Post on 11-May-2021
LAPORAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN
2019
Kementerian Kesehatan ii | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar .................................................................................................. i
Daftar Isi ............................................................................................................. ii
Ihtisar Eksekutif .................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur .......................................................... 2
C. Struktur Organisasi ....................................................................... 8
D. Sistematika Laporan ..................................................................... 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 10
A. Perencanaan Kinerja .................................................................... 11
B. Perjanjian Kinerja 2019 .................................................................. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 16
A. Capaian Kinerja ............................................................................ 16
B. Analisis Capaian Kinerja 2019 ....................................................... 20
1. Definisi Operasional Indikator 2019 ......................................... 21
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019 . 26
a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target ............... 29
b. Permasalahan .................................................................. 30
c. Pemecahan Masalah ........................................................ 32
d. Rencana Tindak Lanjut .................................................... 34
C. Sumber Daya/Realisasi Anggaran ................................................. 36
1. Sumber Daya Manusia ............................................................ 36
2. Sumber Daya Anggaran .......................................................... 37
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ..................................... 40
D. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ......................... 41
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT ............................................... 45
A. Kesimpulan ................................................................................... 45
B. Tindak Lanjut ................................................................................. 46
Kementerian Kesehatan iii | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Lampiran
• Daftar Output Peraturan Perundang-Undangan 2019
• Daftar Penanganan Kasus 2019
• Daftar Output Organisasi dan Tatalaksana 2019
• Dashboard Kinerja Anggaran Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019
berdasarkan hasil e-monev DJA
• Rencana Kerja Tahun 2019
• Perjanjian Kinerja 2019
• Pengukuran Kinerja 2019
Kementerian Kesehatan iv | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 ini merupakan
laporan capaian kinerja tahun kelima sekaligus tahun terakhir periode Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Bagi Biro Hukum dan Organisasi, laporan
kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu yang pertama merupakan sarana untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh
pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan yang
kedua merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang
tertuang dalam LKj 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan
eksternal.
LKj 2019 ini secara garis besar menggambarkan informasi rencana kinerja dan
capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019. Rencana kinerja 2019 dan
penetapan kinerja 2019 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019 yang
sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–
2019 yang telah di implementasikan dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan
Organisasi serta disarikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan.
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran telah terlihat secara keseluruhan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak
dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan
sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen
Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2019.
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa
Biro Hukum dan Organisasi memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran
Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan. Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2019, berikut disampaikan tabel
besaran target dan realisasi masing-masing indikator.
Sasaran : Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi
Kementerian Kesehatan v | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Tabel 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator Jumlah produk hukum,
penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang
diselesaikan sebanyak 487 produk hukum dari target yang ditetapkan sebanyak 232
produk hukum dengan prosentase sebesar 209,91 %, sedangkan untuk indikator
jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana dapat diselesaikan sebanyak 18
dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 15 dokumen dengan prosentase
sebesar 120 %. Dari data tersebut dapat digambarkan kedua indikator tersebut dapat
mencapai target yang ditetapkan di tahun 2019.
Jika melihat grafik dibawah ini, maka terlihat bahwa tujuan dan sasaran pada
periode Renstra 2015-2019 dapat tercapai, mengingat hasil disetiap tahunnya sudah
jauh melebihi jumlah target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra. Capaian Rata-rata
dari tahun 2015-2019 berada pada angka 168,95 % sampai dengan 209,91 % dengan
capaian terendah pada tahun 2018 dan capaian tertinggi pada tahun 2019. Jumlah
capaian kinerja selama periode Renstra 2015-2019 sebanyak 2.226 dari jumlah yang
ditargetnya sebanyak 1.241 dengan prosentase sebesar 179,37 %
Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Realisasi
2019
Prosen
tase
Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi
1. Jumlah produk hukum,
penanganan masalah
hukum dan fasilitasi
pengawasan dan
penyidikan yang
diselesaikan
232 487 209,91%
2. Jumlah produk layanan
organisasi dan tatalaksana
15 18 120%
Kementerian Kesehatan vi | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Tabel 2 Target dan Realisasi Renstra Tahun 2015-2019
No Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi
Jumlah produk
hukum,
penanganan
masalah
hukum dan
fasilitasi
pengawasan
dan penyidikan
yang
diselesaikan
215 399 233 410 234 407 233 404 232 487
Jumlah produk
layanan
organisasi dan
tatalaksana
27 37 22 34 15 15 15 15 15 18
Total 242 436 255 444 249 422 248 419 247 505
Keterangan : T : Target R : Realisasi
Grafik: 1
Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Tahun 2015-2019
215 233 234 233 232399 410 407 404
487
215
448
682
915
1147
399
809
1216
1620
2107
0
500
1000
1500
2000
2500
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
Target Pertahun Realisasi Pertahun Target kumulatif Realisasi kumulatif
Kementerian Kesehatan vii | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Grafik: 2 Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator
Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana Tahun 2015-2019
Jika melihat kedua grafik di atas maka nampak bahwa target akhir tahun
Renstra dapat dicapai. Meskipun demikian, untuk Indikator Jumlah produk hukum,
penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang
diselesaikan deviasi antara target dan capaian pada tahun 2015-2019 cukup tinggi
hampir 2 (dua) kali lipat yaitu sebesar 2.107 dari total akumulasi target sebanyak 1.147
dengan prosentase sebesar 183,70 %. Sedangkan untuk indikator jumlah produk
layanan organisasi dan tatalaksana capaian output sebanyak 119 dari total target yang
ditentukan sebanyak 94 dengan prosentase 126,56 %. Hal ini dapat dijadikan bahan
evaluasi dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya.
Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran
DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 untuk Kegiatan Perumusan Peraturan
Perundang-undangan dan Organisasi dengan alokasi awal sebesar
Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami perubahan
sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu terdapat penambahan
sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis,
2722
15 15 15
37 34
15 15 1827
49
64
79
94
37
71
86
101
119
0
20
40
60
80
100
120
140
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
Target Pertahun Realisasi Pertahun Target kumulatif Realisasi kumulatif
Kementerian Kesehatan viii | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
2015-2019 sehingga total anggarannya menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Total
anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp
16.554.469.015,00 atau 93,28%.
Grafik 3:
Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Organisasi
Tahun 2015-2019
Dari grafik tersebut, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 maka
terdapat penurunan prosentase penyerapan dari 94,35% menjadi 93,28%. Namun
demikian, secara rupiah mengalami peningkatan dari Rp. 16.523.604.199,00 menjadi
Rp. 16.554.469.015,00. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan anggaran dari
tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari Rp. 17.512.388.000,00 menjadi Rp.
17.746.393.000,00. Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015-2019 anggaran
yang proporsional untuk Biro Hukum dan Organisasi berada di range empat belas
milyar sampai dengan tujuh belas milyar rupiah. Selama periode Renstra 2015-2019
anggaran paling rendah pada tahun 2017 dengan anggaran 10.099.587.000
sedangkan alokasi anggaran tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.
24.761.232.000. Untuk realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar
97,50 % sedangkan realisasi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 64,73 %.
Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan
Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan anggaran
kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
19.06
24.76
10.10
17.51 17.75
14.3416.03
9.85
16.53 16.55
Pagu Realisasi
Kementerian Kesehatan ix | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2019, dapat dirumuskan
beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan
atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2020,
yaitu:
1. meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian
Kesehatan maupun dengan unit lain di Kementerian Kesehatan serta diantara
bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi khususnya dalam hal
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. memperkuat peran counterpart utama Biro Hukum dan Organisasi, yaitu Bagian
Hukormas/Hukorpeg/TU di Lingkungan Unit Eselon I baik dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan, penanganan kasus, maupun pembahasan
organisasi serta tatalaksananya;
3. Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon I segera diusulkan ke
Kementerian PAN dan RB
4. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan hasil
perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
5. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan
pelatihan teknis yang diperlukan.
Kementerian Kesehatan 1 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah
sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base
Management) yang menyediakan informasi kinerja yang berguna dalam
pengelolaan kinerja.
Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian kinerja pemerintahan
yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta
sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka
sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, setiap instansi
wajib menyusun laporan kinerja pada setiap akhir tahun sebagai bagian dari suatu
proses sistem tersebut.
Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban
setiap satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pencapaian penetapan
sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam penetapan
kinerja yang ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran
berjalan.
Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi menjadi sasaran
yang di amanahkan pada Biro Hukum dan Organisasi. Pada tahun 2019, Biro
Hukum dan Organisasi telah menetapkan target pencapaian sasaran strategis
melalui indikator sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran. Setiap kebijakan
yang diambil dan segala usaha yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek
hukum dan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan maka pada tahun 2019 penyusunan
peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penyidikan dan pengawasan,
serta penataan organisasi dan tatalaksana menjadi fokus pelaksanaan kegiatan.
Selain itu Biro Hukum dan Organisasi juga ditetapkan sebagai Sekretariat Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, yang memfasilitasi
implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan sampai dengan UPT.
Kementerian Kesehatan 2 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2019 merupakan bentuk
pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kendala
dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2019 yang harus
dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku atasan sesuai dengan
perjanjian kinerja yang ditandatangani. Selain itu juga sebagai sarana penyajian
informasi dan dokumentasi mengenai capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi
baik output maupun anggaran.
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan
organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi
menyelenggarakan beberapa fungsi :
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
b. pelaksanaan advokasi hukum;
c. penataan organisasi dan tata laksana;
d. fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Biro.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi
diperkuat oleh 4 (empat) bagian yaitu Bagian Peraturan Perundang-Undangan I,
Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Bagian Advokasi Hukum, dan Bagian
Organisasi dan Tatalaksana.
Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan
Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan dapat disajikan melalui gambar 1 sebagai berikut:
Kementerian Kesehatan 3 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Gambar 1
Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi
1. Tugas dan Fungsi Bagian
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I
Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat,
sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan
kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian
penyakit.
1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan,
inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan
pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan
pencegahan dan pengendalian penyakit;
b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang
kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya
manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan,
Kementerian Kesehatan 4 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian
penyakit; dan
c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi
peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat
kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan,
penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat,
dan pencegahan dan pengendalian penyakit.
2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-
undangan I:
a) Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dan Inspektorat ,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan
rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan
inspektorat;
b) Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan,
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan.
c) Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang
kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian
penyakit.
b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II
Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen
kesehatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Kementerian Kesehatan 5 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan
manajemen kesehatan;
b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang
pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;
c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi
peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan
manajemen kesehatan; dan
d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-
undangan II :
a) Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang
pelayanan kesehatan.
b) Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian serta
pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi bidang
kesekretariatan jenderal dan peraturan perundang-undangan
bidang umum lainnya.
c) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan
keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan,
urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan
serta kerumahtanggaan Biro.
c. Bagian Advokasi Hukum
Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.
Kementerian Kesehatan 6 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
1) Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan, dan
pembelaan kasus hukum; dan
b) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2) Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Advokasi Hukum :
a) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan
pembelaan kasus hukum,serta fasilitasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian
dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.
b) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan
pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian
dan alat kesehatan.
c) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan
pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.
d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi.
1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a) evaluasi dan penataan organisasi;
b) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar
operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
Kementerian Kesehatan 7 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
c) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
d) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata
Laksana:
a) Subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan
evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan
reformasi birokrasi.
b) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi
dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar
operasional prosedur, dan tata hubungan kerja.
c) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi
dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan,
analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan
Fungsional pada satuan kerja Biro Hukum dan Organisasi yakni Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya
kebijakan baru mengenai penyederhanaan birokrasi akan berdampak pada
pergeseran jabatan-jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.
Pemetaan Jabatan sangat diperlukan untuk mewadahi peralihan jabatan
tersebut.
Kementerian Kesehatan 8 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
C. STRUKTUR ORGANISASI
Gambar 2
Struktur Organisasi dan Nama Pejabat di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi
D. SISTEMATIKA
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2019 menjelaskan
pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama Tahun 2019, yang juga
disandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja
memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di
masa yang akan datang.
Kabag PP I
•Ali Usman, SH
Kabag PP II
•Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes
Kabag Advokum
• Purwanta, SH, MH, M.Kes
Kabag Ortala
•dr. Ika Trisia, MKM
Kepala Biro Hukum danOrganisasi
•Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
• Kasubbag Peraturan BidangFarmalkes dan Inspektorat
Iwan Kurniawan, SH, MH
• Kasubbag Peraturan Bidang SDM Kes dan Litbangkes
Ani Nurhayati, SH, MH
• Kasubbag Peraturan BidangKesmas dan P2P
Indah Febrianti, SH, MH
• Kasubbag Peraturan BidangYankes
dr. Yanti Herman, SH, M.Kes
• Kasubbag Peraturan BidangManakes
Nursal, SH, M.Hum
• Kasubbag Tata Usaha
Dito Chandra M, S.Kom, MA
• Kasubbag Advokasi Hukum I
Rahmat, SH, MH
• Plt. Kasubbag Advokasi Hukum II
Amien Gemayel, SH, MH
• Kasubbag Advokasi Hukum III
Sri Hastutik Ekowati, SH, MH
• Kasubbag Penataan Organisasi
drg. Shally Barina, MKM
• Kasubbag Tata Laksana
drg. Dian Lestari, MKM
• Kasubbag Analisis Jabatan
dr. Tina Annisa
Kelompok JFU
Kementerian Kesehatan 9 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Dengan kerangka fikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Biro
Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut:
▪ Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan
tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi,
serta sistimatika penyajian laporan.
▪ Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan
sasaran, definisi operasional indikator kinerja kegiatan Biro Hukum dan
Organisasi serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan
tahun 2019.
▪ Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,
capaian kinerja, analisis capaian kinerja 2019 dan sumber daya/realisasi
anggaran serta Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya yang
digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi
selama Tahun 2019.
▪ Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut), berisi kesimpulan atas laporan
akuntabilitas kinerja tahun 2019 serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu
dilakukan di tahun 2019.
Kementerian Kesehatan 10 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi
tahun 2019 telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan dan target masing-masing
indikator untuk mencapai sasaran kegiatan organisasi.
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian,
penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh
seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.
Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari
pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk
mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima
amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas
target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat
dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki
hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target
kinerja tahun 2019 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi termuat dalam Rencana
Lima Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.
Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi
untuk mencapai target kinerja tahun 2019 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi
adalah sebagai berikut.
Kementerian Kesehatan 11 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
1. Visi
Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang
ingin diwujudkan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Visi Biro Hukum dan
Organisasi adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden melalui
Nawa Cita. Dalam upaya tersebut, maka Biro Hukum dan organisasi berupaya
untuk meningkatkan peranan dalam pelayanan prima bidang hukum
kesehatan dan penataan organisasi tepat fungsi dan ukuran, dan
pelaksanaan manajemen yang efisien dan efektif. Upaya tersebut
menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum dan Organisasi untuk selalu
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum serta menata organisasi
untuk mencapai visi Presiden dan Kementerian Kesehatan.
2. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk
dapat mewujudkan upaya pencapaian Visi Presiden, maka Biro Hukum dan
Organisasi menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
kesehatan;
b. memasyarakatkan dan menyebarluaskan produk-produk hukum bidang
kesehatan;
c. memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan kasus hukum
bidang kesehatan ;
d. melakukan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan
bidang kesehatan;
e. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana organisasi bidang
kesehatan
f. meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia
di bidang hukum, organisasi dan manajemen;
g. mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan.
Kementerian Kesehatan 12 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan
dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang
ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam periode tahun 2015–2019
adalah:
a. meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum di bidang kesehatan
agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan
baik berdasarkan landasan hukum yang pasti;
b. tertatanya organisasi dan tatalaksana di berbagai tingkat dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.
Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang
kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai ‘payung’
yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa berlaku dan
dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dan
peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum mutlak diperlukan agar
pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Selain
itu, pembangunan kesehatan tidak akan terwujud jika manajemen organisasi
yang bersangkungan tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu diperlukan
penataan organisasi dan tatalaksana yang terencana dan berkesinambungan.
4. Sasaran
Sasaran Biro Hukum dan Organisasi yang tertuang dalam dokumen
perencanaan adalah ”Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi”.
Hal ini dilandasi pada kebutuhan akan regulasi yang berkualitas dalam upaya
pembangunan bidang kesehatan, percepatan penanganan dan penyelesaian
kasus hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan penataan organisasi
Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran akan
terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian
perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja
dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis
Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2019.
Kementerian Kesehatan 13 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
3. Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan
fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan memiliki definisi
operasional sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses
penanganan masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum yang
diselesaikan dan atau dilimpahkan sesuai kewenangan sedangkan untuk
indikator produk layanan organisasi dan tatalaksana definisi operasionalnya
adalah sejumlah produk pengorganisasian dan tatalaksananya serta produk
reformasi birokrasi yang dihasilkan dan atau dievaluasi.
B. PERJANJIAN KINERJA 2019
Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian
kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi
1. Jumlah produk hukum, penanganan
masalah hukum dan fasilitasi
pengawasan dan penyidikan yang
diselesaikan
232
2. Jumlah produk layanan organisasi
dan tatalaksana
15
Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh anggaran pada
awalnya sebesar Rp. 15.243.338.000,00 namun setelah beberapa kali revisi jumlah
anggaran Biro Hukum dan Organisasi sebesar Rp. 17.746.393.000,00.
Untuk mencapai tujuan terdapat beberapa kebijakan Biro Hukum dan
Organisasi tahun 2019 :
a. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat
perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program
kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/ Keputusan Menteri
Kesehatan;
Kementerian Kesehatan 14 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
b. memberikan advokasi hukum, advokasi dalam rangka fasilitasi penyidikan dan
pengawasan permasalahan hukum serta telaahan terhadap berbagai masalah
hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah
kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah
dan pengadaan barang/jasa;
c. meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan melalui Jaringan
Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan perundang-undangan bidang
kesehatan baik melalui media cetak seperti buku dan melalui elektronik melalui
website hukor.depkes.go.id;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui pertemuan dan
diskusi interaktif yang melibatkan perangkat daerah bidang kesehatan,
organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi dan
stakeholder lainnya dalam rangka penyebarluasan dan penguatan terkait
regulasi bidang kesehatan.
e. meningkatkan kualitas organisasi dan tatalaksana dengan melakukan penataan
yang sesuai ukuran dan ketepatan fungsi, uraian jabatan, analisa beban kerja,
analisa jabatan, serta penyusunan berbagai pengaturan ketatalaksanaan di
lingkungan Kementerian Kesehatan;
f. dalam menunjang keselarasan pencapaian program kesehatan dan
menindaklanjuti pembagian kewenangan dan urusan antara Pusat dan Daerah
diperlukan koordinasi dan kerjasama dalam penataan organisasi dan
pelaksanaan tugas fungsi serta melaksanakan amanah sesuai Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan melakukan koordinasi
penyusunan peraturan turunannya serta fasilitasi implementasinya dengan
melakukan kegiatan fasilitasi pemetaan terhadap beban kerja Dinas Kesehatan
Prov/Kab/kota, serta advokasi pengorganisasian kesehatan di daerah.
g. meningkatkan good governance melalui peningkatan kegiatan menuju satuan
kerja dengan sebutan “Satker Wajar Tanpa Pengecualian”.
h. Membuat suatu sistematika terkait penatalaksanaan administrasi pembentukan
peraturan perundang-undangan melalui aplikasi SMART HOUR.
Kementerian Kesehatan 15 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan Organisasi yang
telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 Biro Hukum dan Organisasi
melaksanakan Kegiatan Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan
Organisasi, dengan output dan komponen kegiatan sebagai berikut:
Uraian Kegiatan
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
1. Produk dan layanan hukum yang akan mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang kesehatan.
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang farmalkes,
itjen, litbang, ppsdm, p2p dan kesmas
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang manajemen
kesehatan dan pelayanan kesehatan
Advokasi hukum serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang
kesehatan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan
2. Layanan organisasi dan tatalaksana.
Layanan organisasi dan tatalaksana
Fasilitasi implementasi reformasi birokrasi
3. Layanan sarana dan prasarana internal.
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
4. Layanan dukungan manajemen Satker.
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
Pengelolaan Kepegawaian
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan
5. Layanan Perkantoran.
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Kementerian Kesehatan 16 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan
oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam kurun waktu Januari - Desember 2019.
Pada Tahun 2019 ini merupakan rangkaian tahun kelima dari proses lima
tahunan pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasidalam rangka
mendukung pencapaian Sasaran Program yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Kegiatan pengukuran kinerja
dilakukan melalui rapat – rapat evaluasi secara periodik yang dipimpin langsung
oleh Kepala Biro dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang berkaitan
secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Evaluasi yang
dilakukan secara periodik ini membandingkan realisasi capaian dengan rencana
tingkat capaian (target) pada setiap indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja
tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat
ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun berikutnya agar dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.
Kegiatan pengukuran dan pelaporan yang secara periodik disampaikan
kepada pimpinan adalah dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang akan
dicapai secara nyata oleh Biro Hukum dan Organisasi, dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun. Sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang telah ditetapkan adalah:
Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi
Kementerian Kesehatan 17 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja output
yaitu:
1. Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan
dan penyidikan yang diselesaikan meliputi:
a. Jumlah Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah/
Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden
b. Jumlah Permenkes/ Kepmenkes
c. Jumlah Perjanjian Kerjasama dan MoU
d. Penanganan Kasus Hukum
e. Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan
2. Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana, meliputi :
a. Penataan Organisasi, Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan, Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja
b. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi.
1. Pencapaian Sasaran dan Tujuan
Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun
waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak
dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada
dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Secara keseluruhan capaian sasaran dan
tujuan dari Indikator kegiatan perumusan peraturan perundang-undangan telah
tercapai baik target per tahun maupun target akumulatif bahkan dapat
dikatakan jauh melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini dapat menggambarkan
kinerja organisasi yang cukup bagus, namun demikian perlu dievaluasi kembali
karena deviasi antara target dan capaiannya terlalu tinggi. Hal ini dapat
dijadikan pertimbangan dalam perencanaan target periode Renstra berikutnya.
Kementerian Kesehatan 18 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Grafik 4 Kumulatif target dan capain kinerja Tahun 2015-2019
Jika melihat grafik diatas, maka nampak bahwa target akhir tahun Renstra
periode 2015-2019 lebih dari 200%. Jumlah capaian sebanyak 505 dokumen dari
247 dokumen yang ditargetkan dengan prosentase sebesar 204,45%. Pencapaian
yang tinggi merupakan hasil intergritas dan kerja keras pegawai di lingkungan Biro
Hukum dan Organisasi dalam penyelesaian tugas dan fungsinya serta pihak-pihak
terkait. Namun demikian perlu dievaluasi bahwa jumlah capaian yang jauh melebihi
target dipengaruhi oleh jumlah Keputusan Menteri Kesehatan yang diselesaikan
serta jumlah penanganan asset. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam
penentuan target periode Renstra 2020-2024. Selain mempertimbangkan jumlah
target yang akan ditentukan perlu juga diperhatikan penentuan definisi operasional
dan cara perhitungan dari target tersebut, sehingga nantinya dapat diperoleh hasil
perhitungan yang jelas dan komprehensif.
2. Pencapaian indikator tahun 2019
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan
bahwa Biro Hukum dan Organisasi memenuhi sasaran yang ditargetkan.
Pencapaian sasaran Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan menggunakan
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran capaian kinerja
tahun 2019, berikut disampaikan tabel besaran target dan realisasi masing-
masing indikator.
242 255 249 248 247
436 444422 419
505
0
100
200
300
400
500
600
2015 2016 2017 2018 2019
Target Kumulatif
Realisasi Kumuliatif
Kementerian Kesehatan 19 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Tabel 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator Jumlah produk
hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan
yang diselesaikan sebanyak 487 produk hukum dari target yang ditetapkan
sebanyak 232 produk hukum dengan prosentase sebesar 209,91 %,
sedangkan untuk indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana
dapat diselesaikan sebanyak 18 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak
15 dokumen dengan prosentase sebesar 120 %. Dari data tersebut dapat
digambarkan kedua indikator tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan di
tahun 2019.
Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Realisasi
2019
Prosentase
Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi
1. Jumlah produk
hukum,
penanganan
masalah hukum
dan fasilitasi
pengawasan
dan penyidikan
yang
diselesaikan
232 487 209,91%
2. Jumlah produk
layanan
organisasi dan
tatalaksana
15 18 120%
Kementerian Kesehatan 20 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Grafik: 5
Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator Jumlah produk hukum, penanganan
masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Tahun 2015-2019
Grafik: 6
Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator
Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana Tahun 2015-2019
Jika melihat kedua grafik di atas maka nampak bahwa target akhir tahun
Renstra dapat dicapai. Meskipun demikian, untuk Indikator Jumlah produk
hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan
yang diselesaikan deviasi antara target dan capaian pada tahun 2015-2019
2722
15 15 15
37 34
15 15 1827
49
64
79
94
37
71
86
101
119
0
20
40
60
80
100
120
140
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
Target Pertahun Realisasi Pertahun Target kumulatif Realisasi kumulatif
215 233 234 233 232399 410 407 404
487
215
448
682
915
1147
399
809
1216
1620
2107
0
500
1000
1500
2000
2500
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
Target Pertahun Realisasi Pertahun Target kumulatif Realisasi kumulatif
Kementerian Kesehatan 21 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Indikator Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan;
cukup tinggi hampir 2 (dua) kali lipat yaitu sebesar 2.107 dari total akumulasi
target sebanyak 1.147 dengan prosentase sebesar 183,70 %. Sedangkan untuk
indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana capaian output
sebanyak 119 dari total target yang ditentukan sebanyak 94 dengan prosentase
126,56 %. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Renstra
periode selanjutnya.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Sebagai evaluasi untuk perbaikan kedepan dan bahan yang dapat dijadikan
pembelajaran, berikut disampaikan uraian analisa dari masing- masing indikator
dari sisi capaian, pembandingan, kegiatan utama, gambaran permasalahan, upaya
perbaikan dan beberapa inovasi yang telah dilakukan.
1. Definisi Operasional
Definisi operasional dari “jumlah produk hukum, penanganan masalah
hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan“
adalah sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses
penanganan masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum yang
diselesaikan dan atau dilimpahkan sesuai kewenangan.
Untuk mengukur keberhasilan dari indikator tersebut, produk kegiatan yang
dihasilkan sebagai berikut :
a. Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) dan Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden (R.Perpres/
R.Keppres) Bidang Kesehatan.
Kondisi yang dicapai:
Dalam penyusunan RUU, RPP dan R.PerPres bidang kesehatan
ditargetkan 8 dokumen sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019,
dan dihasilkan 1 RUU yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan, 2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88
Kementerian Kesehatan 22 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, 1 Peraturan Presiden Peraturan
Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis,
dan 1 Inpres yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Inpres Peningkatan
Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah
Penyakit, Pandemi, Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
Total Output yang dihasilkan sebanyak 4 RUU/RPP/R.Perpres/Inpres dari 8
RUU/RPP/R.Perpres/Inpres yang ditargetkan. Sebagian capaian tersebut
bukan merupakan target yang diusulkan di tahun 2019, namun dalam
perkembangannya memerlukan penyelesaian yang lebih cepat dan
mendesak. Untuk RPP Peraturan Pelaksanan Undang-Undang
Kekarantinaan dan RPP Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Tenaga
Kesehatan dan Fasyankes, keduanya sedang dalam tahap pembahasan
antar Kementerian sedangkan RPP Pembiayaan belum dapat di bahas
karena sampai saat ini draft belum dikirimkan ke Biro Hukum dan
Organisasi, masih di bahas di unit teknis terkait dalam hal ini adalah Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK). Untuk R.Perpres Dokter
Layanan Primer masih dibahas dan telah diusulkan ke dalam program
penyusunan Peraturan Presiden tahun 2020. Dengan demikian, capaian
dari RUU/RPP//R.Perpres/Inpres sebanyak 62.5% atau sejumlah 5
dokumen dari 8 dokumen yang telah ditargetkan.
b. Keputusan/Peraturan Meteri Kesehatan/Perjanjian Kerja Sama
Kondisi yang dicapai:
Penyusunan Kep/PerMenkes pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 99
(Sembilan puluh sembilan) dan telah terealisasi sebanyak 289 (dua ratus
delapan puluh sembilan) Kep/PerMenkes dengan prosentase 291,92%. Hal
ini dipengaruhi karena capaian Keputusan Menteri Kesehatan.
Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh)
dan telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama dan
MoU dengan prosentase 90%. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan MoU
tidak mencapai target tahunan karena bergantung pada jumlah usulan
yang masuk.
Kementerian Kesehatan 23 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Jika diakumulasikan produk hukum tersebut mencapai jumlah 303 (tiga
ratus tiga) produk hukum dari target 117 (Seratus tujuh belas) atau setara
258,97%.
Pencapaian pada tahun 2019, apabila dibandingkan dengan pencapaian
tahun 2018, prosentase pencapaian selalu diatas 100%. Dengan demikian
bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu maksimal.
c. Penanganan Masalah Hukum dan Fasilitasi Pengawasan dan
Penyidikan
Kondisi yang dicapai:
Kegiatan penanganan masalah dan kasus hukum terkait kepegawaian,
asset, pelayanan kesehatan serta judicial review serta fasilitasi
pengawasan dan penyidikan dengan target sebanyak 115 kasus telah
terealisasi sebanyak 184 produk dengan prosentase sebesar 160%.
Kontribusi capaian tertinggi adalah pengananan terkait asset Kementerian
Kesehatan. Justifikasi realisasi output lebih besar dari pada target adalah
dikarenakan jumlah kasus dan permasalahan yang akan masuk tidak dapat
diprediksi secara akurat, selain itu banyak kasus dan permasalahan dari
tahun-tahun sebelumnya yang masih berproses.
Kasus yang tertangani terdiri dari:
1. 21 kasus perdata;
2. 4 kasus TUN;
3. 5 kasus judicial review;
4. 152 penanganan permasalahan asset Kementerian Kesehatan.
Selain penanganan kasus tersebut juga telah disusun kurikulum dan modul
Pendidikan dan pelatihan tenaga pengawas bidang kesehatan.
Dari penanganan masalah dan kasus hukum di atas, Biro Hukum dan
Organisasi berhasil memenangkan kasus antara lain :
1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan
rumah negara milik BBLK Palembang (inkracht pada tingkat Pertama)
Kementerian Kesehatan 24 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan
tanah di Jl. Kimia No. 12 Jakarta Pusat antara RSCM dengan Sdr.
Moenzir Hoesein (inkracht pada tingkat Kasasi)
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa penguasaan
tanah dan bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 3 Jakarta Pusat
(inkracht pada tingkat Pertama).Gugatan sengketa kepemilikan tanah
di jl. Sumatera No. 50 Gondangdia Jakarta Pusat (Puskesmas
Gondangdia) (inkracht pada tingkat Peninjauan Kembali)
4. Gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor
374/Gunung tanggal 10 Agustus 1999, luas 6.322 m² yang terletak di
jalan Hang Jebat III/F3, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan (Menang pada tingkat Pertama, saat ini
dalam proses Banding)
5. Gugatan Melawan Hukum atas penguasaan 8 (delapan) unit tanah
dan bangunan rumah negara Golongan II Poltekkes Kemenkes
Bandung (Menang pada tingkat Pertama dan Banding)
6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pidato politik Prabowo
Subianto terkait alat pencuci ginjal di RSCM (inkracht pada tingkat
Pertama)
7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kelalaian dalam
memproses pembuatan penetapan angka kredit (PAK) jenjang
utanma jabatan Fungsional dokter a.n. dr. Amir Siddik (inkracht pada
tingkat Pertama dan Banding)
8. Gugatan Perbuatan melawan hukum atas penghunian tanpa izin
rumah negara di lingkungan Poltekkes Surabaya yg berlokasi di Jalan
Pucang Jajar Timur II/6, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya (Menang pada tingkat Pertama dan Banding)
9. Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 374 tahun 1999 atas
nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia (Menang pada tingkat Pertama, saat ini dalam
proses Banding)
Kementerian Kesehatan 25 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Indikator Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana
10. Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 2014 atas
nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia (Menang pada tingkat Pertama dan Banding)
11. Gugatan pembatalan SK Menkes tentang Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun a.n. dr. Yohona dan
Jawaban Somasi Dir. SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin
Sudrohusodo Makassar (inkracht pada tingkat Pertama)
12. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kesalahan
diagnosa oleh dokter di RS Harum Sisma Medika (Menang pada
tingkat Pertama dan Banding).
Definisi operasional dari “jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana“
adalah sejumlah pengorganisasian dan tatalaksananya serta produk reformasi
birokrasi yang dihasilkan dan atau dievaluasi.
Indikator kedua ini merupakan sejumlah kegiatan, dimana produknya
diarahkan untuk menata organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
Kondisi yang dicapai :
Target pada tahun 2019 sebanyak 15 dokumen organisasi dan
tatalaksana dan telah dapat dihasilkan sebanyak 18 dokumen atau setara
dengan 120%.
Selain Organisasi dan Penatalaksanaanya, kegiatan lainnya yang
mendukung pencapaian indikator ini adalah terkait implementasi reformasi
birokrasi. Kegiatan ini menjadi pendukung peningkatan kualitas dan capaian
kinerja terhadap 8 (delapan) area perubahan.
Capaian indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana selama
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. RPMK Kriteria Klasifikasi KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Hasil evaluasi kelembagaan Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan 26 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
3. Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Pengaturan Organisasi
Puskesmas dan Revisi PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Johanes Leimena
Ambon
5. Evaluasi pelaksanaan RB Kemenkes berupa submit PMPRB Online,
Fasilitasi Survei dan Evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
6. RPMK Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian
Kesehatan
7. RPMK 34 Rumah Sakit UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Pemetaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di
lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan
9. SOP Penyusunan Laporan Persediaan
10. SOP Penyusunan Dokumen Catatan Atas Laporan BMN
11. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. SOP Penyusunan Reancana Aksi Kegiatan (RAK)
13. Penyelesaian usulan Rancangan Permenkes Pedoman Penataan
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenkes
14. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
15. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Sekretariat Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia
16. Rancangan Kepmenkes tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
17. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
18. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019
Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan-kegiatan
yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
Kementerian Kesehatan 27 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
1) Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan
Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan
perundang–undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
2) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan
Produk Hukum Lainnya.
Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk
hukum lain seperti Perjanjian kerjasama dan MoU.
3) Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan
Bidang Kesehatan
Tertanganinya kasus dan permasalahan hukum terkait Kepegawaian,
Aset, Pelayanan Kesehatan serta Jucicial Review, penanganan
pengurusan penyelesaian kekayanan intelektual, serta fasilitasi
pelaksanaan pengawasan dan peyidikan bidang kesehatan.
4) Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang–
undangan di bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di
provinsi/kabupaten kota dengan sasaran petugas dinas kesehatan,
biro/bagian hukum pemda, organisasi profesi, rumah sakit, organisasi
fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan.
5) Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak
Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau
dari Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan dengan
adanya kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan perlu disesuaikan
implementasinya dengan mempertimbangkan suatu keyakinan tertentu
mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim.
Kementerian Kesehatan 28 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
6) Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan
Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelopokan,
pengarsipan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang
telah diterbitkan ke dalam buku himpunan peraturan perundang-
undangan.
7) Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) dan Publikasi
Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka penyebarluasan peraturan
perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online
melalui website hukor.kemkes.go.id sehingga setiap orang dapat
mengakses, memberikan masukan, dan pertanyaan terkait peraturan
perundang-undangan bidang kesehatan yang diterbitkan.
8) Pengembangan Aplikasi SMART HOUR
Aplikasi SMART HOUR dibentuk sebagai upaya dalam penataan
administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan seperti:
inventarisir kelengkapan administrasi usulan peraturan perundang-
undangan, tracking proses verbal, penyampaian masukan dan kendala
melalui sistem aplikasi terorganisir.
9) Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Legislasi Kesehatan
Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap
periode RPJMN dan Renstra sedangkan program legislasi kesehatan
dilakukan setiap tahun. Seperti proses perencanaan pada umumnya
kegiatan ini dilakukan n-1. Dengan adanya perencanaan regulasi
diharapkan dalam penyusunan produk hukum sudah dapat
direncanakan sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan evaluasi
terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
Kementerian Kesehatan 29 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
10) Penataan Organisasi
Penataan organisasi Kementerian Kesehatan dilakukan dengan
menggunakan pendekatan holistik, berupa pemetaan mandat peraturan
perundang-undangan, pertimbangan arahan Presiden, isu strategis,
arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan, serta memperhatikan
peta proses bisnis dan analisis beban kerja sehingga akan didapatkan
struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.
Terkait dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan
birokrasi instansi pemerintah, saat ini sedang berproses pemetaan
Jabatan Adiministrasi (eselon III, IV, dan V) yang akan dialihkan menjadi
Jabatan Fungsional, dengan memperhitungkan dampaknya terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
11) Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan
Untuk mendapatkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran,
telah dilakukan pemetaan mandat dan arahan pimpinan yang kemudian
dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang
menggambarkan pemetaan fungsi yang harus dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan dan alur proses yang harus dilakukan untuk
mencegah terjadinya overlapping ataupun ketidakjelasan dalam
pelaksanaannya. Sekaligus telah dipetakan keterlibatan dan peran dari
lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan
alur proses kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu juga disusun SOP
terkait alur penyelesaian pekerjaan.
12) Penyusunan Analisis Jabatan
Untuk mendapatkan SDM yang tepat kompetensi dan kualifikasi dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasim perlu dilakukan penataan
jabatan baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional di
lingkungan Kementerian Kesehatan. Disamping itu kebijakan
pemyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional harus
dipastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai jabatan
Kementerian Kesehatan 30 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
fungsional telah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan
administrasinya.
13) Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
Biro Hukum dan Organisasi Sebagai Sekretariat Tim RB Kemenkes
bertugas memfasilitasi Pelaksanaan Refomasi BIrokrasi Kementerian
Kesehatan. Kegiatan tersebut antara lain memastikan pelaksanaan
submit PMPRB Online, Survei pelaksanaan RB di lingkungan
Kemnekes dengan metode SMS Blast, dan Evaluasi Penilaian RB oleh
Tim RB Nasional di lingkungan Kemenkes tahun 2019.
a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tahun 2019 terdapat
faktor yang menjadi pendukung namun juga terdapat faktor yang
menghambat. Berikuti ini merupakan hal yang mempengaruhi pencapaian
target baik yang berdampak positif maupun negatif antara lain adalah
sebagai berikut;
1) Kompetensi SDM Pelaksana sudah mencukupi, namun belum merata
dan jumlahnya belum mencukupi berdasarkan analisis beban kerja.
2) Komitmen / dukungan pimpinan serta perubahan kebijakan dalam
penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan,
penyelesaian kasus, dan penataan organisasi dan tatalaksana
3) Distribusi / pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kompetensi
masing-masing.
4) Kebutuhan akan jabatan fungsional dan banyaknya jabatan fungsional
yang baru.
5) Kurangnya peran counterpart dalam hal ini Hukormas Unit Utama dalam
penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan,
penyelesaian kasus, dan penataan organisasi dan tatalaksana
6) Kebijakan KemenPANRB belum terstandar dan Rancangan RPJMN
serta Renstra Kemenkes 2020-2024 belum final sehingga berpengaruh
dalam penataan organisasi maupun penyusunan konsep proses bisnis
kemenkes.
Kementerian Kesehatan 31 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
7) Beberapa SOP sudah disusun sebelum ada Proses Bisnis, sehingga
sedikit menghambat dalam penyusunan konsep proses bisnis yang
ideal.
8) Kurangnya pemahaman dan konsep yang pasti dalam penataan OTK
Kemenkes sampai dengan UPT dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
9) Pelaksanaan RB di Kemenkes belum dilakukan secara rutin dan
terkoordinir dengan baik.
b. Permasalahan
Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa
permasalahan, antara lain sebagai berikut :
1) Permasalahan yang ditemui dalam penyusunan produk hukum :
1. kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait
masih menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP
dan R Perpres. Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor
penghambat karena terdapat beberapa materi yang harus
mendapatkan klarifikasi dari kementerian yang menjadi
penanggungjawabnya;
2. masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes
dan atau Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum
dan Organisasi belum jelas secara substansi sehingga harus
lakukan gelar substansi kembali. Hal ini tentunya membutuhkan
waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya;
3. khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya
melebihi target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan
banyak draf yang diajukan secara cito;
4. belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan
dalam program legislasi kesehatan dengan realisasi usulan yang
masuk.
5. belum ada kesiapan unit teknis untuk pembahasan rancangan
peraturan (RPP tentang Pelaksanaan UU Karkes dan RPP tentang
Upaya Kesehatan Jiwa) dan terdapat peraturan yang ditunda
Kementerian Kesehatan 32 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
pembahasannya karena bersinggungan dengan regulasi lain (RUU
tentang Wabah)
2) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penanganan masalah dan
kasus hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta
judicial review dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan
bidang kesehatan:
1. kesulitan dari Bagian Hukormas unit Utama dalam penanganan
masalah dan perkara hukum.
2. pendokumentasian yang kurang baik sehingga menghambat
pengumpulan bukti dalam penanganan perkara.
3. perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah
baik di UPT maupun Unit Utama masih kurang sehingga
menimbulkan masalah yang seharusnya dapat dicegah menjadi
masalah yang dibawa ke ranah peradilan.
4. penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan
Kementerian Kesehatan banyak yang bergantung pada
Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain yang tidak bisa dikendalikan
progressnya oleh Kemenkes namun Kemenkes tetap
memantaunya.
5. draft Permenkes terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kemenkes telah diserahkan ke Bagian Peraturan Perundang-
undangan II, namun sampai saat ini masih belum selesai.
3) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan layanan organisasi dan
tatalaksana:
1. Kebijakan pimpinan yang berubah-ubah menyebabkan kesulitan
dalam memutuskan penetapan OTK UPT
2. Kesulitan dalam pengumpulan data hasil kinerja UPT yang akan
menjadi kriteria penilaian dalam penataan UPT
3. Penempatan SDM dalam jabatan administrasi yang belum
seluruhnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi menyebabkan
kesulitan dalam proses pemetaan penyetaraan jabatan administrasi
menjadi jabatan fungsional.
Kementerian Kesehatan 33 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
4. Pelaksanaan RB di level eselon I terlambat dilakukan, karena
adanya perubahan kebijakan KemenPANRBusulan/masukan
substansi dan tindak lanjut dari unit sangat lama, tidak
komprehensif dan sering berubah-ubah/tidak sesuai substansi;
5. Tindak lanjut dari unit pembina untuk materi substansi teknis tidak
komprehensif dan sering terlambat, yang menyebabkan perlu turun
langsung ke satuan kerja yang dituju untuk mendapatkan
masukan/konfiirmasi.
6. Konsep proses bisnis yang disusun masih berubah-ubah mengikuti
perubahan penyusunan RPJMN dan Renstra Kemenkes 2020-
2024.
7. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan masukan unit teknis dalam
penyusunan Proses Bisnis UPT, sehingga perlu konfirmasi
masukan langsung dari UPT terkait untuk penyusunan SOP UPT.
8. Perubahan kebijakan menyebabkan pengelolaan organisasi dan
tatalaksana serta penataan jabatan menjadi terhambat
9. Usulan satuan kerja terhadap peta jabatan hanya memperhitungkan
keberadaan SDM yang ada, bukan berdasarkan beban kerja dan
kebutuhan organisasi.
c. Pemecahan Masalah
Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
adalah sebagai berikut :
1) Upaya Pemecahan Masalah dalam penyusunan produk hukum :
1. Dalam menyusun usulan perencanaan program legislasi kesehatan,
sebaiknya unit teknis perlu kematangan konsep sehingga pada saat
pelaksanaan usulan yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi
tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan demikian
pula perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap usuluna
regulasi;
2. membuat sistem uji kelayakan pembentukan peraturan menteri
kesehatan untuk menyaring peraturan menteri kesehatan yang akan
ditetapkan;
Kementerian Kesehatan 34 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
3. ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali
dengan masukan materi yang akan dibahas;
4. pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I
untuk peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan
terhadap SOP;
5. melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan
pendampingan penyusunan rancangan awal produk peraturan.
2) Upaya pemecahan masalah dalam dalam penanganan masalah dan
kasus hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta
judicial review dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan
bidang kesehatan:
1. mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana
tindak lanjut penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan
Kementerian Kesehatan dengan Unit terkait;
2. melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-
hal yg berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;
3. Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang
terkait dengan aset BMN;
4. meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan
5. tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar
Kemenkes dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L terkait
dan Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur
litigasi sehingga ada progres yang konkrit terhadap penanganannya
3) Upaya penyelesaian masalah dalam kegiatan layanan organisasi dan
tatalaksana:
1. Penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti
Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan
intansi pembina JF untuk menyamakan persepsi kegiatan organisasi
dan tata laksana;
2. penguatan dan pembagian peran yang jelas dengan Sekretariat Unit
Eselon I dalam penyelesaian permasalahan kegiatan;
Kementerian Kesehatan 35 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
3. menstandarkan output/produk/tahapan kegiatan untuk satuan kerja
yang sejenis;
4. membangun aplikasi SOP AP untuk memudahlan pengumpulan
data dari unit dan untuk menjadi data base untuk evaluasi SOP AP
Kementerian Kesehatan;
5. penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan
dan implementasi konsep organisasi dan tatalaksana.
d. Rencana Tindak Lanjut
Sebagai upaya tindak lanjut dari pemecahan masalah perlu dilakukan
langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan antara lain :
1) Rencana tindak lanjut dalam penyusunan produk hukum antara lain :
1. Memperbaiki atau menyempurnakan program kerangka regulasi
legislasi kesehatan n-1 (untuk tahun berikutnya) dengan
menambahkan persyaratan urgensi dan kesiapan rancangan
peraturan;
2) Rencana tindak lanjut dalam penanganan masalah dan kasus hukum
terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review
dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan bidang
kesehatan:
1. Mendorong Hukormas untuk berperan aktif dalam penanganan
kasus dan masalah di lingkungan Kementerian kesehatan melalui
rapat-rapat koordinasi
2. Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang
terkait dengan aset BMN
3. Meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan
4. membuat matrik prioritas penyelesaian dan penanganan kasus
hukum dan aset. Terdapat 4 prioritas kasus dan masalah yang
harus diselesaikan tahun 2020 yaitu; persiapan gugatan kepada ahli
waris dr. Anantyo Muchtar dengan objek gugatan rumah negara di
Jl. Karang Anyar Gunung, Semarang, Persiapan gugatan kepada
penghuni rumah negara Jl. Tjik Di Tiro No. 3 dan 7 Jakarta Pusat,
Persiapan gugatan kepada penghuni rumah negara milik Poltekkes
Kementerian Kesehatan 36 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Bandung, Persiapan gugatan kepada penghuni rumah negara milik
Poltekkes Semarang.
3) Tindak lanjut dalam kegiatan layanan organisasi dan tatalaksana:
1. Melakukan pembahasan penyederhanaan birokrasi dengan
Kementerian PANRB
2. Menguraikan Konsep proses Bisnis yang telah disetujui Pimpinan
menjadi sub-sub proses hingga ke level (n)
3. Pembahasan di tingkat Pimpinan untuk menentukan stuktur
organisasi Kemenkes untuk segera diusulkan ke KemenPANRB
4. Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim POKJA RB
Kemenkes dan Tingkat Eselon I.
5. Memproses Penetapan Rancangan Peta Proses Bisnis UPT.
6. Memfasilitasi penyusunan SOP yang terstandard.
7. Mendorong unit pembina JF segera menetapkan formasi JF
8. Memproses penetapan peta jabatan kantor pusat dan UPT di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
C. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN
1. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi didukung
oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimana bekerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya karena setiap SDM telah ditetapkan sesuai dengan
jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi yang baik. Jumlah SDM Biro
Hukum dan Organisasi tahun 2019 sebanyak 61 (Enam puluh satu) orang
pegawai aktif, 2 (dua) orang tugas belajar, 2 (dua) orang Cuti di Luar
Tanggungan Negara (CLTN).
Berikut penggambaran Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, jenis
kelamin, pendidikan dan golongan di Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan
data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) pada website
simka.kemkes.go.id.
Kementerian Kesehatan 37 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Diagram 1
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan
Diagram 2
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Diagram 3
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No Jabatan Jumlah
1 Struktural 16
2 JFT 11
3 JFU 34
No Jenis
Kelamin
Jumlah
1 Laki-laki 34
2 Perempuan 27
No Jenjang
Pendidikan
Jumlah
1 Pasca Sarjana 16
2 Sarjana 33
3 Diploma 8
4 SLTA 3
5 SLTP 1
25%
18%57%
Struktural
JFT
JFU
44%
56%Laki-Laki
Perempuan
2% 5%13%
54%
26%
SLTP
SLTA
DIPLOMA
SARJANA
PASCA SARJANA
Kementerian Kesehatan 38 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Diagram 4
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Golongan
2. Sumber Daya Anggaran
Pada Tahun 2019 alokasi awal anggaran Biro Hukum dan Organisasi sebesar
Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami
perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu
terdapat penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk
kegiatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Evaluasi Pelaksanaan
Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 sehingga
total anggarannya menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat
direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp
16.554.469.015,00 atau 93,28%.
Alokasi Angaran sebesar Rp. 17.512.388.000,00 memiliki andil yan besar
terhadap capaian kinerja yang telah direalisasikan. Terdapat efisiensi
penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat
digambarkan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 93,28%, Biro Hukum
dan Organisasi dapat menyelesaikan capaian kinerja yang ditargetkan.
Efisiensi penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.191.923.985 atau sekitar
6,72% dari total anggaran tahun 2019.
Berikut ini adalah gambaran alokasi anggaran, realisasi dan capaian kinerja
yang dihasilkan :
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV 11
2 Golongan III 46
3 Golongan II 4
7%
75%
18%Gol II
Gol III
Gol IV
Kementerian Kesehatan 39 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Tabel 4
Alokasi Anggaran, Realisasi dan Capaian Kinerja yang dihasilkan per Output
(dalam ribuan)
No Output Anggaran Realisasi % Capaian Utama/
Pendukung
1 Produk dan
Layanan Hukum
yang akan
mendukung
pembangunan
bidang kesehatan
10.214.695 9.762.336 95.57 486
Dokumen
Utama
2 Layanan Organisasi
dan Tatalaksana
2.514.355 2.421.364 96.30 18 Layanan Utama
3 Layanan Sarana
dan Prasarana
Internal
940.000 803.446 85.47 1 Layanan Pendukung
4 Layanan Dukungan
Manajemen Satker
1.540.661 1.335.041 86.65 1 Layanan Pendukung
5 Layanan
Perkantoran
2.536.682 2.232.281 88 1 Layanan Pendukung
17.746.393 16.554.469 93.28
Dari tabel diatas tergambar bahwa selain output utama dalam mendukung
pencapaian indikator kinerja juga terdapat output layanan sarana dan
prasarana internal, layanan dukungan manajemen Satker, dan layanan
perkantoran. Ketiga output pendukung tersebut tidak dapat terserap secara
maksimal dan masih dibawah 90% dikarenakan berbagai faktor antara lain:
beberapa spesifikasi pengadaan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan tidak
terdapat di dalam e-katalog sehingga harus dilakukan secara custom sehingga
memerlukan waktu lebih lama, layanan dukungan manajemen Satker sangat
bergantung pada kegiatan yang diinisiatif oleh Satker lain, sedangkan layanan
perkantoran tidak terserap maksimal karena stok barang persediaan awal tahun
cukup banyak sehingga pengadaan 2019 tidak banyak. Berikut ini adalah
gambaran realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi tahun 2015-2019.
Kementerian Kesehatan 40 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Grafik 7:
Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Organisasi
Tahun 2015-2019
Dari grafik tersebut, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 maka
terdapat penurunan prosentase penyerapan dari 94,35% menjadi 93,28%.
Namun demikian, secara rupiah mengalami peningkatan dari Rp.
16.523.604.199,00 menjadi Rp. 16.554.469.015,00. Hal ini berbanding lurus
dengan peningkatan anggaran dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari Rp.
17.512.388.000,00 menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Dapat disimpulkan bahwa
selama tahun 2015-2019 anggaran yang proporsional untuk Biro Hukum dan
Organisasi berada di range empat belas milyar sampai dengan tujuh belas
milyar rupiah. Selama periode Renstra 2015-2019 anggaran paling rendah
pada tahun 2017 dengan anggaran 10.099.587.000 sedangkan alokasi
anggaran tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.761.232.000. Untuk
realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 97,50 % sedangkan
realisasi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 64,73 %.
Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan
Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan
anggaran kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Hukum di dukung dengan
Sarana dan Prasarana antara lain seperti :
• Kendaraan Bermotor
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
19.06
24.76
10.10
17.51 17.7514.34
16.03
9.85
16.53 16.55
Pagu Realisasi
Kementerian Kesehatan 41 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Kendaraan bermotor digunakan sebagai saran dan prasarana penunjang
kemudahan mobilitas dalam pelaksanaan tugas. Kendaraan operasional
yang dimiliki Biro Hukum dan Organisasi berupa Mobil Eselon II sebanyak
1 unit dan mobil operasional sebanyak 5 unit, sedangkan motor
operasional sebanya 9 unit.
• Personal Computer (PC)
Salah satu sarana prasarana yang sangat penting dalam rangka
pelaksanaan tugas pengolahan data. PC yang tercatat dalam SIMAK BMN
Tahun 2019 sebanyak 85 unit, akan tetapi akan dihapuskan sebanyak 15
unit karena rusak berat.
• Laptop
Laptop yang dimiliki sebanyak 62 unit dan akan dihapuskan sebanyak 6
unit karena rusak berat
• Printer dan LCD Proyektor
Printer yang dimiliki sebanyak 64 unit dan akan dihapuskan sebanyak 15
unit karena rusak berat sedangkan LCD Proyektor yang ada sebanyak 10
unit.
Selain sarana dan prasarana diatas juga terdapat sarana dan prasarana lain
seperti lemari arsip, meja dan kursi kerja, 5 (lima) ruang rapat, sofa tamu, dan
sebagainya.
D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran
Dalam penyusunan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019
telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses
penyusunannya telah melalui proses sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah
ditetapkan;
b. perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator
kinerja yang telah ditetapkan;
c. usulan kegiatan dan penganggarannya sudah sesuai ketentuan yang
berlaku.
Kementerian Kesehatan 42 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Setiap bagian di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam melakukan
penyusunan usulan kegiatan berdasarkan fungsinya sesuai dengan Permenkes
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan. Usulan anggaran juga disesuaikan dengan target indikator kinerja
organisasi yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015-2019 Nomor HK.01.07/Menkes/422/2019. Selain
itu kegiatan sudah mengikut petunjuk penelitian dan reviu RKA K/L alokasi
anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan untuk usulan
anggaran kegiatan telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019.
Pada Tahun 2019 alokasi awal anggaran Biro Hukum dan Organisasi
sebesar Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya
mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan
yaitu terdapat penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan
untuk kegiatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Evaluasi Pelaksanaan
Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 sehingga
total anggarannya menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat
direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp
16.554.469.015,00 atau 93,28%.
Alokasi Angaran sebesar Rp. 17.512.388.000,00 memiliki andil yan besar
terhadap capaian kinerja yang telah direalisasikan. Terdapat efisiensi
penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat
digambarkan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 93,28%, Biro Hukum
dan Organisasi dapat menyelesaikan capaian kinerja yang ditargetkan. Efisiensi
penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.191.923.985 atau sekitar 6,72% dari
total anggaran tahun 2019. Dari realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa
dengan keterbatasan anggaran Biro Hukum dan Organisasi mampu
menghasilkan output yang maksimal. Hal ini disebabkan beberapa Keputusan
Menteri Kesehatan dalam pencapaian outputnya tidak memerlukan anggaran
yang besar. Namun demikian dilihat dari sisi perencanaan hal ini kurang sesuai
Kementerian Kesehatan 43 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
karena jumlah output yang dihasilkan tidak berbanding lurus dan tidak
proposional dengan jumlah realisasi anggaran. Terdapat beberapa kegiatan
yang memiliki kontribusi dilihat dari sisi efektifitas pencapaian outputnya
sebagai contoh beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang dianggarkan 3
(tiga) kali dapat diselesaikan dengan 2 (dua) kali kegiatan artinya kegiatan
tersebut memiliki efisiensi waktu dan anggaran, namun dilihat dari sisi
perencanaan hal ini memiliki kelemahan yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan
dengan kegiatan yang telah direncanakan. Efisiensi penggunaan anggaran
tersebut sebagian merupakan sisa mati kegiatan yang telah dilaksanakan
dan/atau belum dapat dilaksanakan karena kendala teknis sebagai contoh
anggaran penyusunan RPP Pembiayaan tidak dapat terserap maksimal karena
sampai saat ini usulan belum masuk dari Unit teknis (PPJK) sehingga belum
dapat diproses di Biro Hukum dan Organisasi.
Berdasarkan aplikasi SMART DJA tergambar bahwa pencapaian kinerja
Biro Hukum dan Organisasi sebesar 99.07%. Hal ini dilihat dari berbagai faktor
yaitu realisasi anggaran, konsistensi dengan RPD awal, konsistensi dengan
RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi yang semua diformulasikan
dengan suatu rumus oleh Kementerian Keuangan.
Pencapaiaan Kinerja berdasarkan Aplikasi SMART DJA
Kementerian Kesehatan 44 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Realisasi Anggaran berdasarkan Aplikasi OM SPAN DJPB
2. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia
Bila melihat kajian Analisis Beban Kerja dan kebutuhan pegawai Biro Hukum
dan Organisasi membutuhkan kecukupan beberapa pegawai, sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang kepala Subbagian Advokasi Hukum II
b. 5 (lima) orang perancang perundang-undangan
c. 3 (tiga) orang pengelola keuangan
d. 1 (satu) orang sekretaris
Untuk mengisi kekosongan sementara, Biro Hukum dan Organisasi
mempekerjakan tenaga non PNS untuk membantu pekerjaan teknis perancang
peraturan perundang-undangan, sekretaris, dan tenaga supporting lainnya
sebanyak 11 orang sebagai pramubakti dan 1 orang pengemudi kendaraan dinas
untuk Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
Kementerian Kesehatan 45 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
BAB IV
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Laporan kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2019 merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Biro Hukum dan Organisasi
kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di
bidang hukum dan organisasi.
A. KESIMPULAN
Secara umum dapat disimpulkan bahwa bagian dan subbagian di Biro Hukum
dan Organisasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 untuk
mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan
2015-2019 yang diatur dalam Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
sebagaimana telah diubah menjadi Kepmenkes Nomor NOMOR
HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019 dan memperhatikan penetapan kinerja yang telah ditandatangani
pimpinan di awal tahun anggaran. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Biro
Hukum dan Organisasi pada tahun 2019 telah berhasil merealisasikan kegiatan
yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam
rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk
meningkatkan produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang kesehatan.
Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Biro Hukum dan Organisasi
menitikberatkan pada pencapaian jumlah produk hukum bidang kesehatan yang
diselesaikan, jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani dan
fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan sebanyak 486 dokumen.
Selain itu Biro Hukum dan Organisasi juga berhasil menyelesaikan dokumen
organisasi dan tatalaksana sebanyak 18 dokumen.
Kementerian Kesehatan 46 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran
DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 untuk Kegiatan Perumusan
Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi dengan alokasi awal sebesar
Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami
perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu terdapat
penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan untuk kegiatan
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran,
Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan,
Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 sehingga total anggarannya menjadi
Rp. 17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan
31 Desember 2019 sebesar Rp 16.554.469.015,00 atau 93,28%.
Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2019 merupakan titik awal untuk
melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada
periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di
masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk
kelemahan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan
akan dievaluasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Organisasi awal
tahun 2020, diharapkan dapat memperoleh solusi serta diselesaikan dengan
mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di lingkungan Biro Hukum dan
Organisasi.
B. TINDAK LANJUT
Sebagai upaya tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik
perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian
Kesehatan maupun dengan unit teknis lain di Kementerian Kesehatan serta
diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi khususnya
dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. memperkuat peran counterpart utama Biro Hukum dan Organisasi, yaitu Bagian
Hukormas/Hukorpeg/TU di Lingkungan Unit Eselon I baik dalam penyusunan
Kementerian Kesehatan 47 | P a g e
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019
peraturan perundang-undangan, penanganan kasus, maupun pembahasan
organisasi serta tatalaksananya;
3. Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon I segera diusulkan ke
Kementerian PAN dan RB;
4. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan hasil
perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
5. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan
pelatihan teknis yang diperlukan.
KEMENTERIANKESEHATANREPUBLIKINDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
PEzuANJIAN KINEzuA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yangbertanda tangan di bawah ini.
.3
:Sundoyo, SH, MKM, M.Hum: Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Selanjutnya disebut pihak pertama
NamaJabatan
NamaJabatan
: drg. Oscar Primadi, MPH: Sekretaris Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama bedanji akan mev,ujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerjajangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akanmelakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari peg'anjian danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberiaapenghargaan dan sanksi.
Jakarta, November 2019
Pihak kedua, Pihak Pertama,
rg. Oscar Primadi, MNIP. I 96 1 10201988031 0 13 NrP. 196504081988031002
Sundoyo, SH,
PTRJANJIAIT KINER^IA
Unit Organisasi Eselon IITahun
: Biro Hukum dan Organisasi: 2Ol9
KegiatanPerumu san Peraturan Perundang-undanganDan organisasi
AnggaranRp. 17.746.393.000
Jakarta, November 2Ol9
Sekretaris Jenderal Kepala Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Oscar Primadi, MPH Sundoyo,NrP. 1961 1020 198803 1013 NrP. 196504081988031
No. Sasaran Indlkator KinerJa Target(1) (21 (3) (41
1 MeningkatnyaLayanan BidangHukum danOrganisasi
1. Jumlah produk hukum,penanganan masalah hukumdan fasilitasi pengawasan danpenyidikan yang diselesaikan
2. Jumlah produk layananorganisasi dan tatalaksana
232
15
Dashboard KInerja Anggaran berdasarkan hasil e-monev DJA
Kementerian Kesehatan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2018
RENCANA KERJA TAHUNAN
Unit Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi
Tahun : 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Meningkatnya Layanan
Bidang Hukum dan
Organisasi
1. Jumlah produk hokum, penanganan
masalah hukum dan fasilitasi
pengawasan dan penyidikan yang
diselesaikan
232
2. Jumlah produk layanan organisasi dan
tatalaksana
15
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 17.746.393.000,-
Jakarta, 3 Januari 2019
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002
Kementerian Kesehatan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2018
PENGUKURAN KINERJA
Unit Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi
Tahun : 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Realisasi
2019
Prosesntase
Meningkatnya
Layanan
Bidang Hukum
dan Organisasi
3. Jumlah produk hokum,
penanganan masalah hukum
dan fasilitasi pengawasan dan
penyidikan yang diselesaikan
233 487 209,91%
4. Jumlah produk layanan
organisasi dan tatalaksana
15 18 120 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 17.746.393.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 16.554.469.015,-
Prosentase Realisasi : 93,28%
Jakarta, 3 Januari 2020
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002
Daftar Output Peraturan Perundang Undangan Bidang Farmalkes, Itjen, Litbang, PPSDM, P2P dan Kesmas Tahun 2019
# Jenis No Judul Peraturan LN TLN Tanggal STATUS
1 UU 4 RUU Kebidanan 56 6325 13 maret 2019
PERATURAN PEMERINTAH
# Jenis No Judul Peraturan LN TLN Tanggal STATUS
1 PP 67 Pengelolaan Tenaga Kesehatan 173 6391 24 September 2019 Berlaku
2 PP 88 Kesehatan Kerja 251 6444 26 Desember 2019 Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
# Jenis No Judul Peraturan LN TLN Tanggal STATUS
1 Perpres 31 Pendayagunaan Dopkter Spseialis 98 14 Mei 2019
INSTRUKSI PRESIDEN
# Jenis No Judul Peraturan LN TLN Tanggal STATUS
1 Inpres 4 Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merspon Wabah Penyakit,
Pandemi ,Global dan Kedaruratan Nuklir , Biologi dan Kimia
17 Juni 2019
PERMENKES
# Jenis No Judul Peraturan Tanggal Penetapan
BN Tanggal Pengundangan
STATUS HLM
1 Permenkes 5 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perencanaan Dan PEngadaan Obat Berdasarkan Katalog Eklektronik
17 Januari 2019
50604 Tahun
2019
31 Januari 2019
10 hlm
2 Permenkes 7 Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
19 Februari
2019
296 18 Maret 2019 Berlaku LL : 9 (hlm) (110)
Lamp :100 hlm
3 Permenkes 8 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
19 Februari
2019
8 Tahun 2019
13 Maret 2019
4 Permenkes 11 Peraturnan Menteri Kesehatan ttg Penanggulangan Kusta
27 Maret 2019
449 Tahun 2019
18 April 2019 Berlaku Pada
tanggal di undangkan
LL : 15 Hlm (98 Hlm)
LAMPIRAN : 83 Halaman
5 Permenkes 12 Peraturan Menteri Keseshatan tentang Perubahan Atas Peratruan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertivikat Vaksinasi Internasional
11 April 2019
426 TAhun
2019
`12 April 2019 Berlaku LL 4 HLM
6 Permenkes 14 Tentang Surveilens Gizi 17 Juni 2019
699
Tahun 2019
26 Juni 2019 Berlaku LL : 9 HLm ( 81 HLm )
Lampiran : 72 Hlm
7 Permenkes 18 Tentang Konsultan Manajemen Kesehatan
26 Juli 2019
863 2 Agustus 2019 Berlaku 15 halaman
8 Peermenkes 19 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian OPelayananm yubl;ijk di lingkyunganb Kemenkes
30 Juli 2019
889 7 Agustus 2019 Berlaku LL : 5 HALAM (7 HALAM AN )
LAMPIRAN 2 HALAMAN
9 Permenkes 21 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsioanal Penata Anestesi
2 Agustus 2019
906 9 Agustus 2019 Berlaku LL : 5 Halaman (80hlm)
Lampiran 75 hlm
10 Permenkes 22 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi
2 Agustus 2019
907 9 Agustus Berlaku LL : 5 hlm *(74)
Lampiran : 69 hlm
11 Permenkes 23 Tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian /Inpassing
23 Agustus
2019
908 9 Agustus Berlaku LL :23 hlm (47 hlm )
Lampiran 21 hlm
12 Permenkes 24 Pedoman Penanggulangan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9 Agustus 918 15 Agustus 2019
Berlaku LL: 11 Hlm (18hjlm)
LAmpiran :7 hlm
13 Permenkes 25 Penerapan Manajemen Resiko Terintergrasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan
9 agustus 2019
919 15 agustus 2019
LL ; 19 HLM
(55HLM ) (LAMPIRAN :36
HLM
14 Permenkes 26 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
9 Agustus 912 12 Agustus Berlaku LL 30 hlm (41hlm )
15 Permenkes 28 Angka Kecukupan Giziyang di anjurkan unutk Masyrakat Indonesia
20 Agustus
956 26 agustus 2019
LL 5 hlm
(33 hlm)
Lampiran 28 hlm
16 Permenkes 29 Penaggulang malasalah Gizi Bagi anak Akibat Penyakit
26 agustus 914 27 Agustus 2019
LL11 HLM
17 Permenkes 36 PMK tentang Pelaksanaan Presiden Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
30 September
1121 1 Oktober 2019 Ll 22 hlm (31 hlm )
Lampiran : 9 hlm
18 Permenkes 38 PMK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembinaan satuan KArya Pramuka Bakti Husada
11 Oktober
2019
1220 18 Oktober LL: 10 Halaman (37 hlm)
Lampiran : 27 halaman
19 Permenkes 41 PMK tentang Penghapusan dan Penarikan Alat kesehatn
Bermerkuri di Fasilitas Pelayaan Kesehatan
11 Oktober
2019
1221 18
Oktober
2019
LL : 9 HLM (44 HLM )
Lampiran : 33
hlm
20 Permenkes 44 PMK tentang Perubahan Penggolongan Narkotik
17 Oktober
2019
1222 18 Oktober 2019
LL : 4 HLM
Lampiran : 22
21 Permenkes 81 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V /2008 tentang tata cara Pengusulan calon Anggota Kedokteran Indonesia
2 Desember
2019
1537 4 Desember 2019
LL : 4 HAlman
22 PermenkeS 83 Rancnagan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan
9 Desember
1626 17 desember LL 12 Halaman
# Jenis No Judul Peraturan Tanggal
Penetapan
STATUS HLM
1 Kepmenkes HK,01.07/MENKES/29/2
019
Wajib Kerja dokter Spesialis
Angkatan Ke dua Belas Tahun
2019
17 Januari
2019
Berlaku LL; 4 HLM (33 HLM )
LAMPIRAN : 29 HLM
2 Kepmenkes HK.01
07/MENKES/72/2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Tim Pengurus dan
Tim Sinkronisasi Pemerintah
Pembahasan RUU ttg
Kebidanan
8 Februari 2019 Berlaku LL : 6 HLM
3 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/78/2
019
keputusan menteri kesehatan
tentang Tim Penilai Internal
diLingkungan Kementerian
Kesehatan
14 Februari
2019
Berlaku LL : 7 hlm (11 HLM)
Lampiran : 4
hlm
4 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/79/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Unit Pengelola
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
14 Februari
2019
Berlaku LL : 6 HLM (16 HLM)
Lampiran :
10 Hlm
5 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/89/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Unit Pengendalian
Gratifikasi Kementerian
Kesehatan
19 Februari
2019
Berlaku LL : 4 hlm (16 HLM)
Lampiran :
12 Hlm
6 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/91/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Pengangkatan Tenaga
Kesehatan Dlam Pemugasan
Khusus Tenaga Kesehatan
Dalam Mendukung Program
Nusantara Sehat Individual
Periode I Tahun
19 Februari
2019
Berlaku LL : 3 HLM
(48 HLM)
Lampiran :
45 Hlm
7 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/125/2
019
Pemberhentian tenaga
kesehatan dalam penugasan
khusus tenaga kesehatan
berbasis individual dalam
mendukung program
nusantara sehat periode II
tahun 2018 penempatan
kabupaten Nduga Provinsi
Papua
26 Februari
2019
Berlaku LL : 3 Hlm (21 Hlm)
Lampiran :
18 Hlm
8 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/165/2
019
Tentang Pelaksanaan Sub
Pekan IMunisasii Nasional Di
Prov papua dan Papua Barat
11 Maret 2019 Berlaku
9 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/174/
2019
tentang Komite Nasional
Penyusunan Daftar Obat
Esensial nasional
13 Februari
2019
berlaku LL : 3 hlm (6 hlm)
Lampiran : 3
hlm
10 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/144/2
019
Tentang Tim Penyusun
Suplemen I Farmakope Herbal
Indonesia Edisi II
28 Februari
2019
Berlaku
11 Kemenkes HK.01.07/MENKES/176/
2019
RKMK Tentang Komite
Nasional Penyusunan
Formularium Nasional
13 Maret 2019 berlaku LL : 4 hlm (11 hlm)
Lampiran : 7
hlm
12 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/208/2
019
Keputusan Menteri Kesehtan
Tentang Tim Penelaah
Perjanjian Alih Material
11 April 2019 Berlaku LL : 4 HLM (6hlm)
LAmpiran : 2
Hlm
13 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/211/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Besaran Penghasilan
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat
16 April 2019 Berlaku LL: 3 Hlm ( 4
Hlm, )
Lampiran 1
Hlm
14 Kepmenkes Hk.01.07/Menkes/207/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Program LEgislasi
Kesehatan Tahuin 2019
11 April
2019
Berlaku LL :33 hlm (46)
Lampiran :
43 HLM
15 Kepmekes HK.01.07/MENKES/236/
2019
Penyampaian Keputusan
Menteri Kesehtan Tentang
Pengankatan Tenaga
Kesehatan dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat
Berbasis Indivual Periode
Tahun 2019
22 April 2019 Berlaku LL : 4hlm (34 hlm )
Lampiran :
30 Hlm
16 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/260/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
ttg Perubahan Kedua Atas
KMK nomor
HK.01.07/MENKES/651/2016
ttg Formularium Obat dan
Perbeklanan Kesehatan Pada
Pelayanan Kesehatan Haji
8 mei 2019 Berlaku LL 21
Halaman
17 Kepmenkes HK.01.07/Meneks/264/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
ttg Tim Audit Pelayanan
Kesehatan Haji Tahun 1440
H/2019 M
8 Mei 2019 Berlaku LL : 3 hlm (4hllm)
Lampiran 1
Hlm
18 Kepmenkes Hk.01.07/
Menkes/259/2019
Ttg Tim PEnyususn
FOrmularium Obat dan
PErbekalan Kesehatan Pada
Pelayanan Kesehatan Haji
8 Mei 2019 Berlaku LL 4 Hlm (7 hlm)
Lampiran 3
hlm
19 Kepmenkes HK.01.07/MENEKES/265
/2019
Ttg PErubhan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor :
HK.01.07/Menkes/680/2018
ttg Panitia Seleksi Anggota
Konsil Tenaga Kesehtan
Indonesia
8 Mei 2019 `Berlaku LL : 3 Hlm ( 5 HLM
LaMPIRAN 2
HLM
20 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/279/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
ttg Pengakatan Kesehatan
Sebagai Peserta Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan
dalam Mendukung Program
Nusantara Sehat Individual
Periode III tahun 2019
15 Mei 2019 Berlaku LL 4 Hlm (69 Hlm)
Lampiran 65
hlm
21 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/278/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
ttg Pengangkatan Tenaga
Kesehatan Sebagai Peserta
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan dalam Mendukung
Program NS berbasis Tim
Periode I tahun 2019b
15 Mei 2-019 BBerlaku LL ; 4 hlm (46 hlm )
LAmpiran 42
hlm
22 Kepmenkes HK.01.07/III/1496/2019 KMK ttg Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor
HK.01.07/III/420/2018 TTG
Penerimaan Bantuan Biaya
Pendidikan Program
Percepatan penigkatan
Kualifikasi Pendidkan Tenaga
Kesehatann Tahun 2018
7 Mei 2019 Berlaku LL : 4 hlm ( 57 hlm )
LAmpiran :
53 hlm
23 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/272/
2019
Pemberhentian Pesertra
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat
Periode I tahun 2019 Berbasis
Individual Atas Nama Nurlia
Toruntju ,S,Kep. NS
15 Mei 2019 Berlakin LL 3 Hlm
24 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/277/
2019
Pemberhentian Peserta
Penugasan Khussu Tenaga
Kesehatan Dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat
Periode II Tahunn 2019
Berbasis Individuakl an.
Muhamad Kholid, amd, Kep
15 Mei 2019 LL : 3 hllm
25 Kepmenkes HK01.07/MENKES/275/
2019
Ttg Tim riset Fasilitas
Kesehatan
15 Mei 2019 Berlaku LL : 7 hlm (13 hlm)
LL 5 Hlm
26 Kepmenkes HK.01. 07/ Menkes
/320/2019
Tentang Peringatan Hari
Malaria Sedunia Tahun 2019
10 Juni 2019 Berlaku LL : 4 Hlm (9 Hlnm ()
Lampiran : 5 Hlm
27 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/338/
2019
TENTANG Pengangkatan
Tenaga Kesehatan dalam
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan Dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat
Individual Periode IV Tahun
2019
17 Juni 2019 Berlaku LL 4 halaman (13)
Lampiran : 9
hlm
28 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/337/2
019
Komite Perlindungan
Kesehatan Pekerja Migran
Indonesia
14 Juni 2019 Berlaku LL 4 hlm (9 hlm)
LAmpiran : 5
Halaman
29 Kepmenkes HK.01.07/Menkes
/336/2019
Tentang Penyususnan harga
Obat
14 juni 2019 Berlaku LL : 4 Hlm (6
hlm )
Lampiran : 2
hlm
30 Kepmenkes HK.01.07/Menkes
/344/2019
ttg Harga Obat Khusus 17 Juni 2019 Berlaku LL : 4 hlm ( 7
hlm )
Lampiran : 3
hlm
31 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/372/
2019
Lembaga Setifikasi Profesi
Kesehatan
4 Juli 2019 Berlaku LL : 3 Hlm (9
hlm )N
Lampiran : 6
hlm
32 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/384/
2019
KOmite Penasihat Ahli
Imunisasi
16 Juli 2019 Berlaku LL 4 Hlm (5Hlm)
Lampiran 1 Hlm
33 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/389/
2019
Tim Penilai Eliminasi Malaria 17 Juli 2019 Berlaku LL : 4 Hlm (7
hlm)
LAmpiran : 3
hlm
34 Kepmenkes HK.01.07/MEKES/392/2
019
PEnetapan RSU Dr. Sadjito
Yogyakrta dan RSUD Dr.
Soetomo Surabaya sebagai
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan Regional
PEmeriksaan Skrining
Hipotoroid Kongental
18 Juli 2019 Berlaku LL : 4 halaman
35 KEpmenkes HK.02.01/Menkes/382/2
019
Surat Edarann Menteri
Kesehatan ttg Penempatan
Apoteker di Puskesmas
18 Juli 2019 Berlaku LL 3 Halaman
36 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/385/
2019
Stuktur Organisasi Posko
PEndampingan Pembangunan
Kesehatan Papua
16 Juli 2019 Berlaku LL 5 hlm (11hlm
)
Lam[piran 6 Hlm
37 Kepmenkes HK.01.07/ Menkes
/408/2019
Keputusan Menteri Kesehatan
ttg Panitia ANtar Kementerian
Pembahasan Rancangan
Peraturan Presiden ttg
Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2008 ttg Tata
cara Pengankatan dan
22 Juli 2019 Berlaku LL 3 hlm (6 hlm)
LAmpiran 3 hlm
Pemberhentian Keanggotaan
Konsil Kedokteran Indonesia
38 KEpmenkes HK.014.07/Menkes/410/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Pelaksanaan Demonstrasi
PEmberian Imunisasi
Pneumokokus Konyugasi
Provinsi NTB dan Provinsi
Bangka Belitung
24 Juli 2019 Berlaku LL 4 hlaman
39 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/411/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Pengangkatan Tenaga
Kesehatan dalama {Penugasan
Khussu tenag Kesehatn dalam
Mendukung Program NS
individual Periode V tahun
2019
24 Juli 2019 Berlaku
40 Kepmenkes HK.01.07/menkes/412/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Tim Koordinasi
Perdaganagan Barang dan
Jasa
24 Juli Berlaku Ll : 5 hlm (12
hlm)
LAmpiran 7 Hlm
41 Kepmenkes HK.01.07/Menkes/392/2
019
Penetapan Rumah sakit
Umum Pusat Dr. Sardjito
Yogyakarta dan RSUD Dr.
Soetomo Surabaya Sebagai
Fasyankes Rujukan Regional
Pemeriksaan Skrining
Hipotiroid Kongenital
18 Juli 2019 Berlaku LL : 4 Halaman
42 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/457/
2019
Tentang Indeks Pembangunan
KesehatanMasyrakat
9 Agustus 2019 Berlaku LL 4 hllm (97
hlm )
Lampiran : 93
hlm
43 Kepemenke
s
HK.01.07/MENKES/437/
2019
Tentang Kelompok KErja
standar Mutu angka
kecukupan Gizi
5 agustus 2019 BErlaku LL 3 hl (9hlm
LAmpiran 6
Halaman
44 Kepmenkes HK.0.07/MENKES/448/2
019
Tim Verifikasi
Kabupaten/Kota Sehat
Tingkat Pusat
6 agustus 2019 Berlaku LL 3 hlm (10
hlm)
LAmpiran 7 hlm,
45 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/500/
2019
Pengakatan Tenaga Kesehatan
dalam Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan dalam
Mendukung Program
Nusantara Sehata Individual
Periode Tahun 2019
23 Agustus
2019
Berlaku LL 4 hlm 41 hlm
Lampran : 37
halaman
46 Kepmekes HK.01.07/Menkes
/499/2019
Pengakatan tenaga Kesehatan
dalam Penugasan Khusus
Tenaga Keshatan Dalam
Mendukung Program
Nusnatara Sehat berbasis Tim
Periode II Tahun 2019
23 Agustus
2019
Berlaku Ll 4 hlm 63 hlm
Lampiran 59
Halaman
47 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/520/
2019
Rkmk TTGV Pengelolaan
Layanan Single Window di
Kementerian Kesehatan
3 September
2019
Berlaku LL 4 halaman
48 Kepmenkes HK.01.07/menekes/532/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Tim teknis Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
Bidang Kesehatan
10 September Berlaku LL 4 Hlaman (8
hlm )
Lampiran 4
halaman
49 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/550/
2019
KElompok Kerja Akreditasi
Pelatihan dan INstitusi
Penyelenggaraan Pelatihan
Bidang Kesehatan
18 September Berlaku LL 5 hlm (8)
Lampiran 3
halaman
50 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/553/
2019
Pemberhentian Peserta
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat
Periode III tahun 2017
Berbasis TIM(Team Based )
atas Nama Aribah Raidah , S
Farm
20 September Berlaku LL 3 Halaman
51 KEpmenkes HK.01.07/MENKES/558/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Panitai Penylenggara
Peringatan Hari Kesehatan
Nasional Ke 55 Tahun 2019
20 September Berlaku LL 3 ( 10 HLM )
Lampiran : 7
HLm
52 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/545/
2019
Keputusan Menteri Kesehaatn
tentang Besaran Tunjanagn
Peserta PEnempatan Dokter
Spesialis dalam rangka
Pendayagunaan Dokter
Spesialis
18 September Berlaku LL : 4 (5 HLM )
Lampiran 1
halaman
53 Kepmeneks HK.01.07/MENKES/615/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Komite Koordinasi
Penanggulanga AIDS,
Tuberkolosis , dan Malaria di
IndonESIA
7 Oktober Berlaku LL M:4 hlm(9
hlm)
Lampiran : 5n
hlm
54 Kepmenkes `HK.01.07/MENKES/563
/2019
KMK tentang pengakatan
Tenaga Kesehatan Tenaga
Kesehatan dalam penugasan
20 September Berlaku LL : 4 HLM ( 44
HLM
Khussu Tenaga Kesehatan
dalam Mendukng Program
Nusantara Sehat Individual
Periode VII Tahun 2019
Lampiran : 44
HLM
55 Kepmenkes HK./01.07/MENKES/605
/2019
Keputusan menteri kesehatan
tententang komite ahli
Penanggulangan Hepatittis,
Diare, dan Infeksi Saluran
Pencernaan
1 oktober 2019 Berlaku Ll : 5 halaman
56 Kepemenke
s
HK.01.07/MENKES/643/
2019
Keptusan Menteri Kesehatan
ttg Peserta Penempatan Dokter
Spesilis Dalam Rangka
Pendayagunaan Dokter
Spesialis Angkatan Kedua
tahun 2019
10 Oktober
2019
Berlaku LL 4 HLM 30
HLM,
Lampiran : 26
Halaman
57 Kepmeneks HK.01.07/MENKES/660/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Penerima Bantuan Program
PPPDS/PPDGS Tahap Kesatu
Angkatan Kedua Puluh Tiga
Tahun 2019
18 Oktober
2019
Berlaku LL: 5 hkm (25
hlm )
Lampiran 20
hlaman
58 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/661/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
tetang Panitita Pemberian
Penghargaan Bagi Tenaga
Kesehatn Teladan
18 Oktober
2019
Berlaku LL 4 hlm (8 hlm )
LAmpiran 4 hlm
59 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/662/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
tentang standar Pelayanan
Minimum Politeknik
Kesehatan Kementerian
Kesehaatan Denpasar
18 Oktober Berlaku Ll 3 HLM (74
Hlm )
Lampiran : 71
hlm
60 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/673/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Komite Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan dalam Pelayanan
Homecare
18 Oktober
20169
Berlaku LL 6hlm (11 hlm
Lampiran 5
halamn
61 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/669/
2019
Pengakutan tenaga Kesehatan
Sebagai eserta PKhussu
Tenaga Kesehatan dalam
Mendukung Program
Nusantara Sehat Berbasis Tim
PEriode III Tahun 2019
62 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/667/
2019
Keputusan menteri kesehatan
tentang Pengakatan Tenaga
kesehatan dalam Penugasan
Khusus Tenga Kesehatan dalm
Mendukungb Program
Nusantar Sehat Berbasis Tim
Periode VIII Tahun 2019
18 Oktober
2019
Berlaku LL : 4 hlm ( 84
Hlm )
Lampiran : 80
halaman
63 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/688/
2019
Keputusan Menteri Kesehatan
Daftar Obat Esensial Nasional
18 Oktober
2019
Berlaku LL 3 Hlaman ( 50
Halaman
Lampiran 47
HAlaman
64 Kepmenkes HK.01.07/MENKES
/736/2019
Pengaktan Tenaga Kesehatan
dalam Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan Dalam
MEndukung Program NS
Periode IX Tahun 2019
22 Novemebr
2019
Berlaku LL 4 halaman
(18 hlm )
LAmpiran 114
hlm
65 Kepmenkes HK.01.03/meNKES/722/
2019
Tentang Penetapan Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Sebagai Pusat
Koordinasi Nasional Sistem
Surveilens Nasional Resistensi
AntiMikroba
19 November
2019
Berlaku LL 4 HLM (6HLM
)
Lampiran 2 hlm
66 Kepmenkes HK.01.01/meneks/735/2
019
Keputusan Menteri Kesehatan
Tentang Peserta Penempatan
Dokter Spesialis dalam
Rangka Pendayagunaan
Dokter Spesilais Angkatan
Ketiga Tahun 2019
22 November
2019
Berlaku LL : 4 hlm ( 14
hlm )
Lmpiran 10 hlm
67 Kepmenkes HK.01.07/MENEKS
/686/2019
SK Penganugerahan Tanda
Penghargaan Kerja Sama
Perguruan Tinggi dan dengan
Dirjen Kesmas Tahun 2019
18 November
2019
Berlaku LL; 3 HLM
(4HLM )
Lampiran 1
halamn
68 Kepmenkes HK.01.07/III/3536/2019 Tentang Peserta Penerima
Bantuan Biaya Pendidikan
Tugas Belajar Sumber daya
Manusia Kesehatan di
Lingkungan Kemnterian
Kesehatahan dan Pemerintah
daerah tahun 2019
17 Oktober
2019
Berlaku LL : 4 HLM (43
Hlm)
Lampiran : 39
Hlm
69 Kepmenkes HK.01.07/III/3535/2019 Tentang Peserta Penerima
Beasiswa Tenaga Kesehatan
Pasca Penugasan Khusus
Tenga Kesehatan dalam
17 Oktober
2019
Berlaku LL 3 HLM (12
HALAMAN)
Lampiran :9
hlaman
Mendukung Program
Nusantara Sehat 2019
70 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/716/
2019
Keputusan Meneteri
Kesehatan tentang
Pemberehentian Peserta
Penugasan Khusus
18 November
2019
Berlaku LL 3 Halaman
71 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/756/
2019
Komite Ahli Penanggulangan
Tuberkulosis
2 Desember
2019
Mencabut
KMK Nomor
HK.02.02/
MENKES/4
54/2016
TTG
KOMITE
AHLI
PENANGGU
LANGAN
TUBERKUL
OSIS
LL 4 (6)
LaMPIRAN 2
HALAMAN
72 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/767/
2019
Pengangkatan Tenaga
Kesehatan Dalam Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan
Dalam Mendukung Program
Nusantara Sehat Individual
Periode X Tahun 2019
4 DES 2019 LL :4 HLM ( 55
HLM)
LAMPIRAN 51 HLM
73 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/768/
2019
Penerima Bantuan Program
Pendidikan Dokter Spesialis /
Dokter Gigi Spesialis Dari
Provinsi Papua Dan Provinsi
Papua Barat Periode Kedua
Tahun 2019
4 DESEMBER
2019
BERLAKU LL 5 H(6
HALAMAN )
LAMPIRAN 1 HALAMAN
74 KEPMENKE
S
HK.01.07/MENKES/769/
2019
Penerima Program Bantuan
Biaya Fellowship Bagi Dokter
Spesialis Tahun 2019
4 DES 2019 BERLAKU LL 4 DES(9HL)
LAMPIRAN 5 HALAMAN
75 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/770/
2019
Penerima Bantuan Program
Pendidikan Dokter
Spesialis/Dokter Gigi Spesilis
Tahap Kedua Angkatan
Keduapuluh Tiga Tahun 2019
4 DESEMBER
2019
LL 4 HALAMAM
(6HLM)
LAMPIRAN : 2 HLM
NOTA KESEPAHAMAN
# Jenis No Judul Peraturan Tanggal
Penetapan
1 Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan
Pelaksanaan Sistem Peradilan anak
2 Nota Kesepahaman Antara Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal dengan Kemenkes
3 KEsepakatan Kemenkes dengan IKatan Senat
Mahasiswa KEsehatan Masyrakat Indonesia
4 KEsepatan Kemenkes dengan PT. AXA MAndiri financial
service
5 KEsepatan Kemenkes dengan PT. Bohringer
6 KEsepatan Kemenkes dengan PT.nutrifood
7 KEsepatan Kemenkes dengan PT. BTPN Herlina Indah
Daftar Output Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2019
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
# Jenis No Judul Peraturan Tanggal
Penetapan
Berita
Negara
Tanggal
Pengundangan
STATUS Jumlah
Halaman
1 Permenkes 1 Pedoman Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
15 Januari
2019
76 4 Februari 2019
2 2 Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran
2019
15 Januari
2019
116 12 Februari
2019
3 3 Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi
Khusus NonFisik Bidang
Kesehatan
15 Januari
2019
117 12 Februari
2019
114 halaman:
(11 Halaman
Pembukaan,
103 Halaman
Lampiran)
4 4 Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
15 Januari
2019
68 31 Januari
2019
5 10
Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan
Kinerja Bagi Pegawai di
11 Maret 2019 Nomor
268
Tahun
2019
12 Maret 2019 84 Halaman (5
lembar
pembukaan,
79 lampiran)
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
6 27
Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri
Dokter, dan Tempat Praktik
mandiri Dokter Gigi
9 Agustus
2019
929 19 Agustus
2019
7 45 Klasifikasi Organisasi
Rumah Sakit Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
18 Oktober
2019
1336 28 Oktober
2019
8 63 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta
18 Oktober
2019
1383 30 Oktober
2019
9 78 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Hasan Sadikin Bandung
18 Oktober
2019
1397 30 Oktober
2019
10 64 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Kariadi Semarang
18 Oktober
2019
1384 30 Oktober
2019
11 65 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Sardjito Yogyakarta
18 Oktober
2019
1385 30 Oktober
2019
12 66 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar
18 Oktober
2019
1386 30 Oktober
2019
13 67 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Wahidin Sudirohusodo
Makassar
18 Oktober
2019
1387 30 Oktober
2019
14 68 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Anak dan
Bunda Harapan Kita
Jakarta
18 Oktober
2019
1388 30 Oktober
2019
15 69 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Kanker
Dharmais Jakarta
18 Oktober
2019
1389 30 Oktober
2019
16 70 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan
Kita Jakarta
18 Oktober
2019
1390 30 Oktober
2019
17 71 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Fatmawati Jakarta
18 Oktober
2019
1391 30 Oktober
2019
18 73 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Mohammad Hoesin
Palembang
18 Oktober
2019
1393 30 Oktober
2019
19 72 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Persahabatan Jakarta
18 Oktober
2019
1392 30 Oktober
2019
20 71 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Mata
Cicendo Bandung
18 Oktober
2019
1383 30 Oktober
2019
21 46 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
H. Adam Malik Medan
18 Oktober
2019
1366 30 Oktober
2019
22 47 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. M. Djamil Padang
18 Oktober
2019
1367 30 Oktober
2019
23 48 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
18 Oktober
2019
1368 30 Oktober
2019
Prof. Dr. R. D Kandou
Manado
24 49 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten
18 Oktober
2019
1369 30 Oktober
2019
25 50 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Otak Nasional Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono Jakarta
18 Oktober
2019
1370 30 Oktober
2019
26 51 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso Jakarta
18 Oktober
2019
1371 30 Oktober
2019
27 52 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Ortopedi Prof.
DR. R. Soeharso Surakarta
18 Oktober
2019
1372 30 Oktober
2019
28 53 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang
18 Oktober
2019
1373 30 Oktober
2019
29 63 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor
18 Oktober
2019
1374 30 Oktober
2019
30 56 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Jiwa Dr.
Radjiman Wediodiningrat
Lawang
18 Oktober
2019
1376 30 Oktober
2019
31 57 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Jiwa Dr.
Soeharto Heerdjan Jakarta
18 Oktober
2019
1377 30 Oktober
2019
32 55 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Paru Dr. Ario
Wirawan Salatiga
18 Oktober
2019
1375 30 Oktober
2019
33 58 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Paru Dr. H. A.
Rotinsulu Bandung
18 Oktober
2019
1378 30 Oktober
2019
34 59 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Paru Dr. H.
Goenawan Partowidigdo
Cisarua Bogor
18 Oktober
2019
1379 30 Oktober
2019
35 76 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Otak Dr. Drs.
M. Hatta Bukittinggi
18 Oktober
2019
1395 30 Oktober
2019
36 74 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit
Ketergantungan Obat
Jakarta
18 Oktober
2019
1394 30 Oktober
2019
37 80 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Rivai Abdullah
Palembang
18 Oktober
2019
1399 30 Oktober
2019
38 77 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Sitanala Tangerang
18 Oktober
2019
1396 30 Oktober
2019
39 60 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar
18 Oktober
2019
1380 30 Oktober
2019
40 61 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Surakarta
18 Oktober
2019
1381 30 Oktober
2019
41 62 Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Pusat
Ratatotok Buyat
18 Oktober
2019
1382 30 Oktober
2019
42 40 Penataan Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional di
11 Oktober
2019
1187 15 Oktober
2019
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
43 37 Pedoman Pengelolaan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
11 Oktober
2019
1206 17 Oktober
2019
44 42 Pendelegasian Sebagian
Wewenang Menteri
Kesehatan Selaku Pengguna
Barang Kepada Pimpinan
Tinggi Madya dan Kuasa
Pengguna Barang di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik
Negara Kementerian
Kesehatan
14 Oktober
2019
1207 17 Oktober
2019
45
39 Pedoman Akuntansi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian
Kesehatan
11 Oktober
2019
1186 15 Oktober
2019
46 82 Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Bidang Kesehatan di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
2 Desember
2019
1538
Tahun
2019
4 Desember
2019
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
# Jenis Nomor Judul Peraturan Tanggal
Penetapan
STATUS JUMLAH
HALAMAN
1 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/42/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Tarumanagara
Jakarta
17 Januari 2019
2 HK.01.07/MENKES/18/2019 Dewan Pengawas Politeknik
Kesehatan Kementerian
Kesehatan Bengkulu
16 Januari
2019
3 HK.01.07/MENKES/24/2019 Tim Bersama Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan
17 Januari
2019
4 HK.01.07/MENKES/43/2019 Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran / Barang (UAPPA/B)
Kementerian Kesehatan Tahun
Anggaran 2019
17 Januari
2019
5 HK.01.07/MENKES/44/2019 Tim Kesehatan Haji Indonesia
Tahun 1440H/2019M
30 Januari
2019
6 HK.01.07/MENKES/73/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Mohamad
Soewandhie Sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Satelit Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Surabaya
8 Februari
2019
7 HK.01.07/MENKES/88/2019 Pedoman Nasional Kedokteran
Tata Laksana Osteosarkoma
19 Februari
2019
8 hk.01.07/MENKES/81/2019 Tim Penyusun Rencana
Strategis, dan Organisasi dan
14 Februari
2019
Tata Kerja Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024
9 HK.01.07/MENKES/90/2019 Pedoman Nasional Kedokteran
Tata Laksana HIV
19 Februari
2019
10 HK.01.07/MENKES/142/2019 Data Pusat Kesehatan
Masyarakat Per Akhir
Desember Tahun 2018
27 Februari
2019
11 HK.01.07/MENKES/74/2019 Panitia Penyelenggara Rapat
Kerja Kesehatan Nasional
Tahun 2019
8 Februari
2019
12 HK.01.07/MENKES/74/2019 Panitia Penyelenggara Rapat
Kerja Kesehatan Nasional
Tahun 2019
8 Februari
2019
13 HK.01.07/MENKES/70/2019 Kelompok Kerja Pendukung
Keanggotaan Indonesia Pada
World Health Organization
Executive Board Periode Tahun
2018-2021
8 Februari
2019
14 HK.01.07/MENKES/83/2019 Panitia Penyelenggaraan
Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi
Bidang Kesehatan Tahun
1.440H/2019M
15 Februari
2019
15 HK.01.07/III/501/2019 Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran Pada Satuan Kerja
Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kementerian
Kesehatan
14 Februari
2019
16 HK.01.07/MENKES/160/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi RSUD
Tugurejoi Semarang
4 Maret 2019
17 HK.01.07/MENKES/162/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
4 Maret 2019
Sakit Umum Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat
18 HK.01.07/MENKES/161/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Umum Awal Bros
Pekanbaru
4 Maret 2019
19 HK.01.07/MENKES/179/2019 Rumah Sakit Penyelenggara Uji
Coba Program Rekam Medik
Integrasi Dalam Sistem
Rujukan
13 Maret 2019
20 HK.01.07/MENKES/190/2019 Lokus Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan
Keluarga Tahun 2019
20 Maret 2019
21 HK.01.07/MENKES/189/2019 Komite Kesehatan Gigi dan
Mulut
19 Maret 2019
22 HK.01.07/MENKES/175/2019 Dewan Pengawas Politeknik
Kesehatan Surabaya
13 Maret 2019
23 HK.01.07/MENKES/177/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/18/2019
tentang Dewan Pengawas
Politeknik Kesehatan Bengkulu
13 Maret 2019
24 HK.01.07/MENKES/178/2019 Dewan Pengawas Politeknik
Kesehatan Bandung
13 Maret 2019
25 HK.01.07/MENKES/180/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/536/2018
tentang Dewan Pengawas
Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto
Heerdjan Jakarta
15 Maret 2019
26 HK.01.07/MENKES/181/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Meneks/529/2018
15 Maret 2019
tentang Dewan Pengawas
Rumah Sakit Umum Pusat
Sanglah Denpasar
27 HK.01.07/MENKES/193/2019 Perubahan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/377/2016
tentang Pola Klasifikasi Arsip
dan Kode Unit Pengolah di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
27 Maret 2019
28 HK.01.07/MENKES/183/2019 Panitia Penyelenggaraan South
East Asian Region (SEAR) Town
Hall on Youth Engangement
18 Maret 2019
29 HK.01.07/MENKES/242/2019 Keputusan Menteri kesehatan
tentang Penetapan Rumah
Sakit Gigi dan Mulut Gusti
Hasan Aman Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Utama untuk Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas
Lambung Mangkuarat
Banjarmasin
26 April 2019
30 HK.01.07/MENKES/244/2019 Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Dewan Pengawas
Politeknik Kesehatan Surabaya
26 April 2019
31 HK.01.07/MENKES/243/2019 Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Dewan Pengawas
Politeknik Kesehatan Bandung
26 April 2019
32 HK.01.07/MENKES/245/2019 Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Dewan Pengawas
Politeknik Kesehatan Bengkulu
26 April 2019
33 HK.01.07/MENKES/212/2019 Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Penetapan Rumah
Sakit Umum Daerah Cut
Meutia Kabupaten Aceh Utara
sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Malikussaleh Aceh
16 April 2019
34 HK.01.07/MENKES/200/2019 Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Daftar Lokasi Prioritas
Intervensi Kegiatan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat dan
Kegiatan Pengendalian
Penyakit Bersumber Dana
Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan TA 2019
4 April 2019
35 HK.01.07/MENKES/262/2019 Penetapan Rumah Sakit
Khusus Jiwa Provinsi Bali
sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Bali
8 Mei 2019
36 HK.01.07/MENKES/261/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumas
Sakit Umum Pusat dr. Kariadi
Semarang
8 Mei 2019
37 HK.01.07/MENKES/295/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Doris Sylvanus
Palangka Raya sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Utama untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya
27 Mei 2019
38 HK.01.07/MENKES/296/2019 Penetapan Rumah Sakit
Khusus Jiwa Provinsi Bali
sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Warmadewa Bali
27 Mei 2019
39 HK.01.07/MENKES/280/2019 Penetapan Rumah Sakit
Khusus Jiwa Provinsi Bali
sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Al-Azhar
Mataram
27 Mei 2019
40 HK.01.07/MENKES/308/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Kusta
27 Mei 2019
41 HK.01.07/MENKES/282/2019 Dewan Pengawas Politeknik
Kesehatan Surabaya
27 Mei 2019
42 HK.01.07/MENKES/293/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi RSUD
Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi
Lampung
27 Mei 2019
43 HK.01.07/MENKES/281/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Immanuel Bandung Sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Utama Untuk Fakultas
Kedokteran Universitas Kristen
Maranatha Bandung
27 Mei 2019
44 HK.01.07/MENKES/294/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. M. Djamil Padang
Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama untuk
27 Mei 2019
Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas Padang
45 HK.01.07/MENKES/270/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Fraktur
10 Mei 2019
46 HK.01.07/III/1501/2019 Perubahan atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/III/308/2018
tentang Tim Penilai Jabatan
Fungsional Perencana
Kementerian Kesehatan
7 Mei 2019
47 HK.01.07/MENKES/315/2019 Tim Asistensi Penyelenggaraan
Kesehatan Haji Tahun 1440H /
2019M
31 Mei 2019
48 HK.01.07/MENKES/263/2019 Tim Pengelola Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu
Bidang Kesehatan
(Siskohatkes) Pusat Kesehatan
Haji Tahun 1440H/2019M
8 Mei 2019
49 HK.01.07/MENKES/318/2019 Dewan Pengawas RSUP dr.
Soeradji Tirtonegoro Klaten 10 Juni 2019
50 HK.01.07/MENKES/317/2019 Dewan Pengawas RS Moh.
Hosein Palembang
10 Juni 2019
51 HK.01.07/MENKES/324/2019 Penetapan Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Utama Untuk Fakultas
Kedokteran Universitas
Nahdlatul Ulama Surabaya
12 Juni 2019
52 HK.01.07/MENKES/319/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Umum Santosa Hospital
Bandung Kopo
10 Juni 2019
53 HK.01.07/MENKES/322/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Hapatitis B
10 Juni 2019
54 HK.01.07/MENKES/321/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana Bibir
Sumbing dan Lelangit
10 Juni 2019
55 HK.01.07/MENKES/323/2019 Dewan Pengawas RS Pusat
Otak Nasional (PON) Jakarta
11 Juni 2019
56 HK.01.07/MENKES/343/2019 Penetapan Rumah Sakit
Khusus Mata Bali Mandara
Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Bali
17 Juni 2019
57 HK.01.07/MENKES/376/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Iskak Tulungagung
Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Satelit Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya Malang
11 Juli 2019
58 HK.01.07/MENKES/393/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Malnutrisi Pada Dewasa
18 Juli 2019
59 HK.01.07/MENKES/387/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Murni Teguh Memorial Hospital
Medan Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas HKBP Nommensen
Medan
17 Juli 2019
60 HK.01.07/MENKES/388/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta Sebagai Rumah Sakit
17 Juli 2019
Pendidikan Utama Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
61 HK.01.07/MENKES/394/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Stroke
18 Juli 2019
62 HK.01.07/MENKES/390/2019 Penetapan Izin
Penyelenggaraan Pelayanan
Radioterapi RSUP Dr. M Djamil
Padang
17 Juli 2019
63 HK.01.07/MENKES/371/2019 Dewan Pertimbangan Klinis
(Clinical Advisory) dalam
Program Jaminan Kesehatan
4 Juli 2019
64 HK.01.07/MENKES/369/2019 Tim National Health Account
(NHA)
1 Juli 2019
65 HK.01.07/MENKES/434/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Jiwa dr. Soeharto Heerdjan
Jakarta
2 Agustus
2019
66 HK.01.07/MENKES/482/2019 Puskesmas sebagai
Percontohan
19 Agustus
2019
67 HK.01.07/MENKES/438/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Majalaya Kabupaten
Bandung Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Satelit Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Padjajaran
Bandung
5 Agustus
2019
68 HK.01.07/MENKES/481/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana Nyeri
16 Agustus
2019
69 HK.01.07/MENKES/436/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah RA. Kartini Kabupaten
Jepara Sebagai Rumah Sakit
5 Agustus
2019
Pendidikan Satelit Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang
70 HK.01.07/MENKES/483/2019 Pemberian Penghargaan
Electronic Monitoring And
Evaluation (E-MONEV) Dalam
Pelaksanaan Program Dan
Kegiatan Di Kementerian
Kesehatan Tahun 2019
19 Agustus
2019
71 HK.01.07/MENKES/432/2019 Tim Penyusunan Soal
Kompetensi Teknis Seleksi
Pegawai Pemerintahan dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Bidang
Kesehatan
1 Agustus
2019
72 HK.01.07/MENKES/456/2019 Tim Penilai dan Penyerahan
Arsip Statis di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Tahun
2019
9 Agustus
2019
73 HK.01.07/MENKES/456/2019 Pelimpahan Sebagian
Wewenang dan Tanggung
Jawab dalam Pelaksanaan
Sistem Katalog Elektronik
sebagai Pengelola Katalog
Elektronik Sektoral di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
19 Agustus
2019
74 HK.01.07/MENKES/504/2019 Rencana Kerja Sektor
Kesehatan Dalam Perdagangan
Barang dan Jasa Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun
2019-2025
27 Agustus
2019
75 HK.01.07/MENKES/458/2019 Panitia Antar Kementerian
Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan
Kesehatan
12 Agustus
2019
76 HK.01.07/MENKES/503/2019 Panduan Pelaksanaan Kerja
Sama Badan Sektoral
Kesehatan ASEAN di Tingkat
Nasional
27 Agustus
2019
77 HK.01.07/III/2680/2019 Peserta Tugas Belajar Dalam
Negeri di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
Dengan Sumber Biaya Di Luar
Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Pusat Peningkatan
Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahap Kesatu
Tahun 2019
22 Agustus
2019
78 HK.01.07/MENKES/534/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Harjono SH
Kabupaten Ponorogo sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Utama untuk Fakultas
Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Surakarta
10 September
2019
79 HK.01.07/MENKES/531/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Palembang Bari
sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama untuk
Fakultas Kedokteran
10 September
2019
Universitas Muhammadiyah
Palembang
80 HK.01.07/MENKES/530/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah R. Syamsudin, SH Kota
Sukabumi sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Satelit untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah
Jakarta
10 September
2019
81 HK.01.07/MENKES/536/2019 Penetapan Rumah Sakit Mata
Cicendo Bandung sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Afiliasi untuk Fakultas
Kedokteran Universitas
Padjajaran Bandung
10 September
2019
82 HK.01.07/MENKES/533/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Dadi Purwokerto
10 September
2019
83 HK.01.07/III/2918/2019 Penetapan Pelaksana Tugas
Kuasa Pengguna Anggaran
pada Satuan Kerja Pusat Krisis
Kesehatan Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan
4 September
2019
84 HK.01.07/MENKES/554/2019 Komite Ahli Kesehatan Haji
Nasional
20 September
2019
85 HK.01.07/MENKES/546/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/83/2019
tentang Panitia Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi
Bidang Kesehatan Tahun 1440
H / 2019 M
10 September
2019
86 HK.01.07/MENKES/547/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/44/2019
tentang Tim Kesehatan Haji
Indonesia Tahun 1440 H /
2019 M
10 September
2019
87 HK.01.07/MENKES/521/2019 Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pustakawan di Lingkungan
Kementerian Keseahtan
3 September
2019
88 HK.01.07/MENKES/548/2019 Peserta Tugas Belajar Luar
Negeri di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
Dengan Sumber Biaya Di Luar
Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Pusat Peningkatan
Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahap Kesatu
Tahun 2019
18 September
2019
89 HK.01.07/MENKES/679/2019 Tim Pelaksana Bidang
Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Nasional XX dan
Pekan Paralimpik Nasional XVI
Tahun 2020
18 Oktober
2019
90
HK.01.07/MENKES/680/2019 Penetapan Rumah Sakit
Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita Jakarta sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Afiliasi Untuk Fakultas
Kedokteran Universitas
Indonesia Jakarta
18 Oktober
2019
91 HK.01.07/MENKES/684/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Kanker Nasofaring
18 Oktober
2019
92 HK.01.07/MENKES/677/2019 Penetapan Rumah Sakit
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Afiliasi Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Sebelas
Maret Surakarta
18 Oktober
2019
93 HK.01.07/MENKES/675/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Sindroma Koroner Akut
18 Oktober
2019
94 HK.01.07/MENKES/681/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Hepatitis C
18 Oktober
2019
95 HK.01.07/MENKES/674/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Tarakan sebagai
Rumah Sakit Pendidikan
Utama Untuk Fakultas
Kedokteran Universitas Kristen
Krida Wacana Jakarta
18 Oktober
2019
96 HK.01.07/MENKES/642/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Anak dan Bunda Harapan Kita
Jakarta
14 Oktober
2019
97 HK.01.07/MENKES/640/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Pusat Dr. H. Adam
Malik Medan
14 Oktober
2019
98 HK.01.07/MENKES/641/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
14 Oktober
2019
99 HK.01.07/MENKES/658/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Pusat Dr. M. Djamil
Padang
18 Oktober
2019
100 HK.01.07/MENKES/682/2019 Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/650/2017
tentang Rumah Sakit dan
Puskesmas Penyelenggara Uji
Coba Program Pelayanan
Telemedicine
18 Oktober
2019
101 HK.01.07/MENKES/687/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Penyakit Paru Obstruktif
Kronik
18 Oktober
2019
102 HK.01.07/MENKES/639/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah
Gombong
14 Oktober
2019
103 HK.01.07/MENKES/666/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional Jakarta
18 Oktober
2019
104 HK.01.07/MENKES/638/2019 Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita Jakarta Sebagai
Pusat Kesehatan Ibu dan Anak
Nasional
11 Oktober
2019
105 HK.01.07/MENKES/668/2019 Tim Pengadaan CPNS
Kementerian Kesehatan
18 Oktober
2019
106 HK.01.07/MENKES/664/2019 Penganugerahan Tanda
Penghargaan Swasti Saba
18 Oktober
2019
107 HK.01.07/MENKES/676/2019 Tim Pemberian Anugerah
Menteri Kesehatan Tahun 2019
18 Oktober
2019
108 HK.01.07/MENKES/663/2019 Penganugerahan Piagam
Penghargaan Bakti Karya
Husada Dwi Windu
18 Oktober
2019
109 HK.01.07/MENKES/672/2019 Penerima Tanda Penghargaan
Bagi Individu Yang Berjasa
18 Oktober
2019
Dalam Pembangunan Bidang
Kesehatan
110 HK.01.07/MENKES/671/2019 Penerima Tanda Penghargaan
Bagi Individu Dan Individu
Yang Berjasa Dalam
Pembangunan Bidang
Kesehatan
18 Oktober
2019
111 HK.01.07/MENKES/670/2019 Penerima Anugerah Menteri
Kesehatan Tahun 2019
18 Oktober
2019
112 HK.01.07/MENKES/665/2019 Penganugerahan Piagam
Penghargaan Bakti Karya
Husada Tri Windu
18 Oktober
2019
113 HK.01.07/MENKES/659/2019 Rencana Kerja Kementerian
Kesehatan Tahun 2019
18 Oktober
2019
114 HK.01.07/MENKES/685/2019 Tim Penilai Pengendalian
Intern Atas Pelaporan
Keuangan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
18 Oktober
2019
115 HK.01.07/MENKES/683/2019 Tim Penyusunan Soal
Kompetensi Teknis Seleksi
Pegawai Pemerintahan dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Bidang
Kesehatan
18 Oktober
2019
116 HK.01.07/MENKES/721/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi
Reproduksi Berbantu Rumah
Sakit Ibu dan Anak Bunda
Jakarta
18 November
2019
117 HK.01.07/MENKES/737/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Kardinah Kota Tegal
Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Satelit Untuk
Rumah Sakit TNI AL Dr.
26 November
2019
Mintohardjo Jakarta dan
Fakultas Kedokteran
Universitas Trisakti Jakarta
118
HK.01.07/MENKES/738/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya Sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Utama Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah
Malang
26 November
2019
119 HK.01.07/MENKES/719/2019 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional Jakarta
18 November
2019
120 HK.01.07/MENKES/714/2019 Tim Seleksi Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Regional Provinsi Kementerian
Kesehatan Tahun 2019
8 November
2019
121 HK.01.07/MENKES/711/2019 Penerima Tanda Penghargaan
Bagi Individu dan Institusi
Yang Berjasa Dalam
Pembangunan Bidang
Kesehatan II
6 November
2019
122 HK.01.07/MENKES/713/2019 Penganugerahan Tanda
Penghargaan Tenaga
Kesehatan Teladan di
Puskesmas Tingkat Nasional
Tahun 2019
6 November
2019
123 HK.01.07/MENKES/788/2019 Penetapan Rumah Sakit Mata
Dr. YAP Yogyakarta Sebagai
Rumah Sakit Pendidikan Afilasi
Untuk Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
dan Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
19 Desember
2018
124 HK.01.07/MENKES/785/2019 Penetapan Rumah Sakit Mata
Dr. YAP Yogyakarta Sebagai
Rumah Sakit Pendidikan Afilasi
Untuk Rumah Sakit Umum
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta dan Fakultas
Kedokteran Universitas Kristen
Indonesia Jakarta
19 Desember
2019
125 HK.01.07/MENKES/780/2019 Penetapan Rumah Sakit Mata
Dr. YAP Yogyakarta Sebagai
Rumah Sakit Pendidikan Afilasi
Untuk Rumah Sakit Umum
Bethesda Yogyakarta dan
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Duta
Wacana Yogyakarta
19 Desember
2019
126 HK.01.07/MENKES/787/2019 Penetapan Rumah Sakit Mata
Dr. YAP Yogyakarta Sebagai
Rumah Sakit Pendidikan Afilasi
Untuk Rumah Sakit Umum
Daerah Tarakan Jakarta dan
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Krida
Wacana Jakarta
19 Desember
2019
127 HK.01.07/MENKES/790/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tjitrowardoyo
Kabupaten Purworejo Jawa
Tengah Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Satelit Untuk
Rumah Sakit Panembahan
Senopati Bantul dan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu
19 Desember
2019
Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
128 HK.01.07/MENKES/791/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa
Barat Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Bandung
19 Desember
2019
129 HK.01.07/MENKES/796/2019 Pedoman Algoritme
Kegawatdaruratan Medik
Melalui National Command
Center (NCC) dan Public Safety
Center (PSC) 119
27 Desember
2019
130 HK.01.07/MENKES/789/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya Sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Satelit Untuk
Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soetomo Surabaya dan
Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Surabaya
19 Desember
2019
131 HK.01.07/MENKES/782/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya Sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Satelit Untuk
Rumah Sakit TNI AL dr.
Ramelan Surabaya dan
Fakultas Kedokteran
Universitas Hang Tuah
Surabaya
19 Desember
2019
132 HK.01.07/MENKES/783/2019 Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Utama Untuk
19 Desember
2019
Fakultas Kedokteran Univertas
Syiah Kuala Banda Aceh
133 HK.01.07/MENKES/781/2019 Penetapan Rumah Sakit Ibnu
Sina Makassar sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Utama Untuk
Fakultas Kedokteran
Universitas Muslim Indonesia
Makassar
19 Desember
2019
134 HK.01.07/MENKES/786/2019 Penetapan Rumah Sakit Tk. II
Dr. Soedjono Kota Magelang
Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Satelit Untuk
Rumah Sakit Islam Sultan
Agung Semarang dan Fakultas
Kedokteran Universitas Islam
Sultan Agung Semarang
19 Desember
2019
135 HK.01.07/MENKES/794/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Umum JIH Dareah
Istimewa Yogyakarta
27 Desember
2019
136 HK.01.07/MENKES/795/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Umum Daerah Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto
27 Desember
2019
137 HK.01.07/MENKES/784/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi
Reproduksi Berbantu Rumah
Sakit Murni Teguh Memorial
Teguh
19 Desember
2019
138 HK.01.07/MENKES/755/2019 Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana
Tuberkulosis
2 Desember
2019
139 HK.01.07/MENKES/754/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Umum Sembiring Delitua
2 Desember
2019
140 HK.01.07/MENKES/753/2019 Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Radioterapi Rumah
Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Provinsi Riau
2 Desember
2019
141
HK.01.07/MENKES/772/2019 Pemberian Kuasa Atas Nama
Menteri Kesehatan Selaku
Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang Untuk
Menandatangani Keputusan
Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Kesehatan
9 Desember
2019
142 HK.01.07/MENKES/775/2019 Tim Seleksi Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Regional Provinsi Kementerian
Kesehatan Tahun 2019
11 Desember
2019
143 HK.01.07/MENKES/793/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/664/2019
tentang Penganugerahan
Tanda Penghargaan Swasti
Saba Tahun 2019
27 Desember
2019
144 HK.01.07/MENKES/771/2019 Penunjukkan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Sebagai
Tempat Pemeriksaan
Kesehatan Bagi Pejabat dan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
6 Desember
2019
145 HK.01.07/MENKES/773/2019 Peserta Tugas Belajar
Pertautan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
dengan Sumber Biaya di Luar
Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Pusat Peningkatan
Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahap Kesatu
Tahun 2019
10 Desember
2019
146 HK.01.07/MENKES/774/2019 Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan tentang
Pelaksanaan Pemberian
Penghargaan Kearsipan di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
10 Desember
2019
NOTA KESEPAHAMAN
# Jenis No Judul Tanggal
Penetapan
1 Kemenkes, Kemenhub, dan Pemrpov Jatim tentang
Penyusunan RS Bergerak (Kapal Laut di Provinsi Jatim
15 Agustus 2019
2 Kemenkes dengan Kumham tentang Sinergitas
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Hukum dan
HAM Kesehatan
13 Desember
2019
KETERANGAN
A
A.1 Jumlah Output Perdata = 21
1 589/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Gugatan sengketa kepemilikan tanah di
jl. Sumatera No. 50 Gondangdia
Jakarta Pusat (Puskesmas
Gondangdia)
PENGGUGAT : PT. Aditarina
Arispratama
TERGUGAT :
1. Menteri Kesehatan
2. Gubernur DKI Jakarta
3. BPN Jakarta Pusat
Telah keluar Putusan PK yang menyatakan
Mengabulkan Permohonan PK Gubernur DKI
Jakarta (semula Tergugat II)
2 05/Pdt.G/2015/PN.Pkp Gugatan Wanprestasi di Poltekkes
Pangkal Pinang
PENGGUGAT : PT. Nindya Karya
TERGUGAT :
1. Pemerintah RI Cq. PPK
Poltekkes Pangkal Pinang
2. PT. Dwi Eltis Konsultan
Telah keluar Putusan PK tanggal 28 Juni
2018 yang menyatakan Menolak Permohonan
PK dari Para Pemohon PK (diterima Biro
Hukor tanggal 7 Januari 2019)
3 669/Pdt.G/2012/PN.Mdn Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) Atas tidak dilaksanakannya
pemberian hak berupa pembayaran
gaji dan Tunjangan PNS Bulan Agustus
2001 s/d Juni 2011 atas nama Betty
Frida Situmeang
PENGGUGAT : Betty Frida
Situmeang
TERGUGAT :
1. Dirut RSUP H Adam Malik
2. Bendaharawan Gaji RSUP H
Adam Malik
TURUT TERGUGAT :
1. Menteri Kesehatan
2. Kepala KPPN I Medan
3. Menteri Keuangan
4. Kepala BKN
Telah keluar Putusan PK tanggal 30 Mei 2018
yang menyatakan Menolak Permohonan PK
dari Pemohon PK I Pemerintah RI Cq. Menteri
Kesehatan RI, dkk"
(Biro Hukor memperoleh informasi tersebut
dari Sdr. Betty Frida melalui suratnya
tertanggal 4 Januari 2019, namun Kemenkes
belum memperoleh relaas pemberitahuan isi
putusan Mahkamah Agung secara resmi dari
PN Medan melalui PN Jaksel)
4 243/PDT.G/2012/PN.JKT.SLT Pengadaan alat kesehatan
RESONANCE (MRI) Low Tesla Tahun
Anggaran 2009
PENGGUGAT : PT.Bhakti Wira
Husada
TERGUGAT :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pemenuhan dan Peningkatan
Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kes Rujukan Tahun anggaran
2009 pada Ditjen BUK
Telah ada Putusan PK pada tanggal 30 Juli
2018 yang menyatakan Menolak permohonan
PK dari Pemohon PK Menteri Kesehatan RI
cq PPK Pemenuhan dan Peningkatan
Fasilitas Sarana dan Prasarana Kes Rujukan
Tahun anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan
Medik, Departemen Kesehatan RI (kini
Kementerian Kesehatan RI).5 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
atas penghunian tanpa izin 7 (tujuh)
rumah negara di lingkungan RS
Marzoeki Mahdi Bogor
Penggugat: Pemerintah RI Cq.
Kementerian Kesehatan
Tergugat:
1. Rusdi
2. Riko
3. Ida Irawaty
4. dr. Anna Hoengdryana Then
5. Drs I Ketut Suyasa
6. Nurmadias
7. Irvan
Telah diputus pada tanggal 19 Maret 2019
dengan amar putusan "Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima"
6 Perkara No.
317/Pdt.G/2018/PN.Bdg
Objek gugatan adalah 8 (delapan) unit
tanah dan bangunan rumah negara
Golongan II Poltekkes Kemenkes
Bandung
Penggugat : Pemerintah Republik
Indonesia cq. Kementerian
Kesehatan RI
Para Tergugat:
1. ATJIH SUWARSIH
2. M. DJUANGSIH
3. USEP RAHMAT
4. NURMALA
5. H. E. SUMARNA
6. MUHAMAD AGUS DIDA
ANSHARI, NENENG HANNY SITI
HASANAH, dan LINDA SITI
HALIMAH
7. SUTJAHYO
8. RAHMAT WIRAYUDHA
Putusan PN Bandung tanggal 26 April 2019:
1. mengabulkan gugatan penggugat untuk
sebagian;
2. menyatakan Para Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
3. menghukum Para Tergugat untuk
menyerahkan semua objek gugatan berupa
tanah dan bangunan yang ditempatinya
kepada Penggugat dalam keadaan patut;
4. menghukum Para Tergugat membayar
uang paksa sebesar Rp.100.000 per hari
apabila Para Tergugat lalai melaksanakan
putusan terhitung sejak putusan berkekuatan
hukum tetap;
5. menghukum Para Tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.381.000,-
7 76/Pdt.G/2019/PN.Jkt.sel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
atas pidato politik Tergugat I terkait alat
pencuci ginjal di RSCM
Penggugat:
1. Harimau Jokowi
2. Robertus Fajar Budiarto
3. Diah Yuniastuti
4. Jack El Tobing
5. Antonius Mon Safendy
Tergugat:
1. Letjen. Purn. TNI Prabowo
Subianto
Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan
amar putusan "Gugatan Penggugat tidak
dapat diterima"
OUTPUT SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2019
GUGATAN PERDATA
PRODUK
BAGIAN ADVOKASI HUKUM
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
8 76/Pdt.G/2019/PN.Jkt.sel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
atas pidato politik Tergugat I terkait alat
pencuci ginjal di RSCM
Penggugat:
1. Harimau Jokowi
2. Robertus Fajar Budiarto
3. Diah Yuniastuti
4. Jack El Tobing
5. Antonius Mon Safendy
Tergugat:
1. Letjen. Purn. TNI Prabowo
Subianto
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai
Gerindra
3. Badan Kampanye Nasional
Pasangan Capres-Cawapres No.
urut 2
Turut Tergugat:
RSCM
Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan
amar putusan "Gugatan Penggugat tidak
dapat diterima"
9 268/Pdt.G/2018/PN.Jkt Sel Perbuatan Melawan Hukum terkait
dengan dugaan kelalaian dalam
memproses pembuatan penetapan
angka kredit (PAK) jenjang utanma
jabatan Fungsional dokter a.n.
Penggugat
Penggugat:
Dokter Amir Sidik
Tergugat:
Menteri Kesehatan cq.
Kementerian Kesehatan Ditjen
Yankes
Telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta pada 16 April 2019 dengan amar
putusan "Menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor
268/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 11
Oktober 2018 yang dimohonkan banding"
Relaas Pemberitahuan Isi Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diterima Biro
Hukor pada Kamis 23 Mei 2019
10 880/PDT.G/2018/PN.Sby
tanggal 20 September 2018
Perbuatan melawan hukum atas
penghunian tanpa izin rumah negara di
lingkungan Poltekkes Surabaya yg
berlokasi di Jalan Pucang Jajar Timur
II/6, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, SHP No. 1/K
tanggal 24 Oktober 1981 atas nama
Departemen Kesehatan
Penggugat:
Pemerintah RI Cq. Kementerian
Kesehatan RI
Tergugat:
Yani Maryatni (Janda Alm.
Loedang Djiwo Oetomo)
Putusan tanggal 2 Mei 2019, Kemenkes
berada pada pihak yang menang, Tergugat
dihukum untuk mengembalikan objek perkara
dalam keadaan kosong, membayar uang
sewa sebesar 5.331.800, membayar uang
paksa 100.000 per hari, dan putusan dapat
dijalankan terlebih dahulu.
11 420/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
terkait penguasaan tanah dan
bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 3
Jakarta Pusat
Penggugat:
dr. Juni Tjahjati
Tergugat:
1. Departemen Kesehatan
2. Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukian Jakarta
3. Kelurahan Gondangdia
TURUT TERGUGAT:
1. BPN Kota Administrasi Jakarta
Pusat
2. Notaris Ruli Iskandar, SH
Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 18 Juni 2019 dengan
amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat
untuk seluruhnya"
12 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
atas penghunian tanpa izin 7 (tujuh)
rumah negara di lingkungan RS
Marzoeki Mahdi Bogor
PENGGUGAT:
1Pemerintah RI cq. kementerian
kesehaatn
TERGUGAT:
1. Rusdi
2. Riko
3. Ida Irawaty
4. dr, Anna Hoengdryana Then
5. Drs I Ketut Suyasa
6. Nurmadias
7. Irvan
1. Kemenkes telah menerima relaas
pemberitahuan putusan pada tanggal 22 Juli
2019 dengan amar putusan: –
Menerima permohonan banding dari Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat;
– Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Bogor tanggal 19 Maret 2019
Nomor 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr, yang
dimohonkan banding tersebut;
– Menghukum Pembanding semula
Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kemenkes telah mengajukan permohonan
upaya hukum Kasasi kepada mahkamah
Agung melalui PN Bogor pada tanggal 31 Juli
2019. 3. Kemenkes akan
menyerahkan Memori Kasasi paling lambat
tanggal 14 Agustus 2019
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
13 83/Pdt.G/2018/PN.Plg Gugatan PMH atas penghunian rumah
dinas milik Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Palembang yg berlokasi di
Jl. Hoki Komp. Kampus Blok D Nomor
16 Kota Palembang
Penggugat:
Pemerintah RI Cq. Kementerian
Kesehatan RI
Tergugat:
Kartini
Istri/ahli waris (alm) dr. Azwar
Abdullah, MOH
Telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 23
Juli 2019 berdasarkan Penetapan Eksekusi
Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PN.Plg jo. Nomor
83/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 1 Juli 2019
14 435/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) terhadap sengketa kepemilikan
tanah di Jl. Kimia No. 12 Jakarta Pusat
antara RSCM dengan Sdr. Moenzir
Hoesein
PENGGUGAT : Moenzir Hoesein
TERGUGAT :
1. Kementerian Kesehatan
2. Dirjen BUK
3. Direktur Utama RSCM
4. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 31
Juli 2019
15 566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt Gugatan PMH terkait dugaan
malpraktik di RS Grha Kedoya Jakarta
Barat
Penggugat: Selvy
Tergugat:
1. PT Kedoya Adyaraya atau RS
Grha Kedoya
2. dr. Hardi Susanto, Sp. OG
3. dr. Doro Soendoro
4. Menteri Kesehatan
5. Gubernur DKI Jakarta Cq.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta
Gugatan dicabut pada tanggal 26 September
2019
16 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Gugatan PMH terkait sengketa
kepemilikan tanah di jl. Sumatera No.
50 Gondangdia Jakarta Pusat
(Puskesmas Gondangdia)
Penggugat:
PT. Aditarina Arispratama
Tergugat:
Gubernur Kepala Daerah Ibukota
Jakarta
Turut Tergugat:
1. Menteri Kesehatan Republik
Indonesia
2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
3. BPN RI
Telah diputus pada tanggal 22 Oktober 2019
dengan amar putusan "Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima"
Relaas pemberitahuan isi putusan baru
diterima Biro Hukor pada tanggal 26
November 2019
17 34/Pdt.G/2019/PN.KBj Gugatan perbuatan melawan hukum
terkait penguasaan tanah yang terletak
di Jalan Selamat Ketaren, Kel. Gung
Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab, Karo
seluas ±16.000 m² yang diatasnya
terdapat bangunan Poltekkes Medan
Jurusan Kesehatan Lingkungan
PENGGUGAT:
Linggem Sinulingga, dkk (15
orang)
TERGUGAT :
1. Pemerintah RI cq. Menkes RI
cq. Direktur Poltekkes Medan
2. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karo
3. Basman Ginting
1. putusan dibacakan tanggal 13 November
2019, Tergugat berada pada pihak yang
menang, amar putusan menyatakan
gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima (NO).
2. perkara telah berkekuatan hukum tetap
pada tanggal 28 November 2018, Para
Penggugat tidak mengajukan upaya
hukum banding.
18 Putusan Mahkamah Agung
Nomor 884/Pdt/2019 tanggal
22 April 2019 jo. No.
667/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Gugatan perbuatan melawan hukum
terkait minuman kesehatan merk
Chlorofil Gammat
PENGGUGAT:
Budianto Salim
TERGUGAT :
1. PT. Razedo Grup Sukses Live
Well Global (Tergugat)
2. Kementerian Kesehatan
(Turut Tergugat 1)
3. Kementerian Perdagangan
(Turut Tergugat 2)
3. Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Turut Tergugat 3)
Amar putusan kasasi yaitu menyatakan:
1. menolak permohonan kasasi Budianto
Salim tersebut;
2. menghukum pemohon kasasi untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp.500.000,-
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
19 317/PDT.G/2018/PN.Bdg
tanggal 26 Juli 2018
Perbuatan melawan hukum atas
penghunian tanpa izin rumah negara
Poltekkes Bandung yg berlokasi di
Jalan Babakan Cianjur, Kel. Campaka,
Kec. Andir, Kota Bandung, SHP No. 4
tanggal 14 Juli 2014 atas nama
Pemerintah RI cq. Kementerian
Kesehatan
Penggugat:
Pemerintah RI Cq. Kementerian
Kesehatan RI
Tergugat:
1. Atjih Suwarsih;
2. M. Djuangsih;
3. Usep Rahmat;
4. Nurmala;
5. H.E. Sumarna;
6. Ooh Sariah;
7. Sutjahyo;
8. Rahmat Wirayudha.
1. Telah diputus di Tingkat Banding oleh PT
Jawa Barat No. 472/Pdt/2019/PT.Bdg
tanggal 4 November 2019, Kemenkes
berada pada pihak yang menang, salah
satu amar putusan menyatakan
menguatkan putusan PN Bandung.
3. Menunggu upaya hukum dari Para
Tergugat.
20 34/Pdt.G/2019/PN.KBj Gugatan perbuatan melawan hukum
terkait penguasaan tanah yang terletak
di Jalan Selamat Ketaren, Kel. Gung
Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab, Karo
seluas ±16.000 m² yang diatasnya
terdapat bangunan Poltekkes Medan
Jurusan Kesehatan Lingkungan
PENGGUGAT:
Linggem Sinulingga, dkk (15
orang)
TERGUGAT :
1. Pemerintah RI cq. Menkes RI
cq. Direktur Poltekkes Medan
2. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karo
3. Basman Ginting
1. Putusan dibacakan tanggal 13
November 2019, Tergugat berada pada
pihak yang menang, amar putusan
menyatakan gugatan Para Penggugat
tidak dapat diterima (NO).
2. Perkara telah berkekuatan hukum tetap
pada tanggal 28 November 2018, Para
Penggugat tidak mengajukan upaya
hukum banding.
21 05/Pdt.G/2015/PN.Pkp Gugatan Wanprestasi di Poltekkes
Pangkal Pinang
PENGGUGAT :
PT. Nindya Karya (Persero)
TERGUGAT :
1. Pemerintah RI Cq. PPK
Poltekkes Pangkal Pinang
2. PT. Dwi Eltis Konsultan
1. Sudah diputus di tingkat PK dengan hasil
putusan Kemenkes kalah
2. Perkara dalam proses pelaksanaan
putusan tetapi terdapat perbedaan
pendapat antara Penggugat dengan
Tergugat mengenai nominal yang harus
dibayar, dimana Penggugat meminta
dibayar sebesar 32 milyar sedangkan
Tergugat hanya bersedia membayar
sebesar 21 milyar.
3. Telah terbit Penetapan dari PN
Pangkalpinang yang pada pokoknya
meminta Kemenkes menganggarkan
dalam DIPA TA 2021 atau bila perlu
dalam Anggaran Perubahan DIPA TA
2020, untuk membayar kepada PT.
Nindya Karya (Persero) sebesar
Rp.30.506.421.947,22.
4. Kemenkes akan melaksanakan
penetapan tersebut, Biro Hukor sudah
membuat surat dari Sekjen kepada
Kepala Badan PPSDMK untuk
menganggarkan.
22 223/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
terkait dugaan kesalahan diagnosa
oleh dokter di RS Harum Sisma Medika
PENGGUGAT: Abdallah Farah
TERGUGAT:
1. dr. Donny Jandiana, Sp.OT
2. dr. Bambang Buditmoko,
Sp.Rad
3. Dirut RS Harum Sisma Medika
4. PT. Harum Sisma Medika
TURUT TERGUGAT: Menteri
Kesehatan
Telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta pada tanggal 17 September 2019
dengan amar putusan "Menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri jakarta Timur Nomor
223/Pdt.G/2017N.Jkt.Tim tanggal 25 April
2018"
Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Bandng
diterima Biro Hukor pada tanggal 27
Desember 2019
A.2 Jumlah Output TUN = 4
1 201/Pdt.G/2018/PTUN.Jkt Gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak
Pakai (SHP) Nomor 374/Gunung
tanggal 10 Agustus 1999, luas 6.322
m² yang terletak di jalan Hang Jebat
III/F3, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan
PENGGUGAT :
Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI)
TERGUGAT :
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan
TERGUGAT II INTERVENSI:
Menteri Kesehatan
Telah keluar Putusan PTUN tanggal 26
Februari 2019 yang menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima/Niet
Ontvankelijke Verklaard (NO).
GUGATAN TATA USAHA NEGARA
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
2 159/B/2019/PT.TUN.JKT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta
Gugatan pembatalan Sertifikat Hak
Pakai No. 374 tahun 1999 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia cq.
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia
Penggugat:
Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia
Para Tergugat:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
Relaas pemberitahuan putusan diterima
tanggal 12 Agustus 2019 dengan amar
putusan:
- menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor
201/G/2018/PTUN.JKT tanggal 26 Februari
2019 yang dimohonkan banding;
- menghukum Penggugat/Pembanding
membayar biaya perkara yang pada tingkat
banding sebesar Rp.250.000,-3 17/G/2019/PTUN.BDG
Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
Gugatan pembatalan Sertifikat Hak
Pakai No. 4 tahun 2014 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia cq.
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia
Para Penggugat:
1. Atjih Suwarsih;
2. M. Djuangsih;
3. Usep Rahmat;
4. H.E. Sumarna;
5. Agus Dida Anshari;
6. Sutjahyo;
7. Rahmat Wirayudha.
Para Tergugat:
1. Kantor Pertanahan Kota
Bandung;
2. Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
Telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2019
dengan amar putusan "Gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima"
4 29/G/2019/PTUN.Mks 1. SK Menkes tentang Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 3 (tiga) Tahun a.n. dr. Yohona
2. Jawaban Somasi Dir. SDM dan
Pendidikan RSUP Wahidin
Sudrohusodo Makassar
Penggugat:
dr. Yohona
Tergugat:
1. Menteri Kesehatan
2. Dirut RSUP Wahidin
Sudirohusodo Makassar
Telah diputus oleh PTUN Makassar pada
tanggal 28 Agustus 2019 dengan amar
putusan:
- menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat
II tentang Kompetensi Absolut dan Relatif;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;
- menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp303.200,-
A.3 Jumlah Ouput Uji Materiil = 5
1 25P/HUM/2018 Pasal 2 ayat (2) Permenkes No. 53
Tahun 2017
Ok. Syahputra Harianda Telah ada Putusan Mahkamah Agung tanggal
18 Desember 2018 menyatakan menolak
permohonan uji materiil yang diajukan oleh
Pemohon (diterima Biro Hukor tanggal 21
Januari 2019)
2 62P/HUM/2018 Pasal 7,8, 12, 18, 29 Perpres Nomor 4
Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter
Spesialis
Garnis Irawan Telah ada Putusan Mahkamah Agung tanggal
18 Januari 2019 menyatakan mengabulkan
permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang dari
Pemohon3 Perkara Nomor 7/PUU-
XVII/2019 di Mahkamah
Konstitusi
Permohonan uji materiil Pasal 14
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Pemohon : Nur Ana Apfianti
Termohon : Presiden
(Kemenkumham, Kemenkes,
Kemenaker)
Telah keluar Putusan tanggal 26 Maret 2019
yang menyatakan Menolak Permohonan
Pemohon untuk seluruhnya
4 12/PUU-XIII/2019 Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, serta Pasal 209 ayat
(1) dan ayat (2), dan Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Rochmadi Sularsono, S. Psi,
Psi.Klinis
Telah diputus pada tanggal 26 Maret 2019
dengan amar putusan "Permohonan
Pemohon tidak dapat diterima"
5 80/PUU-XVI/2018 Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta
penjelasan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3)
huruf d serta penjelasan, pasal 28 ayat
(1) dan Pasal 30 ayat (2) huruf h
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran
Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, dkk Pada tanggal 21 Mei 2019 telah keluar
putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar
putusan Menolak permohonan Para Pemohon
untuk seluruhnya
A.4 Jumlah Output Penanganan Asset = 152
1 Pada tanggal 17 Januari 2019, telah dilakukan
peminjaman asli SHP no 1/K dari Sesjen
kepada Sestama BKKBN untuk dilakukan
pemecahan sertifikat seluas 5.226 m² yang
terletak di Jl. Kalibokor Timur Nomor 1
Surabaya
Pemecahan sertifikat Tanah Jln Pucangjajar Tengah Surabaya yang tercatat dalam SIMAK BMN Poltekkes
Surabaya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
PERMASALAHAN ASSET NEGARA
GUGATAN UJI MATERIL
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
2 1. Telah keluar Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
74/HM/BPN.31-BTL/2018 tentang Pembatalan
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8676/Duri Kepa
Tercatat Atas Nama Dokter Gigi Kuswartini
Mochamad Suhel Dalam Sengketa Tanah
Seluas 200 M² (diterima Biro Hukor tanggal 2
Januari 2019)
2.Sedang diajukan permohonan penerbitan
SHP atas nama Pemerintah RI cq. Kemenkes
di Kantor Pertanahan Kota administratif 3 Akan dilakukan penelusuran terhadap tindak
lanjut hasil pertemuan terakhir di kantor
pertanahan Jaksel
4 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
5 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
6 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
7 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
8 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
9 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
10 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
11 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
Penerbitan SHP atas nama Pemerintah RI cq Kemeterian Kesehatan atas tanah di Jalan Taman Ratu
Indah Blok D7 No. 7a Kebun Jeruk Jakbar eks SHP Nomor 8676 an Kuswartini M. Suhel
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok A2 No. 2 (dr. Horry
Fanggidae/kosong dan rusak) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi
Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C3 No. 17 (Budiman
Bidiana, S.Kom) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 2 (alm.
Kusnadinata/dihuni oleh istri) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi
Gol. III
Proses Tindak Lanjut permintaan surat dari Tim pelaksanaan kepengurusan surat tanah RW 019
Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa kepada Kemenkes yang isinya supaya diberikan persetujuan/izin guna
mensertifikatkan tanah
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C3 No. 11 (alm.Toyo
Mulyono/dihuni oleh anak kandung Darmansyah) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan
dari Gol. II menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C2 No. 5 (alm.
Sudjarwo/dihuni oleh Agung) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi
Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok C3 No. 7 (alm Anwar
Darmawijaya/dihuni oleh anak Ariyanti) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II
menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok A1 No. 9 (alm. J. D.
Rissakota/sekarang dihuni oleh adik kandung) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari
Gol. II menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok A1 No. 10 (alm.
Manuarang Sianturi/dihuni oleh istri) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II
menjadi Gol. III
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
12 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
13 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
14 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
15 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
16 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
17 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
18 Biro Hukum dan Organisasi telah
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-21
September 2019 dengan hasil rapat: Biro
Hukor akan bersurat kepada Biro Keuangan
dan BMN untuk memberikan jawaban
terhadap permohonan 12 orang penghuni
19 BBKPM telah berkoordinasi dengan Dinkes
Prov. Sulsel dan diperoleh informasi bahwa
asli sertifikat tanah ada di Dinkes Prov.
Sulsel. Biro Hukor telah berkoordinasi dengan
Biro Keuangan dan BMN dan BBKPM
Makassar agar kepala Satker bersurat kepada
Kadinkes untuk meminta asli sertifikat
dimaksud20 Telah dilakukan peminjaman asli SHP Nomor
1/K dari Sesjen kepada Sestama BKKBN
untuk dilakukan pemecahan sertifikat yang
terletak di Jl. Airlangga Surabaya
21 Sertifikat asli sudah ditemukan dan saat ini
masih disimpan oleh satker
22 Telah diajukan upaya hukum dan telah
dieksekusi pada tanggal 23 Juli 2019
23 sudah diajukan gugatan ke PN Bogor dengan
nomor perkara 128/Pdt.G/2018/PN.Bgr
24-
98
telah terbit SK Dirjen Yankes Nomor
HK.02.02/I/4057/2019 tanggal 10 September
2019 tentang Tim Penanganan Penyelesaian 99 Sudah ada surat persetujuan hibah dari
Kemenkeu (Surat Nomor S-570/MK.6/2019
tanggal 23 Agustus 2019)
Saling hibah tanah antara Pemkab Pangandaran dan Kemenkes
Permasalahan 75 bangunan yang berdiri di atas tanah Kemenkes di Kampung Sawah Ciputat (ex Flat
Fatmawati) (dihitung sebagai 75 output)
Pengembalian rumah dinas di Jl. Semeru No. 130 Bogor a.n. Sariana Anwar
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 22 (Hamsah
Andun/dihuni oleh Pungky Hendry) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II
menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat D2 No. 13 (Budi Pramono)
yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi Gol. III
Proses pengosongan rumah dinas milik BBLK Palembang yang berlokasi di Komplek Blok D No. 16
Palembang
Penyelesaian status hukum atas sertifikat tanah milik Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 11 (Irni Damayanti)
yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi Gol. III
Pemecahan sertifikat tanah di Jl. Airlangga Surabaya yang tercatat dalam SIMAK BMN Poltekkes Surabaya
kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D3 No. 3 (VA. Binus
Manik, SH/sekarang kosong dan rusak) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II
menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D3 No. 4
(Sumiati/dikontrakkan kepada Isna) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II
menjadi Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D3 No. 21 (alm.Masuhani,
SKM/dihuni oleh keponakan) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari Gol. II menjadi
Gol. III
Penghuni rumah negara di Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampung Sawah Ciputat Blok D1 No. 8 (alm. Ani
Sastro/dihuni oleh cucu Rendra Lesmana) yang lalai dalam mengurus proses pengalihan golongan dari
Gol. II menjadi Gol. III
Penyelesaian status hukum atas sertifikat tanah milik Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
100 Sudah bersurat ke Kemenkeu dengan surat
Nomor KN.02.03/II/2129/2019 tanggal 11 Juli
2019
101 Akan dilakukan kajian ulang terhadap draf
gugatan yang melibatkan praktisi hukum dan
kejaksaan agung
102 Dari Desa sudah membuat draf peraturan
desa tentang tukar menukar, disampaikan
kepada Bupati untuk meminta persetujuan
Gubernur (sudah 2 bulan masih di meja
Bupati)
103 BBKPM Bandung bersurat kepada kepala
badan pengelolaan pendapatan daerah untuk
tidak menerbitkan PBB atas nama ahli waris,
dengan alasan bahwa objek masuk dalam
SHP milik Kemenkes;
BBKPM Bandung akan berkoordinasi dengan
BPN
104 akan dilakukan upaya PK karena rekonvensi
tidak dipertimbangkan (Cik Ditiro No. 3);
akan dilakukan pendekatan kepada para
pedagang kaki lima yang menguasai cik ditiro
no 7 oleh Bagian Hukormas dan Bagian BMN
Setditjen Yankes;
105 sudah dilakukan hibah aset tahap I dan akan
ditandatangani naskah hibah tahap II
(Maluku);
Bupati Wamena telah menyerahkan 4 buah
sertifikat asli, namun belum dibuat naskah
hibah. Masih belum disepakati luas tanah
yang akan dihibahkan (Wamena, Papua)
106 RS Fatmawati akan memberikan peringatan
kepada Sukiman sebanyak 3x untuk
mengosongkan rumah
107-
117
Biro Hukor akan bersurat kepada KPK (deputi
pencegahan) terkait tindak lanjut hasil
tinjauan lokasi
118-
132
meminta warga mengajukan proses
penerbitan sertifikaat berdasarkan
penguasaan fisik
133 Telah terbit SHP Nomor 14, 18, 19 di
Jawa Tengah namun posisi SHP tersebut
belum diketahui apakah masih di Kantah
Pekalongan atau sudah diambil oleh 134 Menurut Biro Keuangan, tanah tsb masuk
dalam LHI yang diserahkan ke Pemda
135 Poltekkes akan minta saran ke PPSDM
jika rumah belum juga dikosongkan
setelah 3 kali peringatan
136 sudah diajukan ke Kantor Pertanahan Kota
Makassar untuk pengukuran ulang sejak
bulan Agustus 2019
137 Kantah Makassar minta Kantor Pusat
Kemenkes bersurat agar kesalahan
penulisan masa berlaku di sertifikat
dihapus138 masalah terkini yaitu adanya sekolah SD
Negeri dan Fasilitas Umum dalam SHP
tersebut, masyarakat meminta sebagian
tanah di tengah untuk jadi akses jalan, 139 Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan
BMN BKKBN telah mengirimkan surat
kepada Sesjen Kemenkes dengan
melampirkan :140 Proses hibah dari Kemenkes kepada
Pemda untuk pemecahan SHP, tetapi
Direktur poltekkes Medan tidak bersedia
memproses hibah sebelum masalah tanah 141 Pemecahan Sertifikat dengan Badan POM
telah selesai, namun pemecahan Sertifikat
dengan Pemda Palu belum selesai
terkendala kelengkapan berkas
Permasalahan adanya 15 rumah negara yang menurut Kantor Pertanahan Kota Tangsel adalah berada di
luar SHP milik Kemenkes (output dihitung 15)
Proses penerbitan sertifikat tanah yang ditempati oleh Prodi Keperawatan Pekalongan berlokasi di
jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Barat yang belum memiliki
status hukum (Poltekkes Semarang)
Permasalahan asset tanah milik Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung
Proses pengosongan lahan di rumah negara Jl. Tjik Di Tiro No. 3,5,7 Jakarta Pusat
Proses pengembalian rumah di jalan Karang Anyar Gunung No. 4 Semarang menjadi Golongan II
Saling hibah tanah antara Pemkab Karanganyar dan Kemenkes
Rencana hibah aset Pemprov Maluku, Pemprov NTT & Pemprov Papua untuk pembangunan RSUP
Tanah Bpk. Sukiman dan Prabowo menjadi tanggung jawab Yayasan Fatmawati
Proses Pemecahan Sertifikat atas tanah Depkes di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Propinsi
Sumatera Barat yang dipergunakan oleh satuan kerja Kemenkes (Poltekkes Padang)
Proses hibah asset atas tanah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang akan ditukar dengan jalan desa
Proses pengembalian 11 (sebelas) rumah negara yang terletak di Jalan Dr. Sumeru Bogor harus
dikembalikan ke Golongan II (output dihitung 11)
SHP No. 5 a.n Departemen Kesehatan seluas 1.435 m2 tapi terdapat rumah negara Golongan III
yang sudah lunas seluas 524, di BPN sudah dipecah padahal sertifikat masih utuh, sisa tanah
sekitar 900 (Poltekkes Semarang)
Proses Pemecahan sertifikat Tanah dijalan William Iskandar Psr V Barat No. 6 Medan Estate yang
ditempati UPT Kemenkes (Poltekkes Medan/ DIII Analis, SHP No. 20 luas 10.002 atas nama
Kemenkes, tetapi di atasnya juga terdapat Labkesda
Proses Pemecahan serifikat tanah nomor :189/95 an. Departemen Kesehatan, dimana di atas
tanah tersebut terdapat 3 (tiga) satker yang menempati (Poltekkes Palu)
Proses pemecahan sertifikat Tanah Jln Pucangjajar Tengah Surabaya, dalam rangka Otonomi
Daerah, sudah diserahkan ke Daerah, namun Tanah tersebut dalam satu Sertifikat ditempati oleh
RS Jiwa Menur, Poltekkes Surabaya, SLB dan BKKBN (Poltekkes Surabaya)
Proses penerbitan sertifikat tanah yang ditempati oleh Prodi Fisioterapi Kesehatan Poltekkes
Makassar yang berlokasi di Jalan Paccerakkang KM 14 Daya yang belum memiliki status hukum
(samping RS Tadjudin Chalid)
Masalah tanah SHP 192 yang di sertifikatnya tercantum masa berlaku sampai tahun 2017
(Poltekkes Makassar)
SHP No. 4 a.n Departemen Kesehatan seluas 1435m2 terdapat 3 rumah diatasnya,,sudah
diperingati tapi belum juga dikosongkan (Poltekkes Semarang)
KETERANGAN
A
PRODUK
Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang KesehatanOutput sampai dengan bulan Desember
2019 adalah 184
Realisasi Anggaran s/d 31 Desember
2019 adalah Rp. 2.007.415.088,-
(95,59%)
Penanganan Masalah dan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial
Review
142 Rumah sakit Gunung akan menggunakan
tanah seluas 7000m2 tersebut untuk
rumah sakit dengan alasan untuk
pelayanan kesehatan143 Masih dalam proses permohonan hibah
dari Kemenkes ke Pemprov Gorontalo
Poltekkes Gorontalo sudah bersurat 144 Sudah ada SK bupati dan BAST bupati
kepada Direktur Poltekkes Ambon, tetapi
keberadaan asli SHP belum diketahui,
serta terdapat perbedaan karena 145 Satu dari 9 Penghuni sudah
mengembalikan rumah negara,
selanjutnya menunggu Poltekkes Bandung
atau Badan PPSDM Kesehatan 146 Poltekkes Bandung segera bersurat ke
Biro Hukum dan Organisasi perihal
permintaan copy sertifikat berlegalisir
sebagai dasar pencatatan dalam SIMAK 147 Sudah dilakukan penandatanganan Nota
Kesepahaman dan Nota Kesepakatan
perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan 148 Pemda sudah datang ke Kemenkes untuk
minta tanah
Poltekkes Banjarmasin perlu membuat 149 masa berlaku pinjam pakai sampai 12
Februari 2012, ketika diminta kembali
untuk perpanjangan, Pemprov tidak
bersedia untuk memperpanjang150 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah
dan BAST Aset dari Kementerian Kesehatan
kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran
pada tanggal 18 November 2019
151 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah
dan BAST Aset dari Kementerian Kesehatan
kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran
pada tanggal 17 Desember 2019
152 Telah diselenggarakan 2 kali rapat
pembahasan yang kesimpulannya Biro Hukor
membuat surat dari Sekjen ke Irjen untuk
meminta Itjen meninjau kembali LHP Khusus
tanggal 26 Agustus 2009
A.5 Jumlah Output = 1
1 telah ditandatangani BAST Serah Terima
Modul dari Tim Penyusun Modul
Pinjam Pakai tanah Pemprov Kalsel dari total luas kurang lebih 7.486 m2 sebagiannya yaitu 2.000
digunakan oleh Poltekkes Banjarmasin untuk sarana olahraga mahasiswa
terdapat sertifikat No. 145 tanggal 5 Oktober 2001 luas 76.000 m2 dicatat oleh Poltekkes
Banjarmasin, sebagian digunakan BTKL Banjarbaru dan Bapelkesda Provinsi Kalsel
SHP No. 00008 tanggal 9 Oktober 2012 karawang kulon seluas 750m2 belum tercatat pada
SIMAK BMN satuan kerja Poltekkes Bandung
Menjadi temuan BPK agar dimasukan ke dalam SIMAK BMN Poltekkes Bandung
Status hukum tanah Poltekkes Ambon yang dihibah oleh Pemkab Maluku Tenggara seluas 9.767
m2 sesuai SHP No. 76 terdiri dari 6.089 m2 ditambah yang belum bersertifikat seluas 3.678 m2
Hibah tanah Pemda Kabupatan Blora kepada Kementerian Kesehatan, dan Hibah bangunan
Poltekkes Blora kepada Pemda Kab. Blora
Proses penyelesaian status sertifikat Hak Pakai No. 11 luas 9000 m2, atas yang berlokasi di
Cirebon atas nama Departemen Kesehatan, bangunan ada 2, sebagian RSUD milik Pemkot
Cirebon seluas 7000m2, sebagian digunakan oleh Poltekkes Tasikmalaya seluas 2000m2
Poltekkes Gorontalo mendapatkan hibah tanah dari gubernur Gorontalo seluas 4 Ha
Tanah milik Poltekkes Bandung yang berlokasi dijalan Kesehatan diatasnya terdapat 9 Rumah
Dinas yang dihuni oleh orang yang sudah tidak memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)
Fasilitasi Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
Modul diklat tenaga Pengawas di Lingkungan Kemenkes
Saling hibah tanah antara Pemkab Pangandaran dan Kemenkes
Saling hibah tanah antara Kemenkes dengan Pemkab Karanganyar
Permasalahan 2 (dua) Rumah Negara Golongan (RNG) III di lingkungan Poltekkes Bengkulu yang sudah
lunas tetapi harus dikembalikan menjadi RNG I
DAFTAR OUTPUT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
(INDIKATOR JUMLAH PRODUK LAYANAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA)
SUB BAGIAN PENATAAN ORGANISASI
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
1. RPMK Kriteria Klasifikasi KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan
OT.01.01/Menkes/45/2019
17 Januari 2019
Pembahasan di pending. Surat usulan perbaikan ke Kementerian PANRB Nomor HK.01.06/4/1156/2019 tanggal 29 Maret 2019
2. Hasil evaluasi kelembagaan
Kementerian Kesehatan
OT.01.02/III/764/2019 6 Maret 2019 Selesai.
Surat penyampaian ke Kementerian PAN dan RB
3. Pengaturan Organisasi
Perangkat Daerah
Mei-Juni 2019
a. Pengaturan organisasi
Puskesmas
HK.01.02/III/1707/2019 27 Mei 2019 Surat usulan ke Menteri Dalam Negeri
b. Revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
HK.01.02/Menkes/353/2019
17 Juni 2019 Selesai.
Nota Dinas Karo Hukor kepada Menkes No.
HK.01.02/4/2782/2019 tanggal 26 Agustus 2019 prihal
permohonan paraf pada Naskah Akhir RPP tentang
perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016
Telah diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berdasarkan pembahasan oleh Kemendagri bersama K/L terkait
4. RPMK tentang Organisasi dan OT.01.01/4.1/135/2019 21 Agustus 2019 Selesai.
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Johanes Leimena
Ambon
Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 34 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johanes Leimena Ambon. (Usulan ke Kementerian PANRB No. OT.01.01/
Menkes/426/2019 tanggal 6 Agustus 2019)
5. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RB Kemenkes
- April – September 2019
3 kegiatan besar terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
a. Submit PMPRB Online Tahun 2019
OT.04.02/Menkes/218/2019
16 April 2019 Selesai. Surat usulan Penyampaian Hasil PMPRB ke Kementerian PAN dan RB dengan nilai 89.91. Submit secara Online dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019.
b. Survei hasil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian
Kesehatan dengan metode
SMS Blast pada :
1. BBTKL dan PP Yogyakarta
2. BTKL Kelas I Medan
3. Layanan Perijinan di Ditjen
Kefarmasian dan Alkes
4. BBPK Jakarta
OT.04.02/4/2472/2019 30 Juli 2019 Selesai.
Fasilitasi pelaksanaan Survei oleh KemenPANRB untuk
menilai hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
c. Evaluasi Penilaian RB di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 oleh TRBN
- 9-10 September 2019
Selesai.
6. RPMK Klasifikasi Organisasi
Rumah Sakit di lingkungan
Kementerian Kesehatan
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
(Usulan perbaikan ke KemenPANRB No. OT.01.01/4/1152/2019 tanggal 29 Maret 2019)
7. RPMK 34 Rumah Sakit UPT di
lingkungan Kementerian
Kesehatan
- - Hal ini didasarkan pada PMK No. 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga menyebabkan OTK RS di lingkungan Kementerian berubah.
a. RPMK Rumah Sakit Umum
Pusat Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 63 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
b. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 78 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
c. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
d. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 65 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS e. RPMK Rumah Sakit Umum
Pusat Sanglah Denpasar OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019 Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
f. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. WahidinSudirohusodo Makassar
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 67 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
g. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 71 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
h. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 73 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
i. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
j. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 46 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
k. RPMK Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. M. Djamil Padang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September 2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
l. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
m. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
n. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 80 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
o. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 77 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
p. RPMK Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (Usulan penggabungan 2 Satker ke KemenPANRB No. OT.01.01/Menkes/332/2019 tanggal 17 Juni 2019)
q. RPMK Rumah Sakit Umum
Pusat Surakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta. (Usulan perubahan status ke KemenPANRN Nomor OT.01.01/Menkes/188/2019 tanggal 27 Maret 2019)
r. RPMK Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 62 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
s. RPMK Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS t. RPMK Rumah Sakit Kanker
Dharmais Jakarta OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 69 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
u. RPMK Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
v. RPMK Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
w. RPMK Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta. (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018) (Usulan perubahan nomenklatur ke KemenPANRN Nomor OT.01.01/III/3274/2019 tanggal 27 September 2019)
x. RPMK Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
Jakarta 2019 Nomor 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
y. RPMK Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
z. RPMK Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
aa. RPMK Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 58 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
ab. RPMK Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 59 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS ac. RPMK Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018) (Usulan perubahan nomenklatur ke KemenPANRN Nomor OT.01.01/III/3529/2019 tanggal 17 Oktober 2019)
ad. RPMK Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 74 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
ae. RPMK Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
af. RPMK Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 54 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
ag. RPMK Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 56 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
ah. RPMK Rumah Sakit Jiwa Dr. Soerharto Heerdjan Jakarta
OT.01.01/4.1/167A/2019 23 September
2019
Selesai. Diusulkan ke Bagian PP II dan telah ditetapkan PMK Nomor 57 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta (Usulan ke Kementerian PANRB Nomor OT.01.01/Menkes/606/2018 tanggal 11 Oktober 2018)
8. Pemetaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan
OT.03.01/Menkes/701/2019
31 Desember 2019
Selesai. Surat usulan pemetaan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan
SUB BAGIAN TATA LAKSANA
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
1. SOP Penyusunan Laporan Persediaan
OT.02.02/4/2642/2019
13 Agustus 2019
selesai
2. SOP Penyusunan Dokumen Catatan Atas Laporan BMN
OT.02.02/4/2643/2019
13 Agustus 2019
selesai
3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
OT.02.02/4/2644/2019
13 Agustus 2019
selesai
4. SOP Penyusunan Reancana Aksi Kegiatan (RAK)
OT.02.02/4/2645/2019
13 Agustus 2019
selesai
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
5. Penyelesaian usulan Rancangan Permenkes Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenkes
OT.01.01/4.1/224/2018
5 Desember 2018
Selesai. Merupakan output residu yang diusulkan pada tahun 2018 dan diselesaikan pada tahun 2019.
6. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
OT.02.01/4.2/212/2019
30 Desember 2019
Rancangan tersebut diproses menjadi Kepmenkes oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi
7. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
OT.02.01/4.2/212/2019
30 Desember 2019
Rancangan tersebut diproses menjadi Kepmenkes oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi
SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN
NO OUTPUT NOMOR SURAT TANGGAL STATUS
1. Rancangan Kepmenkes tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan
OT.03.01/4.3/174/2019 18 Oktober 2019
Rancangan tersebut diproses menjadi Kepmenkes oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi
2. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan
OT.03.01/4.3/210/2019 27 Desember 2019
Rancangan tersebut diproses menjadi Kepmenkes oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi
3. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
OT.03.01/4.3/214/2019 31 Desember 2019
Rancangan tersebut diproses menjadi Kepmenkes oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi