KETERKAITAN AGENDA 21 TERHADAP PERSOALAN GENDER DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Agung Yuriandi

Medan2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain.1 Lingkungan hidup atau disebut juga environment

adalah lingkungan hidup di atas bola bumi sebagai wadah makhluk hidup itu berada.2

Sementara itu, definisi masalah lingkungan cenderung sangat luas, apalagi

jika diposisikan dalam limbah dan perizinannya. Pendefinisian masalah lingkungan

1 Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

2 Denny L. Sihombing, “Penerapan Code of Conducts Dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Hidup : Enhancing Sustainability Development Based on Comprehensive Holistic Framework Level Analysis in Handling Environmental Problems in Contemporary World”, http://dennyprincess.wordpress.com/2010/06/26/penerapan-code-of-conducts-dalam-mengatasi-masalah-lingkungan-hidup-enhancing-sustainability-development-based-on-comprehensive-holistic-framework-level-analysis-in-handling-environmental-problems-i/., diakses pada 24 januari 2011.

hidup dalam tataran hubungan internasional memiliki definisi tersendiri.3 Setiap

negara di dunia saat ini membicarakan masalah pemanasan global yang dapat

menipiskan lapisan ozon di angkasa. Oleh karena itu, dikenal dengan adanya Agenda

21. Agenda 21 ini seperti kesepakatan antara negara-negara di dunia bahwa setiap

negara bertanggung jawab terhadap lingkungannya agar dapat berkelanjutan dan

dapat dinikmati oleh setiap warga negara.

Terlihat dalam 2 (dua) dekade terakhir ini kesadaran global akan perlunya

kebersamaan masyarakat dunia untuk bersatu padu menyelamatkan planet bumi dan

makhluk hidup yang berada di dalamnya semakin menguat dan konkrit dalam

impelementasinya. Karena kerusakan bumi didasari betul penyebab utamanya

ternyata karena kecerobohan dan tidak arifnya manusia di bumi dalam merencanakan

dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup dan SDA-nya bagi kepentingan

yang mengatasnamakan “pengembangan wilayah” dan “peningkatan kesejahteraan

rakyat”. Berkurangnya cakupan hutan, diversifikasi penggunaan lahan, meningkatnya

hujan asam, meningkatnya kadar karbon dioksida, penggunaan CFC, penipisan ozon

di lapisan atmosfer, sering terjadi erosi dan banjir yang merugikan, pemanasan

global, kemiskinan yang makin naik, muncul berbagai epidemi penyakit seperti

AIDS/HIV, SARS, flu burung, flu babi, malaria, dan sebagainya. Ternyata

merupakan jalinan yang sangat terkait yang ujung-ujungnya menyebabkan bencana

kronis dan yang menyengsarakan manusia di planet bumi.4

3 Ibid. 4 Tyokronisilicus, “Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional Untuk Mengatasi

Perubahan Iklim Global”, Bagian I, http://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/05/11/perkembangan-hukum-lingkungan-internasional-untuk-mengatasi-perubahan-iklim-global-bag-1/., diakses pada 24 Januari 2011.

2

Seluruh manusia di bumi ini bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya.

Tidak hanya laki-laki, perempuan juga memegang peranan yang sangat penting dalam

mendukung lingkungannya karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.5

Perlu ditelaah bahwa jasa perempuan tidak hanya sebagai seorang ibu atau

istri, tetapi juga sebagai abdi negara, anggota masyarakat, SDM, dan sebagai abdi

Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan denganitu tidak dapat disangkal perempuan

adalah salah satu aset bangsa.6

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan mengacu kepada judul “Keterkaitan

Agenda 21 Terhadap Persoalan Gender dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, maka masalah yang kami

teliti, yaitu :

1. Bagaimana kaitan Agenda 21, Persoalan Gender, dan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan

Hidup?

2. Bagaimana peran perempuan dalam membantu masalah global

terhadap lingkungan apabila dikaitkan dengan Agenda 21 dan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian

Pengelolaan Lingkungan Hidup?5 Zoer’aini Djamal Irwan, Besarnya Eksploitasi Perempuan & Lingkungan, (Jakarta : Elex

Media Komputindo, 2009), hal. 32-33. 6 Ibid.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kaitan Agenda 21, Persoalan Gender, dan Undang-Undang Lingkungan

Hidup

1. Agenda 21

Mengenai latar belakang Agenda 21 atau disebut Local Agenda 21 adalah

karena untuk menyeimbangkan alam dan pembangunan yang ada di sekitar kita.

Maksudnya disini adalah setiap pembangunan sudah pasti memakan banyak sekali

tempat atau lahan yang tersedia. Sementara lahan yang ada sangat terbatas. Maka dari

itu dibuatlah suatu program yang berasal dari pertemuan negara-negara di dunia,

yaitu persidangan Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Angka 21

menandakan abad ke-21 adalah awal mulanya harus diberdayakan pembangunan

yang mengutamakan alam sekitar.7 Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut sebagai

“Pembangunan Berkelanjutan”.

7 “Local Agenda 21 (LA21)”, http://www.jpbdjohor.gov.my/ pautan_info/LocalAgenda21.pdf., diakses pada 26 Januari 2011.

4

Agenda 21 adalah suatu program untuk masyarakat, sektor swasta dan

pemerintah bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran

mereka ke arah pembangunan yang baik.8

Tujuan dari Agenda 21, yaitu : membentuk prosedur secara hukum dan

administrasi di tingkat nasional untuk kompensasi, pemulihan lingkungan, dan lain-

lain; dan adanya akses bagi individu, kelompok, dan organisasi untuk mengecek atau

mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk itu.9

Setelah lama berlalu KTT Rio, Indonesia barulah membuat Agenda 21 secara

nasional, yang disebut Agenda 21 Indonesia, yang disusun berdasarkan

perkembangan, perubahan kebijakan, dan program-program mengenai lingkungan.

Agenda 21 Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,

dengan mengintegrasikan konsep-konsep pembangunan ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Agenda 21 nasional ini menyangkut berbagai isu, pengentasan

kemiskinan, perubahan pola konsumsi, kependudukan, sumberdaya hayati kehutanan,

dan sebagainya. Direncanakan supaya selain Agenda 21 Indonesia yang bersifat

nasional, akan disusun pula Agenda 21 untuk daerah-daerah.10

Agenda 21 Indonesia terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu11 :

“Bagian I : Pelayanan Masyarakat1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Perubahan Pola Konsumsi; 3. Dinamika Kependudukan; 4. Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan;

8 Ibid. 9 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, (Jakarta :

Erlangga, 2004), hal. 146.10 Ibid.11 Endarwati, “Agenda 21 Indonesia”, http://endarwati.blogspot.com/2005/09/agenda-21-

indonesia.html., diakses pada 26 Januari 2011.

5

5. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman; 6. Sistem Perdagangan Global, Instrumen Ekonomi, serta Neraca

Eknomi dan Lingkungan Terpadu. Bagian II : Pengelolaan Limbah

1. Perlindungan Atmosfir; 2. Pengelolaan Bahan Kimia Beracun; 3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Pengelolaan Limbah Radioaktif; 5. Pengelolaan limbah Padat dan Cair.

Bagian III : Pengelolaan Sumber Daya Tanah1. Perencanaan Sumber Daya Tanah; 2. Pengelolaan hutan; 3. Pengembangan Pertanian dan Pedesaan; 4. Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian IV : Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Konservasi Keanekaragaman Hayati; 2. Pengembangan Teknologi; 3. Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Lautan”.

Pada tahun 1997 UNDP telah mendukung pengembangan dan peluncuran

Agenda 21 Indonesia – Versi Lokal dari Agenda 21 Global yang diluncurkan dalam

KTT Rio. Agenda 21 mendiskusikan ketergantungan pembangunan sosial dan

eknomi pada kelestarian lingkungan dan meletakkan dasar untuk pengesahan

perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim. Setelah KTT

Johanesburg yang mengkaji ulang Agenda 21 Global, Kantor Menteri Negara

Lingkungan Hidup, dengan bantuan UNDP telah melakukan tinjauan terhadap

pelaksanaan Agenda 21 Indonesia untuk meneliti konteks “Pembangunan

Berkelanjutan”12 setelah krisis ekonomi.13 Mengenai pembangunan berkelanjutan

akan dibahas pada sub-judul dibawah ini.

12 Pembangunan Berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development yang artinya adalah pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Alvi Syahrin, “Modul Perkuliahan Hukum Tata Lingkungan : Pembangunan Berkelanjutan”, (Medan : Universitas Sumatera Utara Program Magister Ilmu Hukum, 2009), hal. 1.

13 United Nations Development Programme, “Menuju Agenda 21 : Mengkaji Kapasitas Nasional”, http://www.undp.or.id/factsheets/Indonesia/fs_eu_ncsa.pdf., diakses pada 27 Januari 2011.

6

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup kini meletakkan dasar untuk

merancang strategi jangka panjang untuk menuju pencapaian tujuan-tujuan Agenda

21, terutama komitmen menurut Perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati dan

Perubahan Iklim. Proses NCSA akan mendukung pengembangan strategi baru ini,

dengan fokus khusus pada penguatan kapasitas yang dibutuhkan untuk menghentikan

laju kerusakan lingkungan.14

2. Persoalan Gender

Mengenai persoalan gender biasanya berbicara mengenai perbandingan antara

perempuan dan laki-laki. Namun, dalam konteks hukum lingkungan yang dikaitkan

dengan Agenda 21 adalah bahwa jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan laki-

laki. Jadi, yang dapat menjalankan Agenda 21 Indonesia adalah perempuan lebih

dominan. Jika ditanya kenapa, sudah pasti jawabnya karena perempuan lebih banyak.

Menurut data Central Intelligence Agency (CIA), jumlah penduduk Indonesia

pada tahun 2006 adalah 245 juta jiwa, atau tepatnya 245.449.739 jiwa, dengan

komposisi 122,5 juta jiwa pria (tepatnya 122.527.186 pria) dan 122,9 juta jiwa wanita

(122.922.553 wanita). Berarti ada kelebihan jumlah wanita sebanyak hampir 400 ribu

orang (tepatnya 395.367 jiwa).15

Keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan internasional

mengenai lingkungan hidup dan pembangunan sosial, sesungguhnya menunjukkan

bahwa Indonesia telah mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembangunan

14 Ibid.15 “Benarkah Jumlah Pria Lebih Banyak Dibanding Wanita di Indonesia?????”,

http://ariekaonly.multiply.com/journal/item/30/Benarkah_jumlah_pria_lebih_banyak_dibanding_wanita_di_Indonesia_., diakses pada 27 Januari 2011.

7

berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai

psuat perhatian, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat

dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam (azas kesatu Agenda 21);

menekankan hak membangun yang disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan

pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara

seimbang (azas ketiga Agenda 21); menekankan keharusan menghapus kemiskinan

agar pembangunan dapat berkelanjutan (azas kelima Agenda 21); meningkatkan

kebijakan penduduk yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak

menjamin keberlanjutan pembangunan (azas kesembilan Agenda 21); mementingkan

perempuan, pemuda dan komunitas lokal (azas 20, 21, 22 dari Agenda 21).16

Pertanyaan timbul kenapa perempuan dibutuhkan dalam pembangunan yang

dibahas sebelumnya belum menjawab dengan rinci permasalahan perempuan apabila

dikaitkan dengan Agenda 21 dan lingkungan hidup. Perempuan adalah individu yang

mempunyai peran serta yang sangat penting dalam proses pembangunan

berkelanjutan seperti yang diagendakan oleh Agenda 21.

Jika seorang ibu tidak bisa mendidik anak-anaknya untuk mencintai dan

melestarikan lingkungannya maka yang terjadi adalah masa depan yang suram bagi

lingkungan tempat tinggal mereka. Hal inilah yang harus dihindarkan dari

ketidakpedulian perempuan menjadi mengutamakan perempuan untuk mendidik

anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagian besar keluarga di dunia, yang

bekerja untuk mencari nafkah adalah laki-laki atau disebut suami. Dengan begitu

16 Jonny Purba, Pengelolaan Lingkungan Sosial, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 11.

8

kedudukan perempuan adalah yang lebih dekat dengan anak sebagai generasi penerus

tadi.

Generasi penerus haruslah dapat mencintai lingkungan tempat tinggal dan

sekitarnya. Cara yang dapat ditempuh dapat dengan menanamkan dari dalam diri agar

tidak membuang sampah pada tempatnya. Contoh : seorang anak memakan permen

yang ada bungkusnya, jika diajarkan dengan baik oleh keluarganya terutama ibunya

maka si anak tadi akan membuang bungkusnya di tempat sampah. Hal-hal seperti

yang dicontohkan tadi sudah ditanamkan sejak kecil di Jepang salah satu negara maju

di dunia. Anak-anak Jepang yang memakan permen di dalam bus sekolah mereka,

sampah bungkus plastiknya dikantongi oleh mereka agar bus tidak jorok dan kotor.

Sesampainya mereka di rumah langsung bungkus tadi dibuang pada tempat sampah.

Disinilah peran penting wanita untuk mendidik dan mendukung anak-anak dalam

proses belajar.

3. Undang-Undang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai

Pembangunan Berkelanjutan disebutkan dan ditafsirkan di dalam Pasal 1 Angka 3,

yaitu17 :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

9

Salah satu isu yang sangat penting yang menjadi dasar pembicaraan di KTT

Rio adalah prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Pengertian dari Sustainable Development adalah pembangunan yang memenuhi

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan

datang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi ini diberikan oleh World

Commission on Environment and Development (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan

Pembangunan) sebagaimana tersaji dalam laporan Komisi yang terkenal dengan

Komisi Brundtland18 yang terumuskan berupa :

“if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga

sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada

pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek. Sehingga masalah

keberlanjutan belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu tidak mengherankan

jika pertumbuhan ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk. Apalagi dengan

keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan

18 Sejarah lahirnya prinsip pembangunan berkelanjutan ditandai dengan terbentuknya World Commission on Environment and Development (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) pada tahun 1984, yang diketuai oleh Ny. Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, selanjutnya komisi ini lazim pula disebut dengan Komisi Brundtland. Komisi ini bertugas untuk menganalisis dan memberi saran bagi protes pembangunan berkelanjutan, yang laporannya terangkum dalam buku Our Common Future, yang di dalam Bahasa Indonesia adalah “Hari Depan Kita Bersama”. Komisi ini terdiri dari 9 orang yang mewakili negara maju dan 14 orang mewakili negara maju dan 14 orang mewakili negara berkembang. Salah seorang anggotanya adalah Emil Salim dari Indonesia, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Sebagaimana dikutip N.H.T. Siahaan, Op.cit., hal. 147.

10

apabila pengambil kebijakan lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan

hasilnya, kurang memperhatikan keberlanjutannya.19

Padahal pembangunan berkelanjutan sudah menjadi tuntutan bagi pengambil

kebijakan pembangunan dalam bumi yang semakin rusak ini. Namun demikian

lingkungan hidup tidak mendapatkan banyak perhatian sejak lama baik pada skala

global, regional ataupun negara. Apalagi negara sedang berkembang yang tengah

banyak menghadapi permasalahan ekonomi seperti Indonesia. Sehingga degadrasi

lingkungan telah banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di negara

sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itulah masyarakat dunia sejak

tahun 1970-an mulai memberikan perhatian yang besar pada masalah lingkungan,

dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat diantaranya dari

Stockholm Conference (1972), Agenda 21 di Rio Earth Summit (1992), dan

Johannesburg Declaration (2002). Meski komitmen dan perhatian besar telah

diberikan pada tingkat internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih saja

memburuk. Kita sekarang masih hidup dalam kondisi yang dapat merusak lingkungan

hidup semakin parah, sehingga akan membahayakan kehidupan umat manusia pada

masa mendatang. Oleh karena itulah usaha untuk menjaga lingkungan hidup agar

pembangunan dapat berkelanjutan sehingga kepentingan kehidupan generasi yang

akan datang terproteksi, menjadi semakin penting untuk diperjuangkan. Dengan

demikian perlu adanya jaminan agar supaya dalam memenuhi kebutuhan sekarang

19 Sri Adiningsih, “Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Aspek Ekonomi”, http://www.perwaku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-ditinjau-dari-aspek-ekonomi&catid=40:artikel-dan-opini&Itemid=77., diakses pada 27 Januari 2011.

11

kita tidak akan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi

kebutuhannya.20

Dalam perkembangannya disadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak

hanya terkait dengan aspek lingkungan hidup, namun juga pembangunan ekonomi

dan sosial yang dikenal dengan the living triangle. Tidaklah mungkin lingkungan

dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk. Oleh

karena itulah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup kita secara berkelanjutan,

pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan juga perlu dilakukan. Tidaklah

mungkin masyarakat yang untuk hidup saja sulit akan dapat menjaga lingkungannya

dengan baik. Perhatian dan komitmen yang besar masyarakat internasional pada

pembangunan berkelanjutan khususnya dari negera maju dalam beberapa conference

adalah cukup besar. Namun demikian dalam implementasinya ternyata jauh dari

harapan. Dapat dilihat bahwa Official Development Assistance (ODA) yang

diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari PDB mereka pada tahun

1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapati hanya 4 negara

yang menandatangi komitmen ODA memenuhi komitmennya. Hal ini mencerminkan

bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat globalpun seringkali hanya menjadi

retorika politik belaka. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa upaya pembangunan

berkelanjutan tidak mudah diimplementasikan.21

Rendahnya komitmen negara maju dalam memenuhi komitmennya dalam

kerangka pembangunan yang berkelanjutan tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan

20 Ibid.21 Phillip J. Cooper dan Claudia M. Vargas, Implementing Sustainable Development from

Global Policy to Local Action, (Inggris : Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2004) sebagaimana dikutip Sri Adiningsih, Loc.cit.

12

rendahnya kepentingan negara maju untuk mendukung pembangunan berkelanjuitan

global. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan kalahnya prioritas menjaga

lingkungan dengan masalah aktual seperti meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

taupun menjaga agar dunia usaha dari negaranya yang banyak diwakili oleh TNCs

terus berkembang dalam pasar global. Tingginya nilai politis dari kepentingan

ekonomi jangka pendek tersebut memang akan mudah membuat politisi baik dari

negara maju ataupun sedang berkembang akan mengedepankan kepentingan jangka

pendek. Selain itu jangan lupa bahwa bargaining power dari bisnis raksasa di negara

maju tentu saja juga besar sekali, sehingga akan mampu mendistorsi keputusan yang

diambil oleh pejabat publik, dapat mengalahkan kepentingan publik dalam jangka

panjang. Hal yang sama juga terjadi di negara kita, dimana seringkali pengambilan

keputusan dibengkokan oleh kepentingan pemodal yang memiliki kedekatan dengan

kekuasaan. Sehingga tidaklah mengherankan jika World Trade Organization (WTO)

yang menawarkan liberalisasi serta akses pasar yang lebih luas, serta kadang

menawarkan solusi yang lebih menarik/menguntungkan terhadap berbagai isu yang

sama (terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan) dapat menjadi salah satu outlet

bagi mereka. Oleh karena itulah dapat dipahami jika WTO berkembang pesat akhir-

akhir ini. Sementara pembangunan berkelanjutan semakin tenggelam ditengah-tengah

berbagai kemelut ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara

Selatan.22

Prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan pada efisiensi ekonomi dengan

maximizing benefit dan minimizing cost dari sudut pandang teori ekonomi memang

22 Ibid.

13

sangat rasional. Sehingga dengan ekonomi yang semakin liberal ekonomi pada

akhirnya banyak dikuasai oleh perusahaan transnational (TNCs) yang banyak

beroperasi di negara sedang berkembang, baik untuk mendapatkan input khususnya

sumber daya alam, maupun tenaga kerja murah, ataupun untuk memperluas pasar

produk mereka. Sedangkan bagi negara sedang berkembang, globalisasi yang

menjadikan masyarakatnya menjadi konsumen dari TNCs, juga menggunakan

globalisasi untuk memperluas pasarnya, meskipun biasanya untuk produk primer

ataupun sekunder dengan tingkat teknologi yang rendah. Sehingga banyak negara

sedang berkembang yang terjerat utang ataupun masih harus berkubang dengan

kemiskinan yang kronis. Bahkan Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its

Discontent (2002) mengatakan bahwa manfaat dari globalisasi lebih rendah dari

klaim yang selama ini diyakininya, sebab harga yang harus dibayar juga mahal,

karena lingkungan yang semakin rusak, demikian juga proses politik korup

berkembang, dan cepatnya perubahan yang terjadi membuat masyarakat tidak dapat

menyesuaikan budayanya.23

Liberalisasi pasar yang semakin melibas perekonomian di banyak Negara juga

telah menghambat pembangunan berkelanjutan. Martin Khor direktur dari Third

World Network melihat bahwa lieberalisasi dan globalisasi yang menekankan pada

"daya saing" telah menghambat pembangunan berkelanjutan sehingga merusak

lingkungan. Liberalisasi dan globalisasi telah memperburuk lingkungan global karena

tidak adanya aturan dan pengawasan pada TNCs di pasar global sehingga

meningkatnya volume bisnis mereka meningkatkan kerusakan lingkungan. Padahal

23 Ibid.

14

aktivitas TNCs telah banyak merusak lingkungan hidup (penghasil lebih dari 50%

greenhouse gases). Demikian juga kebijakan yang liberal dan integrasi pasar telah

mendorong peningkatan eksploitasi dari sumber daya alam seperti hutan dan kelautan

sehingga mendorong kerusakkan lingkungan yang serius. Selain itu globalisasi

mendorong ekplorasi sumber daya alam yang melampau batas keberlangsungannya

seperti air, tanah, dan mineral, telah banyak merusak lingkungan hidup.24

Bagi negara seperti Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis ekonomi, serta

masih menghadapi banyak masalah ekonomi dan sosial yang berat, sehingga

menghadapi proses globalisasi baik dalam kerangka ASEAN Free Trade Area

(AFTA) tahun 2010, ASEAN Economic Community tahun 2015, Asia Pacific

Economic Cooperation (APEC), dan WTO adalah tidak mudah. Oleh karena itu

membangun kembali Indonesia tidaklah mudah pada saat ini. Apalagi membangun

secara berkelanjutan ditengah-tengah pasar yang semakin liberal.25

B. Peran Perempuan Dalam Membantu Masalah Global Terhadap

Lingkungan Apabila Dikaitkan Dengan Agenda 21 Dan Undang-Undang

Lingkungan Hidup

Masyarakat mengandalkan air, lahan, energi, keanekaragaman hayati dan

ekosistem yang sehat untuk menjamin kelangsungan penghidupan mereka dan asset

alam sangat penting untuk keluar dari kondisi pemiskinan. Banyak isu lingkungan

yang tadinya berdiri sendiri sebagai isu lingkungan seperti perubahan iklim dan

24 Ibid.25 Ibid.

15

bencana, sekarang bergeser menjadi isu pembangunan secara umum dan politik

karena luasnya dampak yang ditimbulkan. Salah satu kelompok penerima dampak

terbesar, jika kita bicara tentang lingkungan dan menurunnya fungsi layanan aset

alam adalah perempuan. Perempuan dan pembedaan peran perempuan dalam

masyarakat di Indonesia membuat beban yang lebih bagi perempuan. Perempuan

sering mengalami ketidakadilan akibat pembedaan gender tersebut.26  

Karena pembedaan peran ini erat kaitannya dengan budaya patriarki baik

dalam artian sederhana, maupun oleh perimpitan budaya patriarki dengan

kapitalisme, arus modal, neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan berbagai bentuk

kekerasan. Upaya mengatasi masalah ketidakadilan gender harus dilihat sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dengan perlawanan terhadap penghancuran kehidupan

manusia. Selama satu dasawarsa, pemerintah Indonesia melakukan eksploitasi

sumber daya alam demi alasan pertumbuhan perekonomian. Sayangnya, paradigma

ekonomi sentries dalam pembangunan ini, telah menghancurkan sumber-sumber

kehidupan rakyat, khususnya perempuan.27 

Aktor dan sistem yang mendorong kapitalisme turut melanggengkan

marjinalisasi terhadap rakyat dan perempuan. Berbagai kebijakan dan peraturan juga

mendukung kerangka ini, misalnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang

melahirkan berbagai Peraturan Daerah yang bias gender dan memisahkan SDA dari

rakyat. Instrumentasi hukum oleh kekuatan ekonomi telah menjadikan rakyat

terutama perempuan sebagai kelompok rentan, tetapi juga menjadi kelas yang paling

26 Walhi Kaltim, “Gender dan Lingkungan Hidup”, http://www.satuportal.net/content/peran-perempuan-dalam-penyelamatan-lingkungan-hidup., diakses pada 27 Januari 2011.

27 Ibid.

16

dimiskinkan. Di sektor industri ekstraktif seperti kehutanan, perkebunan dan

pertambangan, kepemilikan dikuasai oleh modal dan industri skala besar, sementara

disisi yang lain rakyat, terutama perempuan, semakin dijauhkan dari hutan dan aset

alam tempat mereka menggantungkan penghidupan.28 

Paradigma daratan dengan mengabaikan kekhasan Indonesia sebagai negara

kepulauan, juga semakin mengeksploitasi sumber daya laut dan pesisir yang

menggusur ribuan nelayan, terutama perempuan nelayan, dari ruang hidupnya.

Kehancuran sumber daya laut semakin diperparah dengan pencemaran limbah

industri dan kerusakan hutan mangrove, sehingga menjadi kelumrahan kemudian juga

angka pemiskinan begitu tinggi di wilayah pesisir Indonesia.29 

Kelangkaan air terus menerus menjadi krisis rutin di Indonesia, bencana

kekeringan dan tingkat pencemaran industri yang tinggi, mengakibatkan perempuan

semakin sulit untuk bisa mengakses air bersih dan menjaga ketahanan pangan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di kota, perempuan semakin ditekan

dengan menjamurnya budaya konsumtif yang didorong oleh industrialisasi pusat

perbelanjaan. Budaya ini kemudian menghasilkan timbunan sampah, pencemaran air

tanah dan menciutnya ruang terbuka publik. Ditambah lagi dengan ancamana solusi

teknologi yang justru berdampak buruk bagi kesehatan, seperti teknologi

incenerator.30 

Ironisnya, ketika bencana ekologis terus menerus terjadi karena kesalahan

pendekatan pembangunan, pemerintah pun tidak mampu memberikan perlindungan

28 Ibid.29 Ibid.30 Ibid.

17

yang layak kepada jutaan perempuan yang tinggal di berbagai wilayah yang rentan

terhadap bencana. Pemerintah melakukan pengabaian hak rakyat, khususnya

perempuan, dalam pemenuhan hak-hak dasarnya pada pasca bencana terutama pada

tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.31 

Selama ini, kerusakan lingkungan dan aset alam belum merefleksikan sisi

pandang perempuan. Budaya patriarki yang telah menggeser kedaulatan perempuan

dalam mengelola dan menentukan pangan telah membuat pandangan perempuan

tentang kehidupan menjadi kabur, tidak dipahami oleh laki-laki, bahkan oleh

perempuan sendiri. Perempuan juga masih ditinggalkan dalam proses pengambilan

kebijakan. Jika melihat bahwa persoalan lingkungan hidup dan aset alam sebagai

sebuah proses politik, perempuan banyak ditinggalkan dalam proses pengambilan

keputusan politik untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupannya. Padahal,

perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

dimulai dari tingkatan keluarganya, hingga mengambil peran penting dalam

mengelola aset alam.32 

Bagi perempuan, the personal is political. Sesungguhnya persoalan

perempuan adalah persoalan politik yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, dan

perempuan selalu menjadi kelompok yang dirugikan.

31 Ibid.32 Ibid.

18

BAB III

PENUTUP

Masa depan dan kehidupan bangsa dan negara akan banyak sekali ditentukan

oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini. Apalagi

pemerintah juga cenderung semakin liberal dalam melaksanakan kebijakan

ekonominya. Sementara itu tuntutan untuk membangun secara berkelanjutan juga

semakin meningkat selaras dengan semakin besarnya ongkos yang harus kita pikul

dengan semakin rusaknya lingkungan hidup, yang dapat dilihat dengan semakin

banyaknya bencana alam yang merenggut banyak nyawa dan material akhir-akhir ini.

Oleh karena itu Indonesia tidak lagi dapat mengabaikan pelestarian lingkungan

hidupnya.

Trade off antara mengedepankan kepentingan jangka pendek (kepentingan

generasi sekarang) dengan kepentingan jangka panjang (kepentingan anak cucu kita)

harus segera diambil keputusannya. Sudah saatnya kita hidup bukan hanya untuk

kepentingan jangka pendek, namun harus memperhatikan kepentingan generasi

mendatang yang akan hidup di Indonesia. Oleh karena itu harus ada perubahan

paradigma dalam pengelolaan ekonomi agar supaya keputusan apapun yang diambil

akan menggunakan perspektif jangka panjang, mengedepankan pembangunan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan ekonomi harus menjaga

lingkungan hidup serta mempertimbangan aspek sosial masyarakat. Untuk itulah

Indonesia sudah saatnya menyusun program pembangunan berkelanjutan secara

19

terintegral agar supaya lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup kita. Namun

demikian kebijakan dengan program yang baguspun tidaklah dapat menjamin

keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti menunjukkan bahwa

tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah implementasi dari

kebijakan yang diambil. Oleh karena itulah perlu disiapkan suatu environment agar

tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Dalam hal ini kebijakan ataupun

program tersebut mesti mempertimbangkan baik dari sisi teknis, legal, fiskal,

administrasi, politik, etik dan budaya agar mudah diimplementasikan.

Intinya adalah pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan-peraturan yang

mengedepankan perempuan agar tidak termarginalkan karena perempuan sangat

berperan aktif sebagai garda terdepan untuk menciptakan dan mendidik penerus

bangsa yang cinta akan tanah air dan melindungi kekayaan alam yang ada di

dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

20

BUKU

Irwan, Zoer’aini Djamal., Besarnya Eksploitasi Perempuan & Lingkungan, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009.

Purba, Jonny., Pengelolaan Lingkungan Sosial, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Jakarta : Erlangga, 2004.

Syahrin, Alvi., “Modul Perkuliahan Hukum Tata Lingkungan : Pembangunan Berkelanjutan”, Medan : Universitas Sumatera Utara Program Magister Ilmu Hukum, 2009.

ARTIKEL & INTERNET

Adiningsih, Sri., “Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Aspek Ekonomi”, http://www.perwaku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-ditinjau-dari-aspek-ekonomi&catid=40:artikel-dan-opini&Itemid=77., diakses pada 27 Januari 2011.

“Benarkah Jumlah Pria Lebih Banyak Dibanding Wanita di Indonesia?????”, http://ariekaonly.multiply.com/journal/item/30/Benarkah_jumlah_pria_lebih_banyak_dibanding_wanita_di_Indonesia_., diakses pada 27 Januari 2011.

Endarwati, “Agenda 21 Indonesia”, http://endarwati.blogspot.com/2005/09/agenda-21-indonesia.html., diakses pada 26 Januari 2011.

“Local Agenda 21 (LA21)”, http://www.jpbdjohor.gov.my/ pautan_info/LocalAgenda21.pdf., diakses pada 26 Januari 2011.

Sihombing, Denny L., “Penerapan Code of Conducts Dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Hidup : Enhancing Sustainability Development Based on

21

Comprehensive Holistic Framework Level Analysis in Handling Environmental Problems in Contemporary World”, http://dennyprincess.wordpress.com/2010/06/26/penerapan-code-of-conducts-dalam-mengatasi-masalah-lingkungan-hidup-enhancing-sustainability-development-based-on-comprehensive-holistic-framework-level-analysis-in-handling-environmental-problems-i/., diakses pada 24 januari 2011.

Tyokronisilicus, “Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global”, Bagian I, http://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/05/11/perkembangan-hukum-lingkungan-internasional-untuk-mengatasi-perubahan-iklim-global-bag-1/., diakses pada 24 Januari 2011.

United Nations Development Programme, “Menuju Agenda 21 : Mengkaji Kapasitas Nasional”, http://www.undp.or.id/factsheets/Indonesia/fs_eu_ncsa.pdf., diakses pada 27 Januari 2011.

Walhi Kaltim, “Gender dan Lingkungan Hidup”, http://www.satuportal.net/content/peran-perempuan-dalam-penyelamatan-lingkungan-hidup., diakses pada 27 Januari 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

22