2014-11!28!1 PPResponsif Gender Untuk Pencapaian SPMMCGS

8/17/2019 2014-11!28!1 PPResponsif Gender Untuk Pencapaian SPMMCGS

1/72


2/72


3/72

PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

UNTUK PENCAPAIAN SPM DAN MDGs

Penulis :

Sri Mastuti

Penyunting :

Theresia Erni

Desain sampul dan tata letak :

Rosalin

Dicetak di Jakarta – Juli 2014

Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada

melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak

dengan syarat disebarkan secara gratis dan mencantumkan sumbernya. Versi elektronik dokumen ini

dapat diunduh dari situs internet www.basicsproject.or.id


4/72

SEKILAS TENTANG PROYEK BASICS

BASICS (Better Approaches for Service Provision through Increased

Capacities in Sulawesi) atau Peningkatan Pelayanan Dasar melalui

Pengembangan Kapasitas di Sulawesi, adalah proyek kerjasama

antara Pemerintah Kanada melalui Department of Foreign Affairs,

Trade and Development (DFATD) dengan Pemerintah Indonesia

melalui Kementerian Dalam Negeri. Cowater International dipilih

sebagai penyedia bantuan teknis serta pengelola dana bantuan

dari Pemerintah Kanada sesuai kesepakatan yang dimuat dalam

dokumen Project Implementation Plan (PIP).

Sejak tahun 2009 Proyek BASICS bekerja di 10 Kabupaten/

Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dalamrangka berkontribusi bagi percepatan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Milenium

(Millenium Development Goals/MDGs) pada sektor kesehatan

dan pendidikan, Lima kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara

terdiri dari: Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab.

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kab. Kepulauan Sangihe.

Sedangkan lima kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

meliputi Kota Baubau, Kab. Buton Utara, Kab. Wakatobi, Kab.

Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara. Pada tahun 2014, Proyek

BASISC menambah empat Kabupaten sebagai mitra kerja di

Propinsi Sulawesi Utara (Kab. Kepulauan Talaud dan Kab. Minahasa

Tenggara) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Bombana danKab. Konawe Utara).

Proyek BASICS mempunyai dua komponen utama. Komponen

pertama adalah pengembangan kapasitas (Capacity

Development) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

para pihak (eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat sipil) di

daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan

dan pendidikan, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemerintah

Daerah dalam perencanaan dan penganggaran; (2) penguatan

kapasitas DPRD dalam melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan

pengawasan terkait penyediaan pelayanan dasar yang berkualitas

bagi masyarakat; (3) penguatan kapasitas organisasi masyarakat

sipil dalam mendukung dan mengawasi kinerja penyelenggaraanpelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di daerah; dan (4)

pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran

pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Komponen kedua adalah BASICS Responsive Initiative (BRI)

yang merupakan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk mendukung inovasi atau praktik cerdas

yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

dasar kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan dan

Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/

MDGs).

Informasi lebih lanjut tentang Proyek BASICS dapat dilihat pada

www.basicsproject.or.id


5/72

iPanduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Daftar Isi

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISTILAH iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penyusunan Panduan 3

1.3 Ruang Lingkup Panduan 3

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Panduan 3

1.5 Proses Penyusunan Panduan 3

BAB II KONSEP GENDER DAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER 7

2.1 Konsep Gender 72.2 Anggaran Responsif Gender 8

2.2.1 Pengertian 8

2.2.2 Ciri Anggaran Responsif Gender 8

2.2.3 Prinsip Anggaran Responsif Gender 9

2.2.4 Prasyarat Anggaran Responsif Gender 9

BAB III URGENSI PPRG UNTUK PENCAPAIAN SPM & MDGs 13

3.1 Arti PPRG untuk Pencapaian SPM dan MDGs 13

3.2 Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 17

3.3 Dasar Hukum PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs 17

BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDERUNTUK PENCAPAIAN SPM DAN MDGS 22

4.1 Kharakteristik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

untuk Pencapaian SPM dan MDGs 22

4.2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

dalam Anggaran Berbasis Kinerja 24

BAB V PENGINTEGRASIAN PPRG UNTUK PENCAPAIAN SPM DAN MDGs

DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 31

5.1 Analisa Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran 31

5.2 Pengintegrasian PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs

dalam Dokumen Perencanaan Daerah 33

5.3 Pengintegrasian PPRG dalam Dokumen Penganggaran 35

BAB VI INSTRUMEN PPRG UNTUK PENCAPAIAN SPM DAN PERCEPATAN MDGS 37

6.1 Gender Analisis Pathway (GAP) 37

6.2. Gender Budget Statement (GBS) 41

6.3 Monitoring dan Evaluasi 43

DAFTAR PUSTAKA 45

LAMPIRAN 1 46

LAMPIRAN 2 49

LAMPIRAN 3 52

LAMPIRAN 4 53


6/72

ii Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Daftar Tabel,

Kotak & Gambar

Tabel

Tabel 1 Indeks IPM, IPG, dan IDG 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011 16

Tabel 2 Langkah-langkah Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Perencanaan 34

Tabel 3 Langkah-Langkah Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Penganggaran 36 Tabel 4 Matrik Gender Analysis Pathway 39

Tabel 5 Format Gender Budget Statement 42

Tabel 6 Keterkaitan GAP dan GBS 43

Tabel 7 Alur Monitoring dan Evaluasi PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan

MDGS

44

Kotak

Kotak 1 Empat Alasan Pentingnya Perencaan dan Penganggaran Responsif Gender 13Kotak 2 Dasar Hukum PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs 18

Kotak 3 Karakteristik Perencanaan dan Penganggaran Berbasis SPM, MDGs, dan

Berkesetaraan Gender

23

Kotak 4 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 25

Kotak 5 Contoh Isu Gender dalam SPM Bidang Kesehatan 31

Kotak 6 Contoh Isu Gender dalam SPM Bidang Pendidikan 32

Kotak 7 Langkah-Langkah PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs 37

Kotak 8 TIPS Dalam Melakukan Analisis GAP 41

Gambar

Gambar 1 Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran dengan SPM, MDGs, dan

Gender

22

Gambar 2 Konsep Kerangka Kinerja 26

Gambar 3 Ilustrasi Analisis Gender dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 33

Gambar 4 Alur Perencanaan Program dan Penganggaran 36

Gambar 5 Proses Perencanaan & Penganggaran 43


7/72

iiiPanduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Kata Pengantar

Proyek BASICS merupakan satu program kerjasama antara Pemerintah Kanada 1 dan PemerintahIndonesia2 untuk mendukung perbaikan pelayanan publik dalam pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium,

khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, dalam era desentralisasi. Proyek BASICS memiliki

komitmen yang kuat untuk mengarusutamakan gender dalam seluruh program dan kegiatan yang

dilakukan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan

strategi pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan yang telah memperlihatkan

kemajuan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, baik di pusat dan daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

diwajibkan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah

nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun program dalam perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi dengan mempertimbngkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuanpada pembangunan dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui

sebuah proses memasukkan analisa gender ke dalam program kerja pengintegrasian pengalaman,

aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Terbitnya

Surat Edaran Bersama (SEB) antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemneterian Dalam Negeri, dan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 tahun 2012 yang diikuti dengan

terbitnya Permendagri Nomor 27 Tahun 20134 semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan

perencanaan dan penganggaran responsif gender di tingkat pemerintah daerah.

Selama ini, masih ada anggapan bahwa melakukan analisis gender berarti menambah beban

pekerjaan. Namun, sesungguhnya perencanaan dan penganggaran rensponsif gender bukanlah

berarti melakukan dua kali perencanaan, tetapi hanya memastikan bagaimana agar perspektif gender

dapat diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Karena itulah, sebuah

perencanaan dan penganggaran responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yanglebih tepat kebutuhan program dan anggaran pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan laki-

laki, dan pada akhirnya mendukung tercapainya target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan

menuju pencapaian SPM dan MDGs.

Buku Panduan ini disusun untuk memberikan informasi dan langkah-langkah di dalam menyusun

kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan dengan pendekatan anggaran

responsif gender dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs. Kemudian sebagai pelengkap panduan

BASICS juga menerbitkan Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk

Pencapaian SPM Urusan Pendidikan dan Kesehatan.

Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Joanne Prindivile, Bapak Timothy Babcock,

Ibu Maya Rostanty, Bapak Sahabuddin, Ibu Waode Muslihatun, dan Ibu Fanty Frida Yanti, yangtelah memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga panduan ini

dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran pelayanan

dasar pendidikan dan kesehatan yang responsif gender di daerah menuju pencapaian SPM dan MDGs.

Jakarta, Maret 2014

Bill Duggan

Project Director BASICS

1 BASICS didukung oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) dari Pemerintah Kanada

2 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah mitra dari pihak Pemerintah Indonesia untuk BASICS.

3 Surat Edaran Bersama Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pem-

berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 270/M.PPN/11/ 2012, No.SE-‐33/MK-‐02/2012, No.050/4379A/SJ, No.SE 46/MPP-‐PA/11/2012 tentang Strategi

Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

4 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014


8/72

iv Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Daftar Istilah Analisis Gender Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender

yang disebabkan karena adanya pembedaan peran

serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Analisis gender perlu dilakukan, karena pembedaan-

pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya

pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman,

kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga

berimplikasi pada pembedaan antara keduanya

dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil

pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan

serta penguasaan terhadap sumberdaya

pembangunan.

Anggaran Berbasis Kinerja ABK Penyusunan anggaran yang didasarkan atas

perencanaan kinerja. ABK terdiri dari program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator

kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

APBD Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Anggaran Responsif Gender ARG Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan,

aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki

yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender.

Bersifat Indikatif Data dan informasi, baik tentang sumber daya

yang diperlukan maupun keluaran dan dampak

yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak

kaku.

Beijing Declaration and Platformfor Action BDPFA Landasan Aksi Beijing yang merupakan hasil dariKonferensi Dunia tentang Perempuan ke IV yang

diselenggarakan di Beijing dan merupakan landasan

aksi bagi Negara-negara di dunia untuk melaksanakan

CEDAW dengn fokus pada 12 area kritis untuk

melaksanaan pemberdayaan perempuan.

Convention on the Elimination

of All Forms of Discrimination

Against Women

CEDAW Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan. Suatu instrumen internasional

yang menetapkan persamaan hak antara laki-laki

dan perempuan di semua bidang – politik, ekonomi,

sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini ditetapkan oleh

Perserikatan Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3

Desember 1981.


9/72

vPanduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Data Terpilah Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan

kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang

pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan,

ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan

pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial

budaya dan kekerasan.

Gender Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara

perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan

pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi

sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur

masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan

konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai

perkembangan zaman.

Gender Analysis Pathway GAP Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan

model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh

Bappenas bekerjasama dengan Canadian InternationalDevelopment Agency (CIDA), dan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana

melakukan pengarusutamaan gender.

Gender Budget Statement GBS Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar

Anggaran Responsif Gender adalah dokumen

pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun

pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi

untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan

gender dan mengalokasikan anggaran untuk

kegiatan-kegiatan tersebut.

Gender Development Index GDI Disebut juga Indeks Pembangunan Gender, yaitu

indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang lebih

menaruh perhatian pada penggunaan kapabilitas

dan pemanfaatannya dalam kesempatan-kesempatan

dalam hidup. GDI mengukur pencapaian dimensi dan

variabel yang sama dengan HDI (Human Development

Index), namun menangkap ketidakadilan dalam hal

pencapaian antara perempuan dan laki-laki.

Hasil (outcome) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator Kinerja Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur

spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output

pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur

hasil pada tingkat Program digunakan instrumen

Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indeks Pemberdayaan Gender IPG Indikator komposit yang diukur melalui partisipasi

perempuan di bidang ekonomi, politik, danpengambilan keputusan.


10/72

vi Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Indeks Pembangunan Manusia IPM Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan

manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga

dimensi dasar yang meliputi harapan hidup, tingkat

pendidikan, dan pendapatan.

Isu Gender Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan

perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender.

Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan

membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi

normatif) dengan kondisi gender sebagaimana

adanya (kondisi subyektif).

Keadilan Gender Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam

keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional,

yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman,

kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan

dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan

manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut

berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti

yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta

dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap

sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan

keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan lain-

lain.

Kebijakan Umum Anggaran KUA Dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kegiatan Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.

Kegiatan Prioritas Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara

langsung sasaran program prioritas.

Keluaran (output) Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan.

Kesenjangan Gender (gender

gap)

Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan,

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara

perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam

proses pembangunan.


11/72

viiPanduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Kesetaraan Gender Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan

laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-

haknya sebagai manusia, agar mampu berperan

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi,

sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan

nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang

dampaknya seimbang.

Kinerja Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau

hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas

terukur.

Millenium Development Goals MDGs Disebut juga Tujuan Pembangunan Milenium adalah

hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari

189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang

mulai dijalankan pada September 2000, dan mencakup

delapan sasaran untuk dicapai pada 2015, yaitu: (1)

mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan

universal, (3) kesetaraan gender, (4) kesehatan anak,

(5) kesehatan ibu, (6) , penanggulangan HIV/AIDS, (7)

kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global.

Pengarusutamaan Gender PUG Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan

gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan Suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan dan

Penganggaran Responsif

Gender

PPRG Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau

kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat

pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan

tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih

berkeadilan.

Perencanaan yang Responsif

Gender

Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga

pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan

lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan

empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol

yang dilakukan secara setara antara perempuan danlaki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut

perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan

dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki,

baik dalam proses penyusunannya maupun dalam

pelaksanaan kegiatan.

Program Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.


12/72

viii Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Rencana Kerja Dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran RKA Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai

dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

RKPD Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun atau disebut dengan rencana pembangunan

tahunan daerah.

Rencana Kerja RENJA Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun.

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah

RPJMD Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.

Rencana Strategis RENSTRA Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun.

Responsif Gender Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan

sistematis terhadap perbedaan-perbedaan

perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang

disertai upaya menghapus hambatan-hambatan

struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan

gender.

Sasaran Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Standar Pelayanan Minimal SPM Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal.

Stranas

PPRG

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan

Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang

Responsif Gender

Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun

Kabupaten/Kota) yang bertugas membantu

penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan yang menjadi urusan daerah. Ke dalam SKPD

termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat

DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah,

lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-

kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan

Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).


13/72

ixPanduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Pengarusutamaan Gender adalah

strategi untuk menghilangkan

hambatan yang menyebabkan

tidak tercapainya kesetaraan dankeadilan gender.


14/72


15/72

1Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar BelakangIndonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Convention on the Elimination

of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1980 yang dengan tegas

menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai wujud komitmen tersebut,

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW5 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan. Kemudian pada tahun 1995, Indonesia juga mendukung Beijing Platform for Action

(BPFA)6 atau Landasan Aksi Beijing.

Komitmen internasional dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga tertuangdalam Millenium Development Goals (MDGs)7 atau Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun

2000 yang merupakan deklarasi bersama dari 189 negara yang berkomitmen untuk bersama-

sama mewujudkan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia dengan 8 tujuan

utama. Tujuan ke-3 MDGs secara khusus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan. Tujuan MDGs lainnya terkait dengan pengurangan kemiskinan, pendidikan,

kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular, kelestarian lingkungan hidup, dan

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia merupakan salah satu

negara yang ikut menandatangani Deklarasi Milenium tersebut. Dengan demikian, Pemerintah

Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan demi meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan menghormati prinsip kesetaraan gender.

Dalam rangka mempercepat pencapaian MDGs pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah

menetapkan Standar Pelayanan Minimal bagi pelayanan dasar. Standar Pelayanan Minimalyang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sampai

dengan tahun 2011 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dari 13 Kementrian/Lembaga

yang selanjutnya menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Peraturan tentang SPM yang dikeluarkan Kementrian/Lembaga tersebut menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Tantangannya kemudian adalah

memastikan bahwa pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah dapat dirasakan manfaatnya

baik oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kebutuhan dan pengalamannya.

5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak an-

tara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi,

sosial, budaya dan sipil. Lihat http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf.

6 Beijing Declaration and Platform For Actions atau biasa disebut Beijing Platform for Actions (BPFA) merupakan rekomendasi dan hasil Konferensi tingkat Dunia

tentang Perempuan ke IV yang diselenggarakan di Beijing, China, pada tahun 4-15 September 1995. Konferensi yang bertema : Persamaan, Pembangunan, Per-

damaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol

kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

7 MDGs merupakan Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan

pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan mas-

yarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189

negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT ) Milenium di New York pada bulan Septem-

ber 2000.


16/72

2 Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pencapaian SPM & MDGs

Sejak tahun 1997 Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender yang tertuang sebagai salah satu tujuan dari GBHN 1997-2002. Namun komitmen tersebut

mengalami beberapa kendala dalam implementasinya, karena masih banyak yang memaknai

komitmen tersebut sebagai pengalokasian program khusus bagi perempuan. Hal ini berdampak

pada munculnya resistensi dan kesalahpahaman tentang upaya tersebut. Oleh karenanya

kemudian dikenalkanlah strategi pengarusutamaan gender (PUG).Strategi ini dituangkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PembangunanNasional, yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat baik di

pusat dan di daerah.

Kemudian untuk memastikan pelaksanaanya PUG di daerah, dikeluarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (yang kemudian disempurnakan dan diperbaiki melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah. Bahkan pada tahun 2012 Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Surat Edaran

Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, dan Nomor: SE

46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui

Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (Stranas PPRG).

Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender menunjukkan komitmen

pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi,

sekaligus juga melaksanakan konvensi internasional yang telah diratikasi (seperti CEDAW) dan

kesepakatan internasional yang sudah ditandatangani (seperti Landasan Aksi Beijing dan MDGs).

Persoalannya inisatif untuk melaksanakan berbagai komitmen dan kebijakan tersebut masih

dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi. Hal ini tak jarang berdampak pada tingkat

efisiensi dan efektifitas pencapaian hasil dari masing-masing komitmen. Padahal banyak inisiatif

dan alat-alat yang telah dikembangkan untuk masing–masing isu yang sering menguras tenaga,

waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Upaya untuk mengintegrasikan sesungguhnya sudah dimulai dengan dikeluarkannya Petunjuk

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Pemerintah Daerah yangterlampir dalam Stranas PPRG. Disini ada upaya mengintegrasikan PPRG untuk pencapaian MDGs.

Sementara tentang SPM juga telah disinggung namun baru sebatas sebagai salah satu fokus

dari pelaksanaan PPRG pada program dan kebijakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat.

Upaya lain juga tampak pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2014. Dalam bagian penjelasan dalam

Permendagri ini juga diamanahkan agar memprioritaskan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib

agar sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan. Selain itu juga diamanahkan untuk melakukan

perencanaan dan penganggaran responsif gender. Namun Kementrian Dalam Negeri dalam hal

ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tidak mengatur lebih lanjut bagaimana SPM dan PPRG

ini dilakukan dan dapat saling menguatkan. Padahal berdasarkan pengalaman BASICS dan paramitra kerja di daerah untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam

rangka percepatan pencapaian SPM dan MDGs dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan

khusus.

Oleh karena itu BASICS terpanggil untuk berkontribusi dengan mendokumentasikan instrumen

dan pengalaman yang digunakan dalam mendampingi mitra kerja di daerah dalam melakukan

PPRG untuk pencapaian SPM dan Percepatan MDGs. Panduan ini berupaya mengintegrasikan

SPM, MDGS dan gender dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat

berkontribusi dalam mendorong mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran yang

lebih baik.


17/72


1.2 Tujuan Penyusunan Panduan Tujuan dari penyusunan Panduan ini adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi para perencana dalam menyusun Anggaran Responsif Gender

(ARG), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dalam upaya pemenuhan SPM

pendidikan dan kesehatan serta pencapaian MDGs.

2. Memampukan para perencana untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap

tahap perencanaan dan penganggaran, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

1.3 Ruang Lingkup PanduanRuang lingkup dari Panduan ini dibatasi pada perencanaan dan penganggaran responsif gender

(PPRG) di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan menggunakan:

1. Teknik Gender Analysis Pathway (GAP); dan

2. Teknik penyusunan Gender Budget Statement (GBS).

Dalam panduan ini diulas bagaimana melakukan perencanaan program dan kegiatan

pembangunan dalam mendorong percepatan pencapaian SPM dan MDGs Pendidikan dan

Kesehatan. Hal baru yang ditawarkan adalah bagaimana kebijakan untuk pencapaian SPM, MDGs

dan kesetaraan gender benar-benar diacu dan diterjemahkan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran. Dari sisi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) panduan

ini menawarkan bagaimana instrumen PPRG bisa digunakan untuk mendukung pencapaian SPM

dan MDGs.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Panduan1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalamPembangunan Nasional;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010;

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

11. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK-02/2012, Nomor

050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender


18/72

1.5 Proses Penyusunan PanduanPanduan ini disusun berdasarkan penilaian kebutuhan dalam workshop persiapan penyusunan

yang melibatkan focal point gender yang meliputi unsur Bappeda, BKBPP, Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil dari kabupaten/kota dan provinsi wilayah kerja BASICS.

Kemudian draft panduan disusun, diujicoba secara terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Uji coba baru dilakukan untuk perencanaan dan penganggaran tahunan di sektor pendidikan dankesehatan pada program terpilih saja.

Kemudian draft panduan ini juga telah direview oleh reviewer terpilih yaitu: Ibu DR. Ir. Sulikanti,M.

Sc (Deputi PUG Bidang Ekonomi KPP dan PA), Ibu Hj. Nur Endang Abbas, SE, MSi (Kepala BPPKB

Provinsi Sultra, saat ini menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Sultra ), Bapak Drs. Sudjiton, M.M

(Kepala Bappeda Kota Bau Bau, sekarang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Wakatobi), dan

Bapak Noldy Tuerah, Ph.D (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, periode 2011-2013). Selain

itu juga telah mendapat masukan dari peserta Lokakarya Nasional Pencapaian SPM melalui

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Percepatan MDGs yang dilakukan pada

tanggal 26-28 September 2012 di Jakarta.


19/72

Gender merupakan konstruksisosial budaya tentang peran,

perilaku, tanggung jawab,

serta karaketeristik yang dianggap

pantas untuk perempuan dan

laki-laki.


20/72


21/72


Bab II

Konsep Gender

dan Anggaran Responsif Gender

2.1 Konsep GenderGender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki

yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat (WHO, 2010).

Istilah gender relatif baru masuk dalam khazanah pembangunan, termasuk pembangunan

kesehatan, sehingga masih banyak terjadi kerancuan dalam memahaminya apalagi

mengaplikasikannya. Kerancuan itu bermula dari pemahaman yang keliru tentang ‘gender’ yang

sering diartikan sebagai jenis kelamin, khususnya perempuan; padahal, istilah ‘jenis kelamin/ sex’

berbeda dengan gender.

Jenis kelamin mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dan siologis yang membedakan

perempuan dan laki-laki. Jenis kelamin bersifat kodrati dan universal (berlaku di mana saja) dan

tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Contoh dari sifat jenis kelamin antara lain: Perempuan

dapat melahirkan, menstruasi, menyusui, laki-laki tidak; Perempuan mempunyai payudara yang

berfungsi untuk menyusui, sedangkan laki-laki tidak memilikinya; Laki-laki mempunyai jakun,

mempunyai testis, menghasilkan sperma, sedangkan perempuan tidak.

Gender mengacu pada peran, perilaku, kegiatan serta karakteristik sosial lainnya yang dibentuk

oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu berdasarkan persepsi yang pantas untuk perempuanatau pantas untuk laki-laki. Persepsi gender dipraktikkan melalui perbedaan cara perempuan dan

laki-laki dibesarkan, diajari berprilaku, dan diharapkan untuk ‘menjadi perempuan’ dan ‘menjadi

lelaki’ menurut budaya masyarakatnya. Praktik ini direproduksi secara turun temurun.

Gender beragam, bisa berubah-ubah dan bersifat dinamis. Contohnya antara lain:

1. Beberapa pekerjaan yang dulu dianggap hanya cocok untuk laki-laki saja (seperti dokter,

pilot, montir mobil, supir, dll) atau hanya cocok untuk perempuan saja (seperti guru TK,

penjahit, juru masak, pekerja salon, dll) sekarang sudah dapat dilakukan baik oleh perempuan

maupun laki-laki.

2. Peran sebagai pencari nafkah bagi keluarga sekarang dapat dilakukan baik oleh laki-laki

maupun perempuan, demikian juga dengan peran dalam mengurus rumah tangga sertamerawat dan membesarkan anak.

3. Peran di bidang sosial kemasyarakatan dan politik yang dulu dianggap sebagai dunia laki-

laki, sekarang sudah banyak digeluti oleh perempuan. Dan tidak sedikit perempuan yang

berperan sebagai politisi, anggota legislatif, pemimpin organisasi masyarakat sipil, bahkan

pemimpian negara.

4. Perbedaan dan peran gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan

ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Namun demikian, kondisi ideal tersebut belum

tercipta karena masih terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan atau diskriminasi gender.


22/72


Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat terjadi dalam beberapa bentuk atau manifestasi,

yakni :

1. Stereotipe, yaitu menempatkan wanita sebagai mahluk lemah, mahluk yang perlu dilindungi,

tidak penting, tidak punya nilai ekonomi, orang rumah, bukan pengambil keputusan, dan

lain-lain;

2. Subordinasi : yaitu menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki karenasteorotipnya sebagai mahluk lemah, tidak boleh mengambil keputusan dibandingkan laki-

laki, tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja atau berproduksi, pendidikan,

dan lain-lain;

3. Marginalisasi, yaitu kondisi terpinggirkan, tidak diperhatikan atau diakomodasi dalam

berbagai hal yang menyangkut kebutuhan, kepedulian, pengalaman, dan lain-lain;

4. Beban majemuk, artinya perempuan bekerja lebih beragam daripada laki-laki, dan lebih lama

waktu kerjanya, misalnya fungsi reproduktif dan peran sebagai pengelola rumah tangga,

termasuk bekerja di luar rumah;

5. Kekerasan terhadap perempuan, artinya perempuan mendapatkan serangan sik, seksual

atau psikologis tertentu yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan. Kekerasan bisa

berbentuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik, tempat kerja, atau dalam kehidupan

rumah tangga.

Untuk mengurangi bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tersebut diatas, maka perlu

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembuat kebijakan (policy maker) dan pelaksana

kebijakan tentang konsep dan isu gender, karena jika para pembuat dan pelaksana kebijakan

masih memiliki pola pikir, sikap dan tingkah laku yang buta gender akan menghasilkan kebijakan

netral atau bias gender karena tidak mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan

laki-laki dan perempuan yang berbeda. Oleh karena itu, para pembuat dan pelaksana kebijakan

perlu sensitif gender agar dapat menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan yang memastikan

laki-laki dan perempuan memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol

dan manfaat dalam setiap bidang pembangunan.

Isu gender dalam bidang pendidikan dan kesehatan adalah masalah kesenjangan perempuandan laki-laki dalam hal akses, peran atau partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh mereka

dalam pembangunan kesehatan. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara

perempuan dan laki-laki dalam upaya atau pelayanan kesehatan secara langsung menyebabkan

ketidaksetaraan terhadap status kesehatan perempuan dan laki-laki, sehingga kesenjangan

tersebut harus menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan/program sehingga kebijakan/

program bisa lebih terfokus, e sien dan efektif dalam mencapai sasaran. Oleh karena itu, isu

kesehatan tidak boleh hanya dilihat pada masalah service delivery (penyediaan layanan) saja,

tetapi juga perlu melihat pada hubungan sosial budaya yang menyebabkan perbedaan status dan

peran perempuan dan laki-laki dan relasi antara keduanya di masyarakat.

2.2 Anggaran Responsif Gender

2.2.1 PengertianAnggaran Responsif Gender (ARG) merupakan sistem penganggaran yang mengakomodasikan

keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi

dalam mengambil keputusan dan mengontrol terhadap sumber-sumber daya serta kesetaraan

terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan bidang

kesehatan.

2.2.2 Ciri Anggaran Responsif GenderCiri utama ARG adalah menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memberikan

manfaat kepada perempuan dan laki-laki secara setara. Melalui anggaran responsif gender

kesenjangan gender diharapkan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi.

Anggaran Responsif Gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:1. Anggaran khusus target gender, yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk

memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau laki-laki. Contoh : Program Making

Pregnancy Safer (MPS), pengadaan kondom gratis bagi laki-laki, dan lain-lain.


23/72


2. Anggaran kesetaraan gender, yaitu alokasi anggaran untuk mengatasi masalah

kesenjangan gender. Melalui analisis gender akan diketahui adanya kesenjangan

dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan

manfaat terhadap sumber daya. Kategori ARG ini juga termasuk untuk alokasi program/

kegiatan untuk keperluan kebutuhan strategis gender, untuk mengejar kekurangan/

ketertinggalannya. Contoh : program beasiswa dengan kuota khusus bagi perempuan/

laki-laki untuk mencapai kesetaraan partisipasi dan manfaat dalam jenjang pendidikantertentu, suami siaga, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan laki-laki untuk daerah

terisolir, Jumantik laki-laki dan perempuan di setiap RT.

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender. Merupakan alokasi anggaran untuk

penguatan kelembagaan PUG. Contoh: penyusunan pedoman PUG dan PPRG,

penyusunan profil gender, pembentukan kelompok kerja PUG.

2.2.3 Prinsip Anggaran Responsif GenderARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan

dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab

kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur

anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil

(outcome) program. Hanya saja muatan subtansi/materi output yang dihasilkan tersebut

dilihat dari sudut pandang (perspektif) gender.

Dengan perkataan lain, tujuan dari ARG bukan berfokus pada penyediaan anggaran dengan

jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, yaitu bagaimana

anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Prinsip tersebut mempunyai arti:

1. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

2. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan

tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

3. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran;4. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program

perempuan;

5. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan

perempuan;

6. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;

7. Tidak harus semua program dan kegiatan mendapat koreksi agar menjadi responsif

gender, namun ada juga kegiatan yang netral gender

2.2.4 Prasyarat Anggaran Responsif GenderPada dasarnya setiap perencanaan dan penganggaran program diharapkan bisa menerapkan

ARG, namun demikian penerapan ARG bisa berlangsung dengan baik apabila didukung

dengan prasyarat sebagai berikut:1. Kemauan politik yang tertera dalam dokumen perencanaan strategis suatu Kementerian/

Lembaga termasuk kemauan dari para perencana program di K/L untuk menerapkan

ARG;

2. Ketersediaan data yang terpilah menurut jenis kelamin;

3. Sumberdaya manusia yang memadai (perencana dan penanggungjawab program yang

mampu melakukan analisis gender);

4. Kemampuan untuk mengembangkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi

kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.


24/72


25/72


PPRG merupakan instrumen

untuk mengatasi kesenjangan

antara laki-laki dan perempuandan mewujudkan keadilan

dalam pembangunan.


26/72


27/72


Bab III

Urgensi PPRG

untuk Pencapaian SPM & MDGs

3.1 Arti PPRG untuk Pencapaian SPM dan MDGsPerencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan merupakan model perencanaan

dan penganggaran yang terpisah dari mekanisme yang telah ada. PPRG juga tidak berarti meminta

atau pun memberikan beban tambahan bagi anggaran. PPRG dilakukan untuk memastikan agar

perencanaan dan penganggaran responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta

berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan penerima manfaat pembangunan. Ada beberapa

alasan PPRG penting diantaranya seperti yang diulas di bawah ini.

Kotak 1Empat Alasan Pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1. Instrumen untuk menerjemahkan dan melaksanakan komitmen, kebijakan dan

regulasi pemerintah ke dalam tataran praksis.

2. Instrumen untuk melaksanakan fungsi dan tujuan negara untuk mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan seluruh warga negara.

3. Membuat perencanaan dan penganggaran menPjadi lebih efektif dan efisien.

4. Berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat

pembangunan.

1) Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk

menerjemahkan dan melaksanakan komitmen, kebijakan dan regulasi pemerintah.

Indonesia terikat pada komitmen untuk melaksanakan CEDAW atau Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Beijing Platform for Actions atau Landasan

Aksi Beijing, dan MDGs.

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status

perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi

mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi

dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan de

facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan danbudaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran

stereotipe untuk perempuan dan laki-laki8.

Beijing Platform for Actions merupakan landasan aksi bagi negara-negara di dunia untuk

melaksanakan CEDAW yang fokus pada 12 area kritis, yaitu : (1) Perempuan dan kemiskinan;

(2) Perempuan dan pendidikan; (3) Perempuan dan kesehatan; Kemudian (4) Kekerasan

terhadap perempuan; (5) Perempuan dan konflik bersenjata; (6) Perempuan dan ekonomi;

(7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) Mekanisme kelembagaan

untuk memajukan perempuan; (9) Hak-hak azasi untuk perempuan; (10) Perempuan dan

media masa; (11) Perempuan dan lingkungan hidup; (12) Anak perempuan9.

8 Lihat http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf.

9 Lihat www.un.org.


28/72


Sedangkan MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil kesepakatan kepala

negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berupa delapan

butir tujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.

Adapun ke-8 tujuan itu adalah : (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai

pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan;( 4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6)

Memerangi HIV AIDs, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Memastikan kelestarianlingkungan hidup; dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan10.

Kemudian dalam rangka mendorong percepatan pencapaian MDGS, Pemerintah Indonesia

telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal.

Saat ini telah terdapat 15 Kementerian/Lembaga yang telah menyusun SPM, diantaranya

Permendiknas No. 15 Tahun 2010 yang telah disempurnakan oleh Permendiknas No. 23 Tahun

2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota. SPM bidang

kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah

Indonesia juga telah menetapkan berbagai kebijakan yang menjadi landasan bagi

urgensi pelaksanaan PPRG diantaranya: Intsruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Implikasi dari peraturan tersebut dibutuhkan adanya kelembagaan dan penguatan kapasitas

serta fasilitas agar Pengarusutamaan Gender benar-benar dapat diimplementasikan dalam

berbagai bidang pembangunan. Oleh karenanya perlu didukung oleh perencanaan dan

penganggaran yang responsif gender.

2) Instrumen melaksanakan fungsi dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan

keadilan bagi seluruh warga negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa tujuan negara adalah

melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan dan mewujudkan keadilan. Oleh karena

demikian, tujuan negara ini juga menjadi tujuan dari pembangunan Indonesia. Dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan, pemerintah telah mengubah paradigma pembangunan dari

paradigma pembangunan tradisional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan

penimbunan modal menjadi paradigma baru yang menekankan pada growth (pertumbuhan)

and equity (keadilan).

Di tingkat internasional, Millenium Development Goals (MDGs) menjadi tujuan pembangunanyang hendak dicapai. Salah satunya adalah perlunya diwujudkan keadilan pembangunan

agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun

perempuan yang secara terus-menerus diupayakan oleh Gerakan Perempuan di dunia.

Gerakan Perempuan kontemporer menggunakan pendekatan Gender and Development

(GAD), yang fokus untuk mengubah ketimpangan gender dengan melihat relasi laki-laki dan

perempuan dan menginginkan perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat bersama dari

pembangunan. Sebelumnya, pendekatan yang digunakan adalah Women in Development

(WID) yang memusatkan perhatian pada perempuan dan mendorong perempuan

diikutsertakan dalam pembangunan yang dikongkritkan dalam bentuk program khusus

perempuan menjadi pendekatan

10 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium#


29/72


Instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan, antara lain: birokrasi, regulasi,

anggaran, sumberdaya manusia dan masyarakat sipil (organisasi masyarakat, pers dan

perguruan tinggi) yang memerankan sebagai pelaku kontrol sosial. Pasal 23 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggaran negara harus dikelola secara transparan

dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, anggaran

merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan menjalankan fungsi negara. Kebijakan

anggaran yang disusun merupakan refleksi dari prioritas dan keberpihakan pemerintah dalampembangunan.

3) PPRG membuat perencanaan dan penganggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan aturan yang

menandai perubahan sistem anggaran dari anggaran tradisional ke anggaran berbasis kinerja

(performance based budgeting). Undang-Undang ini kemudian diturunkan dalam aturan-

aturan pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

revisinya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut perencanaan dan

penganggaran harus berbasis kinera.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas

perencanaan kinerja. ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta

indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Anggaran berbasis kinerja

fokus pada pemberian layanan. Jika anggaran tradisional hanya melaporkan jumlah dana yang

dialokasikan dan dibelanjakan, maka anggaran kinerja melaporkan apa yang telah dilakukan

dengan uang yang ada. Oleh karena itu, dalam ukuran keberhasilan tidak ditentukan oleh

habis/tidaknya anggaran melainkan ditentukan oleh tercapai/tidaknya indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan elemen utama yang perlu

diperhatikan. Penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk membuat anggaran lebih

ekonomis11 , efisien12 dan efektif 13 .

4) Penerapan PPRG didasarkan atas semangat yang sama untuk membuat anggaran menjadi

lebih ekonomis, efisien dan efektif. PPRG dapat berkontribusi positif untuk mewujudkantujuan dari penganggaran berbasis kinerja karena pada PPRG dilakukan analisis situasi/

analisis gender.

Dalam analisa situasi dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan

dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-

laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang

lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/

kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi

kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/

kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

5) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 telah jelas disebutkan tentangAsas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang biasa disebut dengan 10 asas umum

pengelolaan keuangan daerah, yaitu : tertib, taat pada peraturan perundang undangan,

efektif, efisien, ekonomis,transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat

untuk masyarakat.

Dari peraturan tersebut secara jelas diamanahkan agar dalam pengelolaan keuangan daerah

dimana didalamnya termasuk APBD harus mengedepankan keadilan, kepatutan dan manfaat

untuk masyarakat. Ini berarti setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan berhak

untuk memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan baik di desa maupun di kota.

Namun realitasnya masih ditemukan kesenjangan penerima manfaat pembangunan,

diantaranya seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

11 Ekonomis berarti memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

12 Efisien bermakna mencapai hasil maksimum dengan pengeluaran tertentu

13 Efektif berbarti membandingkan pengeluaran dengan hasil yang diperoleh. Melihat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan.


30/72


Tabel 1 Indeks IPM, IPG, dan IDG 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011

Provinsi IPM IPG IDG

1.Nanggroe Aceh Darussalam 72,16 65,76 52,06

2.Sumatera Utara 74,65 70,34 67,39

3.Sumatera Barat 74,28 69,55 64,62

4.Riau 76,53 66,17 65,34

5.Jambi 73,3 63,95 58,59

6.Sumatera Selatan 73,42 66,84 68,34

7.Bengkulu 73,4 68,45 69,33

8. Lampung 71,94 63,5 65,86

9. Bangka Belitung 73,37 60,79 56,03

10. Kepulauan Riau 75,78 64,69 60,62

11.DKI Jakarta 77,97 74,01 74,7

12. Jawa Barat 72,73 63,25 68,08

13. Jawa Tengah 72,94 66,45 68,9914.Yogyakarta 76,32 73,07 77,84

15.Jawa Timur 72,18 65,61 68,52

16. Banten 70,95 63,35 66,58

17.Bali 72,84 58,24 58,59

18.Nusa Tenggara Barat 66,23 56,7 56,57

19.Nusa Tenggara Timur 67,75 65,33 58,9

20.Kalimantan Barat 69,66 64,78 56,39

21. Kalimantan Tengah 75,06 69,8 69,48

22. Kalimantan Selatan 70,44 65,59 62,99

23.Kalimantan Timur 76,22 61,07 61,29

24. Sulawesi Utara 76,54 68,6 68,61

25. Sulawesi Tengah 71,62 63,03 66,08

26. Sulawesi Selatan 72,14 62,75 63,38

27. Sulawesi Tenggara 70,55 64,79 65,26

28. Gorontalo 70,82 57,67 62,12

29.Sulawesi Barat 70,11 65,86 64,62

30.Maluku 71,87 67,76 76,51

31. Maluku Utara 69,47 65,35 59,38

32. Papua Barat 69,65 59,24 57,5433. Papua 65,36 62,69 57,74

Indonesia 72,71 67,8 69,14

Sumber: Diolah dari Data Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006-2012

Kerjasama BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah berbeda satu

sama lainnya, demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Jika dicermati daerah yang IPM-nya tinggi belum tentu memiliki

IPG dan IDG yang tinggi juga. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penerima manfaat

pembangunan tidak saja terjadi antar wilayah tetapi juga antara laki-laki dan perempuan

dalam satu wilayah yang sama.


31/72


Disinilah letak pentingnya PPRG karena membantu para perencana untuk menemukan faktor

kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Apakah yang berasal dari internal organisasi (sumber

daya manusia, leadership, budaya organisasi, dan lain sebagainya) maupun yang berasal dari

eksternal organisasi (budaya, kondisi ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya). Hal ini

dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisis gender. Dengan berhasil ditemukannya

akar masalah dari kesenjangan penerima manfaat maka para perencana akan dapat dengan

tepat menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasikesenjangan penerima manfaat.

3.2 Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

PPRG merupakan sebuah pendekatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang

bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang isu-isu

gender dalam kebijakan/program/kegiatan dan anggaran pemerintah.

3. Mendorong kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dan penerima manfaat pembangunan,

baik laki-laki dan perempuan.4. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang ekonomis, efisien, efektif, dan adil.

5. Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan komitmennya untuk mewujudkan

kesetaraan gender dan kesejahteraan semua anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan.

3.3 Dasar Hukum PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs

Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah

menginstruksikan kepada Menteri; Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen; Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/

Walikota diantaranya untuk : “Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan programpembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta

kewenangan masing-masing.”

Dasar hukum yang secara eksplisit mengamanahkan tentang perencanaan dan penganggaran

responsif gender diantaranya:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pengarusutamaan Gender di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5 %

(lima persen) dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun dalam perkembangannya

Kepmendagri ini direvisi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang

tidak lagi memberikan alokasi anggaran khusus untuk gender karena dalam prakteknyasering terjadi kesalahan pahaman dimana anggaran responsif gender hanya untuk BPPKB

atau pun khusus anggaran perempuan. Padahal idealnya perencanaan dan penganggaran

responsif gender harus dilakukan oleh semua institusi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Permendagri ini Pasal yang secara

khusus mengatur tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender ada pada

pasal 4, 5, dan 6 (mengatur tentang perencanaan responsif gender) serta pasal 26,27, dan

28 (mengatur tentang pendanaan). Namun belum secara khusus menyebutkan tentang

penganggaran responsif gender. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah

berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif

gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau

RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui analisis gender.


32/72


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah. Perubahan dilakukan terhadap pasal 1, pasal 4, pasal

5 dan penambahan pasal 5A, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal

12. Pasal yang secara khusus mengatur PPRG ada dalam Pasal 1, pasal 4, pasal 5 dan pasal

5A. Hal yang baru dan belum ada sebelumnya adalah tentang amanah penyusunan Gender

Budget Statement (GBS) dalam Pasal 5A ayat 1.

4. Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ,

dan Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan

Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (STRANAS).

Kebijakan PPRG ke depan diarahkan pada: (1) Pelembagaan PPRG dengan membangun

komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Provinsi; (2). Koordinasi instansi

penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis; dan (3)Peningkatan kapasitas K/L dalam

melakukan analisis gender untuk menyusun Lembar ARG.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014. Dalam bagian lampiran V yang

mengatur Hal Khusus Lainnya point 40 mengamanahkan untuk melaksanakan PPRG denganmengacu kepada SE Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor:

050/4379A/SJ, dan Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan

Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif

Gender (STRANAS). Kemudian dalam implementasi untuk perencanaan dan penganggaran

responsif gender mengacu dan tidak bertentangan dengan payung hukum perencanaan,

penganggaran, standar pelayanan minimal, dan gender.

Kotak 2

Dasar Hukum PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs

Perencanaan

• UU No.25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

• UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;

• UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah;

• PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

• Permendagri No.54/ 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

• Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.


33/72


Kotak 2

Dasar Hukum PPRG untuk Pencapaian SPM dan Percepatan MDGs

Penganggaran

• UUD 19 45 tentang Konstitusi Negara;

• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;• UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara;

• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

• PP No. 58/2005 tentang Keuangan Daerah;

• Permendagri 13/2006 yang disempurnakan oleh Permendagri 59/2007 tentang Tata

Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;

• Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 SPM Pendidikan dan Kesehatan;

• Peraturan Pemerintah No. 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

• Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota;

• Peraturan Pemerintah No. 79/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

• Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 741/Menkes/PER/VII/2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15/ 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.

Gender

• UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan;• Inpres No.9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional;

• Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

• Permendagri 15/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah

• Permendagri 67/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di daerah

• Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor:

050/4379A/SJ, dan Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional

Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran

Yang Responsif Gender (Stranas PPRG)


34/72


35/72


PPRG memastikan pelayanan

dasar yang manfaatnya dapat

dirasakan secara adil

oleh laki-laki dan perempuan.


36/72


37/72


BAB IV

KONSEP PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDERUNTUK PENCAPAIAN SPM DAN MDGS

4.1 Kharakteristik Perencanaan dan Penganggaran Responsif

Gender untuk Pencapaian SPM dan MDGsPerencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu upaya penyusunan rencana

dan anggaran yang terpisah. Perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk pencapaianSPM dan percepatan MDGs merupakan sebuah pendekatan penyusunan perencanaan dan

penganggaran untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan SPM dan pencapaian MDGs dengan

didahului oleh analisis gender. Dengan demikian masalah yang menyebabkan pencapaian

SPM belum seperti diharapkan dapat ditelaah dan ditemukan akar masalahnya sehingga dapat

diidentifikasikan tindakan-tindakan atau pun kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Dengan demikian pengalokasian anggaran dapat disusun dengan lebih tepat. Berikut gambar

keterkaitan SPM, MDGs dan gender dengan perencanaan dan penganggaran.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah

proses untuk mencapai keluaran yang berupa pencapaian SPM, yang kemudian akan berkontribusi

untuk pencapaian MDGs dimana pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang

terefleksi pada IPM. Serta meningkatnya keadilan penerima manfaat pembangunan bagi laki-laki

dan perempuan yang terefleksi pada IPG maupun pemberdayaan perempuan yang terefleksi dari

IDG.

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran

dengan SPM, MDGs, dan Gender

MDGS

IPM/IPG/IDG

SPM

Perencanaan Penganggaran

Dampak

Hasil

Keluaran

Proses

Gender

Gender Gender

4 E

sumber: Sri Mastuti, 2012

Gambar 1


38/72


Demi menjamin agar dampak peningkatan kualitas hidup manusia yang secara berkeadilan itu

tercapai maka dalam proses perencanaan perlu menggunakan 4E yaitu ekonomis, efisien, efektif

dan equity. Ekonomis artinya bagaimana agar terjadi penghematan dari sisi sumber daya yang

digunakan. Kemudian bagaimana dengan sumber daya yang terbatas tercapai hasil-hasil yang

diharapkan sesuai dengan target yang optimal, dengan demikian efisiensi tercapai. Tetapi yang

juga tidak kalah pentingnya juga efektifitas dimana tujuan dapat tercapai sesuai rencana. Equity

juga harus menjadi pertimbangan agar menjamin adanya pemerataan distribusi sumber dayadan pengurangan kesenjangan penerima manfaat. Agar 4 E dapat diterapkan secara proporsional

maka perspektif gender sangat diperlukan.

Penyusunan perencanaan penganggaran berbasis SPM, MDGs dan responsif gender hendaknya

berbasis pada data terpilah baik data kuantitatif maupun data kualitatif yang tersedia. Jika datanya

belum tersedia maka perlu dilakukan pengumpulan data. Kemudian data-data tersebut mesti

dikaji dan dianalisa secara kritis. Hal ini penting mengingat hasil analisa yang dilakukan nantinya

akan menjadi acuan bagi penentuan kegiatan dan anggaran prioritas yang akan dialokasikan

untuk percepatan pencapaian SPM dan MDGS. Data yang digunakan dapat berupa data kualitatif

maupun kuantitatif. Di sini keberadaan data gender yang memberikan informasi tentang

keterkaitan isu-isu gender dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin akan menjadi penting

dan sangat membantu mempertajam hasil analisa.

Perencanaan penganggaran berbasis SPM, MDGs dan responsif gender tetap menjunjung

prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Prinsip-prinsip tersebut

adalah mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabel, ekonomis, efisien, efektif, tertib, dan

responsif.

Nilai tambah dari perencanaan penganggaran berbasis SPM, MDGs dan responsif gender,

justru terletak dari penggunaan perspektif gender dalam mengidentifikasikan kebutuhan,

pengalokasian, dan mengkaji dampak anggaran bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Kotak 3Karakteristik Perencanaan dan Penganggaran

Berbasis SPM, MDGs dan Berkesetaraan Gender

1. Mengintegrasikan SPM, MDGs dan kesetaraan gender dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran.

2. Bukan merupakan mekanisme perencanaan dan penganggaran terpisah dari

mekanisme yang sudah ada.

3. Perencanaan dan penganggaran yang didahului oleh analisa data dengan

menggunakan perspektif gender untuk mengidentifikasikan permasalahan dalam

pencapaian SPM dan MDGs serta isu gender yang ada.

4. Perencanaan dan penganggaran yang tetap mengedepankan prinsip-prinsiptatalaksana pemerintahan yang baik ( good governance)

Perencanaan dan penganggaran berbasis SPM, MDGs dan responsif gender dapat dibagi atas tiga

kategori, yaitu:

1) Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian SPM dan MDGS yang menjawab

kebutuhan khusus gender.

Di sini alokasi anggaran untuk pencapaian SPM dan MDGs diperuntukkan bagi pemenuhan

kebutuhan praktis gender. Artinya jika terdapat alokasi anggaran ini maka kebutuhan khusus

laki-laki dan atau kebutuhan khusus perempuan untuk dapat menjalankan peran domestik

dan sosialnya dapat berjalan dengan baik. Namun dampak dari alokasi ini tidak sampai pada

perubahan relasi atau pun kesenjangan sosial, politik dan ekonomi yang ada antara laki-laki

dan perempuan. Contoh: Alokasi anggaran untuk program/kegiatan menurunkan angka

kematian ibu melalui peningkatan cakupan peserta K4 dan cakupan persalinan oleh tenaga

kesehatan terlatih.


39/72


2) Alokasi anggaran untuk memberikan perlakuan khusus sementara (tindakan afirmatif)

demi menjamin kesempatan dan percepatan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Alokasi ini diperuntukkan bagi upaya mengatasi kesenjangan gender akibat perbedaan

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat karena konstruksi sosial dan budaya setempat. Latar

belakang sosial, budaya, pendidikan, lingkungan, dan keyakinan ikut berkontribusi dalam

mempengaruhi kedudukan dan posisi laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya.

Akibatnya jika tidak dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap kebutuhan sasaran program/kegiatan, maka salah satu kelompok, baik laki-laki atau pun (umumnya) pada perempuan,

mengalami kesenjangan dalam penerimaan akses dan manfaat dari layanan publik atau pun

manfaat pembangunan secara menyeluruh. Oleh karenanya untuk mengurangi kesenjangan,

maka perlu memberikan perlakuan khusus sementara (tindakan afirmatif) kepada kelompok

yang tertinggal.

Contoh: Alokasi anggaran untuk pemerataan layanan pendidikan melalui peningkatan

partisipasi sekolah anak laki-laki dan perempuan, di mana ada perbedaan yang nyata dalam

tingkat partisipasi antara anak laki - laki dan anak perempuan. Contoh lainnya: Program

peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan sertifikasi guru sekolah dengan memberikan

perlakuan khusus sementara bagi kelompok guru perempuan yang berada di daerah tertinggal

dan terisolir, karena umumnya guru perempuan tidak atau sulit meninggalkan keluarga dantempatnya bekerja.

3) Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan umum yang terkesan netral, termasuk

kegiatan yang mendukung.

Dalam kategori ini perlu dilakukan analisa gender untuk mengidentifikasikan isu-isu gender

yang ada pada SPM/MDGs. Analisa gender hendaknya dilakukan oleh para perencana sendiri

atau pun bekerjasama dengan focal point gender di SKPD yang bersangkutan dan juga

organisasi masyarakat sipil termasuk kalangan perguruan tinggi. Hal ini sangat penting dan

diutamakan karena program dalam setiap tujuan MDGs maupun indikator SPM, sesungguhnya

terdapat isu gender yang jika diabaikan dapat berakibat pada kurang efektifnya pencapaian

SPM dan MDGs.

Contoh: Alokasi anggaran untuk peningkatkan cakupan peserta keluarga berencana (KB)

aktif. Biasanya kegiatan ini hanya ditujukan kepada para istri saja, sehingga para suami jarang

yang menjadi peserta KB. Tak jarang juga ada istri yang tidak bersedia menjadi peserta KB

karena tidak diijinkan suaminya. Ketika istri dihadapkan pada kondisi tidak cocok dengan

semua jenis alat kontrasepsi, para suami juga masih jarang yang bersedia menjadi asebtor

KB. Kurangnya pengetahuan akan alat kontrasepsi pria bahkan tak jarang terjadi kesalah

pahaman berkontribusi bagi masih rendahnya minat para suami menjadi peserta KB. Oleh

karena demikian, kegiatan komunikasi informasi dan edukasi KB hendaknya mencakup

peserta laki-laki dan perempuan.

4.2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

dalam Anggaran Berbasis KinerjaAnggaran memiliki fungsi yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi

anggaran dapat dilihat dari perspektif ekonomi dan perspektif administrasi.

Dari perspektif ekonomi anggaran memiliki fungsi:

1. Fungsi alokasi, yaitu instrumen untuk penyediaan barang dan jasa guna pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Dalam kontek PPRG untuk pencapaian SPM dan percepatan MDGS,

anggaran merupakan instrumen belanja guna memenuhi kebutuhan baik barang maupun

jasa dengan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk

menerima manfaat. Kebutuhan di sini meliputi kebutuhan praktis maupun kebutuhan

strategis gender.

2. Fungsi distribusi, yaitu alat untuk memastikan pembangunan memberikan manfaatyang adil bagi rakyat. Anggaran menjadi instrumen untuk mendistribusikan pendapatan

dan belanja untuk memastikan setiap anggota masyarakat memperoleh manfaat dari

pembangunan baik laki-laki maupun perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki.


40/72


3. Fungsi stabilisasi, merupakan alat untuk memastikan terjadinya pembangunan yang

berkelanjutan dengan mengontrol angka pertumbuhan dan menekan inflasi. Dalam rangka

mengendalikan pertumbuhan dan inflasi keberadaan pekerja sektor informal dan industri

kecil tentu tidak dapat diabaikan. Di sini peran perempuan yang pada umumnya banyak

bekerja di sektor informal dan industri kreatif tentu perlu diperhatikan.

Fungsi anggaran dari perspektif administrasi yaitu: (1) Fungsi perencanaan. (2) Fungsi manajemen.(3) Fungsi pengawasan. (4) Fungsi Evaluasi. Dalam konteks perencanaan dan penganggaran

responsif gender, fungsi administrasi diimplementasikan sebagai alat untuk mewujudkan visi,

misi maupun penerapan strategi dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam banyak visi, misi maupun strategi pembangunan di daerah mencantumkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan prima. Bahkan ada daerah seperti Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam RPJMD 2009-2013 mencantumkan secara eksplisit bahwa pengarusutamaan

gender menjadi salah satu strategi pembangunannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan

anggaran daerah sudah semestinya dinyatakan secara eksplisit program, kegiatan dan anggaran

responsif gender untuk pencapaian SPM dan MDGs. Pelaksanaannya mesti dimonitor dan

dievaluasi.

Penerapan anggaran responsif gender untuk pencapaian SPM dan MDGs sejalan dengan semangat

asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan pada prinsip ekonomis, efektif,

efisien dan adil.

Kotak 4Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah jelas disebutkan tentang Asas Umum

Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1) Tertib. Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu, tepat guna yang didukung

dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) Taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

3) Efektif. Membandingkan pengeluaran dengan hasil yang diperoleh. Melihat

pencapaian hasil p

2014-11!28!1 PPResponsif Gender Untuk Pencapaian SPMMCGS

Documents

Transcript of 2014-11!28!1 PPResponsif Gender Untuk Pencapaian SPMMCGS