DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2017...2 LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN...

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniTahun 2018

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2017

(LAKIP)Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi PemerintahAkhir Tahun

KKeKeKeKemementnterriaan Pendiddikana danan KebbudayyaanDiDirektororatt Jended raral Penddiddikann Anaak k Usia DDiini dad nn Penddidikikan Masyay rakatt

DiDirektktorat Pemmbbinaan PPenndidid kak n AnA ak UUsiia DiD ninTahunn 202018

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2017

IIIDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2017

Program Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun

2017 menitikberatkan kepada gerakan pendidikan

yang berkualitas dan hal ini sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pembangunan Berkelanjutan. Direktorat Pembinaan

PAUD (Dit Bin PAUD) sebagai wakil pemerintah

dalam pelaksanaan PAUD, menuangkan program

dan rencana di dalam rencana strategis (Renstra)

tahun 2016 – 2019. Sebagai pertanggungjawaban

atas pelaksanaan program, Direktorat Pembinaan

PAUD berkewajiban untuk melaporkan kinerja yang

tertuang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Laporan tersebut merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, serta

merupakan media akuntabilitas setiap kementerian/

lembaga (K/L), termasuk pencapaian Indikator

Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Dit Bin PAUD.

Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2107

tertuang dalam dua (2) IKP dan sebelas (11) IKK.

Kedua jenis Indikator kinerja tersebut, setiap

tahunnya dirinci dalam target-target yang tertuang

di dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2016

– 2019. Secara umum pembangunan PAUD di

Indonesia dalam satu tahun anggaran mengalami

peningkatan yang cukup signifi kan. Hal ini terlihat

dari peningkatan kualitas kelembagaan di mana

pada tahun 2016 dari 193.548 lembaga PAUD

menjadi 200.389 pada akhir tahun 2017 (data

DAPODIK PAUD dan Dikmas).

Pencapaian kinerja Dit Bin PAUD antara lain juga

tergambar dalam pencapaian daya serap anggaran

Ringkasan Eksekutif

yang pada tahun 2017 mencapai 94,40% dari total

anggaran pusat Rp. 164.241.493.000,- (seratus

enam puluh empat milyar dua ratus empat

puluh satu juta empat ratus sembilan puluh

tiga ribu rupiah ). Pencapaian kinerja daya serap

anggaran yang tertinggi bersumber dari Subdit

program dan evaluasi dengan total pencapaian

daya serap 99,91%, tetapi pada tahun 2017

pencapaian kinerja anggaran dari masing-masing

subdit merata semua mencapai di atas 90%.

Selain pencapaian daya serap anggaran yang

tinggi, kinerja Dit. Bin PAUD juga dapat dilihat dari

pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Ukuran

kinerja Dit. Bin PAUD dinilai dari pencapaian layanan

Pendidikan Anak Usia Dini dan layanan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,

yang diuraikan dalam dua IKP dan sebelas IKK.

Secara umum dari pelaksanaan satu sasaran

startegis yang perealisasinya didukung oleh sebelas

indikator kinerja kegiatan, tiga indicator kinerja

melebihi target, dan 10 indikator kinerja sesuai

target. Capaian indikator kinerja di atas diuraikan

sebagai berikut:

A. IKP

APK PAUD merupakan salah satu Indikator

Kinerja Program (IKP) terealisasi 74,28% dari target

74,28%, dengan persentase capaian kinerja 100%.

Untuk IKP lembaga PAUD yang siap diakreditasi,

terealisasi 36.051 dari target 34.801 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja 100%.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala

berkah dan karunianya sehingga pelaksanaan program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama tahun 2017 telah

dapat kami laksanakan dengan baik. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) sebagai bentuk pertangungjawaban atas kinerja

instansi tersebut. Untuk itu Direktorat Pembinaan PAUD

melakukan penyusunan LAKIP Tahunan untuk tahun 2017.

LAKIP Direktorat Pembinaan PAUD disusun untuk memberikan

gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan program PAUD

selama tahun 2017. Laporan ini memuat analisis pencapaian

dan kesenjangan antara rencana kegiatan dengan realisasinya.

Laporan ini pun menjelaskan daya serap fi sik dan keuangan berdasarkan indikator

akuntabilitas kinerja, komponen input, output, outcome, dan dampak. Dalam melakukan

analisis keuangan ditentukan capaian daya serap berdasarkan 4 (empat) jenis belanja

yaitu belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja gaji pegawai.

Hingga akhir tahun 2017, Direktorat Pembinaan PAUD telah mampu mencapai daya

serap anggaran 96,40% dan realisasi daya serap fi sik sekitar 100%. Capaian ini sudah

relatif baik meskipun belum maksimal. Tentunya, ada kerberhasilan dan kekurangan

yang tejadi dalam pelaksanaan program PAUD pada tahun 2017 ini. Dengan LAKIP akhir

tahun ini, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi perencanaan

pelaksanaan program pada tahun yang akan datang yang tertuang dalam Rencana

Kinerja Tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2018

Direktur PAUD,

R. Ella Yulaelawati R, M.A., Ph.D

NIP. 195804091984022001

Kata Pengantar

ektur PAUUUUUUUUUUUUD,D,D,DDD,D,DDDDDDD,,D,DDDDDD,D,D,DDD,D,DD,D,DD,DD,D,D,D,DDD,D,DDDDDDDDDDDDDDDDDDD,,,,,

lla Yulalalllalllallllalallalalllallllllllallllllllallllllallalallllllllaaalllllaaaaelelllelellellllllellllellelellllelllllllllllllllllllllellllllleee awati R, M.A

19580409198402200

IV VLAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2017

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... v

DAFTAR TABEL & GRAFIK .......................................................................................................... vi

Bab I Pendahuluan .................................................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ...................................................................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................................................................... 3

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi ........................................ 4

D. Isi Strategis/Pemasalahan Utama ......................................................................... 8

Bab II Perencanaan Kinerja .................................................................................................... 9

Bab III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................................... 13

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................... 13

B. Capaian Realisasi Anggaran .................................................................................... 36

Bab IV Penutup ........................................................................................................................... 38

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi) ............................................................ 39

Lampiran 2 Pengukuran Kinerja .......................................................................................... 59

Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan ................................................................................... 61

B. IKK Melebihi Target1. Jumlah dokumen NSPK PAUD, terealisasi 37

dokumen dari target 17 dokumen, dengan

persentase capaian kinerja 217%.

2. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

rintisan wajib PAUD, terealisasi di 55 kab/

kota dari target 20 kab/kota, dengan

pencapaian kinerja 275%.

C. IKK Sesuai Target1. Lembaga PAUD yang memperoleh BOP

PAUD untuk anak usia 3 – 6 tahun, terealisasi

7.500 anak dari target 7.500, dengan


2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan

sarana pembelajaran termasuk APE, terealisasi

2.956 lembaga dari target 2.956 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja 100%.

3. Jumlah lembaga PAUD terpadu Pembina

yang dibangun/ direvitalisasi adalah 230

lembaga dengan target 230 dengan


4. Jumlah lembaga PAUD terpadu yang

dibangun/direvitalisasi di daerah 3T,

terealisasi 23 lembaga dari target 23 lembaga,

dengan presentase pencapaian kinerja 100%

5. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang Dibangun

Termasuk Meubelair tereralisasi 100

ruang kelas baru dari target 100, dengan


6. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang

memperoleh bantuan Gugus PAUD

terealisasi 2.000 lembaga dari target 2.000

lembaga, dengan pencapain kinerja 100%.

7. Kabupaten/kota yang melaksanakan

kurikulum 2013 PAUD, terealisasi di 2.300

lembaga target 2.300 lembaga, dengan


8. Jumlah lembaga PAUD Baru yang terbentuk,

terealisasi 160 lembaga dari target 160

lembaga, dengan pencapaian kinerja 100%.

9. Jumlah penyelenggaran HAN lomba dan

apresiasi, terealisasi 20 lembaga dari target 20

Lembaga, dengan pencapaian kinerja 100%.

D. Prestasi lainnya

Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2017

memiliki beberapa agenda yang besar dan

menjadikan suatu keberhasilan, salah satunya

adalah pada acara Festival Kreativitas Anak PAUD

2017 dengan tema: “Bahasa Ibu Mendorong Pra-

Keaksaraan Anak Usia Dini” yang dilaksanakan di

Puri Ardya Garini Halim Jakarta, pada kegiatan

tersebut telah launching 53 Buku Bahasa Ibu dan

217 guru mendongengi 1.646 anak. Kegiatan

ini memecahkan rekor Museum Rekor Dunia-

Indonesia (MURI) untuk membaca buku cerita

berbahasa ibu terbanyak.

Daftar Isi

VI 1LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2017

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017 ........................................................... 9

Tabel 2 Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017 ................................................... 13

Grafi k 1 Alokasi Anggaran Tahun 2017 ................................................................................................................. 10

Grafi k 2 Komposisi Anggaran Dit. Pembinaan PAUD Tahun 2017 ............................................................... 10

Grafi k 3 Target Capai Serapan Anggaran ......................................................................................................... 12

Grafi k 4 Realisasi Anggaran PerSubdit Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017 ............................ 37

A. GAMBARAN UMUM

Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka

antara lain ditentukan dengan cara bagaimana kita

memanfaatkan peluang bonus demografi dengan

menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Anak

usia 0-6 tahun yang tahun 2010 yang berjumlah

32,5 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka telah

mencapai 35-41 tahun (Hasil SP 2010). Sementara itu

anak usia 0-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah

33,5 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka telah

mencapai 29-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil

SP 2010). Ini merupakan usia produktif, yang jika

dipersiapkan baik sejak sekarang akan menjadi

modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika

tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan

menjadi beban pembangunan.

Penyiapan SDM yang berkualitas sejak

dini sejalan dengan program prioritas yang

diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita

ke-8 (melakukan revolusi karakter bangsa), Nawa

Cita ke-5 (meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia), dan Nawa Cita ke- 6 (meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional).

Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh

kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya,

dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia

dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan

pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang

berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap

kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Di banyak negara, anak usia dini diartikan

sebagai anak sejak masih dalam kandungan sampai

dengan usia 8 tahun. Hal itu dikarenakan selama

periode tersebut sistem pusat syaraf, sel-sel otak

dan jaringan neuron sudah terbangun, dan ini akan

menjadi dasar bagi masa depan anak ketika dewasa

(Irwin, Siddiqi, and Hertzman, 2007). Walaupun

pengalaman-pengalaman yang didapat anak

setelah periode itu masih dapat mengubah masa

depannya, namun perkembangan anak pada saat

usia dini akan berpengaruh terhadap kesehatan,

perilaku dan hasil-hasil pembelajaran pada usia-

usia selanjutnya (Grantham-McGregor et al., 2007;

Irwin, Siddiqi, and Hertzman, 2007; Mustard, 2007).

Jika pengembangan dan pendidikan/pembelajaran

anak usia dini ditingkatkan, kemungkinan besar

keadaan anak di usia selanjutnya akan jauh

lebih sehat, bersemangat, produktif dan sukses.

Banyak pakar mengakui bahwa anak dilahirkan

dengan membawa kekhususannya masing-

masing yang dipengaruhi oleh faktor keturunan,

namun bagaimana anak berkembang akan sangat

dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan, yakni

seberapa besar kesempatan dan pengalaman yang

mereka dapatkan dari lingkungan (Shonkoff and

Phillips, 2000)

Sementara itu berbagai hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa dengan PAUD yang baik

investasi pada jenjang pendidikan berikutnya akan

lebih cost eff ective. Heckman (2003) berdasarkan

hasil penelitiannya makin meyakinkan bahwa anak

yang mengikuti PAUD dengan baik kelak mampu

mengembalikan investasi beberapa kali lipat

DaftarTabel & Grafi k BAB IPendahuluan

2 3LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2017

dibandingkan investasi serupa yang diberikan

setelah usia sekolah (di pendidikan sekolah) dan

usia dewasa (job training).

Namun harus diakui bahwa ada banyak

kendala dalam penanganan PAUD, diantaranya

adalah penanganan PAUD di daerah 3T1*,

daerah rawan bencana, dan anak-anak yang

berkebutuhan khusus. Oleh karena itu diperlukan

adanya pemihakan (afi rmasi), dan PAUD adalah

cara pemihakan yang paling tepat untuk mencapai

tujuan Nawa Cita ke- 3 yakni ‘“membangun dari

pinggiran.”

Selain itu PAUD juga masih dihadapkan

dengan adanya disparitas partisipasi PAUD

berdasarkan kondisi sosial ekonomi orangtua.

Berdasarkan hasil studi Bank Dunia (2013) masih

terdapat disparitas antara yang kaya dan yang

miskin, dalam hal ini yang miskin makin tertinggal

keikutsertaannya dalam PAUD dibandingkan

mereka yang kaya. Jika variabel sosial ekonomi

dan letak geografi s digabung, akan makin jelas

kesenjangan (disparitas) dalam akses layanan

PAUD antara kaya-miskin, kota-desa, dan antara

kaya-miskin di kota dan desa. Anak-anak dari

keluarga miskin, anak-anak di pedesaan, apa-lagi

sudah miskin, tinggal di pedesaan, dan ibunya

berpendidikan rendah, merupakan kelompok

anak yang makin tertinggal dalam mendapatkan

layanan PAUD. (Source: World Bank, 2013: Endline

data from the Impact Evaluation of the ECED project).

Secara umum perhatian pemerintah terhadap

PAUD sudah menunjukkan perkembangan yang

makin baik. Namun belum adanya dukungan

peraturan perundangan yang spesifi k utk PAUD

menjadikan penanganan PAUD di daerah 3T, rawan

bencana, dan anak-anak yang berkebutuhan

khusus, serta upaya mengurangi disparitas antara

kaya-miskin dan desa-kota belum bisa optimal.

Dampak lain dari belum adanya dukungan

peraturan perundangan yang spesifi k utk PAUD

1* Daerah 3T adalah daerah tertinggal, terpencil/terluar/terisolasi, dan terdepan/perbatasan dengan negara lain.

tersebut adalah kurang memadainya sinergi antar

berbagai lini (antara Pusat – Prov - Kab/Kota - Desa

dan antara Pemerintah - civil society/masyarakat).

Selain itu upaya untuk mendorong pihak-pihak

yang semestinya berkontribusi dalam pembiayaan

PAUD juga belum bisa maksimal.

Direktorat Pembinaan PAUD sebagai wakil

pemerintah dalam membuat kebijakan telah

memasukan isu strategis untuk tahun 2017 dan

kedepannya adalah mencapai target agenda

pendidikan 2030 untuk PAUD yaitu “memastikan

seluruh anak laki laki dan perempuan

memperoleh akses terhadap perkembangan,

perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang

bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki

pendidikan dasar.” Hal tersebut sesuai dengan

agenda tujuan SDGs (Sustainable Development

Goals) yang ke empat dan disebut sebagai agenda

pendidikan 2030. Pada tahun 2017 didukung pula

oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan,

yang menjadikan agenda untuk menjadikan PAUD

lebih berkualitas.

Solusi untuk semuanya tadi perlu segera dipikirkan,

terutama untuk menjamin adanya peningkatan

kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

(mutu dan jumlah), sarana-prasarana, serta biaya

operasional PAUD. Untuk itu sosialisasi dan promosi

PAUD ke semua lini (termasuk Pemda dan organisasi

kemasyarakatan) perlu ditingkatkan sehingga PAUD

didukung oleh semua pihak (baik Pemerintah, Pemda,

masyarakat maupun dunia usaha).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. PAUD Formal dan Nonformal berada

dibawah Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas). Sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktorat

Pembinaan PAUD, Direktorat Pembinaan PAUD

mempunyai 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu)

Subbag Tata Usaha yakni : Subdirektorat Kurikulum,

Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Subdirektorat

Program dan Evaluasi, Subdirektorat Kelembagaan

dan Kemitraan, Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak

Usia Dini sesuai dengan tugas, pokok dan

fungsinya berkewajiban menyelenggarakan dan

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

layanan dan pembinaan PAUD yang tertuang

dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud

2015-2019. Strategi, kebijakan, dan program

yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan PAUD

dalam rangka pencapaian Renstra tersebut harus

dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas

kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Direktorat PAUD sebagaimana Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Atas dasar tersebut Direktorat Pembinaan

PAUD menyusun laporan akuntabilitas kinerja

Direktorat PAUD yang memuat semua laporan

kinerja yang telah dicapai selama setahun, diukur

dengan berdasarkan Indikator Kunci Kinerja

(IKK) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Pendidikan nasional 2015-

2019. Selain sebagai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan program diharapkan laporan ini dapat

mengukur kinerja pelaksanaan program yang telah

berjalan dan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam menyusun rencana program maupun

memperbaiki kinerja Direktorat Pembinaan PAUD

di masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Akhir Tahun 2017 oleh

Direktorat Pembinaan PAUD dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu:

1. Undang-Undang RepubIik Indonesia

Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, tugas dan fungsi

kementerian negara serta susunan

organisasi, tugas, dan fungsi eselon

1 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten-

tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;


5. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Juknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Lakip dan

6. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

dilingkungan Kemendikbud;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor: 11 Tahun 2015;

8. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019;

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2017.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut diatas Direktorat Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang

kurikulum, peserta didik, sarana dan

prasarana, pendanaan, dan tata kelola

pendidikan anak usia dini;

2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum, peserta didik, sarana

dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola


3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter

peserta didik pendidikan anak usia dini;

4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta

pendanaan pendidikan anak usia dini;

5. Pertimbangan pemberian izin

penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini yang diselenggarakan perwakilan

negara asing dan satuan pendidikan anak

usia dini kerja sama yang diselenggarakan

oleh lembaga asing dengan lembaga

pendidikan Indonesia, serta kerja sama di

bidang pendidikan anak usia dini;

6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu


7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang kurikulum, peserta didik,

sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata

kelola pendidikan anak usia dini;

8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pendidikan anak usia dini;

9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang

pendidikan anak usia dini; dan

10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Dini terdiri atas; Subdirektorat Program dan

Evaluasi,Subdirektorat Kurikulum, Subdirektorat

Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Kelembagaan

dan Kemitraan, dan Subbagian Tata Usaha. Adapun

perincian tugas Subdirektorat dan Subbagian

Tata Usaha di lingkungan Direktorat Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

1. Subdirektorat Program dan Evaluasi

Perincian tugas Subdirektorat Program dan

Evaluasi adalah :

a. penyusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang pembinaan


b. pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data dan informasi di bidang

pembinaan pendidikan anak usia dini;

c. penyusunan program, kegiatan, dan

anggaran Direktorat;

d. penyusunan bahan dan fasilitasi

pendanaan pendidikan anak usia dini;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan, dan anggaran

Direktorat serta pendanaan pendidikan

anak usia dini; dan

f. penyusunan laporan Direktorat.

2. Subdirektorat Kurikulum;

Perincian Subdirektorat Kurikulum adalah:

a. penyusunan bahan perumusan, koor-

dinasi, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum pendidikan anak usia

dini;

b. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan

3. Subdirektorat Sarana dan Prasarana

Perincian tugas Subdirektorat Sarana dan

Prasarana adalah:


dinasi, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang sarana dan prasarana pendidikan

anak usia dini;

penjaminan mutu di bidang pem bela-

jaran dan penilaian pendidikan anak

usia dini;

c. penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pembelajaran dan

penilaian pendidikan anak usia dini;

d. pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pembelajaran dan

penilaian pendidikan anak usia dini; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di

bidang pembelajaran dan penilaian

pendidikan anak usia dini.

b. penyusunan bahan dan fasilitasi sarana

dan prasarana pendidikan anak usia dini;

c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan

penjaminan mutu di bidang sarana dan

prasarana pendidikan anak usia dini;

d. penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang sarana dan pra-

sarana pendidikan anak usia dini;

e. pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang sarana dan prasarana

pendidikan anak usia dini; dan


f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di

bidang sarana dan prasarana pendidikan

anak usia dini.

4. Subdirektorat Kelembagaan dan

Kemitraan;

Perincian tugas Subdirektorat Kelembagaan

dan Kemitraan adalah:


di nasi, dan pelaksanaan kebijakan di

bi dang tata kelola dan kemitraan pen-

didikan anak usia dini;

e. penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang tata kelola dan

kemitraan pendidikan anak usia dini;

dan

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan

di bidang tata kelola dan kemitraan

pendidikan anak usia dini.

5. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tu gas

melakukan urusan persuratan, kepega-

waian, keuangan, barang milik negara, dan

kerumahtanggaan Direktorat.

b. penyusunan bahan peningkatan kua-

litas pendidikan karakter peserta didik


c. penyusunan bahan pertimbangan pem-

berian izin penyelenggaraan pen didikan

anak usia dini yang diselenggarakan

perwakilan negara asing dan satuan

pendidikan anak usia dini kerja sama

yang diselenggarakan oleh lembaga

asing dengan lembaga pendidikan

Indonesia, serta kerja sama di bidang


d. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan

penjaminan mutu tata kelola pendidikan

anak usia dini;

Bagan struktur organisasi Direktorat Pendi-

dikan Anak Usia Dini sebagai berikut

DIREKTUR

Kasubdit

Kurikulum

Kasubdit

Sarana dan

Prasarana

Direktur

R. Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.

Dra. Kurniati R., M.Pd. Drs. M. Nuch R., M.Pd.Drs. Muh. Ngasmawi

Kasi

Penilaian

Kasi

Kemitraan

Kasi

Prasarana

Robert, S.H., M.H

Kasi

Pembelajaran

Kasi Penyusunan

Program

Kasi

Evaluasi traan

Dra. M. Katarina, M.Pd.

Margono, S.Sos., M.Si.

Kasubag

Tata Usaha

Penil

Sartana, S.Pd.

Kasi Sarana

Dra. Luluk A.F., M.Pd.

Kasi

Kelembagaan

dan Peserta

Didik

Dra. Medina K.H, M.Pd.

Kasubdit

Program dan

Evaluasi

Dra. Enah S., M.Pd.

Ka

Evalua

Suharto, S.E., M.M.

Pembelajaran

Dwinita Yunus, M.Pd.

Kasubdit Kelembagaan

dan Kemitraan

ProProPrProPPrPrPrPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPr gram

Sudadi, S.E., M.Si.

Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan PAUD

8 9LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 201788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 LAKLAKLLAKLAKLAKLLAKLAKLAKAKAKAKKLLLAKLAKLAKLAKLAKAAKKAKLLAALAKLAKLAKLAKLAKAKAKLLAKAAAAAKKAAKKLLLLAKAAKLLLAKAAAKKKKAKLLLAKLLL KKLLLAKKLAKAAKKKLAKKLAKLAKKLAKLAALAKKKKAAKIPIPIPPPPPPPPPPPPIPPPPPPPIPPPPIPPPPPIPPPPPPPPPPPPPPP AKHAAKHAKHAKHAKHAKHAKHAKHKHHHHAKHAKHAKHHHHHHAKHAKHKHHHHKHKHHAKHAKHAKHHKHKHKHHHHHAAKHAAKHAKHHHA HAKHAKAAKKKKKKK IIRRRRRIRIIRRIR IR IRRRIIII TAHTAHTAHTAAHAATAHAHAHHHHHHHTAHTAHAHTAATAAHTAHT HHHUNUUUUNNNUUUNUNUUNNNNUUNUNUNUNUNUNUNUNNNNNNNUNUNUNUUU

Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan PAUD dengan Direktur Jenderal PAUD

dan Dikmas merupakan merupakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja direktorat. Perjanjian Kinerja

tersebut berisi sasaran program, indikator kinerja program dan target kinerja Direktorat yang harus dicapai

dalam kurun waktu satu tahun. Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017 yang

dikutip dari lampiran perjanjian kinerja antara Direktur Pembinaan PAUD dengan Dirjen PAUD dan Dikmas.

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN 2017

TARGET ANGGARAN

Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi 230 Lembaga 11.916.814.000

1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung 230 Lembaga 11.916.814.000

Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE

2.956 Lembaga 37.089.969.000

1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)

2.956 Lembaga 37.089.969.000

Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T 23 Lembaga 14.249.142.000

1. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru

23 Lembaga 14.249.142.000

Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk 160 Lembaga 9.854.840.000

1. Lembaga PAUD di Daerah 3T Memperoleh Bantuan PAUD Baru 160 Lembaga 9.854.840.000

Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir 100 Lembaga 14.056.674.000

1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD

100 Lembaga 14.056.674.000

Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun 7.500 anak 11.380.605.000

1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan 7.500 anak 11.380.605.000

Kabupaten/kota yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD 2.300 lembaga 15.593.900.000

1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas 2.300 lembaga 15.593.900.000

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD 20 Kab/Kota 5.625.610.000

1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas 20 Kab/Kota 5.625.610.000

Jumlah dokumen penyelenggaran HAN, Lomba dan Apresiassi 20 Lembaga 1.581.375.000

1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD 20 Lembaga 1.581.375.000

BAB IIPerencanaan Kinerja

D. ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN UTAMA

Saat ini Mendikbud RI adalah Presiden SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization).

Butir pertama dari tujuh prioritas SEAMEO adalah mencapai pendidikan universal bagi anak usia dini

(PAUD). PAUD mulai menjadi prioritas di SEAMEO karena masih belum banyak negara di Asia Tenggara yang

peduli PAUD. Untuk mendukung hal tersebut presiden telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindaklanjut Komitmen Dunia tentang Sustainable

Development Goal (SDG). Pada Perpres tersebut dimuat target SDG 4.2 yaitu “Pada tahun 2030, menjamin

bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan

anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk

menempuh pendidikan dasar.”

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi isu strategis direktorat adalah Layanan PAUD

berkualitas yang menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan

dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga

mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, dan ini menjadi dasar setiap kegiatan yanga dilaksanakan

oleh Direktorta Pembinaan PAUD pada tahun 2017.

10 11LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2017R TAHUN

Program dan Evaluasi16,064

Sarana dan Prasarana78,907

Kurikulum19,386

Kelembagaan dan Kemitraan44,285

Tata Usaha17,256

Belanja Barang95%

Belanja Modal

0,5%

Belanja Pegawai4,5%


TARGET ANGGARAN

Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD 2.000 Lembaga 21.543.100.000

1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD 2.000 Lembaga 21.543.100.000

Jumlah dokumen NSPK PAUD 17 jenis 12.094.281.000

1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD 17 jenis 12.094.281.000

Pada semester awal di tahun 2017 ini anggaran Direktorat Pembinaan PAUD adalah sebesar Rp. 175.898.050.000,-.

Grafi k 1.

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017

Grafi k 2

Komposisi Anggaran Dit. Pembinaan PAUD Tahun 2017

Pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat didukung oleh

salah satunya adalah kegiatan penyediaan layanan

PAUD yang mempunyai sasaran strategis yaitu;

Penyediaan Layanan PAUD Berstandar Nasional, yang

berkesetaraan Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang gender,

berwawasan pendidikan dan pembangunan

berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten

dan kota, dan dalam pencapaiannnya di dukung

oleh 11 indikator kinerja.

Komponen kegiatan yang terdapat dalam 11

inidikator kinerja mencerminkan peningkatan kualitas

serta mutu dari lembaga PAUD diantaranya yaitu:

1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina

yang dibangun/revitalisasi dengan

target 230 Lembaga dan anggaran

Rp.11.916.814.000, didukung oleh output

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan

Rehabilitasi Gedung dengan sebanyak 230

lembaga, setelah revisi target fi sik tetap dan

anggaran tetap.

2. Lembaga PAUD yang memperoleh

bantuan sarana pembelajaran, termasuk

APE dengan target 2.956 lembaga dan

anggaran Rp. 37.089.969.000, didukung

oleh output Lembaga PAUD Memperoleh

Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk

Alat Permainan Edukatif (APE) berupa

Pemberian Bantuan APE sebanyak 2.952

lembaga dan Bantuan Pustaka Mainan

sejumlah 4 lembaga, setelah revisi target

fi sik tetap tetapi anggaran berkurang

menjadi Rp. 34.170.142.000.


dibangun/revitalisasi di daerah 3T

dengan target 23 lembaga dan anggaran

Rp. 14.249.142.000, didukung oleh output

Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah

3T Memperoleh Bantuan Pembangunan

Gedung Baru dengan 2 jenis Bantuan

yaitu Bantuan Pembangunan Unit Gedung

Baru (UGB) PAUD didaerah 3T sebanyak 15

dan Pemberian Bantuan Pembangunan

Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Pembina

sebanyak 8 lembaga, setelah revisi target

fi sik tetap dan anggaran tetap.

4. Jumlah lembaga PAUD baru yang

terbentuk dengan target 160 lembaga dan

anggaran Rp. 9.854.840.000, didukung

oleh output Lembaga PAUD di Daerah 3T

Memperoleh Bantuan PAUD Baru, setelah

revisi target fi sik tetap tetapi anggaran

berkurang menajdi Rp. 9.035.690.000.

5. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun

termasuk meubeleir dengan target 100

lembaga dan anggaran 14.056.674.000,

didukung oleh output Lembaga PAUD

Memperoleh Bantuan Pembangunan

Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, setelah revisi

target fi sik tetap dan anggaran tetap.

6. Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD

untuk anak usia 3-6 Tahun dengan

target 7500 anak dan anggaran Rp.

11.380.605.000, didukung oleh output

Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan

Perlindungan, dengan jenis bantuan Anak Usia

Dini Memperoleh Bantuan Layanan PAUD Usia

0-3 Tahun dan Makanan Sehat dengan target

sebanyak 250 lembaga, bantuan BOP ABK

(Anak Berkebutuhan Khusus) dengan target

2.500 anak, dan untuk PAUD LK target yaitu 100

lembaga. Setelah revisi target fi sik tetap tetapi

anggaran berubah menjadi Rp. 11.155.045.000.


kurikulum 2013 PAUD dengan target

2300 lembaga dan anggaran Rp.


Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran

Berkualitas dengan didukung 3 kegiatan

besar yaitu Peningkatan Kapasitas

Implementasi Kurikulum 2013 PAUD dengan

target 1.520 pendidik (lembaga), Pembinaan

Lembaga PAUD yang Sudah Terakreditasi

dengan target 1.293 lembaga, Pemberian

Anugerah PAUD Tingkat Nasional. Setelah


berubah menjadi Rp. 12.639.137.000.


8. Kabupaten/kota yang menyelengga-

rakan rintisan wajib PAUD dengan

target 20 kab/kota dan anggaran Rp.


Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran

Berkualitas dengan kegiatan Penuntasan

Ikut PAUD 1 tahun Pra SD dan di 18 kab/

kota. Setelah revisi target fi sik tetap tetapi

anggaran berubah menjadi Rp. 5.89.610.000.

9. Jumlah dokumen penyelenggaran

HAN, Lomba dan Apresiasi dengan

target 20 lembaga dan anggararan Rp.


Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan

Kerjasama Kelembagaan PAUD dengan

kegiatan pemberian Bantuan Kerjasama

Kelembagaan PAUD, setelah revisi target

fi sik tetap tetapi anggaran berubah

menjadi Rp. Rp. 1.726.434.000.


memperoleh bantuan Gugus PAUD

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES

1,13

100,00

80,00

60,00

40,00

20,003,38

7,11

12,73

18,56

25,20

Realisasi 2017 Target 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dilihat dari seberapa tinggi tingkat pencapaian target perjanjian kinerja yang telah

ditandatangani oleh Direktur Pembinaan PAUD dan Direktur Jenderal. Direktorat Pembinaan PAUD berupaya

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan

anggaran kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan /kegagalan) dari setiap

target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian

kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian

dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam

upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Realisasi capaian kinerja dan anggaran Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2017 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2017 TAHUN 2017

TARGET ANGGARANREALISASI

FISIK % REALISASI

KEUANGAN %


Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi

230 Lembaga

11.916.814.000230

Lembaga100%

11.862.890.28299,55%

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung

230 Lembaga

11.916.814.000230

Lembaga100%

11.862.890.28299,55%


2.956 Lembaga

34.170.142.0002.956

Lembaga100%

33.914.688.27499,25%

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)

2.956 Lembaga

34.170.142.0002.956

Lembaga100%

33.914.688.27499,25%

Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

23 Lembaga 14.249.142.00023 Lembaga

100%14.099.079.100

98,95%

Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru


100%14.099.079.100

98,95%

BAB IIIAkuntabilitas Kinerja

0,67 2,1916,25

24,77

29,4437,83

48,35

53,81

63,97

73,51

96,53

9,73

36,18

46,86

58,49

70,19

83,42

100,00

dengan target 2.000 lembaga dan

anggaran Rp. 21.543. 100.000, didukung

oleh output Pusat Kegiatan Gugus (PKG)

Memperoleh Bantuan Gugus PAUD, setelah



11. Jumlah dokumen NSPK PAUD dengan

target 17 Dokumen dan anggaran Rp,


Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD,

setelah revisi target tetap tetapi anggaran


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

serta optimalisasi penggunaan anggaran secara

transparan, terukur, tepat waktu dan akuntabel,

Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan target

capaian serapan anggaran tahun 2017 yaitu

sebesar 96,53% dan untuk fi sik mencapai 100%.

Target dan capaian realisasi anggaran tersebut

digambarkan dalam kurva berikut:

Grafi k 3.

Target Capaian Serapan Anggaran


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


TARGET ANGGARANREALISASI

FISIK % REALISASI

KEUANGAN %

Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk

160 Lembaga

9.035.690.000 160 Lembaga 100%8.790.454.790

97,29%

Lembaga PAUD di Daerah 3T Memperoleh Bantuan PAUD Baru

160 Lembaga

9.035.690.000 160 Lembaga 100%8.790.454.790

97,29%

Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir

100 Lembaga

14.056.674.000 100 Lembaga 100%14.067.336.740

99,53%

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD

100 Lembaga

14.056.674.000 100 Lembaga 100%13.990.336.740

99,53%

Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun

7.500 anak 11.155.045.000 7.500 anak 100%11.085.818.700

99,38%

Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan

7.500 anak 11.155.045.000 7.500 anak 100%11.085.818.700

99,38%

Kabupaten/kota yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD

2.300 lembaga

12.639.137.000 2.300 lembaga

100%11.882.249.375

94,01%

Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas

2.300 lembaga

12.639.137.000 2.300 lembaga

100%11.882.249.375

94,01 %

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD

20 Kab/Kota 5.589.610.00055 Kab/kota

275%5.586.913.200

99,95 %


20 Kab/Kota 5.589.610.00055 Kab/kota

275%5.586.913.200

99,95 %

Jumlah dokumen penyelenggaran HAN, Lomba dan Apresiassi


95%1.560.601.700

90,39%

Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD


95%1.560.601.700

90,39%

Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD

2.000 Lembaga

21.398.041.0002.000

Lembaga100%

21.295.663.25099,52%

Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD

2.000 Lembaga

21.398.041.0002.000

Lembaga100%

21.295.663.25099,52%

Jumlah dokumen NSPK PAUD

17 jenis 9.541.631.00037 Jenis

100%8.836.243.225

92,61%

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD

17 Jenis 9.541.631.00037 Jenis

100%8.836.243.225

92,61%

Grafi k

APK PAUD Tahun 2017APK PAUD Tahun 2017

SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA REALISASI

2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %

Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota

1. APK PAUD usia 3-6 tahun

72.35% 74,28% 74.28% 100%

1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi

pada tahun 2017 dengan target 230 lembaga, dengan didukung oleh satu output yang terlaksana

dan terealisasi dengan capaian sesuai dengan program kerja Direktorat Pembinaan PAUD yaitu:

a. Rehabilitasi Gedung

Pada akhir tahun 2017 Output ini mencapai realisasi sebanyak 230 lembaga PAUD atau mencapai

100% dari target yang ditetapkan. Sebaran penerima bantuan ini ada di 30 provinsi. Tujuan dari

bantuan ini adalah Meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan


kapasitas layanan PAUD yang berkualitas; 2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/

organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas; 3. Meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

Tabel Sebaran Rehab Gedung

1) Dilakukan verifi kasi data kerusakan bangunan oleh Tim Verifi kator;

2) Dilakukan verifi kasi RAB oleh Tim Teknis pada saat kegiatan penguatan.

dan solusi jika terjadi ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di

lapangan adalah diajukannya perubahan RAB kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat peningkatan sasaran sebanyak 172 lembaga, hal

ini dimungkinkan karena banyaknya lembaga PAUD yang membutuhkan bantuan rehabilitasi,

hal ini diperoleh dari data hasil monitoring bantuan yang dilakukan.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi

58 lembaga 230 lembaga

230 lembaga

100%

2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran,

termasuk APE di dukung oleh 1 (satu) output kegiatan yang telah memberikan kontribusi yang besar

dalam hal peningkatan mutu bagi lembaga-lembaga PAUD yaitu : Lembaga PAUD Memperoleh

Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) dengan target sebanyak

2.952 lembaga dan telah terealisasi 100% dengan rincian di tabel berikut.

Tabel Sebaran APE

No Provinsi

Rehab/Renovasi Gedung

SasaranSatuan

BiayaAnggaran

1 ACEH 8 40.000 320.000

2 SUMATERA UTARA 8 40.000 320.000

3 SUMATERA BARAT 12 40.000 80.000

4 RIAU 4 40.000 160.000

5 JAMBI 1 40.000 40.000

6 SUMATERA SELATAN 5 40.000 200.000

7 BENGKULU 8 40.000 320.000

8 LAMPUNG 7 40.000 280.000

9 DKI. JAKARTA 2 40.000 80.000

10 JAWA BARAT 42 40.000 1.680.000

11 JAWA TENGAH 32 40.000 1.280.000

12 DI. YOGYAKARTA 4 40.000 160.000

13 JAWA TIMUR 27 40.000 1.080.000

14 KALIMANTAN BARAT 5 40.000 200.000

15 KALIMANTAN TENGAH 3 40.000 120.000

16 KALIMANTAN SELATAN 5 40.000 200.000

17 KALIMANTAN TIMUR 2 40.000 80.000

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

18 SULAWESI UTARA 2 40.000 80.000

19 SULAWESI TENGAH 3 40.000 120.000

20 SULAWESI SELATAN 10 40.000 400.000

21 SULAWESI TENGGARA 5 40.000 200.000

22 BALI 1 40.000 40.000

23 NUSA TENGGARA BARAT 16 40.000 640.000

24 NUSA TENGGARA TIMUR 3 40.000 120.000

25 MALUKU 2 40.000 80.000

26 PAPUA - 40.000 -

27 MALUKU UTARA 4 40.000 160.000

28 BANTEN 6 40.000 240.000

29 BANGKA BELITUNG - 40.000 -

30 GORONTALO - 40.000 -

31 KEPULAUAN RIAU - 40.000 -

32 PAPUA BARAT 1 40.000 40.000

33 SULAWESI BARAT 1 40.000 40.000

34 KALIMANTAN UTARA 1 40.000 40.000

X JUMLAH 230 9.200.000

Lembaga Penerima Bantuan Rehab

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

1 ACEH 196 10.000 1.960.000

2 SUMATERA UTARA 148 10.000 1.480.000

3 SUMATERA BARAT 102 10.000 1.020.000

4 RIAU 44 10.000 440.000

5 JAMBI 46 10.000 460.000


7 BENGKULU 64 10.000 640.000

8 LAMPUNG 79 10.000 790.000

9 DKI. JAKARTA 52 10.000 520.000

10 JAWA BARAT 304 10.000 3.040.000

11 JAWA TENGAH 316 10.000 3.160.000

12 DI. YOGYAKARTA 40 10.000 400.000

13 JAWA TIMUR 368 10.000 3.680.000





No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

18 SULAWESI UTARA 53 10.000 530.000

19 SULAWESI TENGAH 53 10.000 530.000

20 SULAWESI SELATAN 107 10.000 1.070.000


22 BALI 41 10.000 410.000

23 NUSA TENGGARA BARAT 130 10.000 1.300.000

24 NUSA TENGGARA TIMUR 100 10.000 1.000.000

25 MALUKU 45 10.000 450.000

26 PAPUA 27 10.000 270.000

27 MALUKU UTARA 31 10.000 310.000

28 BANTEN 47 10.000 470.000

29 BANGKA BELITUNG 29 10.000 290.000

30 GORONTALO 34 10.000 340.000

31 KEPULAUAN RIAU 21 10.000 210.000

32 PAPUA BARAT 33 10.000 330.000

33 SULAWESI BARAT 53 10.000 530.000


X JUMLAH 2.952 29.520.000

Output Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran di dukung pula oleh

pelaksanaan Bantuan Pustaka Mainan (Toys Library) sebanyak 4 lembaga, yang ada di Kota Bandung,

Kota Jambi, Kota Bekasi dan Jakarta Selatan.

Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai target namun dalam pelaksanaannya bantuan sarana

pembelajaran, termasuk APE masih ditemukan permasalahan diantaranya adalah :

Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai target namun dalam pelaksanaannya masih

ditemukan permasalahan diantaranya adalah ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya

(RAB) dengan pekerjaan di lapangan, hal ini disebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan jasa

perencana dan pengawas (lembaga mengerjakan sendiri proses rehab).

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas langkah antisipasi yang dilakukan

adalah:


Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai target namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan

permasalahan diantaranya :

a. ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di lapangan, misalnya

terjadinya perubahan harga upah pekerja.

b. waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai jadwal yang diajukan dalam proposal, hal ini

disebabkan adanya penundaan pemberian bantuan, rencananya bantuan UGB Pembina akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 menjadi tahun anggaran 2017, sehingga terjadinya

perubahan Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan.


adalah:

a. Dilakukan survey harga satuan sebelum menentukan RAB oleh lembaga calon penerima bantuan;

b. Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan verifi kasi ulang

terhadap RAB yang diajukan oleh Tim Teknis pada saat kegiatan penguatan, dan solusi jika terjadi

ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di lapangan adalah

diajukannya perubahan RAB kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat penurunan sasaran sebanyak 30 lembaga, hal ini

dimungkinkan karena banyaknya lembaga PAUD yang membutuhkan bantuan rehabilitasi, hal ini

diperoleh dari data hasil monitoring bantuan yang dilakukan.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T


23 lembaga 100%

Ket. UGB Pembina PAUD Kota Kupang

a. Alamat lembaga penerima bantuan yang kurang jelas;

b. Adanya Ketidaksesuaian antara barang diberikan dengan kebutuhan APE di lembaga penerima.

Hal ini disebabkan oleh:

a. Kurang lengkapnya alamat yang dicantumkan di dalam proposal yang diajukan.

b. Sulit mengidentifi kasi semua kebutuhan masing-masing lembaga untuk disesuaikan dengan

bantuan APE yang disampaikan.


adalah:

a. Memverifi kasi alamat lembaga yang akan diberikan bantuan;

b. Mengidentifi kasi kebutuhan dasar APE lembaga.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat peningkatan sasaran sebanyak 2.442 lembaga,

hal ini dimungkinkan karena banyaknya lembaga PAUD yang membutuhkan bantuan APE, hal ini

diperoleh dari data hasil monitoring bantuan yang dilakukan.

Untuk Bantuan sarana pembelajaran dalam bentuk bantuan pustaka mainan (Toys Library) dalam

pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan diantaranya adalah kesulitan lembaga untuk

mengidentifi kasi jenis mainan yang akan dibeli, hal ini disebabkan oleh belum adanya standar

minimal untuk mainan yang ada di dalam pustaka mainan (Toys Library).


adalah dengan melampirkan jenis mainan yang ada di dalam Pustaka mainan (Toys Library) di dalam

Juknis bantuan.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE

514 lembaga

2.956 lembaga

2.956 lembaga

100%

3. Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

didukung 1 (satu) Output kegiatan yaitu Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh

Bantuan Pembangunan Gedung Baru dengan target 23 lembaga. Output ini didukung 2 (dua)

kegiatan utama yaitu : Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD didaerah

3T sebanyak 15 lembaga dan sudah terealisasi 100% tersebar di 11 provinsi dengan sebaran yaitu;

Papua: Kab. Boven Digul (2 lembaga), Sumatera Barat: Kab. Kepulauan Mentawai, Jawa Barat: Kab.

Bogor, Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kalimantan Timur: Kab. Berau, Maluku Utara: Kab. Morotai,

Kepulauan Riau: Kab. Bintan, Maluku: Kepulauan Aru, Sumatera Utara: Kab.Nias Selatan, Aceh: Kab.

Kota Sabang, Jawa Barat: Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Jawa Timur: Kab. Banyuwangi, Kab. Sumenep.

dan Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Pembina sebanyak 8

lembaga dan sudah terealisasi sesuai target yaitu 8 lembaga PAUD dengan sebaran Kalimantan

Barat: Kab. Sanggau, Jawa Tengah: Kota Surakarta, NTT: Kota Kupang, Sumatera Utara: Kab. Humbang

Hasundutan, Jawa Barat: Kabupaten Cianjur, Kalimantan Utara: Kab. Nunukan, Aceh: Kabupaten

Bireun, Sulawesi Selatan: Kab. Bulukumba.


Untuk mengatasi masalah tersebut Direktorat Pembinaan PAUD melakukan terobosan dengan

penyampaian informasi melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini Baru Tahun

2017 terkait dengan pemberian bantuan berupa kuota bantuan di masing masing Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, dan syarat-syarat penerima bantuan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

untuk diteruskan kepada lembaga calon penerima bantuan.

Pemberian dana bantuan PAUD baru yang didukung oleh dana pemerintah cukup memberikan

dampak yang besar dalam perkembangan jumlah layanan PAUD di daerah 3 T. Hal ini membuktikan

bahwa dengan dana stimulan dapat mendorong partispasi masyarakat yang cukup tinggi, dan

perkembangan jumlah lembaga PAUD, mutu layanan PAUD dalam proses pembelajaran anak PAUD

di daerah 3T yang dapat dilihat seperti pada grafi k di bawah ini.

Dalam pencapaian output ini

tidak ada kendala yang berarti

karena masih banyak lembaga

yang membutuhkan jenis

bantuan ini, terutama untuk

daerah 3T.

Anggaran bantuan PAUD

Baru tahun 2017 sebesar

Rp 7.200.000.000 (tujuh

milyar dua ratus juta

rupiah) dengan jumlah

lembaga sebanyak 160

lembaga, jika dibandingan

anggaran tahun 2016

Direktorat Pembinaan PAUD

memberikan layanan lembaga PAUD baru daerah 3 T untuk 340 lembaga @ Rp 47.500.000,0 dengan

anggaran sebesar Rp. 16.150.000.000 (enam belas milyar seratus lima puluh juta rupiah). Anggaran

Direktorat Pembinaan PAUD di tahun 2017 mengalami penurunan untuk bantuan lembaga PAUD

baru daerah 3 T sebesar Rp. 8.950.000.000 (delapan milyard sembilan ratus lima puluh juta

rupiah), hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa lembaga penerima bantuan PAUD baru

di daerah 3T yang belum menyampaikan laporan di tahun 2016 dan menjadi temuan pemeriksa dari

Inspektorat Jenderal Kemendikbud di tahun 2017, sehingga Direktorat Pembinaan PAUD melalukan

beberapa upaya dengan memberikan surat teguran kepada lembaga penerima bantuan untuk

segera membuat laporan, serta melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

untuk melalukan pembinaan bagi lembaga PAUD yang belum menyampaikan laporan ke Direktorat

Pembinaan PAUD..


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk

340 lembaga

160 lembaga

160lembaga

100%

4. Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk didukung oleh 1 (satu)

output kegiatan yaitu Lembaga PAUD di Daerah 3T Memperoleh Bantuan PAUD Baru dengan target

160 lembaga dan sampai akhir tahun ini sudah terealisasi 100%. 160 lembaga PAUD baru tersebut

terdapat di 20 provinsi, sebaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel Sebaran PAUD Baru 3T

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

1 ACEH 10 45.000 450.000

2 SUMATERA UTARA 6 45.000 270.000

3 SUMATERA BARAT 12 45.000 540.000

4 RIAU - 45.000 -

5 JAMBI - 45.000 -


7 BENGKULU - 45.000 -

8 LAMPUNG 11 45.000 495.000

9 DKI. JAKARTA - 45.000 -

10 JAWA BARAT 4 45.000 180.000

11 JAWA TENGAH - 45.000 -

12 DI. YOGYAKARTA - 45.000 -

13 JAWA TIMUR 39 45.000 1.755.000


15 KALIMANTAN TENGAH - 45.000 -


17 KALIMANTAN TIMUR - 45.000 -

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

18 SULAWESI UTARA 9 45.000 405.000

19 SULAWESI TENGAH - 45.000 -



22 BALI - 45.000 -



25 MALUKU 8 45.000 360.000

26 PAPUA 1 45.000 45.000

27 MALUKU UTARA - 45.000 -

28 BANTEN 1 45.000 45.000

29 BANGKA BELITUNG - 45.000 -

30 GORONTALO - 45.000 -

31 KEPULAUAN RIAU 3 45.000 135.000

32 PAPUA BARAT 1 45.000 45.000

33 SULAWESI BARAT 11 45.000 495.000

34 KALIMANTAN UTARA - 45.000 -

X JUMLAH 160 7.200.000

Bantuan PAUD lembaga PAUD baru ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada lembaga,

organisasi, yayasan atau pihak terkait dalam mengembangkan, merintis, membina dan menyelenggarakan

layanan PAUD, meningkatkan angka partisipasi anak usia dini, terutama anak usia 3-6 tahun yang terlayani

di lembaga/satuan PAUD serta meningkatkan jumlah lembaga/satuan PAUD, tertutama di daerah-daerah 3T

(terdepan, terluar dan terpencil) yang belum pernah memperoleh layanan PAUD.

Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan PAUD Baru ini adalah penggunaan dana hanya

dikhususkan untuk pembelian alat permainan edukatif (APE) dalam, APE Luar, dan pembelian

meubelair (kursi, meja belajar, dan lemari) saja. Bantuan ini tidak dialokasikan untuk pembelian alat

elektronik seperti handphone atau kamera, tape atau pengeras suara, sementara tape dan pengeras

suara sangat diperlukan bagi guru PAUD pembelajaran di luar kelas.

Kondisi geografi s dan topografi wilayah daerah 3T yang susah dijangkau baik transportasi maupun

komunikasi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat penyampaian informasi dan pengiriman

proposal bantuan.

Grafi k Perkembangan Jumlah Lembaga PAUD

2016 – 2017



termasuk meubeleir

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah

Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk

meubeleir dengan target sejumlah 100

lembaga pada akhir tahun telah memenuhi

target 100%. Bantuan terhadap 100

lembaga PAUD ini tersebar 24 provinsi.

Tabel Sebaran RKB PAUD

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

1 ACEH 4 110.000 440.000

2 SUMATERA UTARA 4 110.000 440.000

3 SUMATERA BARAT 4 110.000 440.000

4 RIAU 3 110.000 330.000

5 JAMBI 2 110.000 220.000


7 BENGKULU 3 110.000 330.000

8 LAMPUNG 1 110.000 110.000

9 DKI. JAKARTA - 110.000 -

10 JAWA BARAT 16 110.000 1.760.000

11 JAWA TENGAH 14 110.000 1.540.000

12 DI. YOGYAKARTA 3 110.000 330.000

13 JAWA TIMUR 15 110.000 1.650.000


15 KALIMANTAN TENGAH - 110.000 -

16 KALIMANTAN SELATAN - 110.000 -

17 KALIMANTAN TIMUR - 110.000 -

18 SULAWESI UTARA 2 110.000 220.000

19 SULAWESI TENGAH - 110.000 -



22 BALI - 110.000 -



25 MALUKU 2 110.000 220.000

26 PAPUA - 110.000 -

27 MALUKU UTARA 2 110.000 220.000

28 BANTEN 5 110.000 550.000

29 BANGKA BELITUNG 1 110.000 110.000

30 GORONTALO - 110.000 -

31 KEPULAUAN RIAU 1 110.000 110.000

32 PAPUA BARAT - 110.000 -

33 SULAWESI BARAT 1 110.000 110.000

34 KALIMANTAN UTARA - 110.000 -

X JUMLAH 100 11.000.000

Kendala dalam pelaksanaan bantuan

ini adalah penggunaan dana hanya

dikhususkan untuk penambahan ruang

belajar saja. Tidak dialokasikan sebagian

untuk penambahan fasilitas lainnya seperti

toilet maupun pemagaran lingkungan

sekolah, sementara toilet sangat diperlukan

bagi anak. Sehingga diharapkan besarnya

dana bisa ditambah untuk toilet.

Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai

target namun dalam pelaksanaannya masih

ditemukan permasalahan diantaranya

adalah

a. Setelah menerima dana ada lembaga

yang tidak mengerjakan pekerjaannya,

dan belum bisa melakukan

pengembalian ke kas Negara.

b. Adanya keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan karena adanya miskomunikasi

proses transfer anggaran di rekening

penerima bantuan dengan bank

penyalur.

c. Waktu penyelesaian yang tidak sesuai

dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Untuk mengatasi permasalahan dan

hambatan tersebut di atas langkah

antisipasi yang dilakukan adalah:

a. Menyampaikan surat teguran ke

lembaga penerima bantuan melalui

dinas pendidikan agar lembaga segera

mengembalikan dana yang sudah

diterima ke kas negara;

b. Revisi dengan bank penyalur untuk

menyampaikan laporan kliring maksimal

3 hari setelah proses pencairan.

c. Lembaga membuat surat pernyataan

Permohonan waktu perpanjangan

pekerjaan ke Pejabat Pembuat

Komitmen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016

terdapat peningkatan sasaran sebanyak

42 lembaga, hal ini dimungkinkan

karena banyaknya lembaga PAUD yang

membutuhkan bantuan unit gedung baru,

hal ini diperoleh dari data hasil monitoring

bantuan yang dilakukan.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir


100lembaga

100%

6. Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 tahun

mendukung pencapaian indikator kinerja program (IKP) APK PAUD usia 3-6 tahun. Tahun 2017 Angka

Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini usia 3 – 6 Tahun mencapai 74.28 % sesuai dengan target

Renstra. Tercapainya APK PAUD 100% anak merupakan konsekkuensi logis dari meningkatnya dana

BOP PAUD yang dilokasikan di kab/kota/prov DKI Jakarta. Peningkatan dana DAK BOP PAUD cukup

signifi kan, dimana pada tahun 2016 sebesar 2.281.912.000.000 rupiah menjadi 3.358.504.200.000

rupiah pada tahun 2017.Grafi k

APK PAUD Tahun 2017APK PAUD Tahun 2017


BOP PAUD diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu BOP PAUD Non Fisik, dan BOP untuk anak

berkebutuhan khusus (BOP ABK). BOP Nonfi sik disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),

sedangkan BOP ABK diberikan langsung dari satker PAUD Pusat. BOP ABK ditargetkan adalah 2.500

anak, dengan jumlah anggaran Rp. 3.750.000.000. Direktorat pembinaan PAUD juga memberikan

untuk daerah marjinal dengan memberikan bantuan PAUD layanan khusus (PAUD LK) untuk

100 lembaga dengan jumlah anggaran Rp. 2.500.000.000,-. Program ini hingga akhir tahun 2017

terealisasi sebanyak 100% dengan sebaran di 49 Kab/Kota, sbb: Kab. Aceh Timur, Kab. Biuren, Kab.

Tanah Datar, Kota Padang, Kota Jambi, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lampung

Timur, Kota Batam, Kab. Pematang Siantar, Kota Jakarta Timur, Kab. Indramayu, Kab. Garut, Kab. Ciamis,

Kab. Bandung, Kab. Kuningan, Kab. Cianjur, Kab. Bogor, Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Cilegon,

Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Kendal, Kab. Jombang, Kab. Sidoardjo, Kab. Blitar, Kab. Sitobondo,

Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kota Malang, Kab. Banyumas, Kab. Magetan, Kota

Surabaya, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Kulonprogo, Kota Bima, Kota Balikpapan, Kab. Bontang,

Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Palangkaraya, Kota Pontianak, Kota Denpasar, Kab. Badung, Kota

Manado, Kab. Halmahera Selatan.

Kendala dalam pencapaian target IKK ini adalah BOP telah di DAK ke masing-masing kab/kota

sehingga dalam hal pelaporan masih lambat dan belum semua kab/kota langsung melaporkan

ketercapaian BOP ke pusat. Selain daripada itu karena DAK maka dalam hal pencairan banyak

mengalami kendala dikarenakan peraturan yang memayungi pencairan BOP ada dua kementerian

yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun (IKK)

78.684 lembaga

7500 anak

7500 anak 100%

Untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas tahun

2017 Direktorat Pembinaan PAUD memberikan

penguatan melalui implementasi kurikulum 2013

PAUD. Adapun realisasi yang dicapai adalah 1.600

guru/pendidik di 20 kab/kota dari target 1.520

orang guru/Pendidik di 19 Kab/Kota, target yang

dicapai 105%. Kegiatan Implementasi kurikulum

2013 PAUD di laksanakan sebanyak 19 angkatan,

per angkatan peserta yang di undang sebanyak

80 orang yang merupakan pendidik/ pengelola

satuan PAUD yang berasal dari kecamatan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tekait kurikulum 2013 PAUD, yakni: mengenai

perencanaan, keaksaraan, bahasa, matematik, penilaian, dll. Peserta diberikan sedikit teori dan banyak

kegiatan praktek, sehingga peserta dapat melihat dan mempraktekan secara langsung materi yang

di sampaikan narasumber. Wilayah yang mendapatkan kegiatan Implementasi kurikulum 2013: Kab.

Kupang, Kab. Bangka, Kota Pekanbaru, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Selatan, Kab. Paser, Kab. Minahasa,

Kab. Bojonegoro, Kab. Sijunjung, Kab. Lampung Timur, Kab. Karawang, Kab. Bandung Barat, Kab.

Belu, Kab. Bandung, Kab. Kuningan, Kab. Humbang, Kab. Cilacap, Kab. Kutai Timur, Kab. Banjar.

Pembinaan Lembaga PAUD Yang Sudah Terakreditasi

Kegiatan Pembinaan

Lembaga PAUD yang Sudah

Terakreditasi dilaksanakan

kepada 1.293 lembaga yang

dilaksanakan di 13 kab/kota

yaitu: 1. Kabupaten Garut.

2. Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kabupaten Indramayu.

4. Kabupaten Cirebon. 5.

Kota Bandung. 6. Kabupaten

Bogor. 6. Kota Tangerang.

7. Yogjakarta. 8. Kabupaten

Gunung Kidul. 9. Kabupaten

Malang. 10. Kabupaten Badung,

11. Kota Solo. 12. Kabupaten

Kuningan. 13. Kota Depok.

Pada pelaksanaan kegiatan ini

hal-hal yang disosialisasikan

diantaranya adalah:

1.Memberikan pemahaman

tentang Kebijakan Pemerintah

dan Implementasi Model

Peningkatan kapasitas implementasi kurikulum 2013 PAUD

Peningkatan kapasitas implementasi kurikulum 2013 PAUD

Pembinaan Lembaga PAUD yang Sudah Terakreditasi

Pembinaan Lembaga PAUD yang Sudah Terakreditasi


kurikulum 2013 PAUD

Indikator Kinerja Kegiatan ini

didukung oleh output Lembaga

PAUD Melaksanakan Pembelajaran

Berkualitas sebanyak 2.300 Lembaga

dan terealisasi 2.300 lembaga.

Indikator ini didukung oleh 3

kegiatan besar yaitu Peningkatan

Kapasitas Implementasi Kurikulum

2013 PAUD, Pembinaan Lembaga

PAUD yang Sudah Terakreditasi,

Pemberian Anugerah PAUD Tingkat

Nasional.


Pembelajaran PAUD Yang Berkarakter. 2.

Memberikan pemahaman tentang peranan

penilik sebagai penjamin mutu dan evaluasi

dampak terhadap pelaksanaan program

PAUD. 3. Memberikan pemahaman tentang

Gerakan PAUD Berkualitas. 4. Memberikan

pemahaman tentang Gugus PAUD

Sebagai Wahana Peningkatan Kompetensi

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD.

5. Memberikan pemahaman tentang

Peningkatan Satuan PAUD Menuju PAUD

Berkualitas. 6. Memberikan pemahaman

tentang Peningkatan Program Layanan

PAUD Menuju PAUD Berkualitas.

Masalah yang dihadapi adalah banyak

lembaga PAUD dan Satuan Pendidikan

Kerjasama (SPK) yang belum siap untuk

mengajukan akreditasi lembaga PAUD.

Demikian pula adanya lembaga PAUD yang

mendapat nilai akreditasi C belum siap

untuk meningkatkan nilai ke akreditasi B

serta keberadaan penilik dan pengawas

PAUD di lapangan banyak yang belum

memahami program PAUD.

Berdasarkan hasil pemantauan dari

Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas

Pendidikan belum optimal melaksanakan

pembinaan lembaga PAUD yang sudah

terakreditasi bagi lembaga SPK, sehingga

ada beberapa lembaga SPK yang belum

memperpanjang izin operasional

lembaganya.

Terkait dengan masalah tersebut diatas,

maka Direktorat Pembinaan PAUD

senantiasa melalukan pembinaan bagi

lembaga PAUD melalui kegiatan Orientasi

Teknis Pembinaan Lembaga PAUD yang

sudah terakreditasi berupaya melakukan

pemerataan dengan penyampaian

informasi tentang standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dengan

menerbitkan buku PAUD Berkualitas

yang isinya tentang 8 Standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini, demikian pula

diharapkan Dinas Pendidikan kabupaten/

kota diharapkan mampu memberikan

pembinaan bagi lembaga PAUD yang

belum maupun yang sudah terakreditasi

terkait penyelenggaraan program PAUD di

lapangan.


Nasional

Pada tahun 2017 puncak acara dari kegiatan

PAUD adalah Pemberian Anugerah PAUD

Tingkat Nasional yang diselenggarakan

pada tanggal 19 – 20 November 2017 di

Banten dengan dihadiri oleh Bunda PAUD

Nasional Ibu Irina Joko Widodo. Jumlah

Penerima Anugerah Pendidikan Anak Usia

Dini Tingkat Nasional sebanyak 113 orang

yang terdiri dari dalam 8 Kategori: 1. Bupati/

Walikota. 2. Kepala Dinas Pendidikan. 3.

Camat. 4. Kepala Desa/Lurah. 5. Bunda

PAUD Provinsi. 6. Bunda PAUD Kabupaten/

Kota. 7. Bunda PAUD Kecamatan. 8. Bunda

PAUD Desa/Lurah.

Kegiatan Anugerah PAUD Nasional tahun

2017 sekaligus memperingati Hari Anak

Universal, dan Ibu Negara selaku Bunda

PAUD Indonesia berpesan agar seluruh

komponen masyarakat memperhatikan

tumbuh kembang anak usia dini untuk

menjadi sehat, cerdas, ceria dan berahlak

mulia. Pada kesempatan tersebut ibu negara

di dampingi Ibu Wakil Presiden, Mufi da

Yusuf Kalla dan sejumlah istri menteri

Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko

Widodo. Ibu Negara dalam kesempatan

tersebut juga berharap seluruh pemangku

kepentingan pendidikan dapat segera

mewujudkan PAUD Berkualitas Universal

Kunci Keberhasilan Masa Depan. Beliau

bangga dari 34 provinsi ada wakilnya

yang mendapat anugerah PAUD ini, tidak

mudah untuk mendapatkan anugerah

ini karena ada seleksi yang berjuang

mulai membangun PAUD. Diharapkan

untuk mewujudkan Gerakan Nasional

PAUD PAUD Berkualitas perlu adanya

dukungannya dan peran serta masyarakat

termasuk bunda PAUD, organisasi social

dan keagamaan, tokoh masyarakat, dan

pemerhati PAUD lainnya.

NO NAMA JABATAN

I. BUPATI/WALIKOTA 1 Drs. H. Yuswir

Arifi n, M.M Bupati Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

2 Drs. H. Mohammad Wardan, MP.

Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau

3 Hj. Chusnunia Chalim, M.Si, Ph.D

Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung

4 dr. Cellica Nurrachadiana

Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat

5 dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Bupati Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6 Dr. H. Suyoto, M.Si Bupati Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

7 Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si

Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur

8 Willybrodus Lay Bupati Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur

9 Danny Missy, SE., M.M.

Bupati Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

10 H. Arief R. Wismansyah, B.Sc. M.Kes

Walikota Tangerang Provinsi Banten

II. KEPALA DINAS PENDIDIKAN 1 R. Kadarmanto

Baskara Aji Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 Drs. Sulihtiyono, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

3 Dr. Ir. Abustan, M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

III. CAMAT 1 Drs. Nungky Harry

Rachmat, M.Si Kepala Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

2 Rudi Repenaldi Rilis, SSTP, MM

Kepala Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

3 Drs. Akhyan Armofi s Kepala Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

4 Siti Mardiana, SH Kepala Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

5 Sriyanti Ano, SP Kepala Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

IV. KEPALA DESA/LURAH 1 Asmi Jumairi Kepala Desa Koto Tinggi

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Masalah yang terjadi saat penyelenggaraan


Nasional di Ballroom Hotel Allium, Jalan

Benteng Betawi Kota Tangerang, Banten

adalah keberadaan parker para tamu

Upaya yang dilakukan panitia

penyelenggara kegiatan adalah dengan

melakukan rekayasa denah pemetaan parkir

para tamu undangan dengan memanfaat

lahan lahan kosong sekitar Hotel Allium.

Anggaran kegiatan Pemberian Anugerah

PAUD Tingkat Nasional Tahun 2017 sebesar

Rp 1.914.085.000 (satu milyar sembilan

ratus empat belas juta delapan puluh lima

ribu rupiah) dengan jumlah penerima

Anugerah PAUD Tingkat Nasional

Sebanyak 164 orang, jika dibandingan

anggaran tahun 2016 Direktorat

Pembinaan PAUD memperoleh dana untuk

penyelenggaraan Pemberian Anugerah

PAUD Tingkat Nasional dengan anggaran

sebesar Rp. 3.021.047.000 (tiga milyar dua

puluh satu juta empat puluh tujuh ribu

rupiah). Sehingga Anggaran Direktorat

Pembinaan PAUD di tahun 2017 mengalami

penurunan Pemberian Anugerah PAUD

Tingkat Nasional sebesar Rp 1.106.962.000

(satu milyard seratus enam juta sembilan

ratus enam puluh dua ribu rupiah).


Pada acara yang sama pula diberikan penghargaan kepada 6 orang tokoh PAUD yang telah berjuang

dan bekerja keras untuk PAUD tanpa terhalang dengan kondisi social ekonomi memberikan layanannya

bagi anak bangsa menghantarkan mereka menjadi pioneer PAUD yang memberi jembatan emas bagi

anak-anak kurang beruntung untuk mengenyam

pendidikan sejak awal. Ke enam orang tersebut

adalah Joseph Orem Blikololong yang berasal

dari NTT seorang pemulung peduli PAUD dengan

mendirikan PAUD, Maizidah Salas seorang

mantan TKI yang membangun PAUD untuk Anak

TKI di Wonosobo, Pieter P Pureklolong berasal dari

Batam membangun 5 buah rumah baca dan PAUD

untuk warga miskin, Undang Suryaman seorang

tukang parker membangun PAUD di Rancaekek,

Dharmawan Denasa membangun PAUD peduli

lingkungan dari Makasar, Eko Cahyono berhasil

mengajak 1.000 anak PAUD suka buku yang

berasal dari Malang. Kegiatan Anugrah PAUD Tk Nasional



2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Kabupaten/Kota yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD

100 kab/kota

2.300 lembaga

2.300 lembaga

100%

8. Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD

IKK ini mempunyai output Lembaga PAUD melaksanakan pembelajaran berkualitas dengan target

20 kab/kota. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan Penuntasan

Ikut PAUD 1 tahun Pra SD dan di 18 kab/kota, tetapi kabupaten/kota yang ikut Penuntasan Ikut PAUD

1 tahun Pra SD pada tahun 2017 total keseluruhannya adalah 55 kab/kota. Pencapaian tersebut

dikarenakan banyak kabupaten/kota telah melaksanakan secara mandiri dengan biaya sendiri.

Tujuan dari penuntasan wajib PAUD satu tahun Pra SD adalah perluasan akses PAUD berkualitas

yang mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dan peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa

pada tahun 2030. Pelaksanaan Penuntassan Ikut PAUD Pra SD mendorong Kebupaten/Kota untuk

memiliki komitmen tinggi terhadap program PAUD melacak tuntas anak yang berusia 5-6 tahun

dilayani di PAUD. Untuk mendukung pelaksanaan Penuntasan Ikut PAUD Pra SD berkualitas harus

tersedia lembaga tempat rujukan pembelajaran yang mendukung anak siap masuk sekolah.

Penuntasan PAUD Pra SD di Kab. Aceh Utara

Penuntasan PAUD Pra SD di Kab. Kupang

Grafi k 6. Infografi s Penuntasan PAUD Pra SD



2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD

5 Kab/Kota 20 kab/kota

55kab/kota

275%

9. Jumlah dokumen penyelenggaran HAN, Lomba dan Apresiasi

Indikator Kinerja Kegiatan didukung oleh kegiatan Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama

Kelembagaan PAUD dengan target sebanyak 20 lembaga dan terealisasi 19 lembaga (95%). Tujuan

dari bantuan ini adalah meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan

kapasitas layanan PAUD yang berkualitas, meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/

organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas, dan meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

Sembilan belas lembaga yang mendapatkan bantuan tersebut adalah; 1. PP HIMPAUDI, 2. PERSATUAN

ISTRI INSINYUR INDONESIA (PIII), 3. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Dikdasmen, 4. Yayasan Hapsari

Citra Indonesia, 5. Aksi Sinergi Untuk Indonesia Foundation (Sinergi Indonesia), 6. Majelis Pendidikan

Kristen di Indonesia (MPK), 7. Satuan Pendidikan Non Formal SKB Sijunjung, 8. PP Muslimat NU, 9.

GOPTKI, 10. YAYASAN ARDHYA GARINI PENGURUS PUSAT, 11. WANITA HINDU DHARMA INDONESIA,

12. Yayasan Sukma Keuskupan Ruteng, 13. Dharma Wanita Persatuan Pusat, 14. Yayasan “Ibnu Rasyid”,

15. Suara Muhammadiyah, 16. PIMPINAN PUSAT IGRA, 17. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 18. Yayasan Al-

Kautsar, 19. GOPTKI.

Adanya lembaga/organisasi Mitra PAUD dan Organisasi profesi yang mengajukan bantuan kerjasama

kelembagaan PAUD (KKP) tahun 2017, yang tidak memahami juknis bantuan atau Norma Standar

Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD tentang pengajuan bantuan KKP dan juga ada lembaga/organisasi

tidak memahami penyampaian cara membuat laporan pertanggungjawaban bantuan.

Memberikan sosialiasi kepada lembaga/organisasi Mitra PAUD dan Organisasi profesi yang

mengajukan bantuan kerjasama kelembagaan PAUD 2017, dan memberikan penjelasan tentang

pengajuan bantuan KKP serta memberikan penjelasan laporan pertanggungjawaban bantuan.

Anggaran bantuan kerjasama kelembagaan PAUD (KKP) tahun 2017, sebesar Rp 1.400.000.000 (satu

milyar empat ratus juta rupiah) dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 20 lembaga, namun

realisasinya terserap hanya 19 lembaga atau terserap sebesar 95 %.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi

1 dokumen 20 lembaga

19 lembaga 95%

10. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD

Tahun 2017 IKK ini didukung oleh output Bantuan PKG PAUD dengan target 2.000 lembaga dan terealisasi

2.000 lembaga (100%), dengan sebaran di 34 Provinsi dengan sebaran seperti dalam tabel berikut.

Tabel Sebaran Bantuan PKG

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

1 ACEH 89 10.000 890.000

2 SUMATERA UTARA 139 10.000 1.390.000

3 SUMATERA BARAT 45 10.000 450.000

4 RIAU 42 10.000 420.000

5 JAMBI 63 10.000 630.000


7 BENGKULU 37 10.000 370.000

8 LAMPUNG 62 10.000 620.000

9 DKI. JAKARTA 10 10.000 100.000

10 JAWA BARAT 117 10.000 1.170.000

11 JAWA TENGAH 358 10.000 3.580.000

12 DI. YOGYAKARTA 43 10.000 430.000

13 JAWA TIMUR 321 10.000 3.210.000





18 SULAWESI UTARA 36 10.000 360.000

No Provinsi


SasaranSatuan

BiayaAnggaran

19 SULAWESI TENGAH 42 10.000 420.000



22 BALI 15 10.000 150.000



25 MALUKU 15 10.000 150.000

26 PAPUA - 10.000 -

27 MALUKU UTARA 21 10.000 210.000

28 BANTEN 28 10.000 280.000

29 BANGKA BELITUNG 14 10.000 140.000

30 GORONTALO 19 10.000 190.000

31 KEPULAUAN RIAU 15 10.000 150.000

32 PAPUA BARAT 10 10.000 100.000

33 SULAWESI BARAT 16 10.000 160.000


X JUMLAH 2.000 20.000.000

Tujuan dari bantuan ini adalah membantu lembaga PKG PAUDdalam meningkatkan peran, fungsi

dan tugasnya sebagai koordinator antar gugus di tingkat kecamatan, sebagai wadah pembinaan

seluruh anggota gugus, dan sebagai bengkel kerja peningkatan mutu layanan PAUD dan

Memberikan dukungan dan motivasi kepada lembaga PKG PAUD dalam membina gugus PAUD dan

lembaga PAUD di wilayah kerjanya. Selain dari pada itu diharapkan dapat meningkatkan layanan

PKG sebagai pusat informasi terkait denga kebijakan baru, pengetahuan kepada anggota PKG PAUD,

memberikan pelayanan, keterampilan yang terbaik buat seluruh anggota PKG PAUD, peningkatan

kualitas mutu Guru dan Tenaga Kependidikan serta hal-hal lain yang terkait layanan PAUD

Kendala dari pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah masih terdapat daerah-daerah yang belum

mengaktifkan dan memanfaatkan gugus-gugus PAUD dikarenakan minimnya pembinaan dari dinas

setempat dan masih rendahnya kesadaran lembaga PKG PAUD dalam membuat laporan penerimaan

bantuan PKG PAUD tahun 2017, adanya rekening lembaga PKG PAUD yang tidak aktif, serta lampiran

foto copy rekening bank lembaga yang nomornya tidak jelas (sehingga pencariran dana retur dari

KPPN).

Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2017 memberikan bantuan untuk lembaga PKG PAUD sebanyak

untuk 2210 lembaga PKG PAUD dengan anggaran sebesar Rp 2.210.000.000,- (dua milyar

dua ratus sepuluh juta rupiah), sementara anggaran bantuan PKG di tahun 2017 sebesar Rp

2.000.000.000,- atau sebanyak untuk 2000 lembaga PKG PAUD, maka selisih anggaran bantuan PKG

PAUD di tahun 2017 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). .


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD

- 2.000 lembaga

2.000 lembaga

100%


11. Jumlah dokumen NSPK PAUD

Untuk mendukung PAUD berkualitas, tahun 2017 direktorat pembinaan PAUD membuat bahan-

bahan kebijakan. Indikator Kinerja Kegiatan yang dibuat berupa dokumen NSPK PAUD dengan

target 17 jenis dokumen. Hasil dokumen yang telah terealisasi adalah 37 jenis dokumen, target yang

dicapai sebesar 217%.

Dokumen NSPK tersebut dihasilkan oleh 4 subdit antara lain Subdit Kelembagaan Kemitraan

menghasilkan 8 dokumen yaitu: 1) Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Draft

Panduan Satuan Pendidikan Kerjasama; 3) Pembinaan PAUD Berkualitas; 4) Petunjuk Teknis Bantuan

Pusat Kegiatan Gugus PAUD; 5) Petunjuk Panduan Kerjasama Kelembagaan PAUD; 6) Pedoman

Pembinaan Gugus PAUD; 7) Pedoman Penyelenggaran PKG PAUD; 8) Pedoman Pembinaan Organisasi

Mitra. Subdit sarana dan prasarana pada tahun 2017 telah mengahsilkan 9 Dokumen NSPK yaitu:

1) Juknis UGB Pembina; 2) Juknis UGB 3T: 3) Juknis Bantuan RKB; 4) Juknis Bantuan Rehabilitasi/

Renovasi Gedung PAUD; 5) Juknis Bantuan APE; 6) Juknis Bantuan Toys Library; 7) penyusunan

panduan pengasuhan; 8) budi pekerti; 9) serta pencegahan kekerasan pada anak.

NSPK yang dihasilkan oleh subdit kurikulum adalah : revisi 10 Pedoman kurikulum; penyusunan 4

Buku Saku Suplemen, yakni: 1). Mengenali kekerasan fi sik, 2). Membaca Lantang, 3). Pembelajaran

cinta tanah air, 4). Membangun keaksaraan awal. Upaya mendukung PAUD berkualitas telah dibuat

pula Panduan Bahan Ajar untuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif (Idetifi kasi Potensi

Anak Usia Dini) dengan tujuan agar lembaga-lembaga PAUD dapat melaksanakan dan mempunyai

kemampuan untuk PAUD Inklusi.

NSPK yang berhubungan peningkatan kualitas PAUD telah pula dihasilkan oleh subdit program dan

evaluasi yaitu buku Panduan Guru Gizi untuk anak usia 0 – 2 Tahun, Panduan Guru Gizi untuk anak

usia 2 – 4 Tahun, Panduan Guru Gizi untuk anak usia 4 – 6 Tahun. Selain itu program program dan

evaluasi telah menghasilkan juknis BOP DAK PAUD, Juknis Bantuan Makanan Sehat, Juknis Bantuan

Inisiasi 0 – 3 Tahun, Juknis Satu Tahun Pra SD.

Kegiatan besar lainnya yang mendukung pelaksanaan output ini adalah sosialisasi PAUD yang

dilaksanakan melalui beberapa media dan kegiatan. Salah satunya adalah melalui Festival Kreativitas

Anak PAUD 2017

dengan tema:

“Bahasa Ibu

Mendorong Pra-

Keaksaraan Anak

Usia Dini” yang

dilaksanakan di

Puri Ardya Garini

Halim Jakarta,

pada kegiatan

tersebut telah

launching 53

Buku Bahasa Ibu

dan 217 guru mendongengi 1.646 anak. Kegiatan ini memecahkan rekor Museum Rekor Dunia-

Indonesia (MURI) untuk membaca buku cerita berbahasa ibu terbanyak. Diharapkan dalam kegiatan

ini dapat disosialisasikan bahwa dengan mendongeng dan menggunakan bahasa daerah dapat

membentuk karakter anak. Selain itu bahasa berperan penting dalam pendidikan dan keterpaduan

social. Melalui bahasa ibu yang dipahami dalam keseharian, anak akan lebih mendengarkan,

memahami dan berbicara dalam berbagai cara ekspresi.

Direktorat Pembinaan PAUD dalam melakukan sosialisasi selain pecetakan buku dan yang lainnya

juga membuat satu Master Lagu Anak Usia Dini, 20 Boklet “note balok & lyrik lagu”, 20 Keping CD

yang semua bahannya adalah dari hasil lomba 2016 dengan aransemen baru untuk dijadikan salah

satu bahan sosialisasi.


2016TAHUN 2017

TARGET REALISASI %


1. Jumlah dokumen NSPK PAUD

48 dokumen

17 dokumen

37 dokumen

217%

Fes val Krea vitas Anak PAUD 2017

Fes val Krea vitas Anak PAUD 2017


B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk

sasaran strategis “Berstandar Nasional,

yang berkesetaraan Anak Usia 3-6 Tahun

Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia

Dini yang gender, berwawasan pendidikan dan

pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh

provinsi, kabupaten dan kota” sebesar Rp.

164.241.493.000,- (seratus enam puluh empat

milyar dua ratus empat puluh satu juta empat

ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ), yang

tersebar ke 11 indikator kinerja kegiatan.

Capaian realisasinya Direktorat Pembinaan PAUD

pada tahun 2017 sebesar Rp. 158.325.760.000,-

(seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus

dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu

rupiah) mencapai persentase sebesar 96,40 %.

Capaian fi sik sampai akhir tahun 100%.

Anggaran Kegiatan Penyediaan Layanan PAUD

pada tahun 2017 tersebar di empat subdit, dan

Subbag Tata Usaha. Implementasi program PAUD

pada tahun 2017 mampu menyerap alokasi dana

yang disediakan sebesar 96,40 %.

Rp. Rp.

x 100% = %

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah

ditetapkan dengan perjanjian kinerja terakhir,

realisasi anggaran dari 11 indikataor kinerja adalah

sebagai berikut:

1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina

yang dibangun/revitalisasi dengan

target 230 Lembaga dan anggaran

Rp.11.916.814.000, terealisasi Rp.

11.862.890.282 atau 99,55%.

2. Lembaga PAUD yang memperoleh

bantuan sarana pembelajaran, termasuk

APE dengan target 2.956 lembaga dan

anggaran Rp. 34.170.142.000, terealisasi Rp.

33.914.688.274 atau 99,25%.


dibangun/revitalisasi di daerah 3T

dengan target 23 lembaga dan anggaran

Grafi k 4 Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD

Tahun 2017

Khusus untuk dana di pusat, kondisi realisasi anggaran Direktorat Pembinaan PAUD per subdit untuk

semester 1 (satu) atau pada bulan Juni tahun 2017 terlihat pada tabel di bawah ini:

NO SUBDIT PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

1 PROGEV 14.323.296 14.309.875 99,91

2 KURIKULUM 16.916.775 16.089.993 95,11

3 SARPRAS 75.987.173 75.376.629 99,20

4 BAG MITRA 41.291.812 40.159.860 97,26

5 TATA USAHA 15.722.437 12.389.403 78,80

Total 164.241.493 158.325.760 96,40

Rp. 14.249.142.000, terealisasi Rp.

14.099.079.100 atau 98,95%.

4. Jumlah lembaga PAUD baru yang

terbentuk dengan target 160 lembaga dan

anggaran Rp. 9.035.690.000, terealisasi Rp.

8.790.454.790 atau 97,29%.


termasuk meubeleir dengan target 100

lembaga dan anggaran 14.056.674.000,

terealisasi Rp. 13.990.336.740 atau 99,53%.

6. Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD

untuk anak usia 3-6 Tahun dengan target

7500 anak dan anggaran Rp. 11.155.045.000,

terealisasi Rp. 11.085.818.700 atau 99.38%.


kurikulum 2013 PAUD dengan target 2300

lembaga dan anggaran Rp. 12.639.137.000,


8. Kabupaten/kota yang menyelenggarakan

rintisan wajib PAUD dengan target 20

kab/kota dan anggaran Rp. 5.589.610.000,


9. Jumlah dokumen penyelenggaran HAN,

Lomba dan Apresiasi dengan target 20

lembaga dan anggararan Rp. 1.726.434.000,



memperoleh bantuan Gugus PAUD dengan

target 2.000 lembaga dan anggaran Rp.

21.398.041.000, terealisasi 21.295.663.250

atau 99,52%.

11. Jumlah dokumen NSPK PAUD dengan

target 17 Dokumen dan anggaran Rp,

9.541.631.000, terealisasi Rp. 8.836.243.225

atau 92,61%.

Hal diatas menunjukkan bahwa kinerja daya

serap keuangan sudah cukup bagus dikarenakan

dengan berbagai kendala dan pemotongan

anggaran masih dalam kisaran angka yang

mendekati target 100%. Hal ini tidak terlepas dari

kinerja setiap subdit di Direktorat Pembinaan PAUD

yang sangat baik. Gambaran capaian daya serap

Direktorat Pembinaan PAUD selama tahun 2017

terlihat pada grafi k di bawah ini.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan

PAUD akhir tahun 2017 merupakan perwujudan

pertanggungjawaban pertengahan tahun

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan,

program, dan kegiatan Direktorat Pembinaan PAUD

kepada semua elemen masyarakat yang menjadi

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional.

Segala upaya yang telah dilakukan, pelaksanaan

program di lingkungan Direktorat PAUD sampai

akhir tahun 2017 mencapai daya serap anggaran

96,53%. Pencapaian dan realisasi anggaran dan

BAB IVPenutup

program tersebut cukup memuaskan karena untuk

Ditjen PAUD dan Dikmas daya serap Dit. Pembinaan

PAUD ada di urutan ketiga dan hampir semua

program utama dan nasional telah terselengara

dengan cukup baik.

Dengan disusunnya laporan akuntabilitas

kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017,

selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi untuk pencapaian target kinerja dan dari

hasil penilaian ini dapat meningkatkan kinerja

Direktorat Pembinaan PAUD selama tahun 2017 ini.

Lampiran 1


Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA


TARGET ANGGARAN REALISASI FISIK % REALISASI KEUANGAN

%



230 Lembaga 11.916.814.000230

Lembaga100% 11.862.890.282 99,55%

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung

230 Lembaga11.916.814.000 230

Lembaga100% 11.862.890.282 99,55%


2.956 Lembaga 34.170.142.000 2956 Lembaga 100% 33.914.688.274 99,25%

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Eduka f (APE)

2.956 Lembaga 34.170.142.000

2.956 Lembaga100% 33.914.688.274 99,25%


23 Lembaga 14.249.142.000 23 Lembaga 100% 14.099.079.100 98,95%

Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru

23 Lembaga 14.249.142.000 23 Lembaga 100% 14.099.079.100 98,95%


160 Lembaga 9.035.690.000 160 Lembaga 100% 8.790.454.790 97,29%

Lembaga PAUD di Daerah 3T Memperoleh Bantuan PAUD Baru

160 Lembaga 9.035.690.000 160 Lembaga 100% 8.790.454.790 97,29%


100 Lembaga 14.056.674.000 100 Lembaga 100% 13.990.336.740 99,53%

Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD

100 Lembaga 14.056.674.000 100 Lembaga 100% 13.990.336.740 99,53%


7.500 anak 11.155.045.0007.500

anak100% 11.085.818.700 99,38%

Lampiran 2


Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan

7.500 anak 11.155.045.000 7.500 anak 100% 11.085.818.700 99,38%


2.300 lembaga 12.639.137.000 2.300 Lembaga 100%

11.882.249.37594,01 %


2.300 lembaga 12.639.137.000 2.300 Lembaga 100%

11.882.249.37594,01 %

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rin san wajib PAUD

20 Kab/Kota 5.589.610.000 55 Kab/kota 275% 5.586.913.200 99,95 %


20 Kab/Kota 5.589.610.000 55 Kab/kota 275% 5.586.913.200 99,95 %


20 Lembaga 1.726.434.000 19 Lembaga 95% 1.560.601.700 90,39%

Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD

20 Lembaga 1.726.434.000 19 Lembaga 95% 1.560.601.700 90,39%


2.000 Lembaga 21.398.041.000 2.000 Lembaga 100% 21.295.663.250 99,52%

Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD

2.000 Lembaga 21.398.041.000 2.000 Lembaga 100% 21.295.663.250 99,52%

Jumlah dokumen NSPK PAUD 17 jenis 9.541.631.000 37 Jenis 221,76% 8.836.243.225 92,61%

Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD 17 Jenis 9.541.631.000 37 Jenis 221,76% 8.836.243.225 92,61%

Lampiran 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Instansi/Unit Kerja : Direktorat Pembinaan PAUD Tahun : 2017


TARGET ANGGARAN



230 Lembaga

1.1.814.0 00

1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung

230 Lembaga

11.916.814.000


2.956 Lembaga

34.170.142.000

1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Eduka f (APE)

2.956 Lembaga

34.170.142.000


23 Lembaga

14.249.142.000

1. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru

23 Lembaga

14.249.142.000


160 Lembaga

9.035.690.000

1. Lembaga PAUD di Daerah 3T Memperoleh Bantuan PAUD Baru

160 Lembaga

9.035.690.000


100 Lembaga

14.056.674.000

62 LAKIP AKHIR TAHUN


TARGET ANGGARAN

1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD

100 Lembaga

14.056.674.000


7.500 anak 11.155.045.000

1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan

7.500 anak 11.155.045.000


2.300 lembaga

12.639.137.000

1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas

2.300 lembaga

12.639.137.000

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rin san wajib PAUD

20 Kab/Kota

5.589.610.000

1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas

20 Kab/Kota

5.589.610.000


20 Lembaga

1.726.434.000

1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD

20 Lembaga

1.726.434.000


2.000 Lembaga

21.398.041.000

1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD

2.000 Lembaga

21.398.041.000

Jumlah dokumen NSPK PAUD 17 jenis 9.541.631.000

1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD

17 Jenis 9.541.631.000

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2017...2 LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN...

Documents

Transcript of DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2017...2 LAKIP AKHIR TAHUN DIREKTORAT PEMBINAAN...