir
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
15/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda atau yang
sejenisnya.
b. Pendapatan dari Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Pada Masyarakat, terdiri dari:
1) Pendapatan Kerjasama Pendidikan, yaitu pendapatan yangdiperoleh dari pemberian jasa layanan pendidikan dan
pengajaran yang penyelenggaraannya dilaksanakan atas
dasar perikatan kerjasama dengan pihak lain seperti
kerjasama penyelenggaraan pelatihan baik degree maupun
non-degree.
2) Pendapatan Kerjasama Penelitian, yaitu pendapatan yang
diperoleh dari pelaksanaan perikatan kerjasama dengan
pihak lain untuk layanan penelitian atau pengkajian aspek
tertentu yang bukan bersifat hibah.
3) Pendapatan Kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat
(PPM), yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan
perikatan kerjasama PPM dengan pihak lain seperti jasa
perektrutan pegawai, konsultasi dan sebagainya.
c. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Jasa Layanan Masyarakat
Lainnya.
Meliputi pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa
layanan masyarakat selain yang termasuk kategori a dan b di
atas, seperti pendapatan dari penyelenggaraan balai/klinik
kesehatan, jasa konsultasi manajemen, hukum, psikologi, teknik
dan sebagainya.
d. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaranmeliputi hasil penjualan produk dari
kegiatan praktikum, penelitian dan sebagainya seperti hasilpraktikum dan hasil penelitian di bidang perkebunan, peternakan,
pertanian, kedokteran dan teknologi.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
16/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.1.1.1. Pengakuan
a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang
Praktikum.
1) Pendapatan yang diperoleh dari pungutan
biaya/sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), biaya
praktikum dan sejenisnya yang diterima di setiap awal
semester untuk masa satu semester kedepan (uang
semester) diakui pada saat pengesahan pendapatan
melalui SP3B /SP2B.
2) Pada setiap tanggal pelaporan, bagian dari uang semester
yang jasanya belum diserahkan harus disajikan di laporan
keuangan sebagai pendapatan diterima dimuka.
3) Dalam hal terjadi penangguhan pembayaran uang SPPdan Praktikum oleh mahasiswa sedangkan jasa layanan
telah diserahkan, maka BLU mengakui penyerahan jasa
layanan tersebut sebagai piutang.
b. Dana Pengembangan
Dana pengembangan atau uang pangkal adalah uang yang
harus dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan
diterima secara resmi sebagai mahasiswa baru. Pendapatan
ini diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B.
Hak tagih timbul jika :
1) calon mahasiswa telah terdaftar secara resmi sebagai
mahasiswa baru, dan
2) BLU tidak lagi mempunyai kewajiban untuk
mengembalikan seluruh atau sebagian dana
pengembangan tersebut.
c. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya
seperti biaya kegiatan mahasiswa baru, hasil penjualan
formulir pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda
atau yang sejenisnya diakui pada saat pengesahan
pendapatan melalui SP3B /SP2B.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
17/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
d. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat diakui pada saat pengesahan
pendapatan melalui SP3B /SP2B atas pendapatan tersebut.
Hak tagih timbul jika:
1) telah memenuhi persyaratan penagihan (termin) sesuai
perikatan kerjasama, atau.
2) pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan sesuai
dengan persyaratan perikatan kerjasama.
e. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat
lainnya diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui
SP3B /SP2B dari pendapatan tersebut.
f. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran diakui pada saat pengesahanpendapatan melalui SP3B/SP2B dari hasil penjualan produk
tersebut.
3.1.1.2. Pengukuran
a. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran dicatat
sebesar nilai imbalan jasa layanan yang ditetapkan oleh
Pimpinan BLU.
b. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat dicatat sebesar nilai wajar jasa
yang diserahkan, yaitu nilai yang ditentukan berdasarkan
kesepakatan yang tertuang dalam perikatan kerjasama.
c. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa masyarakat lainnya
dicatat sebesar nilai imbalan jasa yang ditetapkan Pimpinan
BLU.
d. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran dicatat sebesar kas yang
diterima.
3.1.1.3. Pengungkapan
a. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang:
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
18/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran
pendapatan
2) Rincian jenis dan jumlah pendapatan dari jasa pendidikan
dan pengajaran yang diakui dalam periode laporan.
b. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat yang harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran
pendapatan
2) Daftar rincian kerjasama pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat yang telah mengikat
(kontrak) baik untuk kontrak yang belum, sedang, atau
telah dilaksanakan dalam periode laporan, meliputi mitrakerjasama, jenis pekerjaan, nilai kontrak, dan jangka
waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat
lainnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan adalah :
1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran
pendapatan
2) Rincian jenis jasa dan jumlah pendapatan jasanya selamaperiode pelaporan.
3.1.2. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan BLU dalam bentuk uang,
barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah
yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau
luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, BLU mendapat
manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan
fungsi BLU.
Pendapatan hibah yang diterima oleh BLU harus dipastikan jenis dan
sumbernya, dengan ketentuan sebagai berikut:
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
19/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
a. Apabila sumbernya dari APBN (DIPA satker lain), baik dari satker
Kemdikbud maupun satker dari Kementerian/Lembaga lain tidak
boleh diakui/disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU;
b. Apabila sumbernya dari Pemda, lembaga swasta, individu, dan yang
lainnya diakui dan disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU.
c. Penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh BLU dari
Pemda/korporasi/individu dapat diakui sebagai pendapatan hibah
jika :
1) pemberi beasiswa tidak menentukan individu penerima
beasiswanya, dan
2) BLU harus mengeluarkan sumber daya atau manfaat ekonomi
yang dimiliki untuk memperoleh dan mengelola beasiswa tersebut.
(Contoh : Suatu korporasi memberikan sumbangan uang kepada BLUuntuk beasiswa bagi mahasiswa dan menyerahkan sepenuhnya kepada
BLU untuk menyeleksi dan menentukan penerima beasiswa
berdasarkan kriteria dan pertimbangan BLU. Atas penerimaan
sumbangan tersebut BLU melaksanakan kegiatan penyeleksian untuk
menentukan individu penerima beasiswanya).
d. Apabila penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh BLU dari
Pemda/korporasi/individu tidak sesuai dengan ketentuan pada huruf
c di atas, satker BLU mengakui sebagai uang titipan (kewajiban), dan
yang dicatat sebagai pendapatan hanya yang terkait dengan biaya
pendidikan (SPP, Dana Penunjang, Biaya Praktikum, dll.,) yang
diterima oleh BLU.
3.1.2.1. Pengakuan
a. Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat pengesahan
pendapatan melalui SP3B /SP2B atas hibah tersebut.
b. Hibah berbentuk barang atau aset, diakui pada saat hak
kepemilikan berpindah kepada BLU.
c. Hibah dalam bentuk jasa diakui pada saat jasa telah selesai
dilaksanakan.
d. Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan c di atas, harus diikuti dengan melakukan
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
20/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
pengesahan pendapatan dan belanja dengan menerbitkan
SP3B/SP2B sebagai dasar pengakuan pendapatan dan
belanja.
3.1.2.2. Pengukuran
a. Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar kas yang
diterima oleh BLU.
b. Hibah dalam bentuk aset atau jasa dicatat sebesar nilai
wajar aset atau jasa yang diterima, yaitu nilai yang tertuang
dalam dokumen hibah.
c. Jika tidak terdapat bukti andal yang mendukung penetapan
nilai wajar aset atau jasa hibah, maka aset hibah dicatat
sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan penetapan
Menteri Keuangan.
d. Apabila nilai wajar aset dari hibah sebagaimana dimaksud
pada huruf c di atas, belum diperoleh pada tanggal
pelaporan, dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan
penetapan Pimpinan BLU.
e. Jasa hibah dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan
penetapan Pimpinan BLU.
3.1.2.3. Penyajian dan Pengungkapan
a. Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran pendapatan dan hibah.
b. Hal-hal berikut mengenai pendapatan yang berasal dari
hibah harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan :
1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran
pendapatan hibah
2) Rincian perolehan hibah yang meliputi pemberi hibah,
jenis dan klasifikasi hibah, nilai wajar.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
21/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.1.3. Pendapatan Lainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak termasuk
ke dalam jenis pendapatan di atas, yaitu pendapatan yang diperoleh
dari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan
fungsi BLU, seperti penyewaan aset BLU, kerjasama operasi, hasil
investasi dan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan
dan pengajaran dan sebagainya.
Pendapatan Lainnya meliputi:
a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU yaitu pendapatan
yang berasal dari penyewaan aset yang dimiliki oleh BLU.
b. Pendapatan Kerjasama operasi (KSO) yaitu pendapatan
berkenaan dengan pengelolaan aset BLU oleh pihak ketiga (investor)
berdasarkan perikatan/perjanjian hukum dimana pihak ketiga diberihak untuk membangun dan mengelola aset BLU selama jangka
waktu tertentu (masa konsesi), dan pada akhir masa konsesi seluruh
aset KSO diserahkan kepada BLU (build-operate-transfer).
Pendapatan yang diperoleh BLU dari perikatan KSO dapat berupa
bagi hasil atau bagi pendapatan dengan cara tertentu, bergantung
perikatannya.
c. Pendapatan hasil investasi meliputi antara lain bunga deposito,
bunga tabungan, bunga obligasi, dividen dari pemilikan saham ataupendapatan dari penyertaan langsung.
d. Pendapatan Jasa Giro Rekening BLU/PNBP yaitu pendapatan
yang diterima oleh BLU berupa bunga yang dihasilkan dari rekening
giro yang dimiliki oleh BLU.
3.1.3.1. Pengakuan
a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU:
1) diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B/
SP2B dari penyerahan jasa sewa tersebut.
2) Jika aset BLU disewakan untuk suatu jangka waktu
tertentu yang melebihi satu periode pelaporan dengan
basis kontrak pembayaran dimuka, maka pada akhir
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
22/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
periode penerimaan uang sewa tersebut diperlakukan
sebagai pendapatan diterima dimuka.
b. Pendapatan kerjasama operasi diakui pada saat
pengesahan pendapatan melalui SP3B/SP2B dari
pendapatan tersebut. Sedangkan aset KSO diakui sebagai
aset BLU pada akhir masa konsesi.
c. Pendapatan hasil investasi diakui pada saat adanya
pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B dari hasil
investasi tersebut.
d. Pendapatan jasa giro diakui pada saat pengesahan
pendapatan melalui SP3B /SP2B dari jasa giro tersebut.
3.1.3.2. Pengukuran
a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU dicatat
sebesar nilai imbalan jasa sewa yang diterima.
b. Pendapatan KSO dicatat sebesar kas yang diterima sesuai
kesepakatan yang tertuang dalam perikatannya.
c. Pendapatan hasil investasi dicatat sebesar nilai kas yang
diterima.
d. Pendapatan jasa giro dicatat sebesar jumlah yang
dikreditkan kepada rekening giro BLU.
3.1.3.3. Pengungkapan
a. Hal-hal berikut mengenai pendapatan penyewaan aset
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :
1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran
pendapatan penyewaan aset.
2) Rincian jenis dan nilai tercatat aset yang disewakan,
harga sewa, jangka waktu dan persyaratan-persyaratan
mengikat penting lainnya dalam perikatan sewa.
b. Hal-hal berikut mengenai pendapatan kerjasama operasi
yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan :
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
23/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran
pendapatan kerjasama operasi
2) Sifat, jenis, jangka waktu kerjasama operasi dan
persyaratan-persyaratan mengikat penting lainnya dalam
perikatan kerjasama operasi.
3.2. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai BLU yang
timbul akibat transaksi atau peristiwa dimasa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam
satuan uang. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun
tidak langsung, bagi operasional BLU berupa arus kas dan setara kas kepada
BLU. Aset BLU disajikan di laporan posisi keuangan dengan
mengklasifikasikannya ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar, dan
disajikan berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya.
3.2.1. Aset Lancar
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidakdibatasi,
b. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk digunakan atau dijual
dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. dimiliki untuk
diperdagangkan atau untuk tujuan lainnya dalam jangka pendek dan
diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 12
bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain :
3.2.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang
persediaan yang belum disetorkan ke kas negara yang
sumber dananya berasal dari APBN.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
24/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.2.1.2. Kas pada BLU
Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang
merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah
dilakukan pengesahan.Kas pada BLU terdiri dari:
a. Kas - BLU adalah saldo kas yang merupakan selisih antara
pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan
dan Memo Penyesuaian yang terkait dengan kas blu.
b. Setara Kas - BLU adalah bagian dari aset lancar yang
sangat liquid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam
jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa
mengalami perubahan nilai yang signifikan, antara lain:
1) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan;
2) Cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktukurang dari 3 (tiga) bulan.
3) Termasuk yang dicatat sebagai Setara Kas BLU
adalah realisasi belanja yang bersumber dari PNBP yang
belum disahkan pada tanggal pelaporan.
3.2.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
a. Pengertian
Kas Lainnya adalah kas yang ada pada BLU selain Kas
Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU. Termasuk
dalam setara kas adalah akun Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran yang meliputi antara lain:
1) Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara
pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga
yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara.
2) Dana titipan (bansos/blockgrant) dari APBN atau DIPA
satker lain;
3) Pendapatan yang belum disahkan;
4) Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari
APBN.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
25/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
b. Pengakuan
Kas Lainnya dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya
aliran kas masuk ke BLU
c. Pengukuran
1) Kas Lainnya dan setara kas diukur sebesar nilai nominalpada saat diterima;
2) Kas yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam
Rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada
saat diterima;
3) Saldo kas lainnya dan setara kas dalam mata uang asing
pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam Rupiah
dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Kas Lainnya dan setara kas yang penggunaannya
dibatasi disajikan secara terpisah di dalam kelompok kas
dan setara kas dan diungkapkan alasan pembatasannya
dalam catatan atas laporan keuangan.
2) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan:
a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
menentukan dan menyajikan kas lainnya & setara kas
b) Rincian kas lainnya dan setara kas
3.2.1.4. Investasi Jangka Pendek BLU
a. Pengertian
Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki untuk
jangka waktu dari 3 (tiga) sampai 12 bulan.
b. Pengakuan
Investasi jangka pendek BLU diakui pada saat terjadinya
transaksi perolehan investasi tersebut, dengan melakukan
Memo Penyesuaian (MP) oleh Pimpinan BLU. MP
dilakukan dengan mereklasifikasi dari Kas pada BLU ke
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
26/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
Investasi Jangka Pendek dan tidak perlu melakukan
pengesahan ke KPPN.
c. Pengukuran
1) Investasi dalam bentuk deposito berjangka dicatat
sebesar nilai nominal deposito tersebut.2) Investasi dalam bentuk efek diperdagangkan :
a) Pada saat perolehan investasi efek diperdagangkan
dicatat sebesar biaya perolehannya.
b) Pada tanggal pelaporan, investasi efek
diperdagangkan disajikan di laporan posisi keuangan
sebesar nilai wajarnya, yaitu harga efek yang
bersangkutan pada tanggal laporan.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Investasi jangka pendek BLU disajikan di laporan posisi
keuangan pada kelompok aset lancar.
2) Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek BLU
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan :
a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
menyajikan investasi jangka pendek.
b) Jenis dan jumlah investasi jangka pendek
berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajarnya.
c) Jumlah penempatan/investasi pada pihak yang
memiliki hubungan istmewa.
3.2.1.5. Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU dan Piutang Dari
Kegiatan Non Operasional BLU
a. Pengertian
1) Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU adalah hak tagih
kepada pihak lain yang timbul karena adanya
penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan
operasional BLU misalnya piutang SPP Mahasiswa,
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
27/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
piutang kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat.
2) Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah hak
tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya
penyerahan barang atau jasa di luar kegiatan
operasional BLU, misalnya piutang bunga, piutang sewa.
3) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah bagian dari
piutang yang kemungkinan tidak akan dapat ditagih.
Besarnya nilai Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung
berdasarkan analisis kualitas piutang seperti yang
tercantum dalam POS Pengelolaan Piutang di
Lingkungan Kemdikbud.
b. Pengakuan1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan
non operasional BLU diakui pada saat barang, jasa atau
uang diserahkan tetapi belum menerima pembayaran
atau pengembalian dari penyerahan tersebut.
2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih diakui pada saat
akhir periode pelaporan.
c. Pengukuran
1) Piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebesarnilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah
piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah
piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan
non operasional BLU yang dapat diselesaikan dalam
jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun disajikan di laporan
posisi keuangan dalam kelompok aset lancar,
sedangkan piutang dari kegiatan operasional BLU dan
dari kegiatan non operasional BLU yang jangka waktu
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
28/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
penyelesaiannya lebih dari 1 tahun disajikan di laporan
posisi keuangan pada kelompok aset lainnya.
2) Hal-hal berikut mengenai piutang harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan :
a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan
dan penghapusan piutang.
b) Rincian jenis dan jumlah piutang dari kegiatan
operasional BLU dan dari kegiatan non operasional
BLU yang memiliki hubungan istimewa.
c) Rincian jumlah penyisihan kerugian piutang
berdasarkan penilaian kualitas piutang.
3.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
a. Pengertian
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan
reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke
dalam piutang jangka pendek, karena Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal neraca.
b. Pengakuan
Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo
dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
c. Pengukuran
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat
sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan
angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan di
laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
29/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
2) Hal-hal berikut mengenai Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran harus diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan:
a) Dasar dan metode penilaian Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran termasuk kebijakan penyisihan
dan penghapusan Bagian lancar TPA.
b) Rincian jenis dan jumlah Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran.
3.2.1.7. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (Bagian Lancar TP/TGR)
a. Pengertian
Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain
aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkanadanya TP/TGR jangka panjang yang akan jatuh tempo 12
(dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
b. Pengakuan
TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui
sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi.
c. Pengukuran
Bagian Lancar TP/TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitusejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima
dalam waktu satu tahun.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Bagian Lancar TP/TGR disajikan di laporan posisi
keuangan dalam kelompok aset lancar.
2) Hal-hal berikut mengenai Bagian Lancar TP/TGR harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
a) Dasar dan metode penilaian Bagian Lancar TP/TGR
termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan
bagian lancar TP/TGR .
b) Rincian jenis dan jumlah Bagian Lancar TP/TGR.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
30/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.2.1.8. Persediaan
a. Pengertian
Persediaan adalah aktiva yang berupa:
1) bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan di
laboratorium, bengkel, studio atau rumah sakit
pendidikan untuk kegiatan praktikum dan penelitian,
2) bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses
penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang
cetakan dan alat tulis kantor lainnya.
3) barang atau produk yang tersedia untuk dijual dan dalam
proses produksi untuk penjualan seperti persediaan hasil
tanaman atau peternakan (hasil dari aset biolojik)
tersedia untuk dijual dan persediaan robot pesanan
dalam proses pengerjaan.
b. Pengakuan
1) Persediaan diakui pada saat diterima berdasarkan berita
acara penerimaan yang sah.
2) Pengakuan persediaan sebagai beban ditentukan
berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) secara
periodik pada setiap tanggal pelaporan keuangan.
c. Pengukuran
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
4) BLU harus menentukan nilai persediaan akhir
berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan
harga terakhir.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
31/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam
kelompok aset lancar.
2) Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan:
a) Dasar dan metode penilaian persediaan
b) Jenis persediaan dan harga perolehannya jika di
laporan posisi keuangan disajikan secara tergabung.
c) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan
masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepadamasyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat
d) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi
rusak atau usang.
3.2.1.9. Belanja Dibayar Dimuka
a. Pengertian
Belanja dibayar dimuka adalah hak yang masih harus
diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang
telah dibayarkan secara penuh dari Rekening Kas Umum
Negara dan membebani DIPA tahun berjalan tapi
barang/jasa belum diterima.
b. Pengakuan
1) Belanja dibayar dimuka bertambah pada saatpembayaran atau kas diserahkan;
2) Belanja dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa
diterima atau berlalunya waktu.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
32/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
c. Pengukuran
1) Belanja dibayar dimuka dicatat sebesar kas yang
dikeluarkan pada saat pembayaran;
2) Belanja dibayar dimuka yang berkurang dicatat sebesar
jumlah barang/jasa yang diterima atau jumlah alokasi
uang muka belanja berdasarkan periode berlalunya
waktu.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Belanja dibayar dimuka disajikan dalam neraca pada
kelompok aset lancar apabila manfaat yang akan
diterima kurang dari 1 (satu) tahun, atau aset lainnya
apabila manfaat yang akan diterima lebih dari satu
tahun.
2) Hal-hal berikut mengenai Belanja dibayar dimuka yang
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan:
a) Jenis Belanja dibayar dimuka
b) Jumlah dari masing-masing uang muka belanja
3.2.1.10. Uang Muka Belanja
a. Pengertian
Uang Muka Belanja adalah hak yang masih harus diterima
dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang telah
dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan
membebani DIPA tahun berjalan berupa uang muka/panjar.
b. Pengakuan
1) Uang muka belanja bertambah pada saat pembayaran
atau kas diserahkan;2) Uang muka belanja berkurang pada saat barang/jasa
diterima atau berlalunya waktu.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
33/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
c. Pengukuran
1) Uang muka belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan
pada saat pembayaran;
2) Uang muka belanja yang berkurang dicatat sebesar jumlah
barang/jasa yang diterima atau jumlah alokasi uang muka
belanja berdasarkan periode berlalunya waktu;
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Uang muka belanja disajikan dalam neraca pada
kelompok aset lancar apabila manfaat yang akan
diterima kurang dari 1 (satu) tahun, atau aset lainnya
apabila manfaat yang akan diterima lebih dari satu
tahun.
2) Hal-hal berikut mengenai uang muka belanja yang harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
a) Jenis uang muka belanja
b) Jumlah dari masing-masing uang muka belanja
3.2.2. Aset Tidak Lancar
Aset tidak lancar adalah aset yang dikuasai dan digunakan secara
langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLU dan tidak
memenuhi kriteria sebagai aset lancar.
Aset tidak lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara
lain :
3.2.2.1. Investasi Jangka Panjang,
Investasi Jangka Panjang Tidak dicatat di neraca satker BLU
SAP, tapi dicatat di Bendahara Umum Negara (BUN). Oleh
sebab itu, satker BLU menyampaikan data investasi jangka
panjang ke BUN dan diungkapkan dalam CaLK satker BLU.
3.2.2.2. .............
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
34/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.2.2.2. Aset Tetap
a. Pengertian
1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau
dikuasai oleh BLU yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 bulan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan BLU.
2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang
diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan,
jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali
diakui.
3) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untukmempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam
suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction).
b. Pengelompokan Aset Tetap
Aset tetap BLU dikelompokkan sebagai berikut:
1) Tanah BLU
2) Peralatan dan mesin BLU
3) Gedung dan bangunan BLU4) Jalan, irigasi, dan jaringan BLU
5) Aset Tetap Lainnya BLU
6) Konstruksi dalam pengerjaan BLU
c. Pengakuan
1) Suatu perolehan aset tetap diakui dan dikelompokkan
sebagai aset tetap jika memenuhi semua kriteria sebagai
berikut :
a) memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun
b) memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
35/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
c) nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat
dikapitalisasi sesuai peraturan tentang barang milik
Negara (BMN).
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
2) Aset tetap yang dibangun sendiri
a) Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset
tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap
digunakan.
b) Selama proses pembangunan, biaya yang timbul
sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat
pada pos sementara Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai
dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah biayakonstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset
tetap.
3) Aset tetap yang diperoleh melalui sewa.
Suatu aset tetap yang diperoleh melalui sewa diakui
sebagai aset tetap jika memenuhi salah satu dari kriteria
sewa pembiayaan sebagai berikut :
a) Pada akhir masa sewa, kepemilikan aset beralih
kepada penyewa (lesse)b) Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada
harga yang cukup rendah dibanding nilai wajarnya
pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga
pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan
dilaksanakan.
c) Masa sewa mencakup sebagian besar (75% atau
lebih) masa manfaat ekonomi aset tersebut meskipun
hak milik tidak dialihkan.
d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran
sewa minimum mendekati nilai wajar aset, yaitu
mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
36/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
e) Aset sewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya
penyewa yang dapat menggunakanya tanpa
memerlukan modifikasi material.
4) Aset hibah
Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat
hak kepemilikan berpindah kepada BLU, yang dibuktikan
dengan adanya BAST. Pengakuan aset tetap yang
diperoleh dari hibah, harus diikuti dengan melakukan
pengesahan pendapatan dan belanja dengan
menerbitkan SP3B/SP2B sebagai dasar pengakuan
pendapatan dan belanja.
5) Pengeluaran setelah perolehan awal
a) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yangmemperpanjang masa manfaat atau kemungkinan
besar memberi manfaat keekonomian di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja,
diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset
yang bersangkutan (dikapitalisasi).
b) Pengeluaran setelah perolehan yang tidak
menimbulkan pertambahan masa manfaat, kapasitas,mutu atau standar kinerja harus diakui sebagai
belanja pemeliharaan. Misalnya BLU melakukan
pengecatan seluruh gedungnya dengan biaya Rp.100
juta. Pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai
belanja pemeliharaan gedung karena pengecatan
hanya untuk mempertahankan kondisi aset.
d. Pengukuran
a) Biaya perolehan.
Pada saat pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar
biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi
harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya hukum,
biaya broker dan bea impor, setelah dikurangi diskon
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
37/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
dan potongan lainnya, dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke
lokasi dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat
digunakan sesuai dengan yang dikehendaki.
Biaya yang dapat diatribusikan meliputi biaya penyiapan
lahan/tempat, biaya pengiriman, penyimpanan dan
bongkar-muat, biaya pemasangan, biaya pengujian dan
biaya profesional.
b) Perolehan dengan sewa pembiayaan, pembayaran
cicilan atau penangguhan pembayaran.
Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa pembiayaan
(finance lease), pembayaran cicilan, atau penangguhan
pembayaran untuk jangka waktu lebih dari satu tahun,maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur
sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran dimasa
depan. Sedangkan bunga yang diperhitungkan harus
diakui sebagai belanja operasional lainnya selama
jangka waktu sewa pembiayaan, cicilan atau
penangguhan pembayaran.
c) Perolehan dengan pertukaran.
Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan asetnon moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non
moneter, maka biaya perolehan aset tersebut diukur
pada nilai wajar aset yang diterima atau aset yang
diserahkan, mana yang lebih andal.
Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi
komersial, atau nilai wajar aset yang diterima atau aset
yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka
biaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat aset
yang diserahkan.
d) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
38/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
e. Penyajian dan Pengungkapan
1) Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam
kelompok aset tetap dan dirinci berdasarkan jenisnya.
2) Hal-hal berikut mengenai aset tetap harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan :
a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
menyajikan aset tetap.
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
dengan aset tetap.
c) Rincian aset tetap yang dikelompokkan kedalam aset
yang dimiliki dan aset sewa.
d) Mutasi aset tetap lainnya.
e) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penurunan nilaipada awal dan akhir periode baik untuk aset tetap
yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa
pembiayaan (aset sewa).
f. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian
penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lainnya
seperti revaluasi dan reklasifikasi, baik untuk aset tetap
yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewapembiayaan (aset sewa).
g. Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset
tetap yang dijaminkan atas utang.
3.2.2.3. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah hak tagih kepada pihak lain
yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa
dalam rangka kegiatan operasional BLU, atau karena adanya
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara
yang akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
39/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
Piutang jangka panjang terdiri dari Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA) BLU, dan Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU.
3.2.2.4. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) BLU
a. Pengertian
TPA BLU menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah.
b. Pengakuan
TPA BLU diakui pada saat penandatanganan kontrak/berita
acara penjualan aset.
c. Pengukuran
Pengukuran TPA BLU setiap akhir periode akuntansi harus
dilakukan reklasifikasi, dilakukan sebagai berikut:
1) Dicatat sebagai aset lancar akun Bagian Lancar TPA
sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan
yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca;
2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang akun TPA
terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) TPA BLU disajikan di laporan posisi keuangan dalam
kelompok Piutang Jangka Panjang.
2) Hal-hal berikut mengenai TPA BLU harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan:
a) Dasar dan metode penilaian TPA BLU.
b) Rincian jenis dan jumlah TPA BLU.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
40/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.2.2.5. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) BLU
a. Pengertian
TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut
atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
b. Pengakuan
TP/TGR diakui setelah :
1) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas
TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan);
2) Ada putusan final dari pengadilan untuk TP/TGR yang
diselesaikan melalui jalur pengadilan.
c. Pengukuran
Pengukuran TP/TGR setiap akhir periode akuntansi harus
dilakukan reklasifikasi berdasarkan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dilakukan sebagai
berikut:
1) Dicatat sebagai aset lancar akun Bagian Lancar TP/TGR
sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan
yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan;
2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang akun Tagihan
TP/TGR terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12
(dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
41/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) TP/TGR disajikan di laporan posisi keuangan dalam
kelompok Piutang Jangka Panjang.
2) Hal-hal berikut mengenai TP/TGR harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan:
a) Dasar dan metode penilaian TP/TGR .
b) Rincian jenis dan jumlah TP/TGR.
3.2.2.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TPA dan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR.
Penyisihan piutang tidak tertagih untuk TPA dan TP/TGR
dialokasikan berdasarkan bagian dari piutang yang
kemungkinan tidak akan tertagih. Besarnya nilai Penyisihan
piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan analisis kualitas
piutang seperti yang tercantum dalam POS Pengelolaan
Piutang di Lingkungan Kemdikbud.
3.2.3. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
3.2.3.1. Kemitraan dengan pihak Ketiga (Kerjasama Operasi/KSO)
Kemitraan dengan pihak ketiga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola
(BSK).
a. Pengertian
1) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara BLU
dengan satu pihak lain atau lebih, dimana masing-
masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama
dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang
dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha
tersebut.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
42/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
BLU hanya dapat melaksanakan perjanjian KSO jika
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
2) KSO dengan pola Bangun, Kelola, Serah BKS (Build,
Operate, Transfer BOT) adalah KSO yang dikelola oleh
investor yang mendanai pembangunan sampai akhir
masa konsesi. Pada akhir masa konsesi investor
menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada
pemilik aset.
3) KSO dengan pola Bangun, Serah, Kelola BSK (Build,
Transfer, Operate BTO) adalah KSO yang dikelola oleh
pemilik aset. Pemilik aset menerima aset KSO yang
dibangun oleh investor saat aset KSO tersebut telah siap
dioperasikan.4) Aset KSO adalah aset tetap BLU yang digunakan untuk
menyelenggarakan kegiatan KSO.
5) Pengelola KSO adalah pihak, yang mengoperasikan aset
KSO. Pengelola KSO mungkin pemilik aset, mungkin
juga pihak lain yang ditunjuk.
6) Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan
pemilik aset terikat dengan perjanjian bagi hasil atau
bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yangtercantum di dalam perjanjian KSO.
b. Pengakuan
1) Aset tetap BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam
perjanjian KSO diakui sebagai aset KSO pada saat
perjanjian KSO ditandatangani. Pengakuan sebagai aset
KSO berakhir pada saat berakhirnya perjanjian KSO.
2) Pada saat perjanjian KSO dalam pola BKS berakhir, BLU
mengakui aset yang dibangun oleh investor sebagai aset
tetap. Perolehan aset tersebut merupakan penghasilan
BLU.
3) Dalam perjanjian KSO pola BSK, BLU mengakui aset
yang dibangun oleh investor sebagai aset KSO pada
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
43/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
saat aset tersebut siap untuk dioperasikan oleh BLU.
Disisi lain, BLU juga mengakui kewajiban KSO jangka
panjang. Pembayaran periodik kepada investor selama
masa konsesi diakui sebagai pelunasan utang beserta
bunganya.
c. Pengukuran
1) Aset tetap BLU yang diserahkan untuk diusahakan
dalam perjanjian KSO diukur sebesar nilai tercatatnya.
2) Pada saat perjanjian KSO dalam pola BKS berakhir, aset
yang diterima oleh BLU dicatat sebesar nilai wajarnya
berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.
3) Aset yang dibangun dan diserahkan oleh investor
kepada BLU untuk dioperasikan dalam KSO pola BSKdicatat oleh BLU sebagai aset KSO sebesar nilai
perolehnnya.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Aset KSO disajikan di laporan posisi keuangan sebagai
kelompok aset lainnya.
2) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan:
a) Mengenai perjanjian KSO(1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO,
(2) hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan
KSO berkenaan dengan perjanjian KSO,
(3) ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila
ada.
(4) penghitungan atau penentuan hak bagi
pendapatan/hasil KSO,
(5) penentuan amortisasi hak bagi pendapatan /hasil
KSO,
(6) penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan
KSO yang timbul dari pembayaran bagi
pendapatan/hasil KSO.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
44/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
b) Mengenai aset KSO
(1) jenis aset yang membentuk aset KSO,
(2) penentuan biaya perolehan aset KSO,
3.2.3.2. Aset Tak Berwujud BLU.
a. Pengertian
1) Aset Tak Berwujud adalah Aset non moneter yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau
menyerahkan barang/jasa, atau disewakan kepada pihak
lainnya, antara lain lisensi, peranti lunak computer
(software), hak cipta, film, desain, dll.
2) Suatu aset tidak berwujud dinyatakan dapatdiidentifikasikan jika:
a) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari BLU
dengan cara dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan
atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau
kewajiban secara individual atau secara bersama;
atau
b) muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya,
terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan ataudapat dipisahkan dari BLU atau dari hak dan
kewajiban lainnya.
b. Pengakuan
Aset tidak berwujud diakui jika:
1) BLU akan memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan
dari aset tersebut; dan
2) biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat
diukur dengan andal.
c. Pengukuran
1) BLU mencatat aset tidak berwujud pada awalnya
sebesar biaya perolehan.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
45/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
2) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tidak
berwujud yang menambah manfaat atau kemungkinan
besar memberi manfaat keekonomian di masa yang
akan datang, diakui dan ditambahkan pada jumlah
tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Aset tidak berwujud disajikan dalam laporan posisi
keuangan dalam kelompok aset Lainnya.
2) BLU harus mengungkapan hal-hal berikut untuk setiap
kelompok aset tidak berwujud:
a) Umur manfaat yang digunakan;
b) Jumlah tercatat bruto ;
c) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhirperiode yang menunjukkan penambahan, pelepasan,
amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah.
d) Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode
amortisasi dari setiap aset tidak berwujud yang
material bagi laporan keuangan BLU.
e) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud
yang hak penggunaannya dibatasi
f) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidakberwujud.
3.2.3.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
a. Pengertian
Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau
dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk
membiayai kegiatan tertentu, antara lain : bank garansi,
dana yang diperuntukan untuk membayar imbalan kerja,
termasuk dana abadi (endowment fund).
b. Pengakuan
Dana yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat
pembentukan kas atau dana tersebut;
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
46/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
c. Pengukuran
Dana yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar
jumlah kas atau dana yang dicadangkan;
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di laporan
posisi keuangan dalam kelompok aset lainnya.
2) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Dana yang
Dibatasi Penggunaannya dalam catatan atas laporan
keuangan adalah:
a) rincian jenis dan jumlah Dana yang Dibatasi
Penggunaannya.
b) Alasan pembatasan dana.
3.2.3.4. Aset Lain-lain BLU
a. Pengertian
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat
dikategorikan ke dalam dan Aset lainnya di atas. Aset lain-
lain dapat berupa aset tetap BLU yang dihentikan dari
penggunaan aktif. Di samping itu, piutang macet BLU yang
dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan
cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompokAset Lain-lain.
b. Pengakuan
Aset Lain-lain BLU diakui pada saat aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif maupun piutang yang
macet di reklasifikasi ke aset lain-lain.
c. Pengukuran
Aset Lain-lain BLU dicatat sebesar nilai aset tetap yang
dihentikan dari penggunaannya maupun sebesar nilai
piutang yang macet.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Aset Lain-lain BLU disajikan di laporan posisi keuangan
dalam kelompok aset lainnya.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
47/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
2) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Aset Lain-lain
BLU dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
a) rincian jenis dan jumlah aset lain-lain.
b) proses penghapusan aset lain-lain ke DJKN.
3.3. KEWAJIBAN
3.3.1. Definisi
Kewajiban merupakan kewajiban (obligation)masa kini yang timbul dari
peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLU yang mengandung
manfaat ekonomi.
Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen. Keputusan untuk
membeli aset dimasa depan tidak dengan sendirinya menimbulkankewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul saat aset telah diterima atau
BLU telah membuat perjanjian (pembelian aset) yang tidak dapat
dibatalkan
Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif.
Kewajiban hukum adalah kewajiban yang dipaksakan menurut hukum
sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-
undangan. Kewajiban konstruktif timbul dari tindakan BLU ketika:
a. oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan ataupernyataan kini yang cukup spesifik BLU telah memberikan indikasi
kepada pihak lain bahwa BLU akan menerima tanggung jawab
tertentu, dan
b. akibatnya, BLU telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada
pihak lain bahwa BLU akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.
Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran
kas dan/atau penyerahan aset lainnya, pemberian jasa, penggantian
dengan kewajiban lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas.
3.3.2. Klasifikasi
Laporan posisi keuangan menyajikan kewajiban dengan
mengklasifikasikannya ke dalam kewajiban jangka pendek dan
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
48/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
kewajiban jangka panjang. Kriteria untuk mengklasifikasikan kewajiban
sebagai kewajiban jangka pendek adalah jika kewajiban tersebut
diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun.
Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek antara lain meliputi:
a. Utang kepada Pihak Ketiga, yaitu utang berasal dari kontrak atau
perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan
belum dibayar.
b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, yaitu kewajiban BLU kepada pihak
lain yang disebabkan kedudukan BLU sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum, dansebagai penerima titipan dana beasiswa.
c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi
tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan, misalnya utang gaji
dan utang langganan daya dan jasa.
d. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas atau aset
lainnya dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU
belum memberikan jasa tersebut kepada pihak lain. Contoh
pendapatan diterima dimuka adalah pungutan uang SPP danpraktikum yang diterima BLU pada setiap awal semester dan belum
memberikan jasa pengajaran/praktek.
e. Uang Muka dari KPPN, yaitu Uang Muka dari Kas Umum Negara
merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran
Kementerian/Lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan
(UP) sampai dengan tanggal neraca.
f. Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka
panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal laporan.
g. Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo
dalam 12 bulan setelah tanggal laporan yang tidak dapat
dikelompokkan dalam huruf a sampai f diatas.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
49/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.3.3. Prinsip Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan jika besar
kemungkinan BLU harus mengeluarkan sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi yang dikuasainya dimasa depan untuk
menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus
diselesaikan dapat diukur secara andal.
3.3.3.1. Kewajiban Jangka Pendek
a. Pengakuan
Kewajiban jangka pendek diakui sebagai berikut :
1) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat BLU
menerima barang atau jasa atau memperoleh hak atas
barang atau jasa.
2) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada saat BLU
melakukan pemotongan, pemungutan atau menerima
dana untuk disetorkan/ dibayarkan kepada pihak lain.
3) Belanja yang masih harus dibayar diakui pada saat BLU
menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi BLU
belum melakukan pembayaran atas manfaat yang
diterima.
4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat BLU
menerima pembayaran dari pihak lain untuk memperoleh
jasa layanan tetapi BLU belum menyerahkan jasanya
kepada pihak lain tersebut.
5) Uang Muka dari KPPN, diakui pada saat bendahara
pengeluaran menerima UP/TUP dari Kas Umum
Negara.
6) Bagian lancar utang jangka panjang, diakui pada saat
melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode
akuntansi.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
50/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
b. Pengukuran
Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai jatuh
temponya.
1) Utang kepada pihak ketiga dan belanja yang harus
dibayar diukur sebesar jumlah kas atau nilai tunai aset
lain yang harus diserahkan untuk menyelesaikan utang
tersebut.
2) Utang perhitungan pihak pihak ketiga diukur sebesar
jumlah kas yang diterima BLU untuk diserahkan atau
disetorkan kepada pihak lain.
3) Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar kas yang
diterima dari pihak lain
4) Uang Muka dari KPPN, sebesar saldo uang muka yangbelum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara
sampai dengan tanggal neraca.
5) Bagian lancar utang jangka panjang, diukur sebesar
jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca.
c. Penyajian Dan Pengungkapan
Semua kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan
dalam waktu satu tahun atau kurang disajikan di laporan
posisi keuangan dalam kelompok kewajiban jangka
pendek, termasuk bagian kewajiban jangka panjang yang
akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang.
Hal-hal berikut mengenai kewajiban jangka pendek harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :
1) Rincian saldo kewajiban jangka pendek berdasarkan
jenisnya;2) Jumlah tunggakan yang disajikan berdasarkan umur
tunggakan.
-
7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012
51/91
P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )
K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2
3.3.3.2. Kewajiban Jangka Panjang
a. Pengakuan
Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLU menerima
hak dari pihak lain tetapi BLU belum memenuhi kewajiban
yang timbul kepada pihak lain tersebut,
b. Pengukuran
Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai tunai dari
seluruh pembayaran dimasa depan.
c. Penyajian dan Pengungkapan
Kewajiban jangka panjang disajikan di laporan posisi
keuangan dalam kelompok kewajiban jangka panjang.
Hal-hal berikut mengenai kewajiban jangka panjang harus
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :1) Rincian saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan
jeni