DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITORING DAN EVALUASI ATAS HASIL KOORDINASI DAN SUPERVISI

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PROVINSI SULAWESI UTARA, GORONTALO, DAN SULAWESI BARAT

GORONTALO, 10 JUNI 2015

POKOK BAHASAN

I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

II. OPTIMALISASI PNBP SDA MINERAL DAN BATUBARA

III. PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

IV. PROGRES HILIRISASI (PELAKSANAAN UU NO. 4/2009)

V. PENGAWASAN LINGKUNGAN

VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN MINERAL

NON LOGAM

VII. TINDAKLANJUT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO.

23/2014 DAN PASCA KORSUP KPK

VIII. TANTANGAN DAN UPAYA TEROBOSAN

IX. PENUTUP

2

I. PENATAAN IUP(1) REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

STATUSSEBELUM KORSUP SESUDAH KORSUP

MINERAL BATUBARA JUMLAH MINERAL BATUBARA JUMLAH

CNC 3.580 2.461 6.041 3.722 2.434 6.156

NON CNC 3.416 1.461 4.877 3.078 1.198 4.276

TOTAL 6.996 3.922 10.918 6.800 3.632 10.432

Per 02 JUNI 2015

Selisih angka sebelum dan sesudah korsup karena adanya

1. SK pencabutan maupun pengakhiran dari Pemerintah Daerah

(623 IUP terdiri dari : 325 IUP CNC dan 298 IUP Non-CNC)

1. Penambahan data dari rekomendasi Pemerintah Daerah

PEMROSESAN IUP NON CNC (yang diserahkan ke Provinsi)

4.877 Diserahkan

1.617

Batubara

390 IUP

Rekomendasi

261

CNC

100 Calon

CNC XVI

129

NON CNC

1.227 BelumRekomendasi

3.260

Mineral

803

Rekomendasi

574

CNC

283 Calon

CNC XVI

229

NON CNC

2.457 BelumRekomendasi

Per 02 JUNI 2015

Permasalahan IUP non CNC yang telah di rekomendasi Provinsi

1. Tumpang tindih sama komoditas

2. Belum melampirkan SK terbaru sesuai dengan rekomendasi sehingga tidak bisa cek wilayah

3. IUP rekomendasi tidak ada dalam database dan tidak ada dalam Rekon I/Rekon II

4. Masuk Hutan Konservasi/WPN

I. PENATAAN IUP(2a) REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PROVINSI SULAWESI UTARA, GORONTALO, DAN SULAWESI BARAT

SEBELUM KORSUP

PROVINSI

CNC NON CNCJUMLAH

TOTALMINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

MINERAL BATUBARAEKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

SULUT 45 25 0 0 38 17 0 0 125 0 125

GORONTALO 16 7 0 0 18 5 0 0 46 0 46

SULBAR 32 4 7 2 18 4 6 0 58 15 73

TOTAL 93 36 7 2 74 26 6 0 229 15 244

PROVINSI

CNC NON CNCJUMLAH

TOTALMINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

MINERAL BATUBARAEKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

SULUT 44 26 0 0 37 18 0 0 125 0 125

GORONTALO 17 7 0 0 17 5 0 0 46 0 46

SULBAR 32 4 7 2 18 4 6 0 58 15 73

TOTAL 93 37 7 2 72 27 6 0 229 15 244

I. PENATAAN IUP(2b) REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PROVINSI SULAWESI UTARA, GORONTALO, DAN SULAWESI BARAT

SESUDAH KORSUP

Per 2 Juni 2015

Provinsi Sulawesi Utara :

1 IUP CNC peningkatan tahap ke Operasi Produksi dan 1 IUP non CNC peningkatan tahap ke Operasi Produksi

Provinsi Gorontalo:

1 IUP non CNC telah menjadi IUP CNC komoditas mineral

I. PENATAAN IUP(2b) REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PROVINSI SULAWESI UTARA, GORONTALO, DAN SULAWESI BARAT

SESUDAH KORSUP (RINCIAN PER KOMODITAS)

Per 2 Juni 2015

PROVINSIJUMLAHIUP/KP

CNCTOTAL CNC

NON CNC TOTAL NON CNC

LOGAM NON LOGAM BATUAN BATUBARA LOGAM NON LOGAM BATUAN BATUBARA

SULUT 125 70 0 0 0 70 55 0 0 0 55

GORONTALO 46 24 0 0 0 24 22 0 0 0 22

SULBAR 73 36 0 0 9 45 22 0 0 6 28

TOTAL 244 130 0 0 9 139 99 0 0 6 105

I. PENATAAN IUP(3) PEMUTAKHIRAN DATA MINERBA ONE MAP INDONESIA DENGAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

I. PENATAAN IUP(4) PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TELAH MENDAPATKAN AKSES MOMI

(Per 2 JUNI 2015)

I. PENATAAN IUP(5) MATRIKULASI LAPORAN KORSUP KPK OLEH GUBERNUR

(Per 02 JUNI 2015)

No Provinsi Keterangan Isi Laporan

1 SULUTTelah menyampaikan laporan Korsup KPK

(diterima 08 Juni 2015)Matriks renaksi

2 GORONTALOTelah menyampaikan laporan Korsup KPK

(diterima 18 Maret 2015)Matriks renaksi

3 SULBAR Telah menyampaikan laporan Korsup KPK Matriks renaksi

1

1

NO TINDAK LANJUT WAKTU

1.Diserahkan kepada Gubernur untuk evaluasi administrasi dan Wilayah (PNBP masih dievaluasi Pusat)

Mei-Desember 2014

2. Koordinasi dan Supervisi bersama KPK-RI di 34 Provinsi dan Kab/Kota :

• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut koordinasi dan supervisi denganKPK di 12 Provinsi

6, 20 dan 27 November 2014

• Koordinasi dan supervisi dengan KPK atas pelaksanaan penataan IUP di19 Provinsi

3-4 Desember 2014

• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut koordinasi dan supervisi denganKPK di 19 Provinsi

Maret-Juni 2015

3. Batas akhir penyelesaian penataan IUP, disarankan wilayah eks IUP Non CNCditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah UsahaPertambangan (WUP) diperlukan revisi Permen 02 tahun 2013 tentangPengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambanganyang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotaDan surat edaran terkait CnC dan koordinasi dengan kementerian terkaityang mensyaratkan CnC di dalam perijinannya

Juni 2015

• Hingga 02 Juni 2015 terdapat 4.276 IUP non CnC atau sejumlah 40,98% dari total IUP 10.432, hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perizinanpertambangan di Indonesia.

• Perlu ketegasan untuk penetapan status IUP yang sampai saat ini belum CnC.

I. PENATAAN IUP(6) TINDAKLANJUT PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NON CNC

II. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA(1) REALISASI DAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

SDA MINERAL DAN BATUBARA

NO. PROVINSI

JUMLAH

IUP

MINERBA

SEBELUM KORSUP SETELAH KORSUP

JUMLAH IUP

YANG

KURANG

BAYAR

IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH

JUMLAH IUP

YANG

KURANG

BAYAR

IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH

1 GORONTALO 125 328.726.078.290 -

8.726.078.290 33 15.481.218.442 -

15.481.218.442

2SULAWESI

UTARA46 78

9.247.142.878 317.645.174 9.564.788.052 79 15.856.442.885

317.645.174 16.174.088.059

3SULAWESI

BARAT73 69

22.882.825.128 -22.882.825.128 67 36.269.417.992

-36.269.417.992

JUMLAH 244 17940.856.046.296 317.645.174

41.173.691.470 179 67.607.079.319 317.645.174

67.924.724.493

II. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA(2) REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP

DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA, GORONTALO, DAN SULAWESI BARAT

Per 02 JUNI 2015

II. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA(3.a) TINDAKLANJUT OPTIMALISASI PENINGKATAN PNBP SDA MINERAL DAN BATUBARA

1. Peningkatan tarif iuran produksi (royalti) mineral dan batubara:

a. Untuk Kontrak Karya (mineral) tarif pembayaran royalti disesuaikan dengan PP No 9 Tahun 2012

berubah dari tembaga 3,75%; emas 1%; dan perak 1% meningkat menjadi tembaga 4%; Emas 3,75%;

dan perak 3,25%.

b. Royalti nickel matte dari semula 0,9% menjadi 2% dan logam nikel dari semula 0,7% menjadi 1,5%, Tarif

royalti akan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan harga logam.

c. Rencana peningkatan royalti batubara yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan

kualitas batubara yang dihasilkan dan metode penambangannya:

− Tambang bawah tanah: untuk kalori di bawah 5.100 k.kl/kg semula 3% menjadi 5%, batubara 5.100

– 6.100 k.kal/kg semula 5% menjadi 7% dan batubara di atas 6.100 k.kal/kg semula 7% menjadi 9%.

− Tambang permukaan: untuk kalori di bawah 5.100 k.kl/kg semula 3% menjadi 7%, batubara 5.100 –

6.100 k.kal/kg semula 5% menjadi 9% dan batubara di atas 6.100 k.kal/kg semula 7% menjadi 13,5%.

2. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, yang akan meningkatkan harga jual, royalti dikenakan

kepada hasil pemurnian.

3.1. Peningkatan Royalti

II. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA(3.b) TINDAKLANJUT OPTIMALISASI PENINGKATAN PNBP SDA MINERAL DAN BATUBARA

1. Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya

transfer of pricing.

2. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).

a. Audit Kewajiban PNBP SDA Pertambangan Umum (Tim OPN-BPKP, BPK, Itjen-KESDM).

b. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Mineral dan Batubara.

c. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan

Cukai Kemenkeu.

3. Pengendalian produksi dan pengaturan tata niaga mineral dan batubara:

a. Mengatur pasokan mineral dan batubara di pasar internasional untuk mempertahankan harga jual yang

kompetitif;

b. Inisiasi pembentukan bursa komoditas mineral dan batubara (contoh Inatin untuk bursa komoditas timah).

4. Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan.

Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan.

5. Terintegrasinya Sistem Informasi Mineral dan Batubara secara Nasional (Pemda Provinsi/Kabupaten/Walikota

dan seluruh instansi terkait).

6. Penataan Pelabuhan Induk Penjualan Batubara.

7. Penataan Fungsi Surveyor.

8. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih

mempunyai tunggakan kewajiban PNBP.

3.2. Perbaikan Tata Kelola

III. PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENJUALAN(1) TATA NIAGA EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Mineral Batubara

Rekomendasi ET Rekomendasi PE Rekomendasi ET

KK 11 KK 2 PKP2B 40

IUP OP 71 IUP OP 3 IUP OP 206

IUP OPK 16 IUP OPK 1 IUP OPK 63

IUI - IUI 1

JUMLAH 98 JUMLAH 7 JUMLAH 309

• Rekomendasi ET dan PE pada komoditas mineral diberlakukan untukperbaikan “database” ekspor serta fokus kepada hilirisasi.

• Rekomendasi ET Batubara diberlakukan selain untuk sinkronisasi “singledatabase” jumlah produksi batubara juga untuk menekan kebocoranpenerimaan negara akibat ekspor yang tidak tercatat.

Status 02 JUNI 2015

1

7

PENCABUTAN IUP OPK DAPAT DILIHAT DI

www.minerba.esdm.go.id

1. SK Menteri ESDM No. 666.K/30/DJB/2015 tgl 30 April 2015 tentang Persetujuan Penunjukkan

dan Penetapan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor Pemerintah (Witness Surveyor); SK

Menteri ESDM No. 668.K/30/DJB//2015 tgl 30 April 2015 tentang Persetujuan Penunjukkan

dan Penetapan Puslitbang Tekmira sebagai Surveyor Pemerintah (Witness Surveyor); SK

Menteri ESDM No. 669.K/30/DJB//2015 tgl 30 April 2015 tentang Tim Counterpart Terkait

Kegiatan Verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas penjualan Batubara serta Kegiatan Witness

Surveyor.

2. Sampai saat ini telah ditetapkan 6 (enam) perusahaan surveyor yaitu : PT Sucofindo, PT

Geoservices, PT Surveyor Indonesia, PT Carsurin, PT Anindya Wira Putra Konsult dan PT.

Surveyor Carbon Consulting Indonesia sesuai keputusan Direktur Jenderal Mineral dan

Batubara No. 1029-1052 K/30/DJB/2014.

3. Telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 665.K/30/DJB/2015 tanggal

30 April 2015 Tentang Tata Cara Penunjukan dan Penetapan Surveyor Pelaksana

(Superintending Surveyor) dan Surveyor Pemerintah (Witness Surveyor) dalam Verifikasi

Kegiatan Penjualan Batubara.

III. PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENJUALAN(2) TINDAKLANJUT PENGAWASAN PRODUKSI SEBAGAI BAGIAN DARI RENAKSI KPK

Sumber data : Kementerian Perindustrian

PETA PENGEMBANGAN WILAYAH KAWASAN INDUSTRIIV. PROGRES HILIRISASI (PELAKSANAAN UU NO. 4/2009)(1) PETA PENGEMBANGAN WILAYAH KAWASAN INDUSTRI

IV. PROGRES HILIRISASI (PELAKSANAAN UU NO. 4/2009)(2) SEBARAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

GORONTALO, DAN SULAWESI BARAT

Fasilitas Pengolahan berjumlah 3 untuk komoditas emas dan perak

Fasilitas Pemurnian belum ada

PT. J Resources Bolaang Mongondow

PT. Meares Soputan Mining

PT. Tambang Tondano Nusajaya

2

1

NO TINDAK LANJUT TARGET WAKTU

1. Verifikasi perkembangan pembangunan fasilitas pemurniankepada IUP yang telah berkomitmen membangun denganmelibatkan tim independen (akademisi, litbang, LIPI, BPPT)berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor240.K/73.07/DJB/2014

Per semester

2. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan KementerianKeuangan.

Semester kedua2015

3. Melanjutkan harmonisasi perizinan (IUP Operasi Produksikhusus Pengolahan Pemurnian vs Izin Usaha Industri) KESDMdan Kemenperin yang difasilitasi Kemenko Perekonomian

Semester kedua2015

1. PERLU KEBIJAKAN DALAM HAL PENETAPAN BATAS WAKTU KEWAJIBAN PELAKSANAAN PNT MINERAL BAGI IUP

2. PERLU DUKUNGAN KONKRIT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN PEMBIAYAAN

IV. PROGRES HILIRISASI (PELAKSANAAN UU NO. 4/2009)(3) TINDAKLANJUT PENINGKATAN NILAI TAMBAH (PNT)

V. PENGAWASAN LINGKUNGANJAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

NO PROVINSIJUMLAH

IUP

SEBELUM KORSUP SESUDAH KORSUP

JAMREK PASCA TAMBANG JAMREK DAN PASCA TAMBANG

1 SULUT 125 0 0 8 Surat Peringatan

2 GORONTALO 46 0 0 0

3 SULBAR 73 1 0 0

TOTAL 244 1 0 8 Surat Peringatan

STATUS 28 Mei 2015

1. IUP diberikan melalui tahapan : (Pasal 7 PP No. 23/2010)a. pemberian WIUP; danb. pemberian IUP.

2. WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan caramengajukan permohonan wilayah (Pasal 8 ayat (4) PP No. 23/2010).

3. Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badanusaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayahkepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan.

4. Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan makaMenteri dan gubernur harus mendapatkan rekomendasi darigubernur dan/atau bupati walikota terlebih dahulu (kecuali untukwilayah laut) paling lama 5 (lima) hari kerja.

VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

BATUAN DAN MINERAL BUKAN LOGAM (1)

Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM No. 12 Tahun 2011

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelummenerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan, wajibberkoordinasi dengan Menteri apabila:

a) tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yangtelah ditetapkan oleh Menteri untuk dilelang;

b) tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yangtelah diberikan kepada pemegang IUP mineral logam atau batubara;

c) berada dalam WUP mineral bukan logam atau WUP batuan yang tumpangtindih dengan WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, dan/atau WUPbatubara.

Pasal 4 ayat (2) huruf a s/d d Permen ESDM No. 2 Tahun 2013

permohonan WIUP yg tumpang tindih dengan WIUP mineral logam/batubara hanyadapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

permohonan WIUP yg tumpang tindih dengan WIUP mineral logam/batubaraeksisting hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan daripemegang IUP eksisting berdasarkan kesepakatan pemanfaatan lahan bersama.

VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

MINERAL BATUAN DAN NON LOGAM (2)

Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Penerbitan IUP Batuan dan Non Logam

Dalam WIUP mineral bukan logam dan batuan tumpang tindih dengan WIUP logam dan batubara wajib mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Minerba sesuai ketentuan Permen ESDM No. 12 Tahun 2011 dan persetujuan penggunaan lahan bersama dari IUP pertama.

Dalam hal WIUP berada di dalam kawasan hutan maka harus berkonsultasi dengan Kementerian Kehutanan.

Dalam hal penerbitan peta WIUP harus berpedoman pada peta dasar dan sistem koordinat dari Badan Informasi Geospasial.

Melakukan ketentuan tentang kewajiban pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan (untuk tarif digunakan minimum 5 Ha meskipun wilayah kurang dari 5 Ha).

Melakukan ketentuan tentang kewajiban pembayaran jaminan kesungguhan sesuai ketentuan Kepmen PE No. 135.K/201/M.PE/1996.

Setelah menerbitkan WIUP dan/atau IUP batuan dan mineral bukan logam harus disampaikan kepada Ditjen Minerba untuk diupdate dalam database IUP Ditjen Minerba.

VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

MINERAL BATUAN DAN NON LOGAM (3)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi antara

pemerintah pusat dan provinsi, urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara tidak lagi

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak 2 Oktober 2014 yang diperjelas dengan SE

Mendagri No.120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 dan Edaran Menteri ESDM No. 04.E/30/DJB/2015

tanggal 30 April 2015

Kewenangan Pusat:1. Penerbitan IUP mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :

a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yg berada pada wilayah lintas daerah lintas Provinsi;b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yg berbatasan langsung dgn negara lain danc. Wilayah laut lebih dari 12 mil laut.

2. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dlm rangka PMA.3. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral dan batubara.

Kewenangan Provinsi:1. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan

batuan dlm rangka PMDN pd WIUP yg berada dlm 1 wilayah provinsi, termasuk wilayah lauts/d 12 mil laut.

2. Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat utk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukanlogam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.

Kab/Kota : Tidak ada kewenangan pertambangan (perlu penempatan/mutasi pegawai)

VII. TINDAKLANJUT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 23/2014(1) KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA

1. Meminta Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan SE Menteri ESDM No.

04.E/30/DJB/2015 antara lain :

a) Meminta Bupati/Walikota segera menyerahterimakan dokumen perizinan IUP yang

ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014;

b) Meminta Gubernur memproses permohonan perizinan mineral bukan logam dan

batuan termasuk pemrosesan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi

Produksi, perpanjangan IUP, termasuk penetapan WPR dan penerbitan IPR;

c) Meminta Gubernur untuk mencabut IUP Non CNC yang tidak memenuhi kewajiban,

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan tindak lanjut ini;

d) Dalam masa transisi meminta Kadis ESDM Provinsi secara ex oficio selaku kepala

inspektur tambang Provinsi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap

pemegang IUP yang berada dalam satu Provinsi.

2. Meminta Kadis ESDM Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan surat Sekjen

Kementerian ESDM No. 3815/70/SJN.P/2015 tgl 25 Mei 2015 perihal data inspektur

tambang dan jajak minat menjadi inspektur tambang.

VII. TINDAKLANJUT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 23/2014DAN TINDAKLANJUT PASCA PENATAAN IUP

3. Penyerahan pengelolaan IUP PMA dan IUP BUMN dari Bupati/Walikota/Gubernur

kepada Menteri, berikut dokumen pendukung (sesuai Edaran Menteri ESDM No.

01.E/30/DJB/2015 dan 02..E/30/DJB/2015 tanggal 07 April 2015).

4. Pemerintah Provinsi membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan payung

hukum perizinan untuk mempermudah perizinan pasca UU No. 23/2014 dengan tetap

melibatkan Pemerintah Kab/Kota.

5. Gubernur dapat membentuk UPTD di kabupaten/kota untuk pelayanan yang lebih efektif

dan efisien.

6. Gubernur mulai mengembangkan dan memperkuat database pertambangan minerba

dan selalu koordinasi dengan Pusat dalam rangka rekonsiliasi data IUP.

7. Meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah

administrasi kabupaten/kota.

8. Bupati/Walikota tetap bertanggung jawab untuk menagih dan memberikan peringatan.

kepada pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban pelunasan PNBP sebelum

Gubernur mencabut IUP.

VII. TINDAKLANJUT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 23/2014DAN TINDAKLANJUT PASCA PENATAAN IUP

NO TANTANGAN UPAYA TEROBOSAN

1. Koordinasi Pusat dan Daerah

sebagai tindak lanjut

UU No 23/2014

Revisi UU No 4/2009 beserta peraturan pelaksananya.

Provinsi harus membentuk pelayanan yang mudah dan

aman bagi penerbitan IUP di Provinsi dengan

melibatkan kabupaten/kota.

2. Peningkatan kualitas pelayanan

publik

a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis yang khusus

menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Meminta dukungan Menteri ESDM untuk melakukan

harmonisasi pelayanan publik (reformasi perizinan)

dengan sektor lain, terutama dengan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (contoh Izin Pinjam

Pakai Kawasan Hutan agar jangka waktu penerbitan izin

dapat di atur).

c. Pembayaran PNBP secara online.

3. Pemberian C&C untuk IUP yang

terbit setelah WP

Tidak perlu sertifikat C&C namun perlu dibuat aturan yang

mendasari supaya mempunyai kekuatan hukum dan

menjadi dasar bagi instansi lain dalam pemberian syarat

terhadap suatu perizinan.

VIII. TANTANGAN DAN UPAYA TEROBOSAN

• Penyelesaian penataan IUP untuk 19 provinsi (Korsupwas KPK II)

selesai paling lambat Juni 2015.

• Pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait dengan

penyelesaian IUP Non CNC berdasarkan hasil Korsupwas KPK.

• Apabila wilayah eks IUP Non CNC dicabut, akan ditetapkan menjadi

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah Usaha

Pertambangan (WUP).

3

0

IX. PENUTUP

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersamatentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia

20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 ProvinsiJakarta, 19 Maret 2015

www.minerba.esdm.go.id