Sebagai Bahan Pengantar dalam Training Jurnalisme Investigatif Kehutanan yang dilaksanakan oleh SIAP II di Hotel Rindu Sempadan Kabupaten Siak Provinsi Riau, 11-13 Januari 2013

Oleh: RaflisKoordinator SIAP II Riau

http://raflis.wordpress.com/

Potret KegagalanMandat Pengurusan

Hutan

Penguasaan Hutan (UU 41/1999)

Hutan

Negara

Pemerintah

Rakyat

Menguasai

Wewenang Untuk Mengurus

Mengurus

Memanfaatkan

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan

Mengakui hak masyarakat hukum adat

Kemakmuran Rakyat

1 2 3

Pengurusan Hutan (UU 41/1999)

Pemerintahhubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

Hutan Negara Hutan Hak Rakyat

Fungsi Pokok Hutan

Konservasi Lindung Produksi

Terbatas Tetap Konversi

Bukan Hutan/ APL

Pengukuhan

Pengukuhan

Pelepasan/ Tukar menukarHutan Tetap

Perencanaan

Pengelolaan

Litbang, Diklat, Penyuluhan

Pengawasan

Perencanaan (UU 41/1999)

inventarisasi

pengukuhan

penatagunaan

pembentukan wilayah pengelolaan

penyusunan rencana

Neraca Sumberdaya Hutan

Sistim Informasi Kehutanan

penunjukanpenataan batas

pemetaanpenetapan

Memperhatikan rencana tata ruang

Kepastian Hukum

Hubungan Hukum

Penetapan Fungsi dan Penggunaan

Unit Pengelolaan

Mempertahankan 30% Kawasan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

TGHK

Pengelolaan (UU 41 1999)

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

hutan

rehabilitasi dan reklamasi hutan

perlindungan hutan dan konservasi alam

pembagian kawasan hutan dalam blok-blok

ekosistem tipe

fungsi

rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Izin Pemanfaatan Hutan

Izin Penggunaan diluar kehutanan

Pembatasan Izin

Hutan Adat

Hutan Hak

Hutan Negara

Selain Hutan Adat

Dis

esua

ikan

Tidak dibutuhkan izin dari

pemerintah

Pengawasan (UU 41/1999)

Maksud

mencermati

menelusuri

menilai

pelaksanaan pengurusan hutan

Tujuan: untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan Berkelanjutan

umpan balik perbaikan penyempurnaan

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Masyarakat

Pihak Ketiga

pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan

pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional

Status Hutan (UU 41/1999)

hutan adathutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap)

hutan desaHutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa

hutan kemasyarakatan

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

hutan rakyat Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik

Hutan Negara

HutanHak

Hutan Negara diluar Hutan Adat,

Hutan Desa dan Hutan

Kemasyarakatan?

Hutan yang dapat diberikan izin

Pemanfaatan Hutan

Berapa Luas Hutan Adat??

Berapa Luas Hutan Desa??

Berapa Luas Hutan Kemasyarakatan?

Berapa Luas Hutan Hak ??

Belum ada yang ditunjuk maupun ditetapkan

Fungsi Hutan (UU 41/ 1999)

Hutan Tetap

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Non Hutan

Taman Nasional

Cagar Alam

Suaka Margasatwa

Taman Buru

Taman Wisata Alam

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

Hutan Lindung

Area Pemanfaatan Lain

Baru ditetapkan 21 kelompok hutan dari 207 Kelompok Hutan

Sisanya baru ditujuk berdasarkan TGHK 1986

Penegakan hukum belum bisa dilaksanakan ?????

Apakah Izin yang dikeluarkan Illegal ????

Status dan Fungsi Kawasan Hutan

hutan adat

hutan desa

hutan kemasyarakatan

hutan rakyat

Hutan Negara diluar Hutan Adat,

Hutan Desa dan Hutan

Kemasyarakatan

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Adat dengan fungsi Konservasi

Hutan Adat dengan fungsi Lindung

Hutan Adat dengan fungsi Lindung

Status Fungsi Status dan Fungsi

Seharusnya melalui Proses Pengukuhan Kawasan Hutan

Praktek Korupsi dalam Pengukuhan Kawasan Hutan

Tidak Pidana Kehutanan

• Apabila aktifitas yang dilakukan tanpa izin yang syah. • Bagaimana Jika izin yang syah tersebut Jika melanggar

Ketentuan Perundangan?

• Melakukan penebangan pada kawasan yang dilindungi. • Bagaimana Menentukan bahwa penebangan dilakukan

pada kawasan yang dilindungi?

Kawasan Hutan yang dapat diberikan izin

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Kawasan Bergambut

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

Bukan Hutan Area Pemanfaatan Lain

Jasa Lingkungan

IUPHHK-HA

IUPHHK-HT

Perkebunan

Pelepasan Kawasan Hutan

Pertambangan

Tukar Menukar Kawasan Hutan

Bagaimana dengan HD, HTR

dan HKM ?

Fakta Pengelolaan Hutan Produksi

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Konversi

SKOR < 124

Hutan Produksi Terbatas

SKOR 124-175

IUPHHK-HA

IUPHHK-HT

Perkebunan

IUPHHK-HA

IUPHHK-HT

Perkebunan

IUPHHK-HA

IUPHHK-HT

Perkebunan

Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Sesuai dengan Ketentuan

Tidak Sesuai dengan

Ketentuan tetapi Tidak Berdampak

secara Hidrologi

Tidak Sesuai dengan

Ketentuan dan Berdampak

Hidrologi

Aspek Hukum

UU 26 / 2007 dan PP 26/2008

UU 27/ 2007

4

Permohonan Persyaratan Admin&Teknis (Proptek)

Baplan

Mentri Kehutanan

Dirjen BPK

Penyusunan Amdal

Baplan

SekjenMentri KehutananSK IUPHHK-HT

Pembayaran IUPHH

Kelengkapan Administrasi

Rekomendasi Gubernur

Rekomendasi Bupati

Analisis Fungsi Kawasan Dishut/BKPH

Terhadap RTRWP

Terhadap RTRWK

Terhadap TGHK

1

Konfirmasi Areal

2

Dokumen Amdal

Komisi Amdal

Izin Lingkungan

3

Persyaratan Adminsitrasi

Peta Areal Kerja

Tindak Pidana Tata Ruang

Penyimpangan Perizinan (IUPHHK-HT)

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986

TGHK TGHK Update

Inkonsisten terhadap TGHK•Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) dengan TGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK•Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Perizinan

Izin Pemanfaatan

Ruang

dikeluarkan dan/atau diperolehdengan tidak melalui prosedur benar

diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti

tidak sesuai dengan RTRW

akibat perubahan RTRWN

Apabila Tidak Sesuai dengan RTRW

Batal DemiHukum

Dapat Dibatalkan

penggantian /ganti kerugian

yg layak

Pasal 37 ayat 3

Pasal 37 ayat 4

Pasal 37 ayat 5

Rencana Tata Ruang Nasional

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota

PROPEDA Propinsi

Rencana penggunaan lahan kab/kota

PROPEDA Kab/Kota

SISTEM PERENCANAAN MULTI TINGKAT DAN INTERAKSINYA

Penggunaan lahan masyarakat / Rencana tindak

Rencana investasi multi tahun/tahunan

Rencana Sektor Kehutanan

Rencana Sektor Pertambangan

Rencana Sektor Pertanian

Rencana-Rencana Sektor Lain

Potret Buram Pengurusan Hutan Riau

Konflik Tenurial

Izin yang melanggar Ketentuan

Rencana Tata Ruang tak kunjung selesai

Bencana Ekologis

Land Grabbing(Perampasan Lahan)

Pelanggaran Administrasi

Politik Penguasaan Ruang

Pemutihan Pelanggaran Izin

Kejahatan Peta?????

Kebakaran Hutan

BanjirGagal Melindungi Hutan

KORUPSI

????

Tidak adanya Kepastian Hukum

Bagaimana Dengan Mandat Demokrasi Ekonomi dalam UUD 45 ????

Izin LingkunganRekomendasi

Contoh Pelanggaran

• Perizinan yang perlu ditertibkan diantaranya:– Terdapat seluas 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman

Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

– Terdapat seluas 724.600 ha Izin Perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Terdapat 2.295.300 ha perizinan yang perlu ditertibkan/ dicabut izin pemanfaatan ruangnya karena tidak sesuai dengan Kriteria lahan yang ditetapkan dalam PP no 26 tahun 2008

1. Sudah ada izin yang diberikan baik itu oleh Mentri, Gubernur maupun Bupati pada kawasan yang seharusnya dilindungi menurut aturan perundangan

2. Tidak semua kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam peraturan perundangan dipakai dalam mendelineasi kawasan lindung dengan alasan ketidak lengkapan data.

Skenario Hijau 2050 (Draft RTRWP)Dalam mendelineasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pada penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi dijumpai Persoalan:

Win win solution: Pada Tahun 2050 baru tercapai kondisi ideal tata ruang riau, dengan moratorium perizinan

KORUPSI

XHukum

danKewenangan

PENGGELAPAN DALAM

JABATAN

PEMERASAN

SUAP MENYUAP

PERBUATAN CURANG

GRATIFIKASIMENCOBA

ATAUMEMBANTU

TINDAK KORUPSI

BENTURAN KEPENTINGAN

DALAM PENGADAAN

PENCUCIAN UANG

Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan

tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah

PENCUCIAN UANG ?Sah Ilegal

PENCUCIAN UANG ?

Rantai Korupsi Kehutanan

Enforcement

Riset dan Sertifikasi

REDD+ dan Perubahan Iklim

Pembuatan AturanRegulasi dan Pembuatan

aturanRencana Tata Ruang dan Kepastian Hukum

Kawasan Hutan

Rantai Pembuatan Aturan

1. Tidak ada aturan pelaksana• Pembatasan Izin pada Suatu Wilayah (Pasal …UU 41/1999)• Penertiban izin yang melanggar ketentuan (Pasal …UU 26/2007)

2. Aturan yang saling melemahkan• Perbedaan antara RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK

3. Aturan Pelaksana tidak sesuai dengan undang undang• Pengukuhan kawasan hutan,

4. Pemutihan atas pelanggaran aturan sebelumnya• Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PP 60 2012)• Kriteria kawasan yang boleh diberikan izin HTI

Contoh (PP 60 2012)

Pemberian Izin

Pemberian Izin Konsesi

Rantai Perizinan

• Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/ Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010)

• Mantan Bupati pelalawan, Siak dan mantan kepala dinas kehutanan provinsi riau divonis bersalah dalam memberikan perizinan tidak sesuai ketentuan

• Gubernur dan Mentri Kehutanan masih sebagai saksi

Memberikan izin pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu aturan Kehutanan, Tata Ruang maupun Lingkungan

Hidup

Rantai Suplai Kayu

• Pemberian Izin Tebang, (RKT)• Transportasi (Dokumen SKSHH)• Pengolahan (mencampur kayu legal dan illegal)• Penjualan (Dokumen Eksport)

Transaksi Illegal yang terjadi pada saat penebangan, pengangkutan, pengolahan dan Penjualan hasil hutan

Rantai Penegakan Hukum

• Pembiaran atas pelanggaran: Tahura SSQ 2, dan SM Balai Raja• SP 3 Kasus Illegal Logging Riau• Setiap Tahun Terjadi Kebakaran Hutan, hanya 2 perusahaan yang sudah divonis bersalah.• Hukum hanya ditegakkan pada pelaksana lapangan, namun aktor intelektual tidak tersentuh.• Penegakan hukum yang salah: Contoh: Kuntu dan Suluk Bongkal• Pembiaran atas izin izin yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan

Aturan yang ada tidak ditegakkan

Rantai Penegakan Hukum

Hukum yang gagal di tegakkan sebagai akibat dari interfensi kepentingan dari pihak pihak tertentu

Rantai Riset dan Sertifikasi

• Pembuatan dokumen amdal tanpa verifikasi ilmiah.• Kajian ilmiah yang dilakukan untuk membenarkan pelanggaran (Tim Kajian Pulau

Padang; Tim Kajian Teluk Meranti)• Sertifikasi SVLK dan PHPL. (walaupun izin tersebut melanggar aturan, namun

tetap bisa mendapatkan sertifikat karena tidak diatur dalam mekanisme penilaian sertifikasi)

Melegalkan Kebijakan yang salah

Rantai Riset dan Sertifikasi

Digunakan untuk melegalkan kebijakan yang salah melalui riset/ kajian sesuai pesanan aktor tertentu dan merancang sistem sertifikasi yang melegalkan pelanggaran perizinan

REDD+ dan Perubahan Iklim

• Merancang STRANAS/SRAP yang menguntungkan aktor tertentu.• Merancang sistem distribusi manfaat yang sengaja dibuat lemah untuk

menyamarkan aliran dana• Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang tidak menghormati hak hak

masyarakat: (Moratorium, One Map Inisiatif)• Mengalokasikan dana kepada pihak pihak yang disukai• Manipulasi data tingkat emisi rujukan nasional/provinsi• Membuat parameter audit yang tidak jelas dan membingungkan

Melegalkan Kebijakan yang salah

Rantai REDD+ dan Perubahan Iklim

Upaya Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dilakukan dalam Rangka REDD+ dan Perubahan Iklim digunakan untuk

Melegalkan pelanggaran kebijakan dimasa lalu

Perbedaan Fungsi Kawasan Lindung dan Budidaya (Kabupaten Bengkalis)

Logika Audit Perizinan

Mendorong Terbentuknya KPH

SekianDan

Terima Kasih